Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 · PDF filePEDOMAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DAN ... 5. Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan IP dan produktivitas padi,

2

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5669);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi

Lahan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus

(UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana

Pendukungnya Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

UPAYA KHUSUS PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14.1/Permentan/RC.220/4/2015 TANGGAL : 1 April 2015

PEDOMAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS MELALUI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka lebih mempercepat pencapaian swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis melalui APBN-P TA 2015, perlu dilakukan percepatan perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya yaitu optimasi lahan, Pengembangan System of Rice Intensification (SRI), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, jagung, kedelai, Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT) Jagung, penyediaan bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim, peningkatan produksi gula, daging, cabai, bawang merah dan komoditas strategis perkebunan lainnya serta Asuransi Pertanian dan pengawalan/pendampingan. Terkait pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) dalam pedoman ini ditambahkan mengenai Traktor roda 4 untuk budidaya tebu, rice transplanter, Combine Harvester besar padi, dryer penggilingan padi kecil. Alsin tersebut diadakan sebagai upaya untuk mengantisipasi panen yang berlimpah, peningkatan kualitas hasil, pengurangan kehilangan hasil (losses) dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Ketersediaan air khususnya untuk irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas komoditas strategis tersebut. Sesuai Keputusan Menteri PU Nomor 293/KPTS/M/2014 tanggal 10 Juni tahun 2014, sawah yang mempunyai jaringan irigasi seluas 7.145.168 hektar dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 3.288.993 hektar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanggung jawab pengelolaan jaringan primer dan sekunder terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu: Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani. Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

2

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan petugas

di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Kelompok

Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A, terkait upaya khusus percepatan swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015.

2. Pedoman ini bertujuan untuk:

a) mendukung pelaksanaan percepatan perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya yaitu optimasi lahan,

Pengembangan System of Rice Intensification (SRI), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi,

jagung, kedelai, Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT) Jagung, penyediaan bantuan

benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim, peningkatan produksi gula,

daging, cabai, bawang merah dan komoditas strategis perkebunan lainnya serta Asuransi Pertanian dan pengawalan/pendampingan yang dibiayai melalui APBN-P TA

2015 yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015;

b) mendukung pelaksanaan peningkatan Indeks Pertanaman (IP)

dan produktivitas pada lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan rawa lebak untuk

mendukung pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai;

c) mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas

gula, daging, cabai dan bawang merah serta komoditas strategis perkebunan lainnya.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini yaitu:

1. Petugas pelaksana kegiatan UPSUS percepatan swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis lainnya di

Provinsi, Kabupaten/Kota dan di tingkat lapangan.

2. Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A/Lembaga

Masyarakat Daerah Hutan (LMDH)/penangkar-calon penangkar benih/bibit terkait dengan usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

3. Lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak terkait dengan usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.

4. Indeks Pertanaman (IP) meningkat minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi meningkat minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.

5. Produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2. ton/Ha pada areal existing.

3

6. Produktivitas jagung minimal sebesar 5 Ton/Ha pada areal

tanam baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1 ton/Ha pada areal existing.

7. Pengembangan areal produktif areal perkebunan, penanganan

pasca panen dan pembinaan usaha serta perlindungan perkebunan.

8. Peningkatan dan pemerataan produksi aneka cabai dan bawang merah pada musim hujan untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan dalam negeri.

9. Peningkatan produksi daging melalui percepatan kelahiran ternak.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi

permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

2. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian,

pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

3. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disebut IP adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk

memproduksi padi, jagung dan/atau kedelai dalam kurun waktu satu tahun.

4. Pengembangan jaringan irigasi adalah kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan/atau perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan

pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan IP.

5. Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan IP dan produktivitas padi, jagung dan/atau kedelai pada lahan sawah dan non sawah melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

6. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/tadah hujan atau

pengairan berselang.

7. Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disebut PTT

adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman, dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas,

pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.

8. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disebut GP-PTT adalah program nasional untuk

meningkatkan produksi, melalui pendekatan inovatif secara massal kepada Petani/Kelompok Tani untuk melaksanaan

teknologi PTT dalam mengelola usaha tani, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.

4

9. Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan

IP yang selanjutnya disebut PAT-PIP Kedelai adalah perluasan

areal tanam kedelai pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak

pernah ditanami kedelai atau sebelumnya pernah ditanami

kedelai tetapi kemudian tidak ditanami lagi (peningkatan IP)

pada lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, lahan rawa

pasang surut dan rawa lebak, lahan kering, lahan Perhutani,

lahan perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

10. Perluasan Areal Tanam Jagung yang selanjutnya disebut PAT

Jagung adalah perluasan areal tanam jagung pada lahan-lahan

yang sebelumnya tidak pernah ditanami jagung atau

sebelumnya pernah ditanami jagung tetapi kemudian tidak

ditanami lagi (peningkatan IP) pada lahan sawah beririgasi,

sawah tadah hujan, lahan rawa pasang surut dan rawa lebak,

lahan kering, lahan Perhutani dan lain-lain.

11. Kegiatan Desa Mandiri Benih adalah fasilitasi kepada kelompok

tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani

dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas

dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan

benih di wilayahnya.

12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun

yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan

komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta

mengembangkan usaha anggota.

13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan

adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan

bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi

usaha.

14. Percepatan Kelahiran adalah upaya mempercepat kelahiran

sapi/kerbau melalui penyerentakan birahi, optimasi inseminasi

buatan (IB), penanganan gangguan reproduksi, intensifikasi

kawin alam (INKA), dan aplikasi embrio transfer (ET).

15. Pengembangan Ternak Non Sapi/Kerbau adalah budidaya

ternak kambing, domba, babi, ayam lokal dan itik yang

menerapkan Good Farming Practices (GFP).

16. Kawasan Cabai dan Bawang Merah adalah hamparan sebaran

usaha cabai dan bawang merah yang disatukan oleh faktor

pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun

faktor infrastruktur fisik buatan.

17. Komoditas Strategis Perkebunan Lainnya adalah kopi, kakao,

lada, cengkeh, pala, kapas, nilam, tembakau, karet, kelapa dan

kelapa sawit.

18. Pengawalan dan Pendampingan Terpadu adalah kegiatan yang

dilakukan oleh penyuluh pertanian, mahasiwa/dosen dan

babinsa dalam rangka mendukung kegiatan UPSUS

Swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas

strategis.

5

19. Penggilingan Padi Kecil adalah penggilingan padi yang terdiri dari dua unit mesin yang dipasang terpisah, yaitu pemecah kulit padi (Husker) dan pemutih beras (Polisher). Umunya proses pemindahan bahan dari satu alat ke alat lain menggunakan tenaga manusia dengan kapasitas produksi riil antara 0,3 s/d 0,7 ton beras per jam

BAB II

RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan UPSUS percepatan pencapaian swasembada pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015 ini terdiri dari:

1. Pengembangan jaringan irigasi.

2. Optimasi lahan.

3. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI)

4. Penyediaan bantuan benih.

5. Penyediaan bantuan pupuk.

6. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) ubi kayu

7. Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai)

8. Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT-Jagung).

9. Pengembangan kawasan dan peningkatan produksi cabai dan bawang merah

10. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan serta dukungan pasca panen dan perlindungan perkebunan

11. Percepatan kelahiran sapi/kerbau melalui penyerentakan birahi, optimasi Inseminasi Buatan (IB), penanganan gangguan reproduksi, aplikasi embrio transfer, pengadaan indukan dan bibit.

12. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).

13. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim.

14. Asuransi Pertanian.

15. Pengawalan/pendampingan.

B. Strategi

1. Strategi Dasar

Strategi dasar kegiatan ini difokuskan pada:

a. Strategi UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

6

b. Peningkatan produksi gula, daging, cabai dan bawang merah serta komoditas perkebunan strategis lainnya melalui bantuan sarana dan prasarana pendukungnya.

c. Pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh, mahasiswa /dosen, dan TNI-AD.

2. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pelaksanaan UPSUS Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis APBN-P Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: a. PUSAT

Kementerian Pertanian melaksanakan UPSUS Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015 dengan tugas sebagai berikut:

1) menyusun Pedoman Teknis.

2) menginventarisasi dan verifikasi usulan (proposal) dari daerah.

3) melaksanakan perhitungan dan penyusunan anggaran.

4) memfasilitasi ketersediaan anggaran.

5) koordinasi dan konsolidasi secara internal dan eksternal dengan instansi terkait.

6) sosialisasi.

7) pelatihan untuk petugas pendamping/pengawal.

8) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. PROVINSI

Tim Pembina Teknis UPSUS Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 untuk komoditas padi, jagung dan kedelai sedangkan untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan menyesuaikan pedoman teknis masing-masing.

c. KABUPATEN/KOTA Tim Pelaksanaan UPSUS Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 untuk komoditas padi, jagung dan kedelai sedangkan untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan menyesuaikan pedoman teknis masing-masing.

7

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja keberhasilan UPSUS swasembada padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Indikator kinerja keberhasilan UPSUS peningkatan produksi gula, daging sapi, cabai dan bawang merah serta komoditas perkebunan strategis lainnya meliputi:

1. Pengembangan desa mandiri benih 1.000 desa/unit, fasilitasi penerapan pengendalian hama terpadu padi 8.125 ha, jagung 195 ha, kedelai 50 ha, penerapan pengendalian dampak perubahan iklim 150 ha dan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) ubi kayu 3.000 ha.

2. Pengembangan areal produktif tebu 1.590 ha, kakao171.400 ha, kopi 30.900 ha, lada 8.930 ha, cengkeh 7.950 ha, pala 9.250 ha, Kelapa sawit 7.790 ha, kelapa 16.535 ha, karet 9.231 ha, kapas 7.630 ha, nilam 175 ha, tembakau 630 ha, pengembangan kebun benih seluas 62 ha dan pemberdayaan pekebun 23.390 orang. Pelaksanaan SLPHT Perkebunan 79 Kelompok tani, penanganan OPT perkebunan 13.523 ha, pemberdayaan perangkat (Brigade proteksi dan Brigade kebakaran) 51 unit dan fasilitasi peralatan pasca panen perkebunan kepada 92 kelompok tani.

3. Pengembangan kawasan untuk cabai merah 940 ha, cabai rawit 632 ha, bawang merah 866 ha, fasilitasi calon penangkar benih bawang merah 40 kelompok dan pengendaliaan OPT 214 unit.

4. Peningkatan populasi sapi/kerbau 33.100 ekor, kambing 4.875 ekor, domba 390 ekor, babi 1.950 ekor, ayam lokal 286.000 ekor, itik 46.100 ekor dan kelahiran sapi/kerbau 1,5 juta ekor.

5. Rehab jaringan irigasi 1,1 juta ha, optimasi lahan 530.000 ha, bantuan pupuk 3,6 juta ha, System of Rice Intensification (SRI) 200.000 ha, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 697 unit, traktor roda empat 1.000 unit, traktor roda dua 20.000 unit, rice transplanter 5.000 unit, pompa air 6.850 unit, Corn Sheller 2000 unit, Combine Harvester 2.800 unit, Power Threser kedelai 1.500 unit, dryer 390 unit, revitalisasi penggilingan padi kecil 957 unit, bantuan benih padi 2,6 juta ha, bantuan benih jagung 1 juta ha, percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai 300.000 ha, pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim 33 Provinsi, PUAP 2.000 gapoktan, asuransi pertanian 1,041 juta ha, pendampingan TNI –AD 50.883 orang/babinsa.

6. Pengawalan dan pendampingan penyuluh 24.000 unit/lokasi, pengawalan dan pendampingan mahasiswa 8.610 orang.

BAB III

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ketentuan 1. Pengembangan Jaringan Irigasi

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

8

2. Optimasi Lahan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui

Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

3. System of Rice Intensification (SRI)

a. Luas kepemilikan lahan per kelompok tani maksimum 20 Ha

atau kelipatannya (apabila luas lahan melebihi dari kelipatan 20 Ha maka dana yang ditransfer hanya untuk luasan 20 Ha atau kelipatannya).

b. Dilaksanakan pada lahan sawah beririgasi (teknis, setengah teknis dan sederhana) dan infrastruktur drainase cukup

memadai serta lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin dan bukan di daerah rawan genangan/banjir.

c. Lokasi SRI dari dana APBN-P 2015 dapat dilaksanakan pada

lahan sawah yang jaringan irigasinya tidak ada masalah, namun kelompok penerima manfaat tidak diperbolehkan sama

atau pada lokasi yang berhimpitan antara lain:

1) Optimasi lahan dari dana refokusing 2015;

2) Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI) dana refokusing 2015;

3) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) TA. 2015;

4) Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA. 2015.

d. Mencantumkan titik kordinat lokasi dan atau spasial untuk dapat diusulkan sertifikasi lahan padi organik.

e. Diutamakan yang di daerah kawasan yang disekitarnya tersedia bahan organik (hijauan, kotoran hewan) untuk pembuatan kompos secara swadaya.

f. Belum pernah menerima kegiatan serupa sebelumnya.

g. Melaksanakan pertemuan kelompok dalam rangka apresiasi/pelatihan serta sosialisasi metode pengembangan padi pola SRI yang didampingi oleh petugas Dinas setempat atau tenaga pelatih/pendamping/pengawal SRI yang menguasai dan punya kemampuan di bidang SRI serta berpengalaman dalam melaksanakan SRI.

4. Bantuan Benih/Bibit

Bantuan benih untuk padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/ 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 sedangkan bantuan benih/bibit untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan menyesuaikan pedoman teknis masing-masing.

9

5. Bantuan Pupuk


6. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu

a. Untuk GP-PTT Padi, Jagung dan Kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140 /02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

b. Untuk GP-PTT Ubi Kayu bantuan sarana produksi lengkap berupa pupuk pestisida, diberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.

7. Perluasan Areal Tanam Kedelai Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT- PIP Kedelai)


8. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

a. Alat dan Mesin Pra Panen


b. Alat dan Mesin Pasca Panen

Untuk Combine Harvester Kecil Padi, Combine Harvester Jagung, Pemipil Jagung/Corn Sheller, Flat Bed Dryer Jagung, Vertical Dryer Jagung, dan Power Threser Multiguna Kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

c. Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Pertanian


9. Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim

Mengacu pada pedoman teknis masing-masing komoditas/ kegiatan.

10

10. Asuransi Pertanian

Mengacu pada pedoman teknis asuransi pertanian.

B. Pelaksanaan 1. Pengembangan Jaringan Irigasi


2. Optimasi Lahan


3. Pengembangan System of Rice Intensification (SRI)

Pelaksanaan kegiatan SRI dilakukan dengan melibatkan secara utuh partisipasi masyarakat / petani mulai dari persiapan sampai pelaksanaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Persiapan

1) Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman umum teknis yang dibuat oleh Pusat, dengan menyesuaikan kondisi daerah.

2) Pembuatan Petunjuk Teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi.

3) Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).

4) Pertemuan kelompok untuk apresiasi atau pelatihan SRI, sosialisasi, dan musyawarah kelompok/rembug.

5) Penyusunan RUKK dilakukan berdasarkan musyawarah kelompok tani dengan bimbingan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

6) Penerima dana/pembukaan rekening.

7) Transfer Dana.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan SRI dilakukan sesuai dengan kaedah teknis SRI yang membutuhkan beberapa sarana produksi antara lain pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, benih bersertifikat, pupuk an organik apabila diperlukan untuk SRI semi organik dan lain-lain.

1) Penyediaan sarana produksi dan kebutuhan penanaman SRI Pembelian sarana produksi yang dibutuhkan, dilakukan oleh kelompok tani/P3A/Gapoktan disesuaikan dengan rencana pembelian yang telah ditetapkan dalam RUKK.

11

2) Pengolahan tanah, penanaman & pemeliharaan

a) Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dibajak,cangkul dan penggaruan dan selanjutnya dilakukan pemberian pupuk organik/kompos yang jumlahnya disesuaikan.

b) Penanaman dilaksanakan dimulai dari penyiapan benih berkualitas (bersertifikat) yang dilanjutkan dengan uji benih. Persemaian benih dilakukan setelah pemeraman benih ditempat lembab dan dilanjutkan ke persemaian pada wadah yang mudah dibawa kelahan untuk penanaman.

c) Penanaman SRI menggunakan pola tanam bibit muda (umur 7-10hr) bibit tunggal; dangkal dan akar horizontal.

d) Pemeliharaan dilakukan melalui penyiangan, dan menjaga kebutuhan air tetap cukup dengan pola terputus-putus (intermiten) dan atau kondisi lahan cukup basah.

(Untuk lebih jelasnya mohon dapat dilihat: Petunjuk Praktis, Memperbaiki Kesuburan Lahan Sawah dengan Pupuk Organik & Pertanaman Padi Pola SRI- Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

4. Bantuan Benih/Bibit

Bantuan benih untuk padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan /OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 sedangkan bantuan benih/bibit untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan menyesuaikan pedoman teknis masing-masing

5. Bantuan Pupuk


6. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai

a. Kegiatan GP-PTT padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

b. Kegiatan GP-PTT Ubi kayu Dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman teknis GP-PTT Ubi kayu.

7. Optimalisasi Perluasan Areal Tanam Kedelai Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai)

a. Kegiatan PAT-PIP Kedelai dilaksanakan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa

12


b. Perluasan Areal Tanam Jagung


8. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian


9. Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim

Mengacu pada pedoman teknis masing-masing komoditas/ kegiatan.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Untuk komoditas padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 sedangkan untuk komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan menyesuaikan pedoman teknis masing-masing.

BAB V

PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pengawalan/Pendampingan 1. Pengawalan dan Pendampingan untuk UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai

berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

2. Pengawalan dan Pendampingan peningkatan produksi cabai, bawang merah, gula, komoditas perkebunan strategis lainnya, ternak sapi dan non sapi menyesuaikan pedoman teknis masing-masing.

3. Pencapaian Swasembada padi, jagung dan kedelai melalui APBN-P Tahun Anggaran 2015 serta kegiatan pendukungnya memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

13

a. Tingkat Desa

1) Pengawalan dan pendampingan di tingkat desa menjadi tugas penyuluh yang bertugas di WKPP yang bersangkutan.

2) Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian di kecamatan.

3) Secara khusus tugas pengawalan dan pendampingan yang dilakukan meliputi:

(a) mengecek ulang persyaratan kelompok penerima manfaat.

(b) melakukan pengawalan dan pendampingan pemberkasan administrasi bantuan di tingkat kelompok (RUKK). Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK.

(c) melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan penyaluran saprodi (benih, pupuk, dan alsintan).

(d) melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(e) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan.

b. Tingkat Kecamatan

1) Pimpinan Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan melakukan koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh di masing-masing desa/WKPP.

2) Koordinator penyuluh dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPTD di kecamatan.

3) Koordinator penyuluh melakukan koordinasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh melalui metode Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang terjadwal.

4) Koordinasi pengawalan dan pendampingan di tingkat kecamatan meliputi:

(a) melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pencapaian pencapaian Peningkatan Produksi Komoditas Strategis di tingkat Desa;

(b) melakukan rekapitulasi laporan masing-masing penyuluh terhadap kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis di wilayah kerjanya.

(c) menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD/mantri tani/koordinator fungsi pertanian di tingkat kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

14

c. Tingkat Kabupaten/kota

1) Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis dan kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala Bappeluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota.

2) Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

(a) Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh dalam kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis di tingkat Kecamatan.

(b) Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing Balai Penyuluhan tingkat Kecamatan terhadap kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis;

(c) Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

d. Tingkat Provinsi

1) Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan

Peningkatan Produksi Komoditas Strategis dan kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi.

2) Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi.

3) Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan

pengawalan dan pendampingan penyuluh dalam Peningkatan Produksi Komoditas Strategis di tingkat Kabupaten/Kota.

4) Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing Kabupaten/Kota terhadap kegiatan Peningkatan Produksi

Komoditas Strategis.

5) Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat

Penyuluhan Pertanian.

e. Tingkat Pusat

1) Koordinasi kegiatan pengawalan dan pendampingan

penyuluhan dalam Peningkatan Produksi Komoditas Strategis dan kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, meliputi:

a) Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan

pengawalan dan pendampingan yang dihadiri oleh tim Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim

Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.

15

b) Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan

pendampingan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas strategis di tingkat nasional.

c) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.

d) Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian

di tingkat nasional.

2) Koordinasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi dilakukan oleh UPT lingkup

BPPSDMP berdasarkan wilayah kerjanya dengan melibatkan widyaiswara dan dosen, sebagai berikut:

a) Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis di tingkat provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat

Bakorluh;

b) Memonitor laporan masing-masing penanggung jawab provinsi dan Kabupaten/Kota.

c) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat Provinsi dalam bentuk

rekapitulasi. Menyerahkan rekapitulasi laporan tingkat Provinsi kepada Badan PPSDMP cq. Pusat Penyuluhan Pertanian.

B. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan untuk UPSUS Percepatan Swasembada padi, jagung dan kedelai berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

2. Pengawasan untuk komoditas gula, daging, cabai, bawang merah dan komoditas perkebunan strategis lainnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/ 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 dengan obyek pemeriksaan yang disesuaikan dengan komoditasnya.

3. Pengendalian berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

Documents

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 · PDF filePEDOMAN UPAYA KHUSUS PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DAN ... 5. Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan IP dan produktivitas padi,