Indah Permata Sari / 114215579

Tata cara pendirian Apotek

Persyaratan Pendirian Apotek

Dalam pendirian suatu apotek sebelum melakukan kegiatannya, menurut Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Bab I Pasal 1 bahwa Apoteker

pengelola Apotek wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). SIA merupakan surat izin yang

diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerja sama dengan

pemilik sarana untuk mendirikan apotek di suatu tempat tertentu.

Pemberian izin apotek ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Bab I Pasal 4, antara lain yaitu:

1. Izin apotek diberikan oleh Menteri.

2. Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotek kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian

izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotek sekali setahun

kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1332/MENKES/SK/X/2002 Bab I Pasal 7 dan 9 tentang ketentuan dan tata cara pemberian

izin apotek adalah sebagai berikut:

Pasal 7, menyatakan bahwa:

1. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dengan menggunakan contoh formulir model APT-1.

2. Dengan menggunakan formulir model APT-2, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima

permohonan melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk

melakukan kegiatan.

3. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat–lambatnya 6 (enam) hari kerja

setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir APT-

3.

4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan (3) tidak

dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan

kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabuapten/Kota setempat dengan tembusan

kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-4.

5. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (3), atau pernyataan dimaksud Ayat (4)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek

dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5.

6. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimaksud Ayat

(3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat

dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan

menggunakan contoh Formulir Model APT-6.

7. Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), Apoteker diberi

kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat–lambatnya

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

Pasal 9, menyatakan bahwa :

Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud Pasal

5 dan atau Pasal 6, atau lokasi apotek tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat–lambatnya 12 (dua belas)

hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan–alasannya dengan

mempergunakan contoh Formulir Model APT-7.

Gambar. Alur Tata Cara Pemberian Izin Apotek

Permohonan izin apotek

Form APT-1

Kepala Dinkes Kab/Kota

Form APT-2

Memeriksa kesiapan apotek selambat-lambatnya 6 hari kerja

Pemeriksaan dilakukan Pemeriksaan tidak dilakukan

Pelaporan hasil ke Kepala Dinkes

Kab/Kota selambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan (form APT-3)

Apoteker pemohon membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan

kepada Kepala Dinkes Kab/Kota

(tembusan Kepala Dinkes Propinsi)

Laporan/surat diterima Kepala Dinkes Kab/Kota

Memenuhi Belum memenuhi persyaratan

Tidak memenuhi persyaratan mengenai APA

(pasal 5) dan persyaratan

Mengeluarkan Surat Penundaan selambatnya

12 hari kerja

Mengeluarkan Surat Ijin Apotek

(SIA) selambatnya

12 hari kerja

Dikeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan dari

Kepala Dinkes selambatnya 12 hari kerja (form APT-7)

Apoteker melengkapi persyaratan yang belum

dipenuhi selambatnya 1 bulan setelah tanggal Surat

Persyaratan sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/ X/1993 Bab III Pasal

5, menyatakan bahwa untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Ijasahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

b. Telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker.

c. Memiliki Surat Izin Kerja (SP/SK) dari Menteri.

d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya

sebagai Apoteker.

e. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola

Apotek di Apotek lain.

Pekerjaan Kefarmasian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 37,

disebutkan bahwa:

1. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat

kompetensi profesi.

2. Bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh sertifikat

kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.

3. Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk

setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila apoteker tetap akan

menjalankan pekerjaan kefarmasian.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara registrasi profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Serta menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal

52, disebutkan bahwa:

1. Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia

wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.

2. Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) bagi apoteker yang melakukan Pekerjaan

Kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit;

b. SIPA bagi apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai apoteker

pendamping;

c. SIK (Surat Izin Kerja) bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di

fasilitas kefarmasian diluar Apotek dan Instalasi farmasi rumah sakit

d. SIK (Surat Izin Kerja) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan

Kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Dilanjutkan pada pasal 55, disebutkan bahwa:

1. Untuk mendapat surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Tenaga

Kefarmasian harus memiliki:

a. STRA, STRA khusus, atau STRTTK yang masih berlaku;

b. Tempat atau ada tempat untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian atau fasilitas

kefarmasian atau Fasilitas Kesehatan yang memiliki izin; dan

c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat.

2. Surat izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) batal demi hukum apabila Pekerjaan

Kefarmasian dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam

surat izin.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 40,

untuk mendapatkan/ memperoleh STRA, Apoteker harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki ijazah Apoteker;

b. Memiliki sertifikat kompetensi profesi;

c. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji Apoteker;

d. Mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat

izin praktik; dan

e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

STRA dikeluarkan oleh Menteri dengan mengajukan permohonan kepada Komite

Farmasi Nasional (KFN) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

2009 pasal 40 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA

TENAGA KEFARMASIAN Pasal 3. STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan.

Tata cara memperoleh Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA

TENAGA KEFARMASIAN Pasal 12, yaitu :

1. Untuk memperoleh STRA, Apoteker mengajukan permohonan kepada Komite

Farmasi Nasional (KFN) dengan menggunakan contoh formulir 1

2. Surat permohonan STRA harus melampirkan :

a. Fotokopi ijazah Apoteker

b. Fotokopi surat sumpah/janji Apoteker

c. Fotokopi sertifikat kompetensi profesi yang masih berlaku

d. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin

praktik

e. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, dan

f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2

x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Permohonan STRA dapat diajukan dengan menggunakan teknologi informatika atau

secara online melalui website KFN

4. KFN harus menerbitkan STRA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat

permohonan diterima dan dinyatakan lengkap menggunakan contoh formulir 2

Serta mengenai registrasi ulang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN

IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN Pasal 15, yaitu :

1. Registrasi ulang dilakukan dengan melampirkan surat tanda regitrasi yang lama

2. Registrasi ulang harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sebelum STRA habis masa

berlakunya

Perbedaan SIPA dan SIKA

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker

untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan

Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk

dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi

atau penyaluran. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA

TENAGA KEFARMASIAN Pasal 18, yaitu :

1. SIPA bagi Apoteker Penanggung Jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA

hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian

2. Apoteker Penanggung Jawab difasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas

dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja

3. SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat

fasilitas kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA

TENAGA KEFARMASIAN Pasal 19, SIPA dan SIKA dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA

TENAGA KEFARMASIAN Pasal 21 tentang Tata cara memperoleh SIPA, SIKA, yaitu :

1. Untuk memperoleh SIPA atau SIKA, Apoteker mengajukan permohonan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan formulir 6

2. Permohonan SIPA atau SIKA harus melampirkan :

a. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN

b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari

pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pmpinan fasilitas produksi atau

distribusi/penyaluran.

c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi

d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 cm

sebanyak 2 (dua) lembar.

STUDI KELAYAKAN APOTIK

Studi kelayakan apotek perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan suatu apotek

jika sudah dibangun nanti. Studi kelayakan apotek memakan waktu dan biaya, tapi biaya

tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu apotek yang

menyangkut investasi dalam jumlah besar dan jangka lama. Studi kelayakan apotek dilakukan

pada lokasi dimana suatu apotek hendak didirikan. Lama studi kelayakan biasanya beberapa

bulan tergantung situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Dengan adanya studi kelayakan, dapat diprediksi omzet awal apotek yang akan

dijalankan, tenaga kerja yang digunakan (SDM), modal, keuntungan, anggaran kas awal, dan

break event point. maka apotek diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat. Studi ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menghindari

kesalahan yang mungkin terjadi di masa akan datang.

Studi kelayakan dengan survei yang terbatas, khusus untuk pendirian apotek dan

diteruskan operasionalnya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (16P atau 1L-

15P): (Seto dkk, 2008)

1. Lokasi (Place)

Lokasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Dalam pemilihan

lokasi, maka yang perlu diperhatikan antara lain: lingkungan masyarakat, kedekatan

dengan supplier, harga tanah, pesaing, tingkat perpajakan, keamanan lingkungan sekitar,

serta fasilitas, biaya, dan sarana transportasi yang ada. Sebaiknya hindari sebanyak

mungkin seluruh segi negatif untuk mendapatkan lokasi yang paling strategis. Hal

penting lainnya yang berpengaruh terhadap kelangsungan suatu apotek dilokasi tertentu

adalah:

a. Pola Penyakit

Penyakit di daerah sekitar lokasi apotek akan mempengaruhi pengadaan obat di

apotek, karena pengadaan obat yang terjadi disesuaikan dengan pola penyakit yang

ada. Contohnya: apabila suatu apotek berdiri di daerah yang agak kumuh, maka

pengadaan obat yang paling banyak akan berkisar pada obat-obat antibiotika dan

antidiare.

b. Keberadaan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik

Adanya rumah sakit, puskesmas, dan klinik di dekat apotek juga akan berpengaruh

pada persediaan, baik jenis obat maupun alat kesehatan.

c. Pola Penulisan Resep Dokter di sekitar Apotek

Setiap dokter cenderung memiliki ciri khas sendiri-sendiri dalam menuliskan resep.

Obat-obat yang dipilih juga berbeda-beda antar dokter. Jadi sebaiknya disiapkan

obat-obat yang biasanya diresepkan oleh dokter yang berada di sekitar apotek.

2. Populasi

Tingkat kepadatan penduduk dan demografi sekitar radius tertentu, tingkat

kemakmuran/kedaan sosial ekonomi warga setempat, tingkat pengangguran, serta angka

kesakitan dan kematian warga sekitar. Angka kematian yang tinggi akan menyebabkan

semakin tinggi pula tanggung jawab yang dipikul oleh apotek sekitar dalam hal

pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, sangat diperlukan apoteker profesional yang

memiliki ilmu pengetahuan, kompetensi, pengalaman, kemampuan memberikan

pelayanan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) sehingga dapat meningkatkan

kualitas hidup warga sekitar.

3. Perancangan Jasa

Faktor-faktor sebagai bahan pertimbangan antara lain: pelayanan yang ditawarkan

oleh apotek, misalnya dapat melayani resep kredit, dapat menerima kembali obat yang

sudah tidak digunakan oleh pasien asalkan keadaan obat masih baik dan belum

kadaluwarsa, melayani layanan pesan antar obat, termasuk mengusahakan obat yang

dibutuhkan pasien jika tidak tersedia di apotek kita, pelayanan konseling gratis, dan

sebagainya. Ketersediaan pelayanan lainnya dapat berupa lama waktu jam buka apotek

(apakah hari minggu/besar tetap buka), serta harus ada keseimbangan antara tingkat

pelayanan terhadap pasien dengan kebutuhan operasional apotek secara ekonomis pada

saat yang sama.

4. Produk

Produk dan jasa apa yang akan ditawarkan kepada konsumen/pasien. Apakah

pelayanan apotek berorientasi pada obat atau pelayanan farmasi klinik di apotek.

5. Prasarana dan Sarana

Merupakan hal-hal terkait fasilitas dan perlengkapan yang harus disediakan di

apotek berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menunjang dalam

kelangsungan usaha apotek, yang meliputi kondisi air, listrik, telepon, tempat parkir,

ruang tunggu, dan fasilitas lainnya, serta bagaimana keadaan sekitar apotek misalnya:

akses jalan, penerangan jalan, faktor keamanan lingkungan, dan lainnya.

6. Pangsa Pasar

Sasaran/target pasar yang akan dituju, misalnya: perusahaan dengan pembayaran

secara kredit atau perorangan, pasien dengan asuransi kesehatan, dan lainnya.

7. Pesaing (competitor)

Didalam radius tertentu dari apotek, apakah ada kompetitor lain, yaitu keberadaan

apotek atau sarana kefarmasian yang lain seperti toko obat yang sudah beroperasi dan

berapa jumlahnya.

8. Penentuan Harga

Kebijakan yang akan diambil berada dibawah kendali/keputusan dari APA,

sedangkan harga pesaing adalah diluar kendali kita. Oleh karena itu, dalam proses

penentuan harga harus dicermati dengan baik.

9. Prioritas Pelanggan Potensial

Pasien geriatri, pediatri, pasien dengan penyakit kronis, dan lainnya.

10. Promosi dan Pemasaran

Dalam promosi suatu apotek harus dijaga supaya tidak melanggar etika profesi.

Promosi yang dapat dilakukan oleh apotek biasanya lebih banyak berfokus pada

penampilan dan pelayanan yang diberikan. Jika apotek memiliki pelayanan yang unik,

maka hal ini sudah merupakan promosi tersendiri. Apotek harus dipromosikan kepada

pasien sebagai tempat pelayanan kesehatan dengan jaminan kualitas obat yang diberikan

sehingga harus dijaga citra baik apotek dalam masyarakat. Misalnya dalam hal penolakan

terhadap resep karena tidak tersedianya obat di apotek akan menurunkan citra apotek

sehingga apotek harus menyediakan obat-obatan, baik secara mandiri maupun

melakukan kerja sama dengan apotek lain yang berada di sekitarnya.

11. Penampilan (Performance)

Penampilan apotek/desain yang digunakan untuk mengembangkan citra apotek dan

menarik perhatian konsumen terdiri dari beberapa komponen, yaitu mencakup:

b. Desain bagian luar

Pajangan yang memberikan informasi kepada pasien dapat meningkatkan citra

apotek dan menjalankan peran promosi yang cukup besar.

c. Desain bagian dalam

Dalam memilih barang untuk dipajang seharusnya dilakukan sesuai dengan cara

berikut ini, yaitu:

1. Barang baru

2. Barang yang sedang musim

3. Barang untuk peristiwa khusus

4. Kepopuleran barang

5. Daya laba barang

6. Barang promosi

7. Barang yang berpotensi menyebabkan pembelian tanpa direncanakan terlebih

dahulu.

d. Penyajian barang dagangan

Sedapat mungkin barang dagangan yang disajikan secara visual dapat dilihat oleh

konsumen, sehingga konsumen dengan mudah mengetahui pilihan dan mudah

menentukan keputusan pembelian obat/barang. Selain itu, hal-hal yang dapat

menarik konsumen untuk datang ke apotek antara lain mencakup: perlengkapan

tetap, tata cahaya, bahan untuk lantai, tata warna, bau dan suara, suhu, lebarnya

lorong, kebersihan, modernisasi, bermacam-macam atau kelengkapan barang

dagangan, parkir kendaraan, pajangan harga, dan pegawai. Penampilan ini meliputi

gedung, tata ruang, desain dan warna ruangan yang berguna untuk menarik perhatian

konsumen, tata ruang yang tanpa sekat kaca pada meja penyerahan dan pengambilan

resep akan menunjukkan kesiapan dalam hal pelayanan KIE.

12. Program

Apakah ada program khusus yang rutin diselenggarakan, misalnya peringatan hari

besar tertentu dengan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan didirikannya

apotek.

13. Personil (SDM)

Menyangkut jenis ketenagaan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja. Rekrutmen

dilakukan dengan seleksi secara teliti dengan wawancara, tes kemampuan, bila perlu

dengan tes psikologi dengan bantuan dari lembaga yang berwenang dan profesional.

Seorang APA harus memahami perilaku karyawan dan dapat memberikan motivasi.

Tidak ada organisasi yang dapat berhasil tanpa tingkat komitmen dan usaha tertentu dari

anggota-anggotanya. Pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan latihan/training

dan pendidikan.

14. Proses

Proses kegiatan di apotek harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Setiap satuan

kegiatan baik yang menyangkut pelayanan dan pengelolaan apotek harus ada prosedur

tetapnya (protap)/Standard Operating Procedure (SOP/SPO) yang harus dipatuhi oleh

semua anggotanya.

15. Pertumbuhan Ekonomi dan Siklus Bisnis

Selain sebagai sarana pelayanan kesehatan, apotek juga merupakan sebuah badan

usaha. Perlu dilakukan perencanaan investasi dana cadangan untuk mengantisipasi hal-

hal di luar rencana.

16. Peraturan Setempat

Sering dikaitkan dengan era otonomi daerah. Selain itu, perlu dibuat peraturan yang

harus dipatuhi oleh semua anggota di apoteknya dan penjadwalan rencana kerja juga

perlu disusun untuk dapat dipakai sebagai tolak ukur kegiatan yang terdiri dari: nomor

urut kegiatan, macam kegiatan, jangka waktu/kurun waktu tiap kegiatan

(hari/minggu/bulan/tahun). Jadwal kegiatan tersebut harus dilakukan monitoring dan

evaluasi, apabila ada masalah/ketidakcocokan perlu dilakukan pemecahan masalahnya.

Penggolongan Obat

Menurut Permenkes No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang penggolongan obat, obat di

golongkan menjadi 6 (enam) yaitu :

1. Obat Bebas

Adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak

termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan

sudah terdaftar di Depkes R.I.

Contoh : Parasetamol, Tablet Vitamin C, Vitamin B komplek, Obat batuk hitam.

2. Obat Bebas Terbatas

Adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual

atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan.

Contoh : CTM, Dulcolax tablet,

3. Obat Wajib Apotek

Adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter.

Contoh : Ranitidin, pil KB, Antihistamin, Obat asma,

4. Obat Keras

Adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter.

Contoh : Asam Mefenamat, Antibiotik

5. Obat Narkotika

Adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan

ketergantungan.

Contoh : Morfin, Codein

6. Obat Psikotropika

Adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh : Diazepam, Luminal, Valisanbe, Analsik

YANG HARUS ADA DI DALAM RESEP

Resep harus memuat :

a. Nama, alamat dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan

b. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat,

c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep

d. Tanda tangan atau paraf penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

e. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya

melebihi dosis maksimal

Kenapa resep harus memuat data seperti diatas karena untuk memastikan resep itu asli

dan legal atau tidak.

KIE

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayaan Kefarmasian di Apotek (SK Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004), konseling adalah suatu proses yang sistematis uttuk

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan

penggunaan obat

Konseling dapa dilakukan pada :

1. Pasien dengan penyakit kronis seperti: diabetes, TB dan Asma, dll

2. Pasien dengan sejarah ketidakpatuhan dalam pengobatan

3. Pasien yang menerima obat dengan indeks terapi sempit yang memerlukan pemantauan

4. Pasien dengan multirejimen obat

5. Pasien lansia

6. Pasien pediatrik melalui orang tua dan pengasuhnya

7. Pasien yang mengalami Drug Related Problems.

Informasi yang perlu diberikan saat konseling:

a. Indikasi

b. Jadwal penggunaan obat (frekuensi dan durasi)

c. Berapa lama obat akan memberikan efek

d. Interaksi

e. Efek samping

f. Perhatian khusus dan kontraindikasi

g. Rekomendasi penggunaan dan penyimpanan

h. Kapan pasien dapat membeli ulang

s