Tric Indonesia · RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TPT

PT. CIPAYUNG JAYA TIMBERINDO

PROVINSI JAWA TENGAH

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

PT. Cipayung Jaya Timberindo

Halaman 2 dari 8

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada TPT.

i. Tim Auditor : 1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)

2. Meyane Riswati D.P. (Auditor Magang)

j. Tim Pengambil

Keputusan

: Ahmad Zakie Mubarrok (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. CIPAYUNG JAYA TIMBERINDO



Halaman 3 dari 8

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : PT. Cipayung Jaya Timberindo

2. Alamat Kantor/ Lokasi

Penampungan

: Jl. Mpu Tantular No. 51 Kota Semarang,

Provinsi Jawa Tengah

3. Nomor dan tanggal

Izin TPT – KB

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Tengah 522.36/3086/TPT-KB/DPMTSP/03/2018

tanggal 20 Maret 2018

4. Luas dan Kapasitas

Penampungan

: ± 2.575 M2

± 5.150 M3

5. Nomor Telepon : -

6. Nomor Fax : -

7. E-mail : -

8. Pengurus : Andi Setiawan (Direktur / Pimpinan

Perusahaan)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan Hari Senin, 23 April 2018 Jam 11.00 – 11.20

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal 23 – 24 April 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Hari Selasa, 24 April 2018 Jam 10.00 – 10. 20

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal 07 Mei 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.



Halaman 4 dari 8

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. TPT

1.1.1. TPT memiliki ijin

yang sah

Surat ijin TPT dari

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi

Kehutanan

M


memiliki izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang.

1.1.2. TPT memiliki

dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL

/ DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M PT. Cipayung Jaya Timberindo

memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL dimana telah

diserahkan ke intansi terkait dan memiliki copi dokumen UKL-UPL dan

Izin Lingkungan dari perusahaan

pemilik lahan.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir memiliki

ijin yang sah

Dokumen pengakuan /

pengenal sebagai importir.

TD PT. Cipayung Jaya Timberindo tidak

memiliki dokumen sebagai importir dan tidak melakukan pembelian

bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

TD PT. Cipayung Jaya Timberindo tidak

memiliki dokumen sebagai importir

dan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga

verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki akte notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

TD Sesuai dengan dokumen

Permohonan Sertifikasi yang diajukan

ke TRIC, PT. Cipayung Jaya Timberindo bukan merupakan

perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi

(N/A).

Internal audit anggota

kelompok

TD Sesuai dengan dokumen

Permohonan Sertifikasi yang diajukan ke TRIC, PT. Cipayung Jaya

Timberindo bukan merupakan

perusahaan yang tergabung dalam kelompok untuk Sertifikasi VLK,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).



Halaman 5 dari 8



Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa

kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal

dari sumber yang telah

bersertifikat dan/atau memiliki DKP

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan

dan/atau bukti

pembelian dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah.

TD

Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu bulat

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu

olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

TD

Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu bulat

c. Dokumen S-LK / S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

TD

Selama periode Januari – Maret 2018

ini belum ada penerimaan kayu bulat

d. Informasi terkait

VLB untuk pemasok yang belum memiliki

S-LK/ S-PHPL

TD


ini belum ada penerimaan kayu bulat

e. Dokumen catatan/

laporan mutasi

kayu.

M PT. Cipayung Jaya Timberindo telah

membuat dokumen catatan mutasi

kayu bulat dimana telah sesuai dengan dokumen-dokumen

pendukungnya.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang diimpor berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

TD

Selama periode Januari – Maret 2018 ini belum ada penerimaan kayu

bulat, termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan impor.

b. Bill of Lading (B/L) TD


ini belum ada penerimaan kayu


c. Packing List (P/L)

Dokumen lisensi Impor

TD


ini belum ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan yang

berasal dari kegiatan impor.

d. Invoice TD






Halaman 6 dari 8



e. Deklarasi TD




f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD



g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya

TD


ini belum ada penerimaan kayu


h. Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya

TD



Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari

TPT

Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

3.1.1. TPT memiliki

dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu

bulat/kayu olahan

Dokumen yang

menunjukkan penjualan dan/atau

angkutan kayu bulat/kayu olahan

TD PT. Cipayung Jaya Timberindo belum

melakukan kegiatan penjualan kayu bulat selama periode audit ini,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

TD PT. Cipayung Jaya Timberindo sedang dalam tahap audit sertifikasi

awal VLK sehingga belum berhak dan belum wajib menerapkan Tanda V-

Legal pada produk atau kemasan

atau dokumen angkutan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan

implementasi K3

a. Pedoman / prosedur

K3.

M Tersedia prosedur K3 dan personel

yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3

b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi

termasuk titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan rekapitulasi kecelakaan kerja yang berisi tanggal

kejadian, nama, jabatan, kronologis, penanggulangan kecelakaan kerja,

dan tindakan pencegahan.



Halaman 7 dari 8



Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

/ TPT yang membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M Tersedia Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Andi Setiawan

(sebagai Direktur) pada tanggal 04 April 2018 yang menyatakan bahwa

pada PT. Cipayung Jaya Timberindo

tidak mengikuti lembaga SPSI, akan tetapi PT. Cipayung Jaya Timberindo

membebaskan karyawan untuk membentuk serikat pekerja

4.2.2. Adanya KKB atau

PP untuk TPT yang memperkerjakan

karyawan >10 orang.

Ketersediaan Dokumen

KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau

PP (Peraturan Perusahaan) yang

mengatur hak-hak

pekerja.

TD PT. Cipayung Jaya Timberindo

memiliki Peraturan Perusahaan dan mengatur hak-hak pekerja.

Berdasarkan Daftar karyawan, dapat diketahui bahwa PT. Cipayung Jaya

Timberindo memiliki karyawan

sejumlah 5 orang sehingga dokumen Peraturan Perusahaan tidak wajib

disahkan ke instansi berwenang, untuk itu verifier ini tidak diverifikasi

(N/A).

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari data karyawan per April 2018 diketahui bahwa T. Cipayung Jaya

Timberindo tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi



Halaman 8 dari 8

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di PT. Cipayung Jaya Timberindo, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 8 (delapan) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian PT. Cipayung Jaya Timberindo dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi

legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

Documents

Tric Indonesia · RESUME HASIL PENILAIAN Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT