SOAL :1. Jelaskan menurut pendapat saudara; apa yang saudara ketahui tentang kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan?2. Jelaskan mengapa koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah itu penting; dan apa yang harus dilakukan dalam koordinasi?

3. Jelaskan sejauhmana pentingnya kehumasan pemerintahan menururt pendapat saudara; dan bagaimana peran PNS/ASN dalam ketatalaksanaan pemerintahan?

JAWAB:

1. Apa yang dimaksud tentang kebijaksanaan:Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan Aparatur Pemerintah; sehingga tercapai suatu kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Nugroho (2004:1-7) yang menjelaskan kebijakan sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Selain itu ada juga definisi tentang kebijakan menururt Thomas Dye Winarno (2012:20) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do).Dari pengeetian diatas dapat saya simpulkan bahwa Kebijaksanaan adalah suatu aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan warga negara dan juga sebagai pedoman pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sehingga dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan akan berjalan lancar.Adapun tingkatan-tingkatan kebijaksanaan meliputi:

1. Kebijaksanaan Nasional

Kebijaksanaan Nasional merupakan kebijaksanaan Negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam UUD 1945. Wewenang menetapkan kebijaksanaan nasioanal ada di tangan MPR, dan Presiden bersama DPR. Kebijaksanaan nasional yang tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan bisa berupa Undang-Undang Dasar, dan Undang Undang.

2. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan umum merupakan kebijaksanaan Presiden yang lingkupnya menyeluruh bersifat nasional dan berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat makro strategis dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD, dan UU guna mencapai tujuan nasional. Wewenang penetapan kebijaksanaan umum sepenuhnya ada pada Presiden. Kebijaksanaan umum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden. 3. Kebijaksanaan Pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum sebagai strategi pelaksanaan dalam suatu tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Wewenang penetapan kebijaksanaan pelaksanaan ada pada Menteri/ Pejabat lain yang setingkat Menteri dan Pimpinan LPND, sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijaksanaan pelaksanaan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi dari Pejabat yang bersangkutan. 4. Kebijaksanaan Teknis

Kebijaksanaan teknis merupakan panjabaran dari kebijaksanaan pelaksanaan yang memuat pengaturan teknis dan administratif dari bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena isi dan jiwa kebijaksanaan teknis ini sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif, lazim disebut pedoman pelaksanaan. Wewenang penetapan kebijaksanaan teknis ini terletak di tangan para Direktur Jenderal dan juga oleh Pimpinan LPND. Bentuk kebijaksanan teknis dapat berupa peraturan, keputusan, instruksi atau Surat Edaran dari pejabat yang bersangkutan. Apa yang dimaksud tentang peraturan perundang-undangan:Peraturan Perundang-undangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (regelan) yang dibuat oleh Aparatur Negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal pada lingkup Nasional, dan Gubernur/Bupati dengan DPRD pada tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.(http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id) Berdasarkan Pasal 1 butir 2UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturanperundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. (http://www.hukumonline.com)Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan2. Mengapa koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah itu penting:Koordinasi dalam pemerintahan dapat dirumuskan sebagai fungsi suatu Aparatur Pemerintah untuk memadukan serta menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai. Di dalam Pemerintahan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian /LPND) atau instansi pemerintah lainnya sebagai suatu organisasi juga mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuannya seluruh aparat dan bagian yang ada di dalamnya atau pihak-pihak yang terkait perlu mengadakan koordinasi dan hubungan kerja. Bahkan lebih dari itu, semua bagian harus bergerak sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Koordinasi disini menjadi sangat penting keberadaanya karena fungsinya sebagai pengaturan atau penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga beban tiap bagian menjadi serasi, selaras dan seimbang. Disamping itu koordinasi sangat dibutuhkan pada saat pekerjaan yang insidentil dan tidak rutin serta kegiatan yang tidak direncanakna. Kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindarkan karena setiap organisasi pasti mempunyai unit-unit atau satuan-satuan organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi mempunyai hubungan yang saling ketergantungan.Ada beberapa alasan yang membuat koordinasi itu menjadi penting, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, tumpang tindih, dan kekosongan pada suatu pekerjaan.2. Agar orang-orang dan pekerjaannya di selaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan/instansi3. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.Apa yang harus dilakukan dalam koordinasi:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas suatu masalah 2. Pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah, berkewajiban memprakarsai dan mengkoordinasikan 3. Perlu dirumuskan secara jelas wewenang, tanggung jawab dan tugas-tugas satuan kerja 4. Perlu dirumuskan program kerja organisasi yang jelas memperlihatkan keserasian kegiatan diantara satuan kerja 5. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerjasama 6. Sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan 7. Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan perlu mempunyai jiwa kepemimpinan yang efektif. 3. Sejauhmana pentingnya kehumasan pemerintahan:DAFTAR PUSTAKAHadi, Ilham. 2012. Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan. Diperoleh pada 17 Desember 2014, dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undanganIs Hadri Utomo. 2014. Bahan Presentasi : Ketatalaksanaan Pemerintahan Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.Peraturan Perundangan. Diperoleh pada 17 Desember 2014, dari http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/peraturan_perundangan.phpSusilo, Budi. 2014. Apa dan Mengapa Harus Koordinasi?. Diperoleh pada 17 Desember 2014, dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19963-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi-bagian-1Winarno, Budi. 2012. KEBIJAKAN PUBLIK: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Uji Kompetensi Dasar IV Sistem Administrasi Negara (SANRI)5