Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Relevansi Transformasi dari
Pemerintah
Sumber PenerimaanTotal Penerimaan
(Rp x 1.000)Persentase
PAD 3.210.863 18,13
Bantuan Pemerintah Kab/Kota 7.387.140 41,70
Bantuan Pemerintah Provinsi 2.238.359 12,64
Bantuan Pemerintah Pusat 3.824.530 21,59
Bantuan Luar Negeri 195.769 1,11
Bantuan Swasta 234.746 1,33
Lainnya 622.423 3,51
Total 17.713.830 100,00
Visi Pembangunan Desa
Preambule UUD 1945: pembentukanpemerintahan untuk kesejahteraan umum
Amandemen IV: kesatupaduan perekonomiannasional dan kesejahteraan sosial pada Bab XIV
UU 32/2004: otonomi daerah untuk kesejahteraanmasyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah(Pasal 2)
PP 72/2005: pembentukan desa untukkesejahteraan masyarakat (penjelasan Pasal 2)
PP 73/2005: pembentukan kelurahan untukkesejahteraan masyarakat (penjelasan Umum)
3
Desain Pembangunan Perdesaan dalam RPJPN 2005-2025
4
• Pembangunan perdesaan sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional dan
pemerataan hasil pembangunan
• Instrumen pemerataan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah, dengan
faktor penting: agroindustri, SDM, infrastruktur, akses informasi dan kelembagaan,
social capital, intervensi kebijakan perdagangan
• Prioritas RPJMN III dan IV pada peningkatan daya saing nasional
Kondisi Umum
Sos-Bud-Ag:Disparitas taraf pendidikan
perkotaan-perdesaan
Ekonomi:Kemiskinan di perdesaan tinggi
Sarana dan Prasarana:Infrastruktur air minum dan
persampahan rendah
Wilayah dan Tata Ruang:1. Jumlah desa-kota meningkat2. Ekonomi perdesaan tertinggal dan tidak sinergis dengan perkotaan
Tantangan
Sos-Bud-Ag:1. Disparitas persebaran dan kepadatan penduduk perkotaan-perdesaan2. Disparitas tingkat pendidikan perkotaan-perdesaan
Visi:Indonesia yang
Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Misi 2:Mewujudkan bangsa yang
berdaya saing
Misi 5:Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan
Sasaran:Pemenuhan elektrifikasi perdesaan
Sasaran:Lingkungan
perdesaan yang berkelanjutan
Arah Pembangunan Jangka Panjang: Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, nilai tambah pertanian, kelautan, pertambangan2. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan3. Perdagangan luar negeri yang mampu mengembangkan perdesaan4. Pengembangan sektor keuangan termasuk di perdesaan
Sarana dan prasarana yang memadai dan maju1. Sistem transportasi perintis berbasis masyarakat dan wilayah
Arah Pembangunan Jangka Panjang:1. Pembangunan sistem perkotaan nasional2. Keterkaitan ekonomi perdesaan dan perkotaan3. Pembangunan perdesaan melalui: agroindustri padat pekerja, peningkatan SDM, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pengembangan social capital, intervensi kebijakan perdagangan pertanian
Prioritas RPJMN III: 2015-2019
1. Kelistrikan perdesaan2. Infrastruktur perdesaan
Prioritas RPJMN IV:2020-2024Kelistrikan perdesaan
Topik Desa dalam UU Desa
TopikBab
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √
Percepatan Pembangunan Desa √ √ √
Pembinaan Kemasyarakatan Desa √
Pemberdayaan Masyarakat √
Pembinaan Kemasyarakatan Desa (Bab 12)
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lembaga Adat Desa
Pemberdayaan Masyarakat (Bab 14)
Pemberdayaan selalu diawali dengan pembinaankemasyarakatan
Tidak ada topik khusus, melainkan pada pasal-pasal yang tersebar
Penataan Desa (Bab 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14, 15)
Penetapan Desa
Kewenangan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penataan Desa Adat
Kewenangan Desa Adat
Pemerintahan Desa Adat
Hak dan Kewajiban Desa
Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa
Peraturan Desa
Keuangan Desa
Aset Desa
Pembinaan dan Pengawasan
Percepatan Pembangunan Desa
(Bab 9, 10, 11)
Pembangunan Desa
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Badan Usaha Milik Desa
Kerja Sama Desa
Jumlah dan Persentase Desa yang
Dibangun dengan PNPM, 2011
Biaya dan Pendanaan PNPM Mandiri
Perdesaan 2012-2015 (US$ Million)
ComponentProject
costIBRD*
% IBRD/
Project
Cost
% Project
Cost% IBRD
1. Kecamatan Grants 3.723,77 200,00 5% 83% 31%
2. Community
Empowerment and
Facilitation 496,21 356,39 72% 11% 55%
3. Implementation Support
and Technical Assistance 280,03 93,61 33% 6% 14%
Total project cost 4.500,00 650,00 14% 100% 100%
Interest during
implementation
Front-end fees** 1,63 0%
Total Financing Required 4.500,00 650,00 14% 100% 100%
Konsep Komunitas Pra Organisasi
dengan Memasukkan Kekuasaan
Sodality
Organi-
sasi
Luar
Sodality
Organi-
sasi
Luar
Sodality
Organi-
sasi
Luar
Sodality
Organi-
sasi
Luar
Tjondronegoro,
1984UU 5/79 PNPM UU 6/2014
Jumlah dan Lokasi Desa di
Indonesia, 2011
Jumlah Desa di Indonesia
sampai 2050
12
SosialJumlah penduduk di desa masih selalu lebih tinggi
daripada di kelurahan. Penduduk di desa meningkat lebih tinggi daripada di kelurahan
Layanan dokter di kelurahan selalu lebih baik daripada di desa, namun layanan dokter di kelurahan terus menurun. Layanan dokter di desa membaik hingga 2034, namun menurun kembali periode 2035-2050
Layanan bidan di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan bidan di desa dan kelurahan meningkat, namun sejak 2037 layanan di desa menurun
Layanan posyandu di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan posyandu semakin tinggi di desa dan kelurahan
Layanan SD di kelurahan lebih tinggi daripada di desa. Layanan SD menurun baik di desa maupun kelurahan
Layanan SLTP di desa lebih tinggi daripada di kelurahan. Layanan SD menurun di kelurahan
13
Ekonomi dan Infrastruktur
Layanan listrik di desa dan di kelurahan sudah mampumemenuhi listrik untuk setiap KK
Rasio desa yang dilayani koperasi menurun hingga 2027 sebesar 1,08 namun berikutnya menigkat kembali
Toko dan rumah makan sudah memadai di tiap desa, namun rasio jumlah desa yang dilayani hotel menurun.
Rasio desa yang memiliki pasar permanen semakin menurun hingga 1 pasar untuk 8 ribu desa pada tahun 2050
Rasio desa dengan dominan jalan aspal/beton masih rendah dan cenderung menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)
Rasio desa yang terjangkau sinyal HP menurun (1 dari 2 ribu desa pada tahun 2050)
Rasio industri kecil di desa meningkat (kerajinan kulit, kayu, gerabah, tenun, makanan dan minuman), kecuali industri kerajinan logam
14
Konsep Pembangunan Desa
Ada kondisi awal: kumulasi potensi atau tingkat
pembangunan
Ada visi yang ingin dicapai: pembentukan desa
dan kelurahan untuk mencapai kesejahteraan
rakyat (PP 72/2005, PP 73/2005)
Ada dimensi waktu:
Kecepatan/laju pembangunan orientasi produksi
Tingkat pembangunan yang baru setelah investasi
orientasi kesejahteraan
15
Konsep Pengukuran Pembangunan
Perdesaan
Visi Desa
Potensi atau
stok
Potensi atau
stok
Potensi atau
stok
Potensi atau
stok
Tingkat
Pembangunan
Desa
Laju
Pembangunan
Desa
16
Dimensi Pengukuran Pembangunan
Perdesaan
Pengukuran atribut atau konteks pembangunan
perdesaan tipologi desa
Pengukuran tingkat pembangunan perdesaan
Pengukuran laju pembangunan perdesaan
17
Tipologi Desa 2011
Sebaran Tipologi Desa 2011
Perkembangan Tipologi Desa
Perkembangan Tipologi Perdesaan
21
Persawahan Persawahan Persawahan
Perkebunan Perkebunan Perkebunan
Pesisir Pesisir Pesisir
Perladangan Perladangan Perladangan
Perhutanan Perhutanan Perhutanan
Perindustrian/
Jasa
Perindustrian/
JasaPerindustrian/
Jasa
Peternakan Peternakan Peternakan
Pertambangan Pertambangan Pertambangan
2003 2006 2009
Evolusi Desa di Indonesia Multilinear
Klasifikasi 2003-2011 (Data Absolut)
Klasifikasi 2003 2005 2008 2011
Swadaya 49,002 26,080 40,940 36,531
Swakarya 19,463 39,942 32,703 39,784
Swasembada 351 3,935 1,758 2,294
INDONESIA 68,816 69,957 75,401 78,609
Klasifikasi 2003-2011 (%)
Klasifikasi 2003 2005 2008 2011
Swadaya 71% 37% 54% 46%
Swakarya 28% 57% 43% 51%
Swasembada 1% 6% 2% 3%
INDONESIA 100% 100% 100% 100%
Sebaran Klasifikasi Desa 2011
Perkembangan Klasifikasi Desa
Klasifikasi dan Tipologi Desa 2011K
lasi
fika
si
Pes
isir
Per
hu
tan
an
Per
saw
ahan
Per
lad
ang
an
Per
keb
un
an
Pet
ern
akan
Per
tam
ban
gan
Per
ind
ust
rian
/Jas
a
Jum
lah
Des
a
Swadaya 6,801 2,214 12,101 6,057 8,438 106 141 673 36,531
Swakarya 4,856 454 18,868 3,987 5,341 110 190 5,978 39,784
Swasembada 227 5 822 113 82 12 19 1,014 2,294
INDONESIA 11,884 2,673 31,791 10,157 13,861 228 350 7,665 78,609
Indikator Konsisten di Setiap Tahapan
Pembangunan Desa
Kesehatan
Pemerintah Desa
Transportasi
Pemberdayaan
28
Konsep Laju Pembangunan
Perdesaan
Fenomena huruf S pada laju pembangunanperdesaanLaju pertumbuhan rendah pada saat posisi pembangunan
perdesaan rendah dan tinggi
Laju pertumbuhan tinggi pada saat posisi pembangunanperdesaan menengah
Konsekuensi: Indeks Laju Pembangunan Perdesaan perlu dikaitkan
dengan indeks berbasis tingkat pembangunan perdesaan
Perlu data yang kontinyu dalam aspek: Indikator indeks pembangunan perdesaan
Tingkatan data pembangunan perdesaan
29
Fenomena Huruf S pada
Laju Pembangunan Perdesaan
Dalam jangka panjang pembangunan perdesaan lebihnyata diukur
Fenomena huruf S semakin nyata dalam jangka panjang
30
Intervensi Klasifikasi untuk
Pembangunan Desa
Tahapan Pembangunan Desa
dan Prioritas Kegiatan
32
Tahap I
Kesehatan
Transportasi
Pemerintah Desa
Agama
Pemberdayaan
Air Minum
Tahap II
Listrik
Transportasi
Pos/telematika
Kesehatan
Pemerintaha Desa
EnergiIndustri Kecil/Menengah
Kredit
Perdagangan
Pemberdayaan
Pertanian
Air Minum
PendidikanLembaga Kemasyarakatan
Keamanan
Agama
Pariwisata
Permukiman
Tahap III
Pos/telematika
Perdagangan
Energi
KesehatanIndustri kecil/Menengah
Pariwisata
Kredit
Air minum
TransportasiLembaga Kemasyarakatan
Pendidikan
Pemerintah Desa
Pemberdayaan
Pertanian
Permukiman
Tahap IV
KesehatanIndustri Kecil/Menengah
Energi
Pemberdayaan
Transportasi
Pemerintah Desa
Pos
Pendidikan
Perdagangan
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga
Petani (000 Rp) 2014
Provinsi yang Nyaman bagi Petani
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Bali
Kalteng
Kaltim
Sulawesi Tenggara
Maluku
Papua Barat
Rata-rata Pendapatan Rumah
Tangga Buruh Tani (000 Rp) 2014
Provinsi yang Nyaman bagi Buruh
Sumatera Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Kesenjangan Rata-rata Pendapatan dari
Petani-Buruh Tani (000 Rp), 2014
Kesenjangan Kelipatan Rata-rata
Pendapatan dari Petani-Buruh Tani, 2014
Kesenjangan Kelipatan Rata-rata Pendapatan
dari Luar Pertanian-Buruh Luar Pertanian, 2014
Peluang
Ketimpangan
Pendapatan pada
Rumah Tangga
Petani, 2014
Kesimpulan
Pembangunan desa menjadi penggerak utama transformasidesa di Indonesia
Transformasi tersebut tidak bisa diarahkan pada evolusidesa pertanian menuju industri lalu jasa, melainkan setiaptipe desa dapat melaksanakan pembangunan secarabersama-sama.
Kecepatan pembangunan setiap tipe desa dipengaruhiposisi awalnya pada peringkat rendah atau tinggi(kecepatan pembangunan rendah) atau di tengah(kecepatan pembangunan tinggi).
Setiap tahapan pembangunan membutuhkan kegiatan atauprogram yang khas.
Namun demikian terdapat penggerak yang selalu munculdalam pembangunan desa, yaitu kesehatan, transportasi, pemerintah desa dan pemberdayaan.
UU 6/2014 diperkirakan memperkuat sodality
ketika berhubungan dengan organisasi
pembangunan dari atas desa.
Namun demikian masih terdapat wilayah dengan
ketimpangan petani dan buruh tani yang tinggi,
terutama di Gorontalo dan Sulawesi Barat.
Hal ini menunjukkan lokasi-lokasi yang perlu
penanganan lebih mendalam agar sodality lebih
mampu menggerakkan pembangunan.