Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
TINJAUAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI
RATU” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1)
Oleh:
SIGIT SEPTIAWAN
NIM 214 11 022
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
2018
ii
NOTA PEMBIMBING
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga
di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan
koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa :
Nama : Sigit Septiawan
NIM : 214 11 022
Judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “Hati Ratu”
Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
Dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga untuk diujikan dalam
sidang munaqosyah.
Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan
digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 13 Maret 2017
Pembimbing,
Dr. Siti Zumrotun, M.Ag
NIP.196701151998032002
iii
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
FAKULTAS SYARI’AH
Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Telp.(0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722
Website : www.iainsalatiga.ac.id E-mail :[email protected]
PENGESAHAN
Skripsi Berjudul :
TINJAUAN UNDANGUNDANG KOPERASI TERHADAP PRAKTEK
SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI
RATU” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
Oleh :
Sigit Septiawan
NIM 214 11 022
Telah dipertahankan di depan sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari rabu, 21 Maret 2018, dan
telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
(S.H).
Dewan Sidang Munaqosyah
Ketua Sidang : Sukron Ma’mun, S.HI., M. Si. 1.
Sekretaris Sidang : Dr. Siti Zumrotun, M.Ag 2.
Penguji I : Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. 3.
Penguji II : Farkhani, S.H., S.HI., M.H. 4.
Salatiga, 21 Maret 2018
Dekan Fakultas Syari’ah
Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.
NIP. 19670115 199803 2002
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Sigit Septiawan
NIM : 214 11 022
Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syari’ah
Fakultas : Syari’ah
Judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG KOPERASI
TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI
RATU” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan
jiplakan (Plagiat) dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain
yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah
(Buku Pedoman IAIN Salatiga).
Salatiga, 21 Maret 2018
Yang Menyatakan,
SIGIT SEPTIAWAN
NIM. 214 11 022
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Tebarkanlah banyak benih kebaikan kepada sesama umat manusia
karena suatu saat nanti kamu sendirilah yang bakal mengunduh
kebaikan dari benih-benih kebaikan yang telah kamu tanam,
banyak kebaikan yang kamu lakukan semakin banyak karma baik
yang akan menghapirimu dan begitu pula sebaliknya.
vi
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada:
1. Kedua orang tuaku Bapak Sutanto dan Ibu Muniarti tercinta, yang
telah mendoakaanku dan merawatku dari waktu masih didalam
kandungan sampai sekarang
2. Kepada adikku Tsania Ajeng Prapmita, semoga kelak menjadi
orang yang sukses dan mencapai cita-citanya
3. Kepada seseorang yang tak pernah berhenti memberikan semangat,
dukungan, dan doanya dengan tulus sehingga membuat penulis
merasa termotivasi dan bahagia dalam menjalani hidup
4. Kepada teman dan sahabatku yang tak pernah berhenti mengejekku
tetapi penulis tau bahwa ejekan kalian adalah rasa perhatian kalian
supaya penulis lebih semangat menyelesaikan skripsi dan cepat
menyusul wisuda
5. Kepada para guru dari TK, SD, MTS, SMK, dan Perguruan Tinggi
yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan
membimbing dengan penuh kesabaran
6. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga yang penulis
banggakan.
vii
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat-Nya Penulisan Skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan
yang diharapkan. Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan
yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyusun penulisan skripsi
ini.
Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi, Kekasih,
Spirit Perubahan, Rasullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para
sahabat-sahabatnya, syafa’at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan
nanti.
Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) dalam ilmu syari’ah, Fakultas
Syari’ah, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah yang berjudul: “Tinjauan
Undang-Undang Koperasi Terhadap Praktek Simpan Pinjam Di Koperasi
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab.
Semarang”. Penulis mengakui bahwa dalam menyusun Penulisan Skripsi ini
tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah
penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, ungkapan terima
kasih kadang tak bisa mewakili kata-kata, namun perlu kiranya penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga
viii
2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah di IAIN
Salatiga dan Dosen Pembimbing yang selalu meberikan saran, pengarahan
dan masukan berkaitan penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan
maksimal sesuai yang diharapkan.
3. Bapak Ilya Muhsin, S.H.i., M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Syari’ah
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selalu memberikan ilmunya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar
dan baik.
4. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi
Syari’ah di IAIN Salatiga.
5. Ibu Lutfiana Zahriani, S.H., M.H, selaku Kepala Lab. Fakultas Syari’ah
IAIN Salatiga yang memberikan pemahaman, arahan dalam penulisan
skripsi sehingga penulisan skripsi ini bisa saya selesaikan.
6. Mas Muhammad Ikhsan Ma’arief, selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu” yang telah berkenan memberikan izin penelitian di
Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” serta memberikan informasi
berkaitan penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf adminitrasi
Fakultas Syari’ah yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang selalu
memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
tanpa halangan apapun.
8. Sahabat-sahabatku Siti Nurjanah, Didik, Giman, yang selalu mendukung
penulis dalam menyusun skripsi ini.
ix
9. Teman-teman Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2011 di
IAIN Salatiga yang telah memberikan banyak cerita selama menempuh
pendidikan di IAIN Salatiga.
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa
mendapatkan maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya. Amiin.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh
dari sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun
analisanya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapan
demi enaknya penulisan skripsi ini dibaca dan dipahami.
Akhirnya, penulis berharap semoga skrispi ini bermanfaat khususnya bagi
penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.
Salatiga, 21 Maret 2018
Penulis.
x
ABSTRAK
Septiawan, Sigit. 2017. Tinjauan Undang-Undang Koperasi Terhadap Koperasi
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab.
Semarang Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan. S1 Hukum Ekonomi Syariah.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: Dr. Siti Zumrotun,
M.Ag
Kata Kunci : Undang-Undang Koperasi, Simpan Pinjam Bergilir
Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” merupakan lembaga
keuangan non bank dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan
peminjaman kepada anggotanya dilakukan secara bergilir. Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :(1)
Bagaimana proses peminjaman bergilir di Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang? (2) Bagaimana respon anggota
terhadap keberadaan Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec.
Ungaran Barat Kab. Semarang? (3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang
Koperasi terhadap praktek simpan pinjam bergilir di Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”?
Temuan penelitian ini menunjukan bahwa :(1) Proses peminjaman di
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dilakukan dengan cara bergilir yang
bertujuan supaya para anggota dapat secara merata meminjam dana di Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu” (2) Respon masyarakat terhadap Koperasi Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu” mendukung karena mereka merasa dengan adanya
simpan pinjam tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka sehingga
dapat berkembang kehidupan mereka karena dana dari simpan pinjam tersebut.
Namun demikian masih ada masyarakat yang memiliki respon yang rendah
terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dengan diterapkannya
meminjam dana dengan cara begilir (3) Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati
Ratu” termasuk dalam kategori jenis Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan
lapangan usaha dan ditinjau sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………...………...
NOTA PEMBIMBING…………………………………..........................
PENGESAHAN………………………………..………………………....
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN……………………………….
MOTO…………………………………………………………………….
PERSEMBAHAN………………………………………………………...
KATA PENGANTAR……………………………………………………
ABSTRAK……………………………………………………………......
DAFTAR ISI………………………………………………………….......
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………..
I
Ii
Iii
Iv
V
Vi
Vii
X
Xi
Xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah……………………………..............
B. Fokus Masalah…….…………………………………….......
C. Tujuan Penelitian……………………………………………
D. Kegunaan Penelitian………………………………………...
E. Penegasan Istilah…………………………………………….
F. Tinjauan Pustaka…………………………………………….
G. Metode Penelitian…………………………………………...
H. Sistematika Penulisan……………………………………….
BAB II KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
A. Sejarah Koperasi Indonesia..………………………………..
1. Periode Penjajahan Belanda....…………………………...
2. Periode Pendudukan Jepang...…………………………...
3. Periode Kemerdekaan..........……………………………..
B. Tinjauan Umum Koperasi..………………………………….
1
4
5
5
5
7
10
15
17
17
19
20
21
xii
1. Pengertian Koperasi...............................………………….
2. Landasan dan Asas Koperasi..……………………………
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi...............................................
4. Prinsip Koperasi.................................................................
5. Bentuk Koperasi................................................................
6. Jenis Koperasi.....................................................................
C. Tinjauan Badan Hukum.................………………………….
1. Pengertian Badan Hukum...…………………………........
2. Macam-Macam Badan Hukum....………………………...
3. Syarat-Syarat Badan Hukum.................................…….....
D. Koperasi Simpan Pinjam.......………………………………..
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam...........……………...
2. Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam....………………..
21
25
26
28
30
31
33
33
35
38
38
38
41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SIMPAN
PINJAM BERGILIR “HATI RATU”
A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”……..
1. Sejarah Berdirinya.............................…………………...
2. Visi dan Misi..................................……………………..
3. Produk Simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu”………………….............................................
4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu”................................................……………….
5. Kegiatan Usaha................................................................
B. Proses Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”….........................................................
C. Respon Anggota Tentang Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”.............................................................
43
43
45
45
47
49
49
53
xiii
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI
RATU” DI DESA LEREP KEC. UNGARAN BARAT
KAB. SEMARANG
A. Analisis Proses Peminjaman Bergilir di Koperasi Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran
Barat Kab. Semarang………………………....
B. Analisis Undang-Undang Koperasi Terhadap Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu”....…………..........………...
55
58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………..
B. Saran……………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………….....
LAMPIRAN-LAMPIRAN
61
67
64
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati
Ratu”.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang menjadi tiang
perekonomian bangsa yang belum memiliki peran sebaik badan usaha lainnya
seperti Perseroan Terbatas. Hal tersebut menjadi alasan dibuatnya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502 (selanjutnya disebut dengan UU
Perkoperasian 2012) dengan pertimbangan untuk mewujudkan kedaulatan
politik dan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka
menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Undang-Undang
Perkoperasian ini bertujuan agar koperasi dapat tumbuh kuat, sehat, mandiri
dang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.
Selain itu, dalam bagian penjelasan umum UU Perkoperasian 2012
dijelaskan bahwa dalam jangka waktu beberapa dekade ini apabila ditinjau
dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sengguh membanggakan
ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit.
Namun, jika dipandang dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki agar bisa
bersaing dengan bentuk badan usaha lain yang banyak berkembang di
Indonesia. Sebagian koperasi belum memberikan kontribusi yang signifikan
bagi perekonomian nasional yang mungkin disebabkan peraturan perundang-
2
undangan yang sudah tidak lagi memadai untuk digunakan sebagai instrumen
pembanguan koperasi (Jimly, 2006:2).
Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama
dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia
adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak
koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang
yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan
bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok
orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya.
Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong
khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik
berbentuk barang ataupun pinjaman uang(Kasmir, 2013:254).
Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan
bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam
berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada
pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian
pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai
dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak
menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan
bentuk nilai(http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpanpinjam.html,
diakses 7 Mei 2017).
Uang yang di pinjam itu harus mendatangkan keuntungan pula bagi
koperasi simpan pinjam, walaupun keuntungan itu tidak menjadi tujuan yang
3
pokok. Badan koperasi simpan pinjam sendiri perlu mengeluarkan ongkos
seperti sewa kantor, gaji pegawai, keperluan tulis-menulis, penerangan, dan
sebagainya. Segala pengeluaran tersebut ditutup dengan keuntungan yang
diperoleh dari jasa meminjamkan uang dan kelebihan ongkos tersebutlah yang
akan menjadi keuntungan bersih yang sebagian besar akan dibagikan ke
anggotanya. Koperasi simpan pinjam tersebut disambut positif oleh
masyarakat karena bagi mereka koperasi simpan pinjam sangat membantu
perekonomian mereka meski dilain sisi masyarakat juga mengeluhkan bunga
yang diberikan koperasi simpan pinjam kepada masyarakat yang meminjam
uang, karena sistem bunganya sangat membingungkan yang sebenernya
bunganya hanya 10% dari besaran uang yang di pinjam seperti contoh
masyarakat meminjam uang sebesar Rp 100.000 dari koperasi simpan pinjam
bergilir “Hati Ratu” dan uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 110.000
dan apabila sudah jatuh tempo tanggal yang telah disepakati dalam
pengembalian uang tersebut belum bisa mengembalikan maka bunga
bertambah 10% setiap bulannya, dan apabila masyarakat meminjam uang
sebesar Rp 50.000 uang yang seharusnya di kembalikan Rp 55.000 dari
bunga 10% yang diberikan itu tidak berlaku karena uang yang harus di
bayarkan malah Rp 60.000 kepada koperasi simpan pinjambergilir “Hati
Ratu” tersebut, meski masyarakat merasa keberatan mau tidak mau harus
menerimanya karena terbentur kebutuhan ekonomi dari masyarakat sendiri.
(Sumber data hasil dari wawancara anggota koperasi simpan pinjam bergilir
“Hati Ratu”)
4
Dalam praktek di simpan pinjam bergilir “Hatu Ratu” ini apabila
anggota yang sudah jatuh tempo pembayaran tidak membayar pihak dari
simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” tersebut tidak lantas memberitahukan agar
segera melunasi dengan maksud supaya para anggota yang meminjam
memiliki rasa tanggung jawab atas peminjaman yang anggota pinjam namun
hal itu malah membuat beban peminjam bertambah apabila anggota yang
meminjam dana dari simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” tersebut lupa akan
tanggal jatuh tempo pengembaliannya sehingga bunga dan denda semakin
bertambah banyak dan bahkan menjadi memberatkan anggota yang
meminjam dana karena harus mengembalikan dana pinjaman tersebut dengan
bunga dan denda yang telah menumpuk sehingga malah memberatkan
anggota yang meminjam dana tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul :
“TINJAUAN UNDANG-UNDANG KOPERASI TERHADAP PRAKTEK
SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI
RATU” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang”
B. Fokus Masalah
1. Bagaimana proses peminjaman bergilir di Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”?
2. Bagaimana respon anggota terhadap keberadaan KoperasiSimpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Koperasi terhadap praktek simpan
pinjam bergilir di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”?
5
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses peminjaman bergilir di Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu”.
2. Untuk mengetahui respon anggota terhadap adanya Koperasi Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu”.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Koperasiterhadap praktek
simpan pinjam bergilir di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”.
D. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai penambah wawasan tentang sistem peminjaman uang di
koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran
Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek dari simpan pinjam bergilir
“Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat dalam pengaruh Hukum
Islam.
E. Penegasan Istilah
Agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian yang
penulis teliti ini, maka di pandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah
yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini yaitu:
1. Koperasi
Koperasi secara etimologi atau menurut bahasa berasal dari kata
“cooperation” dari bahasa Inggris yang berati kerjasama. Akan tetapi tidak
6
semua bentuk usaha bersama disebut koperasi. Bisa saja tiga atau empat
orang yang mengangkat barang yang berat bekerja bersama akan tetapi
tidak bisa disebut koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi
adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian,
beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara
sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu
usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para
anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang
berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan
mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-
kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka (Kartasaputra,
2001:1).
2. Simpan Pinjam Bergilir
Simpan Pinjam bergilir disini adalah simpan pinjam yang sistem
peminjamannya dilakukan secara bergilir oleh pengurus simpan pinjam
kepada anggota simpan pinjam. Dalam simpan pinjam ini setiap anggota
dianjurkan untuk meminjam dana dan secara bergilir jadi bagi anggota
yang sudah pernah meminjam dianjurkan tidak meminjam dana dulu
sebelum semua anggota simpan pinjam meminjam dana dari simpan
pinjam tersebut (Sumber data hasil dari wawancara anggota koperasi
simpan pinjam bergilir “Hati Ratu”).
7
F. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang berkaitan dengan masalah koperasi simpan pinjam
secara umum sebelumnya sudah banyak diteliti. Dari pengamatan penulis
belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Tinjau Hukum Islam
Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” di Desa
Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan
bagi peneliti seperti yang sudah pernah meneliti tentang koperasi simpan
pinjam seperti skripsi dari Aziz Rustandi (Institut Agama Islam Negri “Sultan
Maulana Hasanuddin” Banten) dengan judul “Pengaruh Pendapatan
Koperasi Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari
Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN “SMH”
Banten). Penelitian tersebut mengkaji tentang sistem Koperasi Al-Hikmah
dalam mensejahterakan anggotanya, dan untuk mengetahui pengaruh koperasi
Al-Hikmah terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi Islam.
Metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan
menggunakan metode analisis Regresi Linier. Hasil analisis regresi linier
sederhana menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
variable pendapatan koperasi al-hikmah (SHU).Terhadap kebutuhan anggota
besar pengaruh tersebut ditunjukan oleh nilai R2 sebesar 100%. Besar
signifikansi hubungan pendapatan koperasi al-hikmah (X) dan kebutuan
anggota (Y) didapat persamaan sebagai berikut Y = -1680,067 + 0,222X.
8
artinya konstanta sebesar -1680,067 menyatakan bahwa jika tidak ada
pendapatan maka akan mengalami kerugian sebesar Rp. 1680,067 puluh
ribu/tahun. Sedangkan koefesien regresi 0,222, menyatakan bahwa setiap ada
penambahan (karena tanda +) Rp. 1,- pendapatan koperasi akan meningkatkan
kebutuhan anggota sebesar Rp. 222. Dengan persamaan regresi sebesar Y = -
1680,067 + 0,222X, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara pendapatan koperasi al-hikmah terhadap kebutuhan anggota, itu yang
artinya pendapatan koperasi al-hikmah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kesejahteraan anggota.
Ardi Kusuma Wardana (Institut Agama Islam Negri Salatiga) dengan
judul “Prosedur Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) Pada Koperasi
Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga”. Penelitian tersebut
mengkaji tentang bagaimana alur dan sistem realisasi pembiayaan yang telah
dilakukan pada KSPS BMT Rama Salatiga, serta untuk mengetahui kelebihan
dari pembiayaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
melakukan prinsip kehati-hatian dalam merealisir calon nasabah pembiayaan,
guna menanggulangi permasalahan yang akan menimbulkan kredit macet.
Dari pengamatan di KSPS BMT Rama Salatiga pembiayaan yang paling
efektif diterapkan dengan kategori nasabah kebanyakan adalah menggunakan
Ba’i Bitsaman Ajil. Simpulan dari penelitian ini bahwa produk Ba’i Bitsaman
Ajil sangat cocok dengan kriteria nasabah kebanyakan dan diterapkan dalam
pembiayaan di KSPS BMT Rama, maka prosedur-prosedur dalam merealisir
pembiayaan faktor penting guna meminimalkan penyebab kredit macet.
9
Latifah Subekti (Institut Agama Islam Negri Salatiga) dengan judul
“Prosedur Realisasi Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil (BBA) Pada Koperasi
Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga”. Penelitian tersebut
mengkaji tentang prosedur pengajuan permohonan pemberian pembiayaan,
langkah-langkah pemberian pembiayaan, serta bagaimana realisasi
pembiayaan dan cara pengembaliannya di Koperasi Simpan Pinjam Syariah
(KSPS) BMT Rama Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian
tersebut adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan
data-data yang telah terkumpul yang diperoleh di lapangan.Dari hasil
pengamatan data menunjukkan prosedur pembiayaan ysng berhasil diterapkan
yaitu pada pembiayaan untuk pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil, sehingga
strategi pemasaran pembiayaan yang dijalankan KSPS BMT Rama efektif
diterapkan sangat mudah, ringan dan tidak dipersulit. Langkah yang diambil
atau ditempuh dengan tahapan-tahapan analisis dan evaluasi yang diperlukan
data-data yang riil, dengan penuh kehati-hatian.
Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa ada kedekatan
judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan yang membahas tentang
koperasi simpan pinjam.Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda
dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya.Letak
perbedaannya ada pada titik tekan yang penulis fokuskan. Penulis
menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan simpan pinjam bergilir pada
Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”masuk dalam kategori jenis
koperasi apa sesuai Undang-Undang Koperasi No 25 Tahun 1992.
10
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah.
Dalampenelitian kualitatif metode yang biasa digunakan adalah
wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2011:6).
Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui atau mendalami
bagaimana Tinjauan Undang-Undang KoperasiTerhadap Praktek Simpan
Pinjam Di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec.
Ungaran Barat Kab. Semarang.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian yang akan peneliti teliti ini, peneliti bertindak
sebagai pengumpul data dilapangan dengan menggunakan alat penelitian
aktif dalam mengumpulkan data-data dilapangan. Selain itu alat yang
dijadikan untuk pengumpulan data bisa berupa dokumen-dokumen yang
menunjang keabsahan hasil penelitian nanti serta alat-alat bantu lain yang
dapat mendukung terlaksananya penelitian, seperti kamera dan alat
perekam.
11
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan
dilakukan. Dalam penelitian yang akan peneliti teliti adalah di Koperasi
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. UngaranBarat Kab.
Semarang.
4. Sumber Data
Yaitu kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.
Adapun sumber data penelitian berupa:
a. Sumber Data Primer
Adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan
atau lokasi penelitian.
1) Informan
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi
tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan
peneliti diteliti. Dalam penelitian nanti yang menjadi informan
adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
2) Dokumen
Dalam hal dokumen penelitian yang akan peneliti teliti
yaitu berupa data-data yang berhubungan dengan Koperasi
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran
Barat Kab. Semarang, yang diantaranya adalah struktur
12
organisasi dan data-data dari KoperasiSimpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama.
Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah
dengan telaah pustaka seperti buku-buku, undang-undang, jurnal
ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.
5. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian yang akan peneliti teliti nanti ada tiga metode
dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan
penelitian yaitu sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengumpulan data dengan jalan pengamatan
dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena
yang diselidiki (Hadi, 1994:139).Dalam observasi nanti, data yang
ingin peneliti telitidiperoleh secara langsung dariKoperasi Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab.
Semarang.
b. Interview
Interview yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan
cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak Koperasi
Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat
13
Kab. Semarang dalam hal ini adalah pengurus diKoperasi Simpan
Pinjam Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab.
Semarang.
c. Dokumentasi
Yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dukumen
penelitian yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan
yang berhubungan dengan penelitian nanti.
6. Metode Analisis Data
Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan maka penulis harus
mengelompokan data-data tersebut. Mulai dari catatan lapangan, foto-
foto, hasil wawancara, hasil pengamatan,serta telaah pustaka.Setelah
semua data-data penelitian terkumpul selanjutnya peneliti akan
menganalisis semua data-data tersebut dengan menggunakan metode
deskripsi kualitatif, menurut (Nana, 2011: 73) penelitian deskripsi
kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa
manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas,
keterkaitan antar kegiatan. Dengan analisa data, peneliti dapat
menemukan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan
mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.
14
7. Tahap- Tahap Penelitian
Dalam penelitian yang akan peneliti teliti nanti akan dilakukan
dengan berbagai tahap yaitu:
a. Tahap sebelum lapangan, yaitu hal-hal yang dilakukan sebelum
melakukan penelitian seperti peneliti menentukan topik penelitian,
mencari informasi tentang Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati
Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, pembuatan
proposal penelitian, menetapkan fokus penelitian dan sebagainya
yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan
untuk mencari data-data yang diperlukan seperti wawancara kepada
informan, melakukan observasi dan dokumentasi.
c. Tahap analisa data, apabila semua data telah terkumpul dan dirasa
cukup maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut
dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberi arti pada
objek yang akan diteliti.
d. Tahap penulisan laporan yaitu apabila semua data telah terkumpul
dan dianalisis serta dikonsultasikan kepada pembimbing maka yang
dilakukan peneliti selanjutnya adalah menulis hasil penelitian tersebut
sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan
15
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal
yang akan dilaporkan secara sistematis, dengan tujuan agar mempermudah
dalam memperoleh suatu gambaran secara meyeluruh mengenai analisa
Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dalam Koperasi Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. Adapun
sistematika penulisan proposal meliputi:
BAB I:
Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok
penelitian yang terdiri atas: Latar belakang Masalah, Fokus Masalah,
Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, Tinjauan
Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB II :
Landasan Teori, membahas tentang telaah pustaka yang berisi tentang
pengertian koperasi simpan pinjam, jenis-jenis koperasi, sejarah
koperasi, landasan hukum koperasi, dan simpan pinjam atau koperasi
dalam perspektif Undang-Undang No 25 Tahun 1992.
BAB III:
a. Laporan obyek, membahas tentang gambaran umum dan data-data
diskriptif tentang koperasisimpan pinjam bergilirdi Desa Lerep
Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
16
b. Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi prosedur simpan
pinjam bergilir di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab.
Semarang.
c. Respon anggota tentang koperasi simpan pinjam bergilir di Desa
Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
BAB IV:
Perspektif Undang-Undang No 25 Tahun 1992 terhadap praktek
simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat
Kab. Semarang
BAB V:
Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai
persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian
pada bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan lampiran-
lampiran.
17
BAB II
KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI
A. Sejarah Koperasi Indonesia
Gerakan koperasi timbul karena adanya inspirasi dari para
pembaharu sosial pada abad ke-14 di Eropa. Perkembangan koperasi
mengalami tiga masa periode, yaitu:
a. Periode Penjajahan Belanda
1) Masa tahun 1896-1908
Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi
Indonesia ini. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja bernama R.
Aria Wiria Atmaja di Purwokerto merintis sebuah Bank Simpanan
(Hulp Spaarbank) dengan tujuan untuk menolong para pegawai
negeri yang terjerat tindakan soal riba dari kaum lintah darat.
Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Residen Asisten
Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Tindakan
politik pemerintah penjajah yang merintangi usaha R. Aria Wiria
Atmaja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan didirikannya
Algemene Nallescrediet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang
menjadi BRI), dan sebagainya.
18
2) Masa tahun 1908-1927
Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional, tepatnya
antara tahun 1908-1913. Boedi Oetomo mencoba memasukan
koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko yang kemudian menjadi
Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian
menjadi Koperasi Batik.
Gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dengan dibantu
oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan koperasi pertama kali di
Indonesia, bersama dengan lahirnya Gerakan Kebangkiran Nasional.
Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu
Komisi atau Panitia Koperasi atas desakan keras dari para pemuka
rakyat. Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia
memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 RUU
Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat
dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah Undang-
Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut Regeling Indlandsche
Coorperative Verenegingen.
3) Masa tahun 1927-1942
Dengan keluarnya UU Koperasi tahun 1927 yaitu Regeling
Indlandsche Coorperative Verenegingen koperasi di Indonesia mulai
bangkit lagi.
Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari
Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyak
19
kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa
koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi.
Kemudian pada tahun 1937 dibentuk koperasi-koperasi Simpan
Pinjam yang diberi bantuan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk
memberantas hutang rakyat terutama kaum tani, yang tidak terlepas
dari kaum lintah darat.
Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada
di bawah Departemen Ekonomi diperluas ruang lingkupnya menjadi
Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Hal ini disebabkan
karena koperasi belum mampu mandiri pada waktu itu. Sehingga
perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut
dimaksudkan agar koperasi dapat bangkit dan berkembang serta
mampu mengatasi dirinya sendiri.
b. Periode Pendudukan Jepang
1) Masa tahun 1942-1945
Sejak bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun
1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Karena pada masa itu
koperasi dijadikan alat pendistribusian barang-barang keperluan
tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi
Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk perang.
Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan
bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan
dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus
20
mendapat izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut
sangat dipersulit.
c. Periode Kemerdekaan
1) Masa tahun 1945-1958
Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 dan sehari kemudian
Undang-Undang Dasar 1945 disahkan,maka timbul semngat baru
untuk menggerakan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah
mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada
pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pada tanggal 12
juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di
Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang
diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan
bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang
bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk
melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.
2) Masa tahun 1958-1965
Pada periode ini jawaban koperasi langsung
bertanggungjawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala
aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian,
disalurkan melalui jawatan koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-
daerah.
21
Pada periode ini juga banyak berdiri KUD, yang tersebar di
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Maka pemerintah mulai
membina secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk sebagai
KUD percontohan (Sutantya, 2005:14-30).
B. Tinjauan Umum tentang Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar
katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin coopere atau corporation
dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari
kata cooperation, co berarti bersama dan operation artinya bekerja atau
berusaha. Jadi cooperation adalah bekerja bersama-sama atau usaha
bersama-sama untuk kepentingan bersama. Bisa saja tiga atau empat
orang yang mengangkat barang yang berat bekerja bersama akan tetapi
tidak bisa disebut koperasi. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi
adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian,
beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara
sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu
usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para
anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang
berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan
mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-
22
kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka (Kartasaputra,
2001:1).
Menurut Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinisikan
koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan
ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong
tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan
seorang buat bersama dan semua buat seorang.
Menurut R.M. Margono Djojohadikoesoemo (291: 2002) dalam
bukunya yang berjudul “Sepuluh Tahun Koperasi; Penerangan Tentang
Koperasi oleh Perintah 1930-1940”, menyatakan bahwa koperasi adalah
perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.
Menurut Bang Hatta dalam bukunya “Cooperative movement in
Indonesia” menerangkan bahwa: “Orang harus membedakan koperasi
sosial (Social Cooperation) dengan koperasi ekonomi (Economic
Cooperation) yang kedua-duanya ditemui dalam masyarakat Indonesia.
Dalam koperasi sosial kerjasama dilakukan tanpa hitung-hitungan
ekonomi yang sebenarnya seperti bagaimana mendapatkan suatu hasil
maksimum dengan mengeluarkan sedikit mungkin. Sedangkan dalam
Koperasi Ekonomi yang kemudian kita menyebutnya dengan KOPERASI
adalah bertujuan untuk memajukan bagian terbanyak penduduk yang
termasuk ekonominya lemah dengan jalan bekerja bersama-sama.
Koperasi adalah suatu lembaga yang harus dapat menggalang kekuatan-
23
kekuatan ekonomi lemah yang terpencar-pencar itu menghimpun dan
mengumpulkannya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang positif dan
tegar” (Bahri, 1993:9).
Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi
sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan
derajat manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik
secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang
bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Bahri, 1993:8-9).
Menurut Prof. Marvin, A schaars (guru besar Fak. Pertanian,
University of Wisconsin, Madison, USA) merumuskan ekonomi koperasi
adalah sebagai berikut: “A coorperative is a business voluntarily owned
and controlled by its member patrons and operated for them and by them
on a non-profit or cost basis” (koperasi adalah suatu badan usaha
ekonomi yang secara sukarela dimilikidikendalikan oleh anggota yang
melangganinya dan dioperasikan untuk dan oleh mereka berdasarkan
nirlaba atau biaya) (Bahri, 1993: 11-12).
Menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul
“The Coorperative Movement and some of its Problems” mengatakan:
“Coorperatian is an economic system with social contrast” (koperasi
adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial).
Menurut ILO (International Labor Organization) koperasi adalah
suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela
untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu
24
organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu
kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui
pembagian resiko dan manfaat yang wajar dari usaha, di mana para
anggotanya berperan secara aktif. (Titik, 2002:51)
Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pengertian koperasi
disebutkan sebagai perkumpulan yang berusaha di lapangan ekonomi,
tetapi tidak bermaksud mencari keuntungan (Poerwadarminta, 1976: 522).
Menurut undang-undang No. 12 tahun 1967 pasal3 menyatakan
bahwa koperasi indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial,
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan (Firdaus, 2002:40).
Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam
bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi
lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan
kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung dengan
menyerahkan sumbangan modal awal dalam bentuk simpanan pokok.
Sumbangan ini adalah bagian modal koperasi secara keseluruhan yang
akan digunakan dalam membiayai kegiatan usahanya. Jumlah simpanan
yang harus dibayar oleh masing-masing anggota koperasi besarnya sama
25
dan tidak dipengaruhi kedudukang relative seorang anggota terhadap
anggota lainnya.
2. Landasan dan Asas Koperasi
Dalam UUD pada pasal 33 ayat 1 berbunyi: “Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan”. Dan
penjelaskan berbunyi: “Dasar ekonomi, produktif dikerjakan oleh semua
untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat”.
Penjelasan pasal diatas menerangkan bahwa kemakmuran
masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, sebab
itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan.Dari pengertian koperasi diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang mendasari gagasan koperasinya adalah kekeluargaan,
kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan
umum.
Koperasi pada dasarnya bagi bangsa Indonesia merupakan suatu
bentuk badan kemasyarakatan dan juga bentuk perusahaan yang berasal
dari luar yang dasar-dasar usahanya sesuai dengan beberapa kegiatan
tradisional masyarakat Indonesia. Koperasi bukan saja sebagai organisasi
masyarakat tetapi juga perusahaan yang dapat berjalan sekaligus dan
saling mengisi yang hidup dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Dewasa ini banyak koperasi yang mengesampingkan prinsip-prinsip
koperasi dalam praktek sehari-hari karena ingin mendapatkan pengakuan
26
dari masyarakat lingkungannya yaitu di tempat koperasi yang
bersangkutan beroperasi.
Koperasi yang dicita-citakan ialah perpaduan antara kedua bentuk
seperti yang tersebut di atas walaupun masih ada yang berpandangan
bahwa koperasi adalah sebuah organisasi masyarakat seperti yang di
kemukakan oleh Ivan Emilianoft bahwa “Koperasi adalah organisasi
masyarakat sebab hubungan antara anggota dengan anggota dalam
koperasi merupakan usaha bersama (joint venture) berbeda dengan
hubungan antara suatu badan usaha dengan pasar” (Suwandi, 1986: 3).
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi
Walaupun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak di
bidang ekonomi, namun tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan
yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di negara pancasila juga tidak
bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus
mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun
juga. Maksud dan tujuan koperasi adalah untuk mencapai perbaikan
hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang jauh lebih luhur
ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Haroen, 2002:33).
Dalam Undang-Undang Perkoperasia pasal 3 UU RI No. 25
Tahun 1992 dikatakan bahwa:“Koperasi bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakar pada umumnya
27
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945”.
Selain itu koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau
harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi
kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi
memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula
mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggota-anggotanya dan
memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya.
Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan,
maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para
anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat,
maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pada pasal 4 UU RI No. 25 tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran
koperasi sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional.
28
d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
demokrasi ekonomi (Kartasaputra, 2001:57).
4. Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ICA (International
Cooperative Alliance) dan UU 1945 Replublik Indonesian No. 25 tahun
1992 tentang perkoperasian dikemukankan dalam forum ICA
(International Cooperative Alliance) yang menghasilkan Cooperative
Identiry statement (pernyataan identitas koperasi) yang terdiri daritujuh
prinsip, yaitu:
a. Keanggotaan sukarela dan terbuka
Keanggotaan terbuka bagi semua orang yang membutuhkan
dan dapat memanfaatkan jasa-jasa koperasi. Tidak ada diskriminasi
terhadap agama, jender, suku, dan apapun. Dan tidak ada paksaan,
baik sebelum ataupun sesudah menjadi anggoa. Setiap anggota boleh
keluar setiap waktu.
b. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis
Anggota sebagai pemilik koperasi, mempunyai hak suara yang
sama dalam forum bersama, yang sering disebut Rapat Anggota
Tahunan (RAT). Dalam forum tersebut, anggota berhak menentukan
kebijakan strategis dari koperasi, bahkan sampai membubarkan
koperasi, pada saat itu sah untuk diajukan dan diputuskan. Setiap
anggota berhak untuk memilih dan dipilih.
29
c. Partisipasi ekonomi anggota
Modal koperasi yang paling utama adalah dari anggota (modal
penyertaan). Namun, banyaknya jumlah simpanan yang ditanam di
koperasi tidak menjadikan seorang anggota mempunyai hak istimewa
dibanding yang lainnya yang menanam uangnya lebih sedikit. Surplus
usaha yang didapat oleh koperasi dibagikan kepada anggota sebagian,
sesuai dengan aktivitas transaksi anggota di koperasinya. Dan
sebagian keuntungan yang lain ditanam kembali untuk modal usaha
koperasi. Prosentase pembagian keuntungan sepenuhnya menadi
wewenang anggota.
d. Otonomi dan kemerdekaan
Anggota sebagai pemilik dari koperasi, menjadikan koperasi
memiliki independensi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota,
yaitu dalam Rapat Anggota.
e. Pendidikan, latihan dan informasi
Koperasi merupakan organisasi/badan usaha, memerlukan
anggota yang tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai
anggota. Tiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk
dipilih dan memilih menjadi pengurus dan pengawas. Sehingga
koperasi mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dana pendidikan
untuk anggotanya sebagai upaya mengusahakan kontinuitas estapeta
kepemimpinan di dalam tubuh koperasi. Anggota juga berhak
30
menerima informasi tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan
koperasinya.
f. Kerjasama antar koperasi
Kerja sama antar koperasi merupakan kekuatan tersendiri bagi
koperasi yang akan menaikan bargaining position (posisi tawar) di
kalangan pelaku ekonomi lainnya, dan koperasi mampu memberikan
pelayananan yang efektif kepada anggotanya.
g. Kepedulian terhadap lingkungan
Koperasi memberikan kontribusi langsung dalam
pembangunan komunitas yang berkesinambungan, sesuai dengan
persetujuan anggota.
5. Bentuk Koperasi
Ketentuan yang terdapat pada pasal 15 UU No. 25 tahun 1992
menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau
koperasi sekunder.
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya
20 orang.
Kopererasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan koperasi. Pengertiaan koperasi sekunder meliputi semua
koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau
koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh tiga koperasi.
6. Jenis-jenis koperasi
31
Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh
undang-undang, karena didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam
ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit dan
koperasi produksi. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat dan
guna kepentingan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi
ekonomi koperasi yank bersangkutan juga demi ketertiban, maka
bertambahnya bidang dalam penjenisan koperasi. Seperti koperasi
pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan lain sebagainya
diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu
daerah kerja.
Penjenisan koperasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pendekatan
antara lain:
a. Basarkan pada kebutuhan dan efisien dalam ekonomi. Secara garis
besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan,
yaitu (Pandji dan Ninik, 1999:19):
1) Koperasi Konsumsi
2) Koperasi Kredit
3) Koperasi Produksi
4) Koperasi Jasa
5) Koperasi Serba Usaha
b. Berdasarkan golongan fungsional maka dikenal fungsi-fungsi
koperasi sebagai berikut:
1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
32
2) Koperasi Angkatan Darat (KAD)
3) Koperasi Angkatan Udara (KAU)
4) Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPPOL)
5) Koperasi Pesiunan Angkatan Darat
6) Koperasi Pensiun
7) Koperasi Karyawan (KOPKAR)
8) Koperasi sekolah
9) Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
c. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal jenis-jenis koperasi
sebagai berikut:
1) Koperasi Desa
2) Koperasi Konsumsi
3) Koperasi Pertanian
4) Koperasi perikanan
5) Koperasi peternakan
6) Koperasi kerajinan/industri
7) Koperasi simpan pinjam
8) Koperasi asuransi
9) Koperasi unit desa (KUD)
33
C. Tinjauan Badan Hukum
1. Pengertian Badan Hukum
Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah
rechtsperson (Belanda), yang artinya suatu badan yang diberi status
(person) oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.
Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut
hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya
dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak
berjiwa atau yank lebih tepat bukan manusia.
R. Subekti memberikan definisi tentang badan hukum pada
pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-
hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki
kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.
Lebih lanjut lagi Sri Soedewi Maschun Sofwan memberikan
definisi badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang bersama-sama
mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan
yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu.
Pendapat lain dari Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo yang
menyatakan pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang
memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap
sebagai subyek hukum, mempunyai kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak,
kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum
34
ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola
dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
Disisi lain Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum
adalah badan yang di samping manusia juga dianggap dapat bertindak
dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan
perhubungan hukum terhadap orang lain (Chidir, 1999:14)
Berdasarkan beberapa pengertian di atas badan hukum adalah suatu
badan atau perkumpulan yang menjadi pendukung hak dan kewajiban,
serta mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang
memiliki harta kekayaan sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang
berbadan hukum, jadi koperasi adalah sebuah badan yang menjadi
pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan tersendiri, serta
mempu melakukan perbuatan hukum, yang dalam melakukan kegiatan
usahanya diwakili oleh pengurus/pengelola dan dapat digugat dan
menggugat di depan hakim.
2. Macam-Macam Badan Hukum
Macam-macam badan hukum di Indonesia dapat digolongkan
menurut macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan siftnya. Secara sistematik
aneka badan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut: (Chidir, 1999:55-
56)
a. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya
Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua
macam badan hukum, yaitu:
35
1) Badan Hukum Orisinil
Badan Hukum Orisinil yaitu Negara, contohnya Negara
Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945.
2) Badan Hukum Tidak Orisinil
Badan Hukum Tidak Orisinil adalah badan hukum yang
berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653
KUHPerdata yang menentukan:
“Selanjutnya perseroan yang sejati (eigenlijke naatschap) oleh
Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang
sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-
perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh
kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima
sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud
tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan yang bail”
Koperasi merupakan salah satu contoh badan usaha tidak
orisinil, sebab koperasi dibentuk dan dijalankan sesuai dengan
ketentuan UU Perkoperasian, dalam pendiriannya koperasi juga
memiliki suatu tujuan yaitu tujuan perekonomian untuk
mensejahterakan anggotanya.
36
b. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya
Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik
dan hukum perdata, macam-macam badan hukum dapat dibagi
menjadi : badan hukum publik dan badan hukum perdata
1) Badan Hukum Publik
Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan
hukum publik adalah Negara, dalam bertindaknya dalam lapangan
hukum perdata, hal ini merupakan persoalan yang masih harus
ditentukan apakah berdasarkan hukum adat atau hukum perdata
barat.
2) Badan Hukum Perdata
Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-
badan hukum yang terjadi atau didirikan atas kehendak dari orang-
perorangan. Di samping ini, badan hukum publik pun dapat juga
mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya:
a) Yayasan
b) Perseroan Terbatas (PT)
c) Koperasi
d) Daerah Otonom Mendirikan Bank Daerah
c. Pembagian badan hukum menurut sifatnya
Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam, yaitu
korporasi (corporatie)dan yayasan (stichting). Korporasi adalah suatu
gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-
37
sama sebagai satu subyek hukum tersendiri, suatu personifikasi.
Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi
mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan
kewajiban para anggotanya. Koperasi adalah salah satu contoh badan
hukum korporasi.
Yayasan adalah tiap kekayaan (vermogen) yang tidak
merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi
tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum yayasan itu bertindak sebagai
pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan
yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta (pertikelir).
Perbedaan asas antara yayasan dan koperasi ialah yayasan itu
menjadi badan hukum tanpa anggota. Tetapi yayasanpun mempunyai
pengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya, sedangkan
koperasi menjadi badan hukum dengan beranggotakan orang-seorang
atau badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dalam
pelaksanaan kegiatannya.
3. Syarat-Syarat Badan Hukum
Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan usaha itu dapat
dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini
ada hubungannya dengan sumber hukum. Seperti kita ketahui, sumber
hukum itu ada sumber hukum yang formil dan materil. Syarat-syarat
badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber
hukum yang formal.
38
Jadi, kapan dapat dikatakan adanya badan hukum itu tergantung
pada syarat mana yang telah terpenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun
badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal
yaitu ada kemungkinan bahwa:
a. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh Perundang-Undangan.
b. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan.
c. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh yurisprudensi.
d. Telah terpenuhi syarat yang diminta oleh dktrin (Chidir, 1999: 79).
D. Koperasi Simpan Pinjam
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang bergerak
dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para
anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan
kepada para anggota dengan cara mudah, cepat, murah dan tepat untuk
tujuan produktif dan kesejahteraan (Panji, 1995: 33).
Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit. Karena
koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada
anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan
ongkos yang ringan.
Koperasi mempunyai adagium yang sama dengan demokrasi, yaitu
dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Artinya di dalam koperasi,
anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri.
39
Semua anggota memiliki han dan kewajiban yang sama, termasuk dalam
hal suara dalam memutuskan kebijakan strategis bagi koperasi, setiap
anggota memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang
ditanam di koperasinya.
Aturan yang menyatakan bahwa KSP harus melayani anggotanya,
koperasi lain dan atau anggotanya (sesuai perjanjian), merupakan prinsip
dasarsekaligus ciri khas yang membedakan koperasi dengan Bank.
Sehingga menjadi suatu hal yang dianggap melanggar hukum apabila ada
KSP melayani bukan anggota. Terhadap pelanggar ketentuan ini bisa
berakibat fatal, yaitu sampai pembubaran koperasi secara paksa oleh
pemerintah. Ketatnya aturan pelayanan pada hakekatnya untuk
kepentingan anggota. Yaitu terjaminnya uang anggota apabila ada
kesalahan di pihak pengurus dan atau pengelola. Pemerintah tidak
menjamin dana masyarakat yang ada di koperasi, seperti halnya di Bank.
Selain dari anggota (modal utama), modal koperasi bisa didapat
dari modal penyertaan yang berasal dari perorangan atau institusi
pemerintah atau swasta yang bersifat tidak mengikat (orang atau institusi
yang menanam modal tidak punya kuasa apapun terhadap urusan
koperasi). Dan pengelolaan (perhitungan) terhadap modal tersebut harus
dipisah dengan modal dari anggota. Hal ini sangat penting untuk
manajemen keuangan koperasi yang rapi, karena akan berimplikasi pada
perhitungan sisa hasil usaha (SHU) anggota.
40
Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi boleh mengelolanya
sendiri, oleh pengurus atau mengangkat perorangan atau institusi yang
berbadan hukum yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab
kepada pengurus.
Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya
volume usaha yang dimiliki, tetapi sejauh mana koperasi bisa menjawab
kebutuhan dan kesejahteraan anggota, karena koperasi merupakan badan
usaha yang tidak berorientasi pada profit semata, tapi lebih kepada
pelayanan terhadap anggota. Orientasi pelayanan inilah yang membuat
susunan di koperasi lebih bernuansa kekeluargaan.
Secara prinsip, koperasi berhak mengelola jenis usaha apa saja,
termasuk produk-produk yang dijalankan dalam koperasi simpan pinjam.
Pemerintah tidak mengatur jenis usahanya. Semuanya ditentukan dalam
forum berasama yang disebut rapat anggota.
Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan
pinjam. Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam:
a. UU Republik Indonesia no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,
Bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “Koperasi dapat
menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha
simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang
bersangkutan (b) koperasi lain dan atau anggotanya”
b. Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan
usaha simpan pinjam oleh koperasi.
41
c. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah
Republik Indonesia no.351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk
pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
d. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah
Republik Indonesia no.194/KEP/M/1998, tentang petunjuk
pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam.
2. Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam
Dalam melakukan pengelolaan dan penyaluran dana, koperasi
tidak langsung menjalankan penyaluran tersebut. Koperasi akan
melakukan penimbunan dana sampai dana benar-benar terkumpul.
Penimbunan dana-dana tersebut berupa dana hutang atau dana dari
kekayaan bersih. Dana yang berbentuk hutang tersebut berasal dari dana
tabungan atau simpanan berjangka atau dana pinjaman yang diterima dari
simpan pinjam. Untuk dana yang berasal dari kekayaan bersih berasal dari
simpanan wajib anggota dan simpanan sukarela. Dari penghimpunan dana
tersebut, dana yang terkumpul dari dana simpanan.
Pada dasarnya, koperasi memang mengelola dana simpanan.
Dengan begitu, perlu dijelaskan secara rinci mengenai dana simpanan.
Pengertian dana simpanan sendiri terdapat dalam PP 9 Tahun 1992, yaitu
dana yang dipercayakan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain,
dan atau kepada anggotanya KSP/USP dalam bentuk tabungan dan
simpanan berjangka (http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi-
/koperasi/aturan-koperasi-simpan-pinjam diakses 2 Maret 2017).
42
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SIMPAN PINJAM
BERGILIR “HATI RATU”
A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
1. Sejarah Berdirinya
Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” didirikan pada tahun
2013, berawal dari keprihatinan masyarakat setempat yang kebanyakan
masyarakat tingkat menengah yang banyak kebutuhan namun penghasilan
bisa dibilang pas-pasan. Sehingga para remaja berinisiatif mendirikan
simpan pinajam bergilir yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat
sekitar. Dan pada tanggal 20 September 2013 berdirilah simpan pinajam
yang dinamakan simpan penjam bergilir “Hati Ratu”, dan masyarakat pun
menanggapi dengan baik atas didirikannya simpan pinjam tersebut karena
mereka berharap dengan didirikannya simpan pinjam tersebut masalah
keuangan masyarakat disekitar akan lebih terbantu.
Anggota dari simpan pinjam ini adalah para remaja dan ibu-ibu
dalam lingkungan satu RT sehingga dibuatlah sistem bergilir dengan
tujuan supaya anggotanya bisa adil dan merata dalam peminjamannya.
Anggota yang meminjam dan dalam pengembaliannya bisa dengan cara
mengangsur atau juga membayar langsung sekali lunas sesuai keingingan
dari anggota tersebut. Selama ini bendahara membuat laporan berbentuk
43
tabel yang dibuat dengan alat tulis manual di dalam sebuah buku yang
sekiranya mudah dipahami oleh bendahara karena disini notabennya
masih pada belanjar dalam berkoperasi. Pada awal terbentuknya simpan
pinjam ini terbentuklah susunan kepengurusan sebagai berikut:
Ketua : Muhammad Arief
Bendahara : Wulan Sari
Sekertaris : Pulung Aditya Nugroho
Perjalanan simpan pinjam ini pun ada hambatannya yaitu
lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki dan kesadaran anggota yang
relatif masih minim terhadap gerakan koperasi, sehingga simpan pinjam
ini pun berjalan sangat lamban.
Namun kini koperasi simpan pinjam ini mulai mengembangkan
usaha di bidang kerajinan tangan yang di kembangkan oleh remaja yang
sudah atau yang belum belum memiliki skil dalam membuat kerajinan
tangan pun diajarin supaya mampu mempunyai kemampuan dalam
membuat kerajinan tangan walau sementara tidak di produksi banyak
hanya apabila ada pesanan baru di kerjakan, namun usaha ini terbilang
cukup menarik banyak peminat terutama kaum hawa yang tertarik
memiliki tas, sepatu, dll. Dan kerajinan tangan disini adalah kerajinan
tangan merajut dan target pasarnya beragam dari remaja hingga orang tua
yang memiliki anak kecil, kebanyakan dari mereka tertarik memesan
kerajinan rajutan karena suka dengan desain dan ingin tampil beda
dengan yang lain.
44
Dalam usaha kerajinan merajut ini diketuai oleh sodari Kustinah
selaku yang dituakan dan beliau juga yang mengajari para remaja untuk
bisa membuat kerajinan tangan merajut. Tapi karena keterbatasan alatnya
membuat remaja yang belajar merajut pun harus bergantian untuk
mempraktikannya namun demikian para remaja sangat antusias dalam
belajar merajut.
2. Visi dan Misi
a. Visi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
Menjadi Simpan Pinjam yang maju dan mensejahterakan para
anggotanya.
b. Misi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan
yang berkesinambungan.
2) Memberikan pembiayaan pada anggota
untuk tujuan produktif.
3) Meningkatkan kesejahteraan para anggota
dan calon anggota.
4) Meningkatkan pendapatan.
5) Melakukan pendampingan usaha dan
konsultasi usaha anggota dan calon anggota.
3. Produk Simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
a. Simpanan Sukarela
45
Simpanan sukarelaadalah dana anggota yang
disimpan/dititipkan ke Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dan dapat
diambil sewaktu-waktu, ketentuan dan karakteristiknya yaitu:
1) Setoran awal minimal Rp 10.000,-
2) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama
ada konfirmasi terlebih dahulu.
3) Melayani sistem jemput bola (pelayanan penarikan setoran dan
penarikan simpanan di lokasi anggota).
b. Simpanan Sukarela Pelajar
Simpanan sukarela pelajar adalah simpanan yang
diperuntukkan bagi para pelajar, ketentuan dan karakteristiknya yaitu:
a. Setoran awal (pembukaan rekening) minimal Rp. 5.000,-
b. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu setiap
hari selama ada konfirmasi terlebih dahulu.
c. Melayani sistem jemput bola (pelayanan penarikan setoran dan
penarikan simpanan di lokasi anggota).
c. Simpanan Tamasya
Simpanan tamasya adalah simpanan yang direncanakn untuk
tamasya/wisata/tour, ketentuan dan karakteristiknya yaitu:
a. Setoran awal (pembukaan rekening) minimal Rp. 10.000,-
b. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
c. Pengambilan bisa dilakukan 5 hari sebelum tanggal
keberangkatan
46
4. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
Pengurus
RA (Rapat
Anggota)
Badan
Pengawas
Manajer
Bendahara Pengelola
Anggota
47
Gambar 2.1
Struktur organisasi koperasi simpan pinjam “Hati Ratu”
Keterangan:
a. Rapat anggota: pemegang rapat tertinggi Koperasi simpan pinjam
“Hati Ratu”
b. Pengurus
Ketua : Muhammad Arief
Sekretaris : Pulung Aditya Nugroho
Bendahara : Wulan Sari
c. Dewan Pengawas
Ketua : Sugiyanto
Anggota : Sutanto
d. Manager : Muniarti
e. Pengelolah : Ahsanul Achsan
Sebagai organisasi yang berwatak sosial, maka pada struktur
organisasinya terdapat badan pengawas yang bertugas mengarahkan,
mengawasi, dan memeriksa kegiatan koperasi menjamin bahwa koperasi
simpan pinjam telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah
disepakati dan tidak menyimpang dari peraturan koperasi simpan pinjam
tersebut.
48
5. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang sedang di jalankan oleh koperasi simpan
pinjam “Hati Ratu” meliputi pembiayan usaha kecil dengan sasaran
kegiatan usaha rumahan yakni usaha rajutan dari tangan dan penyewaan
kursi dan lampu skala kecil dari pembiayaan usaha tersebut terbilang
cukup baik di pasaran namun terkendala dengan orang yg memiliki skil
merajut dengan tangan sehingga pemesanan barang pun belum bisa
mencakup banyak, lama pengerjaannya pun tergantung besar kecilnya
pesanan barang tersebut dari hasil rajutan ini barang-barang yang dapat
dipesan adalah tas, sepatu, aksesoris bayi, dll. Kalau dari penyewaan kursi
dan lampu tidak ada kendala yang berat karena target penyawaan ini hanya
sekitaran sekelurahan saja.
B. ProsedurSimpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
Prosedur dalamsimpan pinjam bergilir “Hati Ratu” ini dilakukan
dengan sistem bergilir disini dimaksudkan agar dalam praktek simpan pinjam
tidak hanya itu-itu saja anggota yang meminjam dan dana simpan pinjam
disini dapat dirasakan secara merata oleh semua anggota simpan pinjam
tersebut apabila anggota simpan pinjam yang mendapat jatah pinjaman belum
membutuhkan dana pinjaman maka barulah ditawarkan kepada anggota yang
49
lain dan itupun lewat persetujuan anggota yang seharusnya mendapatkan jatah
dana simpan pinjam tersebut.
1. Syarat untuk mengajukan menjadi anggota koperasi simpan pinjam “Hati
Ratu” adalah sebagai berikut:
a. Anggota harus bertempat tinggal di wilayah koperasi simpan pinjam
“Hati Ratu”
b. Mengajukan foto copy KTP atau kartu pelajar dan menunjukan
aslinya
c. Mengajukan foto copy KK dan menunjukan aslinya
d. Sanggup memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketuan dalam
koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu”
e. Minimal sudah menetap di wilayah tersebut selama 7 tahun
f. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan
peraturan yang berlaku
2. Prosedur peminjam
a. Peminjam adalah anggota dari koperasi simpan pinjam bergilir “Hati
Ratu” yang sudah terdaftar di buku anggota simpan pinjam
b. Lama peminjam adalah 3-5 bulan setelah menjadi anggota sebelum
melakukan peminjaman dana.
c. Peminjam harus mau menunggu sampai jatah nomor urut peminjaman
yang telah di undi sesuai kesepakatan.
50
d. Peminjam dapat meminjam dana sebelum jatah nomor urutan apabila
ada persetujuan anggota simpan pinjam yang mendapat nomor urut
pada waktu tersebut.
3. Pembagian SHU
Pendapatan dari anggota : Rp 1.330.000
Pendapatan dari bukan anggota : Rp 450.000
Beban total : Rp 300.000
Berdasarkan raspat anggota tahunan, SHU dibagi sebagai berikut:
Dana cadangan : 40%
Jasa simpanan : 20%
Jasa anggota : 25%
Jasa lain-lain : 15%
Beban anggota : 70%
Beban bukan anggota : 30%
Pembahasan
SHU seluruh anggota
= Rp 1.330.000 - (beban anggota x beban total)
= Rp 1.330.000 - (70% x Rp 300.000)
= Rp 1.330.000 – Rp 210.000
= Rp 1.120.000
Jasa anggota
= 25% x SHU
51
= 25% x Rp 1.120.000
= Rp 280.000
4. Lama angsuran pinjaman
Jangka lama angsuran dana pinjaman disini termasuk dalam jangka
pendek yakni cuma kisaran 1-5 bulan saja dan dapat meminjam dana lagi
sesuai nomor urut atau sesuai dengan kesepakatan anggota simpan pinjam
yang lain.
5. Sistem Simpan
Dalam koperasi simpan pinjam “Hati Ratu” menggunakan sistem
bagi hasil dan sistem kekeluargaan, apabila mengalami kerugian di
tanggung bersama begitu pula kalau mengalami keuntungan maka
keuntungan tersebut di bagi antara pihak anggota dengan pihak koperasi
simpan pinjam.
6. Sistem Pinjam
Sistem pinjam dalam koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu”
dilakukan secara bergilir dalam melakukakn pinjaman yang bertujuan
supaya semua anggota dapat meminjam dana dari koperasi simpan pinjam
tersebut karena masih terbatasnya dana simpan pinjam dan dengan cara
ini para pengurus berharap dapat meningkatkan dana simpan pinjam
dalam jagka waktu yang tidak terlalu lama.
52
Seperti contoh dalam koperasi simpan pinjam memiliki 20 anggota
dan semua anggota disini dalam menentukan urutan nomor pinjaman
dilakukan dengan menggunakan nomor undian dan telah disepakati oleh
semua anggota koperasi simpan pinjam dan apabila ada anggota baru
maka mendapatkan nomor seterusnya tanpa melakukan undian nomor
lagi.
C. Respon anggota dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam
bergilir “Hati Ratu”
Respon anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati
Ratu” mendukung karena mereka merasa dengan adanya simpan pinjam
tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka sehingga dapat
berkembang kehidupan mereka karena dana dari simpan pinjam tersebut
bisa mereka pergunakan sebagai tambahan modal usaha, modal bertani,
dll, namun ada juga anggota yang kurang mendukung simpan pinjam
tersebut karena sering terjadi perselisihan antar anggota soal peminjaman
dan merekapun berpikiran kalau simpan pinjam tersebut dapat berdampak
makin banyaknya masyarakat yang terbebani dengan hutang dan bunga
yang diberikan oleh pihak simpan pinjam tersebut.
Namun dengan dilakukannya secara bergilir dalam meminjam
dana, semua anggota pun dapat merasakan meminjam dana dan tidak
hanya segelintir orang saja yang merasakan meminjam dana simpan
pinjam, karena masih terbatasnya dana yang di pinjamkan namun banyak
53
anggotanya yang memerlukan pinjaman tapi para anggota pun dapat
bertukar giliran dalam meminjam dana apabila sangat mendesak butuh
dana tetapi harus meminta persetujuan kepada anggota yang mau di ajak
bertukar giliran, baru setelah itu melaporkan kepada pengurus simpan
pinjam.
Namun demikian masih ada anggota yang memiliki respon yang
rendah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dengan
diterapkannya meminjam dana dengan cara begilir, ada anggotanya yang
berselisih ketika meminta persetujuan bertukar giliran sedangkan mereka
juga sedang sama-sama butuh dana pinjaman sehingga menimbulkan
sedikit keributan, bahkan ada juga dari anggota simpan pinjam yang
merasa tidak terima apabila ada anggota yang bertukar giliran padahal
anggota tersebut jauh-jauh hari sudah meminta persetujuan bertukar giliran
dengan anggota yang sama namun anggota tersebut tidak mau bertukar
dengan alasan juga lagi membutuhkan dana. Bahkan sampai ada anggota
yang mengajukan bertukar giliran dengan anggota lainnya tetapi dana
pinjamannya di potong sesuai kesepakatan mereka sebagai ganti bertukar
giliran.
54
BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KOPERASI TERHADAP
KOPERASI SIMPAN PINJAM BERGILIR “HATI RATU” DESA LEREP
KEC. UNGARAN BARAT KAB. SEMARANG
A. Analisis Proses Peminjaman Bergilir diKoperasi Simpan Pinjam Begilir
”Hati Ratu” di Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang
Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” adalah merupakan
lembaga keuangan non bank yang kegiataannya menghimpun dan
menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan wawancara
dengan Mas Muhammad Arief selaku ketua dari Koperasi Simpan Pinjam
Bergilir “Hati Ratu” Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab Semarang, pada
hari rabu 11 Januari 2017 pukul 18.30 WIB, menyatakan bahwa, dalam
proses peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu”
dilakukan dengan cara bergilir yang bertujuan supaya para anggota dapat
secara merata meminjam dana di Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati
Ratu” dikarenakan kebanyakan dari anggota koperasi simpan pinjam tersebut
dari golongan menengah kebawah yang notabennya membutuhkan dana
pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka dan masih terbatasnya dana di
55
koperasi simpan pinjam tersebut dan masih dikembangkan oleh para
pengurus koperasi simpan pinjam tersebut.
Karena masih terbatasnya dana dari koperasi simpan pinjam tersebut
maka dibuat bunga dengan besaran 10% namun apabila meminjam dana di
Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati Ratu” dibawah 100.000 maka bunga
10% tersebut tidak berlaku namun dikenakan bunga 10.000 sehingga banyak
beberapa anggota yang merasa terbebani dengan bunga tersebut apabila
pinjam dana dibawah 100.000,. kebanyakan dari mereka yang meminjam
dana dibawah 100.000 hanya untuk membeli sembako keperluan sehari.
Walau begitu banyak anggota yang masih meminjam dibawah 100.000
karena pembayarannya tidak terlalu banyak dan menerima bunga yang
diberikan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hari Ratu”.
Pada jangka waktu yang diberikan pun ada perbedaan antara yang
pinjam dana 100.000 kebawah diberikan jangka waktu satu bulan saja
sedangkan yang meminjam lebih dari 100.000 jangka waktu pengembalian 3-
5 bulan yang diberikan oleh pihak koperasi simpan pinjam tersebut walau
sempat ada anggota yang mempertanyakan kebijakan itu namun tidak
ditanggapi serius oleh pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam Bergilir “Hati
Ratu”.
Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan dengan
perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional terjadi pada saat
amandemen keempat, yaitu pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002. Pada
56
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 tersebut menghasilkan putusan untuk
mengubah ketentuan Pasal 33 serta menghapus seluruh penjelasan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berubah menjadi: (Hudiyanto, 2002:184)
1) Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama
seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas keadilan, efisiensi
dan demokrasi ekonomi untuk menunjukkan kemakmuran,
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan/atau diatur oleh
negara berdasarkan asas keadilan dan efisiensi yang diatur dengan
undang-undang.
3) Bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai dan/atau diatur Negara dan dipergunakan untuk
sebesarbesar kemakmuran yang diatur oleh undang-undang.
4) Pelaku ekonomi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan
usaha swasta termasuk usaha perorangan.
5) Penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus
senantiasa menjaga dan menghargai hak ulayat, serta menjamin
keseimbangan dan kemajuan seluruh wilayah negara.
Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi lembaga keuangan alternatif
bagi masyarakat. Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam
semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi
Simpan Pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk
57
mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan
kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha (Tatik, dkk, 2008:1).
Bank Indonesia menyebutkan bahwa dilihat dari jumlah pinjamannya
(kredit/pembiayaan yang disalurkan) posisi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam termasuk dua besar setelah Bank Republik Indonesia (BRI)
Unit Desa. Jumlah kredit yang disalurkan masing-masing sebesar Rp
6.141.400 juta (41,87%) untuk BRI Unit Desa serta Koperasi Simpan Pinjam
dan Unit Simpan Pinjam adalah Rp 4.159.867 juta (28,36%). Dilihat dari
jumlah lembaganya, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
merupakan lembaga keuangan mikro yang paling banyak dan tersebar ke
pelosok tanah air (Suhendra, 2004:76)
Masyarakat hanya berfikir untuk kepentingan sendiri karena bagi
masyarakat sendiri koperasi simpan pinjam sangat membantu dalam
perekonomian masyarakat selain itu proses peminjaman di koperasi simpan
pinjam tidak terlalu rumit karena tidak memakai jaminan melainkan
menunjukan persyaratan seperti KTP atau kartu, KK, dan kartu anggota
koperasi simpan pinjam tersebut. Tidak adanya jaminan dalam peminjaman
dana di koperasi simpan pinjam “Hati Rati” bertujuan agar masyarakat lebih
tenang dan nyaman ketika meminjam dana tanpa harus memikirkan soal
jaminan, ini salah satu strategi dari koperasi simpan pinjam “Hati Ratu” untuk
mengajak masyarakat bergabung menjadi anggota sehingga koperasi simpan
pinjam “Hati Ratu” semakin berkembang dan para anggotanya pun bisa
semakin terangkat perekonomiannya.
58
Praktek peminjaman secara bergilir ini pun sukses mengembangkan
dana pinjaman dan mengembangkan usaha seperti rajutan dan peminjaman
kursi buat acara-acara tertentu, walau terbilang usaha kecil-kecilan namun
cukup sukses dalam menjalankan usaha tersebut sehingga semakin lama
semakin menambah dana di koperasi simpan pinjam “Hati Ratu”. Besaran
uang sewa dalam usaha penyewaan kursi ini pun dibandrol 100rb untuk
meminjam semua kursi yang tersedia dan jumlahnya baru 100 unit namun
apabila cuma menyewa 50 unit biaya sewanya dibandrol 70rb sesuai
kesepakatan kedua belah pihak.
Dengan adanya koperasi simpan pinjam ini pun membuat masyarakat
atau anggota merasa tidak perlu kawatir lagi soal dana untuk keperluan sehari-
hari maupun modal usaha mereka untuk memperluas ataupun menambah
jumlah pertanian yang ingin petani tambah, menambah dagangan yang
membuka warung makan sehingga mereka dapat menambahkan menu dalam
warung makan mereka dengan tujuan menarik banyak konsumen untuk
membeli karena ada banyaknya pilihan menu dalam warung tersebut.
B. Analisis Undang-Undang Koperasi Terhadap Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu”
Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa koperasi simpan pinjam
bergilir “Hati Ratu” bergerak di bidang simpan pinjam, dan karena itu maka
fungsinya lebih mirip Bank.Namun dengan mekanisme yang tentunya berbeda
dengan Bank.Diantaranya adalah yang dilayani dalam koperasi hanya
59
anggota, sedangkan dalam Bank tidak dikenal adanya istilah anggota.Hal
tersebut mempengaruhi hubungan yang ada, kalau dalam koperasi anggota
adalah konsumen sekaligus pemilik lembaga tersebut, sedangkan dalam Bank
hanya sebatas hubungan nasabah dan Bank (konsumen dan produsen).
Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” melaksanakan kegiatan
pinjam meminjam uang, menurut penulis kegiatan tersebut termasuk dalam
kategori jenis Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan lapangan usaha dan
ditinjau sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian yang berbunyi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945”.
Pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan
Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang No 25 Tahun 1992),
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperai (selanjutnya disebut PP No 9 Tahun 1995) serta
Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (selanjutnya disebut Kepmen
No: 351/KEP/M/XII/1998). Mengenai kegiatan usaha koperasi, Undang-
60
Undang No 25 Tahun 1992 mengaturnya pada Pasal 44. Adapun Pasal 44
tersebut berbunyi:
1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. Anggota koperasi yang bersangkutan
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
2) Kegiatan usah simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu
atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3) Pelaksanaan kegiatan koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan di atas menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk
melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, baik sebagai salah satu ataupun
satu-satunya kegiatan usaha koperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat yang lingkupnya terbatas.
Mengenai keanggotaan koperasi, Undang-Undang No 25 Tahun 1992
mengaturnya dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20. Berdasarkan Pasal 17
ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992, anggota koperasi adalah sebagai
pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Makna yang terkandung dalam
pernyataan ini, dipihak yang satu, keberadaan anggota sebagai pemilik
berkewajiban memberi kontribusi, loyalitas dan rasa memiliki (sense of
belonging) pada koperasinya. Dipihak lain, anggota sebagai pengguna jasa
mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau nilai tambah atau manfaat
61
ekonomis dari koperasinya berdasarkan besarnya kontribusi dan peran serta
anggota dalam kegiatan usaha koperasi (Muslimin, 2002:16).
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses dalam koperasisimpan pinjam bergilir “Hati Ratu” ini
dilakukan dengan sistem bergilir disini dimaksudkan agar dalam
praktek simpan pinjam tidak hanya itu saja anggota yang
meminjam dan dana simpan pinjam disini dapat dirasakan secara
merata oleh semua anggota koperasi simpan pinjam tersebut
apabila anggota koperasi simpan pinjam yang mendapat jatah
pinjaman belum membutuhkan dana pinjaman maka barulah
ditawarkan kepada anggota yang lain dan itupun lewat persetujuan
anggota yang seharusnya mendapatkan jatah dana simpan pinjam
tersebut dengan bunga pinjaman sebesar 10%.
Proses dalam meminjam dana disini pertama sesuai dengan
urutan peminjaman, peminjam adalah anggota dari koperasi
simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” yang sudah terdaftar di buku
anggota koperasi simpan pinjam, lama peminjam adalah 3-5 bulan
setelah menjadi anggota sebelum melakukan peminjaman dana,
62
peminjam harus mau menunggu sampai jatah nomor urut
peminjaman yang telah di undi sesuai kesepakan, peminjam dapat
meminjam dana sebelum jatah nomor urutan apabila ada
persetujuan anggota koperasi simpan pinjam yang mendapat nomor
urut pada waktu tersebut.
2. Respon masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu” mendukung karena mereka merasa dengan adanya
simpan pinjam tersebut dapat membantu perekonomian keluarga
mereka sehingga dapat berkembang kehidupan mereka karena dana
dari simpan pinjam tersebut bisa mereka pergunakan sebagai
tambahan modal usaha, modal bertani, dll, namun ada juga
masyarakat yang kurang mendukung simpan pinjam tersebut
karena sering terjadi perselisihan antar anggota soal peminjaman
dan merekapun berpikiran kalau simpan pinjam tersebut dapat
berdampak makin banyaknya masyarakat yang terbebani dengan
hutang dan bunga yang diberikan oleh pihak simpan pinjam
tersebut.
Namun dengan dilakukannya secara bergilir dalam
meminjam dana, semua anggota pun dapat merasakan meminjam
dana dan tidak hanya segelintir orang saja yang merasakan
meminjam dana simpan pinjam, karena masih terbatasnya dana
yang di pinjamkan namun banyak anggotanya yang memerlukan
pinjaman tapi para anggota pun dapat bertukar giliran dalam
63
meminjam dana apabila sangat mendesak butuh dana tetapi harus
meminta persetujuan kepada anggota yang mau di ajak bertukar
giliran, baru setelah itu melaporkan kepada pengurus simpan
pinjam.
Namun demikian masih ada masyarakat yang memiliki
respon yang rendah terhadap Koperasi Simpan Pinjam Bergilir
“Hati Ratu” dengan diterapkannya meminjam dana dengan cara
begilir, ada anggotanya yang berselisih ketika meminta persetujuan
bertukar giliran sedangkan mereka juga sedang sama-sama butuh
dana pinjaman sehingga menimbulkan sedikit keributan, bahkan
ada juga dari anggota simpan pinjam yang merasa tidak terima
apabila ada anggota yang bertukar giliran padahal anggota tersebut
jauh-jauh hari sudah meminta persetujuan bertukar giliran dengan
anggota yang sama namun anggota tersebut tidak mau bertukar
dengan alasan juga lagi membutuhkan dana. Bahkan sampai ada
anggota yang mengajukan bertukar giliran dengan anggota lainnya
tetapi dana pinjamannya di potong sesuai kesepakatan mereka
sebagai ganti bertukar giliran.
3. Koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu” melaksanakan
kegiatan pinjam meminjam uang, menurut penulis kegiatan
tersebut termasuk dalam kategori jenis Koperasi Unit Desa (KUD)
berdasarkan lapangan usaha dan ditinjau sesuai Pasal 3 Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi
64
“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945”.
B. Saran
1. Sebaiknya koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu”
menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan prinsip
Undang-Undang Koperasi.
2. Sebaiknya koperasi simpan pinjam bergilir “Hati Ratu”
menambahkan pengurus yang lebih paham tentang koperasi
simpan pinjam agar lebih tertata dan semakin maju.
65
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Chidir, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1999
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konpress, Jakarta,
2006
Bahri Nurdin, SE.MS., Perkenalan dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi,
(Jakarta: t.t., 1993)
Drs. Hendisuhendi, M. Si, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, (jakarta:
PT. Raja Grafindo persada, 2002.
E. Vogel, Frank, & Samuel L. Hayes, III, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori
dan Praktik, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007
Estom, Aitonang, dkk, Pendampingan KomunitasPedesaan, Jakarta : Seketariat
Bina Desa, Yogyakarta, 2001
Hadi, Sutrisno. 1994. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi offse.
Haroen, Nasroen, Fiqih Mu’amalah, Gaya media Pratama, Jakarta, 2002
http://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/koperasi/aturan-koperasi-simpan-pinjam
https://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah
66
http://konselingberbagi.blogspot.co.id/2015/07/rukun-syarat-macam-akad-dalil-
hikmah-syirkah.html
Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan, UII Press, Yogyakarta,
2002
Junaedi B. SM, Islam dan Intreprenedrialisme: Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis
Modern, Kalam Mulia, Jakarta, 1993
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2013
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/1X/2004
Lepank, 2012, Pengertian Simpan Pinjam, (Online),
http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html
M. Firdaus, S.P., MM dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori dan
Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
Muhammad, Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori, dan
Praktek, (Jakarta Ghalia Indonesia. 2002)
Moeleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
67
Nasution, Muslimin, Evaluasi Kinerja Koperasi Metode Sistem Diagnosa, Bank
Bukopin dan TPP-KUKM (Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dari UKM),
Jakarta, 2002
Nawawi, Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2012
R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Siti Irma Fatimah, Analisa Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam
pemberdayaan Ekonomi Rakyat (studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ikhlas
Subang Jawa Barat). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Perbankan
Syariah, UIN Jakarta, 2006
Suryani, Tatik, dkk, Manajemen Koperasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
Suwandi, Ima,Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial,Penerbit
Bharata Karya Aksara, Ujung Pandang, 1986
Sukamdiyo, Ing, Manajemen Koperasi, Jakarta: Erlangga, 1996
Syarifudin, Amir. 1997. Ushul Fiqih Jilid 1. Jakarta: Logos.
Titik Sartika P. & Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil?Menengah
dan Koperasi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum bahasa indonesia, Jakarta :P.H. Balai
Pustaka, 1976
68
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Sigit Septiawan
TTL : Kab.Semarang, 30 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Lerep Rt 07 Rw 02 Kec. Ungaran Barat
: Kab.Semarang
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1) Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi
: Syari’ah IAIN Salatiga
Riwayat Pendidikan
TK : TK Lestari Lulus Tahun 1999
SD : SDN Lerep 1 Ungaran Lulus Tahun 2005
MTS : MTS NU Ungaran Lulus Tahun 2008
SMK : SMK NU Ungaran Lulus Tahun 2011
Sarjana (S1) : IAIN Salatiga Lulus Tahun 2018
Ungaran, 21Maret 2018
Sigit Septiawan