Nama :

-Bagus kusumo wijonarko

-Ayu azhari

-Nurazhlina

-Mulio utomo

-Doly rizky

-Alfiansyah hasibuhan

Kelas : Xl- ipa 1

Otobiografi Tokoh Pahlawan Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia

SoekarnoSang Proklamator SOEKARNO (Bung Karno), Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945-1966, menganut ideologi pembangunan berdiri di atas kaki sendiri. Proklamator yang lahir di Blitar, Jatim, 6

Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: Go to hell with your aid. Persetan dengan bantuan mu. Ia mengajak negara-negara sedang berkembang (baru merdeka) bersatu. Pemimpin Besar Revolusi ini juga berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Itulah Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep berdiri di atas kaki sendiri memang belum sampai ke tujuan tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (noekolonialisme).

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia

juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Orator Ulung. Presiden pertama RI itu pun dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialisme dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada kekuatan massa, kekuatan rakyat. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat, kata Bung Karno, dalam karyanya Menggali Api Pancasila. Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar.

Gejala berbahasa Bung Karno merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Kemahirannya menggunakan bahasa dengan segala macam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya. Hal ini tercermin dalam autobiografi, karangan dan buku sejarah yang memuat sepak terjangnya. Pada 17 Mei 1956. Bung Karno mendapat kehormatan menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika

Serikat. Sebagaimana dilaporkan New York Times hari berikutnya, dalam pidato itu ia gigih menyerang kolonialisme.

Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan? pekik Soekarno ketika itu.

Hebatnya, meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno yang sejak masa mudanya antikolonialisme. Terutama pada periode 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas dikedepankannya.

DR. Soepomo

Salah satu pondasi penting dari bangunan suatu negara adalah perangkat hukum. Untuk membangun negara yang kokoh diperlukan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta harmonisasi

dan kerukunan antar sesama. Sesudah proklamasi kemerdekaan, penyediaan peraturan dan perundang-undangan bagi masyarakat Indonesia dengan beragam suku, agama, bahasa, dan budaya memunculkan keprihatinan para pendiri Republik Indonesia.

Salah satu tokoh yang berjasa besar dalam membangun perangkat hukum itu adalah Prof. DR. Soepomo. Pria kelahiran Sukoharjo, Surakarta, 22 Januari 1903 ini menamatkan pendidikan dasarnya di ELS, kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di MULO. Setamatnya dari MULO, ia memilih untuk menuntut ilmu pada Sekolah Hukum (Rechtschool) di Jakarta, dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1923 pada sekolah yang awalnya bernama Sekolah Pendidikan untuk Ahli Hukum Bumiputera (Opleidingschool voor Indlandsche Rechtskundige).

Kemudian ia bekerja pada Pengadilan Negeri Surakarta. Karena prestasi akademisnya yang gemilang, ia

mendapat kesempatan untuk mengambil program Doktor Ilmu Hukum Adat di Universitas Leiden, Belanda berbekal beasiswa yang diperolehnya. Setelah berhasil menyandang gelar doktor, ia kembali ke tanah air dan bekerja sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setahun kemudian Soepomo terpilih menjadi Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta selama dua tahun.

Sebagai seorang putra bangsa, ia menaruh perhatian pada pergerakan nasional. Hal itu telah terlihat sejak ia masih duduk di bangku sekolah, dengan keikutsertaannya pada organisasi Jong Java (Pemuda Jawa). Bersama-sama dengan Jong Sumatera dan Jong Ambon, organisasi pemuda itu memprakarsai ikrar pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dalam ikrar itu, para pemuda dari berbagai suku menyatakan bahwa mereka adalah berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.

Ia juga aktif melahirkan berbagai karya tulis. Salah satu buah pemikirannya yang dibuat sebagai sumbangan pikiran atas diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia adalah sebuah brosur yang berjudul Perempuan Indonesia dalam Hukum. Brosur tersebut ditulisnya bersama dengan Ali Sastroamidjoyo di tahun 1928.

Sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kiprah Soepomo yang paling menonjol adalah di bidang hukum. Dari Yogyakarta, ia kemudian ditarik ke Jakarta

dan bekerja untuk membantu Direktur Justisi/Departemen Kehakiman mengadakan penelitian hukum Adat di Jawa Barat.

Menjelang pecahnya Perang Asia Timur Raya, ia memasuki dunia pendidikan tinggi Ilmu Hukum menggantikan Prof Ter haar dengan diangkat menjadi dosen dalam hukum adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Ia kemudian diangkat menjadi Guru Besar Hukum Adat.

Sebagai ahli hukum, ia banyak melakukan penelitian di bidang ilmu yang menjadi keahliannya. Pada tahun 1930, ia mengadakan penelitian tentang hukum adat di Jawa Barat. Hasil penelitian itu diterbitkan dalam bentuk monografi dengan judul “Hukum Adat Privat Jawa Barat”. Di samping itu hasil studi dan penelitiannya banyak dimuat dalam majalah Indisch Tijdschrift van het Recht (Majalah Hukum Hindia).

Ketekunannya dalam masalah hukum adat menimbulkan kesadaran di dalam dirinya akan pentingnya “pengindonesiaan” dan semangat gotong royong yang diintegrasikan dalam hukum di Indonesia. Kesadaran itu yang mendorongnya untuk giat dalam kepengurusan Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai itu sering dicap sebagai partai para priyayi dan kurang memperhatikan permasalahan-permasalahan ekonomi dan kemasyarakatan. Keterlibatannya dalam partai itu memberikan dampak positif perbaikan citra partai itu.

Selain pernah bekerja di pengadilan negeri, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia. Jabatan penting lain dalam struktur pemerintahan yang pernah disandangnya antara lain Ketua Landraad Purworejo di samping menjadi Guru Besar Sekolah Hakim Tinggi.

Saat pemerintah Jepang berkuasa, Soepomo terpilih menjadi anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam persidangan kedua, 10 Juli 1945 dibahas rencana UUD, termasuk soal pembukaan (preambule) oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia itu kemudian membentuk sebuah “Panitia Kecil Perancang UUD’ yang diketuai oleh Soepomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Mr. R.P Singgih, H. Agus Salim, dan dr. Sukiman. Sebagai seorang pakar ilmu ketatanegaraan, ia banyak menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

Rancangan UUD itu mengkompromikan antara konsepsi Jawa tentang pemerintahan yang terpusat (tersentralisir) dengan demokrasi Minangkabau. Hal itu disebabkan oleh perimbangan antara kedudukan presiden yang kuat dengan dua badan perwakilan, yaitu MPR dan DPR. Usaha itu merupakan buah kerja keras Soepomo yang

mencita-citakan suatu negara integralistik. Artinya, negara dengan seluruh aparat pemerintahan-nya harus “mengatasi” semua golongan dan perbedaannya. UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu di kemudian hari dikenal sebagai UUD 1945.

Selain jasanya dalam merancang UUD, berbagai jabatan tinggi pernah dipercayakan padanya. Seperti jabatan Menteri Kehakiman dalam kabinet Hatta (Desember 1949 - Agustus 1950), guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Guru Besar PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Jakarta, Presiden (sekarang Rektor) Universitas Indonesia, Jakarta merangkap sebagai Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional serta Anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi. Di samping jabatan akademis yang sesuai dengan bidang keahliannya, Soepomo juga ditugaskan menjadi Duta Besar RI untuk kerajaan Inggris.

Soepomo meninggal dunia pada 12 September 1958 di Jakarta dan dikebumikan di pemakaman keluarga Kampung Yosoroto, Solo.

Atas jasa-jasanya kepada negara, Prof. DR. Mr. Soepomo diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965.

Mohammad Hatta

Sang Proklamator Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Di kota kecil yang indah inilah Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta

memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya. Tangal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama

bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, Ir Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi wakilnya periode tahun 1950-1956

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17

Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung.

Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971). Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul Lampau dan Datang. Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi.

Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul Menuju Negara Hukum. Pada Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77

Prof. Muhammad Yamin, SH

Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – wafat di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto. Beliau merupakan

salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno.

Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulakan karir sebagai seorang penulis pada dasawarsa 1920-an semasa puisi Indonesia mengalami romantisisme yang hebat. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada kata-kata basi bahasa Melayu Klasik.

Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern utama yang pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang anak Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .

Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekad 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pembentuk-pembentuk utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.

Walaupun Yamin menguji kaji bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum Internasional di Jakarta sehingga tahun 1942. Karir politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.

Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945,

Yamin bertugas dengan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru harus merangkumi Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.

Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN,ALAT KELENGKAPAN, dan KEAMANAN NEGARA

INDONESIA

 

 

Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin dan pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam upaya pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara Indonesia.

1.      Sidang tanggal 18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut:

a.      Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945.

b.      Memilih dan menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden (secara aklamasi)

c.       Pembentukan Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

 

2.      Sidang tanggal 19 Agustus 1945, menetapkan mengenai :

a. Pembagian wilayah Indonesia Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu :

a)     Jawa Barat          : Sutardjo Kartohadikusumo

b)     Jawa Tengah       : R. Panji Soeroso

c)      Jawa Timur         : R.A Soerjo

d)     Kalimantan          : Ir. Mohammad Noor

e)     Sulawesi               : Dr. Sam Ratulangi

f)       Maluku                 : Mr. J. Latuharhary

g)     Sunda Kecil          : Mr. I Gusti Ketut Pudja

h)     Sumatera             : Mr. Teuku Moh. Hasan

i)       Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta

a. Pembentukan Dpartemen dan Kementrian Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu presiden.

a)     Departemen Dalam Negeri       : Wiranata Kusumah

b)     Departemen Luar Negeri          : Ahmad Subardjo

c)      Departemen Kehakiman           : Dr. Soepomo

d)     Departemen Keuangan              : A.A Maramis

e)     Departemen Kemakmuran       : Ir. Surachman Tjokrodisuryo

f)       Departemen Pengajaran           : Ki Hajar Dewantara

g)     Departemen Penerangan          : Amir Syarifudin

h)     Departemen Sosial                     : Iwa Kusumasumantri

i)       Departemen Pertahanan           : Supriyadi

j)       Departemen Kesehatan             : Boentaran Martoatmodjo

k)     Departemen Perhubungan       : Abikusno Tjokrosujoso

l)       Departemen Pekerjaan Umum            : Abikusno Tjokrosujoso

m)  Menteri Negara                          : Wachid Hasyim

n)     Menteri Negara                          : R.M Sartono

o)     Menteri Negara                          : M. Amir

p)     Menteri Negara                          : R. Otto Iskandardinata

 

3.      Sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk tiga badan yaitu :

a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota propinsi. Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP di Gedung Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo.

 

a. Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapi keputusan tersebut ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Tujuan PNI adalah mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.

 

a. Pembentukan Tentara Kebangsaan Sehubungan dengan pembentukan Tentara Kebangsaan maka dibentuk Badan Keamanan Rakyat/ BKR (23 Agustus 1945) yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari badan penolong keluarga korban perang. Badan ini ditujukan untuk memelihara keselamatan rakyat. BKR dibentuk sebagai pengganti Badan Penolong Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah.

Akhirnya karena desakan para pemuda anggota BKR maka dibentuk tentara kebangsaan yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 25 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam upaya untuk mendirikan tentara yang percaya pada kekuatan sendiri. Pada 3 Juni 1947, TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan yang benar-benar profesional siap untuk mengamankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

 

Sistem Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan

 

Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa Kemerdekaannya adalah Sistem PRESIDENSIIL. Sistem Pemerintahan ini sesuai dengan rumusan Undang-undang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan kedudukan mentri adalah sebagai pembantu presiden. “Menteri merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada presiden”. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah departemen dan kementrian. Seharusnya pembentukan kementrian diserahkan pada presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan Departemen dan Susunan Kementrian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo,Kasman Singodimejo). Akhirnya berdasarkan sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah Kabinet Presidensiil (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dengan 4 menteri negara.

Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerah.

 

Tetapi perkembangannya karena pengaruh dari golongan sosialis yang ada dalam KNIP maka usia kabinet Presidensiil tidak lama yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet PARLEMENTER dengan Perdana Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Sistem Kabinet Parlementer inilah yang katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang berdasarkan multipartai yaitu sistem pemerintahan parlementer. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP).

 

Kabinet Parlementer ini terbentuk karena memang sebenarnya direncanakan oleh KNIP. Dimana “kabinet (menteri) bertanggungjawab langsung kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar.

 

Untuk mewujudkan ambisi KNIP tersebut maka mulai dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada 16 Oktober 1945 (Sidang KNIP I). Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang MPR/DPR, disetujui dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X yang ditandatangani wakil presiden. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut maka kekuasaan presiden berkurang yaitu hanya dalam bidang eksekutif saja. Sementara itu KNIP sebagai badan Legislatif menggantikan MPR dan DPR sebelum terbentuk. Selain kedua hal tersebut KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Usulan tersebut disetujui dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik.

Adapun partai-partai yang berhasil dibentuk adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI), Persatuan Rakyat Marhaen(Permai), Partai Rakyat Sosialis (Paras), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

 

 

Terbentuknya kabinet Syahrir (parlementer I) merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama pemerintah RI terhadap ketentuan UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet Prsesidensiil, dimana menteri sebagai pembantu presiden” sementara itu pelaksanaannya” mentri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada parlemen (KNIP)”. Karena menggunakan sistem parlementer maka kabinet dan parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh parlemen (KNIP).