TUGAS

TEKNIK LAHAN URUG SAMPAH

TATA CARA PEMILIHAN LOKASI TPA BERDASARKAN

SNI 19 – 3241 – 1994

OLEH

KELOMPOK 1:

ARY ZAMZAMI 0810942028

ELSANDY ADHA MUKHTI 0810942035

KURNIA NOVITASARI 0910941005

NADIA PUTRI 1010941001

WIDIA YULIANTI 1010941009

RAGIL NUR PERMADI 1010941010

RIZKI ANANDA 1010942002

DOSEN:

YOMMI DEWILDA, MT

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran tempat pemrosesan akhir (TPA) seringkali menimbulkan dilema. TPA dibutuhkan,

tetapi sekaligus tidak diinginkan kehadirannya di ruang pandang. Kegiatan TPA juga

menimbulkan dampak gangguan antara lain: kebisingan, ceceran sampah, debu, bau, dan

binatang-binatang vektor. Belum terhitung ancaman bahaya yang tidak kasat mata, seperti

kemungkinan ledakan gas akibat proses pengolahan yang tidak memadai. Lebih lanjut,

sampah juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di

sekitarnya akibat penguasaan lahan oleh kelompok orang yang hidup dari pemulungan.

Konflik bisa memuncak pada protes dari masyarakat kepada pengelola TPA untuk

menutupnya dan memindahkannya ke tempat yang lain.

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan salah satuprogram

nasional di daerah, yang berkaitan dengan penyediaan tempat penampungan akhir sampah.

UU No 18 Tahun 2008 menyatakan pada BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 44 bahwa

“Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir

sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun

terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Hal ini mengakibatkan masing-masing kota

atau kabupaten wajib untuk merencanakan TPA yang berbasiskan sanitary landfill atau

controlled landfill terhitung 1 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan (Undang-undang

No.18, 2008). Oleh karena itu, studi penentuan lokasi pembangunan TPA disuatu Kota atau

kawasan perlu dilakukan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Memahami tata cara pemilihan lokasi TPA berdasarkan SNI 19 – 3241 – 1994;

2. Menganalisa studi kasus pemilihan lokasi TPA berdasarkan SNI 19 – 3241 – 1994.

BAB II

SNI 19 – 3241 – 1994

Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir

dalam pengelolaannya, dimana diawali dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau

pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangannya. TPA merupakan tempat dimana

sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif

terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas dan

penanganan yang benar agar pengelolaan sampah tersebut dapat terlaksanan dengan baik.

Penentuan tempat akhir pembuangan (TPA) sampah harus mengikuti persyaratan dan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNI nomor 03-3241-1994

tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah.

Persyaratan didirikannya suatu TPA ialah bahwa pemilihan lokasi TPA sampah harus

mengikuti persyaratan hukum, ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan

lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketertiban umum,

kebersihan kota atau lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan

perencanaan dan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2.1 Prinsip Pemilihan Calon Lokasi

Salah satu kendala pembatas dalam penerapan metoda pengurugan limbah dalam tanah

(landfilling atau lahan-urug) adalah bagaimana memilih lokasi yang cocok baik dilihat dari

sudut kelangsungan pengoperasian, maupun dari sudut perlindungan terhadap lingkungan

hidup. Aspek teknis sebagai penentu utama untuk digunakan adalah aspek yang terkait

dengan hidrologi dan hidrogeologi site.

Limbah merupakan kumpulan dari beberapa jenis buangan hasil samping dari kegiatan,

yang akhirnya harus diolah dan diurug dalam suatu lokasi yang sesuai. Permasalahan yang

timbul adalah bahwa sarana ini merupakan sesuatu yang dijauhi oleh masyarakat sehingga

persyaratan teknis untuk penempatan sarana ini perlu didampingi oleh persyaratan non

teknis. Apalagi bila yang akan diurug adalah jenis limbah yang berbahaya. Persyaratan non

teknis yang utama ialah kecocokan sarana tersebut dalam lingkungan sosial budaya

masyarakat di sekitarnya. Lebih luas lagi, kecocokan lokasi ini dipengaruhi oleh

kebijaksanaan daerah yang dalam bentuk formal dinyatakan dalam rencana tata ruang.

Dalam rencana tersebut biasanya sudah dinyatakan rencana penggunaan lahan.

Secara ideal, pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi sebuah landfill adalah didasarkan

atas berbagai aspek, terutama:

1. Kesehatan masyarakat;

2. Lingkungan hidup;

3. Biaya, dan

4. Sosio-ekonomi

disamping aspek-aspek lain yang sangat penting, seperti aspek politis dan legal yang

berlaku disuatu daerah atau negara.

Aspek kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan manusia, terutama kenaikan

mortalitas (kematian), morbiditas (penyakit), serta kecelakaan karena operasi sarana

tersebut. Aspek lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap

ekosistem akibat pengoperasian sarana tersebut, termasuk akibat transportasi dan

sebagainya. Aspek biaya berhubungan dengan biaya spesifik antara satu lokasi dengan

lokasi yang lain, terutama dengan adanya biaya ekstra pembangunan, pengoperasian dan

pemeliharaan. Aspek sosio-ekonomi berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi

terhadap penduduk sekitar lahan yang dipilih. Walaupun dua lokasi yang berbeda

mempunyai pengaruh yang sama dilihat dari aspek sebelumnya, namun reaksi masyarakat

setempat dengan dibangunnya sarana tersebut bisa berbeda.

Pertimbangan utama yang harus selalu dimasukkan dalam penentuan lokasi site adalah

[EPA 530-R-95-023]:

1. Mempertimbangkan penerimaan masyarakat yang akan terkena dampak;

2. Konsisten dengan land-use planning di daerah tersebut;

3. Mudah dicapai dari jalan utama;

4. Mempunyai tanah penutup yang mencukupi;

5. Berada pada daerah yang tidak akan terganggu dengan dioperasikan landfill tersebut;

6. Mempunyai kapasitas tampung yang cukup besar, biasanya 10 sampai 30 tahun;

7. Tidak memberatkan dalam pendanaan pada saat pengembangan, pengoperasian,

penutupan, pemeliharaan setelah ditutup, dan bahkan biaya yang terkait dengan upaya

remediasi;

8. Rencana pengoperasian hendaknya terkait dengan upaya kegiatan lain yang sangat

dianjurkan, yaitu kegfiatan daur-ulang.

Suatu metodologi yang baik tentunya diharapkan bisa memilih lahan yang paling

menguntungkan dengan kerugian yang sekecil- kecilnya. Dengan demikian metodologi

tersebut akan memberikan hasil pemilihan lokasi yang terbaik, dengan pengertian:

1. Lahan terpilih hendaknya mempunyai nilai tertinggi ditinjau dari berbagai aspek;

2. Metode pemilihan tersebut dapat menunjukkan secara jelas alasan pemilihan.

Proses pemilihan lokasi lahan-urug idealnya hendaknya melalui suatu tahapan penyaringan.

Dalam setiap tahap, lokasi-lokasi yang dipertimbangkan akan dipilih dan disaring. Pada

setiap tingkat, beberapa lokasi dinyatakan gugur, berdasarkan kriteria yang digunakan di

tingkat tersebut. Penyisihan tersebut akan memberikan beberapa calon lokasi yang paling

layak dan baik untuk diputuskan pada tingkat final oleh pengambil keputusan. Di negara

industri, penyaringan tersebut paling tidak terdiri dari tiga tingkat tahapan, yaitu:

1. penyaringan awal;

2. penyaringan individu, dan;

3. penyaringan final.

Penyaringan awal biasanya bersifat regional biasanya dikaitkan dengan tata guna dan

peruntukan yang telah digariskan di daerah tersebut. Secara regional, daerah tersebut

diharapkan dapat mendefinisikan secara jelas lokasi-lokasi mana saja yang dianggap

tidak/kurang layak untuk lokasi pengurugan limbah. Pada taraf ini parameter yang digunakan

hanya sedikit.

Tahap kedua dari tahap penyisihan ini adalah penentuan lokasi secara individu, kemudian

dilakukan evaluasi dari tiap individu. Pada tahap ini tercakup kajian-kajian yang lebih mend

alam, sehingga lokasi yang tersisa akan menjadi sedikit. Parameter beserta kriteria yang

diterapkan akan menjadi lebih spesifik dan lengkap. Lokasi-lokasi tersebut kemudian

dibandingkan satu dengan yang lain, misalnya melalui pembobotan.

Tahap terakhir adalah tahap penentuan. Penyaringan final ini diawali dengan pematangan

aspek-aspek teknis yang telah digunakan di atas, khususnya yang terkait dengan aspek

sosio-ekonomi masyarakat dimana lokasi calon berada. Tahap ini kemudian diakhiri dengan

aspek penentu, yaitu oleh pengambil keputusan suatu daerah. Aspek ini bersifat politis,

karena kebijakan pemerintah daerah/pusat akan memegang peranan penting. Kadangkala

pemilihan akhir ini dapat mengalahkan aspek teknis yang telah disiapkan sebelumnya.

2.2 Ketentuan-Ketentuan Penentuan Lokasi TPA

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menentukan lokasi TPA ialah

sebagai berikut (SNI nomor 03-3241-1994) :

1. Ketentuan Umum

Pemilihan lokasi TPA sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.   TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai, dan laut.

2.   Penentuan lokasi TPA disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu :

a. Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi

daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona

kelayakan

b. Tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi

terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap

regional

c. Tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh instansi

yang berwenang.

3.  Jika dalam suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA

sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah.

2. Kriteria

Adapun Kriteria untuk penentuan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian :

a. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau tidak

layak sebagai berikut :

1)  Kondisi geologi

a.    tidak berlokasi di zona holocene fault.

b.   tidak boleh di zona bahaya geologi.

2)  Kondisi hidrogeologi

a.    tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter.

b.   tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm / det.

c.    jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran.

d.   dalam hal tidak ada zona yang memenuffi kriteria-kriteria tersebut diatas, maka harus

diadakan masuJkan teknologi.

3)  kemiringan zona harus kurang dari 20%.

4)  jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan

turbojet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain

5)  tidak boleh pada daerah lindung / cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25

tahun

b. Kriteria penyisih, yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik yaitu terdiri

dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut :

1) Iklim

a.    hujan intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik

b.   angin : arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai makin baik

2) Utilitas : tersedia lebih lengkap dinilai lebih baik

3) Lingkungan biologis :

a.    habitat : kurang bervariasi dinilai makin baik

b.   daya dukung : kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik

4) Kondisi tanah

a.  produktivitas tanah : tidak produktif dinilai lebih tinggi

b.  kapasitas dan umur : dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih

baik

c.  ketersediaan tanah penutup : mempunyai tanah penutup yang cukup dinilai lebih baik

d.  status tanah : makin bervariasi dinilai tidak baik

5) Demografi : kepadatan penduduk lebih rendah dinilai makin baik

6) Batas administrasi : dalam batas administrasi dinilai makin baik

7) Kebisingan : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik

8.) Bau : semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik

9)  Estetika : semakin tidak terlihat dari luar dinilai makin baik

10) Ekonomi : semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3 / ton) dinilai semakin

baik.

c. Kriteria penetapan, yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang berwenang untuk

menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang

berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku.

2.3  Beberapa Parameter Penentu

Beberapa alasan mengapa sebuah parameter serta kriterianya penting untuk

dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah calon lokasi akan diuraikan di bawah ini. Biasanya

parameter yang digunakan dalam pemilihan awal dapat digunakan lagi pada pemilihan

tingkat berikutnya dengan derajad akurasi data yang lebih baik. Jumlah parameter pemilihan

awal yang digunakan umumnya lebih sedikit, dan dipilih yang paling dominan dalam

menimbulkan dampak. Parameter-parameter tersebut biasanya sudah terdata ( data

skunder) dengan baik, dan langsung dapat dimanfaatkan sehingga dapat disebut sebagai

parameter penyisih.

Beberapa parameter penyaring awal yang sering digunakan adalah: Geologi

1. Hidrogeologi;

2. Hidrologi;

3. Topografi;

4. Ketersediaan tanah;

5. Tataguna lahan;

6. Kondisi banjir;

7. Aspek-aspek penting yang lain.

1. Geologi:

Fasilitas landfilling tidak dibenarkan berlokasi di atas suatu daerah yang mempunyai sifat

geologi yang dapat merusak keutuhan sarana tersebut nanti. Daerah yang dianggap tidak

layak adalah daerah dengan formasi batu pasir, batu gamping atau dolomit berongga dan

batuan berkekar lainnya. Daerah geologi lainnya yang penting untuk dievaluasi adalah

potensi gempa, zone volkanik yang aktif serta daerah longsoran.

Lokasi dengan kondisi lapisan tanah di atas batuan yang cukup keras sangat diinginkan.

Biasanya batu lempung atau batuan kompak lainnya dinilai layak untuk lokasi landfill. Namun

jika posisi lapisan batuan berada dekat dengan permukaan, operasi

pengurugan/penimbunan limbah akan terbatas dan akan mengurangi kapasitas lahan

tersedia. Disamping itu, jika ada batuan keras yang retak/patah atau permeabel, kondisi ini

akan meningkatkan potensi penyebaran lindi ke luar daerah tersebut. Lahan dengan lapisan

batuan keras yang jauh dari permukaan akan mempunyai nilai lebih tinggi.

2. Hidrogeologi

Hidrogeologi adalah parameter kritis dalam penilaian sebuah lahan dan merupakan

komponen penyaring yang paling pent ing, terutama untuk mengevaluasi potensi

pencemaran air tanah di bawah lokasi sarana, dan potensi pencemaran air pada akuifer di

sekitarnya. Sistem aliran air tanah akan menentukan berapa hal, seperti arah dan kecepatan

aliran lindi, lapisan air tanah yang akan dipengaruhi dan titik munculnya kembali air tersebut

di permukaan. Sistem aliran air tanah peluahan (discharge) lebih diinginkan dibandingkan

yang bersifat pengisian (recharge). Lokasi yang potensial untuk dipilih adalah daerah yang

dikontrol oleh sistem aliran air tanah lokal dengan kemiringan hidrolis kecil dan kelulusan

tanah yang rendah.

Lahan dengan akuitard, yaitu formasi geologi yang membatasi pergerakan air tanah, pada

umumnya dinilai lebih tinggi dari pada lokasi tanpa akuitard, karena formasi ini menyediakan

perlindungan alami guna mencegah tersebarnya lindi. Tanah dengan konduktivitas hidrolis

yang rendah (impermeabel) sangat diinginkan supaya pergerakan lindi dibatasi. Pada

umumnya lahan yang mempunyai dasar tanah debu (silt) dan liat (clay) akan mempunyai

nilai tinggi, sebab jenis tanah seperti ini memberikan perlindungan pada air tanah. Lahan

dengan tanah pasir dan krikil memerlukan masukan teknologi yang khusus untuk dapat

melindungi air tanah sehingga akan dinilai lebih rendah.

3. Hidrologi

Fasilitas pengurugan limbah tidak diinginkan berada pada suatu lokasi dengan jarak antara

dasar sampai lapisan air tanah tertinggi kurang dari 3 meter, kecuali jika ada pengontrolan

hidrolis dari air tanah tersebut. Permukaan air yang dangkal lebih mudah dicemari lindi.

Disamping itu, lokasi sarana tidak boleh terletak di daerah dengan sumur-sumur dangkal

yang mempunyai lapisan kedap air yang tipis atau pada batu gamping yang berongga.

Lahan yang berdekatan dengan badan air akan lebih berpotensi untuk mencemarinya, baik

melalui aliran permukaan maupun melalui air tanah. Lahan yang berlokasi jauh dari badan

air akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari pada lahan yang berdekatan dengan badan

air.

Iklim setempat hendaknya mendapat perhatian juga. Makin banyak hujan, makin besar pula

kemungkinan lindi yang dihasilkan, disamping makin sulit pula pegoperasian lahan. Oleh

karenanya, daerah dengan intensitas hujan yang lebih tinggi akan mendapat penilaian yang

lebih rendah dari pada daerah dengan intensitas hujan yang lebih rendah.

4. Topografi

Tempat pengurugan limbah tidak boleh terletak pada suatu bukit dengan lereng yang tidak

stabil. Suatu daerah dinilai lebih bila terletak di daerah landai agak tinggi. Sebaliknya, suatu

daerah dinilai tidak layak bila terletak pada daerah depresi yang berair, lembah-lembah yang

rendah dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan air permukaan dengan kemiringan

alami > 20 %.

Topografi dapat menunjang secara positif maupun negatif pada pembangunan saranan ini.

Lokasi yang tersembunyi di belakang bukit atau di lembah mempunyai dampak visual yang

menguntungkan karena tersembunyi. Namun suatu lokasi di tempat yang berbukit mungkin

lebih sulit untuk dicapai karena adanya lereng-lereng yang curam dan mahalnya

pembangunan jalan pada daerah berbukit. Nilai tertinggi mungkin dapat diberikan kepada

lokasi dengan relief yang cukup untuk mengisolir atau menghalangi pemandangan dan

memberi perlindungan terhadap angin dan sekaligus mempunyai jalur yang mudah untuk

aktivitas operasional.

Topografi dapat juga mempengaruhi biaya bila dikaitkan dengan kapasitas tampung. Suatu

lahan yang cekung dan dapat dimanfaatkan secara langsung akan lebih disukai. Ini

disebabkan volume lahan untuk pengurugan limbah sudah tersedia tanpa harus

mengeluarkan biaya operasi untuk penggalian yang mahal. Pada dasarnya, masa layan 5

sampai 10 tahun atau lebih sangat diharapkan.

5. Ketersediaan Tanah

Tanah dibutuhkan baik dalam tahap pembangunan maupun dalam tahap operasi sebagai

lapisan dasar (liner), lapisan atas, penutup antara dan harian atau untuk tanggul-tanggul dan

jalan-jalan dengan jenis tanah yang berbeda. Beberapa kegiatan memerlukan tanah jenis silt

atau clay, misalnya untuk liner dan penutup final, sedangkan aktifitas lainnya memerlukan

tanah yang permeabel seperti pasir dan krikil, misalnya untuk ventilasi gas dan sistem

pengumpul lindi. Juga dibutuhkan tanah yang cocok untuk pembangunan jalan atau tanah

top soil untuk vegetasi.

6. Tata guna tanah

Landfilling yang menerima limbah organik, dapat menarik kehadiran burung sehingga tidak

boleh diletakkan dalam jarak 300 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan

oleh penerbangan turbo jet atau dalam jarak 1500 meter dari landasan lapangan terbang

yang digunakan oleh penerbangan jenis piston.

Disamping itu, lokasi tersebut tidak boleh terletak di dalam wilayah yang diperuntukkan bagi

daerah lindung perikanan, satwa liar dan pelestarian tanaman. Jenis penggunaan tanah

lainnya yang biasanya dipertimbangkan kurang cocok adalah konservasi lokal dan daerah

kehutanan. Lokasi sumber-sumber arkeologi dan sejarah merupakan daerah yang juga

harus dihindari.

7. Daerah banjir

Sarana yang terletak di daerah banjir harus tidak membatasi aliran banjir serta tidak

mengurangi kapasitas penyimpanan air sementara dari daerah banjir, atau menyebabkan

terbilasnya limbah tersebut sehingga menimbulkan bahaya terhadap kehidupan manusia,

satwa liar, tanah atau sumber air yang terletak berbatasan dengan lokasi tersebut. Suatu

sarana yang berlokasi pada daerah banjir memerlukan perlindungan yang lebih kuat dan

lebih baik. Diperlukan pemilihan periode ulang banjir yang sesuai dengan jenis limbah yang

akan diurug.

8. Aspek penentu lain

Semua lokasi lahan-urug dapat mempengaruhi lingkungan biologis. Penilaian untuk kategori

ini didasarkan pada tingkat gangguan dan kekhususan dari sumberdaya yang ada. Bila

sejenis habitat kurang berlimpah di lokasi tersebut, maka lokasi tesebut dinilai lebih rendah.

Lokasi yang menunjang kehidupan jenis-jenis tanaman atau binatang yang langka akan

dinilai lebih tinggi. Jalur perpindahan mahluk hidup yang penting, seperti sungai yang

digunakan untuk ikan, adalah sumber daya yang berharga. Lahan yang berlokasi di sekitar

jalur tersebut harus dinilai lebih rendah dari pada lokasi yang tidak terletak di sekitar jalur

tersebut.

Penerimaan masyarakat sekitar atas sarana ini merupakan tantangan yang harus

dieselesaikan di awal sebelum sarana ini dioperasikan. Penduduk pada umumnya tidak bisa

menerima suatu lokasi pembuangan limbah berdekatan dengan rumahnya atau

lingkungannya. Oleh karenanya, kriteria penggunaan lahan hendaknya disusun untuk

mengurangi kemungkinan pembangunan sarana ini di daerah yang mempunyai kepadatan

penduduk yang tinggi, atau daerah-daerah yang digunakan oleh masyarakat banyak. Lahan

dengan pemilik tanah yang lebih sedikit, akan lebih disukai dari pada lahan dengan pemilik

banyak.

Tersedianya jalan akses pada lokasi sarana ini akan menguntungkan bagi operasional

pengangkutan limbah ke lokasi. Lahan yang berlokasi di sekitar jalan yang dapat

ditingkatkan pelayanannya karena adanya operasi lahan-urug tanpa modifikasi sistem jalan

yang terlalu banyak, akan lebih disukai. Modifikasi pada sistem jalan yang sudah ada,

terutama pembangunan jalan baru atau perbaikan yang terlalu banyak, akan meningkatkan

biaya pembangunan sarana tersebut. Namun tidak diinginkan bahwa lokasi tersebut terletak

di jalan utama yang melewati daerah perumahan, sekolah dan rumah sakit. Sarana yang

berlokasi lebih dekat ke pusat penghasil limbah mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada

yang berlokasi lebih jauh. Makin dekat jarak lokasi ke sumber limbah, makin rendah biaya

pengangkutannya. Utilitas seperti saluran air buangan, air minum, listrik dan sarana

komunikasi diperlukan pada setiap lokasi pengurugan limbah.

Rancangan lahan-urug meliputi rencana tapak dan rencana perbaikan sistem dengan

rekayasa yang digunakan untuk pengelolaan lindi, air permukaan, air tanah dan gas. Sistem

pengelolaan dirancang untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh kehadiran atau

ketidak hadiran bermacam-macam faktor. Dari sudut kriteria, yang perlu dipertimbangkan

adalah faktor biaya operasional kelak. Pada umumnya, lahan yang memerlukan modifikasi

rekayasa yang paling sedikit merupakan yang paling murah untuk pengembangannya, dan

lebih disukai dari pada lahan yang memerlukan modifikasi banyak

2.4 Penilaian TPA Dengan Cara SNI 19-3241-1994

Tahapan dalam proses pemilihan lokasi TPA adalah menentukan satu atau dua lokasi

terbaik dari daftar lokasi yang dianggap potensial. Kriteria-kriteria yang telah dibahas di atas

digunakan semaksimal mungkin guna proses penyaringan. Kegiatan pada penyaringan

secara rinci tentu akan membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar dibanding kegiatan

pada penyaringan awal, karena evaluasinya bersifat rinci dan dengan data yang akurat.

Guna memudahkan evaluasi pemilihan sebuah lahan yang dianggap paling baik, digunakan

sebuah tolak ukur untuk merangkum semua penilaian dari parameter yang digunakan.

Biasanya hal ini dilakukan dengan cara pembobotan. Tata cara yang paling sederhana yang

digunakan di Indonesia adalah melalui SNI 19-3241-1994 (sebelumnya: SNI T-11-1191-03,

tidak ada perbedaan dengan versi 1994) yaitu tentang tata cara pemilihan lokasi TPA. Cara

ini ditujukan agar daerah (kota kecil/sedang) dapat memilih site-nya sendiri secara mudah

tanpa melibatkan tenaga ahli dari luar seperti konsultan. Data yang dibutuhkan hendaknya

cukup akurat agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsip yang digunakan adalah dengan menyajikan parameter-parameter yang dianggap

dapat berpengaruh dalam aplikasi landfilling, seperti:

1. Parameter umum: batas administrasi, status kepemilikan tanah dan, kapasitas lahan,

pola partisipasi masyarakat;

2. Parameter fisika tanah: permeabilitas tanah, kedalaman akuifer, sistem aliran air tanah,

pemanfaatan air tanah, ketersediaaan tanah penutup;

3. Parameter fisik lingkungan fisik: bahaya banjir, intensiutas hujan, jalan akses, lokasi site,

tata guna tanah, kondisi site, diversitas habitat, kebisingan dan bau, dan permasalahan

estetika.

Masing-masing parameter ini ditentukan bobot skala penting-nya dengan besaran 3 sampai

5. Masing-masing parameter tersebut diuraikan lebih lanjut kriteria pembatasnya, dengan

menggunakan penilaian antara 0– 10.

Contoh Penilaian:

Nilai tertinggi dari sistem penilaian ini adalah 790, sedang nilai yang terendah adalah 117.

Dengan demikian, maka TPA X berada pada posisi 66,71% (= 566-117/790-117) terhadap

nilai tertinggi, bila nilai terendah diposisikan sebagai 0% dan nilai tertinggi sebagai 100%.

BAB III

STUDI KASUS PEMILIHAN LOKASI TPA

BERDASARKAN SNI 19 – 3241 – 1994 (PEMILIHAN CALON LOKASI

TPA DENGAN METODE GIS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.1 Umum

Sampah sebagai hasil samping dari berbagai aktifitas/kegiatan dalam kehidupanmanusia

maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah sering menimbulkanpermasalahanserius di

wilayah-wilayah pemukiman penduduk. Dengan bertambahnya populasi pendudukmaka

sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapioleh

daerah tersebut dan berkurangnya lahan untuk pengolahan sampah. Permasalahan

yangdihadapi setiap wilayah adalah bagaimana cara mendapatkan lokasi pembuangan

limbahtersebut secara tepat dan aman. Area pembuangan sampah yang baik memiliki

beberapakarakteristik. Daerah ini harus berada jauh dari daerah di mana ada sejarah banjir.

Jika tidak,sampah dapat menjadi sumber pencemaran air yang pada saatnya mengancam

lingkungan dankehidupan (Akbari et al., 2008). Untuk mendapatkan lokasi TPA yang sesuai

denganpersyaratan teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan diperlukan metode yang

tepatseperti menempatkan lokasi TPA pada daerah dengan formasi geologi yang sesuai

sehinggapencemaran yang timbul dapat dicegah atau diperkecil.

3.2 Metodologi

Ada beberapa informasi tematik yang diperlukan dalam menentukan lokasi TPA diKabupaten

Bandung Barat. Pertama, informasi geologis yang diperoleh dari peta-peta risikobahaya

geologi teknik Kabupaten Bandung Barat skala 1:50.000 diterbitkan oleh BAPPEDAJawa

Barat. Peta ini menggambarkan jenis batu, banjir, vulkanik daerah berisiko, risikogerakan

tanah, dan permeabilitas tanah, kemiringan tanah, dll peta-peta ini di-digitasi dengansoftware

ArcGIS 9.3, kemudian lapisan informasi yang berkaitan dengan kemiringan,

zonapemukiman, penggunaan lahan, jalan, sungai, zona bahaya geologi dan tekstur

tanahdiekstraksi dan dipersiapkan. Data ini dianalisis dengan menggunakan perangkat

lunakdatabase dan langkah terakhir adalah meng-overlay peta menggunakan kriteria seleksi

SNI19-3241-1994. Pada aplikasi ini, SIG dianggap sebagai alat screening dalam proses

seleksilokasi untuk mempersempit jumlah calon lokasi, kemudian mengarah ke satu atau

lebih lokasiuntuk penyelidikan rinci (Basagaoglu, 1997). Penelitian ini dilakukan melalui

beberapa tahapan sampai diperoleh alternatif lokasi TPA yang sesuai dengan SNI 19-3241-

1994 yangmengatur ketentuan sebagai berikut seperti pembuangan sampah tidak boleh

dilakukan padadanau, sungai dan laut kemudian penentuan lokasi TPA dilakukan secara

bertahap meliputitahap regional, tahap penyisih dan tahap penetapan.

3.3 Analisis Penetapan TPA Berdasarkan SNI

Beberapa parameter penyaring awal yang sering digunakan adalah:

1. Geologi

Batuan dasar pada area calon TPA menjadi sangat berarti peranannya dalam

meminimalisasi penyebaran air lindian sampah (leachate) secara alamiah, baik pada

saatbergerak menuju muka air tanah maupun saat bergerak lateral bersama air tanah oleh

karenaitu diperlukan studi pemilihan area TPA yang tidak memiliki batuan dasar dengan

formasibatu pasir, batu gamping atau batuan berongga. Dari peta Geologi Jenis Batuan

Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh Bappeda dapat diketahui bahwa formasi

batuan yangtidak cocok untuk dijadikan lokasi TPA adalah formasi batuan Gamping Neogen

yang terletakpada kecamatan Padalarang dan Gamping Oligo-Miosen yang terletak pada

kecamatanCipatat dan Batujajar.

Daerah geologi lainnya yang penting untuk dievaluasi adalah potensi gempa, zonavulkanik

yang aktif serta daerah longsoran. Peta Kawasan Lingkungan Rawan CekunganBandung

yang diterbitkan oleh Bappeda di-digitasi menjadi peta Rawan Gunung Apisehingga dapat

dilihat bahwa wilayah yang rawan gunung api ada di kecamatan Parongpongdan Lembang

yang terdapat pada sisi utara kabupaten. Daerah sekitar gunung berapimerupakan daerah

rawan geologis sehingga tidak dianjurkan untuk menjadi lokasi calon TPA.

Potensi gempa dapat dilihat pada peta Rawan Bencana Gempa Kabupaten BandungBarat

yang diterbitkan oleh Bappeda, warna merah menunjukkan wilayah yang rawan

gempasehingga tidak cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA, sedangkan warna hijau

menunjukkanwilayah ini aman untuk menjadi calon lokasi TPA karena memiliki tingkat

keamanan yangcukup baik terhadap gempa. Peta Gerakan Tanah Kabupaten Bandung

Barat yang diterbitkanoleh Bappeda menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat dapat

dikelompokkan menjadi4 zona gerakan tanah, yaitu tinggi, menengah, rendah dan sangat

rendah. Gerakan tanah yangtinggi dinilai tidak cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA.

Gerakan tanah yang tinggi dapatdilihat pada peta Gerakan Tanah tersebar di seluruh

Kabupaten Bandung Barat akan tetapipersentasenya masih lebih kecil dibandingkan tanah

dengan gerakan tanah relatif stabil.

2. Hidrogeologi

Informasi hidrogeologi dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan muka air tanah,

mendeteksi impermiabilitas tanah, lokasi sungai atau waduk atau air permukaan dan sumber

air minum yang digunakan oleh penduduk sekitar. Tanah dengan permeabilitas cepat dinilai

memiliki nilai yang rendah untuk menjadi lokasi calon TPA karena memberikan perlindungan

yang kecil terhadap air tanah dan membutuhkan teknologi tambahan yang khusus. Jenis

tanah juga mempengaruhi permeabilitas terhadap air yang masuk ke tanah. Pada calon TPA

dipilih daerah dengan jenis tanah yang tidak berpasir karena memiliki porositas yang tinggi

sehingga angka kelulusan air dalam tanah akan relatif tinggi sehingga dapat mengganggu

kualitas air tanah. Peta Hidrogeologi Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh

Bappeda memberikan gambaran jenis tanah yang dinilai memiliki nilai permeabilitas atau

kemampuan menyerap air tanah yang cepat, baik, sedang dan lambat. Permeabilitas tanah

cepat (pasir kasar), yaitu lebih besar dari 36 cm per jam; permeabilitas tanah baik (pasir

halus), yaitu 3,6 - 36 cm per jam; permeabilitas sedang, yaitu 2,0-3,6 cm per jam; sedangkan

permeabilitas lambat dibawah 2,0 cm per jam.

3. Hidrologi

Fasilitas pengurukan limbah tidak diinginkan berada pada suatu lokasi dengan jarak antara

dasar sampai lapisan air tanah tertinggi kurang dari 3 meter. Sumber air permukaan di

Kabupaten Bandung Barat umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik

pertanian; industri, dan lain-lain. Pada peta Sumber Daya Air Kawasan Cekungan Bandung

dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Bandung Barat rata-rata memiliki kedalaman air tanah

yang cukup dalam. Selain itu sebagian kecilnya terdiri dari sumber mata air memancar dan

sumber air tanah dangkal, keduanya dinilai kurang cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA

karena memiliki potensi mencemari air tanah yang lebih besar. Potensi pencemaran juga

berhubungan dengan intensitas hujan. Kabupaten Bandung Barat pada umumnya memiliki

intensitas hujan 13,6-20,7 mm/hari. Daerah pada Kabupaten Bandung Barat yang memiliki

intensitas hujan sebesar 20,7-27,7 mm/hari mendapatkan penilaian yang rendah karena

dapat menghasilkan air lindi yang lebih besar.

4. Topografi

Tempat pengurukan limbah tidak boleh terletak pada suatu bukit dengan lereng yang tidak

stabil. Suatu daerah dinilai lebih bila terletak di daerah landai dengan topografi tinggi. Pada

peta Kemiringan Lereng dapat diketahui bahwa sebagian besar (42%) di wilayah cekungan

Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 - 8%), 21% merupakan daerah landai

(kemiringan 8% - 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan

daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam

(kemiringan lereng > 40%). Daerah yang sangat curam dinilai memiliki nilai yang lebih kecil

karena dikhawatirkan dapat menyebabkan kelongsoran yang berakibat fatal terutama saat

terjadi hujan atau rembesan air yang tinggi.

5. Tata Guna Lahan

Landfilling yang menerima limbah organik, dapat menarik kehadiran burung sehinggatidak

boleh diletakkan dalam jarak 300 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakanoleh

penerbangan turbo jet atau dalam jarak 1500 meter dari landasan lapangan terbang

yangdigunakan oleh penerbangan jenis piston. Disamping itu, lokasi tersebut tidak boleh

terletakdi dalam wilayah yang diperuntukkan bagi daerah lindung perikanan, satwa liar

danpelestarian tanaman. Jenis penggunaan tanah lainnya yang biasanya dipertimbangkan

kurangcocok adalah konservasi lokal dan daerah kehutanan.

Pemilihan lokasi untuk pembuangan sampah kota seharusnya tidak berbenturan dengan

peruntukan lahan lainnya oleh karena itu pada tahap terakhir peta tematik di-overlaykan

dengan peta Land use Kabupaten Bandung Barat. Hal ini untuk mencegah kemungkinan

timbulnya pencemaran dan sisi negatif terhadap masyarakat di sekitar TPA. Kesulitan dalam

pemilihan lokasi pembuangan sampah, biasanya karena tidak dijumpai lahan yang memadai

sesuai dengan peruntukan lahan atau kondisi geologi dari wilayah tersebut.

3.4 Hasil Overlay Lokasi TPA

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah perlu memenuhi persyaratan teknis, ekonomis

dan berwawasan lingkungan. Metoda yang tepat dalam penempatan sampah salah satunya

adalah menempatkan TPA pada daerah dengan kondisi geologi yang aman dan tepat

sehingga mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Kondisi geologi yang tepat didapat

dari tahapan analisi regional yang merupakan tahapan untuk mendapatkan informasi zona

layak dan tidak layak TPA. Analisis kelayakan zona TPA diawali dengan analisis parameter

geologi lingkungan. analisis dilakukan dengan tumpang susun atau overlay peta-peta tematik

Kabupaten Bandung Barat yang diperoleh dari Bappeda Jawa Barat.

Parameter yang dijadikan kriteria dalam analisis zona kelayakan merupakan

parameterpersyaratan lokasi penimbunan sampah yang berkaitan dengan aspek geologi.

Parameterparameter yang digunakan dalam analisis regional ini sesuai dengan SNI 19-

3241-1994 yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Hasil dari overlay sembilan

parameter yaitu formasi batuan, rawan bencana gunung api, rawan gempa, rawan gerakan

tanah, jenis permeabilitas tanah, zona resapan air, sumber daya air tanah, kemiringan

lereng, tata guna lahan dan intensitas hujan menghasilkan peta zona daerah layak TPA dan

tidak layak. Hal yang dilakukan kemudian untuk mendapatkan lokasi yang tepat adalah

meng-overlay-kan peta zona daerah TPA dengan peta jalan raya. Hal ini bertujuan agar

calon lokasi TPA berada pada derah yang strategis dan didapatkan luas calon lokasi TPA

terbesar yang memungkinkan.

Peta daerah layak TPAyang telah di-overlay-kan dengan peta jalan kemudian di overlay-kan

lagi dengan petakecamatan dan desa Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan

koordinat yang tepat dari kelima calon lokasi TPA yaitu:

1. Zona 1

Zona 1 terletak di desa Nanggeleng, kecamatan Cipendeuy memiliki jenis batuan gunung api

Plio-Plistos dan berada pada daerah yang jauh dari gunung berapi. Jenis permeabilitas

tanah pada zona ini lambat dan merupakan daerah resapan air tak berarti yang cocok untuk

dijadikan lokasi TPA. Zona ini berada pada daerah aman gempa bumi dan gerakan tanah

pada zona menengah. Sedangkan kemiringan lereng daerah ini berada pada rentang 16-

25%. Intensitas hujan pada daerah ini berkisar antara 13,6 - 20,7 mm/hari.

2. Zona 2

Zona 2 terletak di desa Sarimukti, kecamatan Cipatat memiliki jenis batuan Terobosan

Neogen dan berada pada daerah yang jauh dari gunung berapi. Jenis permeabilitas tanah

pada zona ini cukup baik sehingga diperlukan liner tambahan. Zona ini merupakan daerah

resapan air tak berarti yang cocok untuk dijadikan lokasi TPA. Zona ini berada pada daerah

aman gempa bumi dan gerakan tanah menengah. Sedangkan kemiringan lereng daerah ini

berada pada rentang 16-25%. Intensitas hujan pada daerah ini berkisar antara 13,6 - 20,7

mm/hari.

3. Zona 3

Zona 3 terletak di desa Sirnaraja, kecamatan Cipendeuy memiliki jenis batuan gunung api

Plio-Plistos dan berada pada daerah yang jauh dari gunung berapi. Jenis permeabilitas

tanah pada zona ini lambat dan merupakan daerah resapan air tak berarti yang cocok untuk

dijadikan lokasi TPA. Zona ini berada pada daerah aman gempa bumi dan gerakan tanah

pada zona menengah. Sedangkan kemiringan lereng daerah ini berada pada rentang 16-

25%. Intensitas hujan pada daerah ini berkisar antara 13,6 - 20,7 mm/hari.

4. Zona 4

Zona 4 terletak di desa Mekarwangi, kecamatan Sindangkerta memiliki jenis batuan gunung

api Plio-Plistos dan berada pada daerah yang jauh dari gunung berapi. Jenis permeabilitas

tanah pada zona ini sedang sehingga diperlukan liner tambahan. Zona ini merupakan daerah

resapan air tak berarti yang cocok untuk dijadikan lokasi TPA. Zona ini berada pada daerah

aman gempa bumi dan gerakan tanah pada zona menengah. Sedangkan kemiringan lereng

daerah ini berada pada rentang 16-25%. Intensitas hujan pada daerah ini berkisar antara

13,6 - 20,7 mm/hari.

5.Zona 5

Zona 5 terletak di desa Wangunsari, kecamatan Sindangkerta memiliki jenis batuan gunung

api Neogen dan berada pada daerah yang jauh dari gunung berapi. Jenis permeabilitas

tanah pada zona ini lambat dan merupakan daerah resapan air tak berarti yang cocok

untukdijadikan lokasi TPA. Zona ini berada pada daerah aman gempa bumi dan gerakan

tanah pada zona menengah. Sedangkan kemiringan lereng daerah ini berada pada rentang

16-25%. Intensitas hujan pada daerah ini berkisar antara 13,6 - 20,7 mm/hari.

3.5 Analisis Kriteria Penyisih SNI 19-3241-1994

Kriteria penyisihan merupakan batasan penilaian yang digunakan untuk memilihlokasi

terbaik dari beberapa calon lokasi yang lolos penyaringan kriteria regional untukpenentuan

calon lokasi TPA. Penilaian dengan SNI meliputi penilaian kondisi kilmatologis,kondisi jalan,

umur TPA, jalan raya dll. Dari parameter dan bobot penilaian SNI 19-3241-1994 dapat dilihat

bahwa tiga zona dengan nilai tertinggi terletak di kecamatanCipatat dan Cipendeuy dengan

peringkat prioritas sebagai berikut:

1. Zona 2 di desa Sarimukti (kecamatan Cipatat) dengan luas lahan zona ini sebesar 44,86

hadan memiliki masa layan 16,76 tahun, dari kriteria SNI zona ini sangat

direkomendasikanuntuk menjadi calon lokasi TPA sampah dan memiliki nilai 494. Setelah

ditinjau denganpengamatan langsung ke lapangan zona 2 adalah TPA Sarimukti yang telah

beroperasi,dengan demikian dapat dimungkinkan perluasan TPA Sarimukti yang saat ini

barudigunakan seluas 5 ha untuk Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung

Barat(Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2009).

2. Zona 1 di desa Nanggeleng (kecamatan Cipendeuy) dengan luas lahan 33,14 ha

danmemiliki masa layan 12,04 tahun, dari kritaria SNI zona ini memiliki nilai 463. Lokasi

inicukup strategis dari jalan raya, akan tetapi cukup dekat dengan pemukiman

penduduksehingga harus dilakukan peninjauan khusus apabila diperuntukkan menjadi lokasi

TPA.

3. Zona 3 di desa Sirnaraja (kecamatan Cipendeuy) dengan luas lahan 22,65 ha dan

masalayan 9,45 tahun dan nilai SNI 453. Kondisi eksisting dari lokasi ini

merupakanperkebunan oleh penduduk sekitar dan sebagian digunakan sebagai kebun karet.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tempat pembuangan akhir sampah adalah sarana fisik untuk belangsungnya kegiatan

pembuangan akhir sampah berupa tempat yang digunakan untuk mengkarantinakan

sampah kota secara aman. Kriteria lokasi TPA harus memenuhi syarat atau ketentuan-

ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup dengan AMDAL, serta tata ruang yang ada.

Kelayakan lokasi TPA ditentukan berdasarkan:

1. Kriteria regional digunakan untuk menentukan kelayakn zone meliputi kondisi geologi,

hidrogeologi, kemiringan tanah, jarak dari lapangan terbang, cagar alam banjir dengan

periode tahun 25 tahun;

2. Kriteria penyisih digunakan untuk memilih lokasi sebagai tamabahan meliputi iklim,

utilitas, lingkungan biologis, kondisi tanah, demografi, batas administrasi, kebisingan,

bau, estetika, dan ekonomi;

3. Kirteria penetapan digunakan oleh instansi berwenang untuk menyetujui dan

menetapkan lokasi terpilih sesuai kebijakan setempat.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Sebagai tempat pembungan akhir, lokasi TPA sebaiknya direncanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, seperti mengacu kepada SNI 19 – 3241 – 1994;

2. Dalam penentuan lokasi TPA dapat menggunakan alat bantu pengerjaan seperti

menggunakan teknologi GIS.

DAFTAR PUSTAKA

SNI 19 –3241 – 1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA

Basyrat, Ade. 2006. Kajian Terhadap Penetapan Lokasi TPA Sampah Leuwinanggung – Kota Depok. Universitas Diponegoro. Semarang

Rahardyan, Benno dan Oktasari Indah Anggraini. 2010. Pemilihan Calon Lokasi Tpa Dengan Metode GisDi Kabupaten Bandung Barat. Program Studi Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Institut Teknologi Bandung. Bandung