tor_KSK_MINAPOLITAN WIL SEL upload.pdf

8/19/2019 tor_KSK_MINAPOLITAN WIL SEL upload.pdf

1/20

1

TERMS OF REFERENCE (TOR) DAN KETENTUAN TEKNIS PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS (KSK)

MINAPOLITAN JEROWARU KERUAK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

BAB 1

UMUM

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4739);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725) ;5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5068);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanan Hak danKewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat DalamPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, tentang PenggunaanKawasan Hutan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 16 Tahun 2010 Tentang APBD Kabupaten Lombok Timur


2/20

2

Pasal 3

LATAR BELAKANG

Suatu wilayah, direncanakan atau tidak direncanakan akan selalu mengalami

pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat danberbagai kegiatan yang ada. Perkembangan satu wilayah tidak akan sama dengan

yang lainnya. Suatu wilayah yang mempunyai potensi besar cenderung

berkembang dengan cepat, sementara wilayah dengan potensi yang kurang,

perkembangannya relatif lambat. Perkembangan dan pertumbuhan suartu wilayah

ditandai tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif,

tingginya mobilisasi penduduk, sehingga menyebabkan kebutuhan tanah untuk

pengembangan fisik semakin meningkat. Pada sisi lain, seiring dengan proses

perkembangan, ternyata ketersediaan lahan perkotaan sangat terbatas, sehingga

diperlukan upaya optimalisasi terhadap penggunaan tanah yang didukung dengan

perencanaan yang berkelanjutan dan kontinue serta mampu mengakomodasikan

segala kepentingan wilayah.

Fenomena diatas pada dasarnya merupakan kondisi yang tidak dapat

dihindari sehingga dalam hal ini diperlukan suatu piranti perencanaan tata ruang

yang dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian dan

pemanfaatan ruang suatu wilayah.

Wilayah Kecamatan sebagai bagian terintegral dari suatu wilayah Kabupaten

saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam pola

pemanfaatan tanah, hal ini disebabkan oleh akselerasi ekonomi yang cukup tinggi

yang berdampak pada tuntutan penyediaan lahan untuk menampung segala

aktifitas penduduk.

Dengan demikian wilayah Kecamatan juga memerlukan suatu dokumen

perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengendalikan pemanfaaatan

tanah dengan tujuan akhir terciptanya suatu keteraturan ruang wilayah.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur, wilayah

Kabupaten Lombok Timur telah dibagi menjadi 5 Kawasan Strategis Kabupaten,

yaitu :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a meliputi :

1. Kawasan Agropolitan Sembalun dikembangkan di seluruh desa yang

termasuk Kecamatan Sembalun namun hinterland dari kawasan ini juga

mencapai desa-desa di sekitar Kecamatan Sambelia dan Kecamatan

Suela

2. Kawasan sentra produksi Aikmel – Wanasaba merupakan kawasan yang

dikembangkan guna mendorong perkembangan sektor peternakan di


3/20

3

Kabupaten, dikembangkan di sekitar Kecamatan Aikmel dan Kecamatan

Wanasaba pada desa-desa yang memiliki ketersediaan lahan yang

sesuai untuk KSP yaitu Desa Aikmel, Lenek Daya, Aikmel Utara,

Kembang Kerang, Wanasaba dan Karangbaru.

3. Kawasan Perkotaan Selong yang meliputi wilayah Kecamatan Selong,

sebagian Kecamatan Sukamulia, sebagian Kecamatan Pringgasela,

sebagaian Kecamatan Masbagik dan Kecamatan Labuhan Haji.

Kawasan Perkotaan Selong dikembangkan sebagai pusat perdagangan

dan jasa, Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan, Pusat kegiatan agro

industri dan kegiatan lainnya.

4. Kawasan Minapolitan Keruak – Jerowaru meliputi seluruh desa pantai

yang terdapat di Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan serta fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf b

adalah, kawasan Kebun Raya di Kecamatan Suela dan Kawasan Belanting di

Kecamatan Sambelia serta kawasan hutan Sekaroh Kecamatan Jerowaru;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan serta fungsi dan daya dukung sosial

budaya. sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf c adalah

kawasan makam Selaparang di Kecamatan Suela dan rumah adat di

Kecamatan Sembalun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) , telah diamanatkan bahwa

setelah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) disusun di dalam Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) kabupaten, maka harus segera ditIndaklanjuti dengan

penyusunan rencana rinci pada masing-masing KSK dimaksud.

Terkait Dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui

Kantor BAPPEDA Kabupaten Lomok Timur pada tahun anggaran 2011 ini

mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

(KSK) Minapolitan Jerowaru keruak.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Minapolitan Jerowaru Keruak menjadi penting untuk dilakukan mengingat

beberapa hal :

1. Semakin tingginya berbagai aktifitas budidaya dan adanya aktifitas

pengembangan potensi pariwisata yang semakin berkembang disekitar


4/20

4

kawasan Jerowaru – Keruak. Antara aktifitas-aktifitas tersebut dari sektor-

sektor yang berbeda tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik-

konflik kepentingan yang berdampak saling mengganggu/menghambat,

sehingga perlu dilakukan Zoning Regulation sebagai salah satu instrumentpengendali perkembangan pemanfaatan ruang kawasan agar berbagai

akttifitas pemanfaatan ruang yang berdampingan dapat berlangsung dan

berkembang secara harmonis.

2. Ada kecenderungan perkembangan yang cukup pesat pada wilayah

hinterland kawasan pesisir Jerowaru - Keruak termasuk disekitar Sakra

Timur, Sakra Barat, Sakra hingga ke wilayah Kecamatan Terara.

Perkembangan pada wilayah ini diasumsikan akan semakin meningkat

terutama dengan akan direalisasikannya rencana Pembangunan

bendungan Pandan Duri.

3. Terkait dengan adanya rencana pembangunan Bendungan Pandan Duri,

maka perlu ada scenario pengembangan wilayah yang mampu

mengintegrasikan antara fungsi pertanian yang didukung oleh Pandan Duri

dengan wilayah pesisir Jerowaru-Keruak dan sekitarnya.

Adapun rentang waktu perencanaan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak ditetapkan selama 20

tahun dengan asumsi tingkat perkembangan wilayah Strategis dengan seluruh

wilayah hinterlandnya mengalami perkembangan yang positif dan cepat sehingga

perlu untuk dilakukan antisipasi perkembangannya dalam jangka waktu 20 tahun

perencanaan.

Pasal 4

MAKSUD, TUJUAN dan SASARAN

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Minapolitan Jerowaru Keruak ini dimaksudkan untuk

1. Mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi, potensi dan

masalah pada kawasan strategis Kabupaten Jerowaru Keruak dan wilayah

hinterlandnya termasuk seluruh wilayah yang mampu memberikan

pengaruh secara internal dan eksternal kawasan.

2. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai batas-batas fisik kawasan

perkotaan berdasarkan trend dan skenario perkembangan kota.

3. Memberikan pedoman dalam pengembangan Zoning Regulation sebagai

instrument pengaturan intensitas pemanfaatan ruang secara detail sesuai

dengan karakter dan trend perkembangan wilayah baik secara makro

maupun mikro.


5/20

5

Adapun Tujuannya adalah

1. Mewujudkan Rencana tata ruang yang berkualitas, aplikatif dan optimal

sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah .

2. Mewujudkan Rencana tata ruang yang sesuai dengan kebutuhanpembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan

3. Mewujudkan keteraturan ruang didalam kawasan strategis secara

fungsional

4. Mewujudkan keterkaitan antar ruang berdasarkan fungsi masing-masing

kawasan

5. Mewujudkan Rencana tata ruang yang mampu memformulasikan antara

kepentingan masyarakat dengan trend kewilayahan dan daya dukung

kawasan sehingga diperoleh produk tata ruang yang partisipatif dan

aplikatif.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak adalah :

1. Mengidentifikasikan tingkat perkembangan wilayah

2. Mengidentifikasikan batas-batas fisik Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Minapolitan Jerowaru-Keruak beserta seluruh wilayah hinterlandnya dengan

pendekatan fungsi, trend dan skenario pengembangan kawasan,

3. Mengidentifikasikan kondisi, potensi dan masalah kawasan strategis, serta

skenario penanganan sektor – sektor sesuai dengan kecenderungan

perkembangan yang ada,

4. Pengembangan struktur ruang yang sesuai dengan fungsi kawasan dan

terakomodasinya perkembangan yang ada,

5. Memberikan pedoman dalam pengaturan intensitas pemanfaatan ruang secara

detail sesuai dengan karakter dan trend perkembangan wilayah baik secara

makro maupun mikro.

6. Keserasian pengembangan kegiatan di kawasan Strategis,

7. Terpenuhinya dan tertatanya pelayanan kebutuhan dasar penduduk dengan

mengarahkan perkembangan infrastruktur wilayah,

8. Tersusunnya indikasi program pembangunan jangka pendek maupun jangka

menengah di wilayah perencanaan.


6/20

6

Pasal 5

RUANG LINGKUP

5.1. Lingkup Lokasi

Wilayah perencanaan dalam kaitannya dengan Penyusunan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak,

meliputi :

1. Kecamatan Jerowaru

2. Kecamatan Keruak

Daerah hinterland meliputi :

1. Kecamatan Sakra

2. Kecamatan Sakra Timur

3. Kecamatan Sakra Barat

4. Kecamatan Terara

5. Kecamatan Sikur

6. Kecamatan Montong Gading

Dan atau wilayah-wilayah lainnya yang diindikasikan mampu memberikan

pengaruh bagi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan

Jerowaru Keruak dan sekitarnya.

5.2. Lingkup Materi

Secara umum Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru-Keruak dilakukan berdasarkan dua

dimensi ruang, yaitu :

1. Dalam skala wilayah, unsur-unsur yang menjadi pokok bahasan bagi daerah

kerja yang berskala regional ialah kebijaksanaan pembangunan, kebijaksanaan

sektoral dan kebijakan lainnya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk

mewujudkan pola/struktur tata ruang yang kompleks dan terpadu secara

keseluruhan baik pada wilayah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) maupun

wilayah hinterland nya.

2. Ruang dalam kawasan strategis sendiri. Disini kajian yang dimaksud adalah

untuk memanfaatkan berbagai potensi dan menangani permasalahan internal

kawasan perencanaan yang tertuang kedalam rencana rinci dan zoning

kawasan.


7/20

7

Adapun materi dalam penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak adalah :

a. Tujuan pengembangan kawasan fungsional kawasan

Tujuan pengembangan kawasan strategis dirumuskan sesuai dengan

permasalahan dan arahan kebijaksanaan berdasarkan urgensi atau

keterdesakan penanganan kawasan.

b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan strategis

• Pendistribusian penduduk di kawasan perencanaan

• Struktur pelayanan kegiatan kawasan

• Sistem jaringan pergerakan

•

Sistem jaringan utilitasc. Pemanfaatan ruang

Materi yang diatur yaitu luas dan lahan peruntukkan sampai akhir tahun

perencanaan. Kedalaman materi yang diatur yaitu pemanfaatan ruang kawasan

strategis yang dirinci dalam blok-blok peruntukkan. Pengelompokkan materi

yang diatur yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

d. Pedoman pelaksanaan pembangunan perkotaan

• Kepadatan bangunan

• Ketinggian bangunan

• Garis sempadan bangunan

• Penanganan blok peruntukkan

• Penanganan prasarana dan sarana

e. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

Materi yang diatur yaitu ketentuan-ketentuan yang mencakup perijinan,

pengawasan dan penertiban kawasan strategis, yaitu meliputi; mekanisme

perijinan, mekanisme pemberian intensif dan disinsentif, mekanisme pemberian

kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme

evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. Kedalaman materi yang diatur

yaitu meliputi pengaturan tentang mekanisme advis planning, perijinan dan

pengawasan.

f. Legalisasi

Produk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan

Jerowaru Keruak yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD

dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).


8/20

8

6. TAHAPAN KEGIATAN

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

(KSK) Minapolitan Jerowaru-Keruak dilakukan melalui tahap-tahap sebagai

berikut:a. Tahap persiapan pekerjaan

b. Tahap kegiatan survei

c. Tahap pengumpulan data

d. Tahap penyusunan analisa

e. Tahap penyusunan rencana

Adapun tahap pekerjaan yang akan dilakukan secara keseluruhan akan

dirinci pada bagian berikut ini :

A. Tahap Persiapan Pekerjaan

Persiapan dasar yang dilakukan yaitu studi pendahuluan tentang penelaahan

materi yang tercantum didalam prosedur standar dalam Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak,

antara lain adalah :

1. Studi Literatur

♦ Melakukan studi literatur yang bersangkutan dengan masalah tata ruang

maupun yang berkaitan dengan strategi-strategi pengembangannya.

♦ Melakukan kajian kebijaksanaan baik dalam lingkup Kabupaten, lingkup

kawasan perencanaan maupun lingkup sekitar kawasan perencanaan.

2. Persiapan Dasar

♦ Menyiapkan keperluan administrasi penunjang kegiatan survei.

♦ Menyusun materi survei.

♦ Menyiapkan peta dasar sebagai pedoman untuk survei lapangan.

♦ Menyiapkan metode penelitian lapangan dan daftarpertanyaan/kuisioner.

♦ Melakukan identifikasi penggunaan lahan yang berkaitan dengan

penataan ruang.

♦ Identifikasi masalah-masalah yang terjadi.

♦ Identifikasi sarana dan prasarana/infrastruktur dan potensi-potensi yang

kiranya berpengaruh terhadap perkembangan wilayah perencanaan.

3. Persiapan Survei Primer

♦ Menyusun desain survei

♦ Menyusun persiapan dan data yang dibutuhkan untuk observasi

♦ Menyusun kuisioner dan chesk list data.


9/20

9

4. Persiapan Survei Sekunder

♦ Menyusun data yang dibutuhkan dari setiap instansi yang terkait dalam

penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Minapolitan Jerowaru Keruak.♦ Menyusun kuisioner untuk instansi yang berkaitan secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak.

B. Tahap Kegiatan Survei

Pada tahap kegiatan survei dilakukan untuk mengumpulkan data yang

diperlukan bagi penyusunan laporan. Survei yang dilakukan meliputi survei instansi

terkait maupun survei lapangan.

1. Survei Primer

Survei primer adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah

perencanaan yang sebenarnya secara langsung di lapangan. Hasil dari survei

ini berupa peta-peta maupun data-data yang mencakup:

⇒ Untuk lingkup wilayah perencanaan, maka survei yang dilakukan adalah

survei pola penggunaan lahan, kondisi hidrologi, topografi, geologi, sanitasi,kawasan rawan bencana alam dan kegiatan-kegiatan khusus yang biasa

dilakukan oleh masyarakat.

⇒ Survei obyek khusus, berupa pengisian daftar pertanyaan kepada

masyarakat dan pengguna jasa di wilayah perencanaan.

⇒ Survei fasilitas dan utilitas, untuk mengetahui jumlah dan kondisinya.

⇒ Survei jaringan jalan, untuk mengetahui fungsi, jenis dan kondisi jalan.

⇒ Pengamatan dan wawancara untuk melengkapi survei diatas untuk

memperoleh data atau informasi yang telah rinci.

2. Survei Sekunder

Merupakan pengumpulan data atau perekaman data instansi, baik itu berupa

uraian, data angka maupun peta yang berhubungan dengan wilayah

perencanaan dan terkait dengan data yang dibutuhkan bagi penyusunan

laporan.

C. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan proses seleksi data, tabulasi data,

pengelompokan/mensistematiskan data sesuai dengan kebutuhan. Dari proses ini

akan dihasilkan informasi yang lengkap tentang wilayah perencanaan dan dapat

digunakan sebagai dasar dalam penganalisaan lebih lanjut.


10/20

10

Dalam pengolahan ini, data kemudian akan dikelompokkan menurut jenis-

jenis dan sistematika data sesuai dengan laporan yang akan dibuat. Adapun

pengelompokan itu meliputi :

1. Skala Makro, meliputi :

a. Aspek Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Lombok

Timur

♦ Kebijaksanaan sektoral, yang membahas tentang kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Lombok Timur yang meliputi : kebijaksanaan daya

dukung pangan, pemerataan perkembangan antar wilayah,

pertumbuhan wilayah dan kebijaksanaan keseimbangan ekologi.♦ Kebijaksanaan spatial, yang berdasarkan kepada pendekatan tata

ruang.

b. Aspek Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lombok

Timur

♦ Kebijaksanaan fungsi dan peran wilayah.

♦ Kebijaksanaan struktur ruang, untuk mempertegas kedudukannya pada

skala yang lebih luas.

♦ Kebijaksanaan pola ruang, yang dibagi menjadi kawasan non budidaya

dan kawasan budidaya.

♦ Kebijaksanaan sistem transportasi yang ada di wilayah Kabupaten

Lombok Timur sebagai sarana yang menghubungkan satu daerah

dengan daerah lain.

♦ Kebijaksanaan pemanfaatan air baku sebagai kebutuhan vital bagi

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

♦ Tinjauan kedudukan dan peranan wilayah perencanaan dalam skala

wilayah Kabupaten Lombok Timur.

♦ Kebijaksanaan pengembangan wilayah strategis Kabupaten Lombok

Timur

2. Skala Mikro (Wilayah Perencanaan)

a. Aspek Fisik Dasar :

♦ Data dan peta topografi/kontur,

♦ Data dan peta hidrologi/sumber daya air,

♦ Data dan peta geologi/sumber daya mineral,

♦ Data dan peta jenis tanah,

♦ Data dan peta unsur-unsur klimatlogi,

♦ Data dan peta kawasan rawan bencana alam


11/20

11

b. Aspek Tata Guna Tanah

Meliputi kondisi dan sebaran pola penggunaan tanah, dilengkapi dengan

peta yang menampakkan tampak atas bangunan dalam bentuk blok dan

kapling, meliputi :

♦ Peruntukan fasilitas perumahan.

♦ Peruntukan fasilitas pemerintahan.

♦ Peruntukan fasilitas perdagangan dan jasa.

♦ Peruntukan fasilitas umum/pelayanan sosial.

♦ Kawasan jalur hijau dan ruang terbuka termasuk sawah dan tegal.

♦ Peruntukan khusus seperti pariwisata, industri, pergudangan,

pengembangan budidaya dan lain-lain.

c. Aspek Kependudukan

♦ Data jumlah dan perkembangan penduduk,

♦ Data struktur penduduk menurut mata pencaharian, agama, tingkat

pendidikan.

d. Aspek Fasilitas Pelayanan Umum, antara lain :

♦ Fasilitas, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olah raga dan

rekreasi.♦ Jumlah fasilitas.

♦ Sebaran fasilitas di wilayah perencanaan untuk kegiatan sosial-ekonomi.

e. Aspek Transportasi, antara lain :

♦ Sarana transportasi (jalan), meliputi : dimensi jalan, kelas jalan, fungsi

jalan, sirkulasi (pejalan kaki, kendaraan bermotor).

♦ Prasarana transportasi, meliputi : terminal, lahan parkir, halte dan

prasarana penunjang lainnya.

♦ Fungsi jalan, meliputi: arteri (primer, sekunder), kolektor (primer,

sekunder), lokal (primer, sekunder) dan jalan lingkungan.

f. Aspek Jaringan Utilitas, antara lain :

♦ Jaringan listrik, meliputi :

- Distribusi pelayanan/letak jaringan.

- Jenis tegangan/jaringan (tegangan tinggi, menengah dan tegangan

rendah).

♦ Jaringan air minum, meliputi :

- Distribusi pelayanan / letak jaringan.

- Asal/ sumber air bersih (misalnya: air sumur, PDAM, sungai dll).

- Jenis jaringan (primer, sekunder, tersier).


12/20

12

♦ Jaringan telepon, meliputi :

- Distribusi pelayanan/ letak jaringan.


♦ Jaringan drainase, meliputi :- Kontruksi jaringan (permanen dan semipermanen).

- Arah aliran drainase.


♦ Persampahan, meliputi :

- Sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah.

- Perkiraan produksi sampah.

- Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

g. Aspek Identitas Kawasan

♦ Pathways

♦ Landmark

♦ Nodes

♦ Edges

♦ Distrik

h. Aspek Pertamanan/Ruang Terbuka Hijau

Meliputi kondisi/karakteristik taman/ ruang terbuka hijau.antara lain :

♦ Jenis vegetasi kawasan.

♦ Fungsi vegetasi.

i. Aspek Intensitas Bangunan

♦ KDB

♦ KLB

♦ GSB

D. Kegiatan Analisa

Kegiatan analisa merupakan kegiatan penilaian kondisi kawasan

perencanaan yang ada saat ini dengan mengacu pada kajian teori atau standard-

standard yang digunakan. Dalam kegiatan analisa diketahui kondisi potensi dan

masalah yang ada di wilayah perencanaan sehingga dapat dibuat suatu

perencanaan untuk menata kawasan tersebut secara lebih baik. Berdasarkan data

yang diperoleh maka pokok kegiatan analisa yang dilakukan meliputi :

1. Analisa kebijaksanaan pengembangan wilayah

2. Analisa kondisi wilayah yang ada.

3. Analisa perkembangan wilayah pada masa mendatang.

4. Analisa prospek pengembangan wilayah perencanaan.


13/20

13

5. Analisa kemungkinan pengembangan pengelolaan pembangunan.

Hal pokok yang dianalisa secara makro meliputi :

1. Hubungan wilayah perencanaan dengan kawasan sekitarnya dan dengan

Rencana Tata Ruang yang ada.2. Analisa sistem tata ruang dalam skala kawasan dan lingkupnya.

3. Analisa tentang kependudukan dan fungsi peran dalam kawasan

perencanaan.

4. Analisa terhadap prospek pengembangan wilayah perencanaan secara

keseluruhan.

5. Penetapan fungsi dan peran kawasan perencanaan baik dalam konteks

kabupaten maupun lokal.

Hal pokok yang dianalisa secara mikro meliputi :

1. Analisa Eksternal

2. Analisa Kondisi Fisik Dasar

a. Analisa Topografi

b. Analisa Hidrologi

c. Analisa Geologi

d. Analisa Klimatologi

e. Analisa Kelayakan Lahan

3. Analisa Struktur ruang Kawasan, meliputi:

a. Pusat- pusat kegiatan

b. Analisa orientasi pelayanan fasilitas pendukung, meliputi:

1. Analisa Orientasi Pelayanan Perdagangan dan Jasa

2. Analisa Orientasi Pelayanan Kesehatan

3. Analisa Orientasi Pelayanan Pendidikan

4. Analisa Orientasi Pelayanan Mata Pencaharian

c. Sistem jaringan prasarana utama, meliputi:

1. sistem transportasi darat;dan

2. sistem transportasi laut.

d. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi

1. sistem jaringan energi;

2. sistem jaringan telekomunikasi;

3. sistem jaringan sumber daya air;4. sistem jaringan prasarana air bersih;

5. sistem jaringan prasarana drainase dan sanitasi; dan

6. sistem jaringan prasarana persampahan.


14/20

14

4. Analisa Pola Ruang, meliputi :

a. Kawasan Lindung

1. kawasan hutan lindung;

2. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;3. kawasan perlindungan setempat;

4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan

5. kawasan rawan bencana alam;

b. Kawasan Budidaya

1. Analisa peruntukan kawasan hutan produksi;

2. Analisa peruntukan kawasan pertanian yang meliputi pertanian tanaman

pangan, perkebunan, holtikultura dan peternakan;

3. Analisa peruntukkan kawasan perikanan

4. Analisa peruntukkan kawasan pertambangan

5. Analisa peruntukan kawasan industri;

6. Analisa peruntukkan kawasan pariwisata;

7. Analisa peruntukan kawasan permukiman; dan

8. Analisa peruntukan kawasan militer.

9. Analisa peruntukan kawasan lainnya.

5. Analisa Kependudukan

a. Analisa Perkembangan Penduduk

b. Analisa Kepadatan Penduduk

c. Analisa Struktur Penduduk yang meliputi struktur pekerjaan, tingkat

pendidikan, struktur umur yang berkaitan dengan usia produktif dan non

produktif

6. Analisa Fasilitas

a. Analisa Fasilitas Perumahan

b. Analisa Fasilitas Pendidikan

c. Analisa Fasilitas Kesehatan

d. Analisa Fasilitas Perdagangan dan Jasa

e. Analisa Fasilitas Perkantoran

f. Analisa Fasilitas Peribadatan

g. Analisa Fasilitas Olahraga dan Rekreasi

h. Analisa Fasilitas Umum

7. Analisa Utilitas

a. Analisa Utilitas Listrik


15/20

15

b. Analisa Utilitas Air Bersih

c. Analisa Utilitas Drainase

d. Analisa Utilitas Telepon

e. Analisa Utilitas Sampah8. Analisa Identitas Kawasan

9. Analisa Elemen-Elemen Pembentuk Estetika Kota

10. Analisa masalah keuangan dan kelembagaan untuk perumusan indikasi

program dan rencana tindak.

E. Kegiatan Penyusunan Laporan Rencana

Laporan ini merupakan laporan yang akan dibahas dalam forum seminar untuk

dijadikan laporan final. Sehingga pada dasarnya draft rencana disusun dan telah

mempunyai muatan materi yang sama dengan laporan final. Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak

pada dasarnya memuat pokok-pokok arahan sebagai berikut :

1. Rencana struktur ruang yang meliputi: kedudukan wilayah perencanaan,

penentuan dan penataan struktur pusat pelayanan dan pusat kegiatan

sehingga terbentuk efisiensi dan efektifitas jangkauan pelayanan yang

disesuaikan dengan fungsi kawasan.

2. Rencana sinkronisasi dan penataan penggunaan tanah agar tercipta

pengembangan yang serasi dan terkait di kawasan perencanaan.

3. Rencana Penetapan Zoning Kawasan; meliputi :

a. Zoning peruntukan kawasan hutan produksi;

b. Zoning peruntukan kawasan pertanian yang meliputi pertanian tanaman

pangan, perkebunan, holtikultura dan peternakan;

c. Zoning peruntukkan kawasan perikanan

d. Zoning peruntukkan kawasan pertambangan

e. Zoning peruntukan kawasan industri;

f. Zoning peruntukkan kawasan pariwisata;

g. Zoning peruntukan kawasan permukiman; dan

h. Zoning peruntukan kawasan militer.

i. Zoning peruntukan kawasan lainnya.4. Rencana distribusi dan kepadatan penduduk sehingga terjadi pemerataan

persebaran penduduk sampai pada rencana distribusi penduduk blok

kawasan.

5. Rencana jaringan transportasi yang terdiri dari pra rencana pola dan kontruksi

jaringan jalan yang mencakup geometrik kerekayasaan pra jaringan jalan


16/20

16

untuk setiap jaringan jalan yang digambarkan secara rinci setiap jenis jalan

dan kelas jalan.

6. Rencana pengembangan utilitas, mencakup pra rencana bentuk dan

konstruksi jaringan utilitas, mencakup arahan geometrik kerekayasaan jaringan

air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik dan jaringan telepon pada tiap blok

peruntukan.

7. Rencana arahan pemanfaatan ruang, yang tertuang di dalam rencana indikasi

program, yang mencakup arahan pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana yang digambarkan secara terinci pada setiap blok peruntukan.

8. Rencana penataan identitas kawasan yang meliputi penataan kawasan

terbuka hijau dan identitas kawasan yang meliputi, pathways, landmark,

nodes, edges, dan, distrik, pertamanan, penempatan tanda atau rambu lalu

lintas, dan lain sebagainya.

9. Rencana intensitas bangunan yang meliputi ketinggian bangunan, lantai

bangunan, koefisien dasar bangunan maupun garis sempadan bangunan.

10. ARahan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi :

a. ketentuan peraturan zonasi;b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif, dan/atau

d. Ketentuan sanksi.

Pasal 7

SISTEM DAN TEKNIK PENYAJIAN LAPORAN

1. Sistem Pelaporan

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pekerjaan, maka sistem pelaporan

terdiri atas:

a. Laporan Pendahuluan yang dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan

pekerjaan yang berisi rencana pengumpulan data serta mengemukakan

rencana kerja secara rinci, termasuk mengenai mobilisasi personil;

b. Laporan Kemajuan, berupa buku laporan hasil survey dan pengumpulan

data yang berisi uraian umum/teks yang dilengkapi tabel, grafik dan peta

yang dihimpun dari berbagai dinas/instansi maupun pihak swasta termasuk

dari hasil penelitian, pada bagian ini juga akan dimuat analisa kawasan dan

daerah yang mencakup:

1. Analisa Keadaan Dasar

2. Analisa Kecenderungan Perkembangan

3. Analisa Struktur Ruang

4. Analisa Pola Ruang


17/20

17

5. Analisa sistem dan Kebutuhan Ruang

6. Analisa Sistem Zonasi ruang

7. Analisa zoning Regulation

8. Analisa Kemampuan Keuangan Serta Pelaksanaan Pembangunan yangMencakup Aspek-Aspek Pengelolaan Kawasan dan Perundang-

undangan

c. Draft Laporan Akhir, berupa rancangan rencana yang berisikan perumusan

tujuan kebijaksanaan dasar perencanaan, rencana struktur ruang, rencana

pola ruang, rencana zonasi, indikasi program dan rumusan pengembangan

yang disertai peta-peta dan diagram

d. Laporan Akhir, berupa buku rencana yang merupakan buku utama yang

mencakup isi rencana yang disusun dari rancangan yang telah

disempurnakan dengan berpedoman dari hasil keputusan seminar beserta

album peta

2. Teknik Penyajian Laporan

Teknik penyajian laporan meliputi ketentuan sebagai berikut:

a. Pengetikan 1,5 spasi dengan kertas HVS putih polos

b. Kulit buku warna putih dengan tulisan warna hitam

c. Ukuran Kertas:

1. Pada laporan Pendahuluan, judul buku tertulis Laporan Pendahuluan,

berukuran A4 jumlah 5 eksemplar

2. Laporan Kemajuan, ukuran kertas A4, dengan jumlah buku sebanyak 10

eksemplar,Judul buku tertulis Fakta dan Analisa

3. Laporan Akhir, ukuran kertas A4, jumlah buku 15 eksemplar, judul buku

tertulis Rencana

4. Seluruh peta di dalam laporan dibuat dengan menggunakan kertas A3

dengan skala disesuaikan

5. Album Peta, dibuat dalam Format SHP dan diprint menggunakan kertas

ukuran A1 dengan skala peta 1:25.000 sebanyak 3 eksemplar, dengan

rincian :

- 2 Eksemplar yang dicetak berwarna

- 1 Eksemplar yang dicetak Hitam Putih

Adapun peta yang dimuat didalam Album Peta minimal terdiri dari :

a. Peta Administrasi

b. Peta Struktur Ruang

c. Peta Sistem Transportasi

d. Peta Pola Ruang

e. Peta Zonasi Ruang kawasan


18/20

18

f. Peta Penyebaran Fasilitas

g. Peta Penyebaran Utilitas

6. Seluruh laporan dan peta harus di back up dalam Compact Disc (CD)

sebanyak 5 keping.

3. Pembahasan Penilaian

a. Pembahasan buku Laporan Pendahuluan, dibahas oleh Tim Teknis

Kabupaten dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

b. Pembahasan buku laporan Fakta dan Analisa, dibahas oleh Tim Teknis

Kabupaten bersama dinas/instansi terkait dan tokoh-tokoh perwakilan

masyarakat dan kelompok perduli dari lokasi KSK Jerowaru-Keruak dan

hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam berita acara

c. Pembahasan buku Laporan Akhir, dibahas oleh Tim Teknis Kabupaten

bersama dinas/instansi terkait dan tokoh-tokoh perwakilan masyarakat dan

kelompok perduli dari lokasi KSK Jerowaru-Keruak dan hasil pembahasan

kemudian dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

Untuk dapat melaksanakan Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak, maka

Konsultan perlu membentuk tim penyusun yang merupakan gabungan dari

beberapa keahlian, yaitu:

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

a. Ketua Tim (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Teknik

Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) lulusan perguruan tinggi negeri atau

yang disamakan, berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan di bidang Tata

Lingkungan sub bidang pengembangan wilayah dan kota atau bagian sub

bidang penataan perkotaan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.

Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir

seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 4

(empat) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

b. Tenaga Ahli Sipil

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan

Teknik Sipil lulusan perguruan tinggi atau yang disamakan, berpengalaman

dalam pekerjaan perencanaan di bidang sipil sekurang-kurangnya 8 (delapan )

tahun atau Strata Dua (S2) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.


19/20

19

c. Tenaga Ahli Arsitektur


Teknik Arsitektur lulusan perguruan tinggi negeri atau yang disamakan,

berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan di bidang arsitektur sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau Strata Dua (S2) sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun.

d. Tenaga Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)

Tenaga ahli muda yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Strata satu (S1)

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) lulusan perguruan tinggi

negeri atau yang disamakan, berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan di

bidang pengembangan wilayah dan kota atau penataan perkotaan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun, atau Strata Dua (S2) sekurang-kurangnya 2(dua)

tahun.

e. Tenaga Ahli Muda Lingkungan


Teknik Lingkungan lulusan perguruan tinggi negeri atau yang disamakan,

berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan di bidang sipil sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun, atau Strata Dua (S2) sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun.

f. Tenaga Ahli Muda Ekonomi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Jurusan

Ekonomi Pembangunan lulusan perguruan tinggi negeri atau yang disamakan,

berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan di bidang ekonomi studi

pembangunan atau wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, atau Strata

Dua (S2) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

g. Tenaga Ahli Muda Hukum

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Jurusan

Hukum lulusan perguruan tinggi negeri atau yang disamakan, berpengalaman

dalam pekerjaan perencanaan di bidang hukum sekurang-kurangnya 4(empat)

tahun, atau Strata Dua (S2) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

h. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang disesuaikan dengan kebutuhan untuk dapat melaksanakan

pekerjaan ini sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak adalah 120 (Seratus

Dua Puluh ) hari kalender .


20/20

20

Pasal 10

SUMBER PEMBIAYAAN

Biaya pekerjaan Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten (KSK) Minapolitan Jerowaru Keruak berasal dari APBD

Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.

PASAL 11

PENUTUP

Apabila didalam TOR dan ketentuan teknis ini tidak tercantum uraian peraturan

dan ketentuan yang sebenarnya termasuk didalam pekerjaan konsultan/perguruan

tinggi, maka semua pekerjaan dan peraturan tersebut harus dilaksanakan agar

tercapai penyelesaian pekerjaan yang diharapkan serta memuaskan keduabelah

pihak.

Demikian TOR dan ketentuan teknis ini dibuat dengan harapan agar pekerjaan

dapat berjalan lancar dan baik serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan oleh :

Pejabat Pembuat KomitmenBappeda

Kab. Lombok Timur TA.2011

Muh.Fauzan,ST NIP. 19661004 199703 1 004

Selong, April 2011

Panitia Pengadaan Barang / JasaBappeda Kab.Lombok Timur Tahun

Anggaran 2011K e t u a,

Deden Barliahadi,ST NIP. 19820529 200604 1 007

Documents

tor_KSK_MINAPOLITAN WIL SEL upload.pdf