PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemeritah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditentukan bahwa Retribusi Ijin Trayek merupakan salah satu jenis perijinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

b. bahwa untuk mengurangi kesemrawutan angkutan orang maupun barang di Kabupaten Tabanan, sebagai akibat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan umum maupun pribadi yang beroperasi di Kabupaten Tabanan, maka perlu diawasi dan dikendalikan dengan perizinan trayek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;

5. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1987 Nomor 34 seri D Nomor 30 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Pejabat adalah Pegawai yang bertugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Angkutan adalah pemindahan orang / barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

8. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

9. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah operasi Kabupaten Tabanan.

10. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

11. Perusahan Angkutan Umum adalah perusahan yang menyediakan jasa angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan.

12. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian pengawasan izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada jaringan trayek tetap dan teratur dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRPLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

17. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retrebusi Daerah;

19. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Tabanan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin

trayek.

(2) Setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek.

BAB III

SYARAT PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

(1) Permohonan izin trayek diajukan secara tertulis kepada Bupati Tabanan

melalui Instansi yang menangani perhubungan.

(2) Syarat – syarat pengajuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi :

1. memiliki surat izin usaha angkutan ;

2. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek ;

3. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji ;

4. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;

5. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannnya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

6. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ;

7. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan ;

8. surat pertimbangan dari Bupati, dalam hal membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Persyaratan Teknis :

1. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan.

2. Prioritas diberikan bagi perusahan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang baik.

Pasal 6

(1) Izin trayek diberikan kepada perusahan angkutan yang berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian izin trayek dievaluasi setiap 1 ( satu ) tahun.

Pasal 7

(1) Permohonan Izin Trayek dapat berupa :

a. Izin bagi permohonan baru ;

b. Pembaharuan masa izin berlaku ;

c. Perubahan izin.

(2) Pembaharuan masa izin berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Pejabat Pemberi Ijin dilengkapi dengan :

a. persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b;

b. pertimbangan dari Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan, untuk trayek antar kota dalam Propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemadu moda , yang meliputi :

1) jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;

2) data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;

3) pengaruh terhadap jasa pelayanan lainnya;

4) kapasitas terminal yang disinggahi;

5) rencana jadwal perjalanan;

6) kelas jalan yang dilalui;

7) fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool;

8) fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemberi izin melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis;

d. apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

1) surat keputusan izin trayek;

2) surat keputusan pelaksanaan izin trayek;

3) lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan;

4) kartu pengawasan kendaraan;

5) surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

(3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai akibat dari :

a. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi ;

b. Pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi ;

c. Perubahan jam perjalanan ;

d. Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) ;

e. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak ;

f. Pengalihan kepemilikan perusahaan ;

g. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 8 (1) Izin Trayek dapat dicabut apabila :

a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin

trayek. 2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi

persyaratan tehnis dan laik jalan. 3. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahan. 4. Tidak meminta pengesahan dari Bupati Tabanan melalui Instansi

yang menangani perhubungan di Kabupaten Tabanan apabila terjadi perubahan penanggung jawaban perusahaan.

b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan;

c. pihak – pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahan angkutan;

d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut; e. tidak memenuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi

pengemudi. f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat; g. kartu pengawasan yang tidak diperpanjang kembali setelah melampaui

90 ( sembilan puluh ) hari dari sejak habis masa berlakunya; (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui

proses peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu ) bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Jika pembekuan izin trayek dimaksud ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin trayek dicabut.

Pasal 9

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila perusahaan yang bersangkutan:

1. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara.

2. Memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah.

3. Izin Trayek habis masa berlakunya lebih dari 1 ( satu ) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK

Pasal 10

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek wajib :

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan.

2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan.

3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan.

4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan.

5. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan.

6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.

8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan.

9. Mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki.

BAB V

IZIN INSIDENTIL

Pasal 11

(1) Izin insidentil diberikan untuk kepentingan :

a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti liburan sekolah, Hari Raya keagamaan, Tahun Baru dan keperluan sejenis;

b. keadaan darurat seperti bencana alam dan lain – lain;

c. rombongan olah raga dan karya wisata.

(2) Izin Insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 ( empat belas ) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 12

Bagi angkutan umum yang memiliki izin insidentil dalam operasinya diwajibkan menaikan / menurunkan penumpang diterminal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diterbitkan oleh Intansi yang menangani perhubungan sesuai dengan domisili perusahaan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan / atau yang dimiliki serta jenis angkutan penumpang yang dilayani.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum

dan daya angkut.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

NO JENIS KENDARAAN KAPASITAS

TEMPAT DUDUK TARIF

1. Mobil penumpang 5 s/d 9 orang Rp. 25.000.- 2. Bus 10 s/d 14 orang Rp. 35.000.-

(3) Struktur dan besarnya tarif Izin Insidentil sebagai berikut : NO JENIS KENDARAAN TARIF 1. Mobil penumpang Rp. 25.000.- / sekali perjalanan 2. Bus Rp. 50.000.- / sekali perjalanan

Pasal 18

(1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

(2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19 Pengawasan terhadap pemberian retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Tabanan tempat izin diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun.

Pasal 22

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau masanya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan / surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib dan retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

K E B E R A T A N

Pasal 28

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan kelebihan pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 ( dua ) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas;

(2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran atau;

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.- ( seribu rupiah ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakanlain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 2 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2008

BUPATI TABANAN,

N. ADI WIRYATAMA Diundangkan di Tabanan pada tanggal 29 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2008 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan yang semakin pesat diberbagai sektor, menuntut penyempurnaan di semua bidang guna memperlancar dan mempermudah mobilitas dan aksebilitas orang dan barang dengan menggunakan angkutan umum dari satu tempat ketempat lain. Mobilitas dan aksebilitas angkutan umum dapat dicapai bila adanya sarana, prasarana dan aturan-aturan yang mendukung, dalam hal ini pengaturan,keamanan,ketertiban, kelancaran, keselamatan pengguna dan pemakai jasa transportasi, lebih ditingkatkan. Bahwa sektor transportasi dalam hal ini angkutan umum sebagai alat angkutan sangat penting bagi perkembangan pembangunan disegala segi, untuk itu perlu diadakan suatu pembinaan yang berkesinambungan, sehingga kelangsungan usaha angkutan dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur, berhasil guna dan berdaya guna. Hal tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan sistem perijinan yang lebih menitikberatkan pada jaminan kwalitas pelayanan angkutan umum yaitu dengan pemberian ijin trayek bagi angkutan umum yang melayani trayek tetap dan teratur diwilayah Kabupaten Tabanan. Sehingga diharapkan penyelenggaraan angkutan umum secara tertib dan teratur dapat diwujudkan dengan baik dengan tidak mengenyampingkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi menengah dan kecil untuk menghindari serta mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara sesama pengusaha angkutan penumpang umum yang beroperasi di Kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 10