UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

Dr. dr. SETYO TRISNADI, Sp.KF, SH.

KERANGKA UNDANG-UNDANG PRAKTIK

KEDOKTERAN (UUPK)

Judul UU :

UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Materi Muatan :

Terdiri atas XII Bab dan 88 Pasal

SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG

PRAKTIK KEDOKTERAN

BAB I : Ketentuan Umum, Ps 1 BAB II : Asas Dan Tujuan, Ps 2,3 BAB III : Konsil Kedokteran Indonesia, Ps 4 – Ps 25 BAB IV : Standar Pendidikan Profesi K dan KG, Ps 26 BAB V : Pendidikan Dan Pelatihan, Ps 27,28 BAB VI : Registrasi Dokter dan Dokter Gigi, Ps 29-35 BAB VII : Penyelenggaraan Praktik, Ps 36-54 BAB VIII : Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Ps 55-70 BAB IX : Pembinaan Pengawasan, Ps 71-74 BAB X : Ketentuan Pidana, Ps 75-80 BAB XI : Ketentuan Peralihan, Ps 81-84 BAB XII : Ketentuan Penutup , Ps 85-88

KETENTUAN UMUM

Pengertian terhadap berbagai istilah dan terminologi yang digunakan dalam batang tubuh UU

Secara keseluruhan ada 15 istilah dan atau terminologi

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dr dan drg terhadap pasien dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan;

2. Dr dan drg adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen, yg terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dr atau drg untuk menjalankan pratik kedokteran di seluruh Indinesia setelah lulus uji kompetensi;

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dr dan drg yg telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;

6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dr dan drg yg telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku;

7. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yg diberikan pemerintah kepada dokter & dokter gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

8. Surat tanda registrasi dokter & dokter gigi adalah bukti tertulis yg diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter & dokter gigi yg telah diregristasi

9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelaksanaan kesehatan yg dpt digunakan untk praktik kedokteran atau kedokteran gigi

10. Pasien adalah setiap orang yg melakukan konsultasi masalah kesehatannya untk memperoleh pelayanan kesehatan yg diperlukaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi

11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yg dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan yg berjenjang dan kode etik yg bersifat melayani masyarakat;

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter & Persatuan Dokter Gigi Indonesia untUk dokter gigi;

13. Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yg dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing2 cabang displin ilmu yg bertugas mengampu cabang displin ilmu tersebut

14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yg berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sangsi

15. Menteri Kesehatan adalah menteri yg tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan

ASAS

1. Negara : Pancasila

2. Keilmuan : Nilai ilmiah

3. Manfaat bagi masyarakat : Manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keselamatan penerima pelayanan

TUJUAN

1. Memberi perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan

2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

3. Memberikan kepastian hukum kepada penerima dan penyelenggara pelayanan kesehatan

UUPK NO. 29 THN 2004

PASAL 55 AYAT (1)

MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

MKDKI

ADALAH LEMBAGA YANG BERWENANG

UNTUK:

1. MENENTUKAN ADA TIDAKNYA

KESALAHAN YANG DILAKUKAN DOKTER

DAN DOKTER GIGI DALAM PENERAPAN

DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN

KEDOKTERAN GIGI, DAN

2. MENETAPKAN SANKSI

SUMBER: UUPK DAN PERKONSIL

HUKUM ETIKA

DISIPLIN

NORMA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

ATURAN

HUKUM

KEDOKTERAN

ATURAN

PENERAPAN

ETIKA

KEDOKTERAN

(KODEKI)

ATURAN

PENERAPAN

KEILMUAN

KEDOKTERAN

ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK

1. NORMA MORAL

- MASALAH MORAL

2. PELANGGARAN:

DILEMA NORMA

INTERNAL

(BAIK - BURUK)

3. DAMPAK

- KUALITAS MORAL

- KEHORMATAN

PROFESI

4. LINGKUP

- PERILAKU ETIK

1. NORMA DISIPLIN

~ STD PROFESI

(KOMPETENSI,

YAN, PRLKU)

2. PELANGGARAN →

LANGGAR STANDAR

PROFESI

(BENAR - SALAH)

3. KUALITAS PROFESI

(LAYANAN, PERILAKU)

- KEHORMATAN

PROFESI

4. KOMPETENSI

YANMEDIK

PERILAKU PROF

1. NORMA HUKUM

2. PELANGGARAN

NORMA HUKUM

(BENAR – SALAH)

3. PENYELESAIAN

KONFLIK/

KEDAMAIAN

4. PERATURAN HK TTG

YAN KEDOKTERAN

ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK

5. BENTUK: KODE

ETIK PROFESI

6. DISUSUN: ORG.

PROFESI

7. SANKSI

- MORAL/HT NURANI

- NASEHAT/

TEGURAN

- PENGUCILAN

8. YANG MEMERIKSA

- MKEK

- MKEKG

- ANGG PROFESI

5. ATURAN DISIPLIN

KEDOKTERAN

6. KOMPILASI OLEH KKI

7. SANKSI

~ TEGURAN -

REEDUKASI

~ CABUT STR /SIP

8. MKDKI:

- DOKTER

- DOKTER GIGI

- SARJANA HUKUM

5. UU, PP, PERMEN,

KEPPRES DLL

6. NEGARA (DPR +

PEMERINTAH)

7. SANKSI

- PID: DENDA/

PENJARA

- PDT:

GANTI RUGI

- ADMINISTRASI:

PENCABUTAN

8.PENGADILAN:

-NEGERI

-TUN

ANGGOTA: HAKIM

ETIKA

DR DISIPLIN

DRG

SENGKETA HUKUM

SENGKETA NON HUKUM

MKEK

MKDKI

PERADILAN PIDANA

PERADILAN PERDATA

PELANGGARAN & CARA

PENANGANAN

LEMBAGA MEDIASI

(ADR)

PERADILAN TUN

DISIPLIN KEDOKTERAN

KEPATUHAN MENERAPKAN ATURAN – ATURAN/

KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN

PELAYANAN.

LEBIH KHUSUS: KEPATUHAN MENERAPKAN KAIDAH-

KAIDAH PENATALAKSANAAN KLINIS (ASUHAN MEDIS)

YANG MENCAKUP:

~ PENEGAKAN DIAGNOSIS

~ TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT)

~ MENETAPKAN PROGNOSIS

DENGAN STANDAR/ INDIKATOR:

- STANDAR KOMPETENSI, STD PERILAKU

ETIS, STD ASUHAN MEDIS DAN STD KLINIS.

DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:

1. STANDAR PELAYANAN,

2. STANDAR PROFESI DAN

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUMBER: UUPK

DISIPLIN KEDOKTERAN MERUPAKAN

KEPATUHAN MEMENUHI

- STANDARD OF CARE

- CLINICAL STANDARD

- STANDARD OF COMPETENCE

- STANDARD OF PROFESSIONAL

ATTITUDE

- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT

DALAM ASUHAN MEDIS

(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)

PELANGGARAN DISIPLIN

(SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT) KEPUTUSAN KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006

KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK :

- KETIDAKCAKAPAN (INCOMPETENCE)

- KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)

PERILAKU TERCELA (MENURUT UKURAN PROFESI)

KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE)

ATAU DENGAN KATA LAIN

TIDAK MEMENUHI:

- STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD

- STANDARD OF COMPETENCE

- STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE

- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT

FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLIN

TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN

UTAMA : PROTEKSI PASIEN

LAIN-LAIN :

1. JAGA MUTU DR/ DRG

2. JAGA KEHORMATAN PROFESI

KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH

MKDKI

TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)

- PENGADUAN (ADMISSION)

~ VERIFIKASI

- PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA

~ INVESTIGASI (INQUIRY)

TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN)

- PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD

~ PEMBUKTIAN

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIAN

KEPUTUSAN)

- PEMBACAAN KEPUTUSAN

- PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA)

- PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK

TERKAIT

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN

OLEH MKDKI

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP

MPA)

Setiap orang atau

kepentingan yang

dirugikan

Pengaduan tertulis

↓

Verifikasi

Penetapan Majelis

Pemeriksa Awal

Oleh Ketua MKDKI

Pemeriksa Awal

Investigasi

↓

Keputusan MPA

Ditolak Diluar disiplin

Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N M A J E L I S P E M E R I K S A A W A L

Kepada Pengadu Sekretariat MKDKI/

MKDKI-P

Penetapan Majelis Pemeriksa

Disiplin oleh Ketua MKDKI

Organisasi Profesi

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

(TAHAP MPD)

Pemeriksaan Awal Pelanggaran

Disiplin

Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua

MKDKI

Pemeriksaan Proses

Pembuktian

KEPUTUSAN

Bebas / tidak bersalah

Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan SIP/STR

Mengikuti Pendidikan/ pelatihan

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N

Sekretariat MKDKI/MKDKI

PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI

PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV

KKI

STR

Dinkes Kab/Kota

SIP

KKI

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Institusi Pendidikan

Kolegium

PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK)

SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU

KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS

TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI

DALAM MENJALANKAN PRAKTIK

KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA

TERTULIS KEPADA KETUA MKDKI

PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA

AYAT (1) DAN AYAT (2) TIDAK

MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORANG UNTUK

MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK

PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG

DAN/ATAU MENGUGAT KERUGIAN PERDATA

KE PENGADILAN.

ALAT BUKTI

SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS

KETERANGAN SAKSI

PENGAKUAN TERADU

KETERANGAN SAKSI AHLI

BARANG BUKTI

SIFAT SIDANG

SIDANG MAJELIS PEMERIKSA

DISIPLIN : TERTUTUP

SIDANG PEMBACAAN AMAR

KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA

DISIPLIN : TERBUKA

MACAM KEPUTUSAN

TIDAK BERSALAH

BERSALAH DENGAN SANKSI:

- PERINGATAN TERTULIS

- REKOMENDASI PENCABUTAN STR

ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 TH)

ATAU SELAMANYA

- DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI

PENDIDIKAN/ PELATIHAN

SIFAT SANKSI DISIPLIN

KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN OLEH

MKDKI MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN

(BESCHIKKING)

KEPUTUSAN BERSIFAT FINAL

PENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA

BUKTI BARU

BENTUK PELANGGARAN

DISIPLIN KEDOKTERAN

1. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP

2. TIDAK MERUJUK

3. PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN

4. DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN,

TDK PUNYA SIP

5. TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)

6. KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN

7. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN

8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR

9. TDK ADA INFORMED CONSENT

10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK

11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS

12. EUTHANASIA

13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN

14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS

15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT

16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN

YG SAH

17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN

18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR

19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI

21. PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN

22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU

23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN

24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN

25. KETERGANTUNGAN NAPZA

26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH

27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN

28. TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN MKDKI

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Penerapan UU ini perlu dibina dan diawasi

Mengatur peran Menkes dan Pemda

Mengatur tujuan pembunaan dan pengawasan

Mengatur aspek pembinaan dan pengawasan :

-Penggunaan identitas menyerupai dokter/dokter gigi (sanksi 5 th penjara atau denda 150 jt)

-Penggunaan alat, metode dan cara menyerupai dokter/dokter gigi (sanksi sama)

KETENTUAN PIDANA

Menetapkan jenis pelanggaran pidana sehubungan dengan penerapan UU ini :

-Surat Tanda Regristrasi (pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta)

-Surat Izin Praktik (sanksi sama STR)

-Sarana kesehatan yang mempekerjakan dokter/dokter gigi tanpa memiliki SIP (pidana penjara 10 th atau denda 300 jt)

-Sengaja tidak memasang papan nama, sengaja tidak membuat rekam medis (penjara 1 th atau denda 50 jt)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb