7
Tugas Kelompok 5.2 Pada uraian sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Nah, sekarang coba kalian cari makna dari setiap istilah tersebut beserta contohnya. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini, carilah informasi dari buku sumber lainnya atau kalian mengunjungi web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan alamat http://www.kemenlu.go.id. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini! No Istilah Makna Istilah Contoh 1 Traktat (treaty) Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih tentang persoalan tertentu yang menjadi sebuah kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina. PBB, NATO dan lain- lain. 2 Persetujuan (agreement) Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih juga diartikan sebagai perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries, Mei 18, 1971 (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persemakmuran Australia tentang Penetapan Garis-Garis Batas Dasar Laut Tertentu, tanggal 18 Mei 1971). 3 Konvensi (convention) Persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of November 29, 1971 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerugian oleh Benda-

Tugas PKn Ruben Jupandi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jkdchsdyflwyd

Citation preview

Tugas Kelompok 5.2

Pada uraian sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Nah, sekarang coba kalian cari makna dari setiap istilah tersebut beserta contohnya. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini, carilah informasi dari buku sumber lainnya atau kalian mengunjungi web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan alamat http://www.kemenlu.go.id. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini!

NoIstilahMakna IstilahContoh

1Traktat(treaty)Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih tentang persoalan tertentu yang menjadi sebuah kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina. PBB, NATO dan lain-lain.

2Persetujuan(agreement)Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih juga diartikan sebagai perjanjian yang bersifat teknis atau administratif.Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia Establishing Certain Seabed Boundaries, Mei 18, 1971 (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persemakmuran Australia tentang Penetapan Garis-Garis Batas Dasar Laut Tertentu, tanggal 18 Mei 1971).

3Konvensi(convention)Persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of November 29, 1971 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional atas Kerugian oleh Benda-Benda Angkasa, tanggal 29 Nopember 1971). Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Savety of Civil Aviation of September 23, 1971 (Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, 23 September 1971).

4Protokol(protocol)Persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya dibuat oleh kepala Negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu. Konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik tahun 1966. Protocol of Amending the Agreement1945,Conventions and Protocol on Natur in Drugs.

5Piagam(statuta)Himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang piagamnya secara otentik disebut Charter of the United Nations, demikian juga Organisasi Persatuan Afrika Unity, dan Charter of the Organisations of American States, 1948. Piagam PBB tahun 1945.

6CharterIstilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administraifAntalantic Charter.Pakta (Pact), yaitu istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa)

7Deklarasi(declaration)Perjanjian internasional yang berbentuk trakat, dan dokumen tidak resmi.Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, Beyond the Limit of National Jurisdiction (Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Pengaturan Dasar Laut dan Dasar Samudera-Dalam serta Tanah di Bawahnya di Luar Batas-Batas Yurisdiksi Nasional). Contoh: Declaration of Human Rights 1947, Declaration of Zone of Peace, Freedom and Neutrality, 1971.

8Modus(vivendi)Dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.Perjanjian Washington (terkait perikanan) antaraKanadadanAmerika Serikatberakhir pada tahun 1885.Daripada kasus perikanan internasional berhenti tiba-tiba dan akan mengganggu ketersedianpangan.Kedua belah pihak setuju untuk memberikan akses yang terbatas kepada nelayan Amerika untuk masuk keTeluk Kanadadanpelabuhansambil menunggu ratifikasi perjanjian perikanan yang baru

9CovenantAnggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).Istilah kovenan (Covenant) juga mengandung arti yang sama dengan piagam, jadi digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Liga Bangsa-Bangsa (Covenant of the League of Nations) Kovenan Intenasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, tanggal 16 Desember 1966 (Internasonal Covenant on Civil and Political Rights of December 16. 1966) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966).

10Ketentuan penutup(final act)Ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1974.

11Ketentuan umum(general act)Trakat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.General Act for the Pasific Settlement of International Disputesyang dikeluarkan oleh Majelis Liga pada tahun 1928 dan naskah revisinya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 28 April 1949.

12Pertukaran notaMetode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multirateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh negara yang menjadi pihak pada suatu perjanjian multilateral (Konvensi) kepada Depositari dari Konvensi yang bersangkutan (dalam hal Konvensi yang dikeluarkan oleh PBB, biasanya Dekretaris Jenderal PBB sebagai depositari). Penggunaan istilah Pertukaran Nota pernah juga digunakan untuk Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Mesir mengenai Pembentukan Komite Bersama di Bidang Perdagangan (diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1987) dan Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa (diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988).

13Pakta(pact)Traktat dalam pengertian sempit yang pada umumnya berisi materi politis. Istilah pakta dalam bahasa Inggris pact dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan, dan keamanan.Perjanjian tentang organisasi kerjasama pertahanan dan keamanan Atlantik Treaty Organisation/NATO disebut dengan pakta atlantik.

http://langgengsetya.blogspot.com/2013/02/istilah-istilah-perjanjian-internasional.htmlhttp://arthurdwiputra.blogspot.com/2013/01/perjanjian-internasional-1.html

Tugas Mandiri 5.4Saat ini kalian tentunya masih sering mendengar kisah memilukan dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, terutama yang dialami para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal. Sejumlah persoalan menghampiri mereka seperti gaji yang tidak dibayarkan, izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya, serta tindakan pelanggaran hukum yang berat seperti dituduh membunuh, bahkan terdapat tenaga kerja yang harus menjalani hukuman mati. Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian tuliskan sebuah artikel yang berisi upaya dari para perwakilan diplomatik (kedutaan besar) Republik Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan tadi. Presentasikan artikel yang kamu tulis di hadapan teman-teman yang lain.Jawaban :Beberapa upaya tersebut, antara lain: 1. Pada tingkat pusat, Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah dan upaya untuk menangani akar permasalahan TKW dan TKI yang terjadi di dalam negeri seperti membentuk grand design (desain besar) sebagai suatu policy paper yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh para pembuat kebijakan, termasuk perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.2. Kementerian Luar Negeri juga melakukan Koordinasi yang harmonis dengan lembaga atau Instansi terkait, parlemen, lembaga, swadaya masyarakat, media massa dan para stakeholder demi menunjang keberhasilan upaya-upaya diplomasi dalam penanganan masalah TKW dan TKI yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Malaysia. 3. Berdasarkan arahan dari Menteri Luar Negeri, Perwakilan RI di Malaysia secara konsisten dan persisten dapat mengupayakan beberapa langkah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Langkah-langkah ini meliputi :a. Membangun dan mengembangkan jaringan (networking) yang luas dengan rekan-rekan (counterpart) di negara tempat perwakilan RI berada, khususnya dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan perlindungan TKW. b. Perwakilan RI di luar negeri dapat mendeteksi lebih efektif dan lebih dini terhadap segala kemungkinan permasalahan yang dapat menimpa para TKI di negara tersebut. Hal ini dapat di lakukan dengan memberdayakan semua unsure masyarakat Indonesia di negara tersebut, seperti perkumpulan masyarakat, himpunan mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakat yang ada di wilayah tempat perwakilan RI ini berada. c. Memberikan perlindungan kepada para TKW dan TKI yang bermasalah sejak pengaduan pertama kali (immediate response) dilakukan dan tidak malah melimpahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini PPTKIS.