Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN INDRAMAYU.

1. KEPALA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMIMPIN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN DINAS DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

2. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1, KEPALA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKHNIS, ADMINISTRASI, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DIBIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

B. PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKHNIS OPERASIONAL DIBIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

C. PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIBIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

D. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN;

E. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKHNIS ADMINISTRASI TERHADAP PENGELOLAAN UPTD;

F. PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, KOORDINASI, KONSULTASI, DAN KERJA SAMA DIBIDANG PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

G. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SEKRETARIAT DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS.

2. SEKRETARIS MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMIMPIN, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN TUGAS-TUGAS DIBIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN YANG MELIPUTI PENGKOORDINASIAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGELOLAAN URUSAN UMUM, PERLENGKAPAN, KEPEGAWAIAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN.

3. UNTUK MMENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), SEKRETARIS MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SERTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN;

B. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA DINAS;

C. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KERUMAHTANGGAAN SERTA PERLENGKAPAN;

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, PEMBINAAN KETATAUSAHAAN,, KEUANGAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI TATALAKSANA;

E. PELAKSANAAN PEMBINAAN BENDAHARAWAN DAN PPTK DILINGKUNGAN DINAS;

F. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGKOORDINASIAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN;

G. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN TUGAS PENGELOLAAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN;

H. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DINAS;

I. PELAKSANAAN KOORDINASI/KERJA SAMA DENGAN SKPD TERKAIT ATAU PIHAK KETIGA DIBIDANG PENGELOLAAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN;

J. PERUMUSAN KEGIATAN DAN PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS;

K. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS;

L. PERUMUSAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA, LAKIP, LPPD DAN LPOD.

M. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN INDRAMAYU.

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SUB BAGIAN.

2. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN MEMPUNYAI TUGAS POKOK MENYIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KKEPEGAWAIAN.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN MEMPUNYAI FUNGSI:

A. PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA OPERASIONAL KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN SERTA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;

B. PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGIRIMAN NASKAH DINAS SERTA PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN;

C. PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN DINAS;

D. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN BAHAN PEMBINAAN, DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN DINAS;

E. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS;

F. PELAKSANAAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT DINAS;

G. PELAKSANAAN PENGURUSAN KERUMAHTANGGAAN, PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR, PERAWATAN KENDARAAN DINAS DAN ASET LAINNYA SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN KANTOR;

H. PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERLENGKAPAN DINAS;

I. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS;

J. PELAKSANAAN PENYIAPAN, PENDISTRIBUSIAN DAN INVENTARISASI PERLENGKAPAN DINAS HASIL PENGADAAN;

K. PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN ORGANISASI KETATALAKSANAAN;

L. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN DIANS;

M. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG MELIPUTI KENAIKAN PANGKAT, NGAJI BERKALA, PENSIUN, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, CUTI PEGAWAI, PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN DP3;

N. PELAKSANAAN PENGUMPULAN, PENYIMPANAN, DAN PEMELIHARAAN DATA DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN;

O. PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN FORMASI, MUTASI PEGAWAI DAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI;

P. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN DINAS;

Q. PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DIKLAT PEGAWAI;

R. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SUB BAGIAN KEUANGAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SUB BAGIAN.

2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, MENATAUSAHAKAN DAN MELAPORKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN DAN PENGUMPULAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DINAS;

B. PELAKSANAAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DINAS DENGAN PARA KEPALA BIDANG;

C. PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA), DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SERTA DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA) DENGAN PARA KEPALA BIDANG;

D. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS YANG MELIPUTI PENELITIAN KELENGKAPAN SPP LS YANG DIAJUKAN OLEH PPTK, SPP UP, SPP GU, DAN SPP TU YANG DIAJUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN;

E. PELAKSANAAN PENYIAPAN SPM DAN PENYIAPAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS;

F. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEPADA PARA BENDAHARA DAN PPTK DILINGKUNGAN DINAS;

G. PENELITIAN PENGAJUAN KEBENARAN, KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) ATAU TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG;

H. PENGEVALUASIAN KECOCOKAN ATAU KESESUAIAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN BERDASARKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN;

I. PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ATAU TRANSAKSI KEUANGAN, ASET, HUTANG DAN EKUITASDANA PADA DINAS;

J. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DINAS YANG MELIPUTI REALISASI ANGGARAN, NERACA DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI MELALUI PPKD;

K. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI



1. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SUB BAGIAN.

2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN KEGIATAN DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA DINAS.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYATA (2), KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PELAKSANAAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA DINAS;

B. PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN;

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM KERJA DINAS;

D. PELAKSANAAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN, TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN DINAS;

E. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS;

F. PENGKOORDINASIAN DAN PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA, LAKIP, KUA, PPAS DAN PPA;

G. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA BIDANG.

2. KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MELAKSANAKAN KEGIATAN DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA, PELATIHAN DAN OLAHRAGA, KOMPETISI DAN PERLOMBAAN.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PELAKSANAAN KEGIATAN DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA, PELATIHAN DAN OLAHRAGA, KOMPETISI DAN PERLOMBAAN;

B. FASILITASI DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN, WAWASAN DAN KREATIVITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN;

C. PELAKSANAAN POLA PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN PENUMBUHKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN YANG BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KEIMANAN KETAQWAAN (IMTAQ);

D. PELAKSANAAN PENUMBUHKEMBANGAN JIWA PROFESIONALISME, KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN;

E. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DIBIDANG KEPEMUDAAN;

F. PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIBIDANG KEPEMUDAAN;

G. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN;

H. PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DISTRUKTIF;

I. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBERDAYAAN PEMUDA;

J. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMUDAAN;

K. PELAKSANAAN DIBIDANG KEOLAHRAGAAN;

L. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN OLAHRAGA;

M. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN;

N. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN;

O. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SARANA KEOLAHRAGAAN;

P. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA;

Q. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA;

R. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEOLAHRAGAAN;

S. PELAKSANAAN PENGUSULAN DAN PENGELOLAAN PENDANAAN KEOLAHRAGAAN;

T. FASILITASI DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME ATLET, PELATIH, MANAGER DAN PEMBINA OLAHRAGA;

U. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA;

V. PEMBERDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA SERTA PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI MASYARAKAT;

W. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA



1. SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKSI.

2. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA.

3. UNTUK MENYELLENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA;

B. FASILITASI DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN, WAWASAN DAN KREATIVITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN;

C. PELAKSANAAN POLA PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN PENUMBUHKEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN YANG BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KEIMANAN KETAQWAAN (IMTAQ);

D. PELAKSANAAN PENUMBUHKEMBANGAN JIWA PROFESIONALISME, KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN;

E. PELAKSANAAN OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DIBIDANG KEPEMUDAAN;

F. PELAKSANAAN OPERASIONAL PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIBIDANG KEPEMUDAAN;

G. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAHAYA DISTRUKTIF;

H. FASILITASI SARANA PUSAT PEMBERDAYAAN PEMUDA;

I. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMUDAAN;

J. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SEKSI PELATIHAN DAN OLAHRAGA DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKSI.

2. KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN OLAHRAGA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DAN OLAHRAGA.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN OLAHRAGA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DANOLAHRAGA;

B. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN KESERASIOAN OLAHRAGA;

C. PELAKSANAAN OPERASIONAL PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN;

D. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEOLAHRAGAAN;

E. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN OLAHRAGA;

F. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEOLAHRAGAAN;

G. PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SARANA KEOLAHRAGAAN;

H. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KOMPETISI DAN PERLOMBAAN



1. SEKSI KOMPETISI DAN PERLOMBAAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKSI.

2. KEPALA SEKSI KOMPETISI DAN PERLOMBAAN MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI DAN PERLOMBAAN.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA SEKSI KOMPETISI DAN PERLOMBAAN MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI DAN PERLOMBAAN;

B. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN KOMPETISI DAN PERLOMBAAN;

C. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN OLAHRAGA;

D. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA;

E. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGUSULAN DAN PENGELOLAAN PENDANAAN KEOLAHRAGAAN;

F. FASILITASI DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME ATLET, PELATIH, MANAGER DAN PEMBINA OLAHRAGA;

G. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA;

H. PEMBERDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA SERTA PENINGKATAN KEBUGARAN JASMANI;

I. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



1. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA BIDANG.

2. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MELAKSANAKAN KEGIATAN DIBIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PROMOSI.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PELAKSANAAN KEGIATAN DIBIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN PROMOSI;

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HKI BIDANG KEBUDAYAAN;

C. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN/ANUGERAH BAGI INSAN/LEMBAGA YANG BERJASA DIBIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

D. KERJASAMA LUAR NEGERI DIBIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

E. PELAKSANAAN NILAI-NILAI TRADISI, PEMBINAAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA;

F. PELAKSANAAN PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN LEMBAGA ADAT;

G. PELAKSANAAN PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PERFILMAN;

H. PEMBERIAN REKOMENDASI USAHA PERFILMAN DIBIDANG PEMBUATAN FILM, PENGEDARAN FILM, PENJUALAN DAN PENYEWAAN (VCD, DVD), PERTUNJUKAN FILM (BIOSKOP), PERTUNJUKAN FILM KELILING, PENAYANGAN FILM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, DAN TEMPAT HIBURAN;

I. PELAKSANAAN KEGIATAN STANDARISASI PROFESI DAN TEKHNOLOGI PERFILMAN;

J. PENGAWASAN DAN PENDATAAN FILM DAN REKAMAN VIDEO YANG BEREDAR, PERUSAHAAN PERSEWAAN DAN PENJUALAN REKAMAN VIDEO;

K. PELAKSANAAN STANDARISASI PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DELEGASI ASING DIBIDANG KESENIAN;

L. PEMBERIAN REKOMENDASI PENGIRIMAN MISI KSENIAN DALAM RANGKA KERJASAMA LUAR NEGERI;

M. PENETAPAN KRITERIA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN, FESTIVAL, LOMBA DAN PAMERAN KESENIAN;

N. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESENIAN;

O. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERAWATAN DAN PENGAMANAN ASET ATAU BENDA KESENIAN/KARYA SENI;

P. PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN KESENIAN;

Q. PELAKSANAAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENINGKATAN BIDANG APRESIASI SENI TRADISIONAL DAN NON TRADISIONAL;

R. PELAKSANAAN PEDOMAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENULISAN SEJARAH LOKAL DAN SEJARAH KEBUDAYAAN DAERAH;

S. PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SUMBER SEJARAH DAN PUBLIKASI SEJARAH;

T. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGFAAN TOKOH YANG BERJASA TERHADAP PENGEMBANGAN SEJARAH;

U. PELAKSANAAN PENANAMAN NILAI-NILAI SEJARAH DAN KEPAHLAWANAN;

V. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BCB/SITUS;

W. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM;

X. PELAKSANAAN PENELITIAN ARKEOLOGI;

Y. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN;

Z. PELAKSANAAN PENERAPAN STANDARISASI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

AA. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

BB. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

CC. PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESTINASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

DD. PEMBINAAN USAHA DAN PENYELENGGARAAN KIEBUDAYAAN DAN PARIIWISATA;

EE. PEMASARAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

FF. PELAKSANAAN PARTISIPASI DAN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

GG. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN WIDYA WISATA;

HH. PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMASARAN PARIWISATA;

II. PEMBERIAN REKOMENDASI USAHA PARIWISATA;

JJ. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NASIONAL;

KK. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

LL. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SEKSI KEBUDAYAAN DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKASI.

2. KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBUDAYAAN.

3. UNTUK MMENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBUDAYAAN;

B. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HKI BIDANG KEBUDAYAAN;

C. PEMBERIAN PENGHARGAAN/ANUGERAH BAGI INSAN/LEMBAGA YANG BERJASA DIBIDANG KEBUDAYAAN;

D. PELAKSANAAN OPERASIONAL NILAI-NILAI TRADISI, PEMBINAAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA;

E. PELAKSANAAN OPERASIONAL PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN LEMBAGA ADAT;

F. PENETAPAN KRITERIA DAN PROSDUR PENYELENGGARAAN, FESTIVAL, LOMBA DAN PAMERAN KESNIAN;

G. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESENIAN;

H. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERAPAN DAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERAWATAN DAN PENGAMANAN ASET ATAU BENDA KESENIAN/KARYA SENI;

I. PELAKSANAAN PENGELOLAAN PUSAT KEGIATAN KESENIAN;

J. PELAKSANAAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENINGKATAN BIDANG APRESIASI SENI TRADISIONAL DAN NON TRADISIONAL;

K. PELAKSANAAN PEDOMAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENULISAN SEJARAH LOKAL DAN SEJARAH KEBUDAYAAN DAERAH;

L. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TOKOH YANG BERJASA TERHADAP PENGEMBANGAN SEJARAH;

M. PELAKSANAAN PENANAMAN NILAI-NILAI SEJARAH DAN KEPAHLAWANAN;

N. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN;

O. PELAKSANAAN PENERAPAN STANDARISASI BIDANG KEBUDAYAAN;

P. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;

Q. PELAKSANAAN KEJA SAMA PENGEMBANGAN DESTINASI KEBUDAYAAN;

R. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN;

S. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN;

T. PEMBERIAN IZIN PENTAS DAN AKTA PENDIRIAN ORGANISASI KESENIAN;

U. PELAKSANAAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BCB/SITUS;

V. PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM;

W. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SEKSI PARIWISATA DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKSI.

2. KEPALA SEKSI PARIWISATA MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PARIWISATA.

3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), KEPALA SEKSI PARIWISATA MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN;

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN/ANUGERAH BAGI INSAN/LEMBAGA YANG BERJASA DIBIDANG PARIWISATA;

C. PELAKSANAAN OPERASIONAL KERJA SAMA LUAR NEGERI DIBIDANG PARIWISATA;

D. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERAPAN STANDARISASI BIDANG PARIWISATA;

E. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA;

F. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PARIWISATA;

G. PELAKSANAAN OPERASIONAL KERJA SAMA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;

H. PEMBINAAN USAHA DAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA;

I. PELAKSANAAN PEMASARAN WISATA;

J. PELAKSANAAN PARTISIPASI DAN PENYELENGGARAAN PAMERAN PARIWISATA;

K. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN WIDYA WISATA;

L. PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMASARAN PARIWISATA;

M. PELAKSANAAN PENGELOLAAN SARANA USAHA PARIWISATA;

N. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA NASIONAL;

O. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA;

P. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENETAPAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PERFILMAN;

Q. PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBUATAN FILM, PENGEDARAN FILM, PENJUALAN DAN PENYEWAAN (VCD, DVD), PERTUNJUKAN FILM (BIOSKOP), PERTUNJUKAN FILM KELILING, PENAYANGAN FILM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, DAN TEMPAT HIBUYRAN;

R. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN STANDARISASI PROFESI DAN TEKHNOLOGI PERFILMAN;

S. PENGAWASAN DAN PENDATAAN FILM DAN REKAMAN VIDEO YANG BEREDAR, PERUSAHAAN PERSEWAAN DAN PENJUALAN REKAMAN VIDEO;

T. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PROMOSI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 35 TAHUN

2008TENTANG


1. SEKSI PROMOSI DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA SEKSI.2. KEPALA SEKSI PROMOSI MEMPUNYAI TUGAS POKOK MEMPERSIAPKAN BAHAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI;3. UNTUK MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT

(2), KEPALA SEKSI PROMOSI MEMPUNYAI FUNGSI :

A. PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI;

B. PELAKSANAAN STANDARISASI PEMBERIAN IZIN PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DELEGASI ASING DIBIDANG KESENIAN;

C. PEMBERIAN REKOMENDASI PENGIRIMAN MISI KESENIAN DALAM RANGKA KERJASAMA LUAR NEGERI;

D. PENETAPAN KRITERIA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN, FESTIVAL, LOMBA DAN PAMERAN KESENIAN;

E. PELAKSANAAN OPERASIONAL INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SUMBER SEJARAH DAN PUBLIKASI SEJARAH;

F. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TOKOH YANG BERJASA TERHADAP PENGEMBANGAN SEJARAH;

G. PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

H. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

I. PEMASARAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

J. PELAKSANAAN OPERASIONAL PARTISIPASI DAN PENYELENGGARAAN PAMERAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;

K. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN WIDYA WISATA;

L. PELAKSANAAN OPERASIONAL KERJA SAMA PEMASARAN PARIWISATA;

M. PELAKSANAAN OPERASIONAL KERJA SAMA LUAR NEGERI DIBIDANG KEBUDAYAAN;

N. PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SUMBER SEJARAH DAN PUBLIKASI SEJARAH;

O. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEBUDAYAAN;

P. PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSINYA.

Documents

Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas