Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD€¦ · 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

II - 1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamandau. Serta Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30

Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Bappeda

Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian Pengembangan dan Statistik. Tugas pokok Bappeda

Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan

kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, melakukan analisis dan

memberikan masukan-masukan, mengkoordinasikan SKPD dalam

penyusunan program kegiatan. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan

pembangunan daerah Bappeda mempunyai tugas untuk memberikan

masukan kepada SKPD, penyediaan data statistik bagi pemerintah daerah,

melakukan pengevaluasian anggaran, pengevaluasian dokumen

perencanaan SKPD, pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD dan

melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian,

pertanian, industri, sosial, budaya, kesehatan serta infrastruktur.

Dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Lamandau, Bappeda Kabupaten Lamandau menyelenggarakan

fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, litbang dan

statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;


II - 2

2. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah;

3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan,

pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;

4. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan Pemerintah Daerah;

5. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan pembangunan dan

investasi daerah;

6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Statistik;

7. Penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan daerah;

8. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana

pembangunan 5 (lima) tahun;

9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan,

litbang dan statistik;

10. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan

fungsinya;

12. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Bappeda Kabupaten Lamandau terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu)

sekretariat dan 5 (lima) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian

tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan,

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan


II - 3

mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah,

penelitian, pengembangan, statistik, serta bertanggung jawab atas

terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

koordinasi, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan

penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan,

memberikan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan

rumah tangga, perpustakaan, humas, ketatausahaan dan pelayanan

teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan

Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. Dalam

menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Mempunyai tugas mempersiapkan Perencanaan Kerja Tahunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau,

mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian

dan bidang – bidang dalam rangka penyusunan program kerja

tahunan unit kerja, mengumpulkan dan mengolah data yang

berkenaan dengan perencanaan untuk penyusunan kebijakan dan

perencanaan di unit kerja serta melakukan analisis juga menyusun

rencana kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah

selanjutnya;

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan dalam rangka

penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan, pengelolaan

keuangan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan bulanan,

triwulan dan tahunan keuangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan mempedomani kegiatan yang telah

dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan


II - 4

pertanggungjawaban serta membuat administrasi pertanggung

jawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan kegiatan administrasi surat-menyurat, mengkoordinir

pengelolaan administrasi barang daerah, membuat laporan

pengadaan barang dan menyusun investaris barang, melaksanakan

kegiatan kehumasan dan kepustakaan, mengatur dan

mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor,

keamanan dan tugas lainnya, melaksanakan pengelolaan

administrasi kepegawaian, menyusun dan mengatur

ketatalaksanaan, menghimpun dan menyusun inventarisasi

permasalahan kepegawaian.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan

kebijakan, pengkoordinasian dan melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan, sosial

politik dan ekonomi daerah, memfasilitasi izin penelitian,

mensosialisaskan hasil-hasil peneltian dan pengembangan dalam

rangka menunjang kebijakan perencanaan pembangunan daerah juga

meningkatkan pengetahuan masyarakat.

4. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, monitoring,

penyusunan dan mengajukan rencana program/kegiatan pembangunan

tahunan di bidang Ekonomi, Pertanian, Industri, Perdagangan dan

Koperasi serta pengembangan dunia usaha di daerah. Juga

melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum

perencanaan di bidang ekonomi yang meliputi pemberdayaan ekonomi

masyarakat dan UKM, melakukan pengumpulan, penyusunan, analisa

data daerah di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.


II - 5

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan tata ruang, pekerjaan umum, pendidikan,

kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan dan telekomunikasi serta

prasarana dan sarana pendukungnya. Bidang sarana dan prasarana

melaporkan hasil kegiatan perencanaan pembangunan secara periodik.

Melaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan analisa data

daerah di bidang tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan hidup,

perhubungan dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana yang

meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih. Menyusun/membuat

data base perencana di bidang tata ruang, tata guna lahan, dan

lingkungan hidup.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Mempunyai tugas menghimpun dan menganalisa data, membuat

dokumentasi, memperagakan, melakukan pengendalian administrasi

pembangunan yang dibiayai APBD, bantuan pembangunan dan dana

pembangunan lainnya, mengumpulkan bahan dan

mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah,

pemerintah pusat, dan bantuan pihak ketiga. Melakukan analisa dan

evaluasi dokumen perencanaan daerah, pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan, pelaporan dan peragaan (display) hasil-hasil

pembangunan.

7. Bidang Pelaporan dan Statistik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaporan dan statistik serta

melaksanakan dan mengkoordinasikan penghimpunan data dan

informasi, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta

penyusunan statistik, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan LKPJ

Kepala Daerah serta dokumentasi mengenai pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Lamandau.


II - 6

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan

sebagian kegiatan tugas Bappeda sesuai keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

adalah pada Gambar 2.1 berikut.


II - 7

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2012

KEPALA

BADAN

KELOMPOK

JABATAN SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

& PENGENDALIAN

PROGRAM

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM,

KEPEGAWAIAN DAN

PERLENGKAPAN

BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

SUB BIDANG LITBANG

SOSIAL POLITIK & POTENSI

EKONOMI

BIDANG EKONOMI, SOSBUD

DAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG KESRA,

SOSBUD & PEMERINTAHAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN EKONOMI,

PEMERINTAHAN, INDUSTRI

& JASA

BIDANG SARANA

& PRASARANA

SUB BIDANG PRASARANA,

PERHUBUNGAN,

INFORMATIKA & PU

SUB BIDANG SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN

DAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

SUB BIDANG

PENGENDALIAN

PROGRAM

SUB BIDANG

EVALUASI

BIDANG PELAPORAN

DAN STATISTIK

SUB BIDANG

DOKUMENTASI,

INFORMASI DAN

PELAPORAN

UPTB

SUB BIDANG

STATISTIK


II - 8

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber Daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam

sumber daya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lamandau kondisi 28

Pebruari 2014 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Kabupaten Lamandau didukung oleh 45 (empat puluh enam) orang

Pegawai, terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri

Sipil atau 60% dan 18 (delapan belas) orang Tenaga Harian Lepas

atau 40%. Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau sampai dengan 28 Pebruari 2014

adalah sebagai berikut :

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 27 orang;

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

1) Golongan IV sebanyak 2 orang;

2) Golongan III sebanyak 18 orang;

3) Golongan II sebanyak 6 orang;

4) Golongan I sebanyak 1 orang;

c) Berdasarkan Pendidikan :

1) Pascasarjana (S-2) sebanyak 2 orang;

2) Sarjana (S-1) sebanyak 18 orang;

3) SLTA sebanyak 6 orang;

4) SD sebanyak 1 orang;

d) Berdasarkan Eseloning :

1) Eselon II b sebanyak 1 orang;

2) Eselon III a sebanyak 1 orang;

3) Eselon III b sebanyak 1 orang;

4) Eselon IV sebanyak 7 orang;

5) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 17 orang;


II - 9

e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :

1) Diklatpim III sebanyak 2 orang;

2) Diklatpim IV sebanyak 5 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang

dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan grafik perbandingan pegawai

berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 2.2 sedangkan

grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada

Gambar 2.3.


II - 10

TABEL 2.1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan

Tenaga Harian Lepas

Berdasarkan Golongan Ruang

(Per Pebruari 2014)

No

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

Unit Kerja di Lingkungan Bappeda Kabupaten Lamandau

Total Kepala Badan

Sek Bidang

Eko Sosbud

Bidang Pengendalian

Bidang Sapras

Bidang Pelaporan

Bidang Litbang

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1 PNS

Pembina Tingkat I IV/b 1 - - - - - - 1

Pembina IV/a - 1 - - - - - 1

Penata Tingkat I III/d - - - - - - 1 1

Penata III/c - 3 1 1 1 1 - 7

Penata Muda Tingkat I III/b - 1 - 1 2 - - 4

Penata Muda III/a - 2 2 - - 1 1 6

Pengatur Tingkat I II/d - - - - - - - 0

Pengatur II/c - - - - - - - 0

Pengatur Muda Tingkat I II/b - 5 1 - - - - 6

Pengatur Muda II/a - - - - - - - 0

Juru Tingkat I I/d - - - - - - - 0

Juru I/c - - - - - - - 0

Juru Muda Tingkat I I/b - 1 - - - - - 1

Juru Muda I/a - - - - - - - 0

2 Tenaga Harian Lepas - - 16 - - - 2 - 18

TOTAL

1 29 4 2 3 4 2 45


II - 11

GAMBAR 2.2

Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GAMBAR 2.3

Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau didukung sarana dan

prasarana sebagaimana Tabel.2.2 berikut :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S2 S1 SMA SD

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/b I/b


II - 12

TABEL 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

NOMOR JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

1 Bangunan gedung kantor 1 unit

2 Kendaraan roda empat 3 unit

3 Kendaraan roda dua 12 unit

4 Genset 1 buah

5 AC 11 buah

6 Lemari besi 15 buah

7 Rak besi 6 buah

8 Filling besi/metal 10 buah

9 Brankas 1 buah

10 Lemari kayu 15 buah

11 Papan pengumuman 1 buah

12 Meja resepsionis 1 buah

13 White board 10 unit

14 Elekrik white board 1 buah

15 Umbul-umbul 25 buah

16 Meja kayu/rotan 41 buah

17 Meja panjang 17 buah

18 Kursi putar 16 buah

19 Kursi lipat 239 buah

20 Meja komputer 2 buah

21 Tenda pameran 1 buah

22 Meja biro 6 buah

23 Sofa 8 buah

24 Jam dinding 8 buah

25 Lemari es 1 buah

26 Kipas angin 14 buah

27 TV 1 buah

28 Wireless 3 buah

29 Unit Power Supply (UPS) 12 buah

30 Stabilisator/stavol 8 buah

31 Tiang umbul-umbul 1 buah

32 Tangga alumunium 1 buah

33 Dispenser 3 buah

34 Mimbar/podium 1 buah

36 Kamera 8 buah

37 Water jet pump 2 unit

38 PC unit 24 unit

39 Laptop 20 buah

40 Speaker komputer 2 buah

41 Flash disk 5 buah

42 Hard disk external 11 buah

43 Printer 28 buah


II - 13

NOMOR JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

44 Scanner 1 buah

45 Kursi kerja pejabat eselon II 4 buah

46 Kursi kerja pejabat eselon III 9 unit

47 Kursi kerja pejabat eselon IV 3 buah

48 Proyektor aula 1 buah

49 Lensa kamera 1 buah

50 Sound system 1 buah

51 Pesawat telepon 1 buah

52 Mesin fax 1 buah

53 Proyektor 2 buah

54 Antena parabola 1 buah

55 GPS 1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran

utama yang saling terkait, yaitu :

1. Sebagai pengambil kebijakan;

2. Koordinator perencanaan pembangunan daerah;

3. Pusat penelitian dan pengembangan daerah;

4. Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi,

sosial budaya dan pemerintahan;

5. Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana

dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika,

pekerjaan umum;

6. Penghimpunan data, informasi, dokumentasi berkaitan pelaporan

pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyusunan statistik;

7. Koordinator penyusunan data pokok, pengendalian program,

pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ketujuh kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan

dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.


II - 14

2.3.1 Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan

rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang

(RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD)

untuk kemudian diimplementasikan kedalam perkiraan anggaran

yang tertuang dalam KUA, PPAS dan APBD.

2.3.2 Pelayanan Sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan

Daerah

Bappeda telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang

melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara

Kecamatan di Kabupaten Lamandau termasuk Desa dalam

wilayah Kabupaten Lamandau.

2.3.3 Pelayanan Sebagai Pusat Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Bappeda telah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan,

penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dan informasi

sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan.

2.3.4 Pelayanan Sebagai Pengawasan Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan

Pemerintahan

Bappeda telah mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan di bidang

Ekonomi, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi serta

Pengembangan Dunia Usaha. Bappeda melakukan menyusun

rencana aksi dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah,

penyusunan rencana dan program pembangunan serta pelayanan


II - 15

bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, perumahan dan

pemukiman, peranan wanita, anak dan remaja.

2.3.5 Pelayanan Sebagai Pengawasan Perencanaan

Pembangunan Daerah di Bidang Sarana Prasarana Pada

Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pekerjaan Umum

Bappeda telah merencanakan, mengolah, menganalisa,

melaksanakan monitoring dan menyusun program kerja,

pelaksanaan kegiatan operasional dan standar kerja bidang sarana

prasarana, perhubungan, informatika, pekerjaan umum,

pendidikan dan kesehatan.

2.3.6 Pelayanan Sebagai Penghimpunan Data,

Informasi, Dokumentasi Berkaitan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan di daerah dan Penyusunan Statistik

Bappeda Kabupaten Lamandau telah melakukan penghimpunan

data informasi berkaitan dengan pelaporan mengenai pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Lamandau, melakukan analisa serta

penilaian, dokumentasi, mempersiapkan laporan pemerintah

daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Lamandau, dan melakukan penyusunan statistik.

2.3.7 Pelayanan Sebagai Koordinator Penyusunan Data

Pokok, Pengendalian Program, Pelaporan dan Evaluasi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kabupaten Lamandau mengkoordinasikan persiapan

penyusunan data pokok kegiatan pembangunan di daerah,

koordinator kegiatan pengendalian program, pelaporan dan

peragaan hasil-hasil pembangunan daerah dengan SKPD, Instansi

Vertikal di tingkat Kabupaten, menginventarisasi kendala dan

permasalahan terhadap pelaksanaan rencana program dan

kegiatan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi dokumen

perencanaan pembangunan daerah.


II - 16

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten

Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 7 (tujuh)

tugas dan fungsi utama Bappeda diatas, berdasarkan indikator sasaran/target

serta anggaran dan realisasi Bappeda periode 2009-2013 disajikan dalam Tabel

2.3 dan Tabel 2.4.

SUB BIDANG

STATISTIK


II - 17

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

NO

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM Target IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Catatan

Analisis 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (22)

1 Terlaksananya

mekanisme

perencanaan yang

berjenjang, melalui

penjaringan

aspirasi

kepentingan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Terselenggaranya

musrenbang daerah

1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah dokumen

perencanaan yang

ditetapkan

1 Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

5

Dokumen

5

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

4

Dokumen

5

Dokumen 100% 100% 100% 80% 80%

Persentase

sinkronisasi

perencanaan dan

penganggaran

80% 100% 90% 90% 90% 80% 90% 93% 90% 90% 100% 100% 94,30% 100% 100%

2 Evaluasi

pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan

pembangunan

secara periodik,

terinterasi dan

berkesinambungan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat penyampaian

Lakip tepat waktu 31-Mar-09

(3 Bulan)

31-Mar-10

(3 Bulan)

31-Mar-11

(3 Bulan)

31-Mar-12

(3 Bulan)

31-Mar-13

(3 Bulan)

31-Mar-09

(3 Bulan)

31-Mar-10

(3 Bulan)

31-Mar-11

(3 Bulan)

31-Mar-12

(3 Bulan)

31-Mar-13

(3 Bulan) 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

LKPJ Bupati ke DPRD

31-Mar-09 (3 Bulan)

31-Mar-10

(3 Bulan)

31-Mar-11

(3 Bulan)

31-Mar-12

(3 Bulan)

31-Mar-13

(3 Bulan)

31-Mar-09

(3 Bulan)

31-Mar-10

(3 Bulan)

31-Mar-11

(3 Bulan)

31-Mar-12

(3 Bulan)

31-Mar-13

(3 Bulan) 100% 100% 100% 100% 100%


II - 18

Jumlah

kegiatan/lokasi

pelaksanaan

pembangunan yang

dimonitoring

8 Kecamatan

40

Kegiatan,

8

Kecamatan

8

Kecamatan,

3 desa

PM2L

8

Kecamatan,

3 desa

PM2L

8

Kecamatan,

3 desa

PM2L

30

Kegiatan,

8

Kecamatan

30

Kegiatan,

8

Kecamatan

8

Kecamatan

3 desa

PM2L

8

Kecamatan

3 desa

PM2L

8

Kecamatan

3 desa

PM2L

100% 100% 100% 100% 100%

3 Terlaksananya

kajian penelitian

dan studi potensi

sumber daya

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Jumlah kajian dan

penelitian yang

dilaksanakan

1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya laporan

kajian dan penelitian 1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan

1

Laporan 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tersedianya data

perencanaan yang

akurat dan

uptodate

Pengembangan

Data/Informasi/Statis

tik Daerah

Jumlah data

perencanaan yang

dihasilkan

7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 8 Buku 7 Buku 7 Buku 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat pemanfaatan

data perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Terciptanya iklim

investasi yang

kondusif menuju

terpromosinya

potensi daerah

Peningkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi

Tersedianya sarana

promosi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket - 100% 100% 100% 100% -

Tahun

2013,

Program

dan

Kegiatan

dipindahk

an ke

BPPTPM

Terciptanya iklim

investasi yang

kondusif

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 100% 1 Tahun - 100% 100% 100% 100% -

Tahun

2013,

Program

dan

Kegiatan

dipindahk

an ke

BPPTPM


II - 19

Jumlah pameran yang

diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 1 Kali 4 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali -

Tahun

2013

pameran

dalam dan

luar negeri

dipindahk

an ke

BPPTPMK

ecuali

Kegiatan

Penyeleng

garan

Pameran

Tingkat

Kabupaten

tetap di

Bappeda,

karena

merupaka

n agenda

rutin

tahunan.

Meningkatnya nilai

investasi 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 13,50% 30%

-

80% 30% 13,50% 10% -

Tahun

2013,

Program

dan

Kegiatan

dipindahk

an ke

BPPTPM


II - 20

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada

perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan

pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau, disajikan pada Lampiran Tabel 2.5.

Uraian Anggaran pada Tahun ke-

2009 2010 2011 2012 2013

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

Bidang

Pemerintahan:

Perencanaan

Pembangunan

DPA BAPPEDA

KABUPATEN

LAMANDAU

8.366.405.150,- 6.529.042.400,- 7.889.741.223,- 6.830.911.563,- 7.205.845.158 Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2009 2010 2011 2012 2013

6.762.306.249,- 6.048.818.712,- 7.319.762.298.- 6.605.184.774,- 6.440.042.434 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

2009 2010 2011 2012 2013

80,79 92,64 92,78 96,70 89,37 Rata-rata

Pertumbuhan -1,81%

Realisasi 90,46%


II - 21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan Bappeda Kabupaten Lamandau selama lima

tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya

beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi

Bappeda Kabupaten Lamandau;

2. Banyak peraturan perundangan yang terus mengalami

perubahan di dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah;

3. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang

mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum

mengacu kepada dokumen perencanaan;

4. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base

data untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan

untuk informasi perencanaan, penganggaran dan

pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah

Kabupaten Lamandau;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa,

kelurahan, kecamatan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan

kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga

berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan

tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

6. Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa

tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Bappeda


II - 22

Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan pertambahan

jumlah pegawai;

7. Panjangnya siklus proses mekanisme rangkaian kegiatan yang

berurutan dalam perencanaan dan penganggaran serta konflik

kepentingan politis yang mengakibatkan sering tidak tepat

waktu/tidak sesuai jadwal didalam pelaksanaannya;

8. Ketidakpatuhan aparatur SKPD dalam menjalankan hasil

evaluasi, monitoring, laporan dan hasil-hasil analisa yang

dilakukan oleh Bappeda sehingga mempengaruhi hasil dari

perencanaan pembangunan daerah;

9. Tidak semua program kegiatan Bappeda dapat tertampung

pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;

10. Belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda,

wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam


11. Rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil

perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan;

12. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting

dalam pelaksanaan pembangunan dan dianggap hanya kegiatan

seremonial.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk

pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, meliputi:

1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi,

keahlian yang ada sehingga Bappeda maksimal dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur

organisasi yang ada;


II - 23

2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah serta melakukan inovasi pelayanan dan

Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna

memberikan pelayanan prima terhadap publik;

3. Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan;

4. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan

program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;

5. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan

pengawasan;

6. Optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda,

wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam


7. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 II - 24


II - 25

20

13

-2

01

8

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018 II - 26

Documents

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD€¦ · 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi