UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkankepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendakiadanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negarauntuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhanekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus beradadalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehinggatidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomipada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas darikesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara RepublikIndonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif DewanPerwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang TentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat;Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal33 Undang-Undang Dasar 1945;6UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Dengan persetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEKMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barangdan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebihpelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaranatas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usahatidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatupasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapatmenentukan harga barang dan atau jasa.4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyaipesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsapasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antarapesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuankeuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuanuntuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 76. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasayang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatpersaingan usaha.7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untukmengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan namaapapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol.9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secaralangsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdaganganbarang dan atau jasa.10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan ataudaerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasayang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentangaspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usahadan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masukdan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaanpangsa pasar.12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalamkapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untukmencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset,target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentuyang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahunkalender tertentu.14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasasesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasabaik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baikbergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.8UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 199917. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yangdiperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ataupelaku usaha.18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untukmengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidakmelakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usahapelaku usaha.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentinganpelaku usaha dan kepentingan umum.Pasal 3Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usahayang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yangsama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usahakecil;c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dand. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 9BAB IIIPERJANJIAN YANG DILARANGBagian PertamaOligopoliPasal 4(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuksecara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaranbarang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukanpenguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimanadimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompokpelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsapasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Bagian KeduaPenetapan HargaPasal 5(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnyauntuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayaroleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; ataub. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.Pasal 6Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yangsatu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayaroleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.10 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal 7Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnyauntuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat.Pasal 8Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuatpersyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual ataumemasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yanglebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Bagian KetigaPembagian WilayahPasal 9Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnyayang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadapbarang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.Bagian KeempatPemboikotanPasal 10(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya,yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yangsama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya,untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lainsehingga perbuatan tersebut:a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; ataub. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barangdan atau jasa dari pasar bersangkutan.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 11Bagian KelimaKartelPasal 11Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya,yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi danatau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Bagian KeenamTrustPasal 12Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untukmelakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroanyang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsunganhidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuanuntuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa,sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.Bagian KetujuhOligopsoniPasal 13(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yangbertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaanpasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalampasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasaipembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usahamenguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenisbarang atau jasa tertentu.12 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KedelapanIntegrasi VertikalPasal 14Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yangbertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalamrangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaianproduksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam saturangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.Bagian KesembilanPerjanjian TertutupPasal 15(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yangmemuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanyaakan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebutkepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuatpersyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harusbersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potonganharga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwapelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usahapemasok; ataub. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis daripelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.Bagian KesepuluhPerjanjian dengan Pihak Luar NegeriPasal 16Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yangmemuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 13BAB IVKEGIATAN YANG DILARANGBagian PertamaMonopoliPasal 17(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan ataupemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atasproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) apabila:a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; ataub. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persainganusaha barang dan atau jasa yang sama; atauc. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Bagian KeduaMonopsoniPasal 18(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembelitunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat.(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokanatau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabilasatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.14 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KetigaPenguasaan PasarPasal 19Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendirimaupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; ataub. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuktidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atauc. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasarbersangkutan; ataud. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.Pasal 20Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan caramelakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksuduntuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutansehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.Pasal 21Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksidan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan ataujasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Bagian KeempatPersekongkolanPasal 22Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 15Pasal 23Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkaninformasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat.Pasal 24Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambatproduksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnyadengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupunketepatan waktu yang dipersyaratkan.BAB VPOSISI DOMINANBagian PertamaUmumPasal 25(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsungmaupun tidak langsung untuk:a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegahdan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yangbersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; ataub. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atauc. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untukmemasuki pasar bersangkutan.(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1)apabila:a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasatertentu; ataub. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75%(tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang ataujasa tertentu.16 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Bagian KeduaJabatan RangkapPasal 26Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatuperusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksiatau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; ataub. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atauc. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.Bagian KetigaPemilikan SahamPasal 27Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaansejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasarbersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memilikikegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabilakepemilikan tersebut mengakibatkan:a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasatertentu.Bagian KeempatPenggabungan, Peleburan, dan PengambilalihanPasal 28(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lainapabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 17(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usahayang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenaipengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 29(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan ataunilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepadaKomisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan,peleburan, atau pengambilalihan tersebut.(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB VIKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHABagian PertamaStatusPasal 30(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk KomisiPengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dankekuasaan Pemerintah serta pihak lain.(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.Bagian KeduaKeanggotaanPasal 31(1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketuamerangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.(2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuanDewan Perwakilan Rakyat.(3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.18 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999(4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalamkeanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampaipengangkatan anggota baru.Pasal 32Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dankeahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;g. tidak pernah dipidana;h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dani. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.Pasal 33Keanggotaan Komisi berhenti, karena :a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atauf. diberhentikan.Pasal 34(1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinyaditetapkan dengan Keputusan Presiden.(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.(3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 19(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dankelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.Bagian KetigaTugasPasal 35Tugas Komisi meliputi:a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaturdalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal24;c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisidominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampaidengan Pasal 28;d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diaturdalam Pasal 36;e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yangberkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini;g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presidendan Dewan Perwakilan Rakyat.Bagian KeempatWewenangPasal 36Wewenang Komisi meliputi:a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau20 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat;c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaanpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkanoleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisisebagai hasil penelitiannya;d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atautidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadapketentuan undang-undang ini;f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yangdianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksiahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidakbersedia memenuhi panggilan Komisi;h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya denganpenyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggarketentuan undang-undang ini;i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainguna penyelidikan dan atau pemeriksaan;j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelakuusaha lain atau masyarakat;k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang didugamelakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undang-undang ini.Bagian KelimaPembiayaanPasal 37Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkanoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 21BAB VIITATA CARA PENANGANAN PERKARAPasal 38(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadipelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertuliskepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinyapelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keteranganyang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugianyang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.(3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakanoleh Komisi.(4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) danayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.Pasal 39(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) danayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktuselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisiwajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.(2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadappelaku usaha yang dilaporkan.(3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usahayang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.(4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksiahli, dan atau pihak lain.(5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.Pasal 40(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila adadugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanyalaporan.(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.22 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal 41(1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alatbukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambatproses penyelidikan dan atau pemeriksaan.(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepadapenyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pasal 42Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:a. keterangan saksi,b. keterangan ahli,c. surat dan atau dokumen,d. petunjuk,e. keterangan pelaku usaha.Pasal 43(1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).(2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.(3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadapUndang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakselesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atauayat (2).(4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalamsuatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukankepada pelaku usaha.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 23Pasal 44(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuanputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usahawajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporanpelaksanaannya kepada Komisi.(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeriselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuanputusan tersebut.(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidakdijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepadapenyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakanbukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.Pasal 45(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya keberatan tersebut.(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukankasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.(4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh)hari sejak permohonan kasasi diterima.Pasal 46(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapaneksekusi kepada Pengadilan Negeri.24 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999BAB VIIISANKSIBagian PertamaTindakan AdministratifPasal 47(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan ataub. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atauc. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbuktimenimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usahatidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan ataud. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaanposisi dominan; dan ataue. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usahadan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; danatauf. penetapan pembayaran ganti rugi; dan ataug. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah).Bagian KeduaPidana PokokPasal 48(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14,Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancampidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancamUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 25pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah)dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidanadenda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dansetinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidanakurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.Bagian KetigaPidana TambahanPasal 49Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidanatambahan berupa:a. pencabutan izin usaha; ataub. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisarissekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atauc. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian pada pihak lain.BAB IXKETENTUAN LAINPasal 50Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturanperundang-undangan yang berlaku; ataub. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi,paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronikterpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;atauc. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidakmengekang dan atau menghalangi persaingan; ataud. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untukmemasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah26 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999daripada harga yang telah diperjanjikan; ataue. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standarhidup masyarakat luas; atauf. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; ataug. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidakmengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atauh. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; ataui. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayanianggotanya.Pasal 51Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi danatau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyakserta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badanatau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 52(1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undanganyang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persainganusaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.(2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatandan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang inidiberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untukmelakukan penyesuaian.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 27BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 53Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 5 Maret 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIEDiundangkan di Jakartapada tanggal 5 Maret 1999MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAttdAKBAR TANDJUNGLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999NOMOR 33Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro PeraturanPerundang-undangan ILambock V. Nahattands28 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 29PENJELASAN ATASUNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT30 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 31PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATUMUMPembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telahmenghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraanrakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong olehkebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunanbidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara danRencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan JangkaPanjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalampembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanyakecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembanganusaha swasta sejak awal tahun 1990-an.Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalamkenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapatberpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembanganusaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentukkebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Disisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besarmerupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yangterkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secaralangsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan.Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangatmonopolistik.32 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahankemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial.Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidakdidukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yangmengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampubersaing.Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untukmencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usahadapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklimpersaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomipada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yangbertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untukmenegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiappelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorongpercepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraanumum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar1945.Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksananya dapatberjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi PengawasPersaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruhpemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persainganusaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif,sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturanyang terdiri dari :1. perjanjian yang dilarang;2. kegiatan yang dilarang;3. posisi dominan;4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;5. penegakan hukum;6. ketentuan lain-lain.Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikankeseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengantujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen;UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 33menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usahayang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiaporang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensidalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.PASAL DEMI PASALPasal 1Angka 1Cukup jelasAngka 2Cukup jelasAngka 3Cukup jelasAngka 4Cukup jelasAngka 5Cukup jelasAngka 6Cukup jelasAngka 7Cukup jelasAngka 8Cukup jelasAngka 9Cukup jelasAngka 10Cukup jelasAngka 11Cukup jelasAngka 12Cukup jelasAngka 13Cukup jelas34 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Angka 14Cukup jelasAngka 15Cukup jelasAngka 16Cukup jelasAngka 17Cukup jelasAngka 18Cukup jelasAngka 19Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3Cukup jelasPasal 4Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 5Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 6Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 35Pasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasPasal 9Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karenapelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagiwilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayahnegara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesiamisalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayahpemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperolehatau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa sajadapat memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.Pasal 10Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Cukup jelasPasal 13Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 14Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasukdalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalahpenguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai darihulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu36 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapatmenghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkanpersaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomianmasyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persainganusaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.Pasal 15Ayat (1)Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakanpasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewamenyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasPasal 16Cukup jelasPasal 17Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bYang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usahayang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasarbersangkutan.Huruf cCukup jelasPasal 18Ayat (1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 37Ayat (2)Cukup jelasPasal 19Huruf aMenolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukandengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi,misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasPasal 20Cukup jelasPasal 21Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalahpelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untukmemperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.Pasal 22Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan,untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.Pasal 23Cukup jelasPasal 24Cukup jelasPasal 25Ayat (1)Huruf a Cukup jelasHuruf b Cukup jelas38 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf c Cukup jelasAyat (2)Huruf a Cukup jelasHuruf b Cukup jelasPasal 26Huruf aCukup jelasHuruf bPerusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabilaperusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubunganlangsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi danpemasaran.Huruf cCukup jelasPasal 27Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasPasal 28Ayat (1)Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yangberbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukanbadan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetapdan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 29Ayat (1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 39Ayat (2)Cukup jelasPasal 30Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 31Ayat (1)Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindarikekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.Pasal 32Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak pernahdipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukanpelanggaran kesusilaan.40 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf hCukup jelasHuruf iYang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalahbahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi:1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatuperusahaan;2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan,seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.Pasal 33Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dDinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.Huruf eCukup jelasHuruf fDiberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratankeanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.Pasal 34Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukungatau membantu pelaksanaan tugas Komisi.Ayat (3)Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional yang ditunjukoleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktutertentu.Ayat (4)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 41Pasal 35Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasPasal 36Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gYang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimanadimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.Huruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelas42 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasPasal 37Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaantugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dancakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisidapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikatserta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.Pasal 38Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 39Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 40Ayat (1)Cukup jelasUNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 43Ayat (2)Cukup jelasPasal 41Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukanpenyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimanadimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedangdiselidiki dan diperiksa oleh Komisi.Pasal 42Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasPasal 43Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3)dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.Ayat (4)Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusanKomisi kepada pelaku usaha.44 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Pasal 44Ayat (1)30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisioleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasPasal 45Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 47Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bPenghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan denganpembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepadapelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 45Huruf cYang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakantertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secarakeseluruhan.Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fGanti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lainyang dirugikan.Huruf gCukup jelasPasal 48Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasPasal 49Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasPasal 50Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelas46 UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hPelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimanadimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.Huruf iYang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberipelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakatumum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksitermasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkandan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasPasal 53Cukup jelasTAMBAHANLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 3817