HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana sudah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan di muka bumi ini.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_02.htm

Bela Negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pembelaan Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Berikut ini adalah Pasal yang terkait dalam Pembelan Negara serta pertahanan dan keamanannya , antara lain:– Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)“ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.Makna yang terkandung : setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara , membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti:-. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)-. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri– Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau pkn– Selalu menaati dan melaksanakan peraturan – Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara”Makna yang terkandung : setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dari negara dan mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya untuh pertahanan negara Indonesia , Upaya pertahanan dan keamanan haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional .

http://www.mediapustaka.com/2014/10/makalah-bela-negara-makalah-hak-dan.html

MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA | CONTOH MAKALAH PKN BELA NEGARAPEMBAHASANPengertian Bela Negara            Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. pembelaan negara bukan semata-mata tugas tni, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertanankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer. Bela negara adalah pelayanan oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari masing-masing dan setiap salah satu warga negara (kecuali untuk kasus khusus seperti fisik atau gangguan mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekratan selama masa perang.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard. Di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional.

Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personil militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara.

B.     Pemuda Sebagai Wajah Bangsa            Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemudanya. Karena merekalah  akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa dalam kontes kehidupan. Jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, maka nasib bangsa perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, pemuda adalah kader bangsa yang harus dibina dengan segala bentuk pendidikan, baik pendidikan kejiwaan (Psikologi) sampai pendidikan politik. Jangan sampai pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan oleh negara tidak memerhatikan masa depan para pemudanya. Apalagi hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan saja.

            Pemuda harus sadar bahwa masa depan bangsa dan kepemimpinan negara berada di tangannya. Karena itu pemuda harus mengetahui asas kepemimpinan. Asas Kepemimpinan adalah kesadaran dan kemauan. Sikap dan ciri pemimpin yang baik adalah:

1.      Berilmu, berakhlak, berintegritas, professional, dan pandai2.      Dapat membuat keputusan dan bertangguing jawab atas keputusannya.3.      Dapat mempengaruhi bukan dipengaruhi dan mampu menjadi contoh.4.      Bersedia mendengar masukan dan kritik.5.      Bisa memberi semangat dan motivasi.

Pemuda perlu memiliki pengetahun tentang kepemimpinan. Dari apa itu pemimpin, ciri-ciri, dan tugasnya. Pemimpin adalah seseorang yang pandai dan menggunakan kepandaian tersebut untuk menggerakkan diri, organisasi dan masyarakat. Diantara kepandaian yang harus dikuasai adalah:

-       Pandai mengurus diri dan organisasi, termasuk mengatur waktu, keperluandiri sendiri, dan kerja-       Pandai mendengar dan menghormati apapun pendapat dan kritikan-       Pandai menganalisa dalam membuat keputusan-       Pandai berkomunikasi dengan bahasa yang santun-       Pandai menulis dan mendokumentasi dan mengerti Iptek

             Seorang pemuda dituntut untuk tidak apatis (masa bodoh) atas segala masalah yang menimpa bangsa dan negara. Baik itu masalah bencana alam sampai bencana sosial ekonomi dan politik yang dimana alam bernegara dirusak oleh kebanyakan generasi tua yang haus akan kekuasaan. Pemuda sebagai generasi penerus dan pemegang tali kekuasaan, harus melawan segala kerbobrokan yang ada. Baik di area sosial atau pun politik.Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara1.         Upaya bela Negara terhadap ancaman militer.2.         Upaya bela Negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba.

3.         Upaya bela Negara terhadap ancaman KKN.4.         Upaya bela Negara terhadap ancaman perusakan lingkungan.5.         Upaya bela Negara terhadap ancaman kemiskinan.6.         Upaya bela Negara terhadap ancaman kebodohan.7.         Upaya bela Negara tehadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa.8.         Upaya bela Negara terhada ancaman budaya asing yang negatif.9.         Upaya bela Negara tuntuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia.

D.        Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara1.         Sebagai anggota keluargaUpaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong,dan saling mengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi dalam upaya pembelaan Negara di lingkungannya.

2.         Sebagai PelajarPartisipasi dalam upaya bela Negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara belajar dengan tekun danpenuh semangat untuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunan belajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas,dan terampil untuk membangun bangsa dan Negara di masa datang.

3.         Bentuk partisipasi warganegara dalam upaya bela Negara melalui:

- Pendidikan kewarganegaraan- Pelatihan dasar kemiliteran wajib- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib- Pengabdian sesuai profesi. TNI merupakan alat pertahanan Negara, bertugas:- Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah- Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa- Melaksanakan operasi militer selain perang- Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Polri merupakan alat keamanan Negara.- Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat- Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum.

SIMPULANUpaya membela Negara warag Negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari

ancaman dan serangan musuh,melainkan merupakan upaya warga Negara mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segala bidang, baik dari luar maupun dari dalam Negara kita sendiri.

Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Sebab, meskipun bangsaIndonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dantantangan (ATHG). Setiap Negara pasti akn menghadapi segala macam bentuk ATHG tersebut, besar ataupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua warga Negara Indonesia, untuk terus menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kita bela dan pertahankan Negara kita dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

https://www.academia.edu/8265775/MAKALAH_PENDIDIKAN_KEWARGANEGARAAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA_DALAM_MEMBELA_NEGARA_Dosen_Pembimbing_Puji

Undang-Undang Tentang Wajib Bela Negara Setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. UUD 1945 hanya memuat dua pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan Negara. Pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan  Negara. Pembelaan Negara bukan hanya berarti kita harus menyandang senjata melainkan pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik  perekonomian, politik, social, budaya dan kemiliteran. Pada Undang-Undang setelah Amandemen juga mengatur tentang wajib  bela Negara yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pada pasal 30 ayat 2

yang isinya : Usaha dan pertanahan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Keamanan Pertahanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga mengatur tentang wajib bela Negara yaitu pasal 9 ayat 1. Pada pasal 9 ayat 2 dinyatakan  bahwa keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dapat diselenggarakan melalui : 1.Pendidikan kewarganegaraan 2.Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 3.Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib 4.Pengabdian sesuai profesi

https://www.academia.edu/9731312/PENTINGNYA_PENDIDIKAN_MULTIKULTURAL_BERLANDASKAN_NILAI_KEBHINEKAAN_DALAM_MASYARAKAT_PLURAL

2.1.1 Pendidikan multikultural berlandaskan nilai Kebhinekaan

Berdasarkan pemaparan pendidikan multikultural dan nilai kebhinekaan,

dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural berlandaskan nilai kebhinekaan

adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian didalam dan diluar sekolah yang

mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama dengan menerapkan

nilai kebhinekaan sebagai arahan, pedoman, acuan dan tuntunan agar tercipta kepribadian

yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Pendidikan

multikultural berlandaskan nilai kebhinekaan jika diterapkan dalam kehidupan sosial

budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan

menghormati segala bentuk perbedaan  sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia

Sang Pencipta. Untuk itu, setiap warga diarahkan agar mampu mengembangkan budaya

daerah yang saling berinteraksi dan mengisi secara sinergis dengan budaya daerah lainnya

atas dasar saling menghormati dan saling menghargai khasanah masing-masing sehingga

terwujud kehidupan bangsa yang rukun dan bersatu secara integral.

2.2 Karakteristik

2.2.1 Pluralisme

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam

pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme

didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan “klaim keberanan” (truth claim)

yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama

agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama. Menurut kaum pluralis,

konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama baru sirna jika masing-masing

agama tidak lagi menganggap agamanya yang paling benar.

Lahirnya gagasan mengenai pluralisme (agama) sesungguhnya didasarkan pada

sejumlah faktor. Dua di antaranya adalah: Pertama, adanya keyakinan masing-masing

pemeluk agama bahwa konsep ketuhanannyalah yang paling benar dan agamanyalah yang

menjadi jalan keselamatan. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini bahwa

merekalah umat pilihan. Menurut kaum pluralis, keyakinan-keyakinah inilah yang sering

memicu terjadinya kerenggangan, perpecahan bahkan konflik antarpemeluk agama. Karena

itu, menurut mereka, diperlukan gagasan pluralisme sehingga agama tidak lagi berwajah

eksklusif dan berpotensi memicu konflik. Kedua, faktor kepentingan ideologis dari

Kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak

asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme agama adalah sebuah

gagasan yang terus disuarakan Kapitalisme global yang digalang Amerika Serikat untuk

menghalang kebangkitan Islam.

2.2.2 Masyarakat plural

Menurut Selo Soemardjan, masyarakat plural dibedakan menjadi masyarakat

sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. 

Adapun ciri-ciri utama atau karakter dari masyarakat-masyarakat tersebut adalah sebagai

berikut:

 Masyarakat Sederhana

1. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat.

2. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan pada adat istiadat yang terbentuk menurut

tradisi.

3. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia,

akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.

4. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi.

5. Keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anaknya sambil berpraktek dengan

sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.

6. Tingkat buta huruf relatif tinggi.

7. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan

dipahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa.

8. Ekonominya sebagian besar meliputi produk untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk

pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai penukar dan alat pengukur harga

berperan secara terbatas.

9. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara

tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dan majikan.

  Masyarakat Madya

1. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam masyarakat setempat

sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan

ekonomi.

2. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai tebuka bagi pengaruh

dari luar.

3. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan pada kekuatan-

kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi

sesuatu masalah.

4. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah

lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adlanya lembaga pendidikan

ketrampilan atau kejuruan.

5. Tingkat buta huruf bergerak turun.

6. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.

7. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran,

yang mana mulai menimbuklan diferensiasi dalam struktur masyarakat, di mana uang

semakin meningkat peranannya.

8. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan

tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

  Masyarakat Pra Modern/Modern

1. Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi.

2. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di lakukan secara tetbuka dalam suasana

saling mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru.

3. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk

senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam professi serta keashllian yang

masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan

ketrampilan dan kejuruan.

5. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata.

6. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks.

7. Ekonomi hampir seluruhnya meruplakan ekonomi lpasaran yang didasarkan atas

penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

2.3 Peran

2.3.1 Pentingnya pendidikan multikultural berlandaskan nilai Kebhinekaan

dalam masyarakat plural

Pentingnya pendidikan multikultural berlandaskan nilai Kebhinekaan dalam

masyarakat plural dapat dari bermacam aspek. aspek politik misalnya, diarahkan untuk

mampu menumbuh kembangkan rasa dan semangat kebangsaan yang selanjutnya dapat

dijadikan landasan bagi pengembangan jiwa nasionalisme dan pembentukan jati diri

bangsa, hal ini dapat diterapkan dan ditanankan pada siswa melalui sikap kebangsaan

seperti upacara bendera, memperingati hari besar nasional, dan lain - lain . Sosialisasi

aktualisasi nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an melalui pendidikan multikultural di

masyarakat plural harus dilaksanakan oleh seluruh komponen nasional termasuk guru

untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang demokratis dan berkeadilan serta mampu

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan individu,

menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), tidak terjadi kesewenangan kekuasaan tetapi

sebaliknya yang terjadi adalah hubungan yang harmonis, saling menghargai tugas dan

wewenang masing-masing, serta memantapkan keyakinan warga terhadap nilai-nilai ke-

Bhinneka Tunggal Ika-an. Hal tersebut tampak dalam wujudnya pemerintahan yang kuat,

aspiratif dan terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat sehingga

kepercayaan warga terhadap pelaksana pemerintahan terjamin.

Penerapan pendidikan multikulturalyang berlandaskan nilai-nilai ke-Bhinneka

Tunggal Ika-an yang terintegrasi dalam kehidupan keseharian akan menciptakan tatanan

masyarakat yang  benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Untuk itu aktualisasi pendidikan

multikultural yang berlandaskan nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus mampu

menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling berinteraksi secara sinergis

antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda budaya, etnik/suku, bahasa, agama,

dan strata sosial dalam mewujudkan sistem integrasi nasional yang mampu meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga serta daya saing bangsa. Seluruh

komponen harus mampu memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber daya dan kearifan

lokal guna meningkatkan kesejahteraan secara adil dan mesra merata sebagai wujud  rasa

nasionalisme bangsa dengan menjaga kelestarian sumber daya dan potensi yang dimiliki

demi generasi penerus bangsa. Di samping itu, mencerminkan tanggungjawab terhadap

pola sikap dan tindakan yang saling menghormati dan saling menghargai antar daerah,

suku, bahasa, agama, bahkan strata sosial, secara timbal balik demi kelestarian

keanekaragaman budaya yang menjadi kekayaan milik bersama dalam kesatuan dan

persatuan negara bangsa.

Penerapan pendidikan multicultural yang berlandaskan nilai-nilai ke-Bhinneka

Tunggal Ika-an dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan

lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan  sebagai

kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Sang Pencipta. Untuk itu, setiap warga

diarahkan agar mampu mengembangkan budaya daerah yang saling berinteraksi dan

mengisi secara sinergis dengan budaya daerah lainnya atas dasar saling menghormati dan

saling menghargai khasanah masing-masing sehingga terwujud kehidupan bangsa yang

rukun dan bersatu secara integral. Selain itu, harus mampu mewujudkan kebudayaan

nasional yang merupakan perpaduan harmonis alamiah dari kebudayaan daerah yang

dapat dikembangkan sebagai jati diri bangsa, mampu mewujudkan sistem hukum

nasional yang dapat mengakomodasi dan mengakar pada nilai-nilai dan norma-norma

hukum yang berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diabadikan untuk

kepentingan nasional. Kemudian mampu juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diabadikan bagi

peningkatan hakekat dan martabat bangsa. Implementasi ini juga akan menciptakan

kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku,

asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.

Di sisi lain Penerapan pendidikan multicultural yang berlandaskan nilai-nilai ke-

Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kehidupan pertahanan keamanan  juga akan menumbuh-

kembangkan kesadaran cinta tanah air untuk lebih lanjut akan membentuk sikap bela

negara pada setiap warga negara, yang kemudian akan menjadi modal utama dalam

menggerakkan partisipasi setiap warga menanggapi setiap bentuk tantangan, seberapapun

kecilnya dan darimanapun datangnya atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan

bangsa dan kedaulatan negara. Untuk itu setiap warga harus mampu menumbuh

kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang selanjutnya akan menumbuh

kembangkan jiwa dan semangat bela negara, dan pada akhirnya dapat membangun sistem

pertahanan negara yang bertumpu pada keterpaduan upaya seluruh rakyat serta

pengerahan segenap potensi nasional secara semesta dengan semangat pantang menyerah.

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARAKebijakan Pertahanan Negara.1. Secara kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik beberapakegiatan yang telah dilakukan diantaranya penataan organisasi KementerianPertahanan meliputi legimitasi Universitas Pertahanan (Unhan), revitalisasi fungsipelaksana tugas pokok Kementerian Pertahanan di daerah, dan memonitorimplementasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan OrganisasiTentara Nasional Indonesia, Pasal 48 mengenai Komando Gabungan WilayahPertahana (Kogabwilhan).2. Usaha-usaha pemberdayaan wilayah pertahanan dan pengelolaan perbatasan danpulau-pulau kecil terluar dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan pengerahan TNI diwilayah perbatasan, pembangunan dan peningkatan kualitas pos TNI di perbatasan,dan penanaman kesadaran Bela Negara bagi penduduk di sekitar perbatasan danpulau-pulau kecil terluar.3. Pengintegrasian kekuatan komponen pertahanan negara di daerah belum optimaldilakukan sesuai dengan strategi pertahanan negara, sehingga diperlukan adanyaketerpaduan melalui implementasi Trimatra Terpadu untuk menghasilkan efektivitasdan efisiensi yang meliputi pengintegrasian doktrin, perencanaan, operasional,pendidikan dan latihan, penyelenggaraan dukungan logistik, dan Alutsista sertamendorong terbentuknya Kogabwilhan.4. Dalam rangka revitalisasi industri pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan(KKIP) telah mensinkronisasikan kebutuhan sarana pertahanan dalam rangkapemenuhan MEF dengan kemampuan industri pertahanan nasional dan telahdituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak IndustriStrategis Pertahanan serta diwujudkan dalam pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI.Kegiatan penting lain adalah pendayagunaan melalui penyusunan blue print, granddesign beserta road map didukung dengan penelitian dan pengembangan.5. Di bidang kerjasama pertahanan menunjukkan kinerja yang positif denganterlaksananya program-program kerjasama, baik yang bersifat bilateral maupunmultilateral. Kerjasama bilateral berlangsung secara efektif yang menghasilkan

penigkatan hubungan saling percaya serta mewujudkan kepentingan Indonesia dibidang pembangunan pertahanan negara. Kerjasama multilateral yang menonjoladalah suksesnya penyelenggaraan ADMM ke-lima dan ADMM Plus.6. Pada penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian telah mengirim KontingenGaruda ke Lebanon, Kongo dan Haiti. Dalam rangka penyiapan sumber daya manusiapertahanan yang profesional untuk tugas-tugas pemeliharaan perdamaian telahdiresmikan operasionalisasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian yang terbesar diwilayah Asia Tenggara merupakan bagian dari program pembangunan “seven in one”Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (Indonesian Peace and SecurityCenter/IPSC) di Sentul Bogor, yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian(Peace Keeping Center), Pusat Penanggulangan Terorisme (Counter Terrorism TraningGround), Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan(Humantarian And Disaster Relief Traning Center), Pusat Pasukan Siaga (StandbyForce Center), Pusat Bahasa (Language Center), Universitas Pertahanan dan PusatOlahraga Militer (Military Sport Center).7. Pembangunan TNI melalui pencapaian MEF pada bidang Alutsista telah dilaksanakandengan rematerialisasi, pengadaan, dislokasi kekuatan, dan revitalisasi satuan TNIsesuai dengan ancaman yang berkembang. Hal yang masih dirasakan sebagaikelemahan dalam pencapaian MEF pada bidang Alutsista adalah belum konsistennyaantara perencanaan dengan palaksanaan.8. Di bidang penelitian dan pengembagnan, telah berhasil dengan sukses melaksanakanuji coba penembakan 122- RHAN dan pengembangan beberapa prototype small jetengine 200 newton untuk Rudal jelajah surface to surface jarak 100-150 Km,pembuatan warhead dengan impact fuze untuk pengembangan roket kaliber200 mm, pembuatan materil komposit alumunium paduan, glide smart bomb, Alkommanpack VHM/FM ground to air, Alkompur UHF handheld dan repeater sertapengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.9. Di bidang pendidikan dan pelatihan telah menyelesaikan program-program utamadalam meningkatkan kualitas SDM pertahanan antara lain peningkatan kemampuanbahasa asing, manajemen kepemimpinan, penigkatan pendidikan jabatan fungsionaldan keterampilan lain yang diperlukan. Paralel dengan penigkatan kualitas sumberdaya manusia pertahanan yang diuraikan di atas dilakukan pendidikan Strata 2 dibidang pertahanan yang di selenggarakan melalui Universitas Pertahanan Indonesia(Unhan). Dalam rangka mewujudkan peran Unhan sebagai centre of excellence telahdiselenggarakan dua program studi baru yakni Disaster Relief dan EkonomiPertahanan serta melaksanakan seminar International, Workshop Internasional danJakarta Internasional Defence Dialogue (JIDD).10. Di bidang penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Keuangan (LK)Kementerian Pertahanan telah melaksanakan efektifitas proses administrasikeuangan dan pelaporan BMN dengan sistem informasi manajemen akuntansi barangmilik negara (SIMAK BMN) dilakukan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) denganmenggelar sistem komputerisasi kepada sejumlah satuan TNI sebanyak 3.050 unitkomputer.11. Di bidang peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS, Kementerian Pertahanantelah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukunganKaporlap bagi PNS Kementerian Pertahanan seluruh Indonesia, bantuan beasiswaperwira tugas belajar setiap tahun rata-rata 60 orang. Sedangkan dukungan lainnya diberiakan melalui Asabri dan Yayasan Kementerian Pertahanan.12. Di bidang pengawasan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) belum dapat diwujudkan

di lingkungan satuan kerja sehingga terjadi temuan yang berulang karenapelaksanaan pengawasannya hanya sebatas post audit. Hasil pemeriksaan BPKmemberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap kinerja pengawasandi lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

http://sehat.link/kebijakan-kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-kesehatan.info

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dalam Workshop Kebijakan Pemerintah untuk Rumah Sakit. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah di lakukan kesehatan, salah satunya yaitu menjalankan delapan program unggulan Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Delapan program unggulan tersebut yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Aktif dan Peningkatan PHBS2. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan3. Ketersediaan, Distribusi, Retensi dan Mutu SDM yang terdiri dari Beasiswa / Tugas Belajar4. Ketersediaan, Distribusi, Keamanan, Mutu, Efektivitas, Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alkes5. Jaminan Kesehatan6. Jampersal7. Keberpihakan DTPK & DBK8. World Class Health Care.

Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan terkait dengan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan. Kebijakan tersebut yaitu melakukan upaya Promotif – Preventif, terutama penyakit menular dan penyakit tidak menular. Program yang dijalankan antara lain:

Kampanye Aku Bangga Aku Tahu Gerakan Indonesia Berseri Cuci Tangan Pakai Sabun Stop BAB Sembarang Pasar Sehat Kabupaten/Kota Sehat dan Kawasan Tanpa Asap Rokok

Kebijakan lain yang dijalankan pemerintah yaitu Peningkatan Status Gizi Balita (stunting). Kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat melalui Posyandu, Poskestren, Posbindu, Poskesdes / Ponkesdes dan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa).

Kemenkes juga berupaya meningkatkan Akses Masyarakat Menuju Layanan Kesehatan Berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui dokter keluarga, dibangunnya RS Pratama, pendirian 10 Rumah Sakit Bergerak, Flying Health Care, pusling, bidan di desa, dan Perkesmas.

Sementara itu Kebijakan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan SDM di DTPK & DBK dilaksanakan dengan PTT, Penugasan Residen Senior, Dokter dengan kompetensi tambahan, Penempatan Nakes Strategis dan Tugas belajar.

Kebijakan lain dari Kemandirian Bahan Baku Obat, Vaksin & Integrasi Jamu dalam Pelayanan Kesehatan melalui Saintifikasi Jamu, Produksi Vaksin Influenza, Produksi Arthemisin dan Vaksin DBD.

Kemenkes melakukan berbagai inovasi melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi (e-government), yaitu e-Recruitment, e-Procurement, e-Prescription, e-Health, e-Planning, e-Monev, e-Accreditation , e-Budgeting dan e-Office.

Kebijakan lain terkait dengan pencapaian program MDGs, pemerintah meminta peranan dari rumah sakit. Rumah sakit memiliki peran untuk mendukung program Jampersal/Jamkesmas, Pelayanan darah, RS Sayang Ibu Sayang Bayi (RSSIB), RS PONEK, RS rujukan ODHA dan klinik VCT maupun RS DOTS TB.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga menjalankan program BPJS Kesehatan. BPJS merupakan badan penyelenggara sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sesuai Undang-undang, JKN akan menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

BPJS kesehatan akan menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat karena berbagai manfaat dan fasilitasnya. Manfaat yang didapat oleh peserta BPJS kesehatan mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.