Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK DAGANG
HUGO BOSS
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
ASTRID RAHMA AYU
NIM: 11140480000036
PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2019 M
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)
i
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK DAGANG HUGO BOSS
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:
ASTRID RAHMA AYU
NIM: 11140480000036
PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2019 M
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Astrid Rahma Ayu. NIM 11140480000036. TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP MEREK DAGANG HUGO BOSS (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92K/PDT.SUS-HKI/2017).
Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1440 H/2019 M.
Isi: ix + 61 halaman + 47 halaman lampiran + 6 halaman daftar pustaka.
Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah persamaan pada pokoknya
atau persamaan pada keseluruhannya logo Hugo Boss dan Hugo Sport yang
mengakibatkan kerugian di pihak di salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan secara yuridis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 92 K/Pst.Sus-HKI/2017 berlandaskan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut di Indonesia
adalah sistem first to file yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi,
akan tetapi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran merek itu harus dengan
itikad baik. Dalam kasus ini, bukan berarti karena Hugo Sport adalah pendaftar
pertama merek Hugo Sport di Indonesia hanya dia yang dilindungi haknya. Dalam
hal ini, perlu dilindungi juga merek Hugo Boss yang merupakan merek yang
sudah terkenal. Merek Hugo Boss milik penggugat harus dilindungi dari
pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya yang hanya
ingin mendompleng ketenaran merek Hugo Boss tersebut. Hal ini sesuai dengan
Pasal 10 bis Konvensi Paris.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Itikad Baik, Merek, dan Merek Terkenal
Pembimbing : Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum.
Daftar Pustaka : Tahun 1983 sampai Tahun 2013
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan
rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “TINJUAUAN YURIDIS
TERHADAP MEREK DAGANG HUGO BOSS (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)” dapat
diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat
proses penyusunan skripsi ini.
Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan
segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada yang terhormat:
1. Dr. Ahmad Tholabi, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat S.H. M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
3. Drs. Abu Tamrin S.H. M.Hum. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum dan
juga selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu,
tenaga, dan pikirannya.
4. Terima kasih kepada Mama, Papa, dan Adik-Adik, dan saudara sepupu
peneliti Vanni, yang telah memberikan semangat, doa, dan segala
dukungannya sejak peneliti lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah
memberikan motivasi serta kesabaran kepada peneliti.
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Kepala Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk peneliti
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Rangga Jhody Alwantio, yang telah banyak membantu
peneliti dalam mengerjakan penelitian skripsi ini. Selain itu, kepada Diana,
Anggi, Indri, dan Nila, selaku teman seperjuangan peneliti di UIN Syarif
vii
Hidayatullah Jakarta serta kepada Adzani, Indra, Irvin, Dinda, Rafika, dan
Nana yang telah mendukung peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Semua Pihak terkait yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Tidak ada
yang Peneliti dapat berikan kecuali doa dan ucapan terima kasih. Akhir Kata,
Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang
membacanya. Terima kasih.
Jakarta, Mei 2019
Astrid Rahma Ayu
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................... ii
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. iii
ABSTRAK ........................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ................. 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 8
D. Metode Penelitian ......................................................................... 9
E. Sistematika Penelitian ................................................................ 12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK ................................... 15
A. Kerangka Konseptual ............................................................... 15
B. Kerangka Teori ......................................................................... 25
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ..................................... 29
BAB III MEREK DAGANG TERKENAL BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI
INTERNASIONAL ......................................................................... 32
A. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia........................... 32
B. Kriteria Merek Terkenal dalam Konvensi Internasional ..... 38
ix
BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92
K/PDT.SUS-HKI/2017 .................................................................... 42
A. Merek Hugo Boss dan Hugo Sport Menurut Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual ................................................ 42
B. Putusan Pengadilan Sengketa Merek Hugo Boss dan Hugo
Sport (92 K/Pdt.Sus-HKI/2017) ............................................... 43
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 59
A. Kesimpulan ................................................................................ 59
B. Rekomendasi .............................................................................. 60
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 62
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam era perdagangan bebas, merek merupakan suatu basis dalam
perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar
perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai goodwill,
lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan
diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.
Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk
yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik
kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada
merek.
Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang
dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh
masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan
baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan
mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat
konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad
tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau
pembajakan.
Kecenderungan penggunaan teknologi yang tinggi dinilai memberikan
daya saing dan nilai tambah yang lebih besar. Besarnya muatan teknologi
yang digunakan sebagai bagian dari modal memerlukan pengamatan yang
maksimal dari kemungkinan adanya persaingan curang terhadap suatu produk.
Indonesia sebagai salah satu bagian dari World Trade Organization (WTO)
yang merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus
mengatur masalah perdagangan antar Negara.
2
Ketentuan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris mencakup perlindungan
merek terkenal terhadap tindakan-tindakan persaingan curang yang diatur
dalam ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris yang berbunyi sebagai berikut:1
1. The countries of the union are bound to assure to national of such
countries effective protection against unfair competition.
2. Any act of competition contarary to honest practices in industrial or
commercial matters constitutes an act of unfair competition.
3. The following in particular shall be prohibited:
a. All acts of such a nature as to create confusion by any means
whatever with the establishment, the goods, or the industrial or
commercial activities, of competitor;
b. Alse allegations in the course of trade of such a nature as to
discredit the establishment, the goods, or the industrial or
commercial activities, of a competitor;
c. Indication or allegations the use of which in the course of trade
is liable to mislead the public as the nature, the manufacturing
process, the characteristics, the suitability for their purpose, or
the quantity, of the goods.
Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan serta digunakan di
Indonesia maupun di luar negeri disebut dengan merek terkenal (well-known
trademarks)2. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang
kekayaan intelektual telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Belanda
mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten
(1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Setelah Bangsa Indonesia
memproklamirkan kemerdekaannya, peraturan perundang-undangan
peninggalan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-
1 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winarto, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia
Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 5
2 Insan Budi Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di Indonesia
dari Masa ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 9
3
Undang Dasar 1945, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang
Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah
Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Merek dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek
kolonial Belanda yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961 yang juga
telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional. Pada tanggal 28 Agustus 1992,
Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Merek untuk menggantikan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961.
Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di
bidang kekayaan intelektual dengan Persetujuan TRIPS yang telah diratifikasi
oleh Indonesia, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diperbaharui
menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.
Terkenalnya suatu merek menjadi suatu well-known/famous mark,
dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala
nasional maupun internasional. Merek terkenal harus diberikan perlindungan
baik dalam skala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal
mengalami perluasan perdagangan melintasi batas-batas Negara.
Menurut perjanjian TRIPs daya pembeda dari sebuah merek adalah
satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Perjanjian TRIPs
menentukan standar-standar minimum perlindungan yang harus dilaksanakan
Negara-Negara anggota WTO di bidang kekayaan intelektual yang terpenting
yaitu dua prinsip pokok: National Treatment dan Most-Favoured Nation
Treatment.3 Indonesia sebagai anggota WTO yang meratifikasi persetujuan
3 Inti National treatment adalah pada pemberian perlakuan yang sama dengan kaitan dengan
perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga Negara dan warga Negara
lain. National treatment tidak berlaku dalam kaitan dengan prosedur yudisial dan administratif di
satu Negara. Most-favoured Nation adalah prinsip yang juga sudah dikenal dalam WTO
Agreement berintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan (advantage),
keberpihakan (favour), hak istimewa (privilege), atau kekebalan (immunity) yang diberikan oleh
satu Negara anggota kepada warga Negara dari satu Negara anggota lain harus diberikan juga
immediately dan unconditionally kepada warga Negara-Negara anggota lain. National treatment
dan most-favoured nation treatment merupakan dua sejoli pengawalan perdagangan internasional
4
mengenai TRIPs (Trade Relation Aspects of Intellectual Property Right) yang
secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
Apabila terjadi suatu pembajakan atau pemalsuan merek terkenal
berikut dengan produknya, maka upaya hukum yang dilakukan terhadap
perbuatan persaingan curang adalah pembatalan pendaftaran merek yang tidak
sah dari merek terkenal tersebut. Pembajakan atau pemalsuan yang
mempunyai merek terkenal dan berhasil menembus pasar dengan sukses,
biasanya perusahaan pesaing akan mencoba untuk membuat copy produk
sejenis.
Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu:4
1. Trademark piracy (pembajakan merek);
2. Counterfeiting (pemalsuan);
3. Imitations of labels and packaging (peniruan label dan kemasan suatu
produk).
Pada masyarakat Indonesia ada kecenderungan berorientasi pada
pemakaian produk-produk luar negeri (label-minded), apalagi jika itu merek
terkenal5, akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah
menyebabkan mereka lebih memilih barang atau jasa yang harganya lebih
murah walaupun mereka tahu bahwa merek pada barang atau jasa itu palsu
dan kualitasnya tidak sebaik yang asli yang sering kali harganya lebih mahal.
Keadaan seperti itu semakin memberikan peluang pada pengusaha yang tidak
beritikad baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik orang lain khususnya
merek terkenal asing. Hal itu menyebabkan pemilik asli merek terkenal asing
dirugikan karena hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar dan secara tidak
langsung telah menurunkan omzet penjualan barang atau jasanya. Di sisi lain,
masyarakat juga ikut dirugikan karena telah menggunakan merek terkenal
yang ideal, dikutip dari Ahmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs
(Bandung: PT. Alumni, 2005), h. 24-25 4 Dwi Agustine Kurniasihal, Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing
Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I (Jakarta: Media HAKI, 2008), h. 2
5 Ismail Salehal, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 16
5
asing dengan kualitas yang tidak sebenarnya. Keadaan seperti itu
dikhawatirkan akan membawa dampak negatif dengan enggannya investor
asing masuk ke Indonesia karena tidak mendapatkan jaminan bahwa merek-
merek dari produknya akan mendapatkan perlindungan memadai.
Akhir-akhir ini muncul sengketa antara pemilik merek “Hugo” yaitu
Teddy Tan dengan pemilik merek Hugo Boss yaitu Hugo Boss Trade Mark
Management Gmbh Co. Kg, (penggugat) yang diwakili Justisiari Perdana
Kusumah S.H. M.H. dan kawan-kawan, menuduh pendaftaran merek “Hugo”
pada kelas yang sama dengan sertifikat miliknya diajukan dengan tujuan tidak
jujur dan bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. Bunyi pasal yaitu
“mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/jasa
yang sejenis.” Hugo Boss mendaftarkan gugatan pembatalan merek ke
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 12 Mei 2015. Penggugat adalah
pemegang sertifikat merek “Hugo Boss” yang diperdagangkan Tahun 1924 di
Hongkong dan didaftarkan merek di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei
1985 dengan nomor pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25. Telah
didaftarkan juga di Negara Indonesia pada Tahun 24 Januari 1989 kelas 25
merek, kelas 34, kelas 35, kelas 18, kelas 9, kelas 3, dan kelas 14.
Hugo Boss dalam gugatan yang diwakili kuasa hukumnya pada Danny
Kobrata dan kawan-kawan menyatakan segala merek “Hugo Boss” beserta
berbagai merek Hugo Boss lainnya dengan “Hugo/Boss” memiliki persamaan
sususan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan
jenis barangnya. Menurutnya keberadaan merek “Hugo Sport” itu
bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek.
Hugo Boss tetap pada tuduhan bahwa merek “Hugo” yang digunakan
oleh Teddy Tan memiliki persamaan pada pokoknya dan mencoba untuk
mendompleng merek milik Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co.
6
Kg. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang diuraikan di atas,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal
skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK
DAGANG HUGO BOSS (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)”
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Pentingnya mengetahui permasalahan yang diangkat, peneliti
menyertakan pokok-pokok pikiran yang selanjutnya disebut sebagai
identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:
a. Meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa
internasional menuntut perlindungan merek bagi produk nasional di
Negara tujuan ekspor.
b. Penyebarluasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum
bagi pemegang merek dalam kelancaran pembangunan.
c. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa merek, peneliti
menyarankan agar Direktorat Merek lebih berhati-hati dalam
menerima pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek.
d. Selama ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak pernah
menolak pendaftaran merek. Selama merek itu belum terdaftar di
Daftar Umum Merek, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
akan menerimanya dan baru jika pada saat publikasi dilakukan
ternyata ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka mereka
akan memprosesnya.
e. Perlindungan merek untuk melindungi masyarakat dari kebohongan
(penipuan).
7
f. Lemahnya penegakan hukum dan masih banyaknya pemalsuan merek
dan perdagangan barang-barang bermerek palsu.
g. Untuk menjadikan merek menjadi merek terkenal yang dikenal oleh
khalayak ramai, pemilik merek harus melakukan publikasi besar-
besaran dan terus-menerus dengan biaya yang besar hingga akhirnya
merek tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu,
pihak pesaing usaha sering melakukan pemboncengan terhadap merek
terkenal.
2. Pembatasan Masalah
Dalam pembahasan mengenai pelanggaran merek dagang Hugo
Boss, tentunya akan berhubungan dengan berbagai bidang, namun dalam
penelitian ini agar masalah yang akan peneliti bahas tidak meluas sehingga
mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti
membatasi masalah yang akan diteliti mengenai beberapa permasalahan,
diantaranya pelanggaran merek terhadap merek Hugo Boss dan aturan
hukum di Indonesia yang masih lemah terhadap pelanggar merek.
3. Perumusan Masalah
Untuk mempermudah pemahaman terhadap pemasalah-
pemasalahan yang diteliti dan untuk mempermudah agar lebih terarah dan
mendalam sesua sasaran yang ditentukan, maka tinjauan yuridis terhadap
merek dagang Hugo Boss dan Hugo Sport yang menjadi permasalahan
utama, sehingga dari permasalahan utama tersebut diperinci dengan
pertanyaan penelitian, yaitu:
a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap merek dagang berdasarkan
peraturan perundang-undang an di Indonesia dan konvensi
internasional yang diratifikasi oleh Indonesia?
b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait dengan merek dagang
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017?
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Peneliatan
Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis secara yuridis
normatif terhadap merek dagang Hugo Boss berdasarkan peraturan
perndang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun perjanjian atau
konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Tujuan penelitian
yang hendak dicapai adalah:
a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap merek dagang
berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan konvensi
internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait dengan merek
dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-
HKI/2017.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi atas dua manfaat
sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan
informasi dan juga sekaligus sebagai pengetahuan kepada masyarakat
maupun pemerintah dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang
berhubungan dengan merek. Disamping itu juga sebagai bahan
masukan kepada para pihak terkait persoalan kekayaan intelektual
maupun merek.
b. Manfaat Praktis
Sebagai bahan informasi kepada masyarakat maupun
pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, terutama yang
berhubungan dengan merek. Disamping itu juga sebagai bahan
masukan kepada para pihak terkait persoalan kekayaan intelektual
9
dalam menyelesaikan perkara khususnya yang berkaitan dengan
merek.
D. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, digunakan metode pendekatan yuridis
normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 Sedangkan
pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan kepustakaan (library search) atau data sekunder terhadap
asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut
sebagai penelitian hukum kepustakaan.7
2. Pendekatan
Peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.8
a. Pendekatan perundang-undangan
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
4) KUH Perdata
5) TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property)
6 Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998), h. 20
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 13
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2011), h. 93
10
6) Paris Convention
7) Trademark Law Treaty
b. Pendekatan kasus
Dalam proposal ini menggunakan putusan Mahkamah Agung
Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017 antara Hugo Boss Trade Mark
Management Gmbh Co. Kg. (penggugat) yang berkedudukan di
Dieselstrasse 12,72555 Metzingen, Jerman, melawan Teddy Tan
(tergugat) yang berkedudukan di Jalan Pluit Kencana Raya Nomor
95, Pluit, Jakarta Utara.
c. Pendekatan konseptual
Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa definisi-
definisi berdasarkan Undang-Undang dan pendapat para ahli
berkaitan dengan judul skripsi ini.
3. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan untuk menunjang keakuratan penelitian
hukum ini adalah data hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:
a. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
kepustakaan, hal itu dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis
berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak
yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam
bentuk ketentuan formal maupun data-data dalam naskah resmi yang
ada. Data sekunder terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu berbagai dokumen yang tertulis,
sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah:
11
a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis
b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
c) TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property)
d) Paris Convention
e) Trademark Law Treaty
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis, serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder ini diperoleh melalui buku, majalah, surat kabar, internet,
hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan
informasi tentang bahan hukm primer dan bahan hukum sekunder,9
misalnya: kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia supaya
melancarkan pemahaman isi konvensi tersebut.
4. Metode Pengumpulan Data
Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan
atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan
yang dipergunakan untuk memperoleh data, maka alat pengumpulan data
yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan metode pengumpulan
data melalui studi dokumen/kepustakaan (library research) yaitu dengan
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2007), h. 52
12
yang berkaitan dengan merek, pendapat ahli, artikel, kamus, dan juga
berita yang peneliti peroleh dari internet.
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat di tuliskan dalam penelitian.10
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara
deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan
memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara sistematis.11
Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan tinjauan yuridis
dalam pelaksanaan terhadap merek Hugo Boss.
6. Metode Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode
penelitian sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku
Pedoman Penelitian Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2017.
E. Sistematika Penelitian
Untuk memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis dalam
penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran umum secara sistematis
tentang keseluruhan penelitian ini sebagai berikut:
10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2008), h. 248
11 Roni Hanitjo Soemitro, Metosde Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998), h. 97
13
BAB I : Bab ini berisi pengantar untuk memahami garis besar dari
seluruh pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar
belakang, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penelitian.
BAB II : Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai definisi merek,
sejarah merek di Indonesia, pendaftaran merek, sejarah
peraturan perundang-undangan di Indonesia, kerangka
konsep, teori-teori berkaitan, tinjauan kajian terdahulu, dan
konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia berkaitan
tentang merek.
BAB III : Bab ini menguraikan mengenai peraturan perundang-
undangan Indonesia serta konvensi yang mengatur tentang
merek seperti TRIPs, Paris Union Convention, dan
Trademark Law Treaty, serta implikasinya terhadap merek
dagang Hugo Boss di Indonesia.
BAB IV : Bab ini akan menguraikan mengenai merek Hugo Boss dan
Hugo Sport menurut Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan juga bab ini akan menganalisis data penelitian
secara hukum terhadap permasalahan merek di Indonesia,
yakni kasus Teddy Tan melawan Hugo Boss serta profilnya
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt.Sus-
HKI/2017. Di dalam bab ini akan dibagi menjadi pemaparan
posisi kasus yang akan dianalisis dan uraian analisis.
BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh
pembahasan, kemudian akan diungkapkan rekomendasi yang
14
menurut peneliti perlu disampaikan terhadap pejabat penegak
hukum dan pejabat pembentuk Undang-Undang yang
didasarkan dari penelitian skripsi ini.
15
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
A. Kerangka Konseptual
1. Merek
a. Pengertian Merek
Pengertian merek diberbagai Negara sekarang ini pada
dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada
ketentuan Konvensi Paris1. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti
tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu
perusahaan2. Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut
ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara
grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,
susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3
(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum
dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”
Pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat
(1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:
“Any sign or any combination of signs, capable of
distinguishing, the goods of services of one undertaking
from those of other undertakings, shall be capable of
constituting a trademark. Suchs signs, in particular words
1 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 320
2 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 166
16
including personal names, letters, numerals, figurative
elements and combinations of colours as well as any
combination of such signs, shall be eligible for registration
as trademark. Where signs are not inherently capable of
distinguishing the relevant goods or services, members may
make registrability depend on distinctiveness acquired
through use. Members may require, as a condition of
registration, that signs be visually perceptible”
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat
menunjukkan identitas barang atau jasa, yang yang menjadi
pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya
dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum
dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki
kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan
perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut
dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda3. Untuk
mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat
memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang
bersangkutan4.
b. Sejarah Merek di Indonesia
Sejarah Perundang-undangan merek di Indonesia dimulai
pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya Reglement
Industrialle Eigendom (RIE) atau Reglement Hak Milik
Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo.
Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-
3 Suyud Margono dan Lingginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,
(Jakarta: Novirindo Pustaka Mandiri, 2002), h. 27
4 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1993), h. 40
17
Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang
dianut dalam RIE adalah sistem deklaratif yang artinya, pihak yang
mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama
bukan pendaftar pertama5.
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti
pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah Republik Indonesia
mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan
Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang
kekayaan intelektual yang mulai berlaku tanggal 11 November
1961. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dimaksudkan untuk
melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini,
setiap tanggal 11 November ditetapkan sebagai Hari Hak
Kekayaan Intelektual Nasional.
Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten
dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten
dan Hak Cipta di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tanggal 28
Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang
mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 Tentang Merek menggantikan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik
5 H.D. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan
Indonesia dan Amerika Serikat, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), h. 29
18
Indonesia menandatangani Final Act Embodying the Result of the
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang
mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997
Pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan
Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Paten 1989, dan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
Di penghujung tahun 2000, disahkan 3 (tiga) Undang-
Undang baru di bidang kekayaan intelektual yaitu Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan
Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan
Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia
mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2015 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-
Undang yang lama. Pada tahun 2016, diterbitkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek.
c. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Merek
1) Pemeriksaan Substantif
Ketentuan Pasal 23, 24, 25, dan 26 Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksaan
substantif merek sebagai bagian dari proses permintaan
19
pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk
menangkal itikad tidak baik dari pemohon merek berdasarkan
Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu
merek tidak dapat didaftarkan berdsarkan ketentuan-ketentuan
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam pemeriksaan substantif dikenal terdapatnya dua
dasar penolakan suatu merek yang diajukan permohonannya,
yaitu:6
a) Dasar penolakan absolut (absolut ground of refusal)
menggunakan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis, yang menjadi dasar penolakan absolut
adalah:
(1) Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan
Perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum;
(2) Sama dengan berkaitan dengan, atau hanya menyebut
barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
(3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat
tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan
penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan varietas tanaman yang
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
(4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,
manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang
diproduksi;
(5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan
Curang, (Bandung: PT Alumni 2009), h. 134
20
(6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
b) Dasar penolakan relatif (relative ground of refusal)
menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan
Indikasi Geografis. Suatu permohonan pendaftaran merek
akan ditolak jika:
(1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan:
(2) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih
dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
(3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis;
(4) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
atau
(5) Indikasi geografis terdaftar;
(6) Merupakan atau menyerupai atau singkatan nama orang
terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki
orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak;
(7) Merupakan tiruan atau menyerupai nama, bendera,
lambing atau simbol atau emblem suatu Negara, atau
lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas
peprsetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
(8) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau
stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang;
(9) Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
21
Pasal 23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
yang di dalamnya mengatur pemeriksaan substantif yang
dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis mengatur tentang pemeriksa
melaporkan hasil pemeriksan substantif, disetujui untuk
didaftar atau ditolak, jika ditolak pemohon atau kuasanya
paling lama 30 hari sejak penerimaannya dapat menyampaikan
keberatannya, jika tidak mengajukan keberatan Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan tentang
penolakan tersebut. Jika permohonan keberatan diterima,
diumumkan dalam berita resmi merek. Hal yang paling akhir
adalah pemeriksaan kembali seperti yang tertuang dalam Pasal
23 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 hari.
Ketentuan dalam pemeriksaan substantif tidak
mengakomodasi ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris,
sehingga tidak dapat menjangkau permohonan pendaftaran
merek untuk barang tidak sejenis yang merupakan bentuk
terhadap persaingan curang7.
2) Pengajuan Keberatan ke Komisi Banding Merek
Penolakan permintaan pendaftaran oleh Direktorat
Merek dapat diajukan ke Komisi Banding merek sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis:
a) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan
Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
7 Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan
Curang, (Bandung: PT Alumni, 2009), h. 264
22
b) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon
atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan
tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan
dikenai biaya.
c) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara
lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan
Permohonan.
d) Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bukan
merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas
Permohonan yang ditolak.
3) Keberatan Penolakan Perpanjangan Merek Terdaftar
Permintaan perpanjangan merek dapat ditolak oleh
Direktorat Merek berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Merek
dan Indikasi Geografis dengan alasan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana Pasal 36 yaitu merek yang
bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa
sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut dan
barang atau jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya masih
diproduksi dan/atau diperdagangkan.
4) Penghapusan Merek
Pada hakikatnya, suatu merek terdaftar berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat
dihapuskan atas prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, atas permohonan merek terdaftar atau perintah
pengadilan, dan gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui
pengadilan niaga. Penghapusan pendaftaran merek atas
prakarsa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan
gugaatan penghapusan di pengadilan niaga dapat dilakukan
23
apabila memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 61
dan 62, yaitu:
a) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) indikasi geografis dilindungi selama terjaganya
reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar
diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu
barang; dan/atau
b) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 Ayat (1) huruf a, yaitu bertentangan dengan ideologi
Negara, peraturan Perundang-undangan, moralitas, agama,
kesusilaan, dan ketertiban umum.
5) Pengajuan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek kepada
Pengadilan Niaga
Pembatalan merek terdaftar didasarkan pada itikad tidak
baik, persamaan pada pokoknya dan merek terkenal. Ketentuan
tentang itikad baik diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek
tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beritikad tidak baik. Lebih lanjut diuraikan
dalam penjelsannya bahwa pemohon yang beritikad baik
adalah pemohon yang mendaftarkan merek secara layak dan
jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau
menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha
yang dapat berakibat kerugian pihak lain, menimbulkan kondisi
persaingan curang, mengecoh, sert menyesatkan konsumen.
Penilaian persamaan merek yang diperbandingkan
didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang
Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan indikator
tentang persaman pada keseluruhannya, yaitu:
24
a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih
dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d) Indikasi geografis terdaftar.
6) Pengajuan Gugatan Atas Pelanggaran Merek
Gugatan pelanggaran merek adalah gugatan yang
didasarkan pada penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain
secara tanpa hak atau tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam
Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis. Gugatan terhadap pelanggaran dapat dilakukan oleh
setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis
dan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis
tertentu dan yang diberi kewenangan.
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa
yang sejenis. Gugatan dapat berupa: (a) gugatan berupa ganti
rugi, dan/atau (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dapat diajukan
oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri
maupun bersama sama dengan pemilik merek yang
bersangkutan8.
8 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HKI yang Benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010), h. 114
25
Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah
kerugian yang lebih besar menurut Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, atas
permohonan pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku
penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk
menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau
perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek
tersebut secara tanpa hak. Jika tergugat dituntut menyerahkan
barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim
dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai
barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
7) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Terbuka kemungkinan selain penyelesaian gugatan,
para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa menurut
Pasal 93. Alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai
melalui pihak-pihak yang berperkara atau melalui aparat
kepolisian yang bertindak sebagai mediator.
B. Kerangka Teori
1. Teori tentang Itikad Baik
Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis Nomor 20 Tahun 2016 tersebut dapat dinyatakan bahwa
dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, meskipun
menganut sistem konstitutif, tetapi tetap asasnya melindungi pemilik
merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh
pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk
didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap
diberikan kepada mereka yang beritikad baik dan terhadap pihak lain
26
yang beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur
mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek
Kekayaan Intelektual. Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran
merek juga dapat diartikan suatu tindakan yang disengaja untuk
meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah
terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan
tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk
keuntungan pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.9
Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak
karena merupakan tindakan curang dari orang, beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang
telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh
pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan
dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia. Dengan demikian
dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:10
1) Tindakan atau perbuatan meniru merek yang telah terdaftar
sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal
dan memiliki nilai jual dipasaran;
2) Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk
menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai dengan
itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan
tidak mempedulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek
yang telah terdaftar tersebut yang ditirunya;
3) Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut
dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum
khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik
dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya
9 Damian, Edy, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 49
10 D Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2005), h. 72
27
adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah
memiliki keteranaran serta nilai jual yang baik dipasaran.
Asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai
untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang
mungkindilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan
maupun pelaksanaan perjanjian. Pada akhirnya, asas ini sebenarnya
hendak mengajarkan bahwa dalam pergaulan hidup di tengah-tengah
masyarakat, pihak yang jujur atau beritikad baik patut dilindungi; dan
sebaliknya, pihak yang tidak jujur, patut merasakan pahit getir akibat
ketidakjujuran tersebut.
Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang
berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima
sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain,
baik yang sesama keluarga hukum privaat maupun yang merupakan
bidang hukum publik. Dengan lain perkataan, asas itikad baik itu telah
berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.
Perkembangan yang demikian ini menurut hemat penulis
sesungguhnya merupakan sesuatu keniscayaan, mengingat bahwa asas
itikad baik ini adalah perwujudan dari suatu asas yang bersifat
universal yaitu asas penilaian baik dan buruk sebagai dikemukakan
oleh Scholten, di dalam tataran dogmatik hukum. Sebagai suatu asas
yang universal, ia berlaku kapan dan dimana saja, tidak tergantung
oleh waktu dan tempat.
2. Itikad Tidak Baik (Bad Faith)
Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat di daftarkan atas
dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak
28
baik. Pemohon merek yang beritikad baik adalah pemohon yang
mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun
untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain itu
atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen. Asas-asas di atas membawa konsekuensi
dalam pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik
(bad faith).
Itikad tidak baik banyak terjadi pada pendaftaran merek.
Padahal ketika seseorang mendaftarkan merek, pemohon pendaftaran
merek membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak meniru
merek orang lain baik seluruhnya atau pun pada pokoknya. Secara
umum jangkauan pengeritian itikad tidak baik menurut Amalia
Rooseno meliputi perbuatan “penipuan” (fraud), rangkaian
“menyesatkan” (misleading) orang lain, serta tingkah laku yang
mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga
diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk
mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose)11
.
Secara singkat, bad faith adalah perilaku atau tindakan yang
mengandung motif yang berkebalikan dari tindakan yang mendasarkan
pada prinsip utmost good faith. Bad faith adalah tindakan yang
dilakukan dengan didasari niat buruk. Tindakan seperti itu lazimnya
disertai dengan niat melakukan kecurangan, baik secara nyata maupun
yang masih dalam tahap rencana. Tujuannya, untuk mengelabui atau
menyesatkan pihak lain, atau dalam batas tertentu bermaksud
mengabaikan atau mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya.
Selaras dengan kaidah ini, ketentuan klasik yang diatur dalam Pasal
1338 Ayat (3) KUH Perdata menekankan pula pentingnya prinsip
itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Intinya
kontrak harus dibuat dan dilaksanakan atas dasar itikad baik.
11
Agus Martianto, Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga.
Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No. 1 Januari 2010,
29
C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Review terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam
melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sri Mamudji, dkk,
mengemukakan bahwa dalam bagian tinjauan pustaka, penting untuk
diuraikan hasil penelitian terdahulu dan bahan-bahan yang merupakan
acuan pokok penelitian.12
Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian
peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi
dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut
merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa bahan terkait dengan
penelitian yang dilakukan peneliti:
1. Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2016, disusun oleh Dwi Anto, NIM 109048000032, dengan
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm “INK”
Oleh Merek Helm “INX” (Analisis Putusan Nomor:
68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Perbedaannya adalah peneliti di
atas menjelaskan mengenai perlindungan hukum peniruan merek helm
“Ink” oleh merek helm “Inx” berdasarkan Undang-Undang merek
yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
merek sehingga peneliti menganggap bahwa skripsi ini sudah tidak
begitu relevan untuk menghadapi studi kasus yang peneliti teliti
mengenai Hugo Boss dan Hugo Sport dikarenakan dalam Undang-
Undang terbaru dijelaskan secara lebih spesifik bagaimana merek
terkenal yang ada dalam indikasi geografis juga berpengaruh. Skripsi
yang peneliti coba teliti menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan
yuridis terhadap merek dagang berdasarkan Undang-Undang baru
yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
12
Sri Mamudji, dkk., Metode Penelitian dan Penelitian Hukum (Depok: Badan Penerbitan
FHUI, 2005), h. 15
30
Indikasi Geografis dan konvensi internasional yang diratifikasi
Indonesia dan dengan studi kasus Hugo Boss. Persamaannya adalah
skripsi yang ditulis oleh peneliti dan yang ditulis oleh Dwi Anto adalah
dua skripsi tersebut menggunakan studi kasus dengan tema yang sama
yaitu pelanggaran identik terhadap sebuah merek namun terdapat
perbedaan analisis dikarenakan perbedaan dasar hukum.
2. Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2015, disusun oleh Citra Chandrika Gita Putri, NIM
1111048000064, dengan judul “Perlindungan Hukum Merek
Terkenal EBay yang Digunakan Sebagai Nama Domain Menurut
Hukum Indonesia (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Perkara
Nomor 299/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)”. Perbedaannya adalah peneliti
di atas hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum merek
terkenal Ebay yang digunakan sebagai nama domain menurut hukum
Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan pada saat ini
Undang-Undang tersebut sudah di revisi menjadi Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 sehi0, ngga dasar hukum yang digunakan dalam
skripsi ini dan milik peneliti adalah dasar hukum yang berbeda yang
nantinya akan mempengaruhi analisis dari putusan tersebut.
Persamaannya adalah skripsi yang ditulis oleh peneliti dan yang ditulis
oleh Citra Chandrika Gita Putri adalah dua skripsi tersebut
menggunakan dasar hukum yang sama dalam metode analisis yaitu
pelanggaran identik terhadap sebuah merek namun terdapat perbedaan
analisis dikarenakan perbedaan dasar hukum.
3. Buku karya Julius dengan judul “Perlindungan Kemasan Produk
Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang” diterbitkan oleh
Alumni Tahun 2009. Buku ini menelaah secara intensif dan
komprehensif bagaimana perlindungan kemasan produk merek
terkenal terhadap persaingan curang dengan contoh-contoh kasus yang
pernah terjadi di Indonesia. Sedangkan skripsi ini menelaah tinjauan
yuridis terhadap merek dagang berdasarkan Undang-Undang baru
31
yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis dan konvensi internasional yang diratifikasi
Indonesia dan dengan studi kasus Hugo Boss.
4. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Tahun 2016,
disusun oleh Rina Shahriyani Shahrullah dan Eva Mariana, dengan
judul “Perlindungan Hak Merek Produk Olahan Cina Terhadap
Pengusaha Indonesia di Kota Batam”. Peneliti diatas menguraikan
perlindungan hukum bagi pengusaha Indonesia yang mengimpor
bahan baku produknya dari luar negeri serta penerapan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. Skripsi ini
menjelaskan mengenai tinjauan yuridis terhadap merek dagang
berdasarkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan konvensi
internasional yang diratifikasi Indonesia dan dengan studi kasus Hugo
Boss.
32
BAB III
MEREK DAGANG TERKENAL BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL
A. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia
Ketika membicarakan merek, maka tidak akan terlepas dari pembicaraan
mengenai merek terkenal. Dalam literatur ditemukan ada beberapa istilah
asing untuk menyebut merek terkenal yaitu, “famous mark”, “well-known
mark”, dan “renown mark”. Istilah-istilah tersebut memberikan tingkatan atas
keterkenalan sebuah merek. Tingkat keterkenalan suatu merek (terkenal, lebih
terkenal, sangat terkenal), sulit untuk ditemukan karena akan dengan
bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh
konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat pada kehidupan
sehari-hari konsumen1.
Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal
merupakan suatu hal yang ditentukan oleh masing-masing negara2. W.
Moestert menyatakan:
“it should be noted that the recognition and the protection off
well-known marks differ from country to country: the definitions and
criteria in this area of trademark law remain exclusive.”
Menjadi suatu hal yang nyata bahwa untuk memastikan suatu merek
merupakan merek terkenal atau bukan, hanya dapat diketahui dari Negara
tempat merek tersebut terdaftar dan mendapat perlindungan3. Berikut ini
1 Istilah well-known mark dan famous mark mengacu pada merek terkenal, sedangkan istilah
renown mark mengacu pada merek termahsyur, yang dianggap mempunyai tingkatan keterkenalan
lebih tinggi disbanding merek terkenal. Lihat Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal
di Indonesia dari Masa ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23
2 Jeremi Philips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy (New York: Oxford University Press,
2003), h. 405 3 Frederick W. Mostert, The Trademark Reporter, Well-Known and Famous Marks: Is
Harmony Possible in Global Village, Vol. 86 TMR h. 106 sebagaimana dikutip dalam Insan Budi
33
adalah pengaturan mengenai kriteria-kriteria untuk sebuah merek dapat
dianggap sebagai merek terkenal dalam beberapa pengaturan:
1. Kriteria merek terkenal berdasarkan perundang-undangan merek di
Indonesia
Definisi merek terkenal belum tercantum dalam peraturan
Perundang-undangan merek di Indonesia. Sampai sejauh ini, yang diatur
dalam Perundang-undangan merek di Indonesia terkait dengan merek
terkenal adalah kriteria untuk sebuah merek dapat dinyatakan sebagai
merek terkenal. Peraturan mengenai kriteri merek terkenal dalam
Perundang-undangan di Indonesia ini pertama kali terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Kriteria yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yaitu, diperlukan adanya
pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang adalah
Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992,
kriteria untuk menentukan suatu merek sebagai merek terkenal diatur
secara lebih luas. Kriteria-kriteria tersebut terdiri atas:
a. Pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan;
b. Reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi
yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftran
merek tersebut di beberapa Negara (jika ada); dan
c. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk
melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal
atau tidaknya merek yang bersangkutan.
Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999), h. 6
34
Sementara itu suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal
dalam Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah dengan
memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan;
b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar
dan besar-besaran;
c. Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara; dan
e. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat
memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan
survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya
merek.
2. Kriteria merek terkenal berdasarkan putusan-putusan Mahkamah
Agung
Nomor
Putusan
Putusan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Reg Nomor
426
PK/PDT/19
94
Putusan Mahkamah
Agung Republik
Indonesia Nomor 013
K/N/HaKI/2003
Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor 013
K/N/HaKI/2005
Tingkat
Perkara
Peninjauan
Kembali Kasasi Kasasi
Para Pihak Giordano Davidoff & Cie S.A. Handy Butun
35
Limited
(Pemohon
PK)
melawan
Woe Budi
Hermanto
(Termohon
PK
(Pemohon
Kasasi/Penggugat)
melawan NV
Sumatra Tobacco
Trading Company
dan Pemerintah
Republik Indonesi
c.q. Departemen
Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia c.q.
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
c.q. Direktorat Merek
(Para Termohon
Kasasi/Tergugat dan
Turut Tergugat)
(Pemohon
Kasasi/Tergugat)
melawan
Hawthorne
Enterprises
Limited
(Termohon
Kasasi/Penggugat)
Pertimbang
an Hakim
Merek
Giordano
sudah lama
menembus
batas-batas
nasional dna
regional
sehingga
merek
tersebut
sudah
dikenal
secara luas
di beberapa
1) Penggugat/Pemoh
on Kasasi telah
mengajukan bukti-
bukti berupa
pendaftaran merek
miliknya di Negara
Swiss, Amerika
Serikat, Britania
Raya, Irlandia
Utara, Kanada, dan
Thailand;
2) Penggugat/Pemoh
on Kasasi telah
melakukan promosi
Merek Bluestar
Exchange milik
Penggugat/Termoh
on Kasasi sudh
terdaftar di 14
Negara di dunia.
Penggugat/Termoh
on Kasasi
menyampaikan
sertifikat bukti
pendftran merek
miliknya di
berbagai Negara di
dalam persidangan.
36
Negara; dan
Pengenalan
dan
pengetahuan
masyarakat
konsumen
terhadap
merek
pemohon
PK tidak
terbatas
hanya di
kalangan
masyarakat
kecil, tetapi
meliputi
masyarakat
konsumen
menengah
dan elit
sehingga
merek
tersebut
mampu
membina
ikatan
dengan
semua
lapisan
masyarakat.
Setiap orang
yang gencar
terhadap merek
Davidoff miliknya
dengan
memperlihatkan
bukti publiksai
merek Davidoff
pada berbagai
media massa di
berbagai Negara;
3) Bahwa produk
merek Davidoff
adalah berupa
tembakau, cerutu,
dan rokok. Dengan
demikian, harus
diperhatikan
pengetahuan dari
masyarakat perokok
kelas tertentu saja.
Bahwa di Indonesia,
rokok dan produk
lainnya dari merek
Davidoff sangat
terkenal di kalangan
eksekutif muda
sebagai barang
impor (bukan
produk Tergugat),
sedangkan cerutu di
37
yang
memakai
merek itu
memiliki
rasa sendiri
dibanding
dengan
merek lain.
kalangan diplomat.
Isi Putusan
Majelis
Hakim
menyatakan
merek
Giordano
bukan hanya
tergolong
sebagai
merek yang
mahsyur
(well-known
mark), tetapi
juga sebagai
merek yang
memiliki
reputasi
tinggi (high
reputation).
Majelis Hakim
menyatakan merek
Davidoff milik
Penggugat.Pemohon
Kasasi adalah merek
terkenal.
Majelis Hakim
memutuskan untuk
menolak
permohonan
Kasasi dari
Pemohon dan
menguatkan
Putusan Pengadilan
Niaga yaitu
menyatakan bahwa
merek Bluestar
Exchange milik
Penggugat/Termoh
on Kasasi adalah
merek terkenal.
38
B. Kriteria Merek Terkenal dalam Konvensi Internasional
1. Paris Convention
Indonesia menjadi anggota dari Paris Convention melalui Keppres
Nomor 24 Tahun 1979 dengan disertai pengecualian terhadap Pasal 1
sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 Ayat (1). Terhadap pengecualian
Pasal 1 sampai Pasal 12 ini kemudian dicabut dengan Keppres Nomor 15
Tahun 1997 Tentang perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979, sehingga
Pasal 1 sampai Pasal 12 itu kemudian berlaku juga di Indonesia.
Pada Pasal 2 dan 3 Paris Convention, berlaku prinsip non
diskriminatif, akibatnya hukum yang berlaku di Negara sendiri berlaku
juga untuk orang asing yang merupakan warga Negara dari peserta Paris
Convention. Pada Pasal 4 Paris Convention pendaftaran merek dapat
diberikan hak prioritas. Jadi seseorang yang sudah mendaftarkan hak milik
intelektualnya di suatu Negara akan diberi prioritas dengan bentuk
kelonggaran waktu untuk mendaftarkan haknya di Negara lain selama 6
bulan.
Persayaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan
berdasarkan Pasal 6 Paris Convention, ditentukan berdasarkan Pasal 6
Paris Convention. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing Negara
anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri yang ditetapkan
dalam Undang-Undangnya, untuk menentukan masa berlakunya suatu
merek dagang.
Bentuk perlindungan merek terkenal terletak pada Pasal 6 bis, yang
menyebutkan bahwa masing-masing anggota di suatu Negara harus
menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek
yang dianggap terkenal di negara itu. Konvensi ini juga tidak
menyebutkan tentang definisi itikad tidak baik, namun pada Pasal 6 bis
Ayat (3) disebutkan bahwa pembatalan merek terdaftar yang dipalsukan
tanpa itikad baik dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktunya.
Menurut Pasal ini, suatu itikad baik muncul ketika seseorang
39
mendaftarkan suatu merek tanpa hak, yang merupakan merek terkenal dan
mengambil keuntungan dari kebingungan yang ditimbulkan oleh merek
tersebut.
2. Trade Related Aspects of intellectual Property Rights (TRIPs)
Indonesia menjadi Negara anggota dalam TRIPs melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ketentuan Tentang merek dapat dilihat
pada bagian 2 Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan “Article 6bis of the Paris
Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In
determining whether a trademark is well-known, members shall take
account of the knowledge in the member concerned which has been
obtained as a result of the promotion of the trademark”. Pasal 16 Ayat (2)
TRIPs ini mengatur unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk
menentukan apakah suatu merek itu adalah merek terkenal atau tidak.
Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan merek itu terkenal atau tidak
adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sector
public yang relevan. Pasal ini juga menyatakan Pasal 6 Paris Convention
dipakai secara mutlak untuk jasa.
Pada bagian 2 Pasal 16 Ayat (3) menyebutkan “Article 6bis of the
Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or
services which are not similar to those in respect of which a trademark is
registered provided that use of that trademark in relation to those goods
or services would indicate a connection between those goods or services
and the owner of the registered trademark and provided that the interest of
the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such
use”. Maksud dari Pasal 16 Ayat (3) TRIPs ini adalah bahwa yang penting
berkenaan dengan perlindungan merek terkenal untuk barang atau jasa
yang tidak sejenis, yaitu bahwa jika terdapat kesan keterkaitan yang erat
antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya dan
jika pemakaian atau pendaftaran oleh orang lain untuk barang yang tidak
sejenis sekalipun akan dapat merugikan kepentingan pemilik merek
40
terdaftar. Dalam hal ini faktor “confusion of business connection”
merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah merek yang
sama dengan merek terkenal, akan tetapi didaftarkan untuk barang yang
tidak sejenis itu bisa ditolak atau dibatalkan4.
3. Madrid Agreement
Jumlah anggota dari Madrid Agreement saat ini adalah 100 Negara.
Keabsahan bergabungnya Indonesia ke dalam perjanjian internasional
tersebut ditandai dengan diserahkannya instrumen aksesi Indonesia yang
telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI
atas Madrid Protocol oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Bapak Yasonna H. Laoly kepada Direktur Jenderal World Intellectual
Property Organization (WIPO), Francis Gurry, di Jenewa, Swiss, di sela–
sela penyelenggaraan Majelis Umum WIPO.
Dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pihak Madrid
Agreement, para pemilik merek lokal dapat mendaftarkan mereknya di
Indonesia dan memperoleh perlindungan atas mereknya tidak hanya di
Indonesia, namun juga di 116 (seratus enam belas) wilayah negara
pihak Madrid Agreement lainnya. Selain itu, aksesi Indonesia
ke Madrid Agreement juga sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi guna
memperoleh manfaat berupa pembukaan akses pasar produk merek
Indonesia ke pasar yang baru dan kepastian perlindungan atas mereknya di
negara-negara pasar yang dituju.
Aksesi Indonesia ke Madrid Agreement juga telah menjadi
komitmen Indonesia dalam konteks ASEAN yang diharapkan akan
berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan ASEAN dalam
mempromosikan transfer teknologi di dalam kawasan dan menstimulasi
inovasi melalui kerja sama kekayaan intelektual. Dengan menjadi
pengaksesi ke–100 ini, Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya
4 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), h.106
41
dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual, namun juga mendapatkan
manfaat berupa bantuan khusus WIPO dalam rangka mempromosikan
sistem ini di Indonesia.
4. Trademark Law Treaty
Trademark Law Treaty mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus
1996. Indonesia menjadi bagian dari Konvensi ini melalui Keppres Nomor
17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty. Pada
dasarnya Trademark Law Treaty mengatur masalah prosedural dalam hal
pendaftaran merek berupa persyaratan maksimum untuk mengajukan
permohonan pendaftaran, pencatatan perubahan nama dan alamat,
pencatatan perubahan pemilik serta pembaharuan merek. Pada Trademark
Law Treaty terdapat beberapa Pasal mengenai perlindungan merek
terkenal, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 15 dan 16 Trademark Law
Treaty.
Pada Pasal 15 Trademark Law Treaty mengharuskan Negara
anggota untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Paris Convention
Tentang merek. Trademark Law Treaty tidak mengharuskan untuk
menjadi anggota Paris Convention, tetapi cukup hanya sebagai anggota
WIPO. Jadi untuk Negara-Negara yang bukan anggota dari Paris
Convention, dalam Trademark Law Treaty berlaku juga ketentuan-
ketentuan Tentang merek termasuk Pasal 6 bis Paris Convention.
Sedangkan pada Pasal 16 menjelaskan bahwa anggota Trademark Law
Treaty wajib mengikuti ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention terhadap
merek dagang dan merek jasa.
42
BAB IV
ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 92 K/PDT.SUS-
HKI/2017
A. Merek Hugo Boss dan Hugo Sport Menurut Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
Berdasarkan penelusuran merek terdaftar Indonesia Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, merek Hugo Boss terdaftar dalam buku daftar
umum merek dengan nomor permohonan 245294 pada tanggal 24 Januari
1989, kemudian kembali diperpanjang dengan nomor perpanjangan
pendaftaran 427225, 427216, 427217 dan 427218. Ketiga sertifikat tersebut
kemudian diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000202212, IDM 000202213, IDM 000202214, dan IDM000202215
tertanggal perpanjangan 28 April 2009. Nama pemohon Hugo Boss adalah
Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh Co. Kg, yang diwakili oleh
Authorized Representative, Volker Herre, berkedudukan di Dieselstrasse 12,
72555 Metzingen, Jerman, memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah
S.H. M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada “L&K Advocates Intellectual
Property”, berkantor di Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara, Lantai 5,
Ruang 502, Jalan HR Rasuna Said Kavling C.11-14 Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015, yang selanjutnya memberi kuasa
substitusi pada Danny Kobrata, S.H., LL.M., dan kawan Advokat dan
Advokat Magang pada “K&K Advocates-Intellectual Property, beralamat di
Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara, Lantai 5, Ruang 502, Jalan HR
Rasuna Said Kavling C.11-14 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 15 Januari 2016. Merek Hugo Boss terdaftar dalam kelas 25, 34, 35,
18, 9, 3, dan 14.
Berdasarkan penelusuran merek terdaftar Indonesia Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, Hugo milik Teddy itu telah didaftarkan di
43
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kelas 25 yakni merek Hugo
Hugo Sport telah terdaftar dengan Nomor IDM000345958, Hugo Nomor
IDM000156404, dan Hugo Sport + lukisan Nomor IDM000248526 yang
bertempat tinggal di Jalan Pluit Kencana Raya Nomor 95, Pluit, Jakarta Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, S.H., dan
kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum “HNH & partners”
berkantor di Ruko Kesington Blok C-07, Jalan Boulevard, Kelapa Gading,
Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016.
B. Putusan Pengadilan Sengketa Merek Hugo Boss dengan Hugo Sport (92
K/Pdt.Sus-HKI/2017)
1. Kasus Posisi
Hugo Boss, berkedudukan di Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen,
Jerman. Hugo Boss melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan
pembatalan merek terdaftar atas pendaftaran merek Hugo Sport yang
didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk kelas 25
yakni merek Hugo Hugo Sport telah terdaftar dengan Nomor
IDM000345958, Hugo Nomor IDM000156404, dan Hugo Sport + lukisan
Nomor IDM000248526 yang dimiliki Teddy Tan yang bertempat tinggal
di Jalan Pluit Kencana Raya Nomor 95, Pluit, Jakarta Utara.
Gugatan didasarkan pada merek milik tergugat memiliki kesamaan,
kemiripan, dan unsur-unsur yang menonjol dengan milik penggugat
dimana merek Hugo Sport memiliki kata "Hugo", yang notabene kata
tersebut berasal dari nama pendiri penggugat, Hugo Ferdinand Boss. Oleh
karena itu, kata "Hugo" itu identik dengan penggugat. Dengan begitu,
kuasa hukum Hugo Boss menganggap pendaftaran merek Hugo Sport
milik Teddy itu dilandasi dengan iktikad tidak baik dan mencoba
memboceng ketenaran dari merek milik penggugat yang diklaimnya
sebagai merek terkenal.
2. Putusan Pengadilan Niaga
44
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor
30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan hukum pengadilan atas
putusan ini adalah merek milik tergugat memiliki kesamaan, kemiripan,
dan unsur-unsur yang menonjol dengan milik penggugat. kesamaan itu
pun ditujukannya baik dari bentuk, cara penempatan cara penempatan,
cara penulisan, unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Meskipun sempat kalah dalam perkara merek di pengadilan, Hugo
Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. Kg tercatat dua kali menang
kasasi di Mahkamah Agung melawan pengusaha lokal. Selain
mengalahkan pemilik merek ZegoBoss, perusahaan asal Jerman itu juga
menang dalam upayanya membatalkan merek Hugo Hugo Sport milik
Teddy Tan. Perkara kasasi melawan Teddy Tan terdaftar di MA dengan
register 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Kasasi ini diajukan Hugo Boss Trade
Mark setelah kalah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara
Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Jkt.Pst. Perkara kasasi Nomor 92 ini
diputus oleh majelis hakim agung yang terdiri atas Hamdi, I Gusti Agung
Sumanatha, dan Mahdi Soroinda Nasution. Perkara diputus pada 4 April
2017 dengan panitera pengganti Ninil Eva Yustina.
Dalam perkara ini Hugo Boss minta agar pengadilan membatalkan
atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau perpanjangan
merek-merek dengan unsur kata Hugo milik Teddy Tan sebagai berikut:
a. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 dengan nomor perpanjangan
pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan pendaftaran 28
Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran
467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001.
b. Merek Hugo di kelas 25 dengan nomor pendaftaran IDM000156404
terdaftar tanggal 3 Maret 2008.
45
c. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 dengan nomor pendaftaran
IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012.
d. Merek Hugo Sport + Lukisan di kelas 25 dengan nomor pendaftaran
IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010.
e. Merek Hugo Select Line di kelas 35 dengan nomor pendaftaran
IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010.
f. Merek Hugo di kelas 35 dengan nomor pendaftaran IDM000250934
terdaftar tanggal 7 Juni 2010.
4. Analisis Putusan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 92K/Pdt.Sus-HKI/2017
a. Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Jkt.Pst adalah antara merek
penggugat dan tergugat masih adanya daya pembeda dimana untuk
merek penggugat menekankan elemen “BOSS” dan merek tergugat
menekankan elemen “HUGO”. Akan tetapi hakim menjatuhkan
putusan bahwa hakim tidak mengabulkan gugatan dari penggugat
dengan pertimbangan bahwa pada saaat penggugat mengajukan
gugatan, gugatan sudah daluwarsa dan ketentuan 5 tahun maksimal
pembatalan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
sehingga penggugat mengajukan upaya hukum dalam tingkat kasasi ke
Mahkamah Agung.
b. Putusan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim dalam tingkat kasasi memberikan putusan diantaranya:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variannya) milik
penggugat adalah merek terkenal;
3) Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan
pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek
Hugo Boss (beserta variannya)
46
4) Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek
“Hugo” yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar
itikad tidak baik.
Dalam putusannya hakim memberikan pertimbangan bahwa
merek Hugo merupakan merek terkenal yang sudah didaftarkan
terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga sudah menjadi keharusan Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual untuk melindungi merek terkenal milik
penggugat dan membatalkan merek lain yang secara sengaja menjual
barang dengan merek terkenal dengan tujuan mendompleng
keterkenalan merek tersebut.
Jika merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah
didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikad tidak baik, Tergugat pun
dalam hal ini jelas dikatakan sebagai pemilik/pendaftar yang beriktikad
tidak baik, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung Republik lndonesia Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April
1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum “penggunaan
nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri
dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beriktikad baik”.
Tindakan tergugat yang telah mendaftarkan dan/atau
memperpanjang merek-merek milik Tergugat dengan itikad tidak baik
dan tidak jujur, bahkan mendompleng dengan cara menggunakan atau
menonjolkan atau mempunyai persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya dengan kata esensial “Hugo” dari merek Hugo Boss
(beserta variasinya) milik penggugat, jelas merupakan suatu tindakan
persaingan curang (dishonest practises in industrial commercial
matters) atau konkurensi curang. Hal mana mutlak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana
telah dikutip di atas, dan juga bertentangan secara diametral dengan
asas hukum atau prinsip hukum yang menjadi jiwa (spirit) dari
47
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu untuk menjaga
persaingan usaha yang sehat, sebagaimana tercantum dalam
konsiderans menimbana.
Putusan dari Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini
menurut peneliti sudah tepat. Majelis hakim menilai bahwa memang
terdapat kesamaan, kemiripan, dan unsur-unsur yang menonjol antara
merek Hugo Boss dengan merek Hugo Sport. Oleh karena kedua
merek tersebut sama-sama memiliki kata Hugo yang notabene kata
tersebut berasal dari nama pendiri penggugat, Hugo Ferdinand Boss.
Dengan begitu, kuasa hukum Hugo Boss menganggap pendaftaran
merek Hugo Sport milik Teddy itu dilandasi dengan iktikad tidak baik
dan mencoba memboceng ketenaran dari merek milik penggugat yang
diklaminya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas akan
menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas
akan merugikan pihak penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai
upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek Hugo Sport
yang menyebabkan kerugian pada pihak Hugo Boss.
1) Pembuktian tentang Keterkenalan Merek Hugo Boss milik
penggugat
Sengketa merek Hugo Boss ini diputus oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2017. Indonesia
menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Merek ketika memutuskan putusan mahkamah agung tersebut dan
Indonesia terikat dengan keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 1979 Tentang pengesahan Paris Convention of
Industrial Property and Concention Establishing the World
Intellectual Property Organization. Perlindungan terhadap merek
terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mewajibkan
seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga
Negara lainnya untuk barang yang menyerupai (similar) atau sama
48
(identical). Disamping itu Konvensi ini juga memberikan
kebebasan kepada masing-masing anggota untuk menentukan
sendiri mengenai keterkenalan suatu merek dengan teteap
berpedoman kepada Pasal 6 bis Konvensi Paris ini. Pada tanggal
20 september sampai tanggal 29 september 1999, di Jenewa
ditandatangani sebuah Joint Recomendatin Concerning Provisions
on The Protection of Well Known Marks yang diadopsi oleh
Majelis Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri
(Assembly of The Paris Union for The Protection of Industrial
Property) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual
Dunia (Assembly of The World Intellectual Property
Organization/WIPO). Rekomendasi ini berlaku kepada masing-
masing anggota Konvensi Paris. Rekomendasi ini tidak memuat
ketentuan tentang definisi merek terkenal. Pasal 2 Ayat (1)
menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (competent authority)
sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek
tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan
keterkenalan suatu merek dapat menggunakan faktor-faktor yang
termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:
a) Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek
dalam sektor yang relevan dalam masyarakat;
b) Jangka waktu, luas, dan wilayah geografis dari penggunaan
merek;
c) Jangka waktu, luas, dan area geografis dari setiap promosi
merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada
pekan raya atau pameran-pameran dari barang dan/atau jasa
dimana merek tersebut dipergunakan;
d) Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran
merek sejauh mana merek tersebut mencerminkan pemakaian
atau pengakuan merek tersebut;
49
e) Dokumen mengenai penegakan hukum yang bai katas merek
terutama sejauh mana merek tersebut diakui sebagai merek
terkenal oleh instansi yang berwenang;
f) Nilai yang dihubungkan oleh merek
Adanya kebebasan hakim untuk menilai keterkenalan suatu
merek sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris dan rekomendasi
WIPO tersebut dapat berarti bahwa penentuan keterkenalan suatu
merek tergantung dari penilaian mejelis hakim yang memeriksa
sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek terhadap
merek sengketa tersebut serta didasarkan pada penafsiran merek
terhadap merek sengketa dihubungkan dengan teori ataupun
Undang-Undang yang ada. Penentuan merek terkenal di Indonesia
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam Pasal 21 Ayat
(1) huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa
penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selain apa yang sudah
ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, majelis hakim juga dapat mengkaji
pendapat para ahli hukum dalam menentukan keterkenalan suatu
merek. Misalnya pendapat Yahya Harahap yang menyatakan
bahwa keterkenalan suatu merek harus didukung oleh faktor-faktor
seperti adanya presentasi nilai pemasaran di seluruh dunia dan
kedudukannya stabil dalam waktu yang lama.
Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam
menentukan keterkenalan merek di atas, berikut terdapat beberapa
bukti-bukti keterkenalan merek Hugo Boss:
50
a) Merek Hugo Boss pada Tahun 1924 yang produknya dijual di
129 Negara di seluruh dunia. Boss memiliki 1.200 toko dan
6.800 pewaralaba
b) Dalam masa pimpinan Adolf Hitler, permintaan terhadap
seragam militer melunjak, bahkan Hugo Boss mempekerjakan
pegawai dari Prancis dan Polandia selama Perang Dunia II.
Kesuksesan ini mengangkat nama Hugo Boss hingga sebuah
universitas mencatat sejarah dari Hugo Boss.
c) Setelah era di Tahun 1980an, pelanggan mulai menuntut
pakaian formal dan jenis pakaian lainnya. Gaya mulai
mencerminkan perubahan sosial terhadap aktivitas dan nilai
keluarga yang berorientasi, membuat Hugo Boss berubah
seiring dengan itu. Tapi tidak sampai akhir 1990-an, Hugo
Boss mulai menjual jam tangan, dasi, kacamata hitam dan
aksesoris berlisensi lainnya, saat mereka mengubah perusahaan
mereka menjadi "berorientasi gaya hidup."
Dengan merujuk pada bukti-bukti yang telah peneliti
jabarkan di atas, peneliti sependapat dengan majelis hakim yang
menyatakan bahwa merek Hugo Boss merupakan suatu merek
terkenal. Jika ditinjau mengenai kriteria merek terkenal
sebagaimana pada Pasal 21 Ayat (1) huruf b penjelasan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi
Geografis yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum
masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang
bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek
terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh
51
pemilik dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa Negara,
maka berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di atas peneliti
menganggap bahwa merek Hugo Boss milik penggugat termasuk
dalam kriteria merek tereknal. Merek Hugo Boss telah didaftarkan
di beberapa Negara di dunia yang juga diikuti dengan publikasi
yang luas pada media massa di dunia.
2) Pembuktian mengenai adanya persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya antara merek Hugo Boss milik penggugat dengan
Hugo Sport milik tergugat
Dengan terbuktinya keterkenalan merek Hugo Boss milik
Penggugat menurut peneliti, selanjutnya peneliti akan meninjau
mengenai Pasal 21 Ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
yang menyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan
dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai
merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Mengenai
pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam
penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang
menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, cara
penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur
ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-
merek tersebut.
Selanjutnya, majelis hakim perlu membuktikan mengenai
ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya ataupun persamaan
pada keseluruhannya di antara sengketa merek Hugo Boss dengan
52
53
adanya resiko kebingungan dan/atau menyesatkan
konsumen/masyarakat. Merek Hugo Sport tertulis Hugo
sebagai tergugat ditulis secara lebih tebal penulisannya
dibandingkan Hugo Sport tertulis Hugo sebagai penggugat.
Font yang digunakan Hugo Sport mengikuti font dari merek
Hugo Boss.
b) Persamaan kata dan tanda gambar (word and picture marks);
Penggunaan kata Hugo dalam merek-merek Hugo yang
disengketakan jelas-jelas bukan berasal dari orisinalitas ide
atau intelektual Tergugat sendiri karena kata Hugo tersebut
tidak dikenal dan/atau tidak ada padanan katanya, dan/atau
tidak memiliki arti gramatikal di dalam tata bahasa Indonesia,
bahkan sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kata-
kata Hugo dan/atau Boss merupakan sebuah kata yang
berkaitan erat dengan nama pendiri, nama perusahaan
Penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya
bisnis/usaha Penggugat selama ini;
c) Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination);
Merek Hugo Boss milik penggugat bertulis Hugo Boss
dengan huruf Hugo Boss, sedangkan tergugat bertulis Hugo
Sport dengan huruf Hugo. Tampilan penulisan merek tergugat
menggunakan cara penulisan yang sama dengan penulisan
merek milik penggugat. Dari segi penempatan kedua merek
tersebut terdapat kesamaan, karena merek Hugo Sport tertulis
Hugo sebagai tergugat diletakkan sama halnya seperti Hugo
Boss tertulis Hugo sebagai penggugat.
d) Persamaan bunyi (similarity of sound);
Dari persamaan bunyi dapat dikatakan terdapat
persamaan pada kata Hugo karena baik dalam Bahasa
Indonesia maupun Bahasa Inggris memiliki penyebutan kata
Hugo yang sama.
54
e) Menggunakan kata “Hugo” dan “Boss” sebagai bagian dari
esensial merek, dengan memiliki urutan huruf yang sama
persis.
Berdasaarkan pengklasifikasian yang dilakukan oleh
pemeriksa merek, merek Hugo Sport merupakan kata
kombinasi karena terdiri dari kata Hugo dan Sport. Menurut
peneliti, kata kombinasi Hugo dan Sport mempunyai arti secara
sendiri-sendiri. Kata pokoknya adalah Hugo atau Boss
dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek
Hugo Boss. Jika menggunakan prinsip ini, maka dapat
disimpulkan bahwa merek Hugo Boss milik penggugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo
Sport milik tergugat.
Apabila mengacu pada doktrin identik (identical) atau
sangat mirip (nearly resembles) peneliti menilai bahwa antara
kedua merek terdapat kemiripan. Kemiripan dapat menimbulkan
penyesatan bagi masyarakat karena mengira bahwa barang yang
bersangkutan diproduksi oleh penggugat. Dari keseluruhan
penilaian-penilaian di atas, sengketa merek antara merek Hugo
Boss milik penggugat dengan merek Hugo Sport milik tergugat
terdapat persamaan pada pokoknya. Peneliti berpendapat bahwa
majelis hakim tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya
yang menyatakan bahwa bentuk, cara penempatan, kombinasi,
unsur elemen, bunyi, ucapan, dan penampilan sama antara merek
milik tergugat dan merek milik penggugat.
c. Analisis tentang Itikad Baik
Menurut peneliti, Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek
dan Indikasi Geografis memberikan definisinya di dalam Pasal 21.
Pemohon dengan itikad baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam
mendaftarkan mereknya memiliki untuk niat untuk meniru, menjiplak,
55
atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya
menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen.
Perlindungan atas suatu merek yang didaftar dengan itikad
tidak baik disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (3) Konvensi Paris yang
berbunyi sebagai berikut:
“no limit shall be fixed for requesting the cancellation or
the prohibition of the use of marks registered or uses in bad
faith”
Ketentuan ini mengandung maksud bahwa tidak ada jangka
waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta
pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad baik baik
dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang
menunjukkan itikad tidak baik.
Berbicara masalah merek erat kaitannya dengan persaingan
yang tidak jujur (unfair competition). Dalam Pasal 10 Ayat (3)
konvensi Paris memuat ketentuan bahwa Negara anggota konvensi
terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar
persaingan yang tidak jujur tidak terjadi, sedangkan dalam Ayat (2)
disebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan praktik
pelaku usaha dalam bidang industri dan perdagangan dianggap sebagai
perbuatan yang tidak jujur. Pasal ini menentukan tindakan-tindakan
apa saja yang dilarang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan curang
yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan cara papun berkenaan
denga nasal-usul barang atau usaha-usaha industri dan komersial dari
seorang pengusaha yang bersaingan.
Persaingan yang tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk
mendompleng atau membonceng ketenaran suatu merek terkenal.
Upaya pemboncengan termasuk dalam tindakan membajak, meniru,
dan menjiplak merek terkenal pihak lain dan kemudian
mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik
56
untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis.
Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain,
mengecoh dan menyesatkan konsumen/mengacaukan publik
berkenaan dengan sifat dan asal-usul barang. Berdasarkan uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa persaingan tidak jujur tersebut
dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan
itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. dengan kata lain,
perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang didasarkan atas
itikad tidak baik.
Alasan terjadinya suatu pembatalan merek oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain.
Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
terkenal pihak lain. Adanya persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng
atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa
mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa
perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Peneliti menilai,
penilaian ada atau tidaknya unsur itikad baik sangat perlu
memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
yang terdapat dalam merek tersebut. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa itikad tidak baik timbul dari adanya persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya.
Dengan merujuk mengenai definisi itikad baik yang telah
peneliti jabarkan di atas, berikut ini akan dianlisis apakah tergugat
dalam mendaftarkan merek Hugo Sport ke Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual memiliki itikad baik atau hanya ingin
membonceng ketenaran merek milik penggugat yang telah lama
beredar di dunia.
1) Pada awal berdirinya di Tahun 1923-1945, yaitu pada masa Perang
Dunia I, Jerman mengalami masa kegelapan di mana banyak
57
pengangguran dan inflasi besar-besaran dalam dunia
perekonomiannya. Boss, saat itu memulai usahanya untuk
membuat pakaian yang dapat melindungi pekerja pabrik dan
pakaian-pakaian kerja lainnya untuk laki-laki. Boss juga membuat
seragam dan jas hujan. Dari sini, Hugo Boss mengembangkan toko
kecilnya menjadi sebuah pabrik.
2) Pada Tahun 1967-1992, sembilan belas Tahun setelah kematian
Hugo, kedua cucu Hugo, yaitu Uwe dan Jochen Holy mengambil
alih perusahaan. Fokus perusahaan ini beralih ke arah yang lebih
menjanjikan yaitu pakaian lelaki dan pengembangan strategi
pemasaran yang lebih baik. Tahun-Tahun berikutnya diikuti
dengan meledaknya jumlah permintaan pakaian. Hugo Boss juga
memperbaiki mutu kain, persediaan warna dan model pakaian
sejak saat itu. Pada Tahun 1985, Hugo mulai memperluas area
penjualannya yang kemudian selalu diikuti dengan jumlah penjual
produk mereka.
3) Pada Tahun 2009, tergugat dengan merek Hugo Sport
mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang mirip dengan merek Hugo Boss milik penggugat.
Dengan melihat pada fakta-fakta di atas peneliti berpendapat
melihat bahwa tergugat baru membuat dan mendaftarkan Hugo Sport
dengan bentuk mirip dengan milik penggugat setelah jeda waktu 85
Tahun. Sejarah awal dari merek Hugo Boss milik penggugat juga telah
dibukukan dalam buku berjudul “Hugo Boss, 1924-1945: die
Geschichte einer Kleiderfabrik zwischen” karya Roman Koster.
Dengan adanya promosi secara besar-besaran di berbagai Negara di
dunia dapat disimpulkan seperti pada Analisa peneliti sebelumnya
bahwa Hugo Boss milik penggugat adalah termasuk dalam merek
terkenal. Dengan keterkenalan yang dimiliki oleh merek Hugo Boss
58
milik penggugat tersebut sangat dimungkinkan ada pesaing usahanya
yang ingin membonceng keteanrannya.
Apabila dilihat dari merek yang digunakan oleh tergugat,
yakni Hugo Sport, dimana tulisan Hugo disini adalah sama dengan
Hugo Boss yang menjadi merek milik penggugat juga. Tulisan Hugo
tersebut adalah unsur yang dominan dalam kedua merek tersebut
sehingga jika hal ini terus dibiarkan maka akan menyesatkan
masyarakat konsumen karena mereka akan berpikir bahwa kedua
merek tersebut adalah berasal dari produsen yang sama, karena dari
visualisasinya dan merek yang tertera di kemasannya adalah memiliki
persamaan pada pokoknya. Jika telah terjadi demikian, maka menurut
peneliti pihak tergugat telah terbukti melakukan pemboncengan merek
yang berakibat persaingan curang.
Sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem first to file yang
berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi, akan tetapi
berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran merek itu harus
dengan itikad baik. Jadi, pendaftar pertama yang dilindungi haknya
adalah pendaftar yang beritikad baik. Dalam kasus ini, bukan berarti
karena Hugo Sport adalah pendaftar pertama merek Hugo Sport di
Indonesia hanya dia yang dilindungi haknya. Dalam hal ini, perlu
dilindungi juga merek Hugo Boss yang merupakan merek yang sudah
terkenal. Merek Hugo Boss milik penggugat harus dilindungi dari
pemboncengan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak pesaingnya
yang hanya ingin mendompleng ketenaran merek Hugo Boss tersebut.
Hal ini sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris.
59
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas perlindungan
terhadap peniruan ketenaran merek asing terkenal yang mengakibatkan itikad
tidak baik seperti yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka
peneliti akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan terbuktinya keterkenalan merek Hugo Boss milik Penggugat
menurut peneliti, selanjutnya berdasarkan peninjauan mengenai Pasal 21
Ayat (1) huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa penolakan
permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan
dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat
mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Mengenai
pengertian persamaan pada pokoknya dapat kita lihat dalam penjelasan
Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis, yakni kemiripan yang disebabkan oleh
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek
yang lain, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-
unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek
tersebut.
2. Majelis hakim menilai bahwa memang terdapat kesamaan, kemiripan, dan
unsur-unsur yang menonjol antara merek Hugo Boss dengan merek Hugo
Sport. Oleh karena kedua merek tersebut sama-sama memiliki kata Hugo
yang notabene kata tersebut berasal dari nama pendiri penggugat, Hugo
Ferdinand Boss. Dengan begitu, kuasa hukum Hugo Boss menganggap
pendaftaran merek Hugo Sport milik Teddy itu dilandasi dengan iktikad
tidak baik dan mencoba memboceng ketenaran dari merek milik
60
penggugat yang diklaminya sebagai merek terkenal. Hal tersebut jelas
akan menguntungkan Tergugat secara tidak sewajarnya, akan tetapi jelas
akan merugikan pihak penggugat. Keadaan ini dapat dianggap sebagai
upaya Tergugat untuk membonceng pada ketenaran merek Hugo Sport
yang menyebabkan kerugian pada pihak Hugo Boss.
Apabila mengacu pada doktrin identik (identical) atau sangat mirip (nearly
resembles) peneliti menilai bahwa antara kedua merek terdapat kemiripan.
Kemiripan dapat menimbulkan penyesatan bagi masyarakat karena
mengira bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh penggugat.
Dari keseluruhan penilaian-penilaian di atas, sengketa merek antara merek
Hugo Boss milik penggugat dengan merek Hugo Sport milik tergugat
terdapat persamaan pada pokoknya. Peneliti berpendapat bahwa majelis
hakim tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang
menyatakan bahwa bentuk, cara penempatan, kombinasi, unsur elemen,
bunyi, ucapan, dan penampilan sama antara merek milik tergugat dan
merek milik penggugat.
B. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan tersebut dan pembahasan dalam tulisan ini,
peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam rangka meminimalisasi terjadinya sengketa merek, peneliti
menyarankan agar Direktorat Merek lebih berhati-hati dalam menerima
pendaftaran suatu merek dalam daftar umum merek. Selain itu, hakim
yang memeriksa sengketa merek juga perlu hati-hati dalam memberikan
pertimbangan hukumnya. Hakim harus mampu mengadopsi peraturan-
peraturan yang terkait hingga peraturan internasonal dimana Indonesia
terikat didalamnya. Hal ini juga untuk menghindari precedent buruk atas
perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
2. Pentingnya pengawasan terhadap merek oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
61
Republik Indonesia agar tidak terciptanya pelanggaran merek dan menteri
memiliki hak untuk menghapus merek terdaftar dengan alasan merek
tersebut merupakan indikasi geografis, atau bertentangan dengan
kesusilaan atau agama serta dengan perlindungan hukum terhadap produk
tradisional akan mendorong tumbuhnya perekonomian terutama di sektor
usaha mikro, kecil dan menengah.
62
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Al-Qur’anul Karim
Adisumitro, Harsono. Hak Milik Perindustrian. Jakarta: Akademika Pressindo.
1999
Agustine Kurniasihal, Dwi. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari
Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I. Jakarta:
Media HAKI. 2008
Bainbridge, David I. Intellectual Property 5th
. England: Pearson Eduaction
Limited. 2002
Budi, Henry Soelistyo dan Suyud Margono. Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI). Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia.
2001
Christine, Andrew & Stephen Gare. Blackstone’s Statues on Intellectual Property
5th
Edition. London: Blackstone’s Press. 2001
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual (Pertanyaan dan Jawabannya). Jakarta: Direktorat Jenderal
HKI Departemen Kehakiman dan HAM. 2000
________________________________________. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2017.
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah,
Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
Durianto, Darmadi, Sugiarto, dan Tony Sitinjak. Strategi Menaklukan Pasar
Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek. Jakarta: Gramedia Utama. 2001
63
Palupi, Dyah Hasto dan Hermawan Kertajaya. 36 Kasus Pemasaran Asli
Indonesia Seri 2. Jakarta: Elex Media Komputindo. 1999
Fitsgerald, Anne & Brian Fitsgerald. Intellectual Property in Pricinple.
Queensland: Thomson Law Book. 2004
Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung: PT. Alumni. 1984
_______________. Hukum Merek Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993
_______________. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. (Bandung: Eresco,
1995
_______________ dan R. Winata. Komentar atas Undang-Undang Merek Baru
dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Bandung: PT. Alumni. 1996
_______________. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia. Bandung: Citra
Aditya Bakti. 1997
_______________ dan Rizawanto Winata. Undang-Undang Merek Baru Tahun
2001. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Bandung: Citra Aditya
Bakti. 1996
Hariyani, Iswi. Prosedur Mengurus HKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka
Yustisia. 2010
Hart, Tina, dkk. Intellectual Property Law. London: Palgrav Macmillan. 2006
Hasibuan, H.D. Effendy. Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan
Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat. Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003
Lindsey, Tim, dkk. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar Cetakan VII.
Bandung: Alumni. 2013
Margono, Suyud & Lingginus Hadi. Pembaharuan Perlindungan Merek. Jakarta:
PT. Novirindo Pustaka Mandiri. 2002
64
Maulana, Insan Budi. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing di
Indonesia Dari Masa Ke Masa. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
_________________. Undang-Undang HAKI Indonesia. Bandung: Citra Aditya
Bakti. 2005
McCarthy, J. Thoms. McCharty on Trademarks and Unfair Competition. New
York: Clark Boardman Calachan. 1993
McGinness, Paul. Intellectual Property Commercialisation – a Business
Manager’s Companion. Chatswood: Lexis Nexis Butterworths. 2003
Pearson, Hillary E dan Clifford G Miller. Commercial Exploitation of Intellectual
Property. London: Blackstone’s Press Limited. 1990
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. 2011
Philips, Jeremy. Trademark Law a Practical Anatomy. New York: Oxford. 2003
Prakoso, Joko. Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
1987
Putra, Syopiansyah Jaya. Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Jakarta. 2009
Purba, Achmad Zen Umar. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT.
Alumni. 2005
Reynolds, Rocue dan Natalie Stoianoff. Intellectual Property Text and Cases
Second Edition. Leichhardt: The Federation Press. 2005
Riswandi, Budi Agus & M. Syamsuddin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya
Hukum. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004
Rizaldi, Julius. Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap
Persaingan Curang. Bandung: PT. Alumni. 2009
Saleh, Ismail. Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990
65
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2013
Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni
AHM-PTHpM. 1983
Sjahputra, Iman. Hukum Merek Baru Indonesia Seluk Beluk Tanya Jawab Merek
Teori Dan Praktik. Jakarta: Harvarindo. 1997
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3. Jakarta: UI Press.
1986
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1985
Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat. 1983
Soemitro, Roni Hanitjo. Metode penelitian hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia. 1998
Soerodibroto, Soenarto. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi
Mahkamah Agung. Jakarta: Rajawali Press. 2002
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politiea. 1981
Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penelitian Hukum. Depok: Badan
Penerbitan FHUI. 2005
Moleong, D.L. Metodologi Penelitian Kualitataif. Bandung: PT. Remajaa
Rosdkrya. 2008
Subekti. Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermusa. 1994
Syahraini, Riduan. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung:
Alumni. 2004
Usman, Rachmadi. Hukum Ha katas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: PT. Alumni. 2003
66
Young, David. Passing Of The Law and Practice Relating to The Immitation of
Goods Bussiness and Profession 3rd
. London: Longman. 1994
Jurnal Ilmiah
Agung Sujatmiko. “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”. Jurnal
Hukum Pro Justitia. Vol. 2008, 3
Shahrullah, Rina Shahriyani dan Eva Mariana. “Perlindungan Hak Merek Produk
Olahan Cina Terhadap Pengusaha Indonesia di Kota Batam”. Journal of
Law and Policy Transformation. Vol. 2016, 2, (2016): 31-48.
Kamus
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention
Fot The Protection of Industrial Property
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan
Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention For The
Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World
Intellectual Property Organiztion
Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, revised at
Brussels in 1990, at Washington in 1911, at Hague in 1925, at London in
1934, at Lisbon in 1958, and at Stockholm in 1967
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
_______________. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20
Tahun 2016 LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953
67
_______________. Undang-Undang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 LN No. 110
Tahun 2001, TLN No. 4131
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement
Putusan Pengadilan
Mahkamah Agung Putusan Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
P U T U S A NNomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat
kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG,
yang diwakili oleh Authorized Representative, Volker Herre,
berkedudukan di Dieselstrasse 12,72555 Metzingen, Jerman,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada “K&K
Advocates-lntellectual Property, berkantor di Gedung Plaza
Kuningan, Menara Utara, Lantai 5,Ruang 502, Jalan HR Rasuna
Said Kavling C.11-14 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Mei 2015, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi
pada Danny Kobrata, S.H., LL.M., dan kawan, Advokat dan
Advokat Magang pada “K&K Advocates-lntellectual Property,
beralamat di Gedung Plaza Kuningan, Menara Utara, Lantai
5,Ruang 502, Jalan HR Rasuna Said Kavling C.11-14 Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
L a w a n
TEDDY TAN, bertempat tinggal, Jalan Pluit Kencana Raya Nomor
95, Pluit, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin
Avisenna Nasution, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum “ HNH & partners” berkantor di Ruko Kesington Blok
C-07, Jalan Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
D a n
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq
DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM.24
Tangerang dan/atau di Gedung Ex Direktorat Jenderal Imigrasi,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Jalan HR Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, Setiabudi Jakarta
Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut
Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:
I. Obyek Gugatan Yang Terdaftar Atas Nama Tergugat (Merek-Merek “Hugo”
Yang Disengketakan) Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Maupun
Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Dan/Atau Merek Terkenal Milik
Penggugat, Oleh Karenanya Harus Dibatalkan:
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas merek dagang “Hugo
Boss” serta merek-merek yang mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau
“Boss” (beserta variasinya) yang merupakan merek terdaftar di Indonesia
serta telah menjadi merek terkenal di berbagai negara dan sudah sangat
dikenal luas di pasaran serta digunakan di berbagai Negara dalam produksi,
pemasaran dan/atau penjualan atas produk-produk berupa pakaian-pakaian
termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal, segala
macam pakaian untuk wanita, pria dan anak-anak, kaos kaki dan kaos
panjang, penutup kepala, pakaian dalam, pakaian malam, baju renang,
mantel mandi, ikat pinggang, scarves dan syal, assesoris, scarves penutup
kepala, scarves untuk di leher, scarves berbentuk segitiga untuk di bahu,
dasi, sarung tangan, produk tas, koper, dompet, kulit dan kulit imitasi, kulit-
kulit halus, payung-payung hujan, payung-payung matahari, ban dari kulit,
tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana, dompet untuk
kartu nama, dompet untuk passport, dompet untuk tempat kunci, tas-tas
kecantikan, tas-tas tangan, tas-tas berbentuk map, tas-tas untuk olah raga,
tas-tas untuk alat-alat main, barang-barang tenunan, tekstil, handuk, selimut,
kain seprei, sapu tangan dan se/endang, minyak wangi, minyak rambut,
bedak wangi, krem muka, krim kulit, shampoo, tapal gigi, sabun cuci, sabun
wangi dan obat keriting rambut, perlengkapan untuk mata dan bagian-
bagiannya, asbak, mainan-mainan, alat-alat senam dan olahraga khususnya
ski, peralatan golf dan raket tenis, bola-bola, perlengkapan senam dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
olahraga (dikecualikan pada pakaiannya), perhiasan-perhiasan dan dekorasi
untuk pohon natal di berbagai Negara;
2. Bahwa selaku pemilik yang sesungguhnya Penggugat pertama kali
menggunakan merek yang mengandung unsur kata “Hugo” yaitu merek
Hugo Boss di dunia perdagangan pada Tahun 1924 dan untuk pertama kali
mendaftarkan merek Hugo Boss di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei
1985 dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25.
Dengan demikian Penggugat adalah merupakan pemilik yang sesungguhnya
sekaligus pengguna pertama merek Hugo Boss di dunia;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak atas merek-merek
dagang tersebut di atas, juga telah mendaftarkan merek-merek dagangnya
tersebut di berbagai Negara di dunia, baik melalui kantor kekayaan
intelektual Negara yang bersangkutan maupun organisasi internasional yang
menangani kekayaan intelektual, antara lain sebagai berikut:
Negara Jerman:
3.1 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 9, 14, 18, 25, 28, dan
34 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 12 November
1986 dengan Nomor Pendaftaran 1103572;
3.2 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 9, 14, 18, 25, 28, dan
34 yang telah diajukan pendaftarannya pada tanggal 29 Mei 1987
dengan Nomor Pendaftaran 1108880;
Negara Taiwan:
3.3 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat dikelas 64 yang telah diajukan
pendaftarannya pada tanggal 1 September 1988 dengan Nomor
Pendaftaran 00412320;
3.4 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat dikelas 41 yang telah diajukan
pendaftarannya pada tanggal 16 September 1988 dengan Nomor
Pendaftaran 00414343;
Negara Hongkong:
3.5 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 26 April 1988 dengan nomor
pendaftaran 1991B0043;
3.6 Merek Hugo Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 8 Maret 1993 dengan Nomor
Pendaftaran 200002421;
Negara Singapura:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
3.7 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 24 Januari 1987 dengan Nomor
Pendaftaran T8700338I;
3.8 Merek Hugo Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 31 Mei 1993 dengan Nomor
Pendaftaran T9304076B;
3.9 Merek Hugo Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 35 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 14 November 1990 dengan
Nomor Pendaftaran T0019827A;
Negara Australia:
3.10 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 30 November 1994 dengan
Nomor Pendaftaran 647113;
3.11 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 42 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 18 Maret 1987 dengan Nomor
Pendaftaran A461878;
Republik Rakyat China:
3.12 Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 23 Maret 2010 dengan Nomor
Pendaftaran G550975;
3.13 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 3, 19, 14, 16, 18, 20,
24, 25, 27, 28, 34, 35, 42 yang telah diajukan pendaftarannya pada
tanggal 20 Juli 1993 dengan nomor pendaftaran 604811;
Negara Selandia Baru:
3.14 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 25 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 13 Oktober 1986 dengan Nomor
Pendaftaran 168323; dan
Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa:
3.15 Merek Hugo Boss atas nama Penggugat di kelas 3, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan 42 yang telah
diajukan pendaftarannya pada tanggal 26 Maret 2008 dengan Nomor
Pendaftaran 000049254 melalui Harmonisierungsamt Fur Den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (“HABM”) atau Office For
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
(“OHIM”), yang mana keduanya merupakan kantor merek dan desain
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
resmi untuk Negara-Negara Uni Eropa yang meliputi perlindungan di 27
(dua puluh tujuh) Negara, antara lain Jerman dan Portugal;
4. Bahwa terdaftarnya merek-merek atas nama Penggugat yang mengandung
unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” (beserta variasinya) di beberapa negara
di dunia menjadikan merek tersebut sebagai suatu merek terkenal yang
notabene telah terdaftar pula di negara-negara tersebut di dunia. Hal mana
tentunya telah diketahui secara luas oleh masyarakat di dunia karena
memiliki reputasi yang baikdan ditunjang dengan investasi Penggugat yang
besar-besaran yang telah menembus batas nasional dan regional. Oleh
karena itu merek-merek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkan
perlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai dengan
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek (“Undang Undang Merek”) yang diperkuat dengan
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal
20 Desember 2002 yang pada pokoknya memberikan kategori merek
terkenal sebagai berikut:
a. Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan
dalam bidang usaha yang bersangkutan;
b. Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia yang dilakukan
oleh pemilik merek tersebut; dan
c. Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara;
5. Bahwa lebih lanjut dalam doktrin hukum merek di Indonesia disebutkan
bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut
beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi
tinggi (high reputation) dan tidak mengenal batas dunia (borderless world),
sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl,
antara lain Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 dan Nomor 426
K/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995;
Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan
(deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek harus
dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful
infringement), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya
diri sendiri secara tidak jujur (in just enrichment);
6. Bahwa diakuinva merek Hugo Boss sebagai sebuah merek yang terkenal
juga sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Nomor 1222 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Mei 1997 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
335/PDT/G/1994/PN JKT.PST., yang mana pada pokoknya memberikan
pertimbangan hukum “menimbang, bahwa merek ‘Hugo Boss’ dengan
oenoniolan pada oerkataan ‘Boss' adalah merek yang sudah terkenal....” dan
“merek dan Hugo Boss yang telah terkenal dengan bagian essensialnya,
Boss ..., telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telah di daftar di
Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merek BOSS oleh
pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan
kepada para konsumen seolah-olah barang yang diproduksi oleh pihak lain
dengan memakai merek Boss tadi adalah juga hasil produksi Penggugat”;
7. Bahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek “Hugo Boss”
kepada Turut Tergugat untuk pertama kali di kelas 3, 18, 24 dan 25 pada
tanggal 24 Januari 1989 dengan Nomor Pendaftaran 245294 yang kemudian
masing-masing diperpanjang dengan nomor perpanjangan pendaftaran
427225, 427216, 427217 dan 427218. Ketiga sertifikat tersebut pun
kemudian kembali diperpanjang dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000202212,IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215
tertanggal perpanjangan pendaftaran 28 April 2009;
8. Bahwa untuk memperluas dan mengembangkan perlindungan hukum
terhadap merek-merek miliknya, Penggugat pun kemudian mendaftarkan
kepada Turut Tergugat merek-merek “Hugo Boss” serta yang mengandung
unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” (beserta variasinya) miliknya pada
beragam kelas lainnya sebagai berikut:
Di kelas 25:
8.1. Merek Hugo Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 13 Februari 2009 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000193185 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 445568 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan
tertanggal pendaftaran 16 Mei 2000;
8.2. Merek Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 13 Februari 2009 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000193186 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 445409 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan
tertanggal pendaftaran 11 Mei 2000;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
8.3. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 13 Februari 2009 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000193183 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 487580 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan
tertanggal pendaftaran 29 Agustus 2001;
8.4. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 16 April 2009 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000200745 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
493454 tertanggal penerimaan 4 September 1998 dan tertanggal
pendaftaran 16 November 2001;
8.5. Merek Hugo Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 14 September 2011 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000321781 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 563385 tertanggal penerimaan 11 Juni 2001 dan
tertanggal pendaftaran 18 Februari 2004;
Di kelas 34:
8.6. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000244049 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
483455 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 16 Juli 2001;
8.7. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000244050 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
483454 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 16 Juli 2001;
Di kelas 35:
8.8. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 16 Desember 2013 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000403729 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 539405 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 311477 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal
pendaftaran 14 September 1994;
Di kelas 18:
8.9. Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
IDM000244048 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
442165 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 8 Maret 2000;
8.10.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000244054 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran
442166 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 8 Maret 2000;
Di kelas 9:
8.11.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000244051 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
444716 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 20 April 2010;
8.12.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 13 Februari 2009 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000193184 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 455029 tertanggal penerimaan 19 Oktober 1998 dan
tertanggal pendaftaran 18 Oktober 2000;
8.13.Merek Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 17 Juni
2008 dan tertanggal pendaftaran 21 Januari 2010 dengan nomor
pendaftaran IDM000233768;
Di kelas 3:
8.14.Merek Hugo XX atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 5
Desember 2007 dan tertanggal pendaftaran 21 Juli 2009 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000211144;
8.15.Merek Hugo XY atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 14
November 2007 dan tertanggal pendaftaran 23 Juni 2009 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000207907;
8.16.Merek Hugocreate atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 3 Juni
2009 dan tertanggal pendaftaran 31 Desember 2010 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000286335;
8.17.Merek Hugo Hugo Boss energise atas nama Penggugat tertanggal
penerimaan 23 Februari 2007 dan tertanggal pendaftaran 10
September 2008 dengan Nomor Pendaftaran IDM000176657;
Di kelas 28:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
8.18.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan nomor perpanjangan pendaftaran
IDM000244052 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran
442168 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 8 Maret 2000;
8.19.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 20 April 2010 dengan Nomor Pendaftaran Perpanjangan
IDM000244053 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran
442167 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 8 Maret 2000;
Di kelas 16:
8.20.Merek Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal penerimaan 16
September 2010 dan tertanggal pendaftaran 18 November 2011
dengan Nomor Pendaftaran IDM000339006;
Di kelas 14:
8.21.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 16 April 2009 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000200743 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran
497059 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 23 Januari 2002;
8.22.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 16 April 2009 dengan Nomor Perpanjangan Pendaftaran
IDM000200744 yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran
497060 tertanggal penerimaan 27 Agustus 1998 dan tertanggal
pendaftaran 23 Januari 2002;
8.23.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat yang saat ini sedang
diajukan perpanjangannya di bawah agenda nomor R16154/2013
tertanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran IDM00041772 yang merupakan perpanjangan dari nomor
pendaftaran 330827 tertanggal penerimaan 7 Desember 1993 dan
tertanggal pendaftaran 5 April 1995; dan
Di kelas 42:
8.24.Merek Boss Hugo Boss atas nama Penggugat tertanggal perpanjangan
pendaftaran 16 Desember 2013 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000403715 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 539404 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Pendaftaran 309785 tertanggal penerimaan 6 Juli 1993 dan tertanggal
pendaftaran 15 Agustus 1994;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat dan nyata
adanya bahwa merek-merek dagang “Hugo Boss”, “Boss Hugo Boss”, “Hugo
Hugo Boss”, “Hugo Hugo Boss Energise”, “Hugo XX”, “Hugo XY”,
“Hugocreate” dan beserta variasi dari merek-merek milik Penggugat tersebut
(untuk selanjutnya disebut sebagai “merek Hugo Boss (beserta variasinya)
adalah merupakan merek terkenal yang pertama kali dimiliki oleh Penggugat
dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak tahun 1985 di berbagai
negara di dunia dan telah terdaftar di Turut Tergugatpertama kali sejak
Tahun 1993, yang mana pendaftaran merek oleh Penggugat tersebut jelas-
jelas dilakukan jauh sebelum Tergugat mendaftarkan merek-mereknya di
Indonesia dan oleh karena itu berdasarkan Undang Undang merek milik
Penggugat sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum;
10. Bahwa untuk lebih memperjelas dan memperkuat melekatnya kata dan/atau
merek “Hugo Boss” dengan kata esensial “Hugo” dan/atau “Boss” dengan
Penggugat perlu disampaikan di sini jika digunakannya kata “Hugo” dan/atau
“Boss” oleh Penggugat tidak dapat dilepaskan dari sejarah dalam Penggugat
karena kata tersebut merupakan kata vana berasal dari nama pendiri
Penggugat. vaitu Mr. Hugo Ferdinand Boss yang lahir di Metzingen, Jerman
Tahun 1885. Di samping itu, kata “Hugo Boss” sendiri merupakan bagian
dari nama grup Penggugat, yaitu Hugo Boss AG dan Hugo Boss Trade Mark
Management GmbH & Co. KG. Oleh karena itu, kata “Hugo” dan/atau “Boss”
dan/atau gabungan keduanya tidak dapat dilepaskan dari nama Penaauaat
sehingga kata-kata tersebut adalah identik dengan Penggugat, menjadi
unsur yang esensial dan menonjol dari merek- merek dagang milik
Penggugat yang dapat dipakai dengan lebih menonjol satu dari yang lainnya
atau dipakai secara berulang pada salah satu unsur katanya, seperti dalam
merek “Hugo Hugo Boss” ataupun “Hugo Boss Hugo”;
11. Bahwa esensi dari kata “Hugo” dan/atau “Boss” dalam merek-merek dagang
milik Penggugat juga dapat dilihat dari pemakaian unsur kata “Hugo”
dan/atau “Boss” dalam produk-produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh
Penggugat di berbagai negara di dunia, sebagaimana dapat dilihat dalam
etiket-etiket merek yang disematkan pada produk-produk Penggugat sebagai
berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
12. Bahwa merek-merek termasuk etiket-etiket merek tersebut di atas telah
disematkan pada produk-produk premium milik Penggugat yang dijual
secara khusus di berbagai counter, outlet, pusat perbelanjaan (department
store/mall) terkemuka, baik di luar negeri maupun di Indonesia;
13. Bahwa kemudian pada tahun 1994 Penggugat bersama dengan Kwang Sia
Pte. Ltd. (licensee-nya) secara khusus mendirikan butik bernama “Hugo
Boutique”, berlokasi di Singapura dan menjual produk-produk merek milik
Penggugat. Hal mana terbukti dari perjanjian tenan yang dibuat dan
ditandatangani oleh Wisma Development Pte. Ltd. dengan Kwang Sia Pte.
Ltd. tertanggal 19 Mei 1994;
14. Bahwa hal ini membuktikan bahwa kepemilikan yang sebenarnya dengan
konsistensi Penggugat untuk memasarkan produknya dengan merek yang
mengandung unsur kata “Hugo” dan/atau “Boss” dalam kurun waktu yang
sangat lama dengan kualitas yang baik di berbagai negara tersebut telah
membuat merek milik Penggugat menjadi sangat dikenal oleh masyarakat
konsumen produk Penggugat, termasuk konsumen Penggugat di Indonesia
dan di negara-negara lain. Dalam hal ini, produk-produk dengan merek milik
Penggugat merupakan merek yang telah dikenal sebagai merek yang
memiliki kualitas dan kualifikasi premium bagi kalangan masyarakat kelas
menengah. Khusus di Indonesia, masyarakat konsumen khususnya dari
kalangan konsumen produk-produk fashion golongan ekonomi menengah ke
atas, merek-merek milik Penggugat tersebut sudah sangat terkenal dan
menjadi jaminan sebagai suatu merek yang produk-produknya berdesain
bagus dan berkualitas tinggi;
II. Obyek Gugatan Yang Terdaftar Atas Nama Tergugat (Merek-Merek “Hugo”
Yang Disengketakan) Adalah Sertifikat Merek Yang Berasal Dari
Permohonan Pendaftaran Dan/Atau Perpanjangan Yang Diajukan Tergugat
Atas Dasar Itikad Tidak Baik, Oleh Karenanya Harus Dibatalkan.
15. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek-merek “Hugo” yang
disengketakan kepada Turut Tergugat dan bahkan dengan sengaja telah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
memperdagangkan, mendistribusikan, dan/atau memasarkan produk-
produknya dengan menggunakan merek-merek yang mengandung kata
“Hugo” yang memiliki persamaan pada pokoknva maupun pada
keseluruhannva dengan merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat sebagaimana dapat dilihat dalam gambar etiket merek sebagai
berikut:
16. Bahwa penggunaan kata “Hugo” oleh Tergugat dalam etiket merek tersebut
di atas jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran merek Hugo Boss
(beserta variasinya) khususnya memiliki persamaan pada kata “Hugo”
dengan kata “Hugo” pada merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat yang sudah lebih dulu dipakai, terdaftar dan terkenal sebagai
merek yang premium dan berkualitas tinggi. Lebih lanjut, penggunaan kata
Hugo dalam merek-merek Hugo yang disengketakan jelas-jelas bukan
berasal dari orisinalitas ide atau intelektual Tergugat sendiri karena kata
Hugo tersebut tidak dikenal dan/atau tidak ada padanan katanya, dan/atau
tidak memiliki arti gramatikal di dalam tata bahasa Indonesia, bahkan
sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kata-kata Hugo dan/atau
Boss merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan nama pendiri,
nama perusahaan Penggugat serta sejarah berdiri dan berkembangnya
bisnis/usaha Penggugat selama ini;
17. Bahwa lebih lanjut penghargaan dan penghormatan terhadap suatu merek
terkenal juga secara tegas dianut dalam konsepsi hukum merek di
Indonesia. Sudah sepantasnya Tergugat, sebagai Warga Negara Indonesia,
yang merupakan negara peserta Konvensi Paris (Paris Convention) yang
mana sudah sepantasnyalah sebagai warga Negara Indonesia tersebut
Tergugat menghormati keberadaan merek-merek terkenal bukannva meniru
atau mendompleng merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat
seperti yang dilakukannya saat ini;
Sehubungan dengan hal ini pendaftaran atas suatu merek harus didasarkan
kepada ide orisinalitasnya sendiri ataupun yang dapat menunjukkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
keberadaan dari merek itu sendiri, bukannya menjiplak suatu merek asing
yang sudah terdaftar dan/atau terkenal lebih dahulu. Hal mana juga sesuai
dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Nomor 220 PK/Pdt/1986
tanggal 16 Desember 1986 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum
“Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa
serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara
menghormati/ melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing.
Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-
nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh
mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak
merek asing";
18. Bahwa sudah selayaknya dan patut diduga Tergugat, selaku pengusaha
bisnis pakaian secara sadar telah mengetahui adanya Merek Hugo Boss
(beserta variasinya) milik Penggugat yang sudah dikenal luas. Ironisnya
Tergugat tidak hanya memproduksi dan memperjualbelikan atau
memasarkannya, akan tetapi Tergugat juga telah mengajukan pendaftaran
atas merek-merek “Hugo” yang disengketakan yang jelas-jelas memiliki
persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan esensi kata
“Hugo” yang terdapat dalam Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat;
19. Bahwa Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat telah jelas
terbukti dan tidak terbantahkan lagi sebagai merek terdaftar yang notabene
merek terkenal yang sudah jelas mendapatkan perlindungan hukum
berdasarkan Undang Undang Merek. Oleh karena itu seharusnya merek-
merek yang seperti itu tidak dapat didaftarkan karena telah diajukan oleh
pemohon yang tidak beritikad baik, dan apabila ada pihak lain yang terlanjut
mengajukan pendaftaran atas merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Hugo Boss (Beserta
Variasinya) tersebut maka permohoan atas merek-merek tersebut harus
ditolak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek
juncto Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Merek berikut
penjelasannya, sebagai berikut:
“Pasal 4 Undang Undang Merek:
Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang beriktikad tidak baik;
Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk
membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen ...” “Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek:
Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
c. ...”;
20. Bahwa itikad tidak baik Tergugat dalam hal ini dapat diketahui dari fakta
hukum bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan juga memperparjang merek-
merek “Hugo” yang disengketakan yang memiliki persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat. Itikad tidak baik Tergugat juga sudah barang tentu
mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangat
lama, yaitu sejak Tahun 1924;
21. Bahwa yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalah
merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkan
kesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsur-unsur yang menonjol
dengan merek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang
diperkuat dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang
Undang Merek, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut
dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam hal persamaan mengenai:
a. Bentuk (similarity of form);
b. Cara penempatan/komposisi (similarity of composition);
c. Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination);
d. Unsur elemen (similarity of elements);
e. Bunyi (sound similarity);
f. Ucapan (phonetic similarity) atau;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
22. Bahwa berdasarkan dalil pada poin II angka 21 di atas, sudah sangat jelas
bahwa merek-merek “Hugo” yang disengketakan jelas-jelas memiliki
persamaan pada pokoknya dengan Merek Hugo Boss (Beserta Variasinya).
Hal ini dapat dilihat didalam ilustrasi dibawah ini yang menggambarkan
persamaan antara beberapa Merek-Merek “Hugo” Yang Disengketakan
denganMerek Hugo Boss (beserta variasinya), sebagai berikut:
Merek Hugo Boss (beserta variasinya) merek-merek “Hugo” yang
disengketakan dengan merek Hugo Boss (beserta variasinya), sebagai
berikut:
Merek HUGO BOSS (BesertaVariasinya)
Merek-Merek “HUGO” YangDisengketakan
HUGO BOSS
BOSS HUGO BOSS
HUGOH U G O B O S S
HUGO
HUGOH U G O S P O R T
HUGO
Bahwa dari beberapa contoh di atas saja terlihat adanya persamaan dari
merek-merek tersebut, yaitu khususnya:
1. Jenis huruf (font);
2. Persamaan bentuk (similarity of appearance);
3. Persamaan kata dan tanda gambar (word and picture marks);
4. Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination);
5. Persamaan bunyi (similarity of sound); dan
6. Sama-sama menggunakan kata “Hugo” dan Boss” sebagai bagian
esensial dari merek, dengan dan memiliki urutan huruf yang sama persis.
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas-jelas secara gamblang
terlihat jika merek-merek “Hugo” Yang Disengketakan telah didaftarkan oleh
Tergugat atas dasar itikad tidak baik. Tergugat pun dalam hal ini jelas
dikatakan sebagai pemilik/pendaftar yang beriktikad tidak baik, hal mana
sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Nomor 2854
K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 yang pada pokoknya memberikan kaidah
hukum “penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha
dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beriktikad baik”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
23. Bahwa telah tegas pula diatur jika pada dasarnya pendaftaran atas merek-
merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang
telah terdaftar, terkenal dan/atau lebih dulu digunakan, adalah tidak dapat
dibenarkan. hal mana sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Tetap
Mahkamah Agung Rl, antara lain Nomor 01 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24
Februari 2003, Nomor 018 K/N/HaKI/2003 tertanggal 9 Juni 2003, Nomor
019 K/N/HaKI/2003 tertanggal 29 September 2003, Nomor 039
K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004, Nomor 044 K/N/HaKI/2003
tertanggal 24 Maret 2004, dan Nomor 036 K/N/HaKI/2004 tertanggal 17
Januari 2004;
24. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendaftarkan dan/atau
memperpanjang merek-merek milik Tergugat dengan itikad tidak baik dan
tidak jujur, bahkan mendompleng dengan cara menggunakan/menonjolkan
/mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan
kata esensial “Hugo” dari Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat, jelas merupakan suatu tindakan persaingan curang (dishonest
practises in industrial commercial matters) atau konkurensi curang. Hal mana
mutlak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek
sebagaimana telah dikutip di atas, dan juga bertentangan secara diametral
dengan asas hukum atau prinsip hukum yang menjadi jiwa (spirit) dari
Undang Undang Merek yaitu untuk menjaga persaingan usaha yang sehat,
sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbana. huruf a dan b
Undang Undang Merek yang berbunyi sebagai berikut:
a. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek
menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang
sehat;
b. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai
tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat”;
Juga penjelasan umum Undang Undang Merek, paragraf kedua, yang
berbunyi:
“Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim
persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang
sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih
memadai”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
25. Bahwa selain daripada itu, pendaftaran yang dilakukan dengan adanya
iktikad tidak baik (ic pendaftaran yang dilakukan dengan dengan meniru
merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain) sudah sepantasnya tidak
diperkenankan karena dapat mengakibatkan kekeliruan atau penyesatan
dalam masyarakat atas merek tersebut dan tentunya menimbulkan kerugian
bagi merek yang didompleng atau dijiplak, hal mana sesuai dengan
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl, antara lain sebagai berikut:
a. Nomor 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (yang dikuatkan
dengan putusan pada tingkat PK dengan Nomor 010 PK/N/K/HaKI/2003
tanggal 2 Maret 2004) yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum
“karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula
Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Undang Undang Merek, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1)
huruf a Undang Undang Merek, yang in casu akibat didaftarkan dan
dipergunakan merek Holan Bakeri dan Holland oleh Pemohon Kasasi II,
dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang
bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasasi I
semula Penggugat;
b. Nomor 032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004yang pada pokoknya
memberikan kaidah hukum “adanya pendaftaran merek Pioneer oleh
Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun
persamaan suara dengan merek Pioneer milik Penggugat, maka
Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa
Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur,
dengan niat untuk membonceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek
Pioneer milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat
kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan
curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (vide penjelasan resmi
Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001)” dan;
c. Nomor 039/K/N/HaKI/2003 tanggal 15 Januari 2004yang pada pokoknya
memberikan kaidah hukum “pendaftaran merek Canon mate dan gambar
meriam milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan
meniru untuk membonceng ketenaran merek milik Penggugat. Tindakan
mana tentu akan dapat menyesatkan masyarakat yang akan sukar
membedakan produk dari masing-masing Penggugat dan Tergugat.
Bahwa dasar hat tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
bahwa pendaftaran merek milik Tergugat I tersebut adalah didasarkan
pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2001”;
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas didaftarkan dan
digunakannya merek-merek “Hugo” yang disengketakan yang mengandung
kata Hugo oleh Tergugat yang merupakan kata essensial dan menonjol dari
merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Penggugat telah dilakukan
Tergugat secara tanpa izin dari Penggugat atau tanpa melalui cara-cara
yang dibenarkan menurut hukum. Bahkan tindakan Tergugat tersebut juga
telah merusak reputasi Indonesia dimata masyarakat Internasional
khususnya bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Perbuatan tersebut pun telah mencemarkan reputasi Indonesia sebagai
salah satu peserta Paris Convention For The Protection of Industrial Property
and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
(“Konvensi Paris”) dan sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi
hukum termasuk hukum atas kekayaan intelektual;
27. Bahwa oleh karena itu pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat yang telah
mendompleng atau meniru keterkenalan merek Hugo Boss (Beserta
Variasinya) milik Penggugat dengan mengidentikannya dengan unsur
esensial kata “Hugo” sebagaimana dimaksud dalam gugatan aquo haruslah
dinyatakan telah diajukan dengan dilandasi iktikad tidak baik karena
mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan
merek-merek terkenal dan/atau merek terdaftar milik Penggugat. Oleh
karenanya sudah sepatutnya menurut hukum merek-merek “Hugo” Yang
Disengketakan dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.
III. Turut Tergugat Berkewajiban Untuk Mencabut Dan Mencoret Merek-Merek
“Hugo” Yang Disengketakan Yang Terdaftar Atas Nama Tergugat Dari Daftar
Umum Merek Karena Merek-Merek Milik Tergugat Dimaksud Telah
Didaftarkan Dan/Atau Diperpanjang Tergugat Atas Dasar Itikad Tidak Baik.
28. Bahwa selain daripada itu, Turut Tergugat dalam hal ini sudah selayaknya
dapat memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pemohon
pendaftaran merek dari upaya-upaya persaingan curang yang dilandasai
oleh itikad tidak baik dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan
persaingan curang dengan cara mendaftarkan suatu merek yang
mengindikasikan bahwa pihak yang memiliki pendaftaran suatu merek
tersebut seolah-olah merupakan bagian dari merek “Hugo Boss”,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Merek dan Pasal 10 bis
ayat 1 dan ayat 3 butir 1 sampai dengan 3 Konvensi Paris 1883, yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris;
29. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat di dalam mendaftarkan
maupun memperpanjang merek-merek “Hugo” yang disengketakan telah
menyebabkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat merek yang
tidak seharusnya diterbitkan. Dan oleh karena itu sudah sepantasnya
menurut hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk segera
mencabut dan mencoret dari daftar umum merek pendaftaran atas merek-
merek “Hugo” yang disengketakan yang terdaftar pada Turut Tergugat atas
nama Tergugat;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya)milik Penggugat
adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang
hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss (beserta
variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang
disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik, sebagai
tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan
pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo” yang
disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo Boss
(beserta variasinya); milik Penggugat, sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan
pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau
perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan sebagaimana
tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan
pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan nomor
pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret
merek-merek “Hugo” yang disengketakan dari daftar umum merek
sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal perpanjangan
pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan perpanjangan dari Nomor
Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23 Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau,
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya sebagai berikut:
Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat Waktu)
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Rl Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut “Undang Undang Merek”)
menyebutkan:
Pasal 69:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Bahwa merek-merek terdaftar atas nama Tergugat yang disengketakan oleh
Penggugat adalah:
Hugo Hugo Sport, untuk pertama kali di kelas 25 terdaftar pada tanggal 23
Februari 2001 dengan Nomor Pendaftaran 467312, dan telah
diperpanjang dengan Nomor Pendaftaran IDM000191519, Kelas 25,
tanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
Hugo, Nomor Pendaftaran IDM000156404, Kelas 25, tanggal pendaftaran
3 Maret 2008;
Hugo Hugo Sport, Nomor Pendaftaran: IDM000349958, Kelas 25, tanggal
pendaftaran 19 Januari 2012;
Hugo Sprt + Lukisan, Nomor Pendaftaran IDM000248526, Kelas 25,
tanggal pendaftaran 24 Mei 2010;
Hugo Select Line, Nomor Pendaftaran IDM000250836, Kelas 35 tanggal
pendaftaran 4 Juni 2010;
Hugo, Nomor Pendaftaran IDM000250934, Kelas 35, tanggal pendaftaran
7 Juni 2010;
3. Bahwa merek-merek atas nama Tergugat tersebut diatas telah terdaftar lebih
dari lima (5) tahun terhitung dari tanggal pendaftaran merek , dari dan oleh
karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang
Merek, maka seharusnya gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu),
karena diajukan telah melampaui batas waktu yang telah dipersyaratkan oleh
Undang Undang Merek;
4. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan a
quo atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN
Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara
• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan
berjumlah Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat pada
tanggal 3 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2015 mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto
Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai/diikuti
dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Oktober 2016;
Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada
tanggal 4 November 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
pada tanggal 10 November 2016;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-
keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
I. Formalitas Pengajuan Upaya Hukum Kasasi
1. Bahwa ketentuan mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara merek
diatur secara tegas dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang Merek”) juncto
Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Merek. Pasal 83 ayat (1) Undang Undang
Merek menyatakan bahwa “permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal
putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para
pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan
tersebut”. Kemudian, setelah mengajukan permohonan kasasi, Pasal 83 ayat
(3) Undang Undang Merek menyatakan bahwa “Pemohon Kasasi harus
sudah menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh)
hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)”. Adapun mengenai ketentuan “hari” apa yang dimaksud,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Pasal 1 angka 15 Undang Undang Merek sudah mengatur secara tegas
bahwa “hari adalah hari kerja”;
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/2016
tersebut dan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas,
Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat pada tanggal 21 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Pembatalan Merek Nomor
28 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 30/Pdt.Sus-
Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., (untuk selanjutnya disebut sebagai
“permohonan kasasi”). Kemudian Pemohon Kasasi juga mengajukan memori
kasasi ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2016;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan kasasi dan memori
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih diajukan dalam tenggang
waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (3) Undang Undang
Merek dan oleh karena itu permohonan kasasi dan memori kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi secara hukum sudah seharusnya dinyatakan
diterima;
II. Alasan/Keberatan Diajukannya Upaya Hukum Kasasi
4. Bahwa terkait dengan alasan/keberatan diajukannya kasasi sudah diatur
dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang
Mahkamah Agung”). Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung mengatur
bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan atas dasar alasan-
alasan/keberatan-keberatan sebagai berikut:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung
tersebut di atas, pada dasarnya Pemohon Kasasi mengajukan kasasi
berdasarkan alasan/keberatan bahwa Judex Facti (dalam hal ini Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 huruf b dan c Undang
Undang Mahkamah Agung), sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Judex
Facti menjatuhkan amar putusan dengan didasari oleh pertimbangan hukum
yang tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd) yang sangat merugikan
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat);
Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih rinci mengenai
alasan/keberatan sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:
Keberatan pertama Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan
hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti
yang diajukan Pemohon Kasasi, terutama bukti P-62;
6. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan kesalahan dan kelalaian apa
saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Facti terkait dengan
mempertimbangkan seluruh uraian jawab jinawab, fakta, bukti hingga
memberikan pertimbangan hukum, Pemohon Kasasi tegaskan dalam
Memori Kasasi ini mengenai hal pokok apa yang disampaikan oleh Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat) di dalam berkas gugatannya guna memperjelas titik
permasalahan dalam perkara a quo;
7. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) adalah pemilik merek terkenal dan
terdaftar “Hugo Boss” yang digunakan pertama kali oleh Pemohon Kasasi
(d/h. Penggugat) pada Tahun 1924 dan dalam konteks internasional telah
terdaftar pertama kali di Negara Hongkong pada tanggal 23 Mei 1985
dengan Nomor Pendaftaran 1991B0042 untuk melindungi kelas 25, serta
merupakan merek terdaftar pertama di Indonesia yang terdaftar pada Turut
Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) sejak tanggal 24 Januari 1989,
masing-masing terdaftar di bawah pendaftaran Nomor IDM000202212,
IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 (d/h. 427225, 427216,
427217 dan 427218) untuk melindungi kelas 25;
Bahwa di samping merupakan pemilik merek terdaftar “Hugo Boss”
sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga merupakan pemilik dari
berbagai merek yang menggunakan variasi dari kata ‘Hugo’ dan/atau ‘Boss’
di dunia perdagangan yang terdaftar untuk melindungi beragam jenis barang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
dan/atau jasa yang tersebar di berbagai kelas, di antaranya kelas 25 dan 35,
yaitu merek Hugo Boss, Hugo Hugo Boss, Boss Hugo Boss, Hugo XX, Hugo
XY, Hugocreate, Hugo Hugo Boss energise yang terdaftar baik di Indonesia
maupun di berbagai negara di dunia (untuk selanjutnya merek-merek
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di atas secara bersama-sama disebut
sebagai “Merek Hugo Boss (beserta variasinya)”;
8. Bahwa Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) adalah pemilik dari merek-merek
tersebut di bawah ini, sebagai berikut:
a. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 dengan Nomor Perpanjangan
Pendaftaran IDM000191519 tertanggal pendaftaran 28 Januari 2009;
b. Merek Hugo di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran IDM000156404
terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan di kelas 25 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran
IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo di kelas 35 dengan Nomor Pendaftaran IDM000250934
terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
(Untuk selanjutnya merek-merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) di atas
secara bersama-sama disebut sebagai “merek-merek “Hugo” yang
disengketakan”);
9. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut di atas Pemohon Kasasi
melihat Majelis Hakim Judex Facti telah ceroboh dan tidak seksama dalam
melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan selama
persidangan. Sehingga sangat disayangkan Majelis Hakim Judex Facti telah
memberikan pertimbangan hukum yang keliru/tidak tepat dan sangat
merugikan Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat);
Pemohon Kasasi juga menilai bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah
menerapkan hukum pembuktian pada saat mempertimbangkan dan menilai
seluruh bukti, dimana Judex Facti wajib mempertimbangkan dan menilai
seluruh bukti. Terkait dengan hal ini, Majelis Hakim Judex Facti di dalam
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat halaman 75 paragraf 1
menyatakan akan mempertimbangkan sepanjang relevan dengan pokok
permasalahan. Akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Judex Facti
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
telah tidak seksama di dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di persidangan;
Lebih lanjut sikap Majelis Hakim Judex Facti yang hanya menilai dan
mempertimbangkan sebagian alat bukti Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat)
jelas merupakan kesalahan Majelis Hakim Judex Facti di dalam penerapan
hukum pembuktian, sebagaimana diatur pada yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung RI Nomor 2187 K/Sip/1983 yang mengatakan sebagai
berikut: putusan PT telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena
hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan
dalam persidangan. Memang benar, Penggugat tidak dapat membuktikan
tanah terperkara berasal dari pemberian AL kepada ayah mereka. Akan
tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah
dapat dibuktikan tanah terpekara harta peninggalan ayah Para Penggugat;
10. Bahwa berulang kali di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex
Facti sebenarnya telah memahami dan mengakui bahwa merek Hugo Boss
atas nama Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) telah terdaftar lebih dulu
daripada merek-merek “Hugo” Yang Disengketakan atas nama Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) terdaftar pada Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut
Tergugat). Berdasarkan hal tersebut, jelas secara logis dan terang
benderang dapat terlihat jika tidak ada merek Hugo Boss atas nama
Pemohon Kasasi, maka tidak akan ada merek-merek “Hugo” yang
disengketakan karena, langsung maupun tidak langsung, faktor terdaftar dan
terkenalnya merek Hugo Boss milik Pemohon Kasasi telah memberikan
inspirasi/ide kepada Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) untuk mengajukan
pendaftaran merek-merek “Hugo” yang disengketakan kepada Turut
Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) demi mendapatkan hasil akhir
produk yang dijual laku di pasaran;
11. Bahwa akan tetapi meskipun berangkat dari logika dan pengakuan bahwa
merek Hugo Boss milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) adalah secara
sah merupakan merek terdaftar (pertama) di Indonesia, Pemohon Kasasi
(d/h. Penggugat) sangat menyayangkan sikap Majelis Hakim Judex Facti
ternyata hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian dari alat bukti yang
disampaikan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di persidangan, dimana
Majelis Hakim Judex Facti telah secara nyata tidak menilai dan
mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) Nomor P-62
berupa surat Nomor HKI.4.HI.06.01.PO.D002012051676 Hal Pemberitahuan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Penilaian Keberatan tertanggal 2 Mei 2016. Bukti tersebut adalah surat resmi
yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) terkait
dengan pendaftaran merek yang menggunakan elemen kata ‘Hugo’ pula
seperti dalam perkara a quo yang pada akhirnya ditolak oleh Turut
Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) karena mempunyai persamaan pada
pokoknya dengan salah satu merek terdaftar Hugo Boss milik Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat), sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:
“… Terhadap permohonan pendaftaran merek Hugoplus … dengan ini kami
beritahukan bahwa keberatan tersebut diterima karena mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo/Hugo Boss yang sudah
terdaftar dengan Nomor IDM000321781 untuk barang sejenis berdasarkan
pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek”;
12. Bahwa sebenarnya hal yang disampaikan di dalam bukti P-62 tersebut
sudah sangatlah jelas dan sangat menegaskan bahwa jika ada merek-merek
lain yang menggunakan/mengandung elemen kata, dalam hal ini kata
‘Hugo’, yang melekat pada merek milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat)
maka merek tersebut harus ditolak karena mempunyai persamaan pada
pokoknya;
Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Judex Facti bisa melihat dan
mempertimbangkan bukti tersebut dengan lebih seksama guna dapat
menjatuhkan putusan yang tepat. Dalam hal ini Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat) melihat bahwa telah terjadi kesalahan Majelis Hakim Judex Facti
dalam berfikir karena sudah jelas dan tegas merek Hugo Boss milik
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) diakui sebagai merek yang terdaftar
pertama kali di Indonesia dan dengan diakuinya hal tersebut maka merek-
merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya
dengan merek milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) seperti halnya merek-
merek “Hugo” yang disengketakan seharusnya akan ditolak oleh Turut
Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat). Oleh karena merek-merek “Hugo”
yang disengketakan sudah terlanjut terdaftar maka disinilah sebenarnya
fungsi Majelis Hakim Judex Facti untuk melakukan koreksi terhadap
kesalahan tersebut, hal mana upaya koreksi tersebut muncul sebagai dasar
dari dibuatnya Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek;
13. Bahwa kemudian apabila Majelis Hakim Judex Facti benar-benar
mempertimbangkan dengan seksama bukti P-62 tersebut maka sudah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
barang tentu Majelis Hakim Judex Facti akan dapat melihat titik
permasalahan dalam perkara a quo dengan lebih objektif dan lebih
memahami syarat-syarat yang diatur dalam Undang Undang Merek,
terutama dalam hal mempertimbangkan unsur ‘persamaan pada pokoknya’.
Merek-merek yang didaftarkan belakangan dengan menggunakan kata yang
melekat pada merek terdaftar akan tetap termasuk ke dalam kategori
didaftarkan dengan itikad tidak baik karena memiliki persamamaan pada
pokoknya maupun keseluruhannya serta termasuk ke dalam tindakan
meniru/menjiplak/mendompleng merek terdaftar tersebut (dalam hal ini
meniru merek Hugo Boss (beserta variasinya));
14. Bahwa kemudian, Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) menilai bahwa Majelis
Hakim Judex Facti telah sangat keliru dan salah besar di dalam menilai bukti
dan membuat kerangka berfikir di dalam memberikan pertimbangan hukum
pada halaman 77 paragraf 1 dan 2 yang pada pokoknya telah menyatakan
merek milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) dan merek milik Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) masing-masing terdapat elemen kata Hugo namun
masih nampak adanya daya pembeda karena merek Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat) menekankan elemen Boss dan merek Termohon Kasasi (d/h.
Tergugat) menekankan elemen Hugo;
Keberatan kedua, Majelis Hakim Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini Majelis Hakim Judex
Facti telah lalai di dalam memahami syarat “itikad baik pemohon merek”
yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 juncto Pasal 6 Undang Undang
Merek;
15. Bahwa kemudian oleh karena melihat Majelis Hakim Judex Facti tidak
seksama dalam melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan
selama persidangan, maka Majelis Hakim Judex Facti telah memberikan
pertimbangan hukum yang sangat keliru/salah dalam mempertimbangkan
dan menilai perihal itikad dari Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) yang
menyatakan bahwa merek-merek milik Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) (ic.
merek-merek “Hugo” yang disengketakan) telah didaftarkan dengan itikad
baik, sebagaimana dapat dikutip dari pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/2016 halaman 77 paragraf 3
sebagai berikut:
“Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka
majelis berpendapat bahwa merek-merek milik Tergugat telah didaftarkan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga gugatan Penggugat terhadap
merek-merek milik Tergugat dianggap tidaklah beralasan dan haruslah
ditolak”;
16. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelas sangat merugikan
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) karena sudah sepatutnya merek Hugo
Boss milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) sebagai suatu merek terdaftar
dan/atau Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) sebagai pemilik merek terdaftar
yang sah dan sudah jelas terdaftar pertama kali akan dijamin oleh negara
akan memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari hak
eksklusif yang melekat pada merek tersebut, begitupun terhadap
keberadaan merek-merek Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) lainnya (ic.
merek Hugo Boss (beserta variasinya);
17. Bahwa Pasal 4 Undang Undang Merek mengatur bahwa “merek tidak dapat
didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang
beriktikad tidak baik”. Kemudian Penjelasan Pasal 4 Undang Undang Merek
mengatur bahwa “pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang
mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk
membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi
kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau
menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen”. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek
mengatur bahwa “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis";
Bahwa korelasi dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dengan
Pasal 4 Undang Undang Merek adalah ditolaknya permohonan yang didasari
oleh alasan mempunyai persamaan dengan merek pihak lain yang sudah
lebih dulu terdaftar adalah karena merek yang didaftarkan belakangan
tersebut didaftarkan karena, antara lain, ingin meniru/menjiplak merek
terdaftar pertama, bahkan diduga hendak mendompleng ketenaran apabila
merek terdaftar pertama tersebut sudah lebih dulu dikenal di masyarakat;
18. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Judex
Facti bisa memahami hal-hal yang diatur dalam Undang Undang Merek,
terutama terkait dengan perkara a quo adalah Pasal 4 Undang Undang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Merek dan Pasal 6 Undang Undang Merek karena Majelis Hakim Judex Facti
menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo
adalah “apakah benar merek milik Tergugat telah didaftarkan bertentangan
dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum?”;
19. Bahwa apabila Majelis Hakim Judex Facti menjadikan hal tersebut sebagai
pokok perkara, tentunya Majelis Hakim Judex Facti harus benar-benar
menilai dan mempertimbangkan merek mana yang terdaftar lebih dulu
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 dan 6 Undang Undang Merek, dan
terkait dengan hal ini Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) melihat jika Majelis
Hakim Judex Facti tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkannya,
padahal Majelis Hakim Judex Facti sendiri telah mengakui bahwa merek
Hugo Boss milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) merupakan merek
terdaftar pertama di Indonesia dan berbagai dunia (terdaftar lebih dulu
daripada merek-merek “Hugo” yang disengketakan), sebagaimana dapat
dikutip dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/2016
halaman 75 sebagai berikut:
“… Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-14 membuktikan
bahwa merek Hugo Boss telah didaftarkan di banyak Negara …;
Menimbang bahwa dari bukti P-15 sampai dengan bukti P-18 terbukti bahwa
merek Hugo Boss milik Penggugat telah didaftarkan di Indonesia sejak 24
Januari Tahun 1989 untuk melindungi kelas barang 25;
Menimbang dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut
membuktikan bahwa benar merek milik Penggugat telah terdaftar terlebih
dahulu pada Direktorat HKI yaitu tanggal 24 Januari 1989 dan merek milik
Tergugat yaitu merek Hugo baru pada tanggal 3 Maret 2008 didaftarkan
mereknya dan diikuti merek Hugo Hugo Sport, Hugo Sport + Lukisan, Hugo
Select Line …”;
20. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan di sini, dengan demikian merek
Hugo Boss milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) telah diakui sebagai
merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah pertama kali atas nama
Pemohon Kasasi sejak Tahun 1989. Berdasarkan hal ini jelas Pemohon
Kasasi memiliki hak eksklusif atas merek tersebut dan apabila ada merek-
merek lain yang ingin mendaftarkan merek dengan menggunakan
susunan/varian kata Hugo dan/atau Boss atau bahkan sudah terdaftar
Pemohon Kasasi memiliki hak untuk mempertahankan hak eksklusif yang
dimilikinya;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
21. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sudah jelas dan
terang benderang bahwa merek Hugo Boss milik Pemohon Kasasi(d/h.
Penggugat) terdaftar lebih dahulu daripada merek-merek “Hugo” yang
disengketakan atas nama Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) terdaftar pada
Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat). Secara logika, dan jika hati
nurani digunakan, jelas ide untuk membuat dan mendaftarkan merek-merek
“Hugo” yang disengketakan kepada Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut
Tergugat) tidak akan ada kalau merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) tidak ada/didaftar/dikenal lebih dahulu di
pasaran. Akan tetapi sikap Majelis Hakim Judex Facti yang telah mengakui
hal tersebut, namun lalai di dalam menilai iktikad tidak baik dari Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat), hal mana terlihat dari pertimbangan-pertimbangan
hukum Majelis Hakim Judex Facti pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 30/2016 halaman 76-77;
22. Bahwa apabila Majelis Hakim Judex Facti lebih melihat permasalahan ini
dengan lebih seksama, hal tersebut justru semakin menunjukkan itikad tidak
baik dari Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) karena tidak mungkin Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) dapat memiliki ide/inspirasi untuk mendaftarkan
merek-merek “Hugo” yang disengketakan kalau Termohon Kasasi (d/h.
Tergugat) tidak terinspirasi oleh keterkenalan dan kesuksesan merek Hugo
Boss yang dimiliki Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di pasaran, yang mana
keberadaan merek Hugo Boss Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) sudah
diketahui oleh Termohon Kasasi (d/h. Tergugat);
23. Bahwa terkait dengan pertimbangan mengenai itikad dari Termohon Kasasi
(d/h. Tergugat), kelalaian Majelis Hakim Judex Facti lainnya terkait dengan
kelalaian memahami syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-
undangan adalah lalai dalam memahami dan mempertimbangkan unsur
“itikad baik pemohon merek” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang
Undang Merek dan kelalaian dalam mempertimbangkan unsur-unsur
“memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya” yang diatur
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek;
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim pada halaman 77
paragraf 2 dan 3 putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan
pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang demikian pula merek Hugo Boss milik Penggugat dibandingkan
dengan merek Tergugat yang sudah terdaftar yaitu Hugo Hugo Sport, Hugo,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Hugo Sport + Lukisan, Hugo Select Line masing-masing terdapat elemen
kata Hugo;
Menimbang walaupun sama-sama terdapat kata Hugo namun elemen
berikutnya terdapat perbedaan yaitu untuk merek Penggugat diikuti Boss
sedangkan yang lain Hugo Sport, Hugo Select Line … menurut majelis
masih Nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat
dengan Tergugat dimana untuk merek Penggugat menekankan elemen Boss
dan merek Tergugat menekankan elemen Hugo sehingga tidak
menimbulkan kebingungan yang nyata atau menyesatkan masyarakat”;
24. Bahwa berangkat dari pertimbangan hukum tersebut di atas, pada pokoknya
Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa di antara merek-
merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) masih memiliki daya pembeda
dengan merek-merek Pemohon Kasasi;
Majelis Hakim Judex Facti juga lalai dalam mencermati detail persamaan
yang sengaja dibuat oleh Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) pada merek-
merek “Hugo” yang disengketakan yang sangat mirip atau menyerupai
merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat);
25. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat) melihat bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak konsisten di
dalam memahami suatu masalah dalam perkara a quo dan telah lalai
memahami dan menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang
Merek, padahal secara tegas telah diakui bahwa merek-merek Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat) dan merek-merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat)
masing-masing terdapat elemen kata Hugo. Dengan demikian secara tidak
langsung Majelis Hakim Judex Facti mengakui bahwa di antara merek-merek
tersebut telah terdapat persamaan dalam persamaan elemen kata Hugo;
Apabila kita merujuk kepada ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Undang Undang Merek dan berbagai yurisprudensi, diantaranya putusan
Mahkamah Agung Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998,
dapat diketahui yang termasuk ke dalam persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya tersebut dapat dilihat pada persamaan-persamaan dalam
hal persamaan mengenai:
a. Bentuk (similarity of form);
b. Cara penempatan/komposisi (similarity of composition);
c. Cara penulisan/kombinasi (similarity of combination);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
d. Unsur elemen(similarity of elements);
e. Bunyi (sound similarity);
f. Ucapan (phonetic similarity); atau
g. Penampilan (similarity in appearance).
26. Bahwa dengan demikian bahwa suatu merek yang mengandung persamaan
dalam elemen kata sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Judex Facti tidaklah dibenarkan menurut hukum karena termasuk ke dalam
salah satu unsur memiliki persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya. Akan tetapi sebaliknya, sangat disayangkan dalam perkara
a quo Majelis Hakim Judex Facti telah lalai memahami syarat persamaan
pada pokoknya maupun keseluruhan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a Undang Undang Merek karena menganggap persamaan elemen
kata tersebut menjadi berbeda karena pada merek-merek Termohon Kasasi
(d/h. Tergugat) menekankan elemen Hugo. Pertimbangan hukum tersebut
sangat ironis dan sangat menunjukkan kelalaian dan kesesatan berfikir
Majelis Hakim Judex Facti, yang mana hal tersebut seharusnya justru
semakin menegaskan bahwa merek-merek “Hugo” yang disengketakan milik
Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) memiliki persamaan pada pokoknya
maupun keseluruhannya dengan Merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) bukannya menjadi dianggap jadi memiliki
daya pembeda;
27. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada poin-poin di atas, Pasal 4
Undang Undang Merek memiliki korelasi yang kuat dengan ketentuan Pasal
6 Undang Undang Merek, terutama berkaitan erat dengan unsur ‘meniru’
atau ‘menjiplak’ yang menjadi salah satu bukti adanya itikad tidak baik
sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang Undang Merek. Berdasarkan hal
tersebut, semakin jelasnya korelasi tersebut apabila kita melihat ke dalam
definisi yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk
selanjutnya disebut sebagai “KBBI”). Menurut KBBI, kata ‘meniru’ memiliki
arti melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, sedangkan kata
‘menjiplak’ memiliki arti mencontoh atau meniru, mencontek, mencuri
karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri;
28. Bahwa selain unsur persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya,
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) juga melihat bahwa Majelis Hakim Judex
Facti tidak jeli didalam mempertimbangkan mengenai kriteria merek terkenal
sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Undang Merek, telah dijelaskan bahwa penentuan keterkenalan suatu
Merek, harus dilakukan dengan:
a. Mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek
tersebut di bidang usaha bersangkutan;
b. Memperhatikan pula reputasinya sebagai merek terkenal yang diperoleh
karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia
yang dilakukan pemiliknya;
c. Disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia;
Selain ditentukan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang
Merek, kriteria Merek terkenal juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa “pengertian
merek terkenal yaitu, apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-
batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar
keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek
yang bersangkutan di berbagai Negara”;
Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat jelas menunjukkan bahwa
merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat) merupakan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Merek maupun Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991. Bahkan Majelis Hakim Judex
Facti pun sebenarnya sudah melihat adanya bukti P-1 sampai P-14 namun
sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Merek Hugo Boss (beserta
variasinya) adalah merek terkenal yang sudah seharusnya memperoleh
perlindungan hukum;
29. Bahwa berkaitan dengan definisi tersebut di atas, Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat) melihat Majelis Hakim Judex Facti telah lalai dalam memahami
definisi tersebut dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo,
padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat menunjukkan
jelas bahwa merek-merek “Hugo” yang disengketakan milik Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) telah meniru/menjiplak merek Hugo Boss (beserta
variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat);
30. Bahwa untuk membuat keadaan semakin terang dan jelas, Pemohon Kasasi
(d/h. Penggugat) akan menunjukkan bagaimana merek-merek “Hugo” yang
disengketakan milik Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) tersebut jelas telah
meniru/menjiplak/memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Hugo
Boss (beserta variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
dapat dilihat dalam etiket merek yang melekat pada masing-masing merek
tersebut, sebagai berikut:
Merek HUGO BOSS (BesertaVariasinya)
Milik Pemohon Kasasi (d/h.Penggugat)
Merek-Merek “HUGO” YangDisengketakan
Milik Termohon Kasasi (d/h.Tergugat)
31. Bahwa sangat jelas terlihat bahwa Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) memiliki
niat dan telah meniru, menjiplak, mendompleng merek Hugo Boss (beserta
variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat). Bahkan dengan
miripnya penggunaan warna dan jenis huruf dalam merek-merek Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) semakin menunjukkan adanya resiko kebingungan
dan/atau menyesatkan konsumen/masyarakat;
32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti dengan
nyata bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam hal ini syarat-syarat
pendaftaran merek yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 4 dan 6 Undang
Undang Merek;
Dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung, perlu kiranya kami
sampaikan dan tegaskan kembali bahwa jika merek Hugo Boss milik
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) tidak ada (dan terdaftar) lebih dahulu
maka jelas tidak akan muncul atau timbul ide untuk mendaftarkan merek-
merek “Hugo” yang disengketakan;
Sebaliknya, oleh karena merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) sudah ada/didaftar/dikenal lebih dahulu di
pasaran maka munculah ide Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) yang
terinspirasi untuk mendaftarkan dan/atau menggunakan merek-merek
“Hugo” yang disengketakan di pasaran yang menggunakan bagian dari
elemen utama merek Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat). Adalah suatu
kebohongan nyata jika Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) mengklaim
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
mempunyai ide orisinil untuk menciptakan merek-merek “Hugo” yang
disengketakan;
Keberatan Ketiga, Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum
pembuktian karena telah tidak menilai keterangan yang disampaikan oleh
ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) dan secara tidak
berimbang hanya menilai keterangan yang disampaikan oleh ahli yang
diajukan Termohon Kasasi (d/h. Tergugat);
33. Bahwa berkaitan dengan kelalaian Majelis Hakim Judex Facti yang tidak
mempertimbangkan dan/atau menilai bukti P-62 yang diajukan Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat), Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) menilai Majelis
Hakim Judex Factie juga telah lalai karena tidak mempertimbangkan
keterangan ahli-ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M dan Era
Minaryanti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di
persidangan sehingga mengakibatkan pertimbangan putusan menjadi tidak
seksama (onvoldoende gemotiveerd). Kelalaian Majelis Hakim Judex Facti di
dalam mempertimbangkan keterangan ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H.,
LL.M adalah terkait keterangan yang mengatakan “Negara memberikan
sarana koreksi terhadap merek-merek yang sudah terlanjur terdaftar melalui
Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek”. Keterangan ahli tersebut
seharusnya dijadikan pemahaman dan pertimbangan bagi Judex Facti
karena ternyata keterangan tersebut sejalan dengan bukti P-62 tersebut di
atas;
Berdasarkan keterangan/pendapat tersebut seharusnya Majelis Hakim
Judex Facti dapat menilai atau setidaknya mempertimbangkan seluruh alat
bukti karena tidak selamanya merek terdaftar dapat langsung dikatakan telah
terdaftar dengan dasar itikad baik, mungkin saja pada saat Merek-merek
“Hugo” yang disengketakan dalam perkara a quo diterima pendaftarannya
oleh Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) mengalami kekhilafan;
34. Bahwa kemudian kelalaian Majelis Hakim Judex Facti dalam hal menilai
keterangan ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. terkait iktikad tidak
baik dari pemohon merek (ic. Termohon Kasasi (d/h. Tergugat)) juga dapat
dilihat dari pertimbangan hukum halaman 76 paragraf 2 yang menyatakan
bahwa “… pada saat Tergugat mendaftarkan merek mereknya dimulai
Tahun 2008, tentu petugas Direktorat Merek/pemeriksa telah meneliti secara
substantif terhadap merek Tergugat yang didaftarkan tersebut dan karena
merek-merek milik Tergugat telah telah dikeluarkan ijinnya dari Ditjen HKI,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
maka terhadap merek milik Tergugat tersebut telah dipenuhi persyaratannya
…”;
Bahwa pertimbangan hukum terkait pemeriksaan substantif di atas
memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah tidak berimbang di
dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara aquo
Majelis Hakim Judex Factie terlihat dengan jelas hanya mempertimbangkan
proses pendaftaran merek secara sempit dengan mendasarkan kepada
keterangan ahli Soemardi Partoredjo yang diajukan oleh Termohon Kasasi
(d/h. Tergugat) namun tidak mempertimbangkan keterangan dari ahli Dr. V.
Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M;
Bahwa memang benar apabila suatu merek telah melalui pemeriksaan
substantif merek tersebut dapat diterima dan menjadi terdaftar. Namun hal
tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kekhilafan dari pejabat yang
berwenang (Turut Termohon Kasasi (d/h. Turut Tergugat) di dalam
melakukan pemeriksaan merek. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka ahli
Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., telah memberikan keterangan
bahwa negara diberikan kewajiban untuk melakukan koreksi apabila
dikemudian hari merek terdaftar tersebut didaftarkan atas dasar itikad tidak
baik;
35. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) menilai bahwa Majelis
Hakim Judex Facti telah lalai di dalam mempertimbangkan keterangan yang
disampaikan oleh ahli Era Minaryanti yang pada pokoknya mengatakan
“kalau inspirasi itu dari desain ya, bukan dari merek”. Apabila Majelis Hakim
Judex Facti lebih jeli di dalam menilai keterangan ahli tersebut apa yang
menjadi sebab inspirasi itu tidak boleh dalam merek karena merek itu sudah
ada hak eksklusifnya yang melekat pada setiap pemilik merek. Suatu
tindakan yang alih-alih terinspirasi oleh suatu merek pada dasarnya adalah
tindakan meniru, hal mana itu tidak dibenarkan oleh Undang Undang Merek
karena sebagaimana definisi dalam KBBI kata ‘meniru’ memiliki arti
melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, sedangkan kata
‘menjiplak’ memiliki arti mencontoh atau meniru, mencontek, mencuri
karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri. Hal ini
seharusnya menambah pemahaman dan pertimbangan bagi Majelis Hakim
Judex Facti;
36. Bahwa Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) juga menilai jika Majelis Hakim
Judex Facti telah keliru di dalam menyimpulkan dan memberikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
pertimbangan hukum terkait dengan merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat)
yang dianggap tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau
menyesatkan masyarakat (vide Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor 30/2016 halaman 77 paragraf 2);
37. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat) melihat bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah
gegabah menyatakan tidak menimbulkan kebingungan. Pemohon Kasasi
(d/h. Penggugat) dalam hal ini mempertanyakan hal apa yang dijadikan
dasar bagi Majelis Hakim Judex Facti mengatakan hal tersebut padahal di
persidangan jelas-jelas sudah terungkap dengan jelas unsur itikad tidak baik
dan unsur meniru/menjiplak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (d/h.
Tergugat) pada saat melakukan pendaftaran dan/atau perpanjangan Merek-
Merek “Hugo” yang disengketakan;
38. Bahwa di samping itu, kekeliruan/kelalaian Majelis Hakim Judex Facti juga
sangat terlihat dari inkonsistensi Majelis Hakim Judex Facti di dalam
mempertimbangkan pokok permasalahan. Pada satu sisi Majelis Hakim
Judex Facti telah secara tegas menyatakan kalau Merek Hugo Boss (beserta
variasinya) milik Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) dan Merek-merek “Hugo”
yang disengketakan milik Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) sama-sama
mengandung elemen kata ‘Hugo’. Bahkan dengan penekanan lebih pada
paragraf berikutnya Majelis Hakim Judex Facti mengatakan merek Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) menekankan elemen kata ‘Hugo’;
Merujuk kepada merek Hugo Boss telah diakui terdaftar lebih dulu, maka
merek Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) yang dianggap lebih menekankan
elemen kata ‘Hugo’ semakin menunjukkan/memperlihatkan suatu kesan
bahwa seolah-olah produk-produk yang dihasilkan oleh Termohon Kasasi
(d/h. Tergugat) dengan menggunakan merek yang menekankan pada kata
Hugo akan dianggap sebagai bagian/asosiasi dari Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat), padahal tidak. Kemudian, secara langsung atau tidak, baik
cepat atau lambat keadaan tersebut pun jelas akan sangat berpotensi
membingungkan/menyesatkan masyarakat/ konsumen. Hal ini lah yang lalai
dipertimbangkan atau dinilai oleh Majelis Hakim Judex Facti sehingga sangat
merugikan Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat);
39. Bahwa di dalam membuktikan hal-hal apa yang menjadi pokok
permasalahan dalam perkara a quo sangat disayangkan Majelis Hakim
Judex Facti justru mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
bukti yang sangat relevan. Fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan
tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, dimana Majelis
Hakim Judex Facti hanya mempertimbangkan sebagian dari alat bukti tanpa
menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan lainnya. Padahal
seharusnya jika keseluruhan alat bukti Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat)
yang ditemukan dalam persidangan dinilai dan dipertimbangkan
sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Judex Facti, maka tentunya
pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Nomor 30/2016 halaman 77 yang berbunyi “… menurut majelis masih
Nampak adanya daya pembeda antara merek milik Penggugat dengan
Tergugat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang nyata atau
menyesatkan masyarakat” tidaklah akan ada, sehingga dengan demikian
sudah seharusnya merek-merek “Hugo” yang disengketakan milik Termohon
Kasasi (d/h. Tergugat) pun menjadi dibatalkan;
Keberatan Keempat, Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum
pembuktian. Dalam hal ini Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam
mempertimbangkan nilai suatu kesaksian yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”);
40. Bahwa terkait dengan pembuktian di persidangan, terutama mengenai
pemeriksaan keterangan saksi di persidangan, Pemohon Kasasi
berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam
menerapkan hukum pembuktian dan/atau telah melanggar hukum yang
berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu
KUHPerdata yang mengatur secara tegas mengenai hal bagaimana Hakim
mempertimbangkan nilai pemeriksaan saksi di persidangan tersebut;
Sebagaimana yang Pemohon Kasasi dapat kutip di sini, Pasal 1908
KUHPerdata mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan nilai sesuatu
kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan
kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-
kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang
menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para
saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu;
padacara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya,
pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau
kurang dapat dipercayanya para saksi itu”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
41. Merujuk kepada ketentuan Pasal 1908 KUHPerdata tersebut di atas, maka
sudah sepatutnya Judex Facti di dalam mempertimbangkan/menilai
keterangan dari saksi harus memperhatikan, antara lain, kedudukan para
saksi yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak yang bersengketa. Hal
mana pun tentunya berlaku terhadap pemeriksaan keterangan ahli. Majelis
Hakim Judex Facti dalam memeriksa ahli yang dihadirkan di persidangan
sudah barang tentu harus memperhatikan kedudukannya, dalam hal ini
kapasitas ahli tersebut dihadirkan di persidangan, dan yang perlu diingat
secara logika oleh karena yang dihadirkan adalah ahli yang memberikan
keterangan bedasarkan keahlian yang dimilikinya maka sudah barang tentu
keterangan dari ahli tersebut adalah keterangan yang seharusnya netral,
berimbang, dan tidak memihak salah satu pihak;
42. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi menilai bahwa
Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yang
dalam hal ini kesalahan tersebut terjadi pada saat Majelis Hakim Judex Facti
melakukan pemeriksaan/penilaian terhadap ahli Soemardi Partoredjo yang
dihadirkan di persidangan oleh Termohon Kasasi (d/h. Tergugat), yang mana
Majelis Hakim Judex Facti telah tidak seksama di dalam memperhatikan
kedudukan dan status ahli tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat) sudah menyatakan keberatannya atas ahli
Soemardi Partoredjo karena mengingat saudara ahli Soemardi Partoredjo
merupakan mantan pejabat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
yang juga merupakan pihak dalam perkara a quo sebagai Turut Termohon
Kasasi (d/h. Turut Tergugat). Bahkan ahli Soemardi Partoredjo pernah
tergabung/menjabat sebagai staff pemeriksa merek, yang mana jabatan
tersebut sangatlah bersinggungan erat dengan merek-merek yang akan
dimintakan pembatalannya oleh Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat),
sehingga potensi terdapat benturan kepentingan sangatlah besar;
43. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti jelas-jelas tidak jeli dan cermat di dalam
menilai keterangan yang disampaikan oleh ahli Soemardi Partoredjo karena
bagaimana mungkin ahli sebagai seorang staff pemeriksa merek yang
menurut ahli Soemardi Partoredjo pekerjaannya mengurusi berkas namun
pada keterangan-keterangan lainnya ahli juga mengatakan bahwa beliau
pernah menolak pendaftaran merek “aqua” pada saat permohonan merek
tersebut hanya mengandung kata yang diajukan dalam bentuk tulisan, serta
kemudian menerima permohonan tersebut saat sudah diberikan ciri khas.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Bukankah sebagaimana diketahui kewenangan untuk menerima atau
menolak suatu permohonan/pendaftaran merek adalah kewenangan dari
pemeriksa merek dan bukan kewenangan staff yang mengurusi berkas
permohonan/pendaftaran merek. Keterangan yang disampaikan tersebut
jelaslah menunjukkan jika ahli Soemardi Partoredjo memiliki benturan
kepentingan di dalam memberikan keterangan sebagai seorang ahli dalam
perkara a quo karena sangat mungkin terlibat pada saat proses pendaftaran
dan/atau pemeriksaan merek-merek “Hugo” yang disengketakan;
44. Bahwa lebih lanjut sangat disayangkan ironisnya Majelis Hakim Judex Facti
justru menjadikan keterangan dari ahli Soemardi Partoredjo sebagai dasar
Majelis Hakim Judex Facti memberikan pertimbangan hukum dan
menjatuhkan amar putusan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi (d/h.
Penggugat), padahal ahli Soemardi Partoredjo memberikan keterangan yang
bertolak belakang dengan ilmu dasar hukum merek yang dianut di negara
Indonesia. Majelis Hakim Judex Facti dalam hal ini hanya terpaku dan
terjebak dalam pola fikir yang berangkat dari keterangan ahli Soemardi
Partoredjo yang pada intinya mengatakan bahwa sepanjang merek sudah
terdaftar maka sudah didasari oleh itikad baik (catatan, ini merupakan logika
berfikir yang sangat absurd dan berbahaya bagi terciptanya suatu negara
dengan tatanan hukum yang baik). Majelis Hakim Judex Facti tidak
mempertimbangkan keterangan dari ahli Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H.,
LL.M yang mengatakan bahwa politik hukum dari dibentuknya Pasal 69 ayat
(2) Undang Undang Merek adalah sebagai sarana negara untuk melakukan
koreksi atas kesalahan pada waktu pendaftaran merek apabila kesalahan
tersebut diketahui pada saat setelah pendaftaran terjadi. Dengan demikian,
tidaklah mutlak semua merek apabila sudah terdaftar pasti sudah didasari
oleh itikad baik;
45. Bahwa terkait dengan hal ini Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) sangat
menyayangkan Majelis Hakim Judex Facti telah salah dalam
mempertimbangkan nilai suatu kesaksian karena telah tidak menilai
kedudukan ahli tersebut dengan benar, meskipun telah disampaikan oleh
Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) di persidangan, dan ironisnya justru
dijadikan pertimbangan satu-satunya oleh Majelis Hakim Judex Facti. Hal
mana tersebut sangat menunjukkan kesalahan Majelis Hakim Judex Facti
sehingga sudah sepatutnya Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat) melalui
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara memohon agar perkara a quo
dapat diluruskan;
46. Bahwa di samping uraian kesalahan dan/atau kelalaian Majelis Hakim Judex
Facti tersebut di atas, lebih lanjut dalam perkara a quo Pemohon Kasasi
(d/h. Penggugat) juga telah dapat/mampu mengajukan alat bukti yang cukup
pada tahap pemeriksaan awal, bahkan telah melampaui atau melebihi batas
minimal pembuktian. Dengan demikian Pemohon Kasasi (d/h. Penggugat)
terbukti telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa merek-merek
yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi (d/h. Tergugat) telah didasari itikad
tidak baik dari Termohon Kasasi (d/h. Tergugat). Oleh karena itu sudah
sepatutnya bila Majelis Hakim Agung menilai gugatan-gugatan Pemohon
Kasasi (d/h. Penggugat) dalam perkara di tahap awal sejatinya dapat
dikabulkan;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dan
kontra memori kasasi tanggal 10 November 2016 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolak gugatan
Penggugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta
Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata objek sengketa
yang terdaftar atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya
baik dari bunyi maupun tulisan dengan merek terdaftar dan/atau merek milik
Penggugat yang merupakan merek terkenal yaitu merek Hugo Boss
(berserta variasinya);
- Penggugat/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa merek “Hugo Boss”
dan juga merek variasi antara Hugo dan atau Boss dengan berbagai
variasinya adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di berbagai Negara
dan telah pula terdaftar terlebih dahulu di Indonesia pada tanggal 24 Januari
1989, sedangkan merek-merek Hugo milik Tergugat/Termohon Kasasi baru
terdaftar pada tanggal 3 Maret 2008;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
- Pendaftaran merek “Hugo” milik Tergugat telah beriktikat tidak baik/bad faith
dan dapat menyesatkan masyarakat/misleading and confusing karena
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan berbagai variasinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hugo Boss Trade Mark Management
Gmbh & Co. KG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN
Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya
perkara pada semua tingkat peradilan;
Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HUGO BOSS
TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 30/Pdt.Sus.Merek /2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal. 3 Oktober
2016;
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek-merek Hugo Boss (beserta variasinya) milik
Penggugat adalah merek terkenal;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik sah dan
pemegang hak atas merek-merek terdaftar dan/atau terkenal merek
Hugo Boss (beserta variasinya);
4. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo”
yang disengketakan telah dilakukan Tergugat atas dasar itikad tidak baik,
sebagai tersebut di bawah ini:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal
perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan
perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23
Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
5. Menyatakan pendaftaran dan/atau perpanjangan merek-merek “Hugo”
yang disengketakan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun
keseluruhannya dengan merek terdaftar dan/atau terkenal merek Hugo
Boss (beserta variasinya); milik Penggugat, sebagaimana tersebut di
bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal
perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan
perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23
Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
6. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran dan/atau
perpanjangan merek-merek “Hugo” yang disengketakan sebagaimana
tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal
perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan
perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23
Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
nomor pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk segera mencabut dan mencoret
merek-merek “Hugo” yang disengketakan dari daftar umum merek
sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Perpanjangan Pendaftaran IDM000191519 tertanggal
perpanjangan pendaftaran 28 Januari 2009 yang merupakan
perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 467312 terdaftar tanggal 23
Februari 2001;
b. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 25 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000156404 terdaftar tanggal 3 Maret 2008;
c. Merek Hugo Hugo Sport atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000345958 terdaftar tanggal 19 Januari 2012;
d. Merek Hugo Sport + Lukisan atas nama Tergugat di kelas 25 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000248526 terdaftar tanggal 24 Mei 2010;
e. Merek Hugo Select Line atas nama Tergugat di kelas 35 dengan
Nomor Pendaftaran IDM000250836 terdaftar tanggal 4 Juni 2010; dan
f. Merek Hugo atas nama Tergugat di kelas 35 dengan Nomor
Pendaftaran IDM000250934 terdaftar tanggal 7 Juni 2010;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,
M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina,
S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
ttd
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.
Biaya-biaya:1. Meterai : Rp 6.000,002. Redaksi : Rp 5.000,003. Administrasi Kasasi : Rp 4.989.000,00 +
Jumlah : Rp 5.000.000,00
Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERAPANITERA MUDA PERDATA KHUSUS
Rahmi Mulyati, S.H., M.H.NIP. 19591207 1985 12 2002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47