• Home

  • Documents

  • €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang...
12

€¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 2: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 3: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 4: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 5: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 6: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 7: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 8: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 9: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 10: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 11: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal
Page 12: €¦ · tugas, dan penyidikan sebagaimana pemeriksaan, pengawasan, dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sejak tanggal

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ... BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ... BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak

Documents
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Documents
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PENGGUNAAN JASA …iapi.or.id/uploads/content/74-POJK-IAPI.pdf · - 4 - oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN PENGGUNAAN JASA …iapi.or.id/uploads/content/74-POJK-IAPI.pdf · - 4 - oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Portal OJK · undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Portal OJK · undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik

Documents
Perpustakaan LAFAI filePerpustakaan LAFAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

Perpustakaan LAFAI filePerpustakaan LAFAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO · Pidana (Lembaran Negara ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ... Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO · Pidana (Lembaran Negara ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ... Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal

Documents
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG ... · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) ... 18 Maret 2010 sebagai

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG ... · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) ... 18 Maret 2010 sebagai

Documents
Tinjauan Terhadap Kewenangan Penyidikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang

Tinjauan Terhadap Kewenangan Penyidikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang

Documents
PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI · Pembaharuan Prospektus MAYBANK DANA PASAR UANG ii BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG

PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI · Pembaharuan Prospektus MAYBANK DANA PASAR UANG ii BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, ... penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, ... penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

Documents
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI...Otoritas Nasional, adalah Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI...Otoritas Nasional, adalah Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan

Documents
SALINAN TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN …Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud - 5 - dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

SALINAN TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN …Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud - 5 - dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA … · dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam undang–undang tersebut terdapat banyak penyempurnaan atas undang-undang

OTORITAS JASA KEUANGAN PERATURAN OTORITAS JASA … · dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam undang–undang tersebut terdapat banyak penyempurnaan atas undang-undang

Documents
BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

Documents
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,...PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,...PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 /POJK.04/2015 TENTANG ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran

Documents
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN...Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang

OTORITAS JASA KEUANGAN...Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang

Documents
PEMBAHARUAN PROSPEKTUS · 2 PAM: Prospektus Principal Cash Fund, September 2019 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN -Dengan berlakunya Undang-undang

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS · 2 PAM: Prospektus Principal Cash Fund, September 2019 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN -Dengan berlakunya Undang-undang

Documents
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK …lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20166941-T28575-Penyidikan dan penuntutan.pdfKitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Kitab Undang-Undang

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA PERKARA TINDAK …lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20166941-T28575-Penyidikan dan penuntutan.pdfKitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Kitab Undang-Undang

Documents
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/884/1/Muh.Asroi.21411028.pdf1 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/884/1/Muh.Asroi.21411028.pdf1 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS

Documents
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG …...Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG …...Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan

Documents
PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-Undang

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-Undang

Documents
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 … UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember

Documents
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR GIRO WAJIB … · adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dana Pihak

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR GIRO WAJIB … · adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dana Pihak

Documents
MATRIKS DRAFT POJK KPMM BATANG TUBUH … · MATRIKS DRAFT POJK KPMM BATANG TUBUH PENJELASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

MATRIKS DRAFT POJK KPMM BATANG TUBUH … · MATRIKS DRAFT POJK KPMM BATANG TUBUH PENJELASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Documents
INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM … filepengawasan perbankan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM … filepengawasan perbankan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Documents
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB II ... audit intern, dan audit ekstern; ... memiliki saham Perusahaan sebesar

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB II ... audit intern, dan audit ekstern; ... memiliki saham Perusahaan sebesar

Documents
OTORITAS JASA KEUANGAN - ojk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran

OTORITAS JASA KEUANGAN - ojk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Documents
REKSA DANA CIPTA DINAMIKA - nobubank.com Cipta Dinamika... · 1 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN - Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak

REKSA DANA CIPTA DINAMIKA - nobubank.com Cipta Dinamika... · 1 BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN - Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak

Documents
pans.id · Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

pans.id · Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Documents