TKDN

Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih BaikIndustrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik

KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERIPENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

(P3DN) (P3DN) Direktur Industri Material Dasar LogamDirektur Industri Material Dasar Logam

Kementerian Perindustrian RIKementerian Perindustrian RI

Jakarta, 19 November 2010Jakarta, 19 November 2010

STRUKTUR KEBIJAKAN P3DNSTRUKTUR KEBIJAKAN P3DN

Inpres No. 2/2009ttg Penggunaan

Produk Dalam Negeri

Keppres 80/2003 &perubahanannya (Perpres 54/2010)

tt P d B/J P i t h

Permenperin RI P b h d

ttg Pengadaan B/J Pemerintah

Permenperin RINo. 49/M-IND/PER/5/2009

ttg Pedoman Penggunaan P D N diubahN0. 102/M-IND/PER/10/2009

Perubahan dan Penyempurnaan

Permenprin No. 11/M‐IND/PER/3/2006

Permenperin RI No. 50/M-IND/PER/5/2009 ttg Pembentukan POKJA dan

Sekretariat TIM-NAS P3DN

Peraturan Sekjen Depperinj ppNo. 372/SJ-IND/PER/6/2006, tgl 08 Juni 2006

tentang Petunjuk Teknis & Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian TKDN

INPRES NO. 2 TAHUN 2009INPRES NO. 2 TAHUN 2009

1. Pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk:

a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasukrancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyediabarang/jasa nasional;

b) M b ik f i h t k b d k i d l i db) Memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri danpenyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

2. Pengadaan barang/jasa Pemerintah agar berpedoman dan mengacu padaPedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yangPedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yangditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

3. Kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi PemerintahPusat/Daerah, BUMN dan BUMD dikoordinasikan oleh Menteri Perdagangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak‐pihak lain yang dipandang perlu.

5. Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada d l l d d k b k lPresiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap

6 (enam) bulan, atau sewaktu‐waktu jika diminta Presiden.KEMENTERIANKEMENTERIANPERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN

KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

• Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaanp j p ggbarang/jasa hasil produksi dalam negeri (Pasal 40 ayat 1)

• Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana ps 40 ayat 1dil k k d ti t h d b /j l idilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulaipersiapan s.d penyelesaian perjanjian/kontrak (Pasal 40 ayat2)

• Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikanpreferensi harga untuk barang produksi dalam negeri (Pasal43 ayat 1)43 ayat 1)

• Pengaturan Daftar Inventarisasi Barang/jasa Produksi DalamNegeri untuk digunakan sebagai rujukan dalam pengadaanbarang/jasa & penyebarluasannya Kemenperin (Pasal 44)

KEMENTERIANKEMENTERIANPERINDUSTRIANPERINDUSTRIAN

PERPRES NO. 54 TAHUN 2010PERPRES NO. 54 TAHUN 2010(P b h K N 80 T h 2003)(P b h K N 80 T h 2003)

• Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang

(Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003)(Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003)

g j g j p y g/ y gmenawarkan Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDNminimal 40%;

• TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yangd b k l h b d dditerbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian;

• Preferensi Harga untuk barang/jasa dalam negeri diberlakukan pada PengadaanBarang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku dalam pengadaanbarang/jasa bernilai di atas 5 000 000 000 (lima miliar rupiah);barang/jasa bernilai di atas 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

• Preferensi harga hanya diberikan kepada barang/jasa dalam negeri dengan TKDNlebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);

• Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setingi‐tinginya 15% (limaPreferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setingi tinginya 15% (limabelas persen), sedangkan preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yangdikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% di atas harga penawaran terendahdari Kontraktor asing)


PERMENPERIN NO. 49 TAHUN 2009 danPERMENPERIN NO. 49 TAHUN 2009 danNO 102 TAHUN 2009NO 102 TAHUN 2009NO. 102 TAHUN 2009NO. 102 TAHUN 2009

UntukUntuk mengimplementasikanmengimplementasikan isiisi KeppresKeppres NoNo.. 8080 TahunTahun 20032003 dandan InpresInpres

Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki

NoNo..22 tahuntahun 20092009 perubahannyaperubahannya MenteriMenteri PerindustrianPerindustrian menerbitkanmenerbitkanPeraturanPeraturan NoNo::102102/M/M‐‐IND/PER/IND/PER/99//20092009 yangyang isinyaisinya antaraantara lainlain::

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan(BMP) tertentu;

Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memilikinilai TKDN tertentu pada Tender;

Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggunaan Produk DalamNegeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan sampai dengan monitoring.


TIMNAS P3DN PEMERINTAH TIMNAS P3DN PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTAPROPINSI/KABUPATEN/KOTA

BERTUGAS : • Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman

penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing masing instansi;

PROPINSI/KABUPATEN/KOTAPROPINSI/KABUPATEN/KOTA

penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;• Melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada

proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;• Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaranp p g

besaran TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim PengadaanBarang/Jasa (Tim Lelang);

• Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalamnegeri yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing masing;negeri yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing;

PELAPORAN• Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6

(enam) bulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota masing-masingdengan tembusan kepada Menteri Perindustrian


PROPINSI/KABUPATEN/KOTAPROPINSI/KABUPATEN/KOTAYANG TELAH MEMBENTUK TIMYANG TELAH MEMBENTUK TIMYANG TELAH MEMBENTUK TIM YANG TELAH MEMBENTUK TIM

P3DNP3DN

• Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;• Pemerintah Kota Balikpapan• Pemerintah Kabupaten Bogor;• Pemerintah Kota Palembang.


CAKUPAN TKDNCAKUPAN TKDN

1 • BARANG

2 • JASA

3• GABUNGAN BARANG DAN

JASA


• Cakupan : Pengguna Barang/Jasa dan TKDN• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)• Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)• Preferensi Harga• Perhitungan Sendiri TKDN (Self Assesment)• Buku Daftar Inventarisasi• Buku Daftar Inventarisasi• Harga Evaluasi Akhir (HEA)• Pembentukan Tim P3DN• Sanksi

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI( T K D N )

TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)BARANGBARANG

Bahan Baku/Komp Proses Produksi Hasil Produksi

BARANGBARANG

Mesin Proses

Tenaga Kerja

p

Barang Jadi

D N L NDALAM NEGERI

PASARTenaga Kerja

OverheadL i l i

Barang JadiAsingLokal

LUAR NEGERI

PASAR

Lain-lain

Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LNTKDN = --------------------------------------- X 100 %

Biaya Brg Jadi

TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga

TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)JASAJASA

Perusahaan Jasa

JASAJASA

Perusahaan JasaManagement ProyekTenaga KerjaAlat Kerja/Fas KerjaKonstruksi/FabrikasiKonstruksi/FabrikasiJasa Lainnya

PROYEKBiaya Pemasaran

PROYEK SELESAI

Biaya AdmKeuntunganPajak

Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LNTKDN = --------------------------------------- X 100 %Biaya Total Jasa

TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga

TINGKAT TINGKAT KOMPONENKOMPONEN DALAMDALAM NEGERINEGERI ( T K D N )( T K D N )GABUNGANGABUNGAN BARANGBARANG DAN DAN JASAJASA

TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa

• Landasan Hukum dan Peraturan• Cakupan : Pengguna Barang/Jasa dan TKDN• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)• Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)• Preferensi Harga• Perhitungan Sendiri TKDN (Self Assesment)• Buku Daftar Inventarisasi

H E l i Akhi (HEA)• Harga Evaluasi Akhir (HEA)• Pembentukan Tim P3DN• Sanksi

BOBOT MANFAAT PERUSAHAANBOBOT MANFAAT PERUSAHAAN( B M P )

BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)

• Pemberdayaan Usaha Kecil1

• Pemeliharaan Kesehatan, Keselamatan Kerjadan Lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000)2 dan Lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000)

• Pemberdayaan Lingkungan (Community Development )3 Development )

• Fasilitas Pelayanan Purna Jual4


NILAI BMPNILAI BMP

Nilai Perberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi melalui

30% dari 15% = 4,5 %

Koperasi melalui kemitraan.

Nilai sertifikasi OHSAS Nilai sertifikasi OHSAS 18000/ISO 14000

Nil i P b d

20% dari 15% = 3,0 %

Nilai Pemberdayaan Lingkungan

Nil i P di

30% dari 15% = 4,5 %

20% d i 15% 3 0 %Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual

20% dari 15% = 3,0 %


• Landasan Hukum dan Peraturan• Cakupan : Pengguna Barang/Jasa dan TKDN• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)• Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)• Preferensi Harga• Perhitungan Sendiri TKDN (Self Assesment)• Buku Daftar Inventarisasi• Buku Daftar Inventarisasi• Harga Evaluasi Akhir (HEA)• Pembentukan Tim P3DN• Sanksi

PREFERENSI HARGA

BESAR PREFERENSI HARGABESAR PREFERENSI HARGA

Dana Dalam Negeri- Barang : Maks 30 % - Jasa : Maks 7,5 %

D L N iDana Luar Negeri- Barang : Maks 15 % - Jasa : Maks 7,5 %Jasa : Maks 7,5 %

Catatan : - Preferensi harga diberikan bila nilai TKDN ≥ 25%- Preferensi harga hanya untuk evaluasi harga ----------- HEA- Preferensi harga tidak mengubah harga penawaran- Preferensi harga tidak mengubah harga penawaran


PREFERENSI HARGAPREFERENSI HARGA

TKDN + BMP >= 40 %-- Wajib digunakan prod DN-- Wajib digunakan prod. DN-- Lelang hanya diikuti oleh persh DN (TKDN > 15%)

TKDN + BMP < 40 %-- Diberikan preferensi harga sesuai tingkat capaianp g g p

TKDN nya

Catatan : - BMP digunakan pada saat lelang hanya untukmenyeleksi peserta lelang

Nilai Maksimal BMP = 15 %- Nilai Maksimal BMP = 15 %- Nilai Minimal TKDN = 25 %

ContohContohTKDN + BMP ≥ 40%TKDN + BMP ≥ 40%

Barang PesertaLelang

TKDN (%)

BMP (%)

TKDN + BMP

TKDN BMP ≥ 40%TKDN BMP ≥ 40%

g ( ) (%)(%)

ProduksiDN

A 35 0 35

ProduksiDN

B 26 14 40

ProduksiDN

C 25 10 35DNProduksiDN

D 10 10 20

Impor E 0 0 0Barang impor tak p

Impor F 0 0 0

impor tak bisa ikut lelang


ContohContohTKDN + BMP < 40%TKDN + BMP < 40%

Barang PesertaLelang

TKDN (%)

BMP (%)

TKDN+ BMP

TKDN BMP 40%TKDN BMP 40%

g ( ) (%)(%)

ProduksiDN

A 35 0 35

ProduksiDN

B 30 5 35

ProduksiDN

C 25 10 35DNProduksiDN

D 10 10 20

Impor E 0 0 0Barang Impor p

Impor F 0 0 0

Barang Impor masih bisa ikut lelang


Harga Evaluasi Akhir (HEA)Harga Evaluasi Akhir (HEA)Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran

d h di k t k k l hitdan hanya digunakan untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir

PenyediaBrg/Jasa Harga Penawaran (Rp) TKDN (%) HEA (Rp) Peringkat

A 10.500.000.000 60 9.633.027.523 I

B 11 500 000 000 50 10 697 674 420 IIIB 11.500.000.000 50 10.697.674.420 III

C 10.250.000.000 25 9.879.518.072 II

C t t U t k P d b d l i d f i h 15%Catatan: Untuk Pengadaan barang dalam negeri dgn preferensi harga 15%.

1

HEA = -------------- X HP ; HP=harga penawaran; KP=koef.preferensi;

1 + KP Kp = TKDN X preferensi = 60%x15%=9%

Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih BaikIndustrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik

TERIMA KASIHTERIMA KASIHhttp //www kemenperin go id/http //www kemenperin go id/http://www.kemenperin.go.id/http://www.kemenperin.go.id/


Documents

TKDN