Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENELITIAN
TINJAUAN UMUM
IMPLEMENTASI : MEKANISM LEGAL ( IMPLEMENTATION : LEGAL MECHANISMS )
DI KOTA PALEMBANG
OLEH :
Ir . H. Chairul Murod, MT. dkk
DIBIAYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 2909 RT / PT 11.1.1 /N/ 2005
TANGGAL : 1 JULI 2005
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2005
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
1.a. Judul Penelitian : TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI : MEKANISME -
LEGAL (IMPLEMENTATION : LEGAL MECHANISMS)
DI PALEMBANG
b. Bidang Ilmu : Teknologi . (Teknik Arsitektur).
c. Kategori Penelitian : II.
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Chairul Murod, MT.
b. jenis Kelamin : Laki-laki.
c. Pangkat / Golongan / NIP : Penata Muda / III.b. / 131 572 475.
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli.
e. Fakultas / Jurusan : Teknik / Arsitektur.
d. Universitas : Sriwijaya.
e. Bidang Ilmu yang Diteliti : Arsitektur
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 ( satu ) orang.
4. Lokasi Penelitian : Palembang.
5. Jangka Waktu Penelitian : 5 ( Lima ) Bulan
6. Biaya yang digunakan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah ).
7. Sumber Dana : DIPA Universitas Sriwijaya T.A. 2005.
Inderalaya, 18 November 2005
Mengetahui, Ketua Peneliti,
Dekan Fakultas,
Dr. Ir. H. Hasan Basri. Ir. Chairul Murod, MT. NIP. 131 416 216 NIP. 131 572 475
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya
Dr. Ir. Ali Yasmin Adam Wiralaga, Msc. NIP. 130 353 404.
TINJAUAN UMUM
IMPLEMENTASI : MEKANISME LEGAL ( IMPLEMENTATION : LEGAL MECHANISMS )
DI KOTA PALEMBANG
Oleh : Chairul Murod.
ABSTRAK
Kota Palembang yang luas wilayahnya sebesar 400,61 KM 2 dengan penduduk
pada tahun 1995 telah hampir mencapai 1.300.00,- jiwa adalah merupakan salah satu kota
besar di Indonesia atau kota kedua terbesar di pulau Sumatera. Dengan melihat potensi
luasan wilayah dan jumlah penduduk, juga PDRB yang meningkat terus menerus tiap
tahunnya yang mana laju pertumbuhannya mencapai rata-rata 9,20 % untuk periode tahun
1975 – 1995 ini, serta potensi sumber daya alam daerah belakangnya, maka kota
Palembang akan berkembang pesat dimasa mendatang, ini sudah terlihat adanya
peningkatan perkembangan di kota Palembang pada tiga tahun terakhir ini.
Mengingat peningkatan pembangunan kota Palelembang tersebut gina
mengendalikan perkembangan kota bagi meningkatnya, pembangunan kota, pada tahun
1994 telah disusun RTRW Kodya Dati II Palembang tahun 1994 – 2004 dan pada tahun
1994 itu pula RTRW tersebut sudah disyahkan sebagai suatu peraturan daerah. Saat ini
telah pula selesai disusun 3 ( tiga ) RDTRK dari 3 ( tiga ) bagian wilayah kota Palembang
dan Peraturan Bangunan Kota Palembang yang tinggal menunggu disyahkan sebagai
suatu Peraturan Daerah, disamping itu juga telah disusun RTRK – RTRK dan RTBL –
RTBL beberapa kawasan khusus serta ketentuan –ketentuan dan atau Peraturan –
Paeraturan Implementasi Teknik pendukung lainnya.
Dalam kesempatan ini secara khusu akan ditinjau hal – hal yang berkaitan dengan
Ketentuan – Ketentuan atau Peraturan – Paeraturan Implementasi Teknik dengan
Mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota Palembang bagi Pengendalian
Pembangunan kotanya. Hal ini akan ditinjau sesuai dengan tulisan Hamid Shirvani dalam
bukunya ’Urban Planning Process, khususnya bagian 9 tentang Implementasi : Mekanisme
Legal. Dari pembahasan dalam Penelitian ini akan didapat Hipotesa sejauh mana
pengimplementasiannya dengan segala dukungan dan hambatannya, serta manfaat-manfaat
yang di dapat.
KATA KUNCI :
IMPLEMENTASI, MEKANISME DAN LEGAL
KATA PENGANTAR
Alhamdullillah hi Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang sampai saat ini masih
melimpahkan Taufiq dan Hidayah NYA, sehingga dengan ridlo Nya, penelitian ini dapat
diselesaikan, meskipun berbagai cobaan dan kendala sempat mewarnai penyelesaian
tulisan ini.
Penelitian dengan judul : ’ Tinjauan Umum Implementasi Mekanisme Legal (
Implementation : Legal Mechanisms ) di Palembang ’, dilakukan untuk mencari
jawaban sejauh mana pengimplementasiannya dengan segala dukungan dan hambatannya,
serta manfaat-manfaat yang di dapat.
Tujuan penelitian ini selain untuk menemukan jawaban tersebut, diharapkan kajian pada
penelitian ini dapat menghasilkan hal – hal yang berkaitan dengan Ketentuan – Ketentuan
atau Peraturan – Paeraturan Implementasi Teknik dengan Mekanisme Legalnya yang telah
dimiliki kota Palembang bagi Pengendalian Pembangunan kotanya.
Penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat keragaman sample yang diambil
terbatas pada pusat kota Palembang saja, mengingat keterbatasan dana dan waktu, oleh
sebab itu hasilnya tentu masih perlu dikaji ulang dengan menghasilkan sample-sample dari
berbagai wilayah, sehingga bias penyimpangan lebih kecil dan akurasi hasilnya akan lebih
tinggi.
Apapun hasilnya penelitian ini merupakan tahap awal dalam tinjauannya terhadap hal –
hal yang berkaitan dengan Ketentuan – Ketentuan atau Peraturan – Paeraturan
Implementasi Teknik dengan Mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota Palembang
bagi Pengendalian Pembangunan kota Palembang, dan semoga dapat ditindak lanjuti untuk
penelitian lanjutan.
Inderalaya, 18 November 2005,
Peneliti.
DAFTAR ISI
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN………………………………....i
ABSTRAK………………………………………………………………………...ii
KATA PENGANTAR………………………………………………………….....iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………....iv
I. PENDAHULUAN………………………………………………….……...…..1
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Obyek Tinjauan
Metoda dan Proses – Sistimatika Pembahasan
II. TITK PIJAK TINJAUAN dan PENGERTIAN-PENGERTIAN………...…..4
Implementation : Mechanisms Legal.
Teknik – Teknik Implementasi menurut Hamid Shirvani
Incective Zoning.
Performance Zoning
Special District
Transver Development Right.(TDR)
Sign Ordinances
Interim Ordinances
Antidemolition Ordinances
Historic Districk
Mandated Environmental
Design Reviw.
III. GAMBARAN OBYEK.....................................…..................................….......8
RTRw Kodya Dati II Palembang.
RTRK – RTRK Kawasan Khusus / Tertentu
RTBL Kawasan Tertentu
Tinjauan Peraturan Bangunan Kodya Dati II Palembang
IV. PEMBAHASAN – PENGKAJIAN..........................................….…….......…12
4.1.1. Incective Zoning
4.1.2. Performance Zoning
4.1.3. Special District
4.1.4. Transver Development Right.(TDR)
4.1.5. Sign Ordinances
4.1.6. Interim Ordinances
4.1.7. Antidemolition Ordinances
4.1.8. Historic Districk
4.1.9. Mandated Environmental
4.1.10. Design Reviw.
V. KESIMPULAN…………………………………………………………...….19
Kesimpulan
Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….………...…..21
LAMPIRAN FOTO / GAMBAR……………...……….……………………....…22
MATRIK PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK IMPLEMENTASI......................23
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN................................................24
PERSONALIA PENELITI…………………….……………………………....….26
RIWAYAT HIDUP PENELITI…………………….…………………………….27
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia
dewasa ini, kota-kota di Indonesia, khususnya di kota besarnya berkembang dengan
pesat pula, sebagai akibat meningkatnya perkembangan di bidang perkotaan yang
berpacu dengan pembangunan di bidangnya lainnya. Tidak jarang dengan
meningkatnya pembangunan di bidang perkotaan tersebut menghasilkan
perkembangan kota yang meluas dan tidak terkendali sehingga menimbulkan
permasalahan –peeemasalahan bagi kota tersebut, misalnya timbulnya pencemaran
kota akibat dikendalikannya pembangunan perindustrian, banyak daerah – daerah dan
atau kawasan-kawasan lindung dibangun untuk fungsi ekonomi tanpa menghiraukan
dampak yang akan diakibatkannya, bangunan – bangunan bersejarah dan bernilai
arsitektur tinggi dirobohkan diganti dengan bangunan – bangunan baru sehinga kota
tersebut kehilangan nilai – nilai kesejarahannya dan nilai arsitektur yang dimiliki
sebelumnya.
Untuk mengendalikan pembangunan kota agar perkembangan kotra terarah
dan terkendali, dan tidak menimbulkan dampak negative bagi kota tersebut,
diperlukan suatu sistim pendekatan perencanaan dan perancangan kota dan penetapan
alat – alat pendukung bagi pengimplementasian perencanaan dan perancangan kota
tersebut . Di Indonesia berdasarkan UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
setiap wilayah sesuai hirarkinya harus disususn Rencana Tata Ruang wilayahnya,
untuk kodya / kota, adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kodya / Kota disamping
juga bentuk Perencanaan dan Perancangan Perkotaan lainnya ( mencakup Urban
Planning – Urban Design ). Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya diperlukan
adanya ketentuan – ketentuan , perasturan – peraturan, atau hukum – hukum yang
disebut dengan teknik – teknik implementasi ( Implementation Techniques ) dengan
mekanisme yang bersifat legal guna mendukung pengimplementasian dari semua
bewntuk perencanaan dan perancangan perkotaan tersebut.
Kota Palembang dalam pengendalian kotanya pada tahun 1994 telah
menyusun RTRw Kodya Dati II Palembang tahun 1994 – 2004 dan telah disyahkan
sebagai suatu peraturan daerah. Pada tahun 1996 telah disususn Peraturan Bangunan
Kota Palembang yang juga telah disyahkan sebagai peraturan daerah. Saat ini telah
pula selesai disusun 3 (tiga) RDTRK, dari 3(tiga) bagian Wilayah kota Palembang
yang tinggal menunggu disyahkan sebagai suatu peraturan daerah, disamping sedang
disusun RTRK – RTRK dan RTBL – RTBL beberapa kawasan tertentu, , serta
ketentuan –ketentuan dan atau Peraturan – Peratuaran, Teknik – teknik Implementasi
pendukungnya lainnya.
Dari kebutuhan perangkat pengendalian pembangunan kota, kelihatannya
kota Palembang telah berusaha untuk memepersiapkannya, namun apakah yang
sudah dipersiapkan tersebut sudah cukup dan bagaimana pula implementasinya, ini
yang biasanya sering di pertanyakan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.
Untuk menjawab pertanyaan seperti yang diuraikan dalam latar belakang,
maka dalam kesempatan ini secara khusus akan meninjau hal-hal yang berkaitan
dengan Ketentuan – Ketenruan dan atau peraturan – Peraturan, Teknik – teknik
implementasi dengan mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota Palembang bagi
pengendalian pembangunan kotanya. Disini akan ditinjau teknik – teknik
implementasi apa saja yang telah dimiliki dan sejauh mana dan bagaimana
pengimplementasiannya dengan segala factor pendukung dan hambatannya serta
sejauh mana pemanfaatannya.
1.3. OBYEK TINJAUAN.
Dalam tinjauan sejauh mana implementasi dari ketentuan – ketentuan dan
peraturan – peraturan, teknik – teknik implementasi yang telah dimiliki dan
dijalankan di kota Palembang bagi mendukung pembangunan kota Palembang dalam
pembahasan ini sebagai obyek yang akan ditinjau adalah segala bentuk ketentuan –
ketentuan dan atau peraturan – peraturan teknik – teknik implementasi yang telah
dimiliki dan dijalankan kota Palembang, baik berupa peraturan – peraturan tersendiri
maupun yang terkandung atau yang ada dalam bentuk perencanaan – perencanaan
kota bagi mendukung pengendalian pembangunan kota, ini meliputi : RTRw Kodya
Dati II Palembang tahun 1994 – 2004, Peraturan Bangunan Kota Palembang tahun
1996, RTRK – RTRK dan RTBL yang telah disusun untuk kawasan tertentu ,
disamping obyek berupa fakta – fakta yang ada dilapangan.
1.4. METODE DAN PROSES – SISTIMATIKA PEMBAHASAN.
Dalam meninjau teknik – teknik implementasi apa saja yang telah dimiliki
dan sejauh mana dan bagaimana pengimplementasian dengan segala factor
pendukung dan hambatannya dan sejauh mana pula manfaatnya dalam pengendalian
pembangunan kota Palembang khususnya ini akan ditinjau berdasarkan suatu tulisan
atau literature tertentu.
Adapun proes - sistimatika pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan
penetapan dasar – dasar pembahasan yang dimuat dalam bagian 1 meliputi : Latar
Belakang, Maksud dan Tujuan, Obyek Tinjauan, dan Metoda Proses – sistimatika
pembahasan dan bagian II merupakan titik Pijak Tinjauan, Pengumpulan dan
Kompilasi Data yang dimuat dalam bagian III, sebagai berikut Gambaran Obyek
yang Ditinjau, Pembahasan – Pengkajian Obyek Tinjauan atas dasar titik pijak
tinjauan sedangkan yang dimuat dalam bagian IV, dan terakhir Kesimpulan dan
Rekomendasi sebagai hasil dari bahasan tulisan ini yang dimuat dalam bagian V.
BAB II
TITIK PIJAK TINJAUAN DAN
PENGERTIAN – PENGERTIAN.
Dalam tinjauan teknik – teknik implementasi apa saja yang telah dimiliki
dan sejauh mana serta bagaimana pengimplementasian dengan segala factor pendukung
dan hambatannya dan sejauh mana pula hambatannya adalah didasari tulisan Hamid
Shirvani tersebut telah dikembangkan kkonsep – konsep dasar zoning : Incentive Zoning,
Performance Zoning, dan Developmen Rights (TDR), Sign Ordinances, Interim
Ordinances, Antidemolition Ordinances, Historic District Ordinance, Mandated
Environmental Impacts Report, dan Design Review sebagai suatau pendekatan dalam
pengendalian pembangunan kota 1
Dari tititk pijak tinjauan diatas, perlu dijabarkan terlebih dahulu beberapa
pengertian dasar yang terkandung dalam tulisan Hamid Shirvani tersebut, seperti yang
diuraikan berikut ini.
2.1. IMPLEMENTATION : MEKANISME LEGAL
Sesuai yang terkandung dalam tulisan Hamid Shirvani tentang
Implementation : Mekanisme Legal dan juga dari data sekunder lainnya, seperti
peraturan tentang penggunaan tata ruang, baik di tingkat nasional, maupun daerah,
yang dimaksud dengan implementation : mekanisme legal disini, segala seuatu
peraturan – peraturan, ketentuan – ketentuan dan atau hokum – hokum dalam
perencanaan dan perancangan kota yang disebut dengan teknik – teknik implementasi
(Implementation Techniques) yang dijalankan dengan mekanisme legal (legal
mechanism) sebagai alat control bagi pengendalian pembangunan kota.
2.2. TEKNIK-TEKNIK IMPLEMENTASI MENURUT HAMID SHIRVANI.
1 Shirvani, Hamid, Urban Design Proses, Implementation : Mekanisme Legal, Chapter 9, page 168
2.2.1. Incective Zoning.
Incective Zoning adalah pemberian kemudahan-kemudahan atau
memberikan suatu bonus, misalnya keringanan atau ketentuan – ketentuan KDB
kepada pengembang yang mau menyediakan fasilitas umum, seperti plasa – plasa
ruang– ruang terbuka , jalan setapak- jalan setapak dan lain lain yang akan
membangun suatu bangunan atau kawasan atau daerah tertentu.
2.2.2. Performance Zoning
Performance Zoning adalah, ketentuan – ketentuan yang ditetapkan bagi
standar – standar perancangan yang berkaitan dengan kenyamanan, kenikmatan,
keamanan, dan atau keselamatan, khususnya bagi standar – standar dari kondisi –
kondisi fisik yang dapat diukur, seperti : sinar Matahari, Kebisisngan, Getaran,
Kapasitas Infra Struktur dan lain lain, juga yang tidak dapat diukur, seperti Bau.
Hal ini ditujukan teriutama pada bangunan atau kawasan yang cenderung atau
potensi menggagnggu lingkungan misalnya kawasan Industri yang harus dibatasi
oleh suatu daerah penyangga, bangunan – bangunan tinggi yang dapat memutus
pandangan dan lain lain.
2.2.3. Special District
Special District adalah ketentuan – ketentuan khusus yang ditetapkan bagi
pengembangan dan pembangunan kawasan – kawasan / daerah – daerah khusus
yang perlu dilindungi atau kawasan – kawasan / daerah – daerah yang
perkembangnannya cukup atau sangat pesat sehingga perlu dikendalikan
perkembangannya. Perlindungan disini, adalah terhadap kandungan nilai – nilai
budaya yang tinggi, sumber – sumber daya alam yang mempengaruhi
kelangsungan hidup, dan cirri – karakter khusus, seperti : daerah sumber air baku
– sungai, resapan air – rawa, lahan produktif, waterfront, dll.
2.2.4. Transfer Development Rights (TDR).
Transfer Development Rights adalah ketentuan – ketentuan bagi pengalihan
hak membangun dari suatu kawasan / daerah atau bangunan tertentu, yang
misalnya ditetapkan untuk dilindungi ke kawasan / daerah lain atau di tumpuk
pada pada bangunan lain.
2.2.5. Sign Ordinances.
Sign Ordinances adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang papan
papan nama papan nama gedung, papan nama reklame, dan papan – papan tanda
lainnya guna menjaga keharmonisan, kenyamanan visual, dan perlindungan
lanskap dan urbanskap, yang dapat terganggu oleh keberadaan papan – papan
nama gedung , papan reklame, dan papan papan tanda lainnya tersebut.
2.2.6. Interim Ordinances
Interim Ordinances adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat sementara
bagi penundaan / panengguhan pembangunan pada suatu area tertentu, yang
menyangkut suatu ketentuan atau beberapa ketentuan yang ada, misalkan anti
demolition ordinances, atau batasan – batasan pembangunan baru di dalam
lingkungan – lingkungan tertentu dimanan penggunaan lahannya berubah.
2.2.7. Antidemolition Ordinances.
Antidemolition Ordinances adalah ketentuan – ketentuan yang melarang
perobohan atau pembongkaran suatu bangunan dengan alas an apapun kecuali
bila memang akan membahayakan masyarakat. Ketentuan – ketentuan ini untuk
melindungi bangunan bersejarah dan bernilai arsitektur tinggi atau mencegah
meksud – maksud mencari keuntungan ekonomi dari pengembang.
2.2.8. Historic District.
Historic District. adalah ketentuan – ketentuan yang hamper sama dengan
Special District, akan tetapi inimlebih ditujukan kepada daerah – daerah dan
ataubangunan yang bersejarah. Dalam hal ini dapat pada suatu kawasan dan
dengan bangunan – bangunannya yang bersejarah dijaga dengan menjadikan –
bangunan bersejarah tersebut sebagai latar belakang yang menonjol dari daerah
tersebut, misalkan ia dijadikan sebagai frame dari bangunan lain yang
mengelilinginya.
2.2.9. Mandated Environmental Impact Reports.
Mandated Environmental Impact Reports adalah ketentuan – ketentuan
yang mengatur tentang gangguan – gangguan terhadap lingkungan akibat
terjadinya aktivitas pembangunan kota, mulai dari persiapan, pelaksanaan
konstruksi dan sampai dengan penggunaannya, missal pengaruh transportasi,
pemancangan dan pembongkaran.
2.2.10. Design Review.
Design Review adalah merupakan teknik evaluasi – penilaian dari suatu
perencanaan – perancangan kota.
BAB III.
GAMBARAN – OBYEK
3.1. RTRw KODYA DATI II PALEMBANG.
Dalam RTRw. Ini sesuai dengan sifatnya yang masih umum tidak mengatur
ketentuan – ketentuan berupa teknik – teknik implementasi seperti yang dimaksud pada
tulisan ini bagi pengendalian pembangunan kota dan atau kawasan – kawasan kota,
yang berkaitan dengan hal ini hanya berupa penetapan penggunaannya saja dan arahan
umumnya.
Dalam kaitannya dengan tulisan ini dalam RTRw ini telah ditetapkan
beberapa kawasan – kawasan khusus / tertentu, baik yang berfungsi khusus / tertentu
ataupun yang perkembangannya pesat atau akan dipacu pengembangannya , lihat
gambar 01; juga terdapat arahan bagi perlindungan bangunan – bangunan bersejarah
secara umum, yang lebih lanjut harus diadakan studi bagi penetapan bangunan –
bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya yang harus di lindungi, dipreservasi
atau dikonservasi.
GBR.01. PETAWILAYAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
3.2. RTRK - RTRK KAWASAN KHUSUS / TERTENTU.
Sebenarnya kalau untuk Kodya DATI II Palemabng ini ada beberapa
kawasan kawasan yang telah disususn RTRKnya, namun dari RTRK RTRK tersebut
hamper kesemuanya kurun waktunya telah berlalu, sedangkan yang baru disususn,
hanya satu kawasan, namun belum disyahkan sebagai peraturan daerah.
Dari RTRK – RTRK yang telah disusun tersebut juga belum banyak
memuat ketentuan – ketentuan berupa teknik – teknik implementasi seperti yang
dimaksud dalam tulisan ini, sedangkan yang sudah dimuat materinya belum mendalam
benar.
3.3. RTBL KAWASAN TERTENTU.
Dari beberapa kawasan – kawasan tertentu yang ditetapkan dalam RTRw
KODYA DATI II Palembang tahun 1994 – 2004 baru kawasan Civic Center Kota.
Yang telah disusun RTBL.
Kawasan Civic Centre kota ini merupkan kawasan yang termasuk kawasan
dalam pusat kota, terdiri dari kawasan yang dikenal dengan sebutan Kawasan Benteng
Kuto Besak dan kawasan Pasar 16 ILIR. Kawasan ini adalah merupakan kawasan
bersejarah bagi kota Palembang, disinilah pusat pemerintahan dan daerah pertahanan
Kesultanan Palembang, dibawah Sultan Mahmud Badarudin. Di dalam kawasan ini
terdapat beberapa bangunan bersejarah, yaitu Benteng Kuto Besak sebagai satu –
satunya benteng pribumi di Indonesia yang masih ada yang dibuat pada masa
kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II, Kantor Ledeng yang tadinya fungsinya
sebagai menara air yang sekarang menjadi balai kota adalah merupakan sedikit
bangunan peninggalan kolonial yang masih ada yang mempunyai nilai arsitektur yang
tinggi, dan rumah siput yang juga sebagai peninggalan sultan Mahmud Badarudin II
yang masih ada yang mempunyai nilai arsitektural hybrid antara asia dan barat, antara
rumah tradisional limas dan bangunan dengan gaya Belanda peninggalan Konial.
Pada kawasan civic Centre inilah terletak jembatan Nusi yang dikenal
sebagai lambing kota yang menghubungkan bagian ILIR dan ULU kota yang dibelah
oleh sungai Musi lihat gambar 02
Dalam RTBL kawasan ini baik dalam RPB dan PPB nya termuat beberapa
ketentuan – ketentuan, berupa teknik – teknik implementasi seperti yang dimaksud
dalam tulisan ini. Ketentuan – ketentuan tersebut antara lain, terutama berkaitan
dengan : Performance Zoning, Sign Ordinances, Antidemolition Ordinance,
Historict District Ordinances. Ketentuan – ketentuan ini materinya cukup mendalam,
namun sampai sekarang belum disyahkan sebagai peraturan daerah ataupun ditetapkan
sebagai keputusan walikota, sehingga dalam implementasinya mengalami hambatan.
3.4. TINJAUAN PERATURAN BANGUNAN KODYA. DATI II
PALEMBANG
Pada awal tahun 1996 ini telah selesai disususn Peraturan Bangunan
Setempat (PBS) untuk kota Palembang yang telah disyahkan sebagai peraturan daerah,
sudah disetujui DPRD Kodya Dati II Palembang tinggal menunggu pengesahan
Gubernur Propinsi Dati I Sumatera Selatan.
Dalam PBS kota Palembang ini memang memuat beberapa ketentuan –
ketentuan, berupa teknik – teknik implementasi seperti yang dimaksud dalam tulisan
ini, Performance zoning , Sign Ordinances, Antidemolition Ordinances, Historict
District Ordinance, juga Mandated Environmental Impacts Reports, namun dalam
PBS itu materinya masih kurang mendalam dan masih bersifat umum.
BAB IV
PEMBAHASAN – PENGKAJIAN.
4.1. INCECTIVE ZONING.
Dilihat dari materi – materi yang terkandung dalam peraturan Bangunan
Kota Palembang tahun 1996, RTRK – RTRK dan RTBL – RTBL kawasan – kawasan,
teknik Implementasi yang mengarah atau yang dapat diartikan sebagai Incective
Zoning ini tidak tercakup di dalamnya. Jadi dalam pengendalian pembangunan kota
Palembang tidak atau belum mengenal atau menggunakan teknik implementasi seperti
yang dimaksud dengan Incective Zoning ini.
Hal ini terlihat dengan belum adanya ketentuan – ketentuan mengenai
Incective Zoning ini, fasilitas umum, seperti : Lapangan – lapangan olah raga,
lapangan – lapangan bermain dan ruang terbuka hijau, plaza – plaza, dan yang lainnya
kota di kota Palembang agak terbatas, karena hamper semua fasilitas umum yang ada
dibangun dengan biaya pemerintah kodya Dati ii Palembang yang tentunya dananya
terbatas. Pengembang hanya terbatas memenuhi fasilitas umum dari Real Estate yang
dibabgunnya saja, sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui dalam rancangan
tapaknya, itupun terbatas sekali, bahkan tidak jarang ada pengembang yang
menghindar untuk menyediakan fasilitas umum tersebut. Dari sekian kawasan –
kawasan Real Estate di kota Palembang, hanya satu yang dianggap cukup memenuhi
penyediaan fasilitas umumnya.
4.2. PERFORMANCE ZONING
Dalam RTBL kawasan Civic Centre dan Peraturan Bangunan kota
Palembang secara umum terkandung ketentuan – ketentuan seperti yang dimaksudkan
dengan Performance Zoning ini, walaupun secara tidak langsung, yang umumnya
disiratkan dalam ketentuan harus mengacu ketentuan pada syarat – syarat teknik
perancangan bangunan yang menyaratkan harus memenuhi ketentuan tentang ini.
Karena ketentuannya tidak terkandung langsung pada ketentuan yang ada
khususnya pada peraturan bangunannya, sedangkan pada RTBL walau ditetapkan
secara langsung dan materinya cukup mendalam, namun belum ada landasan
hukumnya, sehingga dalam implementasi ketentuan ini mengalami hambatan ,
ditambah lagi dengan sistim kontrol perancangan dan pembangunan yang juga belum
begitu baik. Jadi kesemuanya terpulang pada siperancang dan pemiliknya.
Contoh yang memperlihatkan akan hal ini, adalah suatu industri pupuk atau
yang dikenal dengan pabrik Pupuk Sriwijaya yang terletak di tepi sungai Musi, di
ujung Timur Kota, karena tidak ada daerah penyangga hijau / Green Belt walau
ketentuan ini ada direncana Induk kota 1974 – 1994, dan dipertegas dalam RTRw
Kodya Dati II Palembang tahun 1994 – 2004, akibatnya terjadi polusi bau terhadap
daerah sekitar dengan radius 5 sampai 10 Km, tergantung arah angina pada saat itu;
begitu juga terjadi pencemaran sungai dikarenakan sistim buangan limbah cair ke
sungai yang kurang baik, sehingga sering terjadi banyak ikan – ikan yang mati di
perairan sekitarnya.
4.3. SPECIAL DISTRICT.
Di dalam RTRW Kodya Dati II Palembang tahun 1994 – 2004 telqh
ditetapkan kawasan kawasan atau daerah daerah yang bersifat khusus yang dalam
GBR. 04. LOKASI PT PUSRI DEKAT DENGAN PEMUKIMAN
pengembangan dan ataupun pembangunan yang diatur secara khusus pula. Namun baru
satu kawasan yang disusun RTBL nya, yaitu kawasan Civic Centre, dimana
terkandung ketentuan – ketentuan seperti yang dimaksud dengan Special District ini.
Akan tetapi ketentuan – ketentuan yang ada tersebut belum ada landasan hukumnya,
misalnya sebagai Perda atau keputusan walikota, sehingga dalam implementasinya
mengalami hambatan. Sebagai contoh di kawasan inimterdapat rumah sakit AK Gani
yang dalam tiga tahun ini sedang dikembangkan – diperluas, namun perluasannya
tersebut merusak dinding Benteng Kuto Besak yang telah ditetapkan sebagai bangunan
yang dilindungi sebagai benda / bangunan cagar budaya.
4.4. TRANSFER DEVELOPMENT RIGHTS (TDR).
Dilihat dari materi – materi yang terkandung dalam Peraturan Bangunan
Kota Palembang tahun 1996, RTRK – RTRK dan RTBL – RTBL. Kawasan – kawasan,
teknik implementasinya yang mengarah atau yang dapat diartikan sebagai TDR ini
seperti halnya Incective Zoning tidak tercakup di dalamnya. Jadi dalam pengendalian
pembangunan kota Palembang tidak atau belum mengenal atau menggunakan teknik
implementasi seperti yang dimaksud dengan TDR ini.
Teknik Implementasi dari TDR ini perlu di susun untuk kota Palembang ini
untuk menjaga agar pada suatu kondisi tertentu bila terjadi hal – hal yang dapat
merugikan pihak pengembang, misalnya pada suatu kawasan , pengembangan telah
diberikan sesuatu hak bagi pengembang kawasan tertentu kemudian terjadi perubahan
penggunaan kawasan tersebut atau ditetapkan sebagai kawasan lindung, maka agar
pihak pengembang tidak dirugikan , pemerintah kota dapat mengalihkan hak tersebut
ke kawasan lain, dengan demikian pemerintah kota tidak berlaku semena – mena,
menghargai sesuatu hak pihak lain. Jadi teknik implementasi dari TDR ini perlu
diperkenalkan dan dimasyarakatkan.
4.5. SIGN ORDINANCES.
Sama halnya dengan Performance Zoning dalam RTBL kawasan Civic
Centre dan Peraturan Bangunan kota Palembang secara umum terkandung ketentuan –
ketentuan seperti yang dimaksudkan dengan Sign Ordinance, walaupun secara tidak
langsung, yang umumnya disiratkan dalam ketentuan harus mengacu ketentuan pada
syarat – syarat teknik perancangan bangunan yang harus memenuhi ketentuan tentang
ini.
Karena ketentuannya tidak terkandung secara langsung pada ketentuan yang
ada khususnya pada peraturan bangunannya., sedangkan pada RTBL walau ditetapkan
secara langsung dan materinya cukup mendalam, namun belum ada landasan
hukumnya sehingga dalam implementasi ketentuan ini mengalami hambatan ,
ditambah lagi dengan sistim control perancangan dan pembangunan yang juga belum
begitu baik, jadi kesemuanya tergantung pada si perancang dan pemiliknya.
Disamping itu ketentuan Sign Ordinances ini, khususnya untuk papan
iklan diataur tersendiri dalam suatu peraturan daerah tentang periklanan, Namun
peraturan daerah tentang periklanan ini lebih banyak mengatur hal – hal yang
berkenan dengan biaya dan area areanya saja, tidak mengatur tentang bentuk ataupun
ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan perancangan kota yang dapat
menimbulkan ganguan pandangan .
Contoh yang memperlihatkan adanya gangguan pandangan yang
diakibatkan oleh papan –papan nama bangunan dan papan papan nama iklan ini,
banyak dijumpai suatu muka bangunan yang tidak memperlihatkan lagi bentuk
bangunan yang sebenarnya lagi . Tidak jarang papan papan ikal mengganggu
pandangan lalu lintas jalan, lihat gambar 03
4.6. INTERIM ORDINANCES
Sama halnya dengan Incectice Zoning, dan TDR, dilihat dari materi –
materi yang terkandung dalama Peraturan Bangunan Kota Palembang tahun 1996,
RTRK – RTRK dan RTBL – RTBL kawasan –kawasan, teknik implementasi yang
mengarah atau yang dapat diartikan sebagai Interim Ordinances tidak tercakup di
dalamnya .
Jadi dalam pengendalian pembangunan kota Palembang tidak atau belum
mengenal atau menggunakan teknik implementasi seperti yang dimaksud dengan
Interim Ordinances ini.
Sama halanya dewngan teknik implementasi dari TDR, Interim Ordinances
ini perlu disusun untuk kota Palembang, ini untuk menjaga agar pada suatu kondisi
tertentu hal – hal yang merugikan fihak pengembang atau masyarakat , dan juga
menjaga suatu kawasan yang telah diatur dengan ketentuan ini tidak terlanjur
dibangun dan atau dikembangkan.
4.7. ANTIDEMOLITION ORDINANCES
Sama seperti halnya Incective Zoning, TDR, dan Interim Ordinances,
dilihat dari materi – materi yang terkandung dalam Peraturan Bangunan Kota
Palembang tahun 1996, RTRK – RTRK dan RTBL – RTBL, kawasan – kawasan ,
teknik implementasi yang mengarah atau yang dapat diartikan sebagai
Antidemolition Ordinances, tidak tercakup didalamnya.
Jadi dalam pengendalian pembangunan kota Palembang tidak atau belum
mengenal atau menggunakan teknik implementasi seperti yang dimaksud dengan
Antidemolition Ordinances ini.
Ketentuan antidemolition ini dapat berkaitan erat dengan ketentuan –
ketentuan tentang Special District dan Historic District, jadi ketentuan ini cukup
penting dan sudah selayaknya diperhatikan oleh pemerintah kota Palembang,
terutama untuk menjaga terjaganya nilai – nilai kesejarahan dan aset budaya yang
ada.
Hal ini terlihat bahwasanya tinggal sedikit bangunan yang mempunyai
nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi yang tetap keberadaannya, demikian pula jika
melihat rumah Tradisional Palembang yang masih asli banyak kondisinya
menyedihkan karena tidak dapat dirawat oleh pemiliknya karena keterbatasan biaya
, yang mana sudah ada kejadian dibongkar oleh pemiliknya sendiri untuk dijual
bahan – bahannya yang masih baik, atau bagian – bagian dari rumah tersebut.
4.8. HISTORICT DISTRICT
Ketentuan tentang Historic District ini , implementasinya di kota
Palembang sama halnya dengan ketentuan tentang Special District dan
Antidemolition Ordinances, belum dimuat baik dalam RTBL kawasan – kawasan
tertentu maupun Peraturan Bangunan Kota Palemabng.
4.9. MANDATED ENVIRONMENTAL IMPACTS REPORT
Ketentuan – ketentuan tentang seperti yang dimaksud dengan Mendated
Environmental Impact ini di implementasikan pada prinsipnya dengan ketentuan
yang kita kenal dengan analisa dampak lingkungan. Namun biasanya yang
diperhatikan baru pada dampak yang diakibatkan setelah bangunan tersebut
digunakan, sedangkan pada waktu bangunan dilaksanakan atau dalam tahap
persiapan kurang sekali diperhatikan.
Ketentuan mengenai dampak lingkungan ini sebenarnya diatur secara
nasional, namun banyak kepincangan – kepincangan dalam pelaksanaannnya di
daerah. Perhatian dari ketentuan – ketentuan ini baru ditunjukkan pada bangunan
industri saja, belum kebangunan umum lainnya.
4.10. DESIGN REVIEW.
Mengenai ketentuan teknik implementasi yang dimaksud denganm design
review ini belum menjadi perhatian bagi pemerintah kota Palembang
BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN.
Dari hasil kajian – pembahasan tentang teknik – teknik implementasi seperti
yang dimaksud dalam hasil penelitian ini di kota Palemabng, beberapa ketentuan
tersebut telah dimiliki dan di implementasikan yang meliputi : Performances Zoning,
Special District, Sign Ordinances, Historict Ordinances, dan Mandated
Environmental Impact Report, selebihnya belum dimiliki atau belum dimuat baik
dalam suatu perencanaan – perancanga kota maupun dalam peraturan bangunan kota
ataupun peraturan – peraturan ainnya.
Dari yang telah dimiliki tersebut pada prinsipnya materinya masih bersifat
umum dan belum begitu mendalam seperti yang sesuai dengan tulisan Hamid Shirvani,
khususnya yang terkandung di dalam peraturan bangunan kota. Disamping itu
beberapa darinya landasan hukumnya agak lemah, Ini khususnya bagi RTBL, kawasan
. Dengan demikian dalam implementasimnya banyak mengalami hambatan , hal ini
ditambah lagi dengan sistim control dan penegakkan hokum yang lemah.
Terlihat adanya ketidak sadaran atau ketidak tahuan sebagian besar warga
kota / masyarakat umum dan juga sebagian aparat pemerintah kota akan manfaat atau
pentingnya ketentuan – ketentuan teknik – teknik implementasi ini untuk pengendalian
pembangunan kota yang dapat mewujudkan penampilan kota yang baik indah dan
yang keseimbangan lingkungannya terjaga.
Melihat dari kondisi – kondisi dan fakta – fakta yang ada di kota
Palembang dapat dikatakan sebenarnya ketentuan – ketentuan tersebut dapat
berfannfaat bagi pengendalian pembangunan kota, apabila ini disadari oleh semua
pihak pelaku pembangunan kota.
5.2. REKOMENDASI.
Sudah waktunya Pemerintah Jota Palembang memuaat ketentuan –
ketentuan seperti yang dimaksud dalam laporan penelitian ini secara menyeluruh
dengan materi yang mendalam, yang menyangkut tidak saja aspek – aspek ekonomis,
tetapi juga aspek – aspek teknisnya. Sedangkan yang sudah ada hendaknya dapat
disempurnakan dengan memperdalam materinya.
Ketrentuan – ketentuan tersebut hendaknya dilandasi oleh dasar hukum
yang kuat sehingga tidak menemukan kesulitan – kesulitan hambatan – hambatan
dalam implementasinya. Disamping itu dalam proses penyusunannya dapat melibatkan
masyarakat , baik masyarakat dari perguruan tinggi di bidang perkotaan, swasta
maupuan masyarakat umum.
Ketentuan – ketentuan ini hendaklah bersifat menyeluruh meliputi segala
aspek dan dengan materi yang dalam. Hal yang tidak dapat diabaikan bahwasanya
ketentuan tersebut hendaklah bersifat terbuka, seluruh warga kota dapat mengetahuinya
secara terbuka, dan untuk perlu dimasyarakatkan terlebih dahulu sehingga dapat
diterima oleh mayarakat secara baik dan mereka pun diharapkan dapat mendukungnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Shirvani, Hamid, Urban Design Process.
2. Kodya Dati II Palembang, RTRK – RTRK, beberapa kawasan di Kodya Dati II
Palembang.
3. Kodya Dati II Palembang , RTBL Kawasan Civic Centre Kodya Dati II Palembang
Tahun 1995.
4. Kodya Dati II Palembang Peraturan bangunan Kodya Dati II palembang Tahun
1996.
1. LAMPIRAN-LAMPIRAN FOTO / GAMBAR
VISUALISASI BANGUNAN BERSEJARAH, BERNILAI
ARSITEKTUR TINGGI
1. BENTENG KUTO BESAK
2. RUMAH SIPUT 3. JEMBATAN AMPERA
4. PASAR 16-ILIR 5. KANTOR LEDENG
2. MATRIK PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK
IMPLEMENTASI
NO TEKNIK-TEKNIK
IMPLEMENTASI
KONDISI KETERA
NGAN 1 2 3
1 INCECTIVE ZONING
2 PERFORMANCE ZONING
3 SPECIAL DISTRICT
4 TRANSFER DEVELOPMENT RIGHT
5 SIGN ORDINANCES
6 INTERIM ORDINANCES
7 ANTIDEMOLITION ORDINANCES
8 HISTORICT ORDINANCES
9 MANDATED ENVIRONMENTAL
IMPACT REPORTS
10 DESIGN REVIEW
3. LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS BANGUNAN UMUM
DI KOTA PALEMBANG
BERITA ACARA
NOMOR : ...............................................
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
BANGUNAN UMUM DI KOTA PALEMBANG.
PADA HARI INI .................TANGGAL.................BULAN....................TAHUN .............................
BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 361 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA FASILITS DAN UTILITAS PADA BANGUNAN UMUM DALAM
KOTA PALEMBANG, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI TELAH MELAKUKAN
PEMERIKSAAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PADA BANGUNAN :
NAMA BANGUNAN :........................................................................
JENIS / KLASIFIKASI BANGUNAN :........................................................................
LUAS DAN KETINGGIAN BANGUNAN :........................................................................
NAMA PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN :........................................................................
ALAMAT PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN :........................................................................
ALAMAT / LOKASI BANGUNAN :........................................................................
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
TEKNIS BANGUNAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
NO
URAIAN
PERSYARATANAN
ADM & TEKNIS
KET
ADA TDK ADA
I. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1 HO
2 IMB
3 IPB
4 SITU
5 SIUP
6 SIUK
7 SURAT KETERANGAN LAYAK PAKAI ( SKLP )
8 DOKUMEN AMDAL / UKL / UPL
II PERSYARATAN TEKNIS
1 TAMPAK MUKA BGN / BUKAAN
PENYELAMAT
2 KORIDOR / PINTU DARURAT
3 TANGGA DARURAT
4 PIPA DAN TALI LUNCUR
5 UKURAN RG / TATA RG
6 PENCAHAYAAN DAN VENTILASI
7 SISTIM PENGAMANAN ARUS LISTRIK /
SEKRING
8 SISITIM GROUNDING
9 PENANGKAL PETIR
10 GENSET
11 INSTALASI PENERANGAN DARURAT
12 ALARM / SMOKE DETECTOR
13 PLUMBING ( PERPIPAAN )
14 ALAT PEMADAM API RINGAN ( RACUN API )
15 SPRINGKLER
16 BAK PENAMPUNG AIR
17 HYDRANT
18 PENUNJUK ARAH KESELAMATAN
19 SISTEM INFORMASI KEADAAN DARURAT
LEMBAR 2
SARAN SARAN :
1 .........................................................................................................................
2 ............................................................................................................ .............
3 ........................................................................................................................ .
4 .............................................................................................................. ...........
5 ........................................................................................................................ .
DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA GUNA PEMBAHASAN LEBIH
LANJUT OLEH TIM UNTUK MENGAMBIL SUATU KESIMPULAN YANG AKAN DISAMPAIKAN
KEPADA WALIKOTA PALEMBANG.
PALEMBANG, .......................................200.......
PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN TIM PEMERIKSA
KETUA : ............................. ( ............... )
.................................................................... SEKRETARIS : ............................. ( ................ )
ANGGOTA 1 : ............................. ( ................ )
2 : ............................. ( ................ )
3 : ............................. ( ................ )
4 : ............................. ( ................ )
5 : ............................. ( ................ )
6 : ............................. ( ................ )
7 : ............................. ( ................ )
8 : ............................. ( ................ )
9 : ............................. ( ................ )
10 : ............................. ( ................ )
11 : ............................. ( ................ )
12 : ............................. ( ................ )
13 : ............................. ( ................ )
14 : ............................. ( ................ )
PERSONALIA PENELITIAN
1. Ketua Peneliti
a. Nama : Ir.Chairul Murod, MT.
b. Golongan Pangkat dan NIP : III / b, 131 572 475.
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Jabatan Struktural : Tidak Ada
e. Fakultas / Program Studi : Teknik / Program Studi Teknik Arsitektur.
f. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya.
g. Bidang Keahlian : Teknik Arsitektur
h. Waktu Untuk Penelitian : 5 Jam / Minggu.
2. Anggota Peneliti : -
3. Tenaga Labor / Teknisi : -
4. Pekerja Lapangan / Surveyor : 2 Orang
5. Tenaga Administrasi : -
RIWAYAT HIDUP PENELITI.
NAMA : Ir. H. Chairul Murod, MT.
ALAMAT : Komplek Bukit Sejahtera Blok AA/16. Palembang
TEMPAT/TGL LAHIR : Tulungagung/ 26 Mei 1954.
NIP : 131 572 475.
PEKERJAAN / UNIT KERJA : Staf Pengajar Program Studi Teknik Arsitektur
FAKULTAS / UNIVERSITAS : Fakultas Teknik / Universitas Sriwijaya
JABATAN : Asisten Ahli
PANGKAT / GOLONGAN : Penata Muda Tk I / III.b.
PENDIDIKAN : 1. Sarjana Teknik Arsitektur ITS 1982.
2. Pasca Sarjana Teknik Arsitektur, Bidang Studi
Perancangan dan Kritik Arsitektur, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2002.
PENGALAMAN PEKERJAAN :
1. Perencanaan Tata Ruang Propinsi Th 1993.
2. Perencanaan Tata Ruang PemKot Palembang 1994
3. Perencanaan Tata Ruang PemKot Pangkal Pinang 1995.
4. Studi Kawasan Industri Talang Kelapa MUBA tahun 1997.
tahun 2001.
5. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPPDA )
Lubuklinggau, tahun 2003 / 2004.
PENGALAMAN PENELITIAN :
1. Arsitektur Minanga
TEACHING GRANT TPSDP TAHUN 2003 / 2004