TUGAS HUKUM ADAT
OLEH :AYU INTAN PRAMITHA 1416051139
FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AJARAN
2015-2016
Pengaruh Kaedah Agama terhadap pembentukan Hukum Adat Sebenarnya
agama dan budaya sangat berhubungan erat terutama dalam proses
pembentukan adat yang senantiasa berbaur menjadi satu. Dan hal ini
menyebabkan agama dan budaya sulit untuk dipisahkan dan telah satu
persatu, karena agama merupakan unsur kebudayaan.Hubungan Hukum
Adat dengan kebudayaan : -Hukum Adat bagian dari kebudayaan ,yang
tidak dapat dipisahkan satu sama lain.-Hukum Adat adalah suatu segi
kebudayaan Indonesia adalah pancaran dari jiwa dan struktur
masyarakat indonesia.-Hukum Adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan
hidup yang nyata,cara hidup yang keseluruhannya merupakan
kebudayaan tempat hukum adat itu berlaku.Proses masuknya agama
kedalam budaya bisa saja melalui adat yang digunakan,agama tidak
digunakan. Ada dua teori tentang kaitan hukum adat dengan kaedah
agama yang lazim dikenal yaitu : 1.Teori Receptio in Complexu (van
den Berg) bahwa hukum adat suatu masyarakat tertentu adalah hukum
adgama yang dipeluknya.2.Teori Receptie yaitu Hukum Agama akan
masuk kalau hukum adat menghendakinya. Jadi kalau hukum adat tidak
menghendakinya maka hukum adat tidak digunakan.Hukum Adat sebagai
Aspek Kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang
nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur
sosial yang religious yang didapat seseorang dengan eksistensinya
sebagai anggota masyarakat. Hukum Adat sebagai aspek kehidupan dab
budaya bangsa indonesia karena stukturkejiwaan dan cara berfikir
bangsa Indonesia tercermin dari Hukum Adat itu sendiri.Menurut Van
Den Berg dengan teorinya yang terkenal dengan istilah receptio in
complexu yang berarti bahwa hukum adat yang dianut dalam masyarakat
adalah keseluruhan hukum agama yang dianutnya jadi maksud teori Van
Den Berg disini adalah hukum/kaedah sama dengan hukum adat. Seperti
di masyarakat muslim di jawa pasti menggunakan hukum/kaedah
agamanya sebagai hukum adat, Sehingga dalam hal ini agama sebagai
unsur sebagai kebudayaan mempengaruhi setiap bidang kehidupan
manusia secara keseluruhan dan menjadiunsur kebudayaan.Berdasarkan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina bersifat universal bagi
seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian UU Perkawinan
juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agama yang
dipeluknya.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang
pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
negara yang berdasarkan Pancasila , dimana sila yang pertama adalah
Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang
erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga perkawinan bukan
saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga
mempunyai peran yang penting.Perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang
Maha Esa adalah Perkawinan berdasarkan Agama,berdasarkan pasal 29
ayat (1) UUd 1945 maka pengertian berdasarkan pasal 1 UU No.1 Tahun
1974 dapat di tafsirkan sebagai beriukut:1. Di dalam Negara
Republik Indonesia boleh terjadi atau tidak boleh berlaku Hukum
Perkawinan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah islam bagi
orang-orang islam atau Hukum Perkawinan yang bertentangan dengan
kaedah-kaedah nasrani bagi umat nasrani/hukum perkawinan yang
bertentangan dengan kaedah-kaedah Hindu bagi umat hindu.2. Negara
Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum perkawinan
islam bagi umat islam. sekarang hukum itu suatu himpunan
kaidah-kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat,
terdapat juga dalam agama, kebiasaan, adat istiadat dalam
masyarakat dan dalam kesusilaan. Kesusilaan merupakan semua kaidah
yang ada dalam pergaulan masyarakat yang tidak merupakan hukum,
kebiasaan atau agama.Kaidah hukum dapat juga dipengaruhi oleh
kebiasaan atau adat. Kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi hukum dan
adat itu lama kelamaan menjadi hukum adat. Terutama bagi Indonesia
kebiasaan dan adat merupakan faktor yang sangat penting untuk
pembentukan hukum sering kali kaidah kesusilaan juga lebih kuat
dari pada kaidah hukum. Dengan kata lain pelanggaran kaidah
kesusilaan dirasa oleh pelanggar lebih pedih dari pelanggaran
kaidah hukum.Lama-kelamaan perkawinan dengan satu perempuan di
Indonesia dianggap menjadi kebiasaan tetap, walaupun agama Islam
mengakui poligami. Lama-kelamaan monogami dianggap kesusilaan umum
(yang diperkuat oleh agama). Di dunia Barat hal ini sudah
dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 27 KUH
Perdata). Hidup bersama yang tidak sah dengan seorang perempuan,
oleh masyarakat sudah dari jaman kuno dianggap tidak pantas. Acap
kali perbuatan semacam itu terasa oleh laki-laki yang bersangkutan
sebagai suatu rintangan untuk naik pangkat. Kadang-kadang hukuman
yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada seseorang yang bertindak
kurang ajar lebih berat rasanya dari pada sesuatu hukuman yang
dijatuhkan oleh seorang hakim padanya.
