admpublik.fisipunpad Twitter: @admpublik unpad€¦ · Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan Panitia Ad-hoc yang bertugas mempersiapkan pembentukan

IX

http://admpublik.fisip.unpad.ac.id https://www.facebook.com/admpublik.fisipunpad

Twitter: @admpublik_unpad

http://admpublik.fisip.unpad.ac.id/https://www.facebook.com/admpublik.fisipunpad

i

http://admpublik.fisip.unpad.ac.id

https://www.facebook.com/admpublik.fisipunpad


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor Telp. (022) 7796416, 7798418 – Fax (022) 7796974

http://fisip.unpad.ac.id

Jalan Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 (D3) Telp.(022) 250 4586, (Pasca) Telp. (022) 251 0276

http://d3fisip.unpad.ac.id

http://pps.fisip.unpad.ac.id

KATA PENGANTAR

Universitas Padjadjaran sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan

proses pembelajaran menjadi kompetensi inti yang harus dilakukan. agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan baku dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan merupakan panduan

penyelenggaraan akademik di lingkungan Program Sarjana, Pascasarjana, dan Program DIPLOMA IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran.

Buku pedoman ini meliputi informasi tentang latar belakang pendirian fakultas termasuk di dalamnya informasi mengenai visi, misi, dan tujuan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam lingkup program studi meliputi kurikulum dan isi pokok mata kuliah, serta daftar dosen. Informasi lain yang

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 2017/2018 Universitas Padjadjaran.

Dalam buku pedoman ini juga terdapat penjelasan tentang fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran, yaitu TPBK, Sisfo Akademik, Perpustakaan, dan fasilitas lainnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu disajikan pula informasi tentang penelitian dan kerjasama serta prestasi fakultas. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi sivitas akademika

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, untuk mendukung proses pembelajaran agar berlangsung dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini.

Bandung, Agustus 2017 Dekan,

Dr. R. Widya Setiabudi S.,S.IP., M.T.

NIP. 197207052000031002

http://admpublik.fisip.unpad.ac.id/https://www.facebook.com/admpublik.fisipunpadhttp://www.fisip.unpad.ac.id/http://www.pps.fisip.unpad.ac.id/

ii




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR : 0577/UN6.G/KP/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROGRAM DIPLOMA IV, SARJANA DAN PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Penyelengaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;

b. bahwa dalam rangka Memantapkan Penyelenggaraan Akademik Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2017/2018;

c. bahwa Pedoman yang telah disesuaikan dengan Proses Pembelajaran untuk Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan c, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;

12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

13. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer, Pimpinan Departemen, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas


iii




MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA IV, SARJANA DAN PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018;

KEDUA : Buku Pedoman tersebut merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan untuk Program Diploma IV, Sarjana dan Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran;

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2017/2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 22 Juni 2017 DEKAN, R. WIDYA SETIABUDI SUMADINATA

Te m b u s a n : 1. Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (sebagai laporan); 2. Yth. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran; 3. Yth. Para Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran; 4. Yth. Para Kepala Departemen FISIP Universitas Padjadjaran; 5. Yth. Para Ketua Program Studi FISIP Universitas Padjadjaran; 6. Yth. Para Manajer FISIP Universitas Padjadjaran.

Padjadjaran; 14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang

Penyelengaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran; 15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang

Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Padjadjaran; 16. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 3925/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015,

tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Periode 2016 – 2021.


iv




DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................................ i

SURAT KEPUTUSAN ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI. ...................................................................................................... v

BAB I ................................................................................................................................................................................ 1

SEJARAH FAKULTAS, SEJARAH PROGRAM STUDI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN ........................ 1

1.1. Sejarah Fakultas ................................................................................................................................................ 1

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Fakultas ...................................................................................................... 2

A. Visi .............................................................................................................................................................. 2

B. Misi ............................................................................................................................................................. 2

C. Tujuan Pendidikan dan Keunggulan ............................................................................................................ 2

1.3. Sejarah Program Studi....................................................................................................................................... 4

1.4. Visi dan Misi Program Studi ............................................................................................................................. 4

A. Visi .............................................................................................................................................................. 4

B. Misi ............................................................................................................................................................. 5

C. Tujuan.......................................................................................................................................................... 5

D. Sasaran ........................................................................................................................................................ 6

BAB II ............................................................................................................................................................................... 7

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ........................................................................................ 7

2.1 Profil Lulusan .......................................................................................................................................................... 7

2.2 Capaian Pembelajaran ............................................................................................................................................. 7

2.3 Bahan Kajian ........................................................................................................................................................... 9

2.4 Struktur Mata Kuliah ............................................................................................................................................. 10

2.5 Metode Pembelajaran ............................................................................................................................................ 17

2.6 Bentuk Pembelajaran ............................................................................................................................................. 18

2.7 Program Pembelajaran ........................................................................................................................................... 19

2.8 Dosen .................................................................................................................................................................... 20

BAB III ........................................................................................................................................................................... 21

SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN.................................................................................................. 21

BAB IV ........................................................................................................................................................................... 24

SANKSI AKADEMIK .................................................................................................................................................... 24

BAB V ............................................................................................................................................................................ 27

SARANA DAN PRASARANA ...................................................................................................................................... 27

BAB VI ........................................................................................................................................................................... 31

RISET, PPM DAN KERJASAMA.................................................................................................................................. 31

BAB VII .......................................................................................................................................................................... 40

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI ........................................................................................................................... 40

LAMPIRAN .................................................................................................................................................................... 43


v




PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

I. DEKAN DAN WAKIL DEKAN

II. MANAJER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


vi




III. KEPALA LAB DAN KEPALA UNIT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER KEPALA LABORATORIUM PERKANTORAN Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M. Han. Drs. Saifullah Zakaria

KEPALA LABORATORIUM BAHASA KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU

Drs. H. Yan Mulyana, M.Si. Dr. Ria Arifianti, S.IP., M.Si

IV. PIMIPINAN DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI


vii




V. GURU BESAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


viii





IX



VI. KOODINATOR ADMINISTRASI

Nia Sugiawati, S.Pd. Ari Wuryanti, S.E., M.Si. Tarkim, S.Kom.

Koordinator Urusan Akademik Diploma dan

Sarjana

Koordinator Urusan Akademik

Pascasarjana

Koordinator Urusan Sistem Informasi

Aang Mulyana, S.Sos. Denih, S.AP. Rasidi, S.Sos. Koordinator Urusan Rumah Tangga Koordinator Urusan Kemahasiswaan Koordinator Urusan Sarana dan Prasarana FISIP

Jatinangor

Heri Purnama, S.AB., MM. Adi Wicaksono Koordinator Urusan Kepegawaian dan

Kerjasama

Koordinator Urusan Perencanaan dan

Keuangan


IX



BAB I

SEJARAH FAKULTAS, SEJARAH PROGRAM STUDI, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1.1. Sejarah Fakultas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, didirikan atas desakan dan tuntutan warga masyarakat Provinsi Jawa Barat

ketika itu, yang mengharapkan Universitas Padjadjaran menumbuhkan keilmuan yang dapat merespons realitas sosial dan kemanusiaan yang

dinamis di Jawa Barat. Untuk menjawab keinginan tersebut, Presiden Universitas Padjadjaran, sebutan rektor pada saat itu, mengeluarkan Surat

Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan Panitia Ad-hoc yang bertugas mempersiapkan pembentukan

fakultas. Baru pada tanggal 13 Oktober 1958 prakarsa tersebut direalisasi dengan terbentuknya Fakultas Administrasi Negara dan Niaga sebagai

fakultas yang berada di bawah asuhan Yayasan Pembina Universitas Padjadjaran. Namun, dua tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 66971/UU/60, tanggal 12 Agustus 1960, dikukuhkan Fakultas Sosial Politik (Sospol) nama

fakultas yang sesuai dengan nomenklatur Kementerian Pdan K masa itu sebagai salah satu fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas

Padjadjaran. Sejak tanggal 8 Desember 1983, nama Fakultas Sospol kemudian diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1574/1/1983.

Hingga saat ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyelenggarakan beberapa jenjang/program pendidikan,

mulai dari DIPLOMA IV, Strata 1, Magister, hingga Doktor. Program Diploma 3 diselenggarakan semenjak Tahun 1989, yang kemudian

berubah menjadi Diploma IV pada Tahun 2016. Saat ini Program Diploma IV terdiri dari Program Studi Administrasi Keuangan Publik dan

Administrasi Pemerintahan. Kampus Program Diploma IV berada di Jln. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung. Untuk Program Strata 1, terdiri dari

program studi: Administrasi Publik, Hubungan Internasional, Kesejahteraan Sosial, Studi Pemerintahan, Antropologi, Ilmu Administrasi Bisnis,

Sosiologi dan Ilmu Politik. Kampus program Strata 1 ini terletak di Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang - Jawa Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister dan Doktor dilakukan oleh fakultas.Dalam

pengelolaannya program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikoordinasikan oleh koordinator dan sekretaris yang ditetapkan melalui

surat keputusan dekan. Pada saat ini terdapat tiga pola pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yaitu Program yang dikelola

langsung oleh Program Pascasarjana, Program yang dikelola oleh Fakultas.

Program Pascasarjana yang dibawah pengelolaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkampus di Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

40135, mulai mengadakan Program Magister untuk Bidang Kajian Utama (BKU) Magister Administrasi Bisnis pada tahun 2002-2003 melalui

Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 1300/J06.10.PPs/Kep/PP/2002 di bawah naungan Program Studi

Magister Ilmu Sosial. Selanjutnya, pada tahun 2003 dibentuklah Bidang Kajian Utama (BKU) Magister Ilmu Politik melalui Keputusan Direktur

Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 1129a/J06.10.PPs/Kep/PP/2003 di bawah naungan Program Studi Magister Ilmu Sosial.

Pada tahun 2009, terjadi perubahan kebijakan dimana pengelolaan Program Magister Ilmu Sosial yang tadinya di bawah tanggungjawab

Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan demikian, kelas

reguler Bidang Kajian Utama (BKU) yang berada di bawah naungan Magister Ilmu Sosial, yaitu Ilmu Administrasi, berubah menjadi

Konsentrasi Administrasi Bisnis dan Konsentrasi Administrasi Publik. Sedangkan Antropologi-Sosiologi berubah menjadi Konsentrasi

Antropologi dan Konsentrasi Sosiologi, yang ditambah dengan Konsentrasi Kebijakan Publik serta Konsentrasi Studi Pemerintahan. Pada kelas

reguler ini kemudian dibentuk 2 Konsentrasi tambahan, yaitu Konsentrasi Hubungan Internasional dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan pada kelas non-reguler Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hingga saat ini hanya menyelenggarakan 4

Konsentrasi yaitu: Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Studi Pemerintahan, dan Ilmu Politik

Pada tahun 2006, Program Doktor Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Ilmu Administrasi dan Konsentrasi Studi Pemerintahan dibentuk

melalui Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran No. 07634/J06.10.PPs/Kep/PP/2006 di bawah naungan Program

Studi Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang sampai kini sudah menerima 3 angkatan. Pada tahun 2009

program ini pun menjadi kelas non-reguler yang sepenuhnya di bawah tanggung jawab Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan kelas

reguler tetap berjalan dan berkembang menjadi Program Studi Sosiologi dengan konsentrasi Sosiologi dan Antopologi; Ilmu Administrasi

dengan konsentrasi Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Studi Pemerintahan; Hubungan Internasional dengan konsentrasi Hubungan

Internasional dan Ilmu Politik; dan terakhir Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Sampai saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah dipimpin oleh beberapa Dekan, yaitu:

1. Prof. MR. R. Iwa Koesoemah Soemantri (Acting Dekan Periode 1958 s.d. 1964)

2. Prof. Dr. Kabullah Widjayaamirasa (Wk Acting Dekan Periode 1961 s.d. 1964

3. Duddy Singadilaga, S.H., MPA. (CT Dekan Periode 1964 s.d. 1966)

4. Prof. R. S. Soria Atmadja (Dekan Periode 1966 s.d. 1968)

5. Drs. Suwardi Wiriaatmadja, M.A. (Dekan Periode 1968 s.d. 1970)


2




6. Drs. A. D. Nasution, Dipl., Ir. (Dekan Periode 1970 s.d. 1972)

7. Prof. Dr. R. D. H. Koesoemaatmadja, S.H.

8. Drs. Muchtar Affandi (Dekan Periode 1975 s.d. 1979)

9. Drs. R. Kosasih Purawisastra (Dekan Periode 1979 s.d 1982)

10. Drs. A. Djadja Saefullah, M.A. (Dekan Periode 1982 s.d. 1988)

11. Drs. A. D. Djuhana (Dekan Periode 1988 s.d. 1995)

12. Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, M.A. (Dekan Periode 1995 s.d 1998)

13. Dr. Drs. H. Tachjan, M.Si. (Dekan Periode 1998 s.d 2006)

14. Prof. Dr. Drs. H. A. Kartiwa, SH.,M.S. (Dekan Periode 2006 s.d 2014)

15. Dr. Arry Bainus, M.A. (Dekan Periode 2014 s.d 2015)

16. Dr. R. Widya Setiabudi S.,S.IP., M.T. (Dekan Periode 2016 s.d 2021)

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Fakultas

A. Visi

Tahun 2020 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Memiliki Komitmen Terhadap Keunggulan Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Yang Diakui Secara Internasional.

B. Misi

1. Melaksanakan pendidikan bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya

saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri, dan masyarakat.

3. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance).

4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan

yang efektif dan efisien.

5. Menjalin hubungan kerjasama secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling percaya.

C. Tujuan Pendidikan dan Keunggulan

1. Tujuan

1) Terwujudnya program studi dan kurikulum yang bermutu, serta dosen dan mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

yang berkualitas.

2) Terbentuknya kepribadian mahasiswa yang bermoral tinggi, berkompetensi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

3) Tercapainya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah,

industri, dan masyarakat.

4) Terwujudnya hubungan kerjasama denganberbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.

2. Keunggulan

Setelah 55 tahun mengembangkan kiprahnya mencetak cendikiawan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP

Unpad memiliki keunggulan kompetitif dalam pengembangan Administrasi Publik, Hubungan Internasional,

Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan, Antropologi,Administrasi Bisnis,Sosiologi dan Ilmu Politik.

3. Pilihan Program

Saat ini, FISIP Unpad mengembangkan empat jenjang pendidikan yang diarahkan untuk dapat merespon perubahan dan

mewujudkan keunggulan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keempatjenjang pendidikan itu, adalah:

a. Program D-4

i. Program Studi Administrasi Keuangan Publik

ii. Program Studi Studi Administrasi Pemerintahan

b. Program Sarjana (S-1):

a) Administrasi Publik

b) Hubungan Internasional

c) Kesejahteraan Sosial

d) Studi Pemerintahan

e) Antropologi

f) Administrasi Bisnis

g) Sosiologi

h) Ilmu Politik


3




c. Program Pascasarjana

Program Magister, terdiri dari Program Studi:

a) Administrasi Publik

b) Administrasi Bisnis

c) Ilmu Politik, Konsentrasi Ilmu Politik, Hubungan Internasional dan Studi Pemerintahan

d) Antropologi

e) Sosiologi

f) Kesejahteraan Sosial

g) Kebijakan Publik

Program Doktor, terdiri dari Program Studi:

a) Sosiologi, dengan kosentrasi:

1. Sosiologi

2. Antropologi

b) Administrasi Publik, dengan konsentrasi:

1. Administrasi Bisnis

2. Administrasi Publik

3. Studi Pemerintahan

c) Hubungan Internasional, dengan konsentrasi:

1. Hubungan Internasional

2. Ilmu Politik

d) Kesejahteraan Sosial

4. Guru Besar Tenaga Pendidik

Untuk mencapai tujuan FISIP Unpad tersebut, didukung oleh tenaga pendidik yang terdiri dari dosen, baik yang bergelar

S-2, maupun S-3 lulusan dalam dan luar negeri. Selain itu, juga dibina oleh beberapa Guru Besar Tetap dan Guru Besar

Emeritus, yaitu:

1) Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D. (Emeritus)

2) Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira (Emeritus)

3) Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (Emeritus)

4) Prof. Dr. H. Haryo S. Martodirdjo (Emeritus)

5) Prof. Dr. Josy Adiwisastra, (Emeritus)

6) Prof. Dr. Nasrullah Natsir, M.S.

7) Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D.

8) Prof. Dr. H. Budiman Rusli, M.S.

9) Prof. Dr. Dra. Hj. Erlis Karnesih, M.S.

10) Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.S.

11) Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.

12) Prof. Dr. H. Sam‟un Jaja Raharja, M.Si.

13) Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, M.A.

14) Prof. Drs. Yanyan M Yani, MAIR. Ph.D.

15) Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si.

16) Prof. Dr. Drs. H. Opan S. Suwartapradja, M.Si

17) Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., M.Hum


4




1.3. Sejarah Program Studi

Sejarah berdirinya Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad beriringan dengan berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

yaitu pada tanggal 13 Oktober 1958 terbentuknya Fakultas Administrasi Negara dan Niaga sebagai fakultas yang berada di bawah asuhan

Yayasan Pembina Universitas Padjadjaran, yang mendakan sudah adanya pendidikan kesarjanaan Administrasi Negara di Universitas

Padjadjaran. Namun, dua tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 66971/UU/60,

tanggal 12 Agustus 1960, dikukuhkan Fakultas Sosial Politik (Sospol) nama fakultas yang sesuai dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan masa itu sebagai salah satu fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Padjadjaran. Dengan demikian

Program Studi Administrasi Publik pun secara resmi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1960 dengan nomenklatur Ilmu Administrasi Negara sesuai

SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 66971/UU/60. Seiring berjalannya perubahan status Universitas

Padjadjaran menjadi PTN BH, nomenklatur Ilmu Administrasi Negara berganti menjadi Program Studi Administrasi Publik dengan

dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran No 411/UN6.RKT/Kep/2016 Tentang Pedoman Penulisan Ijazah dan Transkrip

Akademik Lulusan Universitas Padjadjaran.

Sejak berdirinya Program Studi Administrasi Publik telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan, yaitu:

1. Dudy Singadilaga, S.H, M.PA. – Drs. Idjon Kurnaedi, M.PA. (1970-1974)

2. Drs. Idjon Kurnaedi, M.PA. - Drs. Josy Adiwisastra (1974-1978)

3. Drs. Josy Adiwisastra – Drs. Tachjan (1978-1982)

4. Drs. Tachjan – Drs. Hasan Basri (1982-1986)

5. Drs. Dedi Rosadi – Drs. Djakaria Adiwinangun (1986-1990)

6. Prof. H.A.Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. – Drs. Entang Adhy Muhtar, M.S. (1990-1994)

7. Drs. H.A. Kartiwa, S.H., M.S. - Drs. Entang Adhy Muhtar, M.S. (1994-1998)

8. Dr. Hj. Erlis Karnesih, Dra., M.S. – Drs. Sam‟un Jaja Raharja, M.Si. (1998-2002)

9. Drs. Entang Adhy Muhtar, M.S. – Dra. Hj. Ira Irawati, M.Si. (2002-2004)

10. Drs. Entang Adhy Muhtar, M.S. – Levri Ardiansyah, S.IP. (2004-2006)

11. Dr. Heru Nurasa, Drs., MA. – Nina Karlina, S.IP., M.Si. (2006-2011)

12. Dr. Heru Nurasa, Drs., MA. – Nina Karlina, S.IP., M.Si. (2011-2014)

13. Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S. – Ida Widianingsih, S.IP., MA. Ph.D. (2014-2015)

14. Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S. – Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si. (2016 - sekarang)

Pada tahun-tahun awal penyelenggaraan perkuliahan di selenggarakan di di Kampus UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 35. Kemudian sejak

tahun 1984 penyelenggaraan kuliah dilaksanakan di Kampus UNPAD Jl. Bukit Dago Utara No. 25, bersamaan waktunya dengan berpindahnya

Fakultas Pertanian dari Bukit Dago Utara ke Kampus UNPAD di Jatinangor dan FISIP ke Bukit Dago Utara. Pada tahun 1992 FISIP pindah ke

Kampus UNPAD di Jatinangor, sehingga perkuliahannya pun diselenggarakan di Jatinangor hingga saat ini.

Kurikulum yang digunakan oleh Program Studi Administrasi Publik FISIP UNPAD didesain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki

kompetensi (hard competence dan soft skill) dalam bidang Oganisasi Publik, Manajemen Publik dan Kebijakan Publik yang handal dan

kompetitif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat, Institusi publik (pemerintah) , dunia usaha dan industri. Dalam perjalanannya

kurikulum mengalami berbagai perubahan baik dalam konten maupun konteksnya sesuai dengan visi, misi dan perkembangan state of the art

bidang administrasi publik dengan mengadopsi berbagai masukan dari stakeholder internal maupun eksternal yakni hasil rekomendasi dari

Asosiasi profesi/keilmuan Administrasi Publik (Indonesian Asscociation for Public Administrastion/IAPA), sehingga mampu bersaing secara

nasional maupun global. Didalam kurikulum tersebut terdapat muatan lokal Program studi, Fakultas dan juga Universitas melalui mata kuliah-

mata kuliah Tahapan Persiapan Bersama (TPB) Universitas Padjadjaran. Jumlah beban kredit mahasiswa yang ditetapkan untuk Tahun

Akademik 2017-2018 adalah 144 SKS dengan masa studi selama 7 semester – 14 semester.

1.4. Visi dan Misi Program Studi

A. Visi

Pada Tahun 2025, Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad menjadi pengelola pendidikan tinggi yang memiliki komitmen pada

keunggulan dalam bidang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik secara internasional.


5




B. Misi

1. Melaksanakan pendidikan bidang administrasi publik yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermoral dan

memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik sehingga memiliki daya saing pada tingkat

nasional dan internasional.

2. Mengembangkan penelitian yang menitikberatkan pada isu-isu dalam administrasi publik, baik lingkup lokal, nasional dan

internasional.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi

bagi komunitas akademik, pemerintah, industri/swasta dan masyarakat.

4. Mengembangkan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (quality assurance).

5. Melaksanakan hubungan kerjasama strategis dengan masyarakat, pemerintah, bisnis dan industri, institusi pendidikan, serta

perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan,

kemitraan, dan saling percaya.

6. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik serta memiliki moral tinggi.

7. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

8. Menghasilkan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-isu kontemporer dalam lingkup lokal, nasional,

dan internasional.

9. Menghasilkan penelitian yang bermutu dalam pengembangan keilmuan.

10. Menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

11. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang menunjang pengembangan

keilmuan administrasi publik.

12. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadian dan berkontribusi dalam mengatasi

permasalahan dalam bidang administrasi publik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

13. Terlaksananya sistem manajemen pendidikan yang menerapkan prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik pada masukan,

proses maupun keluaran berdasarkan aturan perundang-undangan, visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas Padjadjaran.

14. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi, baik dalam dan luar negeri untuk kepentingan penyediaan kesempatan

magang dan praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang melakukan kerjasama Tri Dharma dan pendanaan riset serta

beasiswa bagi mahasiswa. Terbentuknya manajemen Program Studi yang transparan dan akuntabel serta memiliki daya saing

yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

15. Terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja, baik dalam maupun luar negeri.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik serta memiliki moral tinggi.

2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

3. Menghasilkan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-isu kontemporer dalam lingkup lokal, nasional,

dan internasional.

4. Menghasilkan penelitian yang bermutu dalam pengembangan keilmuan.

5. Menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

6. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang menunjang pengembangan

keilmuan administrasi publik.

7. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan kepribadian dan berkontribusi dalam mengatasi

permasalahan dalam bidang administrasi publik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

8. Terlaksananya sistem manajemen pendidikan yang menerapkan prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik pada masukan,

proses maupun keluaran berdasarkan aturan perundang-undangan, visi, misi, dan nilai-nilai dasar Universitas Padjadjaran.

9. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi, baik dalam dan luar negeri untuk kepentingan penyediaan kesempatan

magang dan praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang melakukan kerjasama Tri Dharma dan pendanaan riset serta

beasiswa bagi mahasiswa. Terbentuknya manajemen Program Studi yang transparan dan akuntabel serta memiliki daya saing

yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

10. Terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja, baik dalam maupun luar negeri.


6




D. Sasaran

1. Lulusan Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad mampu menyelesaikan studinya tepat waktu (paling lama 4 tahun)

dengan penguasaan terhadap konsep dan teknik/tools Administrasi Publik.

2. Lulusan mampu bersaing dalam dunia kerja pada lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

3. Tercapainya peningkatan keterampilan mahasiswa dalam bidang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

4. Program Studi mampu menghasilkan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan minimal satu dosen 2 (dua) judul per tahun.

5. Meningkatkan kebermanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kepentingan pemerintah, industri dan masyarakat, baik di tingkat

lokal, nasional, maupun internasional.

6. Meningkatkan kebermanfaatan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat bagi kepentingan pemerintah, industri dan

masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

7. Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional melalui penilaian kinerja

dosen.

8. Program Studi mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen minimal satu kali dalam

setahun bekerja sama dengan lembaga pemerintahan dalam pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia,

aparatur, dan masyarakat.

9. Tersusunnya kurikulum Program Studi Administrasi Publik yang sesuai dengan perkembangan administrasi publik.

10. Tercapainya peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa rata-rata 3,30.

11. Tercapainya peningkatan kepekaan mahasiswa terhadap masalah-masalah administrasi publik yang terjadi di masyarakat lokal,

nasional maupun internasional, melalui kurikulum yang disusun dan perkuliahan TPB (Tahapan Perkuliahan Bersama).

12. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan prinsip penjaminan mutu.

13. Program Studi mampu menjalin kerjasama secara berkelanjutan baik dengan instistusi dalam maupun luar negeri.


7




BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI

2.1. Profil Lulusan

Profil lulusan Program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran mengacu pada profil lulusan yang telah disepakati dalam

asosiasi keilmuan (Indonesian Association for Public Administration/IAPA) dan juga hasil dari penajaman visi dan misi Program Studi beserta hasil

analisis lingkungan Program Studi dari perkembangan dan kebutuhan tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Secara garis besar Profil lulusan Program

Studi Administrasi Publik FISIP berdasarkan 3 kompetensi utama program studi yaitu: Organiasi Publik, Manajemen Publik, dan Kebijakan Publik.

Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad menyusun profil lulusannya sebagai berikut:

1. Administrator publik atau manajer tingkat pertama pada instansi pemerintah atau organisasi nirlaba lainnya.

2. Birokrat (aparatur) yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelesaian tugas dan masalah publik.

3. Analis kebijakan yang mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan strategis.

4. Pengelola kegiatan lapangan di sektor publik yang sadar dengan nilai-nilai publik.

2.2. Capaian Pembelajaran

a. Sikap

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan

Pancasila;

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara

dan bangsa;

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

11. menginternalisasi sikap profesionalitas dan integritas

b. Penguasaan Pengetahuan

1. konsep teoretis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara,

reformasi administrasi, dan tata kelola pemerintahan;

2. konsep teoretis secara umum ilmu politik, dan teori sosial;

3. prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen risiko, dan etika administrasi publik;

4. metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan

penelitian kebijakan; dan

5. prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan.

c. Keterampilan Umum

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;


8




5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis

informasi dan data;

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar

lembaganya;

7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu

mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan

mencegah plagiasi.

d. Keterampilan Khusus

1. mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal

maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik;

2. mampu mengindentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional;

3. mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif (antara lain:

cost benefit analysis, analytical hierarchy process) dan metode kualitatif (antara lain: participatory impact analysis, studi kasus)

dalam seluruh siklus kebijakan (formulasi, implementasi, dan evaluasi);

4. mampu mengkaji regulasi yang relevan dan hasil analisis kebijakan yang berupa catatan kebijakan, uraian kebijakan, atau kertas

kerja kebijakan untuk menghasilkan konsep kebijakan;

5. mampu melakukan sosialisasi produk kebijakan dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan

kebijakan publik minimal dengan menggunakan media sosial;

6. mampu mengorganisasikan (merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan, dan evaluasi)

kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik;

7. mampu menganalisis risiko dan melaksanakan program mitigasi risiko terhadap implementasi kebijakan; dan

8. mampu mengusulkan ide/gagasan reformasi kebijakan dan manajemen pelayanan publik.

e. Kemampuan di Bidang Kerja

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,tata cara dan etika ilmiahdalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain

atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam

laman perguruan tinggi;

4. Menyusun deskripsi keilmuan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalamlaman perguruan tinggi;

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian Administrasi Publik berdasarkan

hasil analisis informasi dan data yang diperoleh;

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan membimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar

lembaga;

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola

pembelajaran secara mandiri; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk

menjamin kesahihan dan pencegahan terhadap aktifitas plagiasi;

9. Mampu menjadi administrator di lingkungan birokrat (publik) pada level eselon tertentu;

10. Mampu menjadi pengelola lembaga sektor publik, selain lembaga pemerintah seperti BUMN/BUMD, NGO, atau bentuk organisasi

lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;

11. Mampu menjadi Government Specialist (Ahli dalam bidang birokrasi/pemerintahan sehingga mampu bekerja menjadi konsultan yang

memiliki konsentrasi pada birokrasi);

12. Mampu menjadi seorang ahli dalam bidang birokrasi/pemerintahan. Dalam profil ini lulusan bekerja di dalam konsultan yang memiliki

konsentrasi pada permasalahan birokrasi;


9




13. Mampu melakukan analisis kebijakan (terutama kebijakan pada level teknis/operasional untuk memberikan masukan kepada pembuat

kebijakan;

14. Mampu menjadi fasilitator dalam mengimplementasikan suatu program;

15. Mampu melakukan penelitian untuk pengembangan keilmuan yang dibidanginya.

2.3. Bahan Kajian

Untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan profil tersebut, maka dibutuhkan bahan kajian antara lain:

Profil Lulusan Capaian Pembelajaran Bahan Kajian

Administrator publik atau

manajer tingkat pertama pada

instansi pemerintah atau

organisasi nirlaba lainnya.

1. Menguasai konsep dan teori tentang mendesain dan

mengelola organisasi sektor publik, mengimplementasi

kebijakan publik, mengelola pelayanan dan partisipasi

publik. sebagai landasan dalam menghadapi berbagai

isu dan fenomena Administrasi Publik baik dalam

konteks kebijakan pemerintah ataupun dalam praktik di

masyarakat sebagai stakeholders Program Studi.

Melalui penguasaan teori, pengetahuan tentang posisi,

fungsi dan praktik Administrasi Publik dalam berbagai

setting organisasi baik pemerintah, swasta ataupun

masyarakat akan tercapai dengan baik.

2. Mampu memformulasikan alternatif penyelesaian

masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan

efisiensi organisasi dan manajemen sektor publik.

3. Mampu merumuskan dan mengkomunikasikan

alternatif solusi yang berada di luar kewenangannya

kepada pimpinannya.

4. Menguasai metode dan teknik analisis kualitatif dan

kuantitatif untuk Administrasi negara/publik.

5. Menguasai konsep dan teori etika dan integritas

Administrasi negara/publik.

1. Leadership

2. Organisasi Publik

3. Manajemen Publik

4. Etika Administrasi Publik

5. Metode Penelitian

Administrasi

Birokrat/aparatur pada yang

mampu menggunakan

teknologi informasi dan

komunikasi dalam

penyelesaian tugas dan

masalah.

1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam:

mendesain dan mengelola organisasi sektor publik,

mengimplementasi kebijakan publik, mengelola

pelayanan dan partisipasi publik.

2. Mampu menyelesaikan masalah dengan mengambil

diskresi sesuai dengan kewenangannya.

1. Manajemen Publik

2. Pelayanan Publik

3. Kebijakan Publik


5. Manajemen kinerja Organisasi

Analis kebijakan yang

mampu memberi masukan

dalam pembuatan keputusan

strategis

1. Mampu menyusun telaahan staf dalam proses

pembuatan keputusan.

2. Mampu melaksanakan tupoksi secara efektif dan

efisien dengan menggunakan informasi dan

kemampuan analisis yang dimilikinya.

1. Kebijakan Publik

2. Leadership (pengambilan

keputusan)


Pengelola kegiatan lapangan

di sektor publik yang sadar

dengan nilai-nilai publik

Mampu mengelola sektor publik untuk mewujudkan nilai-

nilai publik: efisiensi, efektivitas, berkeadilan, dan

demokrasi baik secara individual maupun tim.


2. Pelayanan Publik

3. Perbandingan administrasi

Publik

4. Manajemen Publik


10




2.4. Struktur Mata Kuliah

Pemetaan struktur kurikulum Program Studi Administrasi Publik ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Semester 1

Agama 2 (2-0)

Bahasa Indonesia (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) 2 (2-0)

Bahasa Inggris (Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi/KBLI) 2 (2-0)

Pancasila dan Kewarganegaraan 2 (2-0)

Dasar-Dasar Ilmu Sosial 3 (3-0)

Dasar-Dasar Ilmu Politik 3 (3-0)

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi 3 (3-0)

Olah Raga, Kesenian, dan Kreatifitas (OKK) 3 (0-3)

Total SKS 20

Semester 2

Teori Organisasi 3 (3-0)

Filsafat Ilmu dan Logika 3 (3-0)

Pengantar Ilmu Administrasi Publik 3 (3-0)

Kewirausahaan 3 (1-2)

Sistem Hukum Indonesia 3 (2-0)

Manajemen Sumber Daya Manusia 3 (3-0)

Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI 3 (3-0)

Total SKS 21

Semester 3

Ekonomi Sektor Publik 3 (3-0)

Perilaku Organisasi 3 (3-0)

Perencanaan SDM 4 (2-2)

Manajemen Pelayanan Publik 3 (3-0)

Hukum Administrasi Negara 3 (3-0)

Kepemimpinan 3 (2-1)

E-Government 3 (2-1)

Total SKS 22

Semester 4

Struktur dan Desain Organisasi Publik 4 (2-2)

Komunikasi Organisasi 3 (2-1)

Manajemen Kinerja Organisasi 3 (2-1)

Administrasi Pajak 3 (2-1)

Kebijakan Publik 3 (3-0)

Metode Penelitian Sosial 3 (2-1)

Otonomi Daerah & Desa 3 (3-0)

Total SKS 22


11




Semster 5

Keuangan Negara 3 (2-1)

Pengembangan Organisasi 3 (2-1)

Formulasi Kebijakan Publik 4 (2-2)

Metode Penelitian Kuantitatif 3 (2-1)

Administrasi Perkantoran 3 (2-1)

Metode Penelitian Kualitatif 3 (2-1)

Etika Administrasi Publik 3 (3-0)

Total 22

Semester 6

Manajemen Aset 3 (2-1)

Implementasi Kebijakan Publik 3 (2-1)

Manajemen Pertumbuhan Wilayah 3 (2-1)

Metode Penelitian Administrasi 4 (1-3)

Administrasi Pembangunan 3 (3-0)

Perbandingan Administrasi Publik 3 (3-0)

Total SKS 19

Semester 7

Evaluasi Kebijakan Publik 3 (2-1)

Mata Kuliah Pilihan* 3 (3-0)

Magang/KKN 3 (0-3)

Seminar UP 1 (0-1)

Reformasi Administrasi 3 (3-0)

Skripsi 5 (0-5)

Total SKS 18

Total SKS seluruh Semester 144

ISI POKOK MATA KULIAH

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi 2(2-0)

Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian dasar administrasi, sejarah asal usul administrasi, filosofi administrasi, administrasi

sebagai ilmu dan juga sebagai seni, sistematika ilmu administrasi, peran penting administrator, asas-asas administrasi, fungsi-fungsi

administrasi, pengenalan teori administrasi, hingga pada pengenalan teori pembuatan keputusan. Matakuliah ini juga memberikan

pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi yang berkembang pada situasi dan kondisi kontemprorer

Teori Organisasi 3(3-0)

Teori Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan pendekatan teori organisasi mikro dan makro, serta penerapannya pada organisasi

publik, organisasi swasta, dan organisasi nirlaba

Filsafat Ilmu dan logika 3(2-0)

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya. Selanjutnya dibahas

tentang sistematika, permasalahan, keragaman pendekatan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu serta dimensi ontologis,

epistemologis, dan aksiologis. Dibahas pula implementasi dan implikasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam rangka pengembangan

keilmuan dengan menggunakan metodologi penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif maupun perpaduan keduanya.


12




Pengantar Ilmu Administrasi Publik 3(3-0)

Mata kuliah ini menguraikan tentang pengertian publik; pengertian administrasi publik, organisasi publik dan manajemen publik; dasar

pemikiran administrasi publik dan administrasi negara; perbedaan antara administrasi negara, administrasi publik, organisasi publik dan

manajemen publik; elemen administrasi publik; fungsi inti administrasi publik; proses administrasi publik; paradigma administrasi

publik; peran penting administrator publik, kebijakan publik; keuangan publik, birokrasi publik hingga praktika administrasi publik di

Indonesia. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek studi ilmu administrasi publik yang berkembang pada

situasi dan kondisi kontemprorer

Kewirausahaan 3(1-2)

Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai konsep-konsep dasar kewirausahaan, proses berpikir kreatif dan inovatif yang dikaitkan dalam

bidang Kajian Administrasi Publik. Sehingga mahasiswa dapat memiliki jiwa kewirausahaan (entreperneur) dala lingkungan kerjanya

(intrapreneur), atau yang bekerja di bidang sosial (Sociopreneur) atapun yang memiliki konsentrasi di bidang lingkungan (ecopreneur).

Manajemen Sumber Daya Manusia 3(2-1)

Mata kuliah ini menyajikan pemahaman mengenai SDM serta pentingnya peranan SDM dalam organisasi publik. Didalamnya

menjelaskan proses dalam manajemen SDM secara umum hingga mahasiswa dapat memahami secara dasar mengelola SDM di suatu

organisasi agar tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Administrasi Perkantoran 3 (1-2)

Mata kuliah ini memfokuskan pada pola hubungan di dalam suatu lingkup organisasi dalam konteks hubungan lingkungan perkantoran

dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi. Administrasi perkantoran tidak terlepas tata naskah dinas yang menjadi salah satu

aspek penting suatu organisasi. Kemudian materi administrasi perkantoran spesifik lainnya membahas mengenai:

Pengertian administrasi, manajemen, kantor, menetapkan ruang lingkup manajemen perkantoran, organisasi kantor, manajer kantor,

komunikasi kantor, formulir, surat menyurat (korespondensi), metode, prosedur dan sistem, laporan, kearsipan, perencanaan gedung, tata

ruang, mesin dan perabot kantor.

Sistem Hukum Indonesia 3(3-0)

Mata kuliah ini akan menekankan pada aspek-aspek legal dalam pemerintahan. Pembahasan akan dimulai dengan sistem hukum

Indonesia serta turunannya. Mahasiswa diharapkan dapat memahami memahami berbagai bentuk hukum yang berlaku di Indonesia.

Struktur dan Desain Organisasi Publik 4(2-2)

Mata Kuliah ini menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-

posisi organisasi publik, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda

dalam suatu organisasi administrasi publik

Perilaku Organisasi 3(3-0)

Mata kuliah ini membahas tentang perilaku manusia di dalam organisasi dengan menganalisis dampak perilaku individu, perilaku

kelompok, struktur dan proses organisasional terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Perencanaan SDM 4(2-2)

Mata kuliah ini menyajikan tentang model-model perencanaan dan cara-cara membuat program-program perencanaan SDM seperti

planning for recruitment and selection, planning for human resources development, planning for compensation and benefit. Di samping

itu, mata kuliah ini juga menguraikan model-model pengembangan dan pelatihan SDM untuk diterapkan dalam organisasi publik

Pelayanan Publik 3(3-0)

Membahas tentang pengertian manajemen pelayanan publik, filosofi manajemen pelayanan publik, ruang lingkup manajemen pelayanan

publik serta arti penting manajemen pelayanan publik. Dalam pelayanan publik akan salingterkait dengan proses layanan yang sudah

terjadi saat ini. Dengan memunculkan kasus-kasus dalam pelayanan publik.

E-Government 3(2-1)


13




Mata kuliah ini membahas secara khusus pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola sektor publik untuk terciptanya efektivtas

dan efesiensi (kompetensi bidang kerja). Cakupannya meliputi: design E-Gov (efisensi, service quality, legal aspek, framework),

Aplikasi (e-Democracy, e-Voting, e-Participating, dsb), Management (Rodamap, Knowledge Management, dsb) dan benchmarking E-

Govt di beberapa negara

Ekonomi Sektor Publik 3(3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan kebijakan ekonomi makro berkenaan dengan produksi, distribusi dan pasar, hubungan

perubahan ekonomi makro terhadap ekonomi masyarakat

Hukum Administrasi Negara 3(3-0)

Mata kuliah ini akan menekankan pada aspek-aspek legal dalam pemerintahan. Pembahasan akan dimulai dengan sistem hukum

Indonesia serta turunannya, berikut dengan Hukum Administrasi Negara dan juga Hukum Antar Wewenang sebagai sebuah proses

hukum ketatanegaran dan pemerintahan di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pemilahan wewenang antara pusat dan

daerah serta memahami konteks desentralisasi dan dekonsentrasi kewenangan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami berbagai

macam produk peundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memahami bentuk-bentuk hukum di berbagai sektor.

Komunikasi Organisasi 3(2-1)

Menguraikan tentang definisi komunikasi, ruang lingkup komunikasi, arti penting komunikasi dalam lingkup administrasi. Komunikasi

publik menjelaskan berbagai proses komunikasi dan menekankan aspek komunikasi sebagai salah satu sebagai faktor penentu kelancaran

tata pemerintahanadministrasi publik di Indonesia termasuk juga menjelaskan pengertian dan sejarah komunikasi publik dalam

administrasi publik, materi lainnya adalah teori komunikasi, jenis komunikasi, dimensi komunikasi, komunikasi politik, teknologi

komunikasi, kebijakan komunikasi, teknik komunikasi lisan dan tulisan.

Manajemen Kinerja Organisasi 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen berbasis kinerja. Pendekatan dan metode manajemen kinerja, penerapan manajemen

kinerja, strategi mencapai sasaran kinerja, pengukuran kinerja, dan laporan kinerja

Keuangan Negara 3(2-1)

Matakuliah ini menyajikan materi mengenai perencanaan dan penganggaran, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan

Negara

Administrasi Pajak 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar perpajakan, perencanaan dan strategi pajak, serta kebijakan dalam administrasi perpajakan.

Kebijakan Publik 3(3-0)

Mata kuliah ini menekankan pada upaya pengkajian terhadap sejarah lengkap asal usul serta perkembangan studi dan praktik kebijakan

publik, dengan menekankan pada pelatihan keterampilan berpikir mahasiswa. Disamping itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga

mempelajari tentang siklus kebijakan publik. Disisi lain, mahasiswa juga akan dibekali pengetahuan dengan beberapa pendekatan dan

sejumlah metode analisis yang digunakan dalam mengkaji Formulasi dan analisis kebijakan publik, Implementasi Kebijakan Publik dan

Evaluasi Kebijakan Publik. Pengenalan tentang pengetahuan dasar kebijakan publik mulai dari proses politik, proses pelegalan dan

proses manajerial dari kebijakan publik akan menjadi salah satu tema dari Mata Kuliah ini.

Kepemimpinan 3(2-1)

Menguraikan tentang kepemimpinan dalam administrasi dan kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia. Teori kepemimpinan, pola

kepemimpinan, gaya kepemimpinan, evaluasi kepemimpinan dan tanggung jawab masyarakat dalam organisasi pemerintahan, organisasi

independen maupun organisasi swasta.

Pengembangan Organisasi 3(2-1)

Pengembangan Organisasi merupakan mata kuliah yang menjadi sub kajian Administrasi Publik yang diarahkan pada upaya

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi organisasi sektor publik. Mata kuliah ini menyajikan mengenai tujuan dan sasaran

manajemen perubahan, dan pengembangan organisasi, yang mencakup: Teori perubahan, tipologi perubahan, reformasi manajemen

public dan pengembangan organisasi, Relasi Antara konflik dengan pengembangan organisasi, Relasi Antara konflik dengan


14




pengembangan organisasi, Dialog dalam Pengembangan Organisasi, Nilai dasar dan Prospek dan Kekuasaan dan Politik, teknik-teknik

melakukan perubahan, dan resistensi serta cara mengatasinya.

Manajemen Aset 3(2-1)

Manajemen aset adalah mata kuliah yang memberikan gambaran dan penjelasan kepada para mahasiswa tentang perencanaan pengadaan

aset, penghapusan aset pemerintah, dan pemanfaatan aset pemerintah. beberapa materi dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar

manajemen aset, inventarisasi, penilaian, akuntansi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan investasi aset untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Manajemen aset juga membantu pengambil keputusan dalam organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara

efektif dan efisien antara kebutuhan aset dengan jenis pelayanan publik yang diberikan

Formulasi Kebijakan Publik 3(2-1)

Mata kuliah ini diharapkan akan memberi pemahaman yang lengkap mengenai proses dan formulasi kebijakan publik kepada mahasiswa

dengan mengajak untuk berdiskusi, berpikir kritis dan menghayati mekanisme pembuatan kebijakan publik dalam konteks sosial di

Indonesia. Asumsi yang dipakai adalah bahwa perumusan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh unsur‐ unsur sistemik dan

kontekstual seperti sistem politik yang berlaku, mekanisme tawar‐ menawar di dalam kebijakan publik, peran para aktor maupun stake‐

holders, proses komunikasi sosial maupun nilai‐ nilai sosial dan budaya yang berkembang didalam masyarakat. Proses ex-Post dan Ex-

Ante yang menjadi bagian untuk memprediksi masa depan sebuah kebijakan menjadi salah satu yang akan dikembangkan, selain

berbagai penelitian yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik

Metode Penelitian Sosial 3(2-1)

Merupakan mata kuliah wajib yang memberikan materi berkaitan dengan prosedur penelitian sosial serta aspek yang terkait dengan

kajian administrasi publik. Dalam mata kuliah ini juga menguraikan tentang praktik dasar penelitian dalam ruang lingkup administrasi

publik. Mata kuliah ini juga memberikan pembahasan pada berbagai aspek teknis dalam penelitian institusional bidang ilmu administrasi

yang berkembangan pada situasi dan kondisi kontemporer

Metode Penelitian Kuantitatif 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas metode-metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan administrasi publik

Otonomi Daerah & Desa 3(3-0)

Menguraikan tentang otonomi daerah dan didalamnya terdapat materi sistem administrasi pemerintahan daerah dan desa. Dalam materi

pemerintahan daerah dan desa yang meliputi administrasi eksekutif dan administrasi legislatif, termasuk didalamnya otonomi daerah: arti

penting otonomi daerah, filosofi otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah, implementasi otonomi daerah, sisi kritis otonomi daerah dan

memberikan wawasan tentang prospek otonomi daerah bagi pemerintah maupun legislatif daerah dalam konteks ilmu administrasi

publik. sedangkan dalam materi pemerintahan desa meliputi sistm pemerintahan desa dan perkembangannya di Indonesia, serta sistem

pemerintahan desa saat ini

Implementasi Kebijakan Publik 3(2-1)

Mata Kuliah ini diharapkan dapat memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan, faktor‐ faktor apa yang menyebabkan

keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Melalui kajian teoritis dan pemaparan berbagai studi kasus serta diskusi yang

intens di kelas, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang holistic tentang kinerja implementasi kebijakan. Berbagai macam

studi kasus tentang pelaksanaan kebijakan publik akan disajikan dalam kuliah ini termasuk proses manajerialismeme, birokratisasi dan

pengorganisasian dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk didalamnya metoda melakukan inovasi dan diskresi kebijakan publik.

Evaluasi Kebijakan Publik 3(2-1)

Mata Kuliah ini diharapkan menjadi penutup policy cycles dalam kebijakan publik. Proses evaluasi kebijakan publik ini menyangkut

berbagai macam metoda dan cara penilaian terhadap keseluruhan siklus kebijakan. Mahasiswa diharapkan dapat tertarik dalam

melakukan penelitian evaluasi kebijakan publik, baik mahasiswa sebagai peneliti ataupun meneliti berbagai macam evaluasi yang

dilakukan oleh instansi yang melakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Berbagai metoda yang digunakan untuk mengevaluasi

kebijakan baik menggunakan secara kuatifikasi, kualifikasi ataupun dokumentasi.


15




Manajemen Pertumbuhan Wilayah 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep pembangunan, khususnya pembangunan nasional, perencanaan pembangunan

nasional dan pembangunan daerah (wilayah) serta teori-teori spasial dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya dibahas pula mengenai

pergeseran paradigma pembangunan, beberapa isu utama pengembangan wilayah di Negara Dunia Ketiga, serta indikator pembangunan.

Berikutnya adalah keterkaitan sektor, sistem produksi dan spasial, serta penataan ruang berikut pengelolaan sumberdaya bersama.

Metode Penelitian Kualitatif 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas materi berkenaan dengan konsep dasar penelitian kualitatif dengan isu-isu administrasi publik, bagaimana

mengembangkan asumsi dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, teknik analisis dalam penelitian

kualitatif, jenis-jenis penelitian kualitatif, desain wawancara, desain observasi, desain studi kasus, desain ethnografi, desain historis,

desain discourse analysis, serta bagaimana mengembangkan sensitivitas gender dalam penelitian kualitatif administrasi publik.

Metode Penelitian Administrasi 4(1-3)

Mata kuliah Teknik Publikasi dan Presentasi adalah untuk membekali mahasiswa agar terampil dalam merencanakan dan melaksanakan

penulisan karya ilmiah hasil tugas dalam mata kuliah metode penelitian. Sebab dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir,

mahasiswa akan selalu bertemu dengan tugas-tugas perkuliahan yang diwujudkan dengan karya ilmiah, baik berupa makalah, resume

buku hingga penelitian dan skripsi. Sehingga ilmu mengenai dasar penulisan dan presentasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi

mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa akan memiliki bekal akademik terkait dengan materi dasar kepenulisan hasil karya ilmiah.

Etika Administrasi Publik 3(3-0)

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan pentingnya etika dalam organisasi publik. Selanjutnya dibahas

mengenai berbagai masalah moral dan etis yang timbul dalam kebijakan publik dan pelayanan publik. Dibahas pula seperangkat

kewajiban, tanggung jawab, dan tugas khusus dalam peningkatan efisiensi dan pelayanan publik.

Perbandingan Administrasi Publik 3(3-0)

Perbandingan Administrasi Publik merupakan bidang ilmu dalam kajian keilmuan Administrasi Publik yang memfokuskan pada

perbandingan sistem administrasi publik/negara negara satu dengan negara lain dengan menggunakan berbagai pendekatan, fokus, dan

kerangka kajian dalam perbandingan administrasi publik/negara sehingga mahasiswa dapat menganalisis mengenai sistem administrasi

dalam suatu negara atau sistem politiknya beserta transformasi yang terjadi.

Magang/KKN 3(0-3)

Seminar UP 1(0-1)

Seminar tentang usulan penelitian yang disajikan dalam 3 bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka dan bab III

tentang metode penelitian. Mahasiswa yang lulus Seminar Usulan Penelitian diperkenankan untuk melakukan penelitian dalam proses

bimbingan dan setelah disetujui oleh dosen pembimbing, dan mengikuti ujian komprehensif baru dapat langsung mengajukan sidang

skripsi.

Reformasi Administrasi 3(2-1)

Mata kuliah reformasi administrasi mencakup konsep yang berkaitan dengan teori-teori reformasi admnistrasi yang didalam nya

mencakup Birokrasi, bentuk dan dinamika birokrasi di Indonesia, Aspek statis dan dinamis dalam birokrasi pemerintahan baik pusat dan

daerah serta prinsip prinsip sebuah sistem birokrasi dikaitkan dengan aspek kultur sosial politiknya.

Skripsi 5(0-5)

Skripsi disajikan dalam 5 bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang kajian pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV

tentang pembahasan & temuan hasil penelitian, dan bab V tentang kesimpulan dan saran. sebelumnya Mahasiswa harus lulus ujian

komprehensif untuk mengikuti sidang skripsi. Mahasiswa yang lulus Ujian Skripsi diperkenankan untuk menyandang gelar Sarjana

Administrasi Publik (SAP).


16




*Mata Kuliah Pilihan

HRM (Human Resource Management) 3(2-1)

Mata Kuliah ini merupakan kelas internasional bekerjasama dengan SKKU Korea dengan pengajar adalah dari Dosen SKKU dan Prodi

Adm Publik Unpad. Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai Proses Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditekankan pada penjelasan

kasus-kasus di berbagai belahan dunia. Pengantar bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris./ Public personnel management is the

administration of and policy making for people and positions in the public sector and is critical to the successful implementation of

govemment programs. The HRM in the public organizations: An Essential Guide outlines the implementation role oh humen resource

management (HRM) policies and pratices in increasing quality of service, government efficiency, and effectiveness of public

organizations.

Ekologi Administrasi 3(2-1)

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai manajemen lingkungan dalam Administrasi Publik. Menekankan pada lingkungan yang dapat

mempengaruhi dalam Administrasi Publik, baik di Organisasi, maupun juga pada kebijakan. Mahasiswa diharapkan mampu

menganalisis lingkungan administrasi secara global yang dapat dikelola dengan mengidentifikasi dan pengukuran terhadap pengaruh

lingkungan dimaksud, serta merumuskan strategi antisipasinya.

Regionalism in Asia 3(2-1)

Mata Kuliah ini menyajikan problematika seputar kawasan di Asia mengenai Administrasi Publik, terutama Regionalisme atau proses

integrasi kawasan dalam konteks Administrasi Publik dengan teori-teori Administrasi Publik untuk menjelaskan hal tersebut. Selain itu,

mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisa perkembangan regionalisme Administrasi Publik di Asia.

Social Welfare and Social Policy 3(2-1)


Adm Publik Unpad./ The course introduces a range of vital social policies in both the Korean and global context and describes the most

important programs created by those policies. The course emphasizes understanding the strenghts and weaknesses of social policies as

well as the intended effects of these policies and how they are influenced by various contextual factors such as labor market outcoes adn

family structure.

Human Service Organization (HSO) 3(2-1)

Mata Kuliah ini berisi mengenai pengertian organisasi pelayanan manusia, jenis-jenis organisasi pelayanan manusia berdasarkan raw

material, pendanaan, pengelolaan sumberdaya manusia termasuk relawan, pengorganisasian program-program, karakteristik organisasi

non pemerintah, organisasi non pemerintah sebagai media dan wadah program sosial.

Conflict Management 3(2-1)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keahlian kepada mahasiswa mengenai konflik dalam organisasi publik,

hingga mahasiswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber konflik, dan menangani konflik menjadi suatu kekuatan dalam mendukung

pencapaian tujuan organisasi. Selain itu dalam Manajemen Konflik dapat dijadikan suatu pendekatan pengelolaan konflik yang

menyediakan kerangka strategis terkait antar organisasi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep konflik dan strategi untuk mengelola

konflik secara dalam baik dalm organisasi maupun antar/luar organisasi.

Administrasi Pertanahan 3(2-1)

Mata Kuliah ini memfokuskan pada hukum pertanahan di Indonesia khususnya dan kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk

mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.

E-Gov & E-Strategy 3(2-1)


Adm Publik Unpad./ A new paradigm of e-government and e-strategy facing the smart revolution and knowledge society in this 21st

century. The course uses the theories from the field of public policy, new public management, and new governance to link the gap

between the theories of e-governance and the traditional model of public administration.


17




Governance Coloqium 3(2-1)

Mata kuliah ini berisi seminar-seminar hasil penelitian mengenai governance. Sehingga mahasiswa dapat memahami konseptual-kitis

kepada mahasiswa mengenai teori, konteks, perkembangan dan relevansi studi governance dalam proses pengambilan kebijakan publik

dan penyelenggaraan pemerintahan.

Studi Kependudukan 3(2-1)

Mata kuliah ini membahas tentang pemikiran, konsep teoritis, ruang lingkup studi serta berbagai variabel dan aspek kependudukan

dihubungkan dengan kegiatan pembangunan dan kehidupan suatu negara, sehingga mahasiswa memahami bahwa kependudukan sebagai

subjek dan objek pembangunan, terutama dalam pembangunan di negara Republik Indonesia. Menguraikan tentang pengertian

perbendaharaan negara, penyusunan administrasi (umum), penyusunan competabel (benda-benda), pengawasan, pemeriksaan, tuntutan

ganti rugi dan perhitungan (pertanggungjawaban).

Disaster Management 3(2-1)

Disaster Management menjadi sub-kajian dari disiplin ilmiah Administrasi Publik. dalam Mata kuliah Disaster Management mahasiswa

akan dibawa dalam pemahaman mengenai deskripsi, eksplanasi dan evaluasi mengenai disaster management, sehingga mahasiswa dapat

memahami dan berperan dalam penanganan masalah bencana alam melalui siklus manajemen bencana. Materi perkuliahan meliputi:

siklus deskripsi bencana, manajemen bencana, manajemen resiko dan krisis, menilai dan respon terhadap resiko, perencanaan

penanganan bencana berdasarkan manajemen krisis dan resiko.

2.5. Metode Pembelajaran

Penerapan metode pembelajaran di program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 66 tahun 2010 mengenai Kurikulum Perguruan Tinggi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan di Program Studi Administrasi

Publik dapat dilakukan dari berbagai macam bentuk seperti Diskusi kelompok yang dilakukan pada tiap Mata Kuliah dan hamper pada tiap

pertemuan, metode yang digunakan sudah berbasis pada Student Center Learning yang dapat dilakukan dengan cara small group discussion,

discovery learning, collaborative learning, cooperative learning, project based learning, dan problem based learning.

Bentuk lainnya adalah melakukan pembelajaran kolaboratif, yaitu pembelajaran yang memudahkan para mahasiswa bekerjasama, saling

membina, belajar dan berubah bersama, serta maju bersama pula bersama-sama dengan dosen mata kuliah dan juga civitas akademika prodi

Administrasi Publik. Pembelajaran Kolaboratif bisa dalam bentuk Riset bersama antara mahasiswa dengan dosen atau PKM bersama

antara mahasiswa dengan dosen.

Bentuk lainnya adalah kolaborasi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen dalam bentuk praktikum atau bentuk penugasan di Mata

kuliah yang dilakukan oleh Dosen Mata Kuliah. Praktikum yang disusun pada Prodi Administrasi Publik untuk menunjang capaian pembelajaran

yang sudah ditetapkan. Tiap semester bentuk praktikum berbeda-beda, dan tiap angkatan juga berbeda-beda. Praktikum dilaksanakan secara

maksimal guna merespon berjalannya kurikulum dengan tujuan mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan perubahan-perubahan yang

terjadi baik secara internal maupun eksternal program studi terutama para pengguna lulusan (dunia kerja), maka praktikum yang diakukan terus

mengalami updating dalam rangka peningkatan kualitas proses untuk pencapaian hasil yang berkualitas dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan

eskternal (dunia kerja) hingga dapat tercapai lulusan yang dapat memiliki kompetensi sesuai dengan yang direncanakan oleh Program Studi

Administrasi Publik FISIP Unpad dan tentunya siap dalam menghadapi dunia kerja ketika mereka lulus nanti yang dapat terlihat dari ijazahnya

saja tetapi juga Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) lulusan.

Beberapa Praktikum yang diterapkan di Program Studi Administrasi Publik adalah:

1. Praktikum Kewirausahaan/Entrepreuneurship

a. Mempertajam pola berpikir mahasiswa dalam melihat suatu permasalahan terkait isu Administrasi Publik

b. Merumuskan solusi dalam mengatasi suatu permasalahan terkait isu Administrasi Publik

c. Menyusun proposal Program Kreatifitas Mahasiswa dan mengikutsertakannya dalam kompetisi

Kompetensi dasar dari praktikum ini adalah pada level aplikasi yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan,

prosedur, metode, rumus, teori, yang terkait dengan Administrasi Publik. Praktikum ini dilaksanakan pada semester semester 2

2. Praktikum Desain Organisasi.

Mahasiswa diberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam desain organisasi. Hingga mahasiswa dapat melihat dan

menganaliss permasalahan yang dihadapi oleh organisasi publik dan dapat memberikan masukan berupa suatu model/bentuk desain

organisasi yang dianggap sesuai dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Praktikum ini

dilaksanakan pada semester 3 atau semester 3.

3. Praktikum Manajemen Publik (Perencanaan SDM)

a. Mahasiswa diberikan pelatihan dalam perencanaan SDM yaitu Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan


18




b. Mahsiswa diberikan pelatihan proses Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan.

c. Magang dilakukan dengan tujuan mahasiswa dapat menerapkan materi dan keterampilan yang sudah diberikan, serta mahasiswa

mampu membantu tertib administrasi dalam Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan yang ada di organisasi tempat mereka magang.

Kompetensi dasar dari praktikum ini adalah pada level aplikasi, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan Analisis

Jabatan dan Evaluasi Jabatan. Praktikum ini dilaksanakan pada semester 4

4. Praktikum Kebijakan Publik (Legal Drafting)

a. Mahasiswa dibeirkan pelatihan untuk dapat menganalisis masalah/isu kebijakan dalam perumusan kebijakan

b. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan

Praktikum ini dilaksanakan pada semester 5

5. Praktikum Metode Penelitian Administrasi (MPA)

Praktikum ini meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam membuat latar belakang, menentukan

teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Hingga

mahasiswa memiliki pengalaman yang sinergis dengan penelitian skripsinya. Praktikum ini dilaksanakan pada semester semester 6

Metode Pelaksanaan Praktikum pada Program Studi Administrasi Publik dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode tertentu

sesuai kebutuhan praktikum di tiap semesternya. Beberapa bentuk metode yang dilakukan adalah:

1. Pelatihan yang dilakukan selama beberapa hari atau dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan sesuai kebutuhan praktikum

2. Magang dengan concurrent placement, artinya mahasiswa melakukan praktik magang namun tidak harus berada di tempat

magang/praktikum selama 6–7 hari kerja. Mahasiswa dapat mengatur kegiatan praktikum minimal hari (waktu kerja penuh) di lokasi

yang telah ditetapkan seperti di pemerintahan pusat maupuan daerah, BUMN/BUMD, Kementerian atau Lembaga Negara, Organisasi

Non Pemerintah Baik Nasional Maupun I

Documents

admpublik.fisipunpad Twitter: @admpublik unpad€¦ · Keputusan No 4/PKUP/1958, tanggal 28 Februari 1958 tentang pembentukan Panitia Ad-hoc yang bertugas mempersiapkan pembentukan