RESUME PAJAK INTERNASIONAL

ARTIKEL 5 & 7

DISUSUN OLEH :

SIGIT HARNOWO (1106134575)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2013

COMMENTARY OF ARTICLE 5

CONCERNING THE DEFINITION

OF PERMANENT ESTHABLISHMENT

1. Definisi Bentuk Usaha Tetap

The term "permanent establishment" in ARTICLE 5 means a fixed place of business

through which the business of enterprise is wholly or partly carried on."

Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa Permanent esthablishment (Selanjutnya

BUT) merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan induk atau sebagian dari

perusahaan induk.

Setelah menemukan apakah suatu bentuk usaha masuk kedalam BUT atau tidak, yang

menjadi masalah adalah penentuan laba BUT itu sendiri. Apakah dapat dipisahkan dari

perusahaan induk atau tidak. Kemudian, siapa yang berhak mengenakan pajak atas

laba usaha tersebut.

Dalam ARTICLE 7, di paparkan mengenai laba usaha tersebut, bagaimana kegiatan

BUT tersebut dijalankan, dan hal apa yang menyebabkan Negara sumber penghasilan

tidak dapat mengenakan pajak karena kegiatan BUT tersebut.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha tidak berdiri sendiri, dalam

arti selalu dikaitkan dengan dua dasar pengenaan pajak. Setiap Negara mempunyai

ketentuan yang berbeda dalam undang-undangnya dalam mengenakan pajak atas

kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga Negara asing di wilayah jurisdiksinya.

COMMENTARY OF ARTICLE 7

CONCERNING THE TAXATION OF BUSINESS PROFIT

2. Penentuan Laba Usaha BUT

Bussines Profit

1. The profit of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that

State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on

business as aforesaid, the profit of the enterprise may be taxed in the other

State but only so much an them as is attributable to (a) that permanent

establishment; (b) sales in that other State of goods of marchandise of the same

similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c)other

business activities carried on that other State of the same or similar kind as

effected through that permanent establishment.

Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa tidak semua laba dari kegiatan

usaha dapat dikenakan di Negara domisili namun juga dapat dikenakan di Negara asal.

Dalam OECD dikenal istilah Laba usaha yang "attributable". Secara singkat Laba usaha

yang "attributable" kepada BUT adalah laba usaha dari kegiatan di mana BUT tersebut

berpartisipasi.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting

State carries on business in the other Contracting State through a permanent

establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed

to that permanent establishment the profits which it might be expected to make

if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar

conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a

permanent establishment.

3. In the determinations of the profits of permanent establishment, there shall be

allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the

business of the permanent establishment including executive and general

administrative expenses so incurred, whether in the State in which the

permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction

shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards

reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head

office of the enterprise or any other offices, by way of royalties, fees, or other

similar payments in return for the use of patents or other right, or by way of

commission, foe specific services performed or management, or, except in the

case of banking enterprise, by way of interest on money lent to permanent

establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the

profits of a permanent establishment, for amount charged (otherwise than

towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to

the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties,

fees or other similar payment in return for specific services performed or for

management, or, except in he case f banking enterprise by way of interest on

moneys lent to the head office of the enterprise or any of it offices.

Inti dari ayat 2 adalah mengenai pemisahan laba usaha BUT yang melakukan

kegiatan usaha secara sendiri dan terpisah. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan dengan

perusahaan induk dalam melakukan kegiatan usahanya yang menghasilkan laba.

Namun Demikian dalam ayat selanjutnya disampaikan bahwa atas laba yang terdiri

dari biaya dapat dialokasikan kepada perusahaan induk dengan kondisi dimana biaya

tidak dapat dibagikan kepada kantor cabang atau BUT.

4. In so far as it has been cutomery in Contracting State to determine the profits to

be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of

the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall

preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such

an apportionment as may be cutomery; the method of apportionment adopted

shell, however, be such that the result shall in accordance with the principles

contained in this article.

5. For the purposes of preceding paragraphs, the profits to be attributed to the

permanent establishment shall be determined by the same method year by year

unless there is good and sufficient reason to the contrary.

Dalam beberapa kasus, penentuan laba usaha dari suatu BUT tidk dapat dihitung

berdasarkan pembukuan tetapi berdasarkan appointment, yaitu perbandingan dengan

keseluruhan laba usaha dari kantor pusatnya. Berbeda dengan pasal 2 yang mengatur

berapa yang dianggap sebagai laba usaha dari suatu BUT berdasarkan prinsip entity

yang terpisah. Karena itu, bila laba usaha dari BUT tetap ditentukan berdasarkan

apportionment, hasilnya akan berbeda bila dihitung berdasarkan pembukuan kantor

pusat secara terpisah.

Namun ayat 4 ini tetap memberikan hak kepada Negara sumber untuk

melaksanakan ketentuan dalam peraturan domestiknya dalam rangka menghitung laba

usaha dari BUT yang terletak di wilayahnya, sepanjang hasilnya tidak bertentangan

dangan pasal 7.

Ayat 5 menegaskan bahwa metode alokasi (kalau ada) sebaiknya tidak diubah

hanya karena satu tahun pajak memberikan penerimaan pajak yang baik. Hal ini untuk

memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan dalam hal perlakuan pajak

terhadap BUT nya yang berada di Negara lainnya.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other

articles of this Convention, then the provisions of those articles shall not be

affected by provisions ot this article.

Ayat ini menegaskan bahwa adanya aturan lain yang mengatur mengenai pajak atas

laba usaha. Dalam pelaksanaannya, ayat ini memberikan prioritas kepada pasal-

pasal yang mengatur jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur secara khusus.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pasal ini berlaku terhadap laba usaha di

bidang industry dan perdagangan yang tidak masuk dala kategori penghasilan-

penghasilan yang diatur secara khusus seperti bunga dan deviden, dan sebagainya.

Kecuali diatur lain dalam pasal-pasal khusus tersebut yang memperlakukan jenis-

jenis penghasilan tertentu tersebut sebagai laba usaha.