BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN

DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

1.1 Tenaga Kerja

1.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja,

misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan

tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.

Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pengertian pekerja/buruh karena pengertian

tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam

suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, sedangkan pengertian

pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain”.

Buruh adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun

jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah

21

melakukan hubungan kerja dengan majikan, kalau tidak melakukan hubungan kerja

maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh.1

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok

Ketenagakerjaan yang merupakan undang-undang tentang tenaga kerja sebelum

diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

yang memberikan pengertian tenaga kerja ” setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memuat kata” baik di dalam maupun

di luar hubungan kerja” dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat

memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata tersebut akan

dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam

dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja

dalam pengertian umum. Penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi

kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh

tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, sehinga

menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain

dan melupakan dirinya sendiri.2

Berbagai teori dan konsep tenaga kerja itu sendiri yang ditemui di dalam

literatur secara umum adalah semua orang atau penduduk usia kerja yang

1 Asikin, Zainal dkk, 2006, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h.43.

2 Lalu Husni, op.cit. h.16

mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana yang

disampaikan oleh Darza, bahwa tenaga kerja adalah bagian dari penduduk usia

kerja secara fisik dan mental mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun

di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat (secara umum usia 15 tahun atau lebih).3

1.1.2 Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Dasar Hukum Ketenagakerjaan merupakan alat untuk memberi

perlindungan terhadap para tenaga kerja, yang menyangkut hubungan antara

pekerja dan pengusaha, upah, serta perselisihan yang akan mengakibatkan gejolak

sosial.

Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak

yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat

sanksi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dengan demikian, yang

dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah seluruh peraturan-peraturan yang

dibuat oleh pihak yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Hukum ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan

lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor

pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian, namun secara perlahan sektor

pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga

kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan

3 Darza, Z.A, 1995, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, Delina Baru, Jakarta, h.114

perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang

menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut dengan

tenaga kerjanya, disebut dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja

dengan pekerjanya atau bahkan dengan calon pekerja). Dengan demikian

diperlukan adanya suatu aturan (hukum) yang dapat menjadi pengontrol dalam

hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan dalam hubungan

kerja tersebut.

Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara

pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga

termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun

lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna

atau selesai bekerja.4

Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan

tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan

sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan

dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-

lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.5

Undang-undang yang dipergunakan sebagai Dasar dan Pedoman dalam

Hukum Tenaga Kerja antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh.

4 Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Penerbit: Pustaka yustisia,

Yogyakarta, h. 3 5 Ibid. h.5.

2. Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

mengatur mengenai semua aspek ketenagakerjaan,

3. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

dalam Industri dan Perdagangan,dan juga peraturan perundang-undangan yang

terkait (seperti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-

undang Nomor. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial,

Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja).

4. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 yang membahas tentang

Perlindungan Upah terhadap tenaga kerja/buruh.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 4 tahun 1994 tentang pemberian

Tunjanga Hari Raya (THR) kepada tenaga kerja.

6. Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja

antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam

waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. Per-

17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian

Kebutuhan Hidup Layak.

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 14 tahun 1993 tentang Jamsostek, dan beberapa

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait).

1.1.3 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah Arbeidsoverenkoms,

mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai berikut : “Perjanjian

perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk

suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Undang-

Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (14)

menyebutkan bahwa :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan

kewajiban kedua belah pihak”.

Selanjutnya perihal tentang pengertian perjanjan kerja, Imam Soepomo

berpendapat bahwa:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh),

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari Pihak Kedua

yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh

dengan membayar upah”.6

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut , bahwa ciri khas perjanjian

kerja adalah” adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga tampak hubungan

antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan.

6 Agusmidah, 2010, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, USU Press, Medan,

h.40.

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur

dari perjanjian kerja, yakni :

a. Adanya Unsur Pekerjaan.

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek

perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya

dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1603a yang

berbunyi : “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin

majikania dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan

yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan

ketrampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia

maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

b. Adanya Unsur Perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha

adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan

hubungan kerja dengan hubungan lainnya.

Perjanjian Kerja sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan pasal 1313 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk

mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian

tersebut.7

c. Adanya Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat

dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada pengusaha adalah untuk

memperoleh upah. Sehingga jika tidak unsur upah, maka suatu hubungan

tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja harus

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga pada Pasal 1 ayat 14

Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, definisi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan

kewajiban para pihak. Dalam Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa :

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak; (a) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; (b) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (c) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

7 Artadi I Ketut dan Rai Asmara .P. IDN, Hukum Perjanjian kedalam Perancangan

Kontrak, Penerbit Udayana University Press, Denpasar.

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang

mengikatkan dirinya, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus

setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Kemampuan atau

kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus haruslah cakap

membuat perjanjian (tidak terganggu kejiwaan/waras) ataupun cukup umur

minimal 18 Tahun (Pasal 1 ayat 26 Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan).

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah hal tertentu, pekerjaan yang

diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian. Objek perjanjian haruslah yang

halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan

kesusilaan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya

baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua

belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat

perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subjektif karena

menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian.

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis (Pasal 51

ayat 1 Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Secara

normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak,

sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian.

Berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja

1.1.4 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha

Dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga pekerja dalam

melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-undang tersebut berfungsi untuk

melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga pekerja dari para

pemberi kerja (Pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

dalam ruang lingkup kerja, dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kerja

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para tenaga kerja dan menjamin pula

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun bahkan

untuk mewujudkan kesejahteraan para tenaga kerja dengan tetap memperhatikan

perkembangan kemajuan didunia usaha.

a. Hak dan kewajibab Tenaga kerja

Dalam ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal

1603, 1603a, 1603b dan 1603c Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) adapun intinya mengenai hak-hak buruh/pekerja terhadap

majikan/pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Buruh/Pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah

tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun

demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.

2. Buruh/Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk majikan/pengusaha;

dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang

diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya

dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi lebih jelas ruang

lingkup dari petunjuk tersebut.

3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan

perbuatan yang merugikan perusahaanbaik karena kesengajaan atau

kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar

ganti rugi dan denda”.

Adapun hak-hak yang diperoleh buruh/tenaga kerja dapat dilihat pada

uraian di bawah ini.

1. Hak dasar dalam Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, pekerja dalam hubungan kerja, setiap tenaga kerja berhak

untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan potensi kerja sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuannya. Seperti keselamatan dan kesehatan

kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan

martabat manusia dan nilai-nilai agama. Setiap pekerja berhak membentuk dan

menjadi annggota serikat pekerja.

2. Hak dasar pekerja atas Jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan

Kerja), Jaminan Sosial Tenaga Kerja Setiap pekerja dan keluarganya berhak

untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah setiap pekerja berhak untuk

memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Hak-hak pengupahan terhadap pekerja tersebut harus sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pada Pasal 88 Undang-

Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur

setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana yang

tercantum pada pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

5. Hak dasar untuk membuat Perjanjian kerja bersama (PKB) serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak Membuat Perjanjian

Kerja Bersama dengan Pengusaha. Perjanjian kerja bersama paling sedikit

memuat, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat

pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh, jangka waktu dan tanggal mulai

berlakunya perjanjian kerja bersama, tanda tangan para pihak pembuat

perjanjian kerja bersama. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan pekerja/buruh perempuan yang

berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara

pukul 23.00 s.d. 07.00 pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh

perempuan hamil.

7. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan

pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

b. Hak dan kewajiban pengusaha

Adapun kewajiban-kewajiban yang dipenuhi pengusaha terhadap

buruh/pekerja dapat dilihat seperti berikut.

1. Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama pengusaha

adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. ketentuan

tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum

publik dengan adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya

upah terendah yang harus dibayar pengusaha yang sesuai dengan upah

minimum, maupun pengaturan upah dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor. 13

Tahun 2003 tentang pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun

1981 tentang perlindungan upah.

2. Kewajiban memberikan istrahat/cuti; pihak majikan/ pengusaha diwajibkan

untuk memberikan istrahat tahunan kepada pekerja secara teratur. cuti tahunan

lamanya 12 (dua belas) hari kerja. selain itu pekerja juga berhak atas cuti

panjang selama 2 (dua) bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 (enam)

bulan pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-undang Nomor. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

3. Kewajiban untuk melaksanakan ketentuan jam/waktu kerja sesuai dengan Pasal

77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.

4. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib

mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah

majikan (Pasal 1602x Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya

terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan. Perlindungan

bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, dan kematian telah dijamin melalui

perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 3

tahun 1992 tentang Jamsostek dan sekarang telah dirubah menjadi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan undang-undang

Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

. 1.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

1.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan

pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha di

mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan pengusaha

menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar

upah.8 Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian

kerja antara pengusaha dengan pekerja.

Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004, Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyebutkan bahwa, Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu

tertentu atau untuk pekerja tertentu, dan hubungan kerja itu sendiri merupakan

hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan sebuah

Perjanjian Kerja.

8 Imam Soepomo, 1999, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, hal.88

Pembedaan mengenai jenis perjanjian kerja, yaitu berdasarkan perjanjian

kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja

waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha

untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan

tertentu.9 Tidak semua jenis pekerjaan dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu

tertentu. Pasal 57 Ayat 1 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 mensyaratkan

bentuk PKWT harus tertulis dan mempunyai 2 kualifikasi yang didasarkan pada

jangka waktu dan PKWT yang didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu

(Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003). Secara limitatif, Pasal

59 menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu

yang menurut jenis, sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu

tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya,

pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama,

paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang

berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam

percobaan atau penjajakan.10

Berbeda dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu

perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan

hubungan kerja tetap.11 Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja

memasuki usia pensiun, pekerja diputus hubungan kerjanya, pekerja meninggal

dunia. Bentuk PKWTT adalah fakultatif yaitu diserahkan kepada para pihak untuk

9 F.X. Djulmiaji, 2008, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13 10

Goenawan Oetomo R, 2004, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia , Grahadika Binangkit Press, Jakarta, h.15.

11 F.X. Djulmiaji, op.cit.

merumuskan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya saja

berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) ditetapkan bahwa apabila PKWTT dibuat secara

lisan, ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi

pekerja/buruh yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan

kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam hal demikia, pengusaha dilarang untuk

membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam

Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), permasalahan yang timbul

adalah pada saat pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

pekerjanya, yang disebabkan oleh pekerja yang sering melakukan kesalahan dan

tidak mematuhi peraturan pada perusahaan yang mengakibatkan sering terjadinya

kesenjangan antara pengusaha dan tenaga kerja.

1.2.2 Syarat-syarat Sahnya PKWT

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian

diperlukan empat syarat, yaitu; 1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan

diri; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu, dan; 4)

Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian kerja, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 atyat

(1), syarat sahnya suatu perjanjian secara lebih khusus mensyaratakan:

1) Kesepakatan kedua belah pihak 2) Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan

4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang

dibuat secara lisan hanya untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

dan harus disertai dengan surat pengangkatan. Sementara untuk Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis. PKWT yang dibuat secara

lisan adalah bertentangan, dan menjadi PKWTT.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat dengan beberapa syarat,

adapun syaratnya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kesepakatan Para Pihak

Suatu perjanjian harus mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak.

Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian tidak bisa dibuat secara sepihak. Suatu pihak

tidak dapat mengakui adanya suatu perjanjian bila pihak lain tidak menyepakati

adanya perjanjian tersebut. Kesepakatan ini bermakna bahwa isi dari perjanjian

yang dibuat telah diketahui dan sesuai dengan keinginan para pihak.

Sebagai hal mendasar dari suatu perjanjian adalah adanya keinginan secara

bebas. Tanpa kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila yang sebaliknya yang

terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menjadi sebuah perjanjian

yang cacat dan dapat dibatalkan. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang

akan disepakati harus dibuat dengan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian pada

umumnya.

b. Kecakapan

Mengenai perjanjian kerja, ketentuan yang berlaku sangat berbeda dengan

ketentuan perjanjian secara umum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan batasan usia 21 tahun. Hukum

Ketenagakerjaan mensyaratkan batasan usia anak yang boleh diperkerjakan yaitu

usia antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan

sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial (pasal 69 ayat

1 Undang-undang Nomor 13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Serta

beberarapa ketentuan lain mengenai batasan usia anak. Mengenai kriteria anak,

Undng-undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selama tidak ada peraturan perundang-

undangan yang melarang, setiap orang berhak mengadakan suatu perjanjian kerja.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Suatu perjanjian kerja harus secara tegas menyebutkan jenis pekerjaan yang

akan dikerjakan oleh pihak pekerja. Hal ini tentu saja untuk menghindari perbedaan

atau permasalahan yang mungkin timbul kemudian.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, hukum harus menjamin adanya ketertiban umum. Juga

menjamin tidak terjadi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sebuah perjanjian kerja, tidak diperkenankan adanya sebuah perjanjian yang

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Misalnya; pengusaha tidak boleh mepekerjakan seorang pekerja

untuk melakukan pencurian, membuat bom, atau perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap perjanjian kerja dapat dibatalkan bila bertentangan dengan ketentuan

mengenai syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, begitu juga bila syarat adanya

pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi

hukum (Pasal 52 ayat 2 dan 3)12, yang dimaksudkan batal demi hukum adalah

perjanjian kerja untuk waktu tertentu berakhir demi hukum, karena disyaratkannya

masa percobaan kerja Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan pada Pasal 58, atau dalam hal isi perjanjian kerja bersama

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.3 Subtansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

a. Perjanjian Kerja yang Dibuat Secara tertulis

Syarat sahnya perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang substansinya sama dengan

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan

kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak mempunyai

kemampuan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Tidak

diperkenankan mengadakan perjanjian kerja jika salah satu pihak belum

dewasa/berada dalam pengampuan atau jika salah satu pihak tidak menyepakati

substansi perjanjian kerja yang dibuat tersebut, jika melanggar ketentuan tersebut,

maka akan berakibat perjanjian kerja dapat dibatalkan.

12

Irmansyah, 2013, Syarat Sahnya Perjanjian Kerja http://irman-jx.blogspot.com/p/syarat-sah-perjanjian-kerja.html. Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2015, Pukul: 23.42

Perjanjian kerja yang dibuat materinya juga sudah diatur dan tidak

bertentangan dengan aturan, yaitu dalam perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang

diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus tidak boleh

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerja jika

obyek pekerjaan yang diperjanjikan tidak ada atau mengenai sesuatu yang dilarang

oleh peraturan perundang-undangan, misalnya perjanjian kerja menjual narkoba.

Jika perjanjian kerja yang dibuat melanggar ketentuan sebagaimana disebut diatas,

maka akan berakibat perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya

memuat:

1) Nama, alamat, dan jenis perusahaan

2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh

3) Jabatan atau jenis pekerjaan

4) Tempat pekerjaan

5) Besarnya upah dan cara pembayaran

6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan

pekerja

7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan

9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Pada ayat (2) mengatur bahwa ketentuan besarnya upah dan cara

pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban

pengusaha dan pekerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan,

perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang

dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh

perusahaan terkait ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat kerja dan tata tertib,

termasuk ketentuan mengenai upah, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja,

sedangkan perjanjian kerja bersama adalah suatu perjanjian yang dibuat

berdasarkan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, termasuk

ketentuan mengenai upah, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait upah, dan syarat-syarat

kerja bisa diartikan sebagai Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Propinsi

dan/atau Kabupaten/Kota, sehingga perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis

harus memuat syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 54 ayat (1) dan harus

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan upah dan syarat-

syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis juga harus dibuat rangkap 2

(dua) dan diberikan kepada masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan

hukum sama. Perjanjian kerja juga tidak dapat diubah maupun ditarik kembali

kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, maksudnya bahwa jika dalam hal salah

satu atau kedua belah pihak menginginkan untuk mengubah atau menarik kembali

perjanjian kerja tersebut, maka harus ada persetujuan dari pihak lain. Jika pihak lain

tidak menyetujui untuk menarik kembali perjanjian atau mengubah sebstansi

perjanjian kerja tersebut, maka perjanjian kerja tersebut tidak dapat ditarik kembali

atau diubah substansinya.

b. Perjanjian Kerja Secara Lisan

Seperti tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan. maksudnya disini bahwa

perjanjian kerja yang dibuat secara lisan tidak memerlukan media kertas atau

tulisan seperti perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Jika melihat pada

penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut, yang menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat

kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian dilaksanakan

secara lisan”.

Penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa beragamnya masyarakat

Indonesia yang sebagian masih belum mengenal tulisan maka dimungkinkan

adanya perjanjian kerja yang dilaksanakan secara lisan, selain itu dengan adanya

perjanjian kerja secara lisan akan memupuk rasa kerukunan antara pengusaha

dengan pekerja dibanding dengan perjanjian kerja secara tertulis yang akan

menimbulkan persepsi hubungan kerja yang kaku karena hak dan kewajiban

masing-masing pihak diatur oleh perjanjian.