Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi

1. Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Visi Menjadi unit layanan berbasis teknologi informasi Tahun 2018.

Misi - Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;

- Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat layanan; - Meningkatkan kompetensi petugas layanan; dan

- Mengkoordinasikan unit layanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Motto Bersama wujudkan pelayanan yang mudah, bersih, cepat, pasti dan menyenangkan.

Maklumat Pelayanan - Selalu menunjukkan sikap ramah, santun dan menyenangkan dalammemberikan

pelayanan; - Memberikan pelayanan yang bersih, cepat dan pasti;

- Menyediakan fasilitas dan petugas layanan yang terbaik; dan

- Menerima saran dan masukan guna peningkatan kualitas layanan.

2. Struktur Organisasi

3. Layanan ULA Kemendagri

a. Mekanisme Layanan Administrasi dan Konsultasi

Ket : Persyaratan Visum SPPD Bagi Aparatur Pusat/Daerah yang Melaksanakan Tugas ke Kementerian Dalam Negeri Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Unit Layanan Administrasi Dan Konsultasi

1. Aparatur Pusat/Daerah sudah teregistrasi pada Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi

(ULA); 2. Mengisi daftar hadir pada ULA, untuk memastikan kehadirannya di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri; 3. Mengisi daftar hadir khusus untuk visum SPPD yang ditanda tangani langsung oleh

Aparatur Pusat/Daerah yang hadir di Kemendagri;

4. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT) dari unit kerjanya yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang;

5. Membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari unit kerjanya yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

6. Apabila pada butir 4 dan atau 5 diatas belum ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang, maka SPPD Aparatur tersebut tidak dapat kami visum dan kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi terlebih dahulu, dengan cara:

a. SPT dan SPPD yang belum ditandatangani Pejabat berwenang terlebih dahulu dikoordinasikan ke unit kerjanya untuk ditandatangani oleh Pejabat berwenang

setelah itu baru di Fax atau di emailkan segera ke ula@kemendagri.go.id; b. Dikirim melalui TIKI ke ULA; dan

c. Dibuatkan SPTJM.

b. Jenis Layanan Administrasi dan Konsultasi

No I. Kantor Pusat Kemendagri (Gedung B) Ditjen Otonomi Daerah

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara & DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

7 hari kerja

Direktorat Fasilitasi Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

2. Penerbitan SK Mendagri tentang Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

11 hari kerja

3.

Penerbitan SK Mendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota

11 hari kerja

4. Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi KDH dan DPRD Prov, Kab/Kota

7 hari kerja

5. Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda

7 hari kerja Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan

Kepegawaian Perangkat Daerah

6. Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat

Daerah

7. Klarifikasi Peraturan Daerah 9 hari kerja Direktorat Produk Hukum Daerah

8. Pemberian Nomor Register Perda 2 hari kerja

No II. Kantor Pusat Kemendagri (Gedung B) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Pemberian Rekomendasi Penelitian 6 hari kerja Direktorat Kewaspadaan

Nasional 2. Pemberitahuan Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing

5 hari kerja

3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Proses

verifikasi 15 hari kerja

Proses penerbitan SKT 7 hari

Direktorat Organisasi

Kemasyarakatan

No III. Kantor Pusat Kemendagri (Gedung B) Ditjen Bina Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Evaluasi Ranperda tentang APBD 15 hari kerja Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah 2 Evaluasi Ranperda tentang Perubahan

APBD 15 hari kerja

3. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD 15 hari kerja

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawa

ban Keuangan

Daerah

No IV. Kantor Pusat Kemendagri ( Gedung B ) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Seleksi Administrasi Pengusulan Pengangkatan PPNS

5 hari kerja

Direktorat Polisi Pamong Praja

dan Perlindungan Masyarakat

2. Seleksi Administrasi Mutasi PPNS

3. Seleksi Administrasi Pemberhentian PPNS

4. Seleksi Administrasi Pengusulan Perpanjang Kartu PPNS

5. Seleksi Administrasi Pengusulan Calon Peserta Diklat PPNS

No V. Gedung Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan

Informasi Pembangunan

Daerah

2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD dan RPJMD)

No VI. Gedung Inspektorat Jenderal, Kemendagri Jl Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Wilayah dan Inspektorat

Khusus 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

No VII. Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendagri Jl Kramat Raya

Waktu Penyelesaian

Unit Kerja Pengolah

1. Jabatan Fungsional Peneliti Sekretariat Badan

Penelitian dan Pengembangan

4. Progres Layanan Administrasi dan Konsultasi Tahun 2016

a. Layanan Konsultasi

Data tamu di kantor pusat Kemendagri Tahun 2016 berjumlah 87.063 orang, adapun grafik

kunjungan tamu konsultasi selama bulan Januari s.d. Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Data tujuan konsultasi yang sering difasilitasi Tahun 2016 adalah:

No Tujuan Konsultasi Jumlah

1. Perencanaan anggaran daerah, Ditjen Bina Keuda 3064

2. Fasilitasi kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah, Ditjen Otda 3061

3. Produk hukum daerah, Ditjen Otda 1505

4. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda 1468

5. Pendapatan daerah, Ditjen Bina Keuda 987

Rekapitulasi Jumlah Konsultasi di Kemendagri Tahun 2016

No Komponen Jumlah Konsultasi

1. Setjen 1069

2. Ditjen Polpum 920

3. Ditjen Otda 6620

4. Ditjen Bina Adwil 1474

5. Ditjen Bina Keuda 5090

b. Layanan Administrasi Rekapitulasi Jumlah Layanan Administrasi di Kantor Pusat Kemendagri per bulan Januari s.d. Desember 2016

No Jenis Layanan Administrasi Jumlah

1. Ijin Perjalanan Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi

Pejabat Negara dan DPRD Prov, Kab/Kota 208

2. Rekomendasi Perjalanan PDLN bagi KDH dan

Ketua/Anggota DPRD 575

3. Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi

85

4. SK ttg Pemberhentian/Pengangkatan Bupati/Wakil

Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota 434

5. Rekomendasi Perjalanan PDLN bagi Aparatur Sipil Negara Pemda

1247

6. Pemberian Rekomendasi Penelitian 403

7. Pemberitahuan Penelitian Orang Asing dan lembaga Asing

393

8. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar 196

9. Evaluasi APBD 26

10. Evaluasi ttg Ranperda Pertanggungjawaban APBD 34

11. Evaluasi Perubahan APBD 32

12. Seleksi Adminisrasi Pengusulan Calon Peserta Diklat

Penyidik PNS 24

13. Seleksi Adminisrasi Pengusulan Perpanjang Kartu Tanda

Pengenal Penyidik PNS 3

14. Seleksi Adminisrasi Mutasi Penyidik PNS 6

TOTAL 3.666

Ket: warna merah yang sering difasilitasi

c. Penghargaan

Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi sejak berdirinya telah menjadi kawasan/ zona integritas dan anti korupsi. Penegakan dan pelaksanaan zona ini terbukti dengan memperoleh

penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan standar pelayanan publik

terkait produk pelayanan administrasi di Kementerian Dalam Negeri RI, memperoleh nilai rata-rata 101 termasuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tingkat Tinggi

(termasuk 4 besar), sebagaimana surat terlampir.Pencapaian predikat tersebut merupakan peningkatan atas kepatuhan standar pelayanan pada tahun 2015 yang mendapat nilai rata-

rata 84.70 termasuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Tingkat Sedang.

Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan penghargaan dalam bentuk plakat, dan plakat tersebut pada saat ini telah dipasang di ruang ULA Gedung B lantai dasar

d. Hasil Kepuasan Pengguna Layanan

Penyediaan mesin evaluasi elektronik sebagai media survey kepuasan pengguna layanan

administrasi dan konsultasi dengan kriteria yaitu: Excellent, Good dan Poor. Hasil survey

kepuasan pengguna layanan Tahun 2016 sebagai berikut:

5. Galeri/ Kegiatan

a. Rapat Koordinasi Peningkatan Layanan Administrasi dan Konsultasi dengan

Pemerintah Provinsi se-Indonesia

b. Kunjungan Daerah Dalam Rangka Study Pembelajaran

c. Manajemen Pengembangan SDM Bagi ASN dan Petugas Layanan

di ULA Kemendagri

6. Kontak Kami

Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi

Gedung B Lantai 8

Kementerian Dalam Negeri

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7

Jakrta Pusat 10110

(021) 3524583

ula@kemendagri.go.id

(021) 3440402 Ext. 2638

(021) 3521458