TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN …

II-1

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Renstra Tahun 2018-2023

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor merupakan

Perangkat Daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok ”Membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian, serta tugas

pembantuan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan

bidang persandian;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan

bidang persandian;

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

II-2


c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

membawahkan:

a. Seksi Media Publik;

b. Seksi Pengelolaan Informasi; dan

c. Seksi Pelayanan Informasi Publik.

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahkan :

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data; dan

c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahkan :

a. Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa;

b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan

c. Seksi Layanan Tata Kelola E-Government.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unsur Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut

1. KEPALA DINAS

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian, serta

tugas pembantuan;

b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan

bidang persandian;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan

bidang persandian;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

komunikasi dan informatika dan bidang persandian;

e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

II-3


2. SEKRETARIAT

Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan

kesekretariatan Dinas

Fungsi:

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan Dinas;

b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;

c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;

e. Pengelolaan keuangan Dinas;

f. Pengelolaan situs web Dinas;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Tugas:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan

penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program,

monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

c. Pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;

d. Pengelolaan situs web Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

II-4


4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah

tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas.

Fungsi:

a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

b. Pengelolaan barang/jasa Dinas;

c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;

d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi

Dinas;

e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


5. SUB BAGIAN KEUANGAN

Tugas:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

Dinas.

Fungsi:

a. Penatausahaan keuangan Dinas;

b. Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


6. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi,dan pelaporan penyediaan konten lintas

sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

II-5


daerah, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah serta pelayanan informasi publik di daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan penyediaan konten lintas sektoral,

pengelo]aan media komunikasi publik, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

Pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pelayanan informasi

publik di daerah;

2) Pelaksanaan kebijakan penyediaan konten lintas sektoral,

pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pelayanan informasi

publik di daerah;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan

media komunikasi publik, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pernerintah daerah,

pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pelayanan informasi

publik di daerah;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan konten

lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pernerintah daerah, pengelolaan opini dan aspirasi publik di

lingkup pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di

daerah;

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyediaan konten lintas

sektoral, pengelolaan media komunikasi publik, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di daerah;

6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan

II-6


7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut:

1. Seksi Media Publik

Seksi Media Publik mempunyai Tugas membantu Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik.

Seksi Media Publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan konten lintas sektoral

dan pengelolaan Media Komunikasi Publik;

b. Pelaksanaan kebijakan konten lintas sektoral dan pengelolaan

Media Komunikasi Publik;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria konten lintas sektoral dan pengelolaan Media

Komunikasi Publik;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik;

e. Pemantauan, evalusi, dan pelaporan konten lintas sektoral dan

pengelolaan Media Komunikasi Publik;

f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Seksi Media Publik; dan



II-7


2. Seksi Pengelolaan Informasi

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas membantu

Kepala bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan


evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta

pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerinah Daerah

serta pengelolaan opini dan aspirasi publik;

b. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah serta

pengelolaan opini dan aspirasi publik;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria pengelolaan informasi untuk mendukung Kebijakan

Nasional dan Pemerintah Daerah serta pengelolaan opini dan

aspirasi publik;


pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional

dan Pemerintah Daerah serta pengelolaan opini dan aspirasi

publik;

e. Pematauan, evaluasi, dan pelaporan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah serta

pengelolaan opini dan aspirasi publik;


Seksi Pengelolaan Informasi; dan



II-8


3. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan

informasi publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi

publik;

b. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik;

c. Penyaiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria pelayanan informasi publik;


terkait pelayanan informasi publik;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan

informasi publik;


Seksi Pelayanan Informasi Publik;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai


7. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma. standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan infrastruktur dasar

data center, disaster recovery center dan Teknologi, Informasi dan

Komunikasi (TIK) pemerintah daerah, layanan pengembangan

intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan

dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

II-9


terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government,

Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan

layanan keamanan informasi e-Government dalayanan sistern

kornunikasi intra pemerintah daerah.


Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center,

disaster recovery center dan Teknologi, Informasi dan

Kornunikas (TIK)pernerintah daerah, layanan pengernbangan





layanan keamanan informasi e-Government, dan layanan sistem

komunikasi intra pernerintah daerah;

2) Pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center,


Komunikasi (TIK) pemerintah daerah, layanan pengembangan








Penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster

recovery center dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)

pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang



II-10




4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur

dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi,

Informasi dan Kornunikas (TIK) pernerintah daerah, layanan

pengernbangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-

Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, dan

layanan sistem komunikasi intra pernerintah daerah;

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan infrastruktur dasar

data center, disaster recovery center dan Teknologi, Informasi dan

Komunikasi (TIK) pernerintah daerah, layanan pengembangan








Bidang Penyelenggaraan e-Government; dan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang

Penyelenggaraan E-Goverment dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

dan membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dalam

penyaiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan


II-11


evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar

data center, disaster recovery center dan teknologi, Informasi dan

Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet.

Seksi Infrastruktur dan Teknolgi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur

dasar data center, disaster recovery center dan teknologi,

Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan

intranet dan penggunaan akses internet;

b. Pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar data center,


Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet;

c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria layanan infrastruktur dasar data center, disaster

recovery center dan teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK),

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet;


layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery

center dan teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK), layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan

teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;


seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan



II-12


2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data

Seksi pengembangan Aplikasi dan Data mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dalam


penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Goverment dan integrasi layanan

publik dan kepemerintahan.

Seksi pengembangan Aplikasi dan Data mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan


terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Goverment

dan integrasi layanan publik dan Kepemerintahan;

b. Pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik, spesifik dan suplement yang terintegrasi,

layanan manajemen data informasi e-Goverment dan integrasi

layanan publik dan Kepemerintahan;


kriteria layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik, spesisfik dan suplemen yang terintegrasi, layanan

manajemen data informasi e-Goverment dan Integrasi layanan

publik dan Kepemerintahan;


layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen

data informasi e-Goverment dan Integrasi layanan publik dan

Kepemerintahan;

e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

II-13


3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dalam


penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan terkait penyelenggaraan persandian dan layanan

keamanan informasi e-Goverment dan layanan sistem komunikasi

intra Pemerintahan.

Seksi Persandian dan Kemanan Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi

dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. Penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola

persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi

pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya

manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian,

pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan

jaring komunikasi sandi, pengelolaan sandi antar perangkat

daerah dilingkungan pemerintahan daerah, operasional

pengamanan komunikasi sandi serta pengawasan dan

evaluasi;

c. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian

dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

e. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintahan

Daerah;

f. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran

informasi berklasifikasi;

g. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan

Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan,

fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau

seminar;

II-14


h. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi

melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi,

bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

i. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan

perangkat lunak dan perangkat keras persandian;

j. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak

persandian, perangkat keras persandian dan jaring

komunikasi sandi;

k. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian

dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat

daerah;

l. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian

dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat

daerah;

m. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan

pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah;

n. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar

perangkat daerah;

o. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi

penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan atau

metode pengamanan persandian lainnya;

p. Pengelolaan security Operation Center (SOC) dalam rangka

pengamanan Informasi dan Komunikasi;

q. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional

persandian dan keamanan informasi;

r. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan keamanan

informasi e-Goverment dan layanan sistem komunikasi intra

pemerintah;

s. Pelaksanaan kebijakan layanan keamanan informasi e-

Goverment dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah;

t. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria layanan keamanan informasi e-Goverment dan layanan

sistem komunikasi intra pemerintah;

II-15


u. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

layanan keamanan informasi e-Goverment dan layanan sistem

komunikasi intra pemerintah di Kabupaten Bogor;

v. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan kemanan

informasi e-Goverment dan layanan sistem komunikasi intra

pemerintah;

w. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada

Seksi Persandian dan Kemanan Informasi;

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


7. BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

pembinaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan layanan hubungan media, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi, pengembangan sumber daya Teknologi, Informasi dan

Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat di daerah,

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

pemerintah daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di

daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta

pelayanan publik dan kegiatan daerah.


Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan layanan hubungan media, penguatan





pemerintah daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di

II-16


daerah, layanan nama domain dan Sub Domain bagi lembaga,

serta pelayanan publik dan kegiatan daerah;

2) Pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan





Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di

daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

serta pelayanan publik dan kegiatan daerah;


penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

pengembangan sumber daya Teknologi, Informasi dan



pemerintah daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di

daerah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta

pelayanan publik dan kegiatan daerah;

4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan hubungan

media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya

Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan

masyarakat di daerah, penyelenggaraan Government Chief

Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, penyelenggaraan

ekosistem TIK smart city di daerah, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, serta pelayanan publik dan kegiatan

daerah;

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan hubungan media,

penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya

Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan

masyarakat di daerah, penyelenggaraan Government Chief

II-17


Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart City di daerah, layanan nama domain

dan sub domain bagi lemoaga, serta pelayanan publik dan

kegiatan daerah; dan


Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika; dan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Layanan

Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan

membawahi 3 Kepala Seksi sebagai berikut:

1. Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa

Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan

Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan



ealuasi dan pelaporan terkait layanan hubungan masyarakat dan

media.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan

masyarakat dan media;

b. Pelaksanaan kebijakan layanan hubungan masyarakat dan

media;


kriteria layanan hubungan masyarakat dan media;


layanan hubungan masyarakat dan media;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan hubungan

masyarakat dan media;


Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa; dan

II-18




2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan

Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemanatauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan

pengembangan sumber daya teknologi, informasi dan komunikasi

(TIK) pemerintah dan masyarakat di daerah.

Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penguatan kapasitas

sumber daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses

informasi dan pengembangan sumber daya Teknologi, Informasi

dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan

pengembangan sumber Daya Teknologi, Informasi dan

Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat;


kriteria penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

dan penyediaan akses informasi dan pengembangan sumber

daya Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan

masyarakat;

d. Penyaiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penyediaan akses informasi dan pengembangan sumber daya

teknologi, Informasi dan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi

(TIK) pemerintah dan masyarakat;

II-19


e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi dan pengembangan sumber daya Teknologi, Informasi

dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat;


Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik; dan;


dengan tugasnya.

3. Seksi Layanan Tata Kelola E-Government

Seksi Layanan Tata Kelola E-Goverment mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

dalam penyiapan-penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan


evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Goverment

Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK

Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

serta pelayanan publik.

Seksi Layanan Tata Kelola E-goverment mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan

Goverment Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, serta pelayanan publik;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Goverment Chief

Information (GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta

pelayanan publik;


kriteria penyelenggaraan Goverment Chief Information Officer

(GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan

nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta pelayanan

publik;

II-20



penyelenggaraan Goverment Chief Information Officer (GCIO),

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama

domamain dan sub domain bagi lembaga, serta pelayanan

publik;

e. Pemanatauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

Goverment Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, serta pelayanan publik;


Seksi Layanan Tata Kelola E-Goverment; dan



Documents

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN …