“DINAMIKA KESETARAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Perpolitikan

AJENG SUCIANTI

FAKULTAS EKONOMI

1202026183

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dilihat dari latar belakang historisnya, konsep kesetaraan gender menurut Rowbotham

sebenarnya lahir dari  pemberontakan kaum perempuan di negara-negara barat akibat penindasan

yang dialami mereka selama berabad-abad lamanya. Sejak zaman Yunani, Romawi, Abad

Pertengahan (the Middle Ages), dan bahkan pada “abad pencerahan” sekali pun,  barat menganggap

wanita sebagai makhluk inferior, manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. 

Hal ini pun kemudian memunculkan gerakan  perempuan barat menuntut hak dan kesetaraan

perempuan dalam bidang ekonomi dan politik  yang  pada akhirnya dikenal dengan sebutan feminis.

Kelahiran “feminisme” dibagi menjadi tiga gelombang, yakni feminisme gelombang pertama yang

dimulai dari publikasi Mary Wollstonecraft berjudul “Vindication of the Rights of Women” pada

tahun 1972, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan

disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang

publik. Setelah itu, muncul feminisme gelombang kedua  dengan doktrinnya yang memandang

perbedaan gender sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Pada

gelombang kedua inilah dimulai gugatan perempuan terhadap institusi pernikahan, keibuan

(motherhood), hubungan lawan jenis (heterosexual relationship) dan secara radikal mereka berusaha

mengubah setiap aspek dari kehidupan pribadi dan politik.  Terakhir adalah feminisme gelombang

ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (diversity),  sebagai contoh ketertindasan kaum

perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan ketertindasan yang dialami kaum lesbi dan

sebagainya.

Indonesia pun memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sejak

era Kartini, kaum perempuan di Indonesia mulai menyadari arti pentingnya kesetaraan gender dalam

2

memperoleh hak-hak publik seperti yang diperoleh kaum lelaki. Pada dasarnya, jaminan persamaan

kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak

Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk yakni dalam pasal 27 ayat 1. Namun pada kenyataannya,

masih banyak program-program pembangunan yang biayanya dari anggaran keuangan pemerintah

Indonesia sendiri atau dari dana bantuan maupun pinjaman luar negeri, yang hasil maupun dampak

positifnya lebih memihak laki-laki, ketimbang perempuan. Selain itu, alokasi dana dan sumber-

sumber untuk sektor-sektor yang akrab dengan perempuan dan menyentuh pada kehidupan privat di

pelosok-pelosok Indonesia sangatlah minim. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 9 Tahun

2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir

belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pembangunan

politik yang berwawasan gender. Bahkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di

Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkat pengambilan keputusan,

baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi, partai politik, bahkan kehidupan politik

lainnya. Oleh karena itu pada makalah ini, penulis mencoba untuk membahas pendahuluan yang

berisikan latar belakang dan pernyataan argumen. Selanjutnya, penulis juga akan menguraikan

beberapa gagasan-gagasan serta bukti-bukti yang mendukung argumen tersebut pada bab berikutnya,

yaitu bagian pembahasan. Dan di bagian terakhir makalah ini, penulis akan mencoba untuk

memberikan ringkasan kesimpulan dan juga saran.

Gambar 1. kesamaan gender.

3

Kesamaan gender

wanita Pria

Anak

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Indonesia?

2. Bagaimana arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia?

3. Bagaimana upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini ini adalah

1. Mengetahui permasalahan kesetaraan gender di Indonesia

2. Mengetahui arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia.

3. Mengetahui upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana arti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan politik di

Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan

politik di Indonesia.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian dengan dua penelitian yang relevan. :

Persamaan danPerbedaan

Muhyono Kholifah Penelitian ini

Topik Penelitian Minat dan cara

belajar tehadap

prestasi belajar

fisika

Cara dan

kebiasaan belajar

terhadap prestasi

belajarAkuntansi

Cara Belajar

terhadap prestasi

belajar melakukan

proseduradministrasi

Jenis penelitian Ex post facto Ex post facto Ex post factoInstrumen penelitian Angket dan tes Angket dan Angket,

dokumentasi

4

dokumentasi dan wawancaraTeknik Analisis Data Analisis Regresi Prosentase dan

regresiBerganda

Deskriptifkorelasional

Lokasi penelitian SMU N 6 Malang Madrasah Aliyah Al-Azhar Pasuruan

SMK PGRI 2 Malang

Bidang studi/ MataDiklat

Fisika Akuntansi Melakukan ProsedurAdministrasi

Subyek/ sampel Siswa kelas 1

Cawu 2 Tapel

2000/2001

Siswa Madrasah

Aliyah kelas 1, 2,

dan

3

Siswa kelas 1

Jurusan

Administrasi

perkantoran Tapel

2005/2006

semesterGasal

Tujuan Penelitian Mengetahui

hubungan minat

dan cara belajar

fisika terhadap

prestasi belajar

Mengetahui

pengaruh cara

dan kebiasaan

belajar terhadap

prestasi belajar

Mengetahui

pengaruh cara

belajar terhadap

prestasi belajar

mata diklat

Melakukan

Prosedur

Administrasi

terhadap prestasiBelajar

Hasil Penelitian Sesuai dengan tujuanpenelitian

Sesuai dengan tujuanPenelitian

-

5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Permasalahan Kesetaraan Gender di Indonesia

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun,

gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih

ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Dalam realitas

kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan

status sosial di masyarakat, dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi

sosial. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut

membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau

kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos. Perbedaan jenis kelamin sering

dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas

dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan

peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran

ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan

uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang

tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat

ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari

segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi,

pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak

seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultural masyarakat Indonesia yang terdiri

dari banyak etnis dan suku. Setiap masyarakat suku di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri

dalam memaknai peran gender di Indonesia. Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini

menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif

6

maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman

tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Peningkatan kesadaran dan pemahaman itu, harus

dibarengi dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga negara,

terutama lembaga pembuat kebijakan. Mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di

bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi hanya karena perkembangan pengetahuan

masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat. Meskipun perempuan

ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan Indonesia di

lingkungan keluarga selalu dinomor-duakan. Karena berperan sebagai pencari nafkah, posisi kepala

rumah tangga pada umumnya akan diserahkan kepada laki-laki/suami, kecuali jika perempuan

tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam suatu keluarga.

Selama ini, pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat,

perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga untuk menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga tetap

diserahkan kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik. Keadaan

tersebut menyebabkan posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam, dalam waktu yang

tidak terbatas, seperti memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan sebagainya. Pekerjaan

domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi. Penempatan perempuan pada

tugas domestik sepenuhnya mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif

menjadi berkurang. Memang, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara

perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 Pasal 27. Namun demikian, dalam

perkembangannya, beberapa UU yang selama ini berlaku di Indonesia, disadari mempunyai arti

yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Seperti dalam UU mengenai sistem pengupahan

tenaga kerja perempuan, tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan-perempuan dianggap lajang

sehingga suami dan anak-anak tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima pekerja

7

laki-laki. Ketentuan ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1990

tentang Upah, PP No. 37 Tahun 1967 tentang Sistem Pengupahan di lingkungan perusahaan negara,

Peraturan Menteri Pertambangan No.2/P/M/1971, Peraturan Menteri Pertanian No.K440/01/2/1984

dan No.01/GKKU/3/1978 dan SE Menaker No.4/1988 tentang tunjangan kesehatan, serta pasal 8

UU No.7/1983, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 947/KMK/04/1983 dan Pasal 8 UU No.

10/1994 tentang prosedur memperoleh NPWP. Selain itu, berdasarkan data Komnas perempuan

tahun 2012, telah teridentifikasi ada sekitar 282 peraturan daerah yang diduga bias gender. Sejumlah

peraturan perundangan tersebut tidak mampu mengakomodir kesetaraan gender yang telah dijamin

oleh UUD. Padahal, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan

berpartisipasi dan menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan.

2.2. Kesetaraan Gender di Dunia Perpolitikan Indonesia

Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan

kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia

masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga,

tingkat masyarakat hingga tingkat politik formal. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan

seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Melalui akses perpolitikan, maka

kesadaran untuk membincang relasi gender di dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin

mengedepan. Kesetaraan gender sebagaimana yang diketahui adalah produk impor dari negeri barat

tentang adanya tuntutan untuk keseimbangan peran di dalam relasi gender tersebut. Pembicaraan

gender di Indonesia banyak dilakukan di tahun 1980-an. Melalui program dari Non Governmental

Organization (NGO) lokal yang bekerja sama dengan NGO internasional, maka banyak penyadaran

tentang relasi gender yang dilakukan di Indonesia. Banyak perbincangan dan pelatihan dengan

tujuan untuk menyadarkan tentang relasi gender. Jadi, yang dilakukan adalah melakukan pelatihan

8

tentang urgensi gender mainstreaming pada masyarakat negara sedang berkembang. Di dunia

internasional, banyak NGO yang bergerak di dunia ketiga, misalnya NGO dari Belanda, Jerman,

Inggris, dan juga Australia. Banyak program yang diusung, misalnya tentang kesetaraan pendidikan,

sosial, dan politik yang disinergikan dengan NGO lokal Indonesia yang juga bergerak di bidang ini.

Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang

termasuk di Indonesia. Di dunia politik, memang dominasi lelaki masih nampak. Misalnya jika kita

secara kuantitatif berhitung, berapa banyak perempuan yang memasuki kawasan pimpinan di

perpolitikan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang memang masih menjadi ganjalan di dalam

kerangka untuk kesetaraan gender. Namun demikian, di akhir-akhir ini, akses perempuan di dalam

politik memang sudah mulai tampak dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan di dalam

politik praktis. Sekarang semakin banyak perempuan di dunia legislatif, birokrasi, dan juga jabatan-

jabatan politik lain. Ada beberapa bupati perempuan yang terdapat di Indonesia, demikian pula

gubernur. Bahkan ada bupati perempuan yang bisa menjabat dua kali periode, demikian pula

gubernur. Tidak terhitung yang berlama-lama di parpol dan kemudian berlanjut di lembaga legislatif.

Semakin terbuka akses keterbukaan politik, maka tentu akan semakin banyak perempuan

yang akan bisa berkompetisi dengan kaum lelaki di dalam pentas publik. Oleh karena itulah

pemberian kuota kepada perempuan di dalam representasi politik tentulah tidak penting. Meskipun

begitu, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak

tersebut tidak menjamin adanya sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi,

representasi, dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Adanya keterwakilan perempuan di

dalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender tidak serta merta

terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara

seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia,

kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya

9

secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami,

atasan, teman, atau keluarga. Bukti-bukti empiris sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender

sudah bukan masalah di negeri ini. Hanya saja yang memang perlu diperjuangkan adalah bagaimana

agar perempuan semakin berdaya di dalam pengembangan SDM terutama melalui pendidikan,

sehingga ke depan peluang untuk memasuki dunia politik akan semakin nyata.

2.2.1. Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik

Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan

menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan

politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar dan

menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan

bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada

realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan

perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan

peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan

kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan

keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik. Perempuan mempunyai makna

yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya

pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan

politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar

demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap

kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah

satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga

dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan

10

mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan khusus afirmasi (Affirmative

Action) harus segera diubah dengan srategi Pengurus Utamaan Gender (PUG) di semua bidang

kehidupan, khususnya di semua lini dan strata untuk mempercepat persamaan akses, partisipasi,

kontrol, serta manfaat yang sama antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan Inpres Nomor 9

tahun 2000, eksekutif hanya mengikat untuk melaksanakan PUG. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan

jumlah kebijakan pelaksanaan PUG yang akan mengikat seluruh pemangku kepentingan, baik

pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mendorong

pemenuhan.

2.2.2. Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan di bidang politik melalui peningkatan keterwakilan

perempuan dalam pengambil kebijakan. Gerakan perempuan dan pemerhati masalah perempuan,

melakukan upaya yang sangat keras memperjuangkan masuknya kuota sebesar 30% keterwakilan

perempuan sebagai jumlah minimal dalam paket UU politik dari hulu ke hilir.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, mengatakan

bahwa efektivitas UU parpol dan UU pemilu terkait keterwakilan perempuan bisa dilihat dari hasil

pemilu 2009 dimana keterwakilan perempuan sudah meningkat dibandingkan pemilu 2004. Jumlah

ini masih jauh ketimbang dari hasil keseimbangan ideal minimal 30%. Oleh karenanya, harus

dilakukan pengawalan sejak tataran perumusan kebijakan, proses dan implementasinya, serta

evaluasi dampaknya guna perbaikan kedepan pada pemilu 2014, sampai kesetaraan dan keadilan

partisipasi perempuan dalam politik yang terjadi, tidak dibutuhkan lagi. Sementara itu, perempuan

yang dilibatkan di dunia politik seharusnya dapat mengetahui manfaat yang baik untuk dirinya

maupun di partai politik, namun pada faktanya, perempuan kini cenderung mudah dipengaruhi untuk

menerima money politics. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pendidikan dasar dalam berpolitik

11

yang belum dapat dipahami secara penuh ketika berkiprah di dunia politik. Dalam proses

demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, reperesentasi dan persoalan

akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di

Indonesia.

2.2.3. Pentingnya Demokrasi Gender di Indonesia.

Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan

kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan

wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata

memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi

publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotype, telah

menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang

paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari

kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal di

banyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan. Akar dari semua persoalan

tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang,

termasuk bidang politik. Demokrasi berkaitan erat dengan politik. Konsep demokrasi berasal dari

istilah politik yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Di dalamnya terkandung makna “dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam terminologi politik yang bias gender, untuk waktu yang lama,

pengertian partisipasi “ dari rakyat, oleh rakyat, dan umtuk rakyat” hanya diartikan secara terbatas

hanya untuk beberapa kalangan tertentu dalam masyarakat, dan tentu saja tidak termasuk perempuan

di dalamnya. Keterwakilan perempuan adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada

titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan oleh kalangan perempuan sendiri,

adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan

sendiri karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka

12

demokrasi yang representative, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan

dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat.

Tabel 2. Data metode penelitian dan hasil penelitian

Nama Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian

Intan Amethys Pengaruh stres kerja terhadap Analisis Stres kerja Secara

Prima kinerja karyawan (studi multivariate dan Signifikan

Prestisyana, kasus karyawan Foodmart SEM berpengaruh negatif

(2008) Ekalokasari Bogor) Terhadap kinerja

karyawan.

Linda Prasepti, Pengaruh stres kerja terhadap Metode analisis Terdapat pengaruh

(2003) kinerja karyawan produksi Regresi yang negatif

PT Surya Sakti Utama significan antara

Surabaya. variabel stres kerja

dengan variabel

kinerja karyawan.

Nita Wahyu Pengaruh stres kerja terhadap Metode analisis Terdapat pengaruh

Wulandari, kinerja karyawan pada regresi, sumber dan negatif significan

(2009) perusahaan batik Dewi jenis data primer. antara stres kerja

Brotojoyo Sragen. dengan kinerja

karyawan.

Mirzatriana, Pengaruh faktor-faktor stres Alat analisis regresi Terdapat hubungan

Merina, (2008) kerja terhadap kinerja linear berganda. negatif signifikan

karyawan bidang keuangan antara stres kerja

pada PT PLN (persero) dengan kinerja

13

Distribusi Jawa Timur karyawan.

2.2.4. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki.

Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam

proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah

kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 3. Data Kesamaan Gender di Dunia Berdasarkan Sistem Operasinya Tahun 2009-2010.

KeteranganTahun

2009 2010 2011 2012Pria 80,878.30 111,576.70 91,576.70 121,576.70

Perempuan 43,984.00 67,224.50 68,224.50 38,224.50

2.2. Data Kesamaan Gender di Dunia Berdasarkan Sistem Operasinya Tahun 2009-2010.

14

2.3. Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik

Pada dasarnya, kuota 30% yang diberikan untuk keterlibatan perempuan dalam politik dan

keterwakilan perempuan dalam parlemen yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008

tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol),

masih sangat jauh dengan kenyataannya. Walau sejatinya angka 30% ditinjau dengan hitungan

statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Namun sebagian kalangan perempuan yang lain

menyambut hal ini sebagai langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan

dalam langkah politiknya. Karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12 % saja yang berkiprah

dalam ruang sidang di Senayan. Merupakan fenomena baru dan menyegarkan dalam perkembangan

sistem demokrasi di Indonesia, meskipun dalam tataran yang relatif kecil dan sederhana, tetapi

masih banyak harapan dan peluang yang bisa dilalui oleh para perempuan dalam partisipasinya

untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut sekaligus sebagai

penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan perempuan yang selama terpinggirkan oleh

sistem.

Tabel 4. Rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian.

No. Kelas Jumlah Siswa

1. 1 ADP I 44

2. 1 ADP II 44

Jumlah 88

2.3.1. Undang-udang Gender di Indonesia.

Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2

tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), masih sangat jauh dengan kenyataannya.

Karena pada kesempatan kali ini, publik akan memberikan penilaian langsung terhadap

partai-partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan serta potensi-

15

potensi perempuan, bahkan ada semacam kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat

(LSM) atau organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya, untuk tidak memilih gambar

partai yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan atau dengan tidak merealisasikan Undang-

Undang tentang keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah

perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawa standar, sehingga posisi dan

peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu

kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum

diperhitungkan. Dengan adanya dorongan untuk keterwakilan perempuan yang 30% di parlemen

saat pemilu 2009 tersebut, seperti diamanatkan UU No. 10 tahun 2008, walaupun belum ada

affirmative action yang memberikan previlage tertentu, sehingga memberikan syarat yang lebih

mudah bagi caleg perempuan dari pada caleg laki-laki, namun hasil dari pemilu tersebut sudah

menunjukkan keterwakilan yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu untuk DPR RI 18% dari

sebelumnya yang hanya 12% dan untuk keterwakilan di DPD agak lebih tinggi dari pada

keterwakilan di DPR, yaitu 27,3% dari sebelumnya 18,8%.

2.3.2. Peran Perempuan dalam Politik.

Berdasarkan data tersebut di atas, kurang adanya pengakuan terhadap pentingnya peran

perempuan dalam proses politik, telah terbuktikan dengan kurang terakomodirnya permasalahan

perempuan dalam perencanaan pembangunan, meskipun sejak lama sudah dikampanyekan dalam isu

gender mainstreaming tentang perempuan sebagai bagian dan sasaran dalam pembangunan pada

tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan “Women In Development Approach (WID)”. Hal ini

dikarenakan konsep gender dalam pembangunan masih belum diterjemahkan dengan baik oleh

semua elemen pembangunan baik secara teoritis maupun aplikatif. Sehingga hasil–hasil

pembangunan masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu.dan menjadi bias gender. Adapun

upaya–upaya untuk mencapai penyetaraan dan keadilan gender terus dilakukan oleh aktivis

16

Stres Kerja (X2)

Kinerja Karyawan (Y)

Lingkungan Kerja (X1)

perempuan, pada tahun 1980-an, melalui pendekatan “Gender And Development Aproach (GAD)”.

Pendekatan ini tidak lagi melihat perempuan dan laki–laki dari perbedaan biologis, akan tetapi

memandang laki–laki dan perempuan secara sosial dan struktural dapat berpartisipasi dalam proses

kehidupan, terutama partisipasi dalam kehidupan di ranah politik dan publik. Partisipasi antara laki–

laki dan perempuan dalam kehidupan berpolitik merupakan salah satu prinsip perjuangan para

aktivis perempuan, sampai diamanatkan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan yang kemudian diadopsi oleh sidang umum PBB tahun 1979 yang ditetapkan

pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang–Undang

Republik Indonesia no. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 juli 1984 melalui lembar negara no. 29 tahun

1984. Meskipun demikian, sampai saat ini perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan masih belum

optimal karena adanya diskriminasi secara struktural dan kelembagaan yang masih kuat dalam

kehidupan masyarakat. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya

perempuan terlebih ketika para perempuan tidak mempunyai keinginan untuk merubah dan

melakukan pembenahan-pembenahan sejak dini.

Gambar 3. Lingkungan Kerja, stres kerja, kinerja karyawan.

Untuk itu, adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yakni

pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau UU tentang pemilu, pilkada, dan partai politik

yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan

memberikan previlage tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya affirmative

17

action, diharapkan keterwakilan perempuan akan meningkat dan sesuai harapan. Kedua, diperlukan

adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi perempuan secara terus menerus. Karena dengan

adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi

dan daya saing kaum perempuan di bidang politik. Ketiga, diperlukan adanya pencerahan dan

pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh lembaga

swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga–lembaga lain, tentang unggulnya pemimpin

politik perempuan. Dengan usaha itu diharapkan akan memberikan perubahan pandangan tentang

budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya peminpim politik perempuan

akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpim politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender

dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha

pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.

2.3.3. Pola Pernikahan yang merugikan pihak perempuan

Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15 – 19 tahun.

Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia pun dilarang mempraktekkan poligami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

18

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitain adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian (Arikunto 1998, h.118). Variabel dalam penelitain ini terdiri dari

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

a. Variabel Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel terikat (Arikunto, 1998, h.118)

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Lingkungan Kerja (X2)

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan

tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan, (Nitisemito 1982,

h.159). Menurut Ratnawati (dikutip dari Arikunto 2006), adapun

indikator dari lingkungan kerja adalah sebagai berikut:

a) Penerangan cahaya

b) Suhu udara

c) Suara bising

d) Keamanan kerja

e) Hubungan karyawan

19

2. Stres Kerja (X2)

Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik

maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang

dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam, (Panji

Anoraga 2001, h.108). Adapun indikator stres kerja sebagai berikut:

a) Intimidasi dan tekanan

b) Ketidakcocokan dengan pekerjaan

c) Pekerjaan yang berbahaya

d) Beban lebih

e) Target dan harapan yang tidak realistis

(Igor S 1997, h.248).

b. Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi variabel

bebas (Arikunto 2006, h.118)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah:

Kinerja Karyawan (Y)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh para karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya, (Mangkunegara 2001, h.67).

Menurut Sari (dikutip dari Gomes, 1993). Adapun indikator kinerja

karyawan sebagai berikut:

1. Kualitas kerja

2. Kuantitas kerja

20

3. Kreatifitas kerja

21

4. Pengetahuan kerja

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto 1998, h.130). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Pataya Raya Semarang yang

berjumlah 122 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 1998, h.131).

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian karyawan PT. Pataya Raya Semarang.

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik penarikan

sampel purposif yaitu sampel yang digunakan jika dalam upaya memperoleh data

tentang masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang memiliki kriteria khusus

berdasarkan penilaian tertentu (Sugiana, 2008). Objek sampel tersebut adalah tenaga

kerja bagian operasional yang berjumlah 50 orang, karena mereka mempunyai

karateristik yang sesuai dengan variabel – variabel yang akan diteliti dibandingkan

dengan tenaga kerja dibagian yang lain.

Setelah quesioner dibuat sesuai indikator tiap variabel, sample disebarkan ke 20

karyawan bagian operasional untuk mengetahui valid dan reliabelnya kueseioner yang

dibuat. Setelah valid dan reliabel, quesioner kembali disebarkan kepada 30 karyawan.

22

3.3. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1998,

h.30). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

Menurut Sari (dikutip dari Usman dan Akbar 2006). Data primer merupakan data yang

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama, sedangkan data sekunder

merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh penelitian

untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh

dari tanggapan responden terhadap kuesioner atau menjawab pertanyaan – pertanyaan

tentang lingkungan kerja, stres kerja dan kinerja karyawan dan data skunder yang

merupakan sumber – sumber pustaka perusahaan, misalnya mengenai sejarah

perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan metode atau cara yang

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Kuesioner.

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh

responden penelitian, agar peneliti memeroleh data lapangan/ empiris untuk

memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam

penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah

23

kuesioner tertutup yaitu model pertanyaan dimana pertanyaan tersebut telah tersedia

jawaban, sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan

pendapat atau pilihannya. Pertanyaan tertutup tersebut menerangkan tanggapan

responden terhadap variabel lingkungan kerja, stres kerja dan kinerja karyawan. Untuk

penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti menentukan

sebagai berikut:

1. Untuk jawaban Sangat Setuju responden diberi skor 5

2. Untuk jawaban Setuju responden diberi skor 4

3. Untuk jawaban Cukup Setuju responden diberi skor 3

4. Untuk jawaban Tidak Setuju diberi skor 2

5. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kesahihan

suatu instrumen (Arikunto 1998, h.168). Suatu instrumen yang valid atau sahih

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki

validitas rendah.

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, maka r yang

diperoleh (rhitung) dikonsultasikan dengan (rtabel) maka instrumen dikatakan valid, dan

apabila rhitung > rtabel maka

24

instrumen dikatakan valid, dan apabila rhitung < rtabel maka instrumen dikatakan tidak

valid. Uji validitas dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan program SPSS.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen itu sudah baik (Arikunto 1998, h.170). Instrumen

yang baik tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih

jawaban – jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas damaksudkan untuk mengetahui

seberapa tingkat konsistensi internal (intenal consistency) jawaban responden terhadap

instrumen untuk mengukur variabel lingkungan kerja, stres kerja dan kinerja karyawan

(Eko Aria 2008, h.50).

Suatu instrumen pengukuran yang menghasilkan koefisien alpha cronbach kurang

dari 0,6 dipertimbangkan kurang baik, 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 baik (Eko Aria

2008, h.50). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

bantuan program SPSS.

25

p1

p2Stres Kerja

(X2)

Kinerja Karyawan (Y)

Lingkungan Kerja (X1)

3.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.6.1. Analisis Regresi Berganda

Model ini merupakan model regresi berganda dimana untuk mengetahui persamaan regresi

pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Pataya Raya

Semarang. Modelnya adalah terdiri dari dua persamaan yaitu dapat diliat sebagai berikut:

Gambar 4. Model Regresi Berganda.

e1

KK = β1LK + β2SK+e1

Dimana:

KK = Kinerja Karyawan

SK = Stres Kerja

LK = Lingkungan Kerja

(Augusty 2006, h.316)

Anak panah pada e1 menunjukan jumlah variance variabel Stres

Kerja yang tidak dijelaskan oleh variabel Stres kerja dan Lingkungan

Kerja. Besarnya nilai e1 = {(1-R2)}, (Imam Ghozali 2005, h.161).

26

3.6.2. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis model penelitian ini yaitu pengujian koefisien β1, dan β2

prosesnya menggunakan proses regressi seperti biasa, yaitu sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah meregresi KK untuk variabel LK dan

SK dari hasil data yang diperoleh dari penelitian dengan diolah

menggunakan program SPSS. Untuk pengujian hipotesis

penelitannya adalah sebagai

berikut:

1. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (stres

kerja dan lingkungan kerja) mempunyai pengaruh yang sama terhadap

variabel terikat (kinerja karyawan) secara simultan atau bersama – sama.

Apabila besarnya probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha

diterima, sedangkan jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 maka

Ha ditolak.

2. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel

independen secara individual terhadap variabel dependen dengan

menganggap variabel lain bersifat konstan. Apabila besarnya probabilitas

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka

27

Ha diterima, sedangkan jika probabilitas

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Di Indonesia, isu kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi isu yang tidak

ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif

maupun legislatif. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup

substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Oleh

karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara

berkembang termasuk di Indonesia. Dalam proses demokratisasi, persoalan

partisipasi politik perempuan yang lebih besar, reperesentasi dan persoalan

akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih

bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang

memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia

yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan

adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang

sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini.

Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran

gender, dan stereotype, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di

antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti

itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal.

Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender

dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan akan memberikan perubahan

pandangan tentang budaya patriakhi bagi masyarakat, sehingga kemungkinan

terpilihnya peminpin politik perempuan akan sama dengan kemungkinan

terpilihnya peminpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia

perpolitikan akan semakin maju dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha

pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.

4.2. Saran.

Dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam dunia

politik, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan

melibatkan semua pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik,

organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam

penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan.