TOR Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 Issue 1 (Juli 2016)

7/25/2019 TOR Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 Issue 1 (Juli 2016)

1/3

Term of ReferenceJurnal Hukum LingkunganVol. III Issue 1, Juli 2016

Kembali Mengawal Pencemaran:

Menjaga Tanah, Air dan Udara Bumi Pertiwi

Latar Belakang

And do not think that the oceans and the seas will protect us.

The food that we eat, the water that we drink, yes, even the very air that we breathe can be contaminated by poisons

originating from thousands of miles away. And it could be that, even if we ourselves escaped lightly, the unborngenerations of our children would bear on their distorted bodies the marks of our failure to control the forces which have

been released on the world.

Soekarno: Pembukaan Konferensi Asia Afrika, 1955

Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2012 menyajikan gambaran yang

mengkhawatirkan mengenai kualitas air, udara dan laut Indonesia. Dalam hal pencemaran air, dari

411 titik pantau di 52 sungai strategis nasional, 75,2% titik pantau menunjukkan status tercemar

berat, 22,52% tercemar sedang dan 1,73% tercemar ringan. 1 Dalam hal pencemaran udara,

sekalipun polutan kriteria CO, NO2, TSP, SO2, HC, dan O3tidak tercemar secara signifikan, terlihat

40% sampel PM2,5 melebihi baku mutu, sementara 100% PM10 melampaui baku mutu ambien

udara.2Pencemaran laut pun tidak terkontrol dengan baik, dengan 36 kasus tumpahan minyak

sepanjang kurun 1997-2012 (15 tahun) dan sebagian besar parameter kecerahan, amonia, TSS, dan

DO di atas baku mutu. 3Lebih mengkhawatirkan, Indonesia tidak memiliki data nasional yang

komprehensif dan terintegrasi mengenai semua kualitas air, udara, dan tanah yang mencakup semua

kabupaten/kota. Hal ini misalnya tercermin dari ketimpangan data peredaran merkuri di Indonesia

pada 2012, di mana UNCOMTRADE merekam 368 ton merkuri diekspor ke Indonesia, sementara

data impor Kementerian Perindustrian hanya merekam kurang dari 1 ton.4Selain itu, SLHI 2013

dan 2014 masih belum terbit juga hingga kini.

Lahirnya hukum lingkungan di Indonesia berasal dari isu pencemaran. Sekalipun mencakup

substansi yang luas, perlindungan dan pengendalian terhadap pencemaran di Indonesia bertujuan

sama: mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi manusia. Dalam

perkembangannya, pendekatan kontrol pencemaran dilakukan berdasarkan media lingkungan, yaitu

pencemaran air, udara, dan laut. Pencemaran bahan beracun dan berbahaya yang kerap lintas media

kemudian berkembang menjadi satu cabang tersendiri dalam ilmu hukum lingkungan. Selain itu,

dimensi lain yang menarik ditelusuri adalah keadilan dalam distribusi beban lingkungan, di mana

golongan ekonomi lemah beresiko lebih tinggi menanggung beban pencemaran lingkungan.

Perkembangan terkini landasan hukum mengenai pencemaran ini dirangkum UU No. 32 Tahun

2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik dalam aspek hukum

administrasi, perdata maupun pidana.

Sebagai wadah akademik perdebatan hukum dan kebijakan lingkungan hidup, JHLI

mengundang akademisi dan praktisi hukum dan kebijakan lingkungan hidup untukmenyumbangkan gagasan mengenai isu pencemaran tanah, air maupun udara. Redaksi menerima

dua jenis tulisan: (1) hukum lingkungan murni (aspek pidana / perdata / administrasi / hukum

internasional terkait lingkungan) dan kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan; atau (2)

tinjauan hukum dari ilmu lingkungan yang bersifat teknis.

1Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia (Jakarta: KLH, 2012), hlm. 35-38.2Id., hlm. 23-29.3Id., hlm. 75-76.4Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Study on Regulations of Mercury Management in Indonesia,

(Jakarta: ICEL, 2012), hlm. 11.


2/3

Tema dan Topik

JHLI Vol III Issue 1 (Juli 2016) mengangkat tema:

Kembali Mengawal Pencemaran:

Menjaga Tanah, Air dan Udara Bumi Pertiwi

Tema tersebut difokuskan dalam beberapa topik yaitu sektor relevan dalam isu perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam hal pencemaran: (1) Pencemaran air (mencakup sungai,

danau, air tanah); (2) Pencemaran laut (mencakup pencemaran laut bersumber dari daratan/kapal

laut); (3) Pencemaran udara; (4) Pencemaran bahan beracun dan berbahaya; (5) Pengelolaan

sampah dan limbah; (6) Pencemaran pada makhluk hidup (termasuk pencemaran persisten melalui

rantai makanan pada ikan/binatang/tumbuhan).

Untuk setiap topik, diharapkan ulasan dapat menjawab satu atau lebihpertanyaan kunci berikut:

1.

Bagaimana permasalahan hukum / kebijakan dari topik yang bersangkutan dalam tataran

norma?2.

Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan norma hukum

/ kebijakan dari topik yang bersangkutan?

3. Bagaimana gagasan-gagasan dalam memperbaiki dan mengembangkan hukum dan

kebijakan terkait topik yang bersangkutan?

*) Topik tidak bersifat wajib/mutlak, melainkan hanya sebagai panduan untuk mempermudah penulis dalam

memilih isu terkait. Penulis dapat memilih topik apa saja yang masih relevan dan termasuk dalam ruang

lingkup tema besar di atas.

Prosedur Pengiriman**

Untuk Vol. III Issue 1 (Juli 2016), Penulis diharapkan mengirimkan abstrak sebelum 15 Februari2016 dengan menyertakan (1) nama lengkap; (2) institusi asal; (3) nomor telepon yang dapat

dihubungi. Redaksi akan menghubungi penulis yang naskahnya yang diterima. Naskah final

diterima redaksi paling lambat 30 April 2016.

Abstrak maupun naskah artikel dapat dikirimkan melalui E-mail maupun melalui pos. Pengiriman

melalui E-mail ditujukan ke [email protected] dengan di-cc ke [email protected].

Pengiriman melalui pos disertai dengan tulisan Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia di sudut kiri

atas amplop, ditujukan ke alamat berikut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120

DKI Jakarta

Pemilihan Tulisan

Pemilihan abstrak bersifat prosedural untuk menyaring artikel yang relevan dengan aspek hukum

dan kebijakan, dilakukan secara internal oleh para peneliti ICEL. Redaksi akan menghubungi

penulis yang abstraknya diterima selambat-lambatnya pada 29 Februari 2016.

Pemilihan tulisan akhir melalui Sidang Redaksi yang terdiri dari para peneliti ICEL dan Mitra

Bebestari. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium yang layak, sementara tulisan yang tidak

dimuat akan diberikan notifikasi pada tanggal 30 Mei 2016 dan merupakan hak Penulis

sepenuhnya. Sidang Redaksi dapat meminta Penulis untuk melakukan perbaikan substansi maupun

teknis terhadap tulisannya.

Persyaratan Formil

1.

Abstrak ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Panjang abstrak

tidak lebih dari 150 kata yang ditulis dalam satu alinea yang mengandung ringkasan dari

latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, maupun kesimpulan;
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


3/3

2.

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dengan

kalimat yang efektif;

3.

Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4 dengan margin kiri 4 cm;

kanan, atas, dan bawah 3 cm. Tulisan menggunakan huruf Times New Roman (TNR) 12 pt,

spasi satu setengah tanpa spasi antar paragraph, dengan panjang naskah 40005000 kata.;

4.

Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan di dalam naskah dengan keterangan daftartabel dan/atau gambar pada bagian akhir naskah setelah daftar pustaka;

5.

Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum

pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding, perlu disertai keterangan mengenai pertemuan

tersebut sebagai catatan kaki;

6. Judul artikel singkat dan jelas (maksimal 15 kata), diketik dengan huruf kapital. Nama

ilmiah dan istilah asing lainnya diketik dengan huruf miring;

7. Semua kutipan harus mencantumkan referensi, dengan catatan kaki atau catatan akhir

dengan format Chicago style sebagaimana dijelaskan dalam poin 7 dan 8, dan daftar pustaka

pada bagian akhir naskah.

8. Tabel dan/atau gambar juga harus mencantumkan sumber. Untuk memudahkan koreksi

naskah, diharapkan penulisan catatan kaki (footnote) mengikuti ketentuan:

a.

Phillipe Sands, Principles of Environmental Law, (Cambridge: Cambridge University

Press, 2007), hlm. 342344;

b. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan ke-8, Edisi ke-5,

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 201208;

c.

Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan dari De Structuur der

Rechtswetenschap,Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7;

d.

Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak, Sinar Harapan, 15 Januari

2014;

e. Prijono Tjiptoherijanto, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,

http://www.pk.ut.ac.id/jsi,diakses tanggal 2 Januari 2005.Sedangkan untuk penulisan Daftar Pustaka sebagai berikut:

a.

Sands, Phillipe. 2007. Principles of Environmental Law. Cambridge: Cambridge

University Press.

b.

Burchi, Tefano. 1989. Current Developments and Trends in Water Resources

Legislation and Administration. Paper presented at the 3 rd Conference of the

International Association for Water Law (AIDA). Alicante, Spain: AIDA,

December 11-14.

c. Dewiel, Boris. 2000. What Is the People? A Conceptual History of Civil Society,

dalamDemocracy, A History of Ideas. Vancouver: University of British Columbia Press.

d.

Rahayu, Muji Kartika. 2006. Sistem Peradilan Kita Harus Dibenahi: AnalisisPutusan MK tentang UU Komisi Yudisial, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 3,

September 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

e.

Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

f. Sinar Harapan. Peningkatan Kualitas Hakim Lingkungan Mendesak. 15 Januari

2014.

g.

Tjiptoherijanto, Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,

http://www.pk.ut.ac.id/jsi,diakses tanggal 2 Januari 2005.

9.

Identifas penulis meliputi:

a.

Nama lengkap penulis (dengan gelar akademis)

b.

Nama dan alamat lembaga penulis

c.

Keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai nomor telepon,

handphone dan fax, serta alamat e-mail;

d. Nomor rekening Bank yang masih aktif;
http://www.pk.ut.ac.id/jsihttp://www.pk.ut.ac.id/jsihttp://www.pk.ut.ac.id/jsihttp://www.pk.ut.ac.id/jsihttp://www.pk.ut.ac.id/jsihttp://www.pk.ut.ac.id/jsi

Documents

TOR Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 Issue 1 (Juli 2016)