PANCASILA

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praktis1. KETUHANAN YANG MAHA ESA Pembukaan UUD 1945 aline

ketiga, yang antara lain berbunyi:“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa .... “

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 29 UUD 1945: (1)“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 29 UUD 1945: (2)“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983. Tentang GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.“Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawianan, U.U. No. 1 tahun 1974.Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin

Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

kepercayaannya masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan, U.U. No. 1 tahun 1974.Pasal 2 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahub 1974 tentang perkawinan.Bab II Pencatatan Perkawinan :Pasal 2 : 2.Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.

Ketika hendak memasuki kuburan sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada Ahli Kubur.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahub 1974 tentang perkawinan.Bab III Pencatatan Perkawinan :Pasal 1 : 2.Tata cara perkawinan dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan

Melaksanakan salat lima waktu dan salat sunnah bagi umat Islam.

kepercayaanya itu.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahub 1974 tentang perkawinan.Bab III Pencatatan Perkawinan :Pasal 1 : 3.Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing Hukum Agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang.

Tidak boleh menfitnah, ghibah atau namimah kepada orang lain.

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praktis2. KEMANUSIAAN YANG ADIL

DAN BERADAPPembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 27 UUD 1945 Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Pasal 28 UUD 1945 Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

Pasal 29 Uud 1945 Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira

Pasal 30 UUD 1945 Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Pasal 31 UUD 1945 Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.Bab X. Pasal 26 : 1.Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga-Negara.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.Bab XIII. Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Berani membela kebenaran dan keadilan.

Ketetapan MPR NO. II/MPR/1978. Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tanggal 29 Juli, L.N. No. 15. Tentang Warga Negara Republik Indonesia.Pasal 1 : Warga Negara Republik Indonesia.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praktis3. Persatuan Indonesia 1) Pembukaan UUD 1945

alinea II “ perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur “.

2) PP. No. 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

4) “ Sumpah Pemuda“ pada tanggal 28 Oktober 1928

5)

6)

7)

8)

9)

10)

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praksis4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

11) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

12) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran

dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praksis

5. Keadilan Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Suka bekerja keras.

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

No. Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praksis5. Keadilan sosial