klungkungkab.go.idklungkungkab.go.id/StorageFile/20180328065604-732975.pdfdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3152&m=db

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

1

BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate

merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance).Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun

perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan

perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya

dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 tahun

2016 tentang Pembentukan .Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati

Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang

Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset semula di tangani oleh Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan perundang-

undangan dimaksud maka untuk tahun 2018 dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dicabut dan diganti dengan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 sebagai

penjabaran dari RPJMD Kabupaten KLungkung tahun 2013-2018.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor . 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan

kedalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang didalamnya

menguraikan target tahun 2018 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target

tersebut.

Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung disusun sebagai acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran

dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada

masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan

visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung yaitu



2018

2

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan

Memperhatikan Prinsi Prinsip Transparasi, Akuntabilitas dan Partisipatif”.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor164,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menter iDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahu 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Klungkung Nomor 35);



2018

3

1.3.Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2018 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan

Good And Clean Governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk

tahun 2018. tujuan penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Klungkung adalah :

1. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung

2. Merencanakan target yang ingin dicapai ditahun 2018 serta dana yang dibutuhkan.

3. Menyediakan pedoman dan penyusunan rencana kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung guna menciptakan pengelolaan keuangan

yang efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secararing kas yang

mencakup antara lain :

1.1 Latar belakang penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung,proses penyusunan Renja,

keterkaitan antara Renja dengan RKPD, Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah serta tidak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan dari peyusunan Renja.

1.4 Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.



2018

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun

2016 mengacu pada APBD tahun 2016 yang dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Meguraikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai target kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III T U J U A N , S A S A R A , P R O G R A M D A N K E G I A T A N

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah

pelaksanaan, dan rencanatindak lanjut.



2018

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset tahun 2016

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya demikian halnya dengan

Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten KlungkungTahun 2016.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan,

pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Sebagaimana diketahui Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Kungkung tahun 2016 terdiri dari :

a. Capaian kinerja sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung

Dalam Capaian kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kungkung adalah target yang ingin

diraih pada akhir RPJMD atau akhir Rencana Strategis yaitu pada Tahun 2018. Capaian kinerja

target Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Klungkung 2014-2018

No Sasaran Indikator Sasaran Renstra

Target

Akhir

Renstra

Realisasi s.d

Tahun 2016

Capaian

1 Meningkatkan pendapatan

asli daerah

Peningkatan Pendapatan asli daerah

sebesar seratus persen selama lima

tahun

100 %

99,53

99.53%

2 Meningkatkan kemampuan

pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan kemampuan pengelolaan

keuangan daerah

90 %

60 %

66,66 %

3 Meningkatkan pemahaman

pengelolaan barang milik

daerah

Peningkatan pemahaman pengelolaan

barang milik daerah

80%

60 %

75%



2018

6

Sedangkan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan Renstra tahun 2013-2018

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung disajikan pada

lampiran 1 :

b. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2016

Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2016. Rencana anggaran urusan wajib sebesar Rp

8.078.408.819,- terealisasi sebesar Rp 6.929.144.396 dengan capaian Indikator Kinerja

infut sebesar 85,77% dengan rata-rata capaian program 96.36% dan rata-rata capaian

kegiatan 99,34% dapat dilihat pada Tabel 2.2

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG 2018

7

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 2016

No. Kode

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN BELANJA

LANGSUNG Rencana Realisasi Capaia

n IK (%)

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

KET.

Indikator / satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%)

Prog.

Keg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

1 1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2,451.481.818

2.145.524.802 87.52%

Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

98

98%

1 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

117,000,000.

69,033,599.00 59.00% Rekening telepon, air, listrik, dan surat kabar (laporan)

12.00

12.00

100.00%

Jumlah bulan kebutuhan internet terprnuhi

6.00 5.00 83.33%

2 1 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1,605,002,600.

1.475.245,760

91,92%

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu

12.00

12.00

100%

3 1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

115,794,400.00 90,709,250 78,34% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan ATK

12.00 12.00 100.00%

4 1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

47,858,129 30.970.625 64,71% Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan

12.00

12.00

100.00%

5 1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.290.000 2.230.000 97,38%

Persentase Terpenuhinya Komponen Instalansi Listrik/ Bangunan Kantor

100.00

100.00

100.00%

7 1 20 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

293.000,000 235.488.038 80,37% Pengadaan petunjuk ruangan (buah)

15.00 15.00 100.00%

Pengadaan/pemasangan 1.00 1.00 100.00%


8

tangga naik ke tower(paket)

Pengadaan Komputer/PC(unit) 6.00

6.00

100.00%

Pengadaan Lap top(unit) 2.00 2.00 100.00%

Barket(buah) 3.00

3.00

100.00%

Pengadaan printer(unit) 5.00

5.00

100.00%

MP4 Video-audio player 1.00

-

0.00%

TV LED (buah) 3.00 3.00 100.00%

Pengadaan jaringan internet 1.00 1.00 100.00%

Pengadaan server 1.00 1.00 100.00%

Pengadaan sound system dan instalasi

1.00 1.00 100.00

8 1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

23,100,000

17.650,000.00 76,41%

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

12.00

12.00 50.00%

9 1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

9,600,000

9.312.000 97,00%

Terlaksananya kegiatan rapat staf

3.00

3.00

100%

10 1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar

170.644.000 151.141.146

88,57%

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 95.00 94.00 98.95%

Daerah

11 1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

67.192.689 63.744.384

94.87%

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

12.00 1200 100%

2 1 20 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

968.554.579 752.282.653 77.67% Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

98.94

98.94%

12 1 20 02 10 Pengadaan mebeleur 194.400.000 157.700.600 81.12% Kursi putar (unit) 10.00 10.00 100.00%

pengadaan kursi tamu / kursi tunggu (buah)

3.00 3.00 100.00%

Pengadaan rak arsip 4.00 4.00 100.00%

Pengadaan meja kerja 1.00 1.00 100.00%

Pengadaan lemari arsip 2.00 2.00 100.00%

Kursi kerja pejabat eselon III (unit)

1.00 1.00 100.00%

Pengadaan kursi rapat 50.00 50.00 100.00%


9

Pengadaan meja/kursi eselon II 1.00 1.00 100.00%

Pengadaan meja rapat lipat 20.00 20.00 100.00%

13 1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

148.560.579 118.879.300 80.02%

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (paket)

1.00

1.00

100.00%

Jasa petugas kebersihan (paket)

1.00

1.00

100.00%

Penjor (buah) 3.00

3.00

Pengadaan gorden (paket) 1.00

1.00

100.00%

Pengadaan ider-ider,umbul-umbul, payung (paket)

1.00

1.00

100.00%

Spanduk (buah) 15.00

13.00

86.67%

Pemeliharaan gedung dan bangunan

1.00

] 1.00

100%

Jasa pest control(paket) 1.00

1.00

100.00%

14 1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional 521.094.000 379.856.653 72.90%

Jasa service kendaraan roda dua (unit)

70.00

70.00

100.00%

Jasa service kendaraan roda empat (unit)

4.00

4.00

100.00%

15 1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan

104.500.000 95.846.100 91.72%

Pemeliharaan mesin perpurator (unit)

2.00

2.00

100.00%

gedung kantor Pemeliharaan komputer 25.00

25.00

100.00%

Pemeliharaan AC (unit) 20.00

20.00

100.00%

Pemeliharaan printer 25,00

20.00

100.00%

Pemeliharaan kursi sofa(unit) 1.00

1.00

100.00%

4 1 20 07 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

20.000.000 14.566.716

72.83%

Presentase rata - rata capaian output kegiatan (100 %)

100.00

100.00

100.00%


10

16 1 20 07 02 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah

20.000.000

14.566.716

72.83% TOT Pengelolaan Keuangan Daerah/Rapat/Konsultasi/Koordinasi

2.00 2.00 100.00%

5 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.638.372.422

4.016.740.225

86.60% Presentase rata - rata capaian

output kegiatan (100 %)

100.00

85.00

95.01%

17 1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

577.597.615 507.152.813

87.80%

Buku Perda Tentang APBD dan Buku Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016

125.00

125.00

100.00%

Buku Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2017

70.00

70.00

100.00%

Buku rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017

65.00

65.00

100.00%

18 1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

35.125.000 34.366.700 97.84%

Buku perbub tentang penjabaran APBD Th 2016

125.00

125.00

100.00%

19 1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

140.583.700 110.995.053 78.95%

Buku perda tentang perubahan APBD th 2015

125.00

125.00

100.00%

Tersedianya Pedoman pelaksanaan pembangunan di kab. Klungkung untuk tahun anggaran 2015

100.000

100.00

100%

20 1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

66.135.000

52.202.700 78.93

Buku perbub ttg perubahan penjabaran APBD Kabupaten Klungkung

125.00

125.00

100.00%

Buku Perbub ttg perubahan atas Perbub ttg Penjabaran APBD mendahului perubahan

40.00

40.00

100.00%

Buku Perbub ttg Perubahan kedua atas Perbub ttg Penjabaran APBD mendahului perubahan

40.00

40.00

100.00%


11

21 1.

20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

211,402,000 155.736.418 73.67%

Buku Perda Pertanggungjawaban APBD

60.00

60.00

100.00%

22 1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

120.325.000 106.579.399 88.58%

Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

60.00

60.00

100.00%

Buku perbup ttg kebijakan akuntansi 100.00 100.00 100.00%

23 1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

258.061.000 94.850.000 78.80% Buku Daftar Aset Tetap, B.I dan Aset lain-lain tahun 2015

15.00 15.00 100.00%

24 1 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

104,600,000

94.850.000

90.68%

Notulen Rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

4.00

4.00

100.00%

25 1 20 17 20 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB

1.126.874.661 1.050.381.725

93.21%

Tersusun dan Terkumpulnya data Subyek dan Obyek PBB

75000.00

55082.00

91.15%

Rapat-rapat Koordinasi/evaluasi/sosialisasi

4.00 4.00 100.00%

Terdapat piutang riil PBB 3.00

3.00

100.00%

1 20 17 23 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

555.274.500 491.350.450 88.49%

Data wajib pajak daerah dan pendapatan lainnya

8.00

8.00

100.00%

dan Pendapatan Lainnya Kartu NPWPD (paket) 37.00

37.00

100.00%

Penyampaian SKPD reklame dan air tanah (paket)

2.00

2.00

100.00%

Terselenggaranya Sosialisasi pajak daerah

2.00

0.00

0.00%

Terselenggaranya rapat koordinasi membahas kendala pemungutan pajak daerah

2.00

1.00

50.00%


12

Sofwer system imformasi manajemen Pajak daerah terintegrasi pembayaran ke Bank(paket)

1.00

1.00

100.00%

26 1 20 17 24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

524.154.500 445.340.000 84.96%

Notulen rapat 25.00

24.00

98.00%

Pengadaan karcis retribusi(paket)

1.00

1.00

100.00%

27 1 20 17 25 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

412.251.446 363.751.646 88.24% SP2D yang diterbitkan 13500.00

19005.00

140.78%

28 1 20 17 27 Peningkatan Kapasitas dan kustominasi sistem informasi manejemen Keuangan daerah

260.320.000 182.624.231 70.15%

Tersedianya cloud SIMDA Keuangan update

1.00

1.00

100.00%

29 1 20 17 28 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

245.668.000 218.049.804

88.76%

Daftar Aset dan Buku B.I Tahun 2015 melalui aplikasi SIMDA-BMD (buku)

10.00

10.00

100.00%

Tersedianya cloud SIMDA BMD 1.00 1.00 100.00%

JUMLAH : 8.078.408.819 6.929.114.396 85.77% Rata-Rata Capaian Program

100.00 96.36 96.36%

SILPA 1.149.294.423 14.23% Rata-Rata Capaian Kegiatan

100.00 99.34 99.34%

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

13

Dalam analisis kinerja berikut akan diuraikan capaian indikator sasaran dari masing-masing

kegiatan prioritas beserta keberhasilan dan kendala yang dialami dan strategi pemecahan

terhadap masalah yang dialami sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan keberhasilan yaitu capaian indikator output

100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Perda tentang APBD Tahun Anggaran

2016 tersebut maka sudah ada kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola

keuangannya termasuk juga bagi masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Klungkung sehingga dapat ditetapkan tepat waktu.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD


100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut maka sudah ada kepastian hukum bagi pemerintah

daerah untuk mengelola keuangannya termasuk juga bagi masing-masing SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sehingga dapat ditetapkan tepat waktu.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD


sebesar 100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Perda tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2016 tersebut maka sudah ada kepastian hukum bagi pemerintah daerah

untuk mengelola keuangannya termasuk masing-masing SKPD. Selain keberhasilan juga

ada kekurangan dalam kegiatan ini yaitu waktu pengesahannya yang berdekatan dengan

berakhirnya tahun anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal..

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD


sebesar 100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Peraturan Buapti tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut maka sudah ada kepastian

hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya termasuk masing-masing

SKPD. Selain keberhasilan juga ada kekurangan dalam kegiatan ini yaitu waktu

pengesahannya yang berdekatan dengan berakhirnya tahun anggaran sehingga

penyerapan anggaran tidak maksimal.


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

14

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 tersebut maka sudah ada kepastian hukum

bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


100% dengan sasaran bahwa setelah disusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran tersebut maka sudah ada

kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan capaian indikator output100 %. Adapun output

yang dihasilkan adalah buku Daftar Aset tetap 2015, dengan capaian indikator output 100

% dan indicator aotcome 100% .

8. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan yang

dilaksanakan yaitu rapat koordinasi dengan instansi penghasil PAD untuk

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam rangka pencapaian target PAD

dengan harapan pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Untuk realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp. 134.492.305.545,94 dari target yang

direncanakan yaitu Rp. 121.979.254.638,60 atau 110,26%.

9. Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB dan

BPHTB. Untuk tahun 2016 realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

15

sebesar Rp. 3.171.845.514,00 dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,-

atau 117,48 % dan realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp. 17.534.141.500,- dari target

yang direncanakan Rp. 14.750.000.000,- atau 118,88 %.

10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan pendapatan lainnya

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan pendapatan asli daerah dari

sektor pajak daerah. Untuk Tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.

43.744.803.159,05 dari target yang direncanakan sebesar Rp. 35.943.923.382,81,- atau

sebesar 121,7.

11. Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan

asli daerah dari sektor retribusi daerah. Untuk tahun 2016 realisasi penerimaan retribusi

daerah sebesar Rp. 21.944.829.148,- dari target yang direncanakan sebesar Rp.

21.841.438.689,- atau sebesar 100,47 %.

12. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah lancarnya pengelolaan keuangan daerah.

Adapun indikator outpunya adalah SP2D yang diterbitkan. Untuk tahun 2016 sudah

diterbitkan sebanyak 19.005 SP2D.

13. Peningkatan Kapasitas dan Kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Daerah

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan manajemen keuangan melalui

Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)adapun outputnya adalah tersedianya

cloud SIMDA Keuangan yang update dengan indicator output 100%.

14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya aplikasi simda Barang Milik

Daerah. Adapun indikator outputnya adalah tersedianya Cloud Simda BMD di masing-

masing SKPD sehingga data asset daerah lebih akurat dengan indicator output 100 %.


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran

program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran

strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indicator masing-masing sasaran

strategis dimaksud yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar seratus persen dalam lima tahun.

2. Peningkatan kemampuan Pengelolaan keuangan daerah.

3. Peningkatan pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja

sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.Analisis juga dilakukan

terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun

berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi hanya dinilai dari

penggunaan input berupa sumber daya keuangan, dilakukan terhadap tiap indikator kinerja

dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber

daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari capaian

penggunaan sumber daya.

Analisis terhadap tiga sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut :


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

17

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

NO Indikator

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Target

akhir

renstra

Tahun

2014

Tahun

2015 Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2014 Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah sebesar seratus

persen selama lima tahun

100%

4 %

23 %

45 %

84 %

100 %

46,63 %

78,08 %

99,53 %

100 %

100 %

2

Peningkatan Kemampuan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

90 %

20 %

40 %

60 %

70 %

90 %

20 %

40 %

60 %

70 %

90 %

3

Peningkatan Pemahaman

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

80 %

10 %

20 %

60 %

70 %

80 %

10 %

20 %

60 %

70 %

80 %


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

18

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk

mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Klungkung, maka dirumuskanlah strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifkasi sebagai

berikut :

1. Potensinya pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Klungkung daratan

relatif kecil, kecuali di Nusa Penida yang memiliki potensi besar dibidang kepariwisataan.

Sampai saat ini potensi pariwisata tersebut masih dalam tahapan pengembangan.

2. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara

dan wajib pajak serta wajib retribusi masih perlu ditingkatkan.

3. Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Kabupaten

Klungkung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah, terutama

dalam hal pemanfaatan teknologi.

5. Terbatasnya jumlah dan kemampuan/keterampilan sumber daya manusia (SDM) pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung utamanya unsur stap

dan rata-rata 1 Bidang 1 stap.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Langkah langkah review terhadap rancangan awal RKPD didasarkan pada review RPJMD

daN review Renstra sehingga menjadi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan

Pendapatan Kabupaten Klungkung.

Langkah ini dilakukan pada tahun 2017 karena kondisi sampai dengan Tahun 2017 sudah

terjadi perubahan terhadap lingkungan Strategis seperti :

a. Perubahan Struktur Organisasi

b. Penambahan Program dan Kegiatan


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

19

2.4.Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

N0

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 2018

Program

Indikator

Kinerja

Program

Targ

et

%

Pagu

Indikatif

Rp.

Program

Indikator

Kinerja

Program

Targ

et

%

Pagu

Indikatif

Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

rata-rata

capaian output

kegiatan (%)

100 159.404.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase rata-

rata capaian output

kegiatan (%)

100

265.510.000

2 Program Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

Prasarana

Aparatur (%)

100 1.285.374.100 Program

Peningkatan

Sarana Prasarana

Aparatur

Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

Prasarana Aparatur

(%)

100 1.172.407.688,84


Disiplin Aparatur

Prosentase

kedisiplinan

pegawai (%)

100 384.959.300 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Prosentase

kedisiplinan pegawai

(%)

100 421.569.688


Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase

kemampuan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah Pegawai

BPKPD(%)

60 31.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase

kemampuan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pegawai BPKPD(%)

100 0


dan Pengembangan

Kinerja SKPD

Prosentase

serapan anggaran

perangkat daerah

(%)

100 1.976.479.850 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Prosentase serapan

anggaran perangkat

daerah

100 1.760.399.500

6 Program Penyusunan

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Prosentase

tersedianya

dokumen APBD

(%)

100

741.246.000

Program

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

Prosentase

tersedianya

dokumen APBD (%)

100

1.560.159.000


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

20


Kapasitas

Perbendaharaan

Daerah

Prosentase

SP2D yang

diterbitkan

tepat waktu

yang

diverifikasi(%)

100 583.515.900 Program

Peningkatan

Kapasitas

Perbendaharaan

Daerah

Prosentase SP2D

yang diterbitkan

tepat waktu yang

diverifikasi(%)

100 469.469.000

8 Program

Pendataan,Penetapan

dan Pengolahan data

Pendapatan Daerah

Jumlah

ketetapan

pendapatan

daerah

(ketetapan)

2189 1.075.000.000 Program

Pendataan,Penet

apan dan

Pengolahan data

Pendapatan

Daerah

Jumlah ketetapan

pendapatan daerah

(ketetapan)

100 1.015.815.500

9 Program

Penagihan,Keberatan,P

enelitian dan Pelaporan

Pendapatan Daerah

Prosentase

realisasi

penerimaan

PAD (%)

100 1.563.702.144 Program

Penagihan,Kebe

ratan,Penelitian

dan Pelaporan

Pendapatan

Daerah

Prosentase realisasi

penerimaan PAD

(%)

100 1,101.594.644


Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Prosentase

ketepatan

waktu

penyusunan

laporan BMD

(%)

100 1.047.290.000 Program

Peningkatan

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

100 890.290.000

11 Program Penyusunan

Pertanggungjawaban

APBD

Prosentase

ketepatan

waktu

penyusunan

pertanggungjaw

aban APBD(%)

100 867.550.000 Program

Penyusunan

Pertanggungjaw

aban APBD

Prosentase

ketepatan waktu

penyusunan

pertanggungjawab

an APBD(%)

100 714.277.000

Jumlah 9.715.521.294 9.371.492.020,84


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

21

2.5.Penelahaan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung lebih banyak terkait denga pengelolaan

keuangan,Pendapatan daerah dan Aset pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung dan fasilitasi OPD yang lain. Berkenaan

dengan hal itu maka urusan Program dan kegiatan dari masyarakat hamper tidak ada.

Selaku SKPKD usulan usulan masyarakat lebih banyak terkait dengan hibah

dan Bansos. Tetapi mekanisme penganggarannya dilakukan oleh masyarakat dan

diusulkan langsung ke OPD teknis.


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

22

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita. Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung

memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan

sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Meningkatkan Pendapatan Daerah serta

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung telah

menyusun Rencana Strategis tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan

tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selama lima

tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah

ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja

Dengan adanya perubahan kelembagaan dan lingkungan strategis selama kurun waktu

2014 sampai dengan 2016 maka Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendapatan,Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung direvisi menjadi Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Klungkungmerupakan

instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Klungkung disusun sebagai wujud komitmen

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung dalam

miningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Proses penyusunan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung melalui beberapa tahapan

yaitu:

Tahap Pertamayaitu proses penjaringan Visi dan Misi Organisasi,Visi misi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Klungkung dilakukan dengan fokus group

diskusi dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi mengetahui arah organisasi sehingga


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

23

tetap eksis.Penetapan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, Visi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Klungkung serta memperhatikan Visi dan

Misi Bupati Klungkung dan Kementerian terkait.

Tahap kedua Menetapkan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan

tujuan organisasi.Tujuan mrupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima

tahun.Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran.Ssaran merupakan kondisi yang ingin

dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Tahap ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tjuan.Strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan.

Sebagai dokumen perencanaan maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkungsangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya

dan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung dan selanjutnya dipakai sebagai

acuan dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung yng dipertanggungjawabkan dalam LAKIP setiap tahun.

Adapun dalam penyusunan Renja Tahun 2018 untuk tujuan,sasaran dan indikator sasaran

dapat dilihat dalam table :


KABUPATEN KLUNGKUNG

2018

24

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target

Kinerja

Sasaran

Tahun

2018

1 2 3 4 5

1

Meningkat rasio

kemandirian

keuangan Daerah

dan SPM

Meningkatnya Pendapatan

Daerah melalui intensifikasi dan

ektensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

Prosentase peningkatan

pendapatan Asli daerah 100%

2

Meningkatkan

kwalitas administrasi

pengelolaan

keuangan sesuai

ketentuan

Optimalisasi waktu

penerbitan/penyampaian dokumen

keuangan daerah sesuai

ketentuan

Rata-rata persentase

penerbitan/penyampaian

dokumen keuangan

daerah tepat waktu

100%

3.3.Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2018 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan

dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan

dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD.Pada tahun 2018 Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung merencanakan 11

program dan 33 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 9.371.492.020,84,- ( Sembilan miliar

tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah delapan

puluh empat sen), yang bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tabel 3.2 Rumusan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rencana Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Induk Tahun 2018 Catata

n n Perkiraan Maju Tahun 2C Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Catata n

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan Danaj Indikatif •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan Wajib

4 04 05 09 Program Pelayanan Kesekretaritan Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%)

Klungkung 100% 3.631.981.876,84 sekret

ariat 100%

3.876.981.876,1

4 04 05 09 01 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Klungkung 100% 1,441,972,688.84 100% 1,453,972,688.8

4 04 05 09 02 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Capaian disiplin aparatur

(%) Klungkung 90% 358,289,000.00

90% 358,289,000. OC

t


4 04 05 09 03 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Persentase surat-surat yang diarsipkan sesuai klastfikasi (%)

klungkung 90% 71,320,688.00

90% 71,32a688.0(

4 04 05 09 04 Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan Anggaran SKPD

JDokumen perencanaan dan Penganggaran tersediatepat waktu (jdokumen)

Klungkung 9

dokumen 73,506,000

9 dokumen

98,980,000

4 04 05 09 05 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Laporan kinerja terklrim tepat waktu dokumen) Klungkung

23 dokumen

12,300,000 23

dokumen 23.400.000

4 04 05 09 06 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

Laporan keuangan terkirim tepat waktu (dokumen)

Klungkung 49

dokumen 1.674.593.500

49 dokumen

1.913.878.80

4 04 05 17 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD (%)

Klungkung 100% 1.560.159.00

0

Bidang Anggara

n 100% 1,379,495,74

4 04 05 17 05 PenyusunanAnalisis standar belanja Buku standar belanja (buku) Klungkung 34 buku 117,950,000 34 buku 118.850.00C

4 04 05 17 07 Penyusunan Dokumen pelaksana anggaran (DPA) SKPD koordinasi anggaran 1

Jumlah DPAdan DPPA SKPD koordinasi subbid Anggaran 1 yang

diverifikasi (buku)

34 buku 120.350.500 34 buku 120.350.50C

4 04 05 17 08 Penyusunan Dokumen pelaksana anggaran (DPA) SKPD koordinasi anggaran 2


Klungkung 18 buku 1,134,477,50 0

18 buku 1,103,419,00


diverifikasi (buku) 4 04 05 17 09 Penyusunan Dokumen pelaksana

anggaran (DPA) SKPD koordinasi anggaran 3


diverifikasi (buku)

Klungkung 32 buku 145.656.000 32 buku 179,607,12C

4 04 05 19 Program peningkatankapasitas perbendaharaan daerah

Persentase SP2D yang dfterbitkan tepat waktu yangdiferivikasi (%) Klungkung 100% 469,469,000

Bidang perben dahara

an

100% 597,934,700

4 04 05 19 01 Fasilitas pelaksanaan pengelolaan kas daerah oleh bendahara umum daerah (BUD)

Jumlah penerbitan SP2D (dokumen) Klungkung

12000 dokumen

158,611,000 12000

dokumen 190,000,000

4 04 05 19 02 Fasilitas penatausahaan keuangan daerah

Persentase Spj fungsional yang tepat waktu (%)

Klungkung 100% 135,661,000 100% 195,000,000

Pengelolaan dan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan

1 jumlah SP2D gaji (dokumen)

Klungkung 845

dokumen 175,197,000

845 dokumen

212,934,700

Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu (%)

Klungkung 100% 100%

4 04 05 20 Program Pendataan, Penetapan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

Jumlah ketetapan pendapatan daerah (ketetapan) Klungkung

2231kete tapan

1,015,815,0 00

Bidang pendap

atan

2189 ketetapa

n 1450,000,000

I


4 04 05 20 01 Pendataan pendapatan deerah Jumlah data obyek daerah yangterdata (berkas)

Klungkung 191

berkas 502,845,000

196 berkas

575,000,000

4 04 05 20 02 Pengolahan data pendapatan daerah

Jumlah berkas pajak yang memenuhi ketentuan untuk diproses(berkas)

Klungkung 2008berk

as 187,511,500

1993 berkas

325,000,000

4 04 05 20 03 Penetapan Pendapatan Daerah Jumlah data obyek pendapatan daerah yang diferivikasi (berkas)

Klungkung 2231berk

as 325,459,000

2189 berkas

225,000,000

4 04 05 21 Program penagihan,keberatan, penelitian dan pelaporan pendapatan daerah

Persentase realisasi penerimaan PAD (%)

Klungkung 100% 1,101,594,64

4

Bidang penagih

an. 100% 1,641,887,251

4 04 05 21 01 Penagihan pendapatan daerah Persentase WP dan WR yangtaat memenuhi kwajiban (%)

Klungkung 91,22% 569,764,144 90,22% 598,252,351

4 04 05 21 03 Keberatan pendapatan daerah Persentase berkas keberatan yang ditindaklanjuti (%)

Klungkung 100% 613,072,000 100% 479,400,600

Penelitian dan pelaporan pendapatan daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan

Klungkung 100% 145,931,000 100%i 564,234,300

I


laporan PAD (%) 4 04 05 23 Program peningkatan

pengelolaan barang milik daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pengelolaan BMD

Klungkung 100% 890,290,000 Bidang

aset daerah

100% 2,019,569,000

4 04 05 23 01 Perencanaan dan penggunaan BMD

Tersedianya Buku daftar kebutuhan barang daerah (buku)

Klungkung 5 buku 87,485,000 5 buku 131,433,500

4 04 05 23 02 Pemanfaatan dan penghapusan BMD

Persentase BMD yang dihapus (100%) Klungkung 100% 399,405,000 100% 549,345,500

Penatausahaan dan pengendalian BMD

Buku daftar aset tetap (buku) Klungkung 5 buku 403,400,000 5 buku 471,240,000

Buku daftar aset lainnya (buku) Klungkung 5 buku 5 buku

Buku induk inventaris(buku) Klungkung 5 buku 5 buku

4 04 05 23 03 Laporan persediaan dan laporan aser extracontabel (laporan)

Klungkung 1

laporan

1 laporan

4 04 05 24 Program penyusunan pertanggungjawaban APBD

Persentase ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD (%)

Klungkung 100% 714,277,000 Bidang akunta

nsi 100% 867,550,000

4 04 05 24 01 Penyusunan pertanggungjawaban Akuntansi

Persentase terbitnya laporan realisasi



pendapatan dan penerimaan lainnya

pendapatan tepat waktu (%)

4 04 05 24 02 Penyusunan pertanggungjawaban Akuntansi belanja dan pengeluaran lainnya

Persentase terbitnya laporan realisasi belanja tepat waktu {%)


4 04 05 24 03 Penyusunan laporan Keuangan Buku pertanggungjawaban APBD (buku)

100 buku

401,550,000 100

buku 401,550,000

Buku LKPD (buku) 30 buku 30 buku

I

Documents

klungkungkab.go.idklungkungkab.go.id/StorageFile/20180328065604-732975.pdfdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang