Upload
doanthuan
View
260
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | i
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017
LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2017
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | i
PRAKATA
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal KKP Triwulan III Tahun 2017 ini
disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal
KKP, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran
2017. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja periode Triwulan III
TA 2017 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan
dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Itjen KKP.
Secara umum, target dan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal KKP periode
Triwulan III Tahun 2017 ini telah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan, walaupun
terdapat beberapa capaian yang masih belum sesuai target yang diharapkan.
Capaian kinerja Itjen KKP s.d. periode Triwulan III Tahun 2017 yang berujung positif
antara lain adalah level kapabilitas Itjen KKP yang dinilai dengan metode Internal
Audit Capability Model (IACM) yang telah mencapai sesuai target yaitu level 3
(Integrated), Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP
yang ditargetkan pada Level 2, namun hasilnya melebihi target yaitu level 3
(Terdefinisi), dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
serta Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi level Itjen KKP yang mendapat level A
(Kategori Baik).
Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode Triwulan III Tahun
2017 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti
dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan
berakhirnya Tahun 2017 ini. Selain itu, capaian yang masih belum atau tidak sesuai
target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target capaian yang
ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Itjen KKP
maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik
internal maupun ekternal Itjen KKP, atas tersusunnya Laporan ini. Kami berharap
kritik membangun demi optimalisasi peran Itjen untuk mendukung kinerja KKP.
Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang berkepentingan.
Jakarta, Oktober 2017 Inspektur Jenderal KKP
Muhammad Yusuf
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Itjen KKP) difokuskan untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap
tahunnya. Sasaran kinerja Itjen KKP mengacu kepada dua Sasaran Strategis (SS)
tingkat kementerian (level 0), yaitu "Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima" dan "Terkelolanya anggaran pembangunan
lingkup KKP secara efisien dan akuntabel".
Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2017 Itjen KKP
menetapkan 9 SS dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan
antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran
Strategis tersebut adalah 1) Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP
secara efisien dan akuntabel; 2) Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima; 3) Tersedianya Rumusan Kebijakan
Pengawasan Internal Berbasis Risiko; 4) Terselenggaranya Pengawasan Internal
KKP yang efektif dan efisien; 5) Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan
Pengawasan Internal yang efektif; 6) Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten,
profesional dan berintegritas; 7) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal
dan mudah diakses Lingkup Itjen; 8) Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan 9) Terkelolanya anggaran
pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel. Guna mencapai Sasaran
Kinerja yang diharapkan, Itjen KKP melakukan pemantauan perkembangan
pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 yaitu sampai dengan periode 30
September 2017, telah dapat diukur capaian kinerja Itjen KKP sebanyak 9 dari 9 SS
dengan 18 dari 27 IKU. Sebanyak 7 IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah diukur
secara tuntas hasil capaian kinerjanya dan sisanya sebanyak 20 IKU diukur pada
Triwulan IV Tahun 2017. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam
Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Nilai tiap Sasaran Strategis untuk
tiap Perspektif (NPSS) per Triwulan III Tahun 2017 adalah 97.22% dari target.
Secara keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2017 cukup
baik, yaitu sebanyak 8 IKU telah mencapai atau melebihi target dan 1 IKU capaian
kinerjanya dibawah target yaitu IKU “Batas Toleransi Materialitas Temuan
Pengawas Eksternal dari Total Anggaran KKP”.
Tidak tercapainya target pada IKU “Batas toleransi materialitas temuan
Pengawas Eksternal dari Total Anggaran KKP” tersebut disebabkan karena nilai
temuan material hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP
TA 2016 melebihi 1% dari target seharusnya ≤ 1% dari nilai realisasi anggaran KKP
TA 2016. Hal ini khususnya terjadi pada temuan atas pengadaan kapal perikanan
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | iii
TA 2016 di Ditjen Perikanan Tangkap. Kondisi tersebut menjadi salah satu
penyebab opini Disclaimer BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2016.
Tabel Capaian Kinerja 10 IKU Itjen KKP yang Diukur pada Triwulan III Tahun 2017
No Sasaran Strategis IKU
Triwulan III Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian
Nilai Penye-suaian
atas Capaian
1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
≤ 1% 3,64% 27,47% 27,47%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP *)
A A 100.00% 100.00%
3 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP *)
A A 100.00% 100.00%
3 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
4 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP
50% 67,20% 134.40% 120.00%
5 Persentase jumlah rekomendasi hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP
50% 52,83% 105.67% 105.67%
4 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif
6 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pegnawasan lingkup KKP **)
83% 93,47% 112,61% 112,61%
5 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
7 Indeks Kompetensi dan Integritas
80 85,76 107.20% 107.20%
8 Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat
30% 47,74% 159.13% 120.00%
6 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9 Nilai Penerapan RB Itjen
A A 100.00% 100.00%
10 Nilai SAKIP Itjen A A 100.00% 100.00%
Keterangan :
Nilai penyesuaian capaian didasarkan pada maksimal persentase pencapaian pada aplikasi kinerjaku
(www.kinerjaku.kkp.go.id)
*) Data yang digunakan merupakan hasil evaluasi penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Itjen KKP,
sedangkan data resmi masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB
**) Merupakan IKU yang secara target seharusnya terlaksana pada Triwulan II Tahun 2017, namun
realisasi capaiannya pada Triwulan III Tahun 2017.
Capaian kinerja Itjen KKP s.d. periode Triwulan III Tahun 2017 yang
berujung positif dan cukup menonjol dalam mendukung kinerja pada level KKP
adalah :
1. Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP yang
ditargetkan pada Level 2, namun hasilnya melebihi target yaitu level 3
(terdefinisi) yang telah diukur sebelumnya pada Triwulan I Tahun 2017. Tingkat
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | iv
maturitas SPI level 3 ini menunjukkan bahwa KKP telah melaksanakan praktik
pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas
pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
2. Level Kapabilitas Itjen KKP yang dinilai dengan metode Internal Audit Capability
Model (IACM) yang capaiannya sesuai target yaitu level 3 (Integrated) yang
berarti bahwa Itjen KKP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern.
3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) level Itjen KKP
telah mencapai A dengan nilai 89,21 atau dikategorikan Baik.
4. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen telah mendapat nilai A dengan
nilai 91,95 atau dikategorikan Baik.
Dari sisi kinerja anggaran, Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp37.870.986.235,00 atau 57.42% dari pagu
yang dikelola (setelah selfblocking) sebesar Rp65.959.020.000,00, atau 48.03% dari
pagu awal Rp78.855.369.000,00. Realisasi anggaran tersebut berada di bawah
target Triwulan III Tahun 2017 yaitu 76,74%. Hal tersebut disebabkan terdapat
perubahan fokus kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT menjadi fokus
pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI, khususnya
mengenai kapal perikanan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam realisasi
pelaksanaan kegiatan pengawasan. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) s.d.
Triwulan III Tahun 2017 yang diperoleh dari aplikasi SMART dari Kementerian
Keuangan mencapai nilai sebesar 73.83.
Guna perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim
Pengelola Kinerja Itjen KKP agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta
melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode
berikutnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2017. Komitmen dan tanggung jawab
secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Itjen KKP diharapkan dapat
mendukung kinerja Itjen KKP yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | v
DAFTAR ISI
PRAKATA ......................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vii
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 8
A. Latar Belakang ................................................................................ 8
B. Dasar Hukum .................................................................................. 9
C. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 9
D. Agenda Inspektorat Jenderal KKP .................................................. 11
E. Dasar Pengukuran Kinerja .............................................................. 12
F. Tujuan Pengukuran Kinerja ............................................................ 13
G. Ruang Lingkup ................................................................................ 13
H. Waktu Pengukuran Kinerja .............................................................. 13
I. Metodologi Pengukuran Kinerja ...................................................... 13
J. Sistematika Laporan ....................................................................... 13
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 14
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2015 – 2019 ....................... 14
B. Rencana Kinerja Tahunan. .............................................................. 17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 18
D. Program dan Kegiatan Pengawasan ............................................... 19
E. Rencana Aksi Pencapaian IKU........................................................ 20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 24
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal ....................................... 24
B. Capaian Kinerja .............................................................................. 24
1. Sasaran Strategis ke-1 ................................................................ 29
2. Sasaran Strategis ke-2 ................................................................ 30
3. Sasaran Strategis ke-3 ................................................................ 34
4. Sasaran Strategis ke-4 ................................................................ 36
5. Sasaran Strategis ke-5 ................................................................ 39
6. Sasaran Strategis ke-6 ................................................................ 41
7. Sasaran Strategis ke-7 ................................................................ 43
8. Sasaran Strategis ke-8 ................................................................ 45
9. Sasaran Strategis ke-9 ................................................................ 47
C. Realisasi Rencana Aksi .................................................................. 49
D. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran ................. 52
E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan II TA 2017 terhadap
Rencana Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................ 53
BAB 4 PENUTUP ............................................................................................. 56
A. Kesimpulan ..................................................................................... 56
B. Permasalahan ................................................................................ 56
C. Saran .............................................................................................. 57
LAMPIRAN ....................................................................................................... 58
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | vi
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2016-2019 16 Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2017 18 Tabel 3. Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP sampai dengan
Triwulan III Tahun 2017 21
Tabel 4. Rentang Penilaian Capaian Kinerja 24 Tabel 5. Sasaran Strategis dan IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun
2017 25
Tabel 6. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) pada KKP
29
Tabel 7. Target Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019
32
Tabel 8. Tingkat Maturitas Implementasi SPI dan karakteristiknya 34 Tabel 9 Peta Risiko Program/Kegiatan KP Per Eselon I KKP Tahun
2017 36
Tabel 10. Capaian dan Target IKU-11 s.d. Triwulan III Tahun 2017 37 Tabel 11. Capaian dan Target IKU-12 s.d. Triwulan III Tahun 2017 38 Tabel 12. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan
Pelaporan Hasil Pengawasan yang memenuhi Standar Mutu Pengawasan Tahun 2013-2017
40
Tabel 13. Capaian Kinerja SS-6 “Terwujudnya ASN Itjen KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas” s.d. Triwulan III Tahun 2017
41
Tabel 14. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP Tahun 2013-2017
45
Tabel 15. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP 46 Tabel 16. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP s.d.
Triwulan III Tahun 2017 49
Tabel 17. Pagu, Target, dan Realisasi Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 per Unit Eselon II Itjen KKP
52
Tabel 18. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2017 dengan Target Tahun 2017
55
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | vii
DAFTAR GAMBAR
Hal
1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP 11
2. Proses Cascading dan Alignment SS Itjen KKP 16
3. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017 17
4. Peta Strategis dan Nilai Capaian SS Itjen KKP Triwulan III Tahun 2017 26
5. Capaian NPSS Itjen Triwulan III Tahun 2017 27
6. Perkembangan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup
KKP per Triwulan III Tahun 2017
43
7. Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 48
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 8
BAB 1
PENDAHULUAN
AA.. LATAR BELAKANG
Nawa Cita yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,
menyampaikan dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat
Jenderal. Agenda tersebut yaitu : 1) “Membangun Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya” (Cita kedua) dan
2) “Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi,
Bermartabat dan Terpercaya” (Cita keempat).
Pertama, membangun tata kelola pemerintahan menjadi isu penting, sehingga
pemerintah secara terus menerus melakukan perubahan sistem dan kebijakan
dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Wujud dari perbaikan tata kelola
pemerintahan ini antara lain berupa perbaikan tingkat kepercayaan publik pada
pemerintahan, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya
tinggi, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Kedua, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya juga merupakan isu strategis karena dampak
negatifnya yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan
masyarakat.
Namun demikian, pencapaian kedua hal tersebut belum optimal. Masih terdapat
permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin,
penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja
sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja,
serta rendahnya kualitas pelayanan umum.
Kondisi ini menunjukan bahwa diperlukan upaya keras dan sistematis untuk
memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen
penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas,
akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal
tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan
nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 antara lain ditujukan demi terwujudnya
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP)
berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 9
mewujudkan dua dari sembilan agenda pembangunan nasional dalam RPJM
2015-2019, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
BB.. DASAR HUKUM
Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain
berdasarkan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
CC.. TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen
KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit
kerja Eselon II, yaitu:
1. Sekretariat Itjen KKP
Sekretariat Itjen KKP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis
dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Itjen KKP.
2. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 10
undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) dan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh Unit
Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PRL.
3. Inspektorat II
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-
undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
(DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh UPT lingkup DJPT dan DJ PSDKP.
4. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-
undangan, dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM),
serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM.
5. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta
seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM.
6. Inspektorat V
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP.
Struktur organisasi Itjen KKP secara lebih terperinci disajikan pada Gambar 1
berikut ini:
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 11
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP
DD.. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL KKP
Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola
pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang
penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata
kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan
pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa
mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki
praktik tata kelola pemerintahan.
Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam
pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan
pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang
lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh
integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.
Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran
disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya
kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan
efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Inspektorat Jenderal KKP
melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa Tata Kelola
Pemerintahan yang baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 12
dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh unit
pelaksana teknis di lingkungan DJPRL.
2. Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh unit pelaksana
teknis di lingkungan DJPT dan DJPSDKP;
3. Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya (DJPB) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), serta seluruh unit pelaksana teknis di
lingkungan DJPB dan BRSDMKP;
4. Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM), serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan DJPDSPKP dan
BKIPM;
5. Perumusan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas petunjuk Menteri serta pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta
administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
6. Pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Itjen.
EE.. DASAR PENGUKURAN KINERJA
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 29/PERMEN-KP/2014
tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja.
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 34/KEP-IRJEN/2017, tanggal
1 Maret 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun
2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 032-02.1.622098/2017,
tanggal 7 Desember 2016.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 13
FF.. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja bertujuan untuk:
1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat Jenderal sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017 sesuai yang tercantum dalam dokumen
penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Itjen
KKP.
GG.. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan
Kinerja (Tapja) Inspektorat Jenderal KKP dan Perjanjian Kinerja level 1 yang
disepakati Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
HH.. WAKTU PENGUKURAN KINERJA
1. Periode yang dinilai : Januari s.d. September 2017
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Oktober 2017
II.. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:
1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Itjen sampai dengan 30 September 2017
berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Balanced Score Card (BSC)
Tahun 2017.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 30
September 2017.
JJ.. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup
latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi
pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra
KKP dan Itjen KKP, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi
Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan
kinerja Itjen KKP, Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2017, dan Realisasi
Rencana Aksi s.d. Triwulan III Tahun 2017; dan 4) Penutup yang berisi
mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan
kinerja.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 14
BAB 2
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2015 - 2019
Seiring dengan perkembangan global dan dinamika organisasi di dalam KKP,
Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir
Renstra KKP yang merupakan dasar bagi unit Eselon I untuk melakukan
penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Balanced
Scorecard (BSC) di lingkungan KKP.
Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2015 – 2019 dan turunannya pada
Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan
sebagai berikut:
1. Visi KKP dan Itjen KKP
Visi KKP, dapat diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai oleh KKP
selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan
fungsi KKP adalah:
Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang
mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan
bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :
Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP
dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan
yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good
governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.
Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari
segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga
diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup
KKP.
“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”
“Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 15
2. Misi Itjen KKP
Misi Itjen KKP dapat diartikan sebgai rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:
Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal
pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan
Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan
Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut
diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan
Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat.
3. Tujuan Itjen KKP
Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:
Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu
efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut
di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.
4. Sasaran Strategis Itjen KKP
Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup KKP, Inspektorat Jenderal harus
mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian seperti disajikan
pada gambar 2. Sasaran Strategis (SS) lingkup Itjen merupakan mendukung
capaian kinerja level kementerian, khususnya dari SS-9 dan SS-10 pada
tingkat kementerian (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-cascading ke level
di bawahnya dan di-alignment antar Inspektorat I-V dan Sekretariat
Inspektorat Jenderal sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.
“Peningkatan Efektivitas Peran Pengawasan Internal”
“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 16
Gambar 2. Proses Cascading dan Alignment SS Itjen KKP
Secara keseluruhan, Inspektorat Jenderal memiliki 9 (sembilan) SS seperti
disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2016-2019
SASARAN STRATEGIS
1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan
akuntabel
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima
3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang
efektif
6 Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
lingkup Itjen
8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima
9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan
akuntabel
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 17
Adapun keterkaitan antara 9 (sembilan) SS tersebut pada tiap perspective
(customer, internal process, dan learning and growth) disajikan pada
Gambar berikut.
Gambar 3.
Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur KKP pada tahun 2017, Itjen KKP melaksanakan enam
kegiatan utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp78.855.369.000,00.
Keenam kegiatan tersebut adalah:
1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan
Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai
Rp6.473.248.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern
pada Mitra Inspektorat I sebanyak 2 Laporan.
2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II
dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai
Rp7.417.115.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern
pada Mitra Inspektorat II sebanyak 2 Laporan.
3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III
dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai
Rp6.628.740.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern
pada Mitra Inspektorat III sebanyak 2 Laporan.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 18
4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV
dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai
Rp6.818.022.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern
pada Mitra Inspektorat IV sebanyak 2 Laporan.
5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada
Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra
Inspektorat V dengan alokasi anggaran senilai Rp6.797.446.000,00 dengan
rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V
sebanyak 2 Laporan.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran senilai
Rp44.720.798.000,00 dengan rencana output Laporan Peningkatan
Kapabilitas Pengawasan sebanyak 1 Laporan.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan
pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam
Perjanjian Kinerja (TAPJA) tahun 2017 sebagaimana disampaikan pada Tabel
2 berikut.
Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2017
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran KKP
< 1 %
2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah 80%
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP
A
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP
A
5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75
6 Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK (kumulatif)
7
7 Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM) 3
8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
7,7
10 Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP
100%
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 19
4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
11 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP
75%
12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial) untuk Perbaikan Kinerja KKP
75%
13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP (per tahun)
18
14 Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
60%
5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif
15 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup KKP
83%
16 Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT
83%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
17 Indeks Kompetensi dan Integritas 80
18 Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat
60%
7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
19 Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen
65%
20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data 70%
21 Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis IT lingkup Itjen
70%
8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
22 Nilai Penerapan RB Itjen A
23 Nilai SAKIP Itjen A
24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen
3,8
25 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan
100%
9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel
26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 85
27 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
100%
Penetapan kinerja Inspektorat Jenderal TA 2017 dalam bentuk Perjanjian
Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
tersaji dalam Lampiran 1.
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN
Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern
lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Negara” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan
Pelaksana Pembangunan KP;
2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan
Pelaksana Pembangunan KP;
3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan
Pelaksana Pembangunan KP;
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 20
4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV
dan Pelaksana Pembangunan KP;
5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada
Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra
Inspektorat V.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam
beberapa komponen kegiatan, antara lain :
1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Reviu LAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Inspeksi Pimpinan;
5. Pemantauan Tindak Lanjut;
6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
7. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
8. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
9. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
10. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP
11. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
12. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
13. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
14. Pendampingan Program Pembangunan KP;
15. Pemantauan Program Strategis bidang KP;
16. Pengawalan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU
Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan
kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana
Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk
memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian
sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis
dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh
mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.
Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen
KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan
yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 21
Tabel 3 Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat Jenderal KKP
s.d. Triwulan III Tahun 2017
No Indikator Kinerja
Utama Target 2017
Kegiatan Pendukung Satuan
Target s.d. Triwulan III Tahun
2017
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
< 1% a Reviu Penganggaran Satker 20
b Reviu RKBMN Satker 10
c Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan 12
d Evaluasi Penyerapan Anggaran
Kegiatan 27
e Pengawasan Pemanfaatan Aset pada Eselon I
Kegiatan 1
f Evaluasi Perdin dan RDK Kegiatan 1
g Evaluasi Kinerja Mitra (tematik)
Kegiatan 0
h Reviu LK Satker 21
2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah
80% a Pengawasan Bantuan Pemerintah
Kegiatan 122
b Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT
Kegiatan 30
3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP
A (86) a Evaluasi SAKIP Unit Eselon I 10
b Reviu Renja Unit Eselon I 9
c Reviu Laporan Kinerja Unit Eselon I 11
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP
A (80) a Evaluasi RB Unit Eselon I 10
b Pendampingan RB Unit Eselon I 2
c Pemantauan TL Rencana Aksi RB
Unit Eselon I 10
d Evaluasi Penanganan COI Kegiatan 9
5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP
75 a Evaluasi Pelayanan Publik Kegiatan 10
b Evaluasi PNBP Kegiatan 10
6 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK/ WBBM (kumulatif)
7 a Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Satker 0
b Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Satker 4
7 Level Kapabilitas Itjen (IACM)
Level 3 a Evaluasi Kendali Mutu (KM) Kegiatan 1
b Expose Hasil Evaluasi Kepada Auditor
Kegiatan 0
c Pembahasan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko
Kegiatan 3
d Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
Kegiatan 3
8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP
2 a Evaluasi SPI Unit Eselon I 10
b Pendampingan SPI Unit Eselon I 10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
7.7 a Survey Efektivitas Kebijakan Satker 0
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 22
No Indikator Kinerja
Utama Target 2017
Kegiatan Pendukung Satuan
Target s.d. Triwulan III Tahun
2017
10 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP (%)
100% a Penyusunan PKPT berbasis risiko
Kegiatan 1
b Penyusunan Profil Auditi 2017
Kegiatan 1
c Penyusunan Auditable Unit 2017
Kegiatan 1
d Penyusunan Penilaian Risiko 2017
Kegiatan 1
11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP
75% a Gelar Pengawasan Kegiatan 12
b Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Lokasi 61
12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja KKP
75% a Gelar Pengawasan Kegiatan 12
b Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Lokasi 61
13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (per Tahun)
18 a Pengawasan Kebijakan/ Program Strategis
Kegiatan 85
14 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
60% a Pengawasan program prioritas
Lokasi 85
15 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP
83% a Pengendalian Mutu Pengawasan
Kegiatan 52
16 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT
83% a Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan 11
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
17 Indeks Kompetensi dan Integritas
80 a Rapat Rekapitulasi Kehadiran
Pegawai 9
b Pelaporan LHKPN/LHKASN Pegawai 9
c SKP Kegiatan 0
d Assessment Pegawai 72
18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat
60% a Pelaksanaan Diklat Kegiatan 150
19 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
65% a Pendaftaran dan Aktivasi akun Bitrix24
Kegiatan 1
b Monitoring dan Kegiatan 0
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 23
No Indikator Kinerja
Utama Target 2017
Kegiatan Pendukung Satuan
Target s.d. Triwulan III Tahun
2017
terstandar Lingkup Itjen
pendampingan keaktifan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24
20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
70% a Validasi dan Sinkronisasi Kegiatan 0
21 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
70% a Sosialisasi, Asistensi, Validasi Pengisian e-Dalwas
Kegiatan 3
b Pelatihan, Asistensi AMS Kegiatan 3
c Validasi Perencanaan Penugasan
Kegiatan 1
22 Nilai Penerapan RB Itjen
A (83) a Rapat Pembahasan LKE PMPRB
Kegiatan 2
23 Nilai SAKIP Itjen A (89,5)
a Evaluasi Pengukuran Kinerja KKP
Kegiatan 3
b Reviu Laporan Kinerja Kegiatan 3
24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen
3.8 a Survey dan Pembahasan Kegiatan 30
25 Persentase Tindak Lanjut arahan (directive) Pimpinan
100% a Inspeksi Pimpinan Kegiatan 3
26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen
85 a Verifikasi SPJ Kegiatan 9
b Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan 9
27 Persentase Kepatuhan Terhadap SAP lingkup Itjen
100% a Reviu LK Kegiatan 2
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 24
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu
dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja
yang terdiri dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen. Tim
pengelola kinerja akan melaksanakan tugas pengumpulan data kinerja,
mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala
setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat
keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang
telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi
manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id dengan kategorisasi
(penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna Hijau/Baik
(>100%), Kuning/kurang (80%<X<100%) dan Merah/Buruk (<80%),
sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4. Rentang Penilaian Capaian Kinerja
No Kode Warna Rentang Nilai Arti
1. Hijau > 100% Baik
2. Kuning 80% < x < 100% Kurang
3. Merah <80% Buruk
Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Itjen KKP tahun 2017 terdiri
dari 9 (sembilan) SS yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu Customer,
Internal Process, dan Learning and Growth, yang diukur keberhasilannya
melalui capaian 27 IKU dengan target tertentu.
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2017 merupakan hasil dari pelaksanaan
program/kegiatan Itjen dari Januari sampai dengan September 2017. Capaian
kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 untuk Level 1 (Inspektorat
Jenderal KKP) terdiri dari capaian kinerja pada 5 dari 9 Sasaran Strategis (SS)
dengan 8 dari 27 IKU. Target SS dan IKU Itjen KKP yang diukur sampai dengan
Triwulan III Tahun 2017 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya
dalam periode s.d. tiga bulan ketiga di tahun 2017. Target SS dan IKU Itjen
KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 25
Tabel 5. Sasaran Strategis dan IKU Itjen KKP yang Diukur Pada
Triwulan III Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS NO IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
TAHUNAN
TARGET TRIWULAN III
2017
CUSTOMER PERSPECTIVE
SS 1 Terkelolanya Anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel
1 Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran
< 1% < 1%
SS 2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP
A A
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS 4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
11 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP
75% 50%
12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial) untuk Perbaikan Kinerja KKP
75% 50%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
SS 6 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
17 Indeks Kompetensi dan Integritas
80 80
18 Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat
60% 45%
SS 8 Terwujudnya birokrasi Itjen yeng efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
22 Nilai Penerapan RB Itjen A A
23 Nilai SAKIP Itjen A A
Kelima Sasaran Strategis (SS) dan 8 IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun
2017 diatas, telah dilakukan pengukurannya baik secara manual maupun
menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id).
Pengukuran tersebut berdasarkan hasil pencapaian kinerja dari mulai level
4 hingga level 2 yang kemudian menjadi hasil untuk level 1 Itjen KKP. Terdapat
3 IKU telah tuntas pengukurannya sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan
16 IKU lainnya akan dilakukan pengukuran dan pemantauan sampai dengan
triwulan berikutnya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat
disampaikan kondisi capaian kinerja Sasaran Strategis (SS) Itjen KKP s.d.
Triwulan III Tahun 2017 sebagaimana Gambar 4 berikut.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 26
Gambar 4. Peta Strategis dan Nilai Capaian Sasaran Strategis
Inspektorat Jenderal KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017
Pada gambar 4 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) Itjen
KKP berjumlah 9 SS yang telah di ukur sampai dengan Triwulan III Tahun
2017. Capaian 9 SS tersebut disajikan dalam warna hijau (nilai >100%), dan
merah (nilai ˂80%) sehingga nilai secara keseluruhan adalah berwarna kuning
yang berarti bahwa capaian kinerja Itjen KKP selama Triwulan III Tahun 2017
adalah hati-hati (NPSS 80% ≤ x ≤100%). Secara keseluruhan, capaian nilai tiap
Sasaran Strategis untuk tiap Perspektif (NPSS) pada Triwulan III Tahun 2017
sebesar 97.22% atau tidak tercapainya target pada salah satu SS dengan
rincian nilai per perspektif yaitu Nilai Customer (68.98%), Nilai Internal Process
(110.87%), dan Nilai Learning and Growth (111.81%).
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 27
Gambar 5. Capaian NPSS Itjen Triwulan III Tahun 2017
Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan
untuk mengukur capaian kinerja tiap perspektif (NKP), dengan rincian capaian
Customer Perspective sebesar 33.33%, Internal Process Perspective sebesar
33.33% dan Learning And Growth Perspective dengan nilai 33.33%. Secara
lebih rinci capaian kinerja perspektif tersebut dihasilkan dari kinerja SS pada
masing-masing perpektif pada periode Triwulan III Tahun 2017 dapat dilihat
pada gambar 5 di atas.
Adapun capaian setiap SS yang telah dilakukan pengukuran dapat
disampaikan sebagai berikut yaitu SS-1 dengan capaian 27.47%, SS-2 dengan
capaian 110.49%, SS-3 dengan capaian 100%, SS-4 dengan capaian 120%,
SS-5 dengan capaian 112,61%, SS-6 dengan capaian 118.60%, SS-7 dengan
capaian 120%, SS-8 dengan capaian 108.62%, dan SS-9 dengan capaian
100%. Capaian kinerja 9 (sembilan) SS tersebut berada pada kategori baik
(hijau) sebanyak 8 SS dan sebanyak 1 SS mendapat kategori merah (buruk),
dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP masih masuk
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 28
kategori hati-hati (kuning) dengan capaian kinerja Nilai Perspektif Sasaran
Strategis 97.22%.
Hasil dari capaian kinerja 9 SS dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU,
dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 18 IKU
yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 adalah sebanyak 17 IKU capaiannya
adalah sama atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan terdapat 1 IKU
yang capaian kinerjanya dibawah target yang ditetapkan.
IKU yang hasil pencapaiannya di bawah target sebanyak 1 IKU yaitu IKU 1
“Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total
anggaran KKP” dari target 1% namun capaiannya 3.64%. Hal tersebut
disebabkan karena temuan keuangan oleh BPK RI terhadap KKP lebih besar
dari pada realisasi anggaran KKP Tahun 2016.
Perlu disampaikan juga bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja
masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung dan menjadi
ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari
masing-masing SS dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut.
Customer Perspective adalah apa yang seharusnya dihasilkan untuk pengguna
jasa Itjen KKP, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan serta pimpinan
Unit Kerja lingkup KKP merupakan pengguna jasa (customer) langsung dari
Itjen KKP. Sasaran Kinerja pada perspektif ini diambil dari SS level 0 yang
sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas internal dan menjadi
sasaran kinerja utama Itjen KKP. Perspektif ini terdiri dari 2 (dua) SS dan
8 (delapan) IKU, namun yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 adalah SS 1
dan SS 2 dengan IKU Nomor 1 dan 4, dengan capaian sebagai berikut.
Pencapaian SS-1 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu IKU 1 “Batas
toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” dan
IKU 2 “Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah”. IKU 1 merupakan dukungan
Itjen KKP di dalam mewujudkan Laporan Keuangan KKP yang handal dengan
target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP atas Laporan Keuangan KKP
merupakan salah satu IKU pada level 0 yang di-cascading dengan metode
komponen pembentuk.
SS-1 : Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
CUSTOMER PERSPECTIVE
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 29
IKU-1: Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI)
dari total realisasi anggaran KKP
Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI) dari total
realisasi anggaran KKP Tahun 2017 adalah, jumlah nilai temuan keuangan
terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK
Tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2016.
Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan pada Triwulan III Tahun 2017
berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan BPK atas Laporan Keuangan (LK)
KKP Tahun 2016.
Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan
BPK atas kinerja KKP Tahun 2016 yang telah disampaikan sekitar Juli Tahun
2017. Temuan materialitas atas temuan keuangan lingkup KKP selama Tahun
2016 sebesar 3,64% yang berasal dari temuan keuangan oleh BPK sebesar
Rp236.498.216.167,66 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun
2016 yang mencapai Rp6.482.382.769.886,00. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa capaian IKU ke-1 ini pada Tahun 2017 berada jauh dibawah target yang
diharapkan yaitu seharusnya ≤1% sesuai dengan mekanisme polarisasi
minimize (semakin kecil lebih baik). Hal tersebut berdampak pada penilaian
opini Laporan Keuangan (LK) KKP TA 2016 yang mendapat disclaimer oleh
BPK RI.
Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada
KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.
Tabel 6
Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) Pada KKP
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Temuan Materialitas Pengawas Eksternal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran
0,0975% 0,1260% 0,1566% 0,0629% 0,090% 0,1506% 0,4409% 3.6483%
Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK KKP
IKU-2: Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah
Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah merupakan suatu ukuran atas
kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi bantuan pemerintah dari
KKP kepada masyarakat/pemda/BUMN/D berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan. IKU ini diharapkan untuk menjawab pengendalian atas
realisasi bantuan pemerintah dari KKP agar sesuai dengan target yang
ditetapkan dan bermanfaat. Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah sebesar
80% dan diukur secara tahunan.
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017, IKU ini belum dapat diketahui hasil
pengukurannya. Pengukuran IKU ini dimulai sejak akhir Bulan Agustus 2017
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 30
dan akan diketahui hasilnya pada Triwulan IV. Kegiatan yang dilaksanakan
dalam mendukung proses pengukuran IKU ini yaitu berupa evaluasi Bantuan
Pemerintah masih dalam proses pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa
tahap pengujian dilapangan.
SS ini merupakan adopsi langsung dari SS yang sama pada perspektif
Learning and Growth di level 0. SS ke-2 ini terdiri dari 8 (delapan) buah IKU
pendukung sebagai ukuran keberhasilan, namun yang diukur pada Triwulan III
Tahun 2017 hanya satu IKU yaitu IKU Nilai Evaluasi atas Implementasi
Reformasi Birokrasi KKP. Target pencapaian IKU Nilai Evaluasi atas
Implementasi Reformasi Birokrasi KKP adalah A (80), dan hasilnya
berdasarkan evaluasi penilaian mandiri oleh Itjen KKP adalah A dengan nilai
91,66 atau sesuai dengan target yaitu A dan secara nilai berada diatas target.
Secara lebih rinci capaian SS-2 ini dapat disampaikan sebagai berikut:
IKU 3 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP pada periode
evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui
penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan,
pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Evaluasi dilaksanakan
tahunan dimana pada tahun 2017 evaluasi akan dilaksanakan oleh
Kementerian PAN dan RB pada Triwulan III, sehingga hasil realisasi IKU ini
baru dapat diketahui pada periode Triwulan IV. Upaya yang dilakukan Itjen
untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2017 antara lain, Reviu Laporan
Kinerja, Reviu Perencanaan, Reviu Penganggaran dan Evaluasi AKIP lingkup
KKP.
Pada tahun 2015, KKP kembali mendapatkan nilai AKIP kriteria A atau Baik
dengan nilai 80,76. Pada Tahun 2016, hasil evaluasi secara resmi dari
Kementerian PAN dan RB adalah 84,59 (A) atau naik secara signifikan. Sampai
dengan Triwulan III Tahun 2017, Itjen KKP telah melakukan evaluasi intern
KKP secara mandiri atas Sistem AKIP Eselon I dan keseluruhan tingkat KKP
dan telah diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB dengan nilai 85,55 (A)
dan menunggu proses penilaian akhir yang diperkirakan pada akhir Tahun
2017.
SS-2 : Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi
pada layanan prima
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 31
IKU 4: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi KKP
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan
reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik
sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan
akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program
pembangunan bidang KP. Evaluasi RB telah dilaksanakan oleh Kementerian
PAN dan RB pada bulan September 2017 tetapi sampai laporan ini disusun
hasil evaluasi tersebut belum ada. Nilai RB KKP berdasarkan penilaian mandiri
secara internal oleh Itjen KKP yang diusulkan kepada Kementerian PAN dan
RB sebesar 91,66 atau kriteria A atau sesuai dengan target. Angka ini
dipergunakan rujukan sementara sampai dengan diterbitkannya hasil penilaian
dari Kementerian PAN dan RB.
Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah A (nilai > 80), sedangkan upaya yang
dilakukan Itjen KKP untuk mencapai target IKU ini s.d. Periode Triwulan III
Tahun 2017 antara lain:
1. Reviu Pengisian Kertas Kerja Pengungkit dan Hasil pada 9 Eselon I.
2. Reviu Pelaksanaan Survey Internal dan Eksternal pada 9 Eselon I.
3. Simulasi Penilaian Kertas Kerja PMPRB secara Manual atau Online.
4. Reviu Penilaian dengan Relevansi Bukti/Evidence (Panel I dan II).
5. Finalisasi penilaian dan usulan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian
PAN dan RB.
IKU 5: Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP
Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP merupakan ukuran atas kualitas
penyelenggaraan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
di lingkungan KKP. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2017 dan
ditargetkan nilainya sebesar 75. Target nilai IKU tersebut merupakan rata–rata
nilai standar pelayanan publik KKP yang dikeluarkan oleh Ombudsman pada
pelayanan publik tingkat KKP, sedangkan untuk level Eselon I dilakukan
penilaian mandiri dengan pedoman yang diadopsi dari penilaian Ombudsman
tersebut dengan target yang sama yaitu nilai 75.
Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017
diantaranya adalah menyusun pedoman terkait IKU ini yang mencakup
mengenai definisi, cara perhitungan, upaya pencapaian target IKU, dan
evaluasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup KKP. Terkait hal tersebut maka
untuk Triwulan III Tahun 2017 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian
kinerjanya.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 32
IKU 6 : Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada suatu unit kerja yang
memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator
proses di atas 75 poin pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.
Evaluasi WBK tahun 2017 akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB
pada Triwulan IV, sehingga pada periode Triwulan III Tahun 2017 realisasi IKU
ini belum dapat disampaikan. Adapun upaya yang telah dilakukan Itjen pada
Triwulan III untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2017 antara lain :
1) Koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB; 2) Sosialisasi dan Asistensi
WBK/WBBM; 3) Evaluasi calon unit kerja untuk diajukan sebagai unit kerja
berstatus WBK sebanyak 8 unit kerja yang telah diusulkan kepada Kementerian
PAN dan RB. Hasil penilaian atas WBK ini diperkirakan pada akhir TA 2017.
Perkembangan capaian IKU ini dapat disampaikan bahwa, target kumulatif 7
unit kerja berpredikat WBK semenjak Tahun 2014 s.d. 2016 telah terealisasi
sebanyak 4 unit kerja. Itjen KKP harus dapat mendorong minimal 3 unit kerja
ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2017 untuk target
kumulatif Tahun 2017 sebanyak 7 unit kerja. Target unit kerja berstatus WBK
sampai dengan tahun 2019 disampaikan pada tabel berikut.
Tabel 7
Target Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019
Indikator Kinerja 2015 2016 Target *)
T R T R 2017 2018 2019
Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)
4 3 6 4 7 10 12
Keterangan : T = Target; R = Realisasi *) Target akan direvisi sejalan dengan revisi Renstra KKP dan Itjen KKP.
IKU 7: Level Kapabilitas Itjen (IACM)
Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui metode
Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan gambaran kondisi tata kelola
organisasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh APIP untuk
mengembangkan pengawasan intern yang efektif dan profesional. Level ini
diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
Target kapabilitas pengawasan intern (IACM) Itjen KKP pada Tahun 2017
adalah pada level 3. BPKP telah melakukan penilaian kapabilitas (IACM)
kepada Itjen KKP sejak November s.d. Februari 2017 dan hasilnya secara
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 33
resmi telah disampaikan kepada Itjen KKP dan hasilnya adalah Level 3
(Integrated) sesuai dengan target. Hasil penilaian BPKP tercantum pada Surat
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kemaritiman
BPKP Nomor LHV-30/D102/1/2017, 24 Maret 2017 dengan surat pengantar
dari Deputi No. SPM-14/D1/02/2017, tanggal 24 Maret 2017.
Walaupun begitu masih terdapat 2 catatan yang harus menjadi perbaikan yaitu
terkait dengan 2 point pada elemen 3 (praktek profesional) yaitu berupa
melakukan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) secara
periodik terkait dengan pengawasan yang dilakukan dan menyusun laporan
hasil pelaksanaannya, serta mengembangkan sistem dan prosedur untuk
memonitor dan melaporkan pelaksanaan program QAIP.
IKU 8 : Level Maturitas Implementasi SPI KKP
Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah
tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan
KKP.
Target Level Maturitas SPIP di Lingkungan KKP pada Tahun 2017 adalah pada
level 2 dimana hasil penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh BPKP
terhadap implementasi SPI di lingkungan KKP sejak akhir 2016 s.d. Maret 2017
menyatakan bahwa Level Maturitas SPIP di lingkungan KKP berada pada Level
3 atau Terdefinisi (lihat Tabel 8). Hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan
telah terlampaui.
Pencapaian level 3 atau terdefinisi atas tingkat implementasi SPI di lingkungan
KKP berarti bahwa KKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan
terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern
dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Per Desember 2016, terdapat 3
K/L (diluar KKP) dan 6 Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang telah
mencapai level 3 dan tidak ada yang melebihi level 3. Per Maret 2017 ini KKP
telah masuk didalamnya, dan ini menunjukkan bahwa KKP telah cukup baik
implementasi SPI-nya, namun demikian seperti karakteristik level 3, disebutkan
bahwa evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal
dokumentasinya.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 34
Tabel 8 Tingkat Maturitas Implementasi SPI dan Karakteristiknya
No Level Tingkat Rentang Nilai Karakteristik SPIP
1 0 Belum Ada 0 < skor <1,0 K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
2 1 Rintisan 1,0 ≤ skor < 2,0 Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
3 2 Berkembang 2,0 ≤ skor < 3,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
4 3 Terdefinisi 3,0 ≤ skor < 4,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5 4 Terkelola dan Terukur
4,0 ≤ skor < 4,5 K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6 5 Optimum 4,5 ≤ skor ≤ 5 K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer
Internal Process Perspective adalah suatu proses kunci yang dilaksanakan
organisasi untuk memberikan kontribusi kepada pengguna jasa sesuai dengan
sasaran kinerja pada Customer Perspective. Perspektif ini terdiri dari 3 (tiga) SS
dan didukung oleh 8 (delapan) IKU. Capaian kinerja dari masing-masing SS
dan IKU pada perspektif ini disampaikan sebagai berikut:
SS ke-3 “Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis
Risiko”, merupakan proses yang menjadi fokus Itjen KKP pada tahap
perencanaan dalam menjaga kualitas mutu pengawasan. SS-3 ini didukung
SS-3: Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 35
oleh dua buah IKU yaitu IKU-9 “Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah” dalam
hal ini kebijakan pengawasan Itjen dan IKU-10 “Persentase Perencanaan
Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP” sebagai dasar perumusan
kebijakan pengawasan tahun 2017. IKU yang dapat diukur sampai dengan
Triwulan III Tahun 2017 hanya IKU 10. Gambaran dari 2 buah IKU pendukung
SS ke-3 ini dapat disampaikan sebagai berikut :
IKU 9 : Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
Suatu ukuran untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan pengawasan
Itjen KKP didalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup KKP.
Efektivitas kebijakan pengawasan tersebut diukur melalui survei terhadap mitra
kerja Itjen selama tahun 2017.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara
lain Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2017 kepada seluruh
mitra kerja pada acara Rapat Kerja Pengawasan, Penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Evaluasi Pasca Pengawasan. Pada
tahun 2017 Itjen KKP menargetkan nilai Indeks Efektivitas Kebijakan
Pemerintah sebesar 7,7 atau naik 1,2 poin bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. IKU ini sampai dengan Triwulan III masih dalam proses survey
serta kompilasi data survey yang hasilnya diperkirakan diketahui pada Triwulan
IV Tahun 2017.
IKU 10 : Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
lingkup KKP
IKU 10 ini merupakan persentase kegiatan pengawasan Itjen dalam PKPT yang
mengacu pada penilaian risiko dengan didasarkan pada anggaran, program
prioritas dan hasil pengawasan APIP maupun faktor lainnya yang dapat
menjadi dasar penilaian risiko pada seluruh unit eselon I lingkup KKP. Ukuran
yang diambil untuk perencanaan pengawasan internal yang telah berbasis
risiko adalah apabila sebanyak 100% tema pengawasan unggulan/prioritas, unit
Eselon I, dan provinsi/kab/kota pelaksana program/kegiatan KKP yang berisiko
tinggi telah dimasukkan dalam PKPT Tahun 2017.
Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan terdapat sekurangnya 56
jenis kegiatan yang berisiko tinggi dan seluruhnya telah dicantumkan dalam
PKPT Itjen KKP Tahun 2017. Dari hasil penilaian risiko tersebut, seluruh objek
baik berdasarkan tema maupun pelaksanaan program yang berisiko tinggi telah
masuk kedalam PKPT Itjen KKP Tahun 2017, dengan demikian perencanaan
pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP dengan target 100% telah
tercapai. Hasil pencapaian IKU ini telah diukur dan dicantumkan pada capaian
kinerja Triwulan I Tahun 2017.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 36
Tabel 9
Peta Risiko Program/Kegiatan KP Per Eselon I KKP Tahun 2017
No. Unit Eselon I Jenis Kegiatan Berisiko Tinggi
PKPT 2017
Dicantumkan Tdk Dicantumkan
1 SETJEN 2 2 100% 0 0%
2 DJ PRL 6 6 100% 0 0%
3 DJPT 7 7 100% 0 0%
4 DJ PSDKP 5 5 100% 0 0%
5 DJPB 9 9 100% 0 0%
6 BALITBANG KP *) 6 6 100% 0 0%
7 BPSDMPKP *) 6 6 100% 0 0%
8 DJ PDSPKP 10 10 100% 0 0%
9 BKIPM 5 5 100% 0 0%
10 ITJEN 0 0 - 0 0%
TOTAL 56 56 100% 0 0%
Keterangan : *) sebelum digabung jadi BRSDMKP pada awal 2017
Setelah melaksanakan proses perencanaan pengawasan yang berbasis risiko,
selanjutnya Itjen KKP berupaya mewujudkan “Terselenggaranya Pengawasan
Internal KKP yang Efektif dan Efisien” yang menjadi Sasaran Strategis (SS)
ke-4. SS tersebut diukur dengan 4 IKU yang dapat mencerminkan pelaksanaan
pengawasan internal yang efektif dan efisien yaitu :
1. IKU 11 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP”
2. IKU 12 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (SPI, RB,
SAKIP, Yanblik) untuk perbaikan kinerja KKP”
3. IKU 13 “Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan yang Strategis Lingkup
KKP”
4. IKU 14 “Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program
Prioritas KKP”.
Gambaran IKU tersebut dan realisasinya disampaikan sebagai berikut.
IKU 11: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang
ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi
objek pengawasan dengan target selama setahun 75% rekomendasi
SS-4 : Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 37
ditindaklanjuti pada tahun 2017. Untuk target s.d. Triwulan III Tahun 2017
adalah sebesar 50%. Dari hasil pengukuran kinerja s.d. Triwulan III Tahun
2017, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja oleh mitra kerja Itjen adalah sebesar 61.56%, sehingga
dibandingkan dengan target Triwulan III Tahun 2017 maka capaiannya sebesar
123.12%.
Tabel 10. Capaian dan Target Kinerja IKU-11 s.d. Triwulan III Tahun 2017
No Unit Kerja Jumlah Saran
Temuan ITJEN
Tindak Lanjut Sisa Saran Ket
Jml % Saran Jml % Saran
1 SETJEN 53 36 67.92% 17 32.08% IT I
2 DJ PRL 264 144 54.55% 120 45.45% IT I
3 DJPT 73 60 82.19% 13 17.81% IT II
4 DJ PSDKP 23 3 13.04% 20 86.96% IT II
5 DJPB 76 22 28.95% 54 71.05% IT III
6 BRSDMKP 59 48 81.36% 11 18.64% IT III
7 DJ PDSPKP 69 38 55.07% 31 44.93% IT IV
8 BKIPM 12 12 100.00% 0 0.00% IT IV
9 ITJEN 63 63 100.00% 0 0.00% IT V
TOTAL 692 426 61.56% 266 38.44%
Capaian IKU ini s.d. Triwulan III Tahun 2017 cukup baik karena terdapat
peningkatan hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama Triwulan I
Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2017. Itjen akan terus meningkatkan
pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh seluruh
Inspektorat selama tahun 2017. Adapun upaya yang telah dan akan
dilaksanakan Itjen KKP selama tahun 2017 dalam hal percepatan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data
Hasil Pengawasan dan Koordinasi/Pemantauan Tindak Lanjut.
IKU 12: Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk
Perbaikan Kinerja KKP
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan SPIP,
Pelayanan Publik, SAKIP, dan implementasi RB dari Itjen KKP yang telah
ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi
objek pengawasan dengan target Tahun 2017 sebesar 75% rekomendasi
ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah
sebesar 50% rekomendasi hasil pengawasan RB dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja.
Dari hasil pengukuran kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2017,
jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja oleh mitra kerja Itjen mencapai 76,73% dari target Triwulan III
Tahun 2017 atau tercapai sebesar 153.46%. Kondisi ini relatif sama dengan
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 38
IKU 11 dimana terdapat hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama
Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2017.
Tabel 11. Capaian dan Target IKU-12 s.d. Triwulan III Tahun 2017
No Unit Kerja
TOTAL *)
Jumlah Saran
Tindak Lanjut
Saran % TL
1 SETJEN 22 12 54,55%
2 DJ PRL 19 17 89,47%
3 DJPT 11 3 27,27%
4 DJ PSDKP 6 2 33,33%
5 DJPB 22 21 95,45%
6 BRSDMKP 18 5 27,78%
7 DJ PDSPKP 36 36 100,00%
8 BKIPM 30 21 70,00%
9 ITJEN 38 38 100,00%
TOTAL 202 155 76,73% Keterangan : *) data berdasarkan LHP dari Triwulan IV Tahun 2016 s.d. Triwulan III Tahun 2017
IKU 13: Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP
Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan
oleh Itjen KKP kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan
untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan
peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Pada
tahun 2017, Itjen menargetkan akan melakukan pengawasan dan memberikan
rekomendasi perbaikan terhadap minimal 18 rekomendasi kebijakan lingkup
KKP selama tahun 2017. Target ini akan diukur secara semesteran yaitu pada
Semester I dan Semester II Tahun 2017. Sampai dengan Semester I jumlah
rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP mencapai 8 dari target 5
sehingga persentase capaian IKU adalah 160% yang dapat disampaikan
sebagai berikut :
1. Belum ada rekomendasi kebijakan dari Inspektorat I dari target 1
rekomendasi kebijakan
2. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat II dari target 1
rekomendasi kebijakan
3. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat III dari target 1
rekomendasi kebijakan
4. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat IV dari target 1
rekomendasi kebijakan
5. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat V dari target 1
rekomendasi kebijakan
Jenis dan rincian rekomendasi kebijakan tersaji pada lampiran laporan ini.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 39
Kegiatan yang telah dilaksanakan selama untuk mencapai target IKU ini adalah
Pengawasan terhadap peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur
administrasi/operasi lingkup KKP seluruh mitra kerja. Selain itu, adanya
rekomendasi kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2017,
selain sebagai penjamin mutu (Quality Assurance), Itjen menitikberatkan
perannya sebagai konsultan yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran
perbaikan (Advisory Services) dalam proses pelaksanaan program/kegiatan
juga pada tataran kebijakan.
IKU 14: Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program
Prioritas KKP
Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
adalah jumlah lokasi pelaksanaan Program Prioritas KKP yang dapat diawasi
oleh Itjen KKP pada tahun 2017 dengan target 60%. Pengukuran terhadap
capaian IKU ini dilaksanakan semesteran yaitu pada Semester I dan Semester
II Tahun 2017. Hasil pengukuran Semester I Tahun 2017 persentase cakupan
lokasi pengawasan pelaksanaan program prioritas KKP mencapai 54,70% dari
target sebesar 30% atau pencapaiannya sebesar 182,33%. Saat ini masih
dilakukan berbagai kegiatan pengawasan yang nantinya akan mendukung
capaian IKU ini yang akan diukur kembali pada Semester II Tahun 2017.
Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini antara yaitu,
kegiatan pengawasan seperti audit, evaluasi dan pendampingan atas
pelaksanaan program prioritas lingkup KKP. Dalam perkembangan capaiannya,
pada tahun 2016 Itjen KKP dapat mencakup 92,11% lokasi pelaksanaan
program prioritas KP dari target 60% dengan basis berdasarkan provinsi bukan
kabupaten/kota.
Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien tidak terlepas dari adanya
pengendalian pengawasan internal yang efektif. Pengendalian dimaksud
menjadi SS ke-5 yang dilaksanakan melalui dua buah IKU yaitu IKU ke-15
“Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang
Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup KKP” dan IKU ke-16
“Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)”. Pada Triwulan II Tahun 2017 secara umum SS
5 ini tidak mencapai target, dikarenakan 2 IKU pendukungnya tidak memenuhi
target yang ditentukan. Namun pada Triwulan III, IKU ini dapat mencapai target
yang ditetapkan sebagaimana gambaran berikut.
SS-5 : Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal yang efektif
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 40
IKU-15: Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan
Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan
Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil
pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan adalah jumlah
penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (audit, evaluasi, dan reviu) oleh
Itjen KKP pada mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan pada
tahun 2017 dengan target minimal 83% pelaksanaan pengawasan sesuai
standar atau terdapat kenaikan 1% dibanding tahun 2016. Capaian IKU ini
diukur Semesteran yaitu pada bulan Juni dan Desember 2017 dengan target
per masing-masing semester adalah 83% terhadap jumlah kegiatan
pengawasan (audit, evaluasi, dan reviu).
Pengukuran IKU ini yang seharusnya telah diperoleh hasilnya pada Triwulan II
Tahun 2017, namun baru dapat diukur pada Triwulan III. Pergeseran
pelaksanaan pengukuran yang seharusnya pada Juni 2017, namun baru
dilakukan pada akhir Juli 2017. Kondisi tersebut disebabkan adanya kebijakan
pimpinan untuk pelaksanaan penugasan pengawasan yang lebih
prioritas/urgent yang berakibat hasil pengukuran baru dapat diperoleh pada
Bulan Agustus 2017. Hasil pengukuran tertuang dalam Memorandum
Inspektorat V, Nomor : 228.323/ITJ.5/TU.210/VIII/2017, tanggal 22 Agustus
2017. Hasil pengukuran atas IKU ini telah melebihi target yaitu mencapai
93,47% dari terget 83%.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian target IKU ini
adalah supervisi berjenjang pada setiap pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kendali mutu. Pada Tahun 2016, IKU ini tidak mencapai
target sehingga salah satu tindak lanjut yang menjadi fokus perbaikan di Tahun
2017 adalah penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas mutu
pengawasan serta penyusunan pedoman teknis. Selain itu, diharapkan adanya
dukungan para auditor untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas
pelaksanaan pengawasan serta pengendalian secara berjenjang sampai level
auditor pengendali mutu. Selain itu, Itjen juga melakukan evaluasi atas
implementasi Kendali Mutu Pengawasan setiap semester dibawah koordinasi
Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap
sesuai dengan standar mutu pengawasan. Perkembangan pelaksanaan
penugasan dan pelaporan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan
dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 12 Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan
Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Tahun 2013-2017
Indikator Kinerja Utama 2013 2014 2015 2016 2017 *)
Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil
Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan 73,69% 88,69% 94,18% 80,77% 93.47%
Keterangan : *) data per Semester I Tahun 2017 yang akan diukur kembali pada Semester II Tahun 2017.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 41
IKU 16 : Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT
Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT adalah persentase
kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan dengan PKPT pada periode
pengukuran dengan target 83% penugasan pengawasan sesuai dengan PKPT
pada tahun 2017. Nilai capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh Kebijakan
Pimpinan agar pelaksanaan pengawasan tetap dalam koridor PKPT yang
dibuat.
Sampai dengan Semester I Tahun 2017, persentase tingkat kepatuhan
terhadap pelaksanaan PKPT mencapai 52,79% dari target 83% pada Tahun
2017 atau pencapaiannya sebesar 63,60% yang berarti tidak mencapai target.
Rendahnya pencapaian IKU ini pada Semester I Tahun 2017 telah
ditindaklanjuti dengan melakukan revisi PKPT sehingga diharapkan dapat
tercapai targetnya pada akhir tahun 2017. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan
evaluasi pelaksanaan PKPT. Dalam perkembangan tahunan, capaian IKU ini
dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2016 jumlah penugasan pengawasan
yang sesuai dengan PKPT sebanyak 96,18% dari target 82%.
Learning and Growth Perspective adalah langkah yang harus dilakukan dalam
hal pengembangan organisasi, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem
Informasi, fasilitas dan anggaran yang digunakan didalam melaksanakan
pencapaian sasaran kinerja organisasi. Perspektif ini terdiri dari 4 SS dan 11
IKU dengan capaian kinerja sebagai berikut.
SS ke-6 terdiri dari 2 buah IKU yaitu IKU-17 “Indeks Kompetensi dan Integritas
Pegawai Itjen KKP” dan IKU-18 “Persentase Pegawai Itjen KKP yang
Memenuhi Standard Diklat”. Gambaran perkembangan kinerja kedua IKU
tersebut disampaikan sebagai berikut.
Tabel 13 Capaian Kinerja SS-6 “Terwujudnya ASN Itjen KKP yang Kompeten,
Profesional, dan Berintegritas” s.d. Triwulan III Tahun 2017
Nama IKU Satuan Target Klasifikasi Realisasi %
Capaian
IK 17 Indeks kompetensi dan integritas
Indeks 80 Maximize 93.75 117,19
IK 18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat
% 45 Maximize 82.41 183.13%
SS-6: Tersedianya ASN Itjen KKP yang Kompeten, Profesional,
dan Berintegritas
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 42
Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, SS-6 didukung oleh dua buah IKU
yang menunjukkan bahwa didalam meningkatkan kinerja pengawasan, Itjen
KKP tidak hanya melakukan upaya perbaikan tata kelola dan mutu pengawasan
namun juga meningkatkan kualitas aparatur pengawasan. Tabel tersebut juga
menunjukan bahwa kedua IKU pendukung SS ke-6, pencapaiannya s.d.
Triwulan III Tahun 2017 melebihi dari target. Secara lebih jelas capaian kinerja
dari kedua IKU tersebut disampaikan sebagai berikut.
IKU 17 : Indeks Kompetensi dan Integritas Pegawai Itjen
Indeks Kompetensi dan Integritas Pegawai Itjen KKP adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan juga kecenderungan untuk patuh pada aturan
dan norma pegawai lingkup KKP. Target yang ingin dicapai pada Tahun 2017
adalah nilai indeks 80. Dasar penentuan Indeks Kompetensi dan Integritas
diambil dari Kompetensi Hasil Assessment, Kehadiran Pegawai, Capaian
Kinerja Pegawai (Sasaran Kerja Pegawai/SKP), dan kepatuhan terhadap
Laporan Harta Kekayaan ASN/Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
Negara (LHKASN/LHKPN).
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 capaian IKU telah mencapai indeks
93,75 dari target indeks sebesar 80 atau melebihi target yang telah ditetapkan
dengan persentase 117.19% dari target. Adapun upaya yang dilakukan Itjen
dalam meningkatkan kompetensi dan integritas pegawainya antara lain melalui
penilaian kompetensi pegawai, pengelolaan LHKASN dan LHKPN, pendidikan
dan pelatihan, dan penerapan kode etik, pengisian LHKASN/LHKPN,
pengukuran SKP, Asesment Pegawai dan monitoring kehadiran pegawai.
IKU 18 : Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat
Persentase pegawai Itjen KKP yang memenuhi standar pendidikan dan
pelatihan (Diklat) adalah jumlah pegawai Itjen KKP yang telah mengikuti diklat
sesuai dengan standar pada jabatannya dibandingkan dengan jumlah seluruh
pegawai Itjen KKP, dengan target minimal 60% pegawai Itjen terpenuhi
kebutuhan diklatnya pada tahun 2017. Target yang ditetapkan per periode
triwulan dan target pada Triwulan III Tahun 2017 mencapai 45%.
Perkembangan capaian IKU ini s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebesar 82,41%
atau capaiannya 183,13% lebih tinggi dari target sebesar 45%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa diklat yang dilakukan Itjen telah berada dalam koridor
realisasi yang baik atas rencana yang telah dibuat.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah
menyusun peta pegawai dan peta kebutuhan diklat pegawai, serta pelaksanaan
diklat yang bekerjasama dengan pihak diluar Itjen KKP seperti BPKP, YPIA,
dan BRSDMKP sesuai kebutuhan pegawai.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 43
Sasaran Strategis ke 7 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Itjen KKP di
dalam mengembangkan sistem informasi di dalam mendukung tugas dan
fungsinya sebagai pengawas internal. SS-7 ini didukung oleh 3 buah IKU yaitu
IKU 19 “Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan
yang Terstandar Lingkup Itjen”, IKU 20 “ Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data“,
dan IKU 21 “Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan berbasis IT
lingkup Itjen KKP”. Terdapat 1 IKU baru yaitu IKU 20 sebagai bagian dari
kebijakan level KKP. Gambaran ketiga IKU tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut :
IKU 19 : Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen
Pengetahuan yang Terstandard Lingkup Itjen
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan
teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta
untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan
pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian akhir
IKU ini diukur pada bulan Desember 2017 dan perhitungannya didasarkan pada
penggunaan aplikasi bitrix24 dan dipantau perkembangannya secara
triwulanan. Variabel penilaian terdiri dari 3 variabel yaitu pemenuhan dokumen
(20%), keikutsertaan (40%), dan keaktifan (40%) dalam penerapan aplikasi
bitrix24.
Gambar 6
Perkembangan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP
per Triwulan III Tahun 2017
SS-7: Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses lingkup Itjen KKP
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 44
Target IKU ini selama Tahun 2017 sebesar 65% atau lebih tinggi dari Tahun
2016 yang hanya sebesar 60%. Pada Triwulan III Tahun 2017, nilai capaian
IKU ini tidak dilakukan pengukuran. namun perkembangan capaian nilai IKU ini
tetap dilakukan pemantauan, dimana Itjen KKP telah mencapai 67,15% atau
telah melebihi target. Gambaran perkembangan capaian manajemen
pengetahuan yang terstandar pada setiap Eselon I KKP tersaji pada Gambar 6
di atas.
IKU 20 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
Tingkat kepatuhan pengelolaan data merupakan upaya untuk melihat tingkatan
suatu unit kerja dalam kepatuhan pengelolaan data yang menjadi
kewenangannya mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelaporan data ke unit kerja yang membutuhkan. Untuk saat ini, kepatuhan
pengelolaan data difokuskan pada pengelolaan data hasil pengawasan terkait
dengan tindak lanjut hasil pengawasan. IKU ini merupakan IKU baru yang
belum ada di periode sebelumnya dan rencana pengukuran IKU ini adalah
tahunan. Nilai untuk capaian IKU ini ditargetkan sebesar 70%.
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017, IKU ini belum dapat diukur capaian
kinerjanya. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait IKU ini
adalah penyusunan pedoman, mekanisme pengukuran, dan evaluasi hasil
capaian kinerja.
IKU 21 : Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis
Informasi Teknologi (IT) Lingkup Itjen KKP
IKU ini merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem
teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja
lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut diukur
dari rata-rata jumlah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan
yang terdiri dari Aplikasi e-dalwas, Aplikasi Penugasan Pengawasan, dan
Aplikasi Audit Management System (AMS). Target IKU ini pada Tahun 2017
adalah 70%. Capaian IKU ini diukur pada bulan Desember, sehingga pada
Triwulan III capaian IKU ini belum dapat disampaikan.
Perkembangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 dapat disampaikan
bahwa penggunaan aplikasi penugasan pengawasan telah digunakan 100%,
sedangkan untuk e-dalwas masih dalam tahap konsolidasi mengingat terdapat
perubahan kebijakan level KKP terkait adanya konsep one data, sedangkan
untuk aplikasi AMS sudah dilakukan ujicoba pada Triwulan I 2017, namun
sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 belum sepenuhnya digunakan dan
belum dapat diukur capaiannya.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 45
Sasaran Strategis ke-8 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Itjen KKP di
dalam membangun tata kelola lingkup Itjen KKP yang handal dan berorientasi
pada pelayanan prima. SS-8 ini didukung oleh 4 buah IKU yaitu IKU 22 “Nilai
Penerapan RB Itjen”, IKU 23 “Nilai SAKIP Itjen”, IKU 24 “Indeks Persepsi
Pegawai KKP terhadap Itjen”, dan IKU baru yaitu IKU 25 “Persentase Tindak
Lanjut Arahan (Directive) Pimpinan. Pada Triwulan III terdapat 2 IKU yang
dilakukan pengukuran dan telah terdapat hasilnya. Gambaran perkembangan
dari keempat IKU tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.
IKU 22 : Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen KKP
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen adalah tingkat proses
pelaksanaan reformasi birokrasi di Itjen KKP untuk merubah bentuk birokrasi
yang lama dengan bentuk birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur mampu
bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan
perannya sebagai pengawas internal KKP. Pengukuran capaian nilai evaluasi
atas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup KKP dilakukan berdasarkan
hasil penilaian atas implementasi RB di KKP yang dilaksanakan melalui
Penilaian Mandiri/Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan target nilai A
(89).
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 telah dilakukan self assessment pada
periode April-Mei 2017 dengan hasil pencapaian IKU ini sebesar 91,95 (A) atau
telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk TA 2017. Adapun
perkembangan capaian tahunan IKU ini dari Tahun 2013 s.d. 2017 tersaji pada
Tabel berikut.
Tabel 14. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP Tahun 2013-2017
Indikator Kinerja Utama 2013 2014 2015 2016 2017 *)
Nilai Implementasi RB Itjen KKP 65,29 78,88 83,26 91,76 91,95
Keterangan : *) Tahun 2017 ditargetkan sebesar 89 (A)
IKU 23 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Itjen KKP
Akuntabilitas kinerja Itjen adalah perwujudan kewajiban Itjen untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah
ditetapkan. Akuntabilitas juga diukur melalui manajemen kinerja organisasi
yang terdiri dari lima komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran
SS- 8: Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 46
Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja. Target IKU
ini pada Tahun 2017 adalah A dengan nilai 87,00.
Pengukuran kondisi manajemen kinerja/SAKIP untuk level 1 (Itjen KKP)
dilakukan melalui evaluasi oleh Inspektorat V yang dilaksanakan pada bulan
April s.d. Juni 2017. Hasil evaluasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor :
18.7.256/ITJ.5/HP.220/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 disampaikan bahwa nilai
implementasi Sistem AKIP Itjen KKP sebesar 89,21 (A). Hal berarti nilainya
berada diatas target (A dengan nilai 87). Perkembangan tingkat kualitas
akuntabilitas Itjen KKP dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 15. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP
B (67,36)
A (79,47)
A (81,01)
A (84,17)
A (89,06)
A (89,85)
A (89,21)
Sebagaimana ditunjukan pada tabel diatas, perkembangan nilai AKIP Itjen
cukup baik dari tahun ke tahun, bahkan merupakan peringkat 1 lingkup KKP
setiap tahunnya. Namun demikian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
lagi, komitmen pimpinan dan peran penanggung jawab serta pengelola kinerja
perlu dioptimalkan dalam hal pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja dan pengisian aplikasi manajemen kinerja.
IKU 24 : Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen KKP
Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen KKP adalah suatu
penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP terhadap pelaksanaan pengawasan
yang dilakukan oleh Itjen pada suatu unit kerja yang menjadi objek
pengawasan. Indeks persepsi pegawai KKP diperoleh dari kegiatan survei
dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat
kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Target
IKU ini pada Tahun 2017 adalah sebesar 3,8 atau mengalami penurunan dari
target Tahun 2016 yaitu 4,35. Penurunan target disesuaikan dengan capaian-
capaian tahun sebelumnya yang memiliki kesenjangan cukup tinggi antara hasil
capaian dengan target.
Pada tahun 2017 ini, capaian kinerja IKU ini didapatkan dari hasil survei yang
direncanakan selama periode bulan Mei-Oktober 2017 yang melibatkan satker
lingkup KKP (Pusat dan daerah). Perkembangan kegiatan IKU ini s.d. Triwulan
III Tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa telah dilaksanakan survei pada kantor
pusat dan beberapa UPT di daerah. Survey pada UPT akan dilaksanakan
kembali sampai terpenuhi target responden yang ditentukan, sehingga indeks
persepsi pegawai KKP terhadap Itjen KKP belum dapat diketahui hasil
capaiannya pada Triwulan III Tahun 2017.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 47
IKU 25 : Persentase Tindak Lanjut Arahan (Directive) Pimpinan
Arahan Pimpinan yang dimaksud adalah arahan/directive Menteri dari hasil
Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, dan Rapat Kerja dalam
rangka peningkatan kinerja dan pembangunan KP yang harus ditindaklanjuti
oleh unit Eselon I lingkup KKP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
KKP. IKU ini merupakan IKU baru yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja
pada semua Level 1 KKP. Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah 100%
tertindaklanjuti.
Capaian kinerja IKU ini dihitung dari Persentase direktif Menteri Kelautan dan
Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal KKP dengan status
selesai dan on track dibanding total direktif (arahan) MKP. Pemantauan melalui
status tindaklanjut di Aplikasi Directive Monitoring System (DMS) dengan
alamat url aplikasi : http://kinerjaku.kkp.go.id/dms. Sampai dengan Triwulan III
Tahun 2017, Itjen KKP telah mengidentifikasi, mengkompilasi hasil tindak lanjut
dan menyelesaikan arahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 dengan
jumlah direktif yang ditujukan kepada Itjen KKP sebanyak 3 arahan yang harus
ditindaklanjuti.
Monitoring terhadap tindak lanjut s.d. Triwulan III Tahun 2017 tersebut adalah
seluruh arahan sebanyak 3 arahan telah ditindaklanjuti. Hal tersebut telah
tercermin dalam hasil didalam aplikasi DMS.
SS-9 ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh Itjen didalam mewujudkan
organisasi Itjen yang tidak hanya efektif namun juga efisien dan akuntabel
didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal.
Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien lingkup Itjen tersebut ditunjukan
melalui pencapaian dua buah IKU pendukung SS-9 ini, yaitu IKU 26 “Nilai
Kinerja Anggaran Itjen” dan IKU 27 “Persentase Kepatuhan terhadap SAP
lingkup Itjen”. Gambaran capaian kinerja SS-9 disampaikan sebagai berikut.
IKU 26 : Nilai Kinerja Anggaran Itjen
Nilai kinerja anggaran adalah suatu ukuran dari hasil pelaksanaan anggaran
yang diukur melalui aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks
untuk menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan (input), kegiatan,
keluaran (output) dan hasil yang masih relevan dengan dinamika
perkembangan kondisi, termasuk kebijakan pemerintah. Nilai kinerja anggaran
diperoleh dari hasil pengukuran dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
SS-9: Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 48
Pelaksanaan RKA-K/L yang dilaksanakan semesteran dengan target nilai 85
untuk tahun 2017.
Hasil pemantauan dilakukan secara triwulanan, walaupun capaian kinerja IKU
ini dinilai tahunan yaitu pada akhir tahun 2017. Nilai Kinerja Anggaran s.d.
Triwulan III Tahun 2017 diperoleh melalui aplikasi SMART dari Kementerian
Keuangan. Nilai kinerja anggaran tersebut mencakup varibel realisasi
penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan anggaran, capaian keluaran,
dan nilai efisiensi anggaran. Berdasarkan aplikasi tersebut Nilai Kinerja
Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah sebesar 73,83
(Kategori Cukup).
Gambar 7
Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017
IKU 27 : Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup
Itjen KKP merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Itjen KKP Tahun 2017 yang baik dan benar serta memenuhi SAP. Persentase
kepatuhan terhadap SAP diukur dengan tingkat persentase kesalahan material
(keuangan dan non keuangan) berdasarkan atas Catatan Hasil Reviu (CHR)
terhadap Laporan Keuangan Itjen dengan target kesalahan <1% untuk
mendapatkan capaian nilai IKU sebesar 100%.
Nilai Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
lingkup Itjen KKP untuk Semester I Tahun 2017 mencapai 100% dari target
100% atau capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pengukuran untuk Semester
II TA 2017 akan dilakukan pada akhir Desember 2017 atau selambatnya pada
Januari 2017. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU
ini antara lain : Penyusunan LK sesuai standar akuntansi pemerintah,
inventarisasi aset, Reviu LK, Penyelesaian Catatan Reviu LK, dan Rekonsiliasi
Data BMN dan keuangan lingkup Itjen KKP.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 49
C. REALISASI RENCANA AKSI
Rencana kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang
diharapkan. Rencana kegiatan akan diwujudkan menjadi rencana aksi yang
didalamnya diuraikan jenis-jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu
pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau
perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setiap triwulan sebagai
bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat
tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan
realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Itjen KKP sampai dengan Triwulan
III Tahun 2017 tersaji pada Tabel berikut.
Tabel 16
Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP
sampai dengan Triwulan III Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pendukung Satuan Target Tahun 2017
Target s.d.
Triwulan III Tahun
2017
Realisasi s.d.
Triwulan III Tahun
2017
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
a Reviu Penganggaran Satker 30 20 27
b Reviu RKBMN Satker 10 10 1
c Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan 16 12 34
d Evaluasi Penyerapan Anggaran
Kegiatan 27 27 19
e Pengawasan Pemanfaatan Aset pada Eselon I
Kegiatan 1 1 1
f Evaluasi Perdin dan RDK Kegiatan 2 2 0
g Evaluasi Kinerja Mitra (tematik)
Kegiatan 9 2 2
h Reviu LK Satker 21 21 25
2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah
a Pengawasan Bantuan Pemerintah
Kegiatan 16 123 75
b Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT
Kegiatan 48 30 8
3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP
a Evaluasi SAKIP Unit Eselon I
10 10 0
b Reviu Renja Unit Eselon I
9 9 0
c Reviu Laporan Kinerja Unit Eselon I
11 11 11
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP
a Evaluasi RB Unit Eselon I
10 10 11
b Pendampingan RB Unit Eselon I
2 2 0
c Pemantauan TL Rencana Aksi RB
Unit Eselon I
10 10 3
d Evaluasi Penanganan COI Kegiatan 9 9 8
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 50
No Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pendukung Satuan Target Tahun 2017
Target s.d.
Triwulan III Tahun
2017
Realisasi s.d.
Triwulan III Tahun
2017
5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP
a Evaluasi Pelayanan Publik Kegiatan 10 10 8
b Evaluasi PNBP Kegiatan 10 10 3
6 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK/ WBBM (kumulatif)
a Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Satker 8 0 0
b Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Satker 8 4 4
7 Level Kapabilitas Itjen (IACM)
a Evaluasi Kendali Mutu (KM)
Kegiatan 2 1 1
b Expose Hasil Evaluasi Kepada Auditor
Kegiatan 1 0 0
c Pembahasan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
Kegiatan 4 3 2
d Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan
Kegiatan 4 3 2
8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP
a Evaluasi SPI Unit Eselon I
20 10 8
b Pendampingan SPI Unit Eselon I
20 10 10
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah
a Survey Efektivitas Kebijakan
Satker 20 0 5
10 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP (%)
a Penyusunan PKPT berbasis risiko
Kegiatan 1 1 1
b Penyusunan Profil Auditi 2017
Kegiatan 1 1 3
c Penyusunan Auditable Unit 2017
Kegiatan 1 1 1
d Penyusunan Penilaian Risiko 2017
Kegiatan 1 1 1
11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP
a Gelar Pengawasan Kegiatan 20 12 1
b Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Lokasi 92 61 44
12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja KKP
a Gelar Pengawasan Kegiatan 20 12 5
b Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Lokasi 92 61 21
13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (per Tahun)
a Pengawasan Kebijakan/ Program Strategis
Kegiatan 128 85 59
14 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
a
Pengawasan program prioritas
Lokasi 128 85 73
15 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang
a Pengendalian Mutu Pengawasan
Kegiatan 64 52 75
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 51
No Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pendukung Satuan Target Tahun 2017
Target s.d.
Triwulan III Tahun
2017
Realisasi s.d.
Triwulan III Tahun
2017
memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP
16 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT
a Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan 15 11 11
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
17 Indeks Kompetensi dan Integritas
a Rapat Rekapitulasi Kehadiran
Pegawai 12 9 9
b Pelaporan LHKPN/LHKASN Pegawai 12 9 9
c SKP Kegiatan 198 0 0
d Assessment Pegawai 72 72 36
18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat
a Pelaksanaan Diklat Kegiatan 150 150 150
19
Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen
a Pendaftaran dan Aktivasi akun Bitrix24
Kegiatan 1 1 1
b Monitoring dan pendampingan keaktifan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24
Kegiatan 1 0 0
20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
a Validasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 0 0
21 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen
a Sosialisasi, Asistensi, Validasi Pengisian e-Dalwas
Kegiatan 4 2 1
b Pelatihan, Asistensi AMS Kegiatan 4 2 3
c Validasi Perencanaan Penugasan
Kegiatan 1 1 1
22 Nilai Penerapan RB Itjen
a Rapat Pembahasan LKE PMPRB
Kegiatan 4 2 2
23 Nilai SAKIP Itjen a Evaluasi Pengukuran Kinerja KKP
Kegiatan 4 3 3
b Reviu Laporan Kinerja Kegiatan 4 3 3
24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen
a Survey dan Pembahasan Kegiatan 40 30 25
25 Persentase Tindak Lanjut arahan (directive) Pimpinan
a Inspeksi Pimpinan Kegiatan 4 3 3
26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen
a Verifikasi SPJ Kegiatan 12 9 9
b Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan 12 9 9
27 Persentase Kepatuhan Terhadap SAP lingkup Itjen
a Reviu LK Kegiatan 2 1 1
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 52
Kegiatan pendukung pencapaian IKU tahun 2017 berjumlah sekitar 59 jenis
kegiatan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 terdapat 38 (tigapuluh
delapan) kegiatan yang telah sesuai atau melebihi target dan terdapat 21
(duapuluh satu) kegiatan yang berada dibawah target. Beberapa kegiatan yang
frekuensi pelaksanaannya tidak sesuai target antara lain disebabkan adanya
kegiatan pendukung IKU yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III
Tahun 2017. Terhadap hal tersebut perlu adanya perhatian atas pelaksanaan
rencana aksi yang telah disusun. Apabila diperlukan adanya perubahan atau
penyesuaian maka perlu dipertimbangkan dengan seksama agar tidak
mengganggu rencana pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.
D. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN
Pagu anggaran Itjen KKP TA 2017 adalah sebesar Rp78.855.369.000,00 yang
terbagi pada 6 unit Eselon II lingkup Itjen KKP. Namun terdapat self blocking
mandiri sebesar Rp12.896.349.000,00 sehingga pagu anggaran Itjen KKP yang
operasional semula Rp78.855.369.000,00 menjadi Rp65.959.020.000,00.
Capaian realisasi anggaran Itjen s.d. Triwulan III TA 2017 relatif kurang baik
karena berada dibawah target penyerapan anggaran. Realisasi anggaran per
Triwulan III Tahun 2017 yaitu mencapai Rp37.870.986.235,00 atau 48,03% dari
pagu anggaran semula atau 57.41% dari pagu anggaran yang operasional.
Sisa anggaran sebesar Rp40.984.382.765,00 atau 51,97% dari pagu anggaran
semula atau sebesar Rp28.088.033.765,00 atau 42,58% dari pagu anggaran
yang operasional.
Perbandingan target dan realisasi anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun
2017 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 17 Pagu, Target, dan Realisasi Anggaran Itjen KKP
s.d. Triwulan III Tahun 2017 per Unit Eselon II Itjen KKP
NO UNIT KERJA PAGU PAGU (setelah
Selfblocking)
(Rp)
TARGET TW III 2017 REALISASI TW III 2017 SISA TW III 2017
(Rp) Rp % Rp % Rp %
1 INSPEKTORAT I 6.473.248.000 4.330.856.000 3.742.832.000 86,42 2.219.702.920 51,25 2.111.153.080 48,75
2 INSPEKTORAT II 7.417.115.000 5.211.789.000 4.288.575.000 82,29 2.492.105.719 47,82 2.719.683.281 52,18
3 INSPEKTORAT III 6.628.740.000 4.568.839.000 3.832.736.000 83,89 2.416.269.977 52,89 2.152.569.023 47,11
4 INSPEKTORAT IV 6.818.022.000 4.790.451.000 3.942.180.000 82,29 2.629.718.209 54,90 2.160.732.791 45,10
5 INSPEKTORAT V 6.797.446.000 4.644.391.000 3.930.285.000 84,62 2.361.706.918 50,85 2.282.684.082 49,15
6 SEKRETARIAT 44.720.798.000 42.412.694.000 30.881.009.000 72,81 25.751.482.492 60,72 16.661.211.508 39,28
TOTAL 78.855.369.000 65.959.020.000 50.617.617.000 76,74 37.870.986.235 57,42 28.088.033.765 42,58
Keterangan :
*) self blocking sebesar Rp12.896.349.000,00, sehingga pagu operasional (dikurangi selfblocking) sebesar
Rp65.959.020.000,00
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 53
Berdasarkan data realisasi anggaran diatas dapat disampaikan bahwa realisasi
anggaran menggunakan pagu operasional (setelah dikurangi selfblocking)
sebesar 57,42% berada di bawah target 76,74%. Realisasi seluruh Eselon II
lingkup Itjen KKP berada dibawah target antara lain disebabkan terdapat
beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, namun terlambat atau belum
dipertanggungjawabkan anggarannya, selain itu juga terdapat kegiatan yang
ditunda/dijadwalkan ulang pelaksanaannya karena adanya perubahan
kebijakan pimpinan terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
selama Mei-September 2017.
Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 diperoleh dari
aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran tersebut
mencakup varibel realisasi penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan
anggaran, capaian keluaran, dan nilai efisiensi anggaran. Berdasarkan aplikasi
tersebut Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah
sebesar 73,83.
E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TA 2017 TERHADAP
RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah
perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama
setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun
berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target
yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Itjen KKP telah
melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan III Tahun 2017 terhadap
target kinerja tahun 2017.
Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan Triwulan III, dari 27 IKU
Level I Itjen KKP terdapat 16 IKU yang telah dilakukan pengukuran yang terdiri
terdiri dari 3 IKU selesai diukur pada Triwulan I dan II, 9 IKU masih berjalan
pengukurannya yang hasil kumulatifnya diketahui di Triwulan IV, dan 4 IKU
selesai pengukurannya pada Triwulan III Tahun 2017. Secara umum, capaian 8
IKU yang dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2017, terdapat
sebanyak 7 IKU yang telah mencapai target dan 1 IKU berada dibawah target
capaiannya. Sehubungan dengan hasil analisis perbandingan, pencapaian
beberapa IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah sesuai dengan target tahunan
2017. Hasil analisis terbatas kepada 8 IKU yang telah dilakukan pengukuran
pada Triwulan III Tahun 2017 dibandingkan terhadap target setahun dapat
disampaikan sebagai berikut :
1. IKU “Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total
Anggaran KKP” tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai persentase
≤1% sedangkan realisasinya ≥1%.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 54
2. IKU “Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP” telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai A (91.66). Nilai yang digunakan
adalah hasil penilaian mandiri dari Itjen KKP yang telah diusulkan kepada
Kementerian PAN dan RB. Hal ini disebabkan belum tersedianya hasil
penilaian yang dilaksanakan oleh KemenPAN dan RB pada Bulan
September 2017.
3. IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP” pada Triwulan III Tahun
2017 telah melebihi target triwulanan yaitu 67,20% dari target 50%. Namun
terhadap target tahunan yaitu 75% masih terdapat gap sebesar 7,80% yang
perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian targetnya di akhir tahun 2017.
Hal ini mengingat masih banyak kegiatan pengawasan yang akan
dilaksanakan yang secara langsung akan menambah jumlah saran yang
perlu ditindaklanjuti.
4. IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial)
untuk Perbaikan Kinerja KKP” pada Triwulan III Tahun 2017 telah melebihi
target triwulanan yaitu 76,73% dari target 50%. Target yang dicapai Triwulan
III Tahun 2017 bahkan telah melebihi target tahunan yaitu sebesar 75%.
Namun hal ini perlu selalu dilakukan pemantauan, karena masih terdapat
banyak kegiatan pengawasan manajerial yang akan dilaksanakan yang
secara langsung akan menambah jumlah saran yang perlu ditindaklanjuti.
5. IKU “Indeks Kompetensi dan Integritas” pada Triwulan III Tahun 2017 telah
melampaui target triwulanan yaitu 93,75 dari target 80. Capaian ini bahkan
lebih besar dibandingkan target tahunan sebesar 80, namun hal ini perlu
untuk terus dipantau pencapaiannya hingga akhir tahun 2017.
6. IKU “Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standard Diklat”,
berdasarkan hasil pada Triwulan III Tahun 2017 telah melebihi target yaitu
tercapai 82,41% dari target 45%. Apabila dibandingkan terhadap target
setahun yaitu sebesar 60%, capaian tersebut lebih besar 22,41%. Namun
capaian ini diharapkan terus dilakukan pemantauan capaiannya sampai
akhir tahun.
7. IKU “ Nilai Penerapan RB Itjen“ telah mencapai target yang ditetapkan pada
Triwulan III Tahun 2017 yaitu nilai A (80) dengan capaian nilai A (91,95).
8. IKU “Nilai SAKIP Itjen” telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan
III Tahun 2017 yaitu nilai A (80,50) dengan capaian nilai A (89,21).
Gambaran perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan III Tahun 2017 terhadap
Target Tahun 2017 tersebut tersaji pada Tabel berikut.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 55
Tabel 18. Perbandingan antara Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2017
dengan Target Tahun 2017
NO
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TA 2017
TARGET TW III 2017
REALISASI TW III 2017
% CAPAIAN TW III 2017 THD TARGET 2017
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP
< 1 % < 1 % 3.64% Tidak tercapai
2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah 80% - - Diukur pada TW IV
2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP A - - Diukur pada TW IV
4 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP
A A A (91.66)
5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75 - - Diukur pada TW IV
6 Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK (kumulatif)
7 - - Diukur pada TW IV
7 Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM) 3 3 3 Tidak ada gap, sesuai dengan target 100,00%
8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2 2 3 Melampaui target dengan
tingkat pencapaian
150,00%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah 7,7 - - Diukur pada TW IV
10 Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP
100% 100% 100% Tidak ada gap, sesuai dengan target 100,00%
4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
11 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP
75% 50% 67.20% Masih terdapat gap terhadap
target tahunan sebesar 7,80%
12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial) untuk Perbaikan Kinerja KKP
75% 50% 76,73% Melampaui target dengan
tingkat pencapaian
102,30%
13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP (per tahun)
18 - 8 Masih terdapat gap terhadap
target tahunan sebesar 10 kebijakan
(Diukur kembali di TW IV)
14 Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP
60% - 54,70% Masih terdapat gap terhadap
target tahunan sebesar 5,30% (Diukur kembali
di TW IV)
5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif
15 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup KKP
83% 83% 93,47% Target TW II yang tercapai pada TW III
16 Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT
83% - - Diukur pada TW IV
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
6 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
17 Indeks Kompetensi dan Integritas 80 80 93,75 Melampaui target dengan
tingkat pencapaian
117,18%
18 Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat
60% 45% 82,41% Masih terdapat gap terhadap
target tahunan sebesar 137,35%
7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen
19 Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen
65% - - Diukur pada TW IV
20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data 70% - - Diukur pada TW IV
21 Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis IT lingkup Itjen
70% - - Diukur pada TW IV
8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
22 Nilai Penerapan RB Itjen A A (80) A (91,95) Melebihi Target secara nilai
23 Nilai SAKIP Itjen A A (80,50) A (89,21) Melebihi Target secara nilai
24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen 3,8 - - Diukur pada TW IV
25 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan
100% - - Diukur pada TW IV
9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel
26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 85 - - Diukur pada TW IV
27 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen
100% - - Diukur pada TW IV
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 56
BAB 4
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Itjen KKP
s.d. Triwulan III Tahun 2017 antara lain :
1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja dan dibantu dengan
aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), dapat disampaikan bahwa secara
keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 cukup
baik dengan Nilai tiap Sasaran Strategis untuk tiap Perspektif (NPSS)
Triwulan III Tahun 2017 mencapai 97,22% atau secara umum capaian
kinerja Itjen adalah sedikit dibawah target dan perlu menjadi perhatian
kedepannya.
2. Sebanyak 7 IKU telah mencapai target dan 1 IKU yaitu “Batas toleransi
materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” tidak
mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Terdapat kinerja Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 yang berujung positif
dan membanggakan yaitu IKU “Level maturitas implementasi Sistem
Pengendalian Intern (SPI) KKP” melebihi target yaitu tercapai level 3
(terdefinisi) dari target level 2 dan IKU “Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM)
yang mencapai level 3 (integrated) atau sesuai target.
4. Capaian realisasi anggaran Itjen s.d. Triwulan III Tahun 2017 yaitu mencapai
Rp37.870.986.235,00 atau 48.03% dari pagu yang dikelola sebesar
Rp78.855.369.000,00. Realisasi tersebut berada di bawah target Triwulan III
Tahun 2017 yaitu sebesar 64,19%. Hal tersebut disebabkan terdapat
perubahan fokus kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT
menjadi fokus pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
BPK, khususnya mengenai kapal perikanan dan tertundanya/penjadwalan
kembali kegiatan pengawasan yang direncanakan sebelumnya.
B. PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Itjen KKP selama
Periode Triwulan III Tahun 2017, antara lain :
1. Terdapatnya kebijakan pimpinan, yang mengakibatkan terdapatnya
perubuhan fokus pengawasan selama Triwulan III Tahun 2017. Perubahan
kegiatan pengawasan menyangkut pergeseran pelaksanaan kegiatan
pengawasan yang berfokus pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK RI sebagai akibat dari penilaian Laporan Keuangan KKP
Tahun 2016 yang mendapat opini Disclaimer.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 57
2. Terdapat salah satu kegiatan pengukuran pada IKU “Batas toleransi
materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” yang
tidak memenuhi target.
3. Realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2017 berada dibawah target
yaitu mencapai 48,03% dari target 64,19%. Kondisi tersebut terjadi sebagai
akibat perubahan kebijakan sebagaimana butir 1 diatas, sehingga beberapa
kegiatan mengalami pergeseran waktu pelaksanaan dan berada diluar
rencana yang tercantum dalam PKPT Itjen KKP Tahun 2017.
C. SARAN
Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk
perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU Itjen KKP pada periode
berikutnya, terdapat beberapa saran yang perlu segera ditindaklanjuti, antara
lain :
1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan lingkup Itjen KKP kedepan dengan
kebijakan pimpinan yang akan diambil antara lain melalui revisi kegiatan dan
anggaran agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran dan target
kinerja Tahun 2017.
2. Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai
kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau
penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU Itjen KKP
3. Melakukan evaluasi berkala atas capaian kinerja per periode TA 2017 pada
setiap IKU yang ada dengan mempertimbangkan target jangka pendek
(akhir TA 2017) dan jangka menengah (s.d. TA 2019) dan kebijakan
penganggaran serta arahan/kebijakan pimpinan KKP.
4. Meningkatkan koordinasi dengan mitra Itjen KKP maupun pihak eksternal
KKP dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian
kinerja tahunan maupun jangka menengah.
5. Melakukan upaya terobosan tetapi tetap dalam koridor peraturan, agar dapat
membantu dan mempercepat pencapaian-pencapaian target kinerja.
Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 58
LAMPIRAN