HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

Unidroit Principles

NAMA ANGGOTA KELOMPOK:

Widita Argyagani 110111090061

Aini Nurul Iman 110111090068

Defit Archila 110111090069

Dhessita Felayati 110111090074

R. Rachmat Harry Saputra 110111090100

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2012

Pasal 1.5 Pengecualian atau modifikasi oleh para pihak

Para pihak dapat mengecualikan penerapan Prinsip-prinsip atau menyimpang dari atau variasi

efek dari setiap ketentuan mereka, kecuali jika sudah ditentukan dalam Prinsip-prinsip ini.

1. Karakter non-wajib dari Prinsip

Aturan yang ditetapkan dalam Prinsip ini pada umumnya yang bersifat non-wajib, yaitu seperti

para pihak boleh dalam setiap kasus individual baik mengecualikannya aplikasi mereka secara

keseluruhan atau sebagian atau memodifikasi konten mereka sehingga dapat menyesuaikannya

dengan kebutuhan spesifik dari jenis transaksi yang terlibat (lihat Klausul Model dalam catatan

kaki untuk paragraf kedua Pembukaan).

2. Pengecualian atau modifikasi dapat tersurat maupun tersirat

Pengecualian atau modifikasi dari Prinsip oleh para pihak dapat berupa tersurat maupun

tersirat.Ada pengecualian tersirat atau modifikasi ketika para pihak secara tegas setuju pada

ketentuan kontrak yang tidak konsisten dengan ketentuan Prinsip dan dalam konteks ini tidak

relevan apakah ketentuan tersebut telah dinegosiasikan secara individu atau bagian

dari standar form dimasukkan oleh para pihak dalam kontrak mereka. Jika para pihak

menyatakan setuju untuk hanya menerapankan beberapa hanya beberapa bagian dari Prinsip

chapter ini (misalnya "Sejauh pelaksana dan non-pelaksana kontrak ini peduli, Prinsip-prinsip

UNIDROIT harus berlaku"), chapter tersebut akan dianggap diterapkan bersama-sama dengan

ketentuan umum Chapter 1(General Provision).

3. Ketentuan wajib dapat ditemukan dalam Prinsip

Beberapa ketentuan dari Prinsip-prinsip mempunyai karakter yang wajib, contohnya

kepentingan mereka dalam Prinsip seperti para pihak dilarang untuk meniadakan atau

menyimpang dalam prinsip tersebut sesuka mereka. Memang benar bahwa memberikan

beberapa ketentuan ketidak taatan dalam prinsip ini mungkin tidak ada konsekuensinya. Di sisi

lain, perlu dicatat bahwa ketentuan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dan standar

perilaku yang bersifat wajib berdasarkan kebanyakan undang-undang domestik.

ketentuan-ketentuan mereka dalam Prinsip yang bersifat wajib memang sudah biasa

ditunjukkan seperti demikian. Ini adalah kasus pada pasal 1.7 “on good faith and fair dealing”,

dengan ketentuan-ketentuan Bab 3 tentang validitas substantif(substantive validity), kecuali

sejauh mereka berhubungan atau berlaku untuk kesalahan dan kemustahilan awal (lihat Pasal

3.1.4), dengan Pasal 5.1 .7 (2) penentuan harga(price determination), dengan Pasal 7.4.13 (2)

pembayaran yang disepakati untuk non-kinerja(agreed payment for non-performance) dan

Pasal 10.3 (2) pada periode pembatasan(limitation periods). Karakter wajib dalam ketentuan

hanya implisit dan mengikuti dari isi dan tujuan dari ketentuan itu sendiri (lihat, Pasal 1,8 dan

7.1.6).

Pasal 1.6 PENAFSIRAN PRINSIP

(1) Dalam penafsiran Prinsip, hal yang harus diperhatikan adalah karakter internasional dan

untuk tujuan-tujuan mereka, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan keseragaman dalam

pelaksanaannya

(2) Masalah dalam lingkup Prinsip-prinsip, tetapi tidak secara tegas diselesaikan oleh mereka

yang mana harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mendasar

1. Karena tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT adalah dalam rangka upaya harmonisasi, maka ketika

melakukan penafsiran harus memperhatikan sifat internasional, sehingga dalam memahami

istilah dan konsep yang dipakai haruslah dilihat secara otonom, misalnya tidak menggunakan

terminologi yang digunakan dalam hukum domestik tertentu.

2. Kriteria pertama penafsiran prinsip yang harus diperhatikan adalah "karakter internasional".

Ini berarti syarat dan konsep harus ditafsirkan sendiri, yaitu dalam konteks Prinsip mereka

sendiri dan tidak mengacu pada makna yang mungkin melekat pada hukum domestik tertentu

3. Adapun tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah:

• Berupaya untuk menciptakan suatu aturan yang berimbang. Dengan adanya aturan yang

berimbang tersebut diharapkan para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasonal yang

berlatar belakang tingkat ekonomi dan sistem politik, bahkan sistem hukum yang berbeda

dapat menggunakannya;

• Tujuan lainnya yang juga penting adalah bahwa sistem UNIDROIT ini dapat digunakan oleh

para pihak manakala mereka menemukan jalan buntu dalam menentukan hukum mana yang

akan dipilih terhadap kontrak mereka. Kebuntuan ini karenanya dapat diselesaikan dengan

kesepakatan para pihak untuk memilih prinsip kontrak UNIDROIT ini;

• Adalah bahwa prinsip UNIDROIT dapat digunakan oleh para pihak untuk menafsirkan sesuatu

hal (klausul) dalam kontrak yang menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan penafsiran

diantara para pihak;

• Fungsi lainnya dari prinsip UNIDROIT ini adalah bahwa prinsip-prinsip hukum kontrak yang

terdapat di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai pegangan bagi para pihak perancang hukum

di negara-negara di dunia dalam merancang hukum kontraknya. Bahkan dalam preamble juga

dinyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan perjanjian internasional lainnya yang dibuat

setelah adanya prinsip UNIDROIT, untuk mengacu kepada prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT.

4. Kebutuhan untuk meningkatkan keseragaman dalam penerapan Prinsip menyiratkan bahwa

ketika kesenjangan tersebut muncul, solusi harus ditemukan kapanpun memungkinkan, dalam

prinsip itu sendiri sebelum menggunakan hukum nasional. Langkah pertama adalah mencoba

untuk menyelesaikan pertanyaan yang belum terpecahkan melalui penerapan dengan analogi

dari ketentuan khusus. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dengan perpanjangan dari

ketentuan khusus, maka jalan lain harus ditempuh untuk prinsip-prinsip dasar mereka, yaitu

yaitu dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dapat diterapkan pada skala yang lebih

luas karena karakter umum mereka.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran kontrak, yaitu:

• Penafsiran prinsip-prinsip UNIDROIT berbeda dengan penafsiran terhadap kontraknya;

• Dalam menafsirkan prinsip-prinsip UNIDROIT harus memperhatikan sifat internasional dan

tujuannya;

• Dimungkinkan adanya penambahan terhadap ketentuan dari prinsip-prinsip UNIDROIT.

Pasal 1.7 Itikad baik dan adil

(1) Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan adil berurusan dalam

perdagangan internasional.

(2) Para pihak tidak dapat mengecualikan atau membatasi kewajiban ini.

Pada saat kita berbicara tentang sebuah kontrak maka kita tidak dapat memisahkan antara

kontrak dengan itikad baik, sebab dalam sebuah kontrak harus terdapat itikad baik dalam

pelaksanaan kontrak tersebut, artinya ketika sebuah kontrak tidak terdapat itikad baik maka

kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam suatu hubungan yang baik diantara para

pihak. Beberapa konsep tentang itikad baik dari berbagai sistem hukum, baik Civil Law System

dan Common Law System.

Prinsip itikad baik ( good faith) dan transaksi wajar atau jujur ( fair dealing ) merupakan prinsip

dasar yang melandasi seluruh proses kontrak yaitu mulai dari proses negosiasi, pembuatan,

pelaksanaan sampai berakhirnya kontrak, ditekankan dalam praktik perdagangan international

dan bersifat memaksa.

Contoh: Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Tahap Prakontraktual Pada Kontrak Bisnis

Internasional dan tanggung jawab para pihak dalam tahap prakontraktual apabila terjadi

pembatalan secara sepihak.

Pasal 1.8 Penggunaan dan praktek

(1) Para pihak terikat oleh setiap penggunaan yang mereka telah sepakat dan oleh praktek-

praktek yang mereka telah menetapkan di antara mereka.

(2) Para pihak terikat oleh penggunaan yang luas dikenal dan diatur diamati dalam perdagangan

internasional oleh pihak-pihak tertentu khawatir dalam perdagangan kecuali apabila aplikasi

seperti penggunaan suatu akan tidak masuk akal.

Para pihak terikat oleh setiap penggunaan yang mereka telah sepakat dan oleh praktek-

praktek yang mereka telah menetapkan di antara mereka.

Para pihak dianggap mengetahui maksud isi kontrak apabila disetujui, telah dibuat

berlaku untuk kontrak mereka atau pembentukannya suatu penggunaan yang pihak

tahu atau seharusnya tahu dan yang dalam perdagangan internasional secara luas

diketahui, dan secara teratur dipatuhi oleh pihak kontrak dari jenis yang terlibat dalam

perdagangan tertentu yang bersangkutan.

Misalnya saja terkait pasal:

Pasal 6.1.14

(Permohonan izin publik)

Dimana hukum Negara memerlukan izin publik mempengaruhi keabsahan kontrak atau

kinerjanya dan tidak bahwa hukum maupun keadaan yang mengindikasikan sebaliknya

(a) jika hanya satu pihak memiliki tempat usaha di Negara itu, yang Pemerintah harus

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh izin;

(b) dalam hal lain pihak yang kinerjanya memerlukan izin harus mengambil tindakan yang

diperlukan.

Pasal 6.1.15

(Prosedur untuk mengajukan ijin)

(1) Pelayanan dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperoleh izin

harus melakukannya tanpa penundaan dan akan menanggung biaya yang dikeluarkan.

(2) Pelayanan itu akan kapanpun memberikan pemberitahuan pihak lain dari hibah atau

penolakan izin tersebut tanpa penundaan.

Pasal 6.1.16

(Izin tidak diberikan atau ditolak)

(1) Jika, meskipun fakta bahwa pihak yang bertanggung jawab telah mengambil semua langkah

yang diperlukan, izin tidak diberikan atau ditolak dalam jangka waktu yang disepakati atau, di

mana tidak ada periode telah disepakati, dalam waktu yang wajar dari penandatanganan

kontrak, salah satu pihak yang berhak untuk mengakhiri kontrak.

(2) Apabila izin mempengaruhi beberapa istilah saja, ayat (1) tidak berlaku jika, dengan

memperhatikan keadaan, masuk akal untuk menegakkan kontrak tersebut bahkan jika izin

ditolak.

Para pihak dianggap tahu mengenai hukum nasional dari pihak lain. Misalnya saja pengecualian

untuk masalah hukum public yang harus dipatuhi oleh para pihak (Mandatory laws, seperti

pajak, kepabean, perlindungan lingkungan, kesehatan, keselamatan manusia, hewan,

tumbuhan, termasuk didalamnya standarisasi, labelisasi atau sertifikasi), hingga masalah

terkaitnya badan peradilan Negara yang akan mengadili sengketa para pihak.