RESUME

PENGANTARPERENCANAANWILAYAHDANKOTA

TATAGUNALAHANDANPERTUMBUHANKAWASAN

Disusunoleh:

OCTAANDRIAIKAPUTRI

145060607111026

PERENCANAANWILAYAHDANKOTA

FAKULTASTEKNIK

UNIVERSITASBRAWIJAYA

MALANG

2014

TATAGUNALAHANDANPERTUMBUHANKAWASAN

PENGERTIANLahan lebih dikaitkan pada unsur pemanfaatan atau peruntukan atau penggunaan dari

bentang tanah, dalam hal ini dipahami sebagai ruang. Dengan demikian penatagunaan lahan adalah upaya atau hasil upaya mengatur penggunaan tanah yang rasional, dan serasi. Sementara itu, lahan disebut sebagai produk karena kegiatan perencanaan menghasilkan suatu set sistem tataruangdanpengelolaannyadimanalahanyangtertataadalahbagiandidalamnya.

Kaiseretal(1995:196)menguraikanbeberapaperspektifyangharusdiperhatikandalammemahamipenggunaanlahan(landuse),antaralain:

Lahanadalahruangfungsionalyangdiperuntukkanuntukmewadahiberagampenggunaan Lahansebagaisettingdarisistemaktivitas. Lahanadalahkomoditas. Lahansebagaisumberdayacitradanestetikakawasan.

PRINSIPDASARDAYADUKUNG,KEMAMPUANDANKESESUAIANLAHAN

Beberapa komponen analisis yang harus dipahami untuk dapat merencanakan penggunaanlahan,antaralain:

Kemampuan lahan. Analisis ini pada prinsipnya untuk mengidentifikasi potensi tanah secara umum dengan cara mengklasifikasikan lahan berdasarkan faktor pembatas ke dalambeberapakelaskemampuan.

Kesesuaian lahan. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian lahan terhadap penggunaantertentudengantingkatpengelolaanyangwajar.Kedua analisis di atas memberi output berupa peta sebaran kemampuan dan kesesuaian

lahanyangwajibdilakukandalamprosesawalperencanaantataruang.

PENGGUNAANLAHANPEDESAANDANPERKOTAANMenurut UU nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri PU nomor 41 tahun 2007,

kawasan pedesaan adalah wilayah yang memiliki kegiatan utama pertanian (agraria). Berbeda dengan kawasan perkotaan yang didominasi oleh kegiatan bukan pertanian. Berikut ini akan dijelaskanpenggunaanlahanyangsecaraumumadadikawasanpedesaandanperkotaan.

A. PenggunaanLahanPedesaanLahan pedesaan sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan sektor pertambangan dan

agraria, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sesuai dengan karakteristik aktivitasnya, penggunaan lahan di kawasan pedesaan cenderung mempergunakan unit lahan

yang luas dengan intensitas penggunaan yang rendah, artinya cenderung bukan lahan terbangun. Klasifikasi lahan pada kawasan pedesaan ada beberapa jenis (Sadyohutomo, 2006: 46), antara lain:

1. Perkampungan2. Industri3. Pertambangan4. Persawahan5. PertanianTanahKeringSemusim6. Kebun7. Perkebunan8. Padang9. Hutan10. Perairandarat11. TanahterbukaB. PenggunaanLahanPerkotaanSecara umum, pola penggunaan lahan perkotaan memiliki 3 ciri (Sadyohutomo, 2006:71),

antaralain:1. Pemanfaatannya dengan intensitas yang tinggi yang disebabkan oleh populasi

pendudukyanglebihtinggidarikawasanpedesaan.2. Adanyaketerkaitanyangeratantarunitunitpenggunaantanah.3. Ukuranunitunitpenggunaanlahandidominasiluasanyangrelatifkecil.Secara umum, klasifikasi penggunaan tanah pada kawasan perkotaan dapat dibagi

menjadi7jenis(Sadyohutomo,2006:72),antaralain:1. Perumahan2. Perdagangan3. Industri4. Jasa5. Taman6. Perairan7. Lahankosong

PENGGUNAAN LAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO 41 TAHUN 2007

Peraturan Menteri PU nomor 41 tahun 2007 mengatur klasifikasi penggunaan lahan menjadiduakelompokbesar,denganpenjelasansebagaiberikut:

1. Kawasan lindung, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkunganhidup.

2. Kawasan budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakanatasdasarkondisidanpotensi.

DAFTARPUSTAKA

KaiserGodschalkChaplin.1995.Urbanlanduseplanning.Fourthedition,UniversityofIllinoisPress.PeraturanMenteriPUnomor20tahun2007tentangPedomanTeknikAnalisisAspekFisikdanLingkungan,EkonomisertaSosialBudayadalamPenyusunanRencanaTataRuang.PeraturanMenterinomor41tahun2007tentangPedomanKriteriaTeknisKawasanBudidaya.PontohdanKustiwan.2009.Pengantarperencanaankota.PenerbitITBSadyohutomo.2006.Penatagunaantanah.PenerbitAdityaMediaYogyakartaUndangUndangnomor26tahun2007tentangPenataanRuang

LAMPIRAN