UNIVERSITAS INDONESIA ANALISA HUKUM TERHADAP …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334122-T32546-Fera Witanti... · bea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SURPLUS

MATERIAL PADA PROYEK PEMERINTAH YANG

MENGGUNAKAN KONTRAK STANDAR FIDIC PLANT DESIGN

BUILD: STUDI KASUS PADA PROYEK CONTRACT PACKAGE

NO. 4 - WEST JAVA DISTRIBUTION PIPELINE DI PT

PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

TESIS

FERA WITANTI PUSPANINGRUM

NPM : 1006736721

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

JAKARTA

JANUARI, 2013

Analisa hukum..., Fera Witanti Puspaningrum, FH UI, 2013

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SURPLUS

MATERIAL PADA PROYEK PEMERINTAH YANG

MENGGUNAKAN KONTRAK STANDAR FIDIC PLANT DESIGN

BUILD: STUDI KASUS PADA PROYEK CONTRACT PACKAGE

NO. 4 - WEST JAVA DISTRIBUTION PIPELINE DI PT

PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

TESIS

FERA WITANTI PUSPANINGRUM

NPM : 1006736721

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Magister Hukum

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

JAKARTA

JANUARI, 2013







vii

ABSTRAK

Nama : Fera Witanti Puspaningrum Program Studi : Magister Ilmu Hukum Judul : Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Surplus Material Pada

Proyek Pemerintah Yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build: Studi Kasus Pada Proyek Contract Package No. 4 - West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Dalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyek pemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturan pendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajiban bea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruh pajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untuk proyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikan surplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant Design Build, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDIC dipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal dalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakan metode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan ini diharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalam proyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Kata kunci : surplus material, master list, kontrak standar FIDIC PDB, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, pinjaman luar negeri, proyek pemerintah.


viii

ABSTRACT

Name : Fera Witanti Puspaningrum Study Program : Master of Law Title : Legal analysis upon the Settlement of Surplus Material on a

Government Project Using the Standard Contracts FIDIC Build Plant Plant Design: Case Study on the Project Contract Package No. 4-West Java Pipeline Distribution at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

In order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998, Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC to develop the government projects through the subsidiary loan agreement between the Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN. The development of government projects is ruled within Government Regulation Number 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation of Government Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the other supporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all import duties of goods and materials and all taxes related to development of government project. However the existing prevailing regulation related to the imported goods and materials for government project has not yet regulate the critical issue on the surplus material. One of government project dealt with such issue is Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and the contractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Build which is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDIC was utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of this thesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in the related regulations and the Contract regarding the surplus material by using case study method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is the main topic in the research that uses the juridical normative approach. Such approach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplus material in the government project. Therefore within this thesis, it is being expected that the government may issue a clear regulations regarding surplus material in the government project, therefore these problems do not occur again in the future. Key words : surplus material, master list, standard contract FIDIC PDB,

Government Regulation Number 42 Year 1995, foreign loan, government project.


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN

ii iii

KATA PENGANTAR iv LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN

vii viii

ix xi

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

1. Latar Belakang ……...…………………………………………… 1 2. Perumusan Masalah …...………………………………………… 7 3. Tujuan Penelitian ………...……………………………………… 8 4. Manfaat Penelitian ………...…………………………………….. 9 5. Kerangka Teori dan Konseptual ...………………………………. 9

5.1. Kerangka Teori ………………………………………….. 9 5.2. Kerangka Konseptual …………………………………… 12

6. Metode Penelitian ………………...……………………………... 15 6.1. Tipologi Penelitian ………….…………………………… 15 6.2. Tipe Penelitian Hukum ………………………………….. 16 6.3. Sumber Data Hukum …….……………………………... 17 6.4. Metode Analisa Data ……………………………………. 19

7. Sistematika Laporan Penelitian ……..…………………………... 20

BAB II

PENERAPAN KONTRAK STANDAR FIDIC DALAM

KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA………..……

22

2.1. Tinjauan Hukum Terhadap Kontrak Konstruksi ...………..... 22 2.1.1. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian …………………… 22 2.1.2. Pemahaman Umum Terhadap Kontrak Konstruksi... 27 2.1.3. Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi…...…………. 37

2.2. Sejarah FIDIC………………………………………………... 39 2.3. Jenis Kontrak FIDIC dan Peruntukannya..………………..... 41

2.3.1. Jenis-jenis Kontrak FIDIC…………………………… 41 2.3.2. Asas-asas Yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi 49


x

BAB III PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN MENGENAI FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI BARANG DAN MATERIAL DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI...........………………………..

53 3.1. Peraturan Perundang-Undangan Impor Material Untuk

Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri………………………………………….

53 3.1.1. Ketentuan Dan Persyaratan Proyek Pemerintah Yang

Dapat Menggunakan Dana Pinjaman Luar Negeri……. 57

3.1.2. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian

Penerusan Pinjaman Luar Negeri…….……………….. 59

3.2. Proses Pengajuan Pembebasan Bea Masuk Dan Bea Masuk

Tambahan Untuk Importasi Masterial Dalam Pelaksanaan Proyek CP-4…………..………………………………………...

60

3.3. Realisasi Penggunaan Masterlist Untuk Importasi Barang Dan Material Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek CP-4 …….….

70

BAB IV PELAKSANAAN KONTRAK CP-4 DAN

PERMASALAHAN SURPLUS MATERIAL……...……....

74 4.1. Pelaksanaan Kontrak CP-4…..………………………….. 74 4.2. Permasalahan dan Penyelesaian Surplus Material..……. 78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………... 96

1. Kesimpulan …………………………………………………... 2. Saran ………………………………………………………….

96 98

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. 100


xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri


1

Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya sarana dan

prasarana infrastruktur yang memadai sebagai pendukung dalam berbagai bidang.

Salah satu infrastruktur tersebut adalah pembangunan sistem jaringan pipa gas

terintegrasi (integrated gas pipeline system), baik jaringan pipa gas terintegrasi

darat (onshore integrated gas pipeline system) maupun jaringan pipa gas

terintegrasi bawah laut (offshore integrated gas pipeline system). Maksud dan

tujuannya yang utama adalah sebagai salah satu moda transportasi gas yang aman,

efisien, handal dan secara ekonomis jauh lebih murah dibandingkan dengan moda

transportasi yang lain. Mengingat sifat pekerjaannya yang cukup kompleks,

diperlukan penggunaan kontrak konstruksi yang dapat mengakomodir hak dan

kewajiban para pihak secara berimbang.

Sayangnya sampai dengan saat ini masih belum terdapat standar kontrak

konstruksi nasional yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara

berimbang. Di dunia konstruksi internasional salah satu jenis standar kontrak yang

telah dikenal luas yaitu Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils

(FIDIC). FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada


2


tahun 1913 oleh asosiasi nasional dan konsultan enjiniring di negara-negara

Eropa. Organisasi ini berkantor pusat di Swiss.1

Jenis-jenis kontrak FIDIC yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

1. Plant Design Build Plant And Design-Build (First Edition 1999) For

Electrical And Mechanical Plant, And For Building And Engineering

Works, Designed By The Contractor (FIDIC PDB);

2. Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999) For

Building and Engineering Works designed by the Contractor (FIDIC

EPC/Turnkey);

3. Conditions of Contract for Construction (First Edition, 1999). For Building

and Engineering Works designed by the Employer (FIDIC Construction);

4. The Short Form of Contract (First Edition, 1999) (FIDIC Short Form).

Masing-masing jenis kontrak tersebut memiliki karakteristik masing-masing

tergantung pada, misalkan: tingkat kerumitan pekerjaan, jenis dan keakuratan site

data yang dimiliki oleh pemilik pekerjaan, ketersediaan free-issue material dari

pemilik pekerjaan, waktu yang tersedia, kemampuan kontraktor untuk

memverifikasi data-data yang dimiliki oleh pemilik pekerjaan dan melaksanakan

pekerjaan di lapangan. Pada kontrak FIDIC diterapkan prinsip Balanced Risk

Sharing, yaitu pembagian beban risiko yang berimbang bagi para pihak, yaitu

pemilik pekerjaan dan kontraktor.

1 , Jeremy Glover. “FIDIC an Overview: The Latest Developments, Comparisons, Claims

And A Look Into The Future”, Fenwick Elliot, September 2008. hlm.1


3


Kontrak ini sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Namun seiring dengan

berjalannya waktu dengan adanya proses globalisasi dan maraknya pembangunan

sarana dan prasarana terutama di negara- negara berkembang, diperlukan adanya

suatu bentuk kontrak yang komprehensif dan dapat mengakomodir kepentingan

para pihak secara proposional. Di Indonesia penggunaan kontrak standar FIDIC

sudah mulai dikenal secara luas terutama oleh perusahaan-perusahaan yang sering

melakukan kegiatan konstruksi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Alasan yang lainnya adalah, dalam hal pemerintah mendapatkan dana pinjaman

luar negeri, untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana biasanya

terdapat persyaratan dari badan pemberi pinjaman untuk menggunakan kontrak

standar FIDIC dalam pengikatan perjanjian antara pemilik pekerjaan dan

kontraktor.

Salah satunya perusahaan yang sudah menggunakan kontrak standar FIDIC

adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”) yaitu suatu perusahaan

publik milik negara yang bergerak di bidang penyaluran gas dan melaksanakan

pembangunan sistem jaringan pipa gas terintegrasi (integrated gas pipeline

system) baik darat (onshore) maupun laut (offshore).

Pada salah satu proyek yang dilaksanakan oleh PGN, yaitu South Sumatera

and West Java (SSWJ), mengingat pekerjaan tersebut merupakan proyek

pemerintah dan dana yang digunakan merupakan dana pinjaman luar negeri yaitu

pinjaman dari Japan Bank International Cooperation (“JBIC”), maka untuk

rangkaian proyek dalam SSWJ tersebut dipersyaratkan untuk menggunakan


4


kontrak standar FIDIC. Salah satu jenis kontrak standar FIDIC yang dipergunakan

dalam rangkaian proyek SSWJ tersebut adalah FIDIC PDB.

Dalam kontrak standar FIDIC PDB, para pihak yang terlibat di dalam

kontrak adalah pemilik pekerjaan, kontraktor dan konsultan. Pada syarat-syarat

kontrak (conditions of contract) kontrak standar FIDIC PDB di dalamnya

mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik pekerjaan, kontraktor maupun

konsultan, tatacara pengajuan instructed variation, tatacara pengajuan employer’s

claim maupun contractor’s claim, asuransi pekerjaan yang wajib disediakan untuk

pekerjaan, jaminan pelaksanaan, delay damages, milestone ataupun key dates

yang harus diselesaikan oleh kontraktor, penyelesaian perselisihan melalui dispute

adjudicated board atau sering disebut dengan istilah DAB, dan arbitrase, proses

pengadaan dan lain-lain.

Namun demikian, meskipun kontrak standar FIDIC PDB telah dirancang

secara seksama dengan memperhatikan efektifitas dan dapat diaplikasikan secara

global, namun pada penerapannya masih menimbulkan permasalahan tersendiri

bagi para pihak yang terikat dalam kontrak. Salah satunya adalah permasalahan

surplus material yang muncul berkaitan dengan salah satu proyek yang dilakukan

oleh PGN yaitu proyek Contract Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline)

(“CP-4”) yang menjadi salah satu rangkaian proyek dalam proyek SSWJ. Proyek

tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian proyek sistem jaringan pipa

gas terintegrasi yang melakukan pembangunan jaringan pipa gas Sumatera Selatan


5


sampai dengan Jawa Barat yang mendapatkan dana pinjaman luar negeri.2 Dana

pinjaman tersebut kemudian diatur dalam suatu Loan Agreement3 antara

pemerintah Indonesia, JBIC dan PGN sebagai executing agency. Namun agar

dana pinjaman tersebut dapat dicairkan, pemerintah Indonesia masih berkewajiban

untuk melakukan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement)

dengan PGN.4

Adapun untuk sistem pengadaannya, mengingat pembiayaannya berasal dari

dana pinjaman luar negeri, maka digunakan sistem international competitive

bidding, yaitu suatu sistem pengadaan dimana penyedia barang/jasa yang

mendaftar sebagai peserta pengadaan berasal dari perusahaan asing. Setelah

melalui proses pengadaan yang menggunakan konsep pengadaan terbuka dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam loaan agreement, dan

setelah JBIC memberikan persetujuannya tehadap calon pemenang pengadaan

yang memenuhi persyaratan, PGN menunjuk satu kontraktor yang dinilai

memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan proyek CP-4 yaitu Nippon

Steel Corporation (“NSC”) suatu perusahaan konstruksi yang berasal dari Jepang.

2 Exchange of Notes between the Government of Japan and the Government of the

Republic of Indonesia concerning a Japanesse Loan to be extended with a view to promoting the

economic stabilization and development efforts of the Republic of Indonesia, tanggal 21 Januari

2003. Selanjutnya dokumen tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen Japan’s Pledge of

Assistance to Indonesia at the 12th Consultative Group Meeting on Indonesia (CGI) tanggal 22

Januari 2003. Pertemuan tersebut berlangsung di Bali, Indonesia.

3 Loan Agreement No. IP-511 tanggal 27 Maret 2003, between Japan Bank For

International Cooperation and The Republic of Indonesia.

4 Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003 antara

Pemerintah Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara. Pemerintah RI meneruskan

pinjaman dari Japan Bank International Cooperation kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

Tbk. dengan jumlah sebesar JPY 49.088.000.000.


6


Dalam kontrak CP-4 sistem nilai kontrak yang dipergunakan adalah jenis kontrak

lumpsum.

Proyek CP-4 memiliki ruang lingkup pekerjaan dengan spesifikasi yang

tinggi dan kompleks, dan sehingga diperlukan persyaratan peralatan dan material

yang memenuhi persyaratan dan berstandar tinggi. Selanjutnya mengingat dana

proyek berasal dari pinjaman negara Jepang maka berdasarkan loan agreement

tersebut dipersyaratkan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek harus

merupakan material yang berasal dari Jepang. Persyaratan ini disebut dengan

istilan 50% Japan Content.

Mengingat proyek CP 4 merupakan proyek pemerintah maka berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan impor peralatan dan material

yang dilakukan tidak dikenakan Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Pajak

Penghasilan.5

Sesuai dengan peraturan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran

Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-64/A/71/0596, No. SE-

32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Pedoman

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/KMK.01/1996 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk,

5 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam

Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar

Negeri, PP No. 42 Tahun 1995, LN No. 70.


7


Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan

Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar

Negeri (selanjutnya disebut dengan “Surat Edaran Bersama No. SE-

19/BC/1996”).6

Sehingga untuk pelaksanaan impor peralatan dan material dilakukan dengan

menggunakan fasilitas pembebasan pembebanan Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, PPN dan PPnBM yang harus diajukan oleh pemilik pekerjaan kepada

Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diakmodir dalam master list.7

Namun ternyata konsep pembayaran dengan sistem lumpsum dalam FIDIC

PDB tidak bersinergi dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan

import material untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman

luar negeri sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan penyelesaian

yang berlarut-larut dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pemilik pekerjaan

dan kontraktor.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini

merumuskan masalah sebagai berikut:

6 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur

Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan

No. SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang

Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/KMK.01/1996 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang

Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

7 Ibid, hlm. 3


8


1. Bagaimana penyelesaian kepemilikan atas surplus material untuk

pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah pada umumnya?

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kepemilikan surplus material untuk

pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah yang menggunakan

dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract

Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas

Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar

FIDIC-PDB?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kepemilikan surplus material yang diimpor

sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah secara umum

berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

2. Untuk mengetahui penyelesaian kepemilikan surplus material yang diimpor

sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan

dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract

Package No. 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas

Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar

FIDIC-PDB.


9


4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para

regulator dan praktisi di bidang kontrak konstruksi minyak dan gas,

terutama yang berkaitan dengan penggunaan kontrak konstruksi

internasional yaitu FIDIC terkait dengan konsep pembiayaan lumpsum dan

peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pelaksanaan

impor material dalam proyek pemerintah.

2. Manfaat Teoritis

Kontrak konstruksi FIDIC dan segala hal yang berkaitan dengannya

merupakan suatu mekanisme dan kajian yang cukup menarik karena masih

belum banyak dipergunakan di Indonesia. Namun demikian beberapa kajian

mengenainya sudah dibuat namun masih banyak hal yang belum dikaji

secara mendalam, terutama berkaitan dengan penggunaannya dalam proyek

pemerintah dan kesenjangannya dengan peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Untuk itu, dari segi akademis diharapkan agar penelitian ini dapat

memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan akademisi berkaitan

dengan penyelesaian permasalahan surplus material pada proyek

pemerintah baik yang dibiayai oleh dana pinjaman luar negeri maupun dana

lainnya yang menggunakan kontrak konstruksi FIDIC-PDB.

5. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

5.1. Kerangka Teori

Penelitian ini dilaksanakan dengan melandaskan pola pemikiran pada

beberapa teori. Dalam penyelesaian permasalahan surplus material pada proyek

pemerintah yang menggunakan kontrak standar FIDIC PDB harus memperhatikan

berbagai kemungkinan implikasi yang timbul terhadap para pihak, yaitu aspek


10


hukum dan ekonomi. Dalam penulisan ini akan digunakan beberapa teori untuk

membahas permasalahan surplus material.

Teori pertama adalah teori hukum realis (realistic jurisprudence) dengan

salah satu pengikutnya adalah Oliver Wendell Holmes Jr. yang berpendapat

sebagai berikut:8

“The life of the law has not been logic, it has been experience.”

Menurut Holmes hukum tidak hanya didasarkan pada logika peraturan

semata ataupun teks normatif yang tertutup, tetapi juga dengan apa yang disebut

pengalaman. Dengan demikian, Holmes berpandangan bahwa berdasarkan

keyakinan umum bahwa hukum dapat ditentukan dan diaplikasikan dalam

pemahaman keilmuan. Menjaga kemurnian hukum dengan menutup diri dari

pengaruh konteks-konteksnya adalah suatu upaya yang tidak hanya sia-sia akan

tetapi juga tidak realistis.9 Berdasarkan hal tersebut hukum dapat dipandang

sebagai subsistem yang tanpa dihindari akan berhimpitan dengan struktur dan

subsistem politik serta subsistem sosial-kultural. Oleh karenanya diperlukan

kemampuan dan ketrampilan dalam menyilogiskan alasan untuk mendapatkan

jawaban yang tepat dengan kepastian hukum yang tinggi untuk setiap

permasalahan hukum yang timbul.

8 Oliver Wendell Holmes Jr., The Common Law. Project Gutenberg, 2000, hlm.9

9 Soetandyo Wignjosoebroto, Pembaharuan Hukum :Law Reform, Forum Keadilan No. 09

(25 Juni 2006), hlm. 46


11


Berkaitan dengan teori diatas Oliver lebih lanjut menyatakan sebagai

berikut:10

“The law embodies the story of a nation's development through many

centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and

corollaries of a book of mathematics”

Hukum mewujudkan cerita pembangunan suatu bangsa selama berabad-

abad, sehingga tidak dapat hanya dipandang sebagai aksioma dan matematis.

Untuk mengetahuinya haruslah dilihat bagaimana hal tersebut terjadi dan akan

dimaksudkan untuk menjadi seperti apa. Sehingga untuk mewududkan suatu

hukum haruslah dilihat sejarah pembentukannya dan teori-teori hukum yang

meliputinya pada saat hal tersebut terjadi.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini teori tersebut akan dipergunakan dalam

mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan importasi peralatan dan

material untuk proyek pemerintah serta cara penyelesaian permasalahan ataupun

perlakuan yang akan diambil para pihak dalam hal terdapat permasalahan surplus

material mengingat sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang jelas.

Oleh karenanya penanganan atas permasalahan ini harus dilakukan secara

komprehensif, mengingat pada pelaksanaan proyek pemerintah, material yang

diimpor masuk sampai dengan saat ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan

pemindahan ataupun perubahan penggunaan. Solusi atas permasalahan ini belum

diatur secara jelas sehingga jika terjadi kelalaian ataupun kesalahan dalam

penanganannya dapat memberikan implikasi sanksi bagi pelakunya salah satunya

10 Oliver Wendell Holmes Jr., The Common Law. Project Gutenberg, 2000, hlm.9


12


adalah ancaman sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, jika terjadi hal

yang demikian maka diperlukan penanganan khusus dalam menyelesaikannya.

5.2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dalam penelitian, harus

diberikan batasan penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses

pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi terhadap data-data yang ada.

Definisi Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar

Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk

proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary

Loan Agreement (SLA).11

Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman Luar Negeri adalah setiap

penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan

maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman

luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.12

Adapun Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam

bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang

11 Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam

Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar

Negeri, Keputusan Menteri Keuangan No 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, Ps. 1 (a)

12 Ibid, Ps. 1(b)


13


dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi

hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.13

Master List adalah daftar jenis, jumlah dan satuan barang yang akan diimpor

dan meupakan pelaksanaan dari KPBJ.14

Sedangkan yang dimaksud dengan KPBJ adalah kontrak atau perjanjian

pengadaan barang dan jasa atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang

ditandatangani oleh pemimpin proyek atau pejabat yang berwenang dan

kontraktor utama.15

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang

dikenakan terhadap barang yang diimpor.16

Istilah surplus material secara definitif tidak diatur dalam FIDIC PDB

namun disebutkan dalam beberapa pasalnya, namun secara harfiah dapat

disimpulkan merupakan kelebihan material yang disediakan oleh kontraktor yang

sejak awal diperuntukan bagi pekerjaan Permanent Work.

13 Ibid, Ps. 1 (c)

14

Indonesia, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen

Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/kmk.01/1996

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang

Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Surat Edaran Bersama Direktur

Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan,

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-64/A/71/0596, No. SE-

32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996, Ps. 1 (j).

15 Loc.cit, Ps. 1 (g)

16Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, LN. Nomor 75 Tahun 1995, TLN

Nomor 3612, Ps. 1 ayat (15).


14


Yang dimaksudkan dengan Material adalah things of all kinds (other than

Plant) intended to form or forming part of the Permanent Works, including the

supply-only Materials (if any) to be supplied by the Contractor under the

Contract.17

Permanent Work adalah the Permanent Works to be designed and executed

by the Contractor under the Contract.18

Pemindahan adalah pemindahan hak, alih asset, perubahan penggunaan

barang modal untuk kegiatan lain diluar kegiatan usaha, atau penghapusan dari

asset perusahaan atas barang modal bagi perusahaan atau industri yang mendapat

fasilitas Bea Masuk atas impor mesin-mesin dan/atau barang dan bahan.19

Barang modal adalah mesin yaitu setiap mesin, permesinan, alat

perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang terkait langsung

dengan kegiatan pembangunan atau pengembangan industri atau industri jasa.20

Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan

komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan

barang jadi.21

17

Conditions of Contract For Plant Design Build Plant And Design-Build (First Edition

1999), Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999, Ps. 1.1.5.3.

18Ibid, Ps. 1.1.5.4

19 Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Pemindahan

Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

No. KEP-55/BC/1999 tanggal 26 Agustus 1999, Psl.1 huruf a

20 Ibid., Psl. 1 huruf b

21 Ibid., Psl. 1 huruf c


15


“Sale and Lease Back” adalah suatu transaksi dari “Leassee” (pengusaha

industri atau industri jasa penerima fasilitas) kepada “Lessor” (perusahaan

leasing) dengan syarat barang modal dimaksud masih berada atau digunakan oleh

penerima fasilitas.22

6. METODE PENELITIAN

6.1. Tipologi penelitian

Jenis ataupun tipologi penelitian tergantung dari sudut pandang masing-

masing orang. Berdasarkan sifatnya terdapat penelitian eksploratoris, penelitian

deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila

pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali

dan bahkan tidak ada dan dimaksudkan untuk memberikan data awal. Penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data awal yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-

teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan permasalahan

surplus material pada proyek CP-4. Sedangkan sifat eksplanatoris23

ditujukan

untuk menjelaskan implementasi peraturan yang berkaitan dengan dengan impor

material dalam proyek pemerintah dan penyelesaian permasalahan surplus

22 Ibid, Psl 1 huruf d

23 Sri Mamudji et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4


16


material yang terdapat pada proyek pemerintah yang mendapatkan fasilitas master

list.

6.2. Tipe Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 24

yang digunakan

untuk melakukan analisis data dengan mengacu kepada peraturan perundang-

undangan di bidang proyek pemerintah, konstruksi, impor barang dan material

serta pinjaman luar negeri dan hibah beserta peraturan turunannya berupa

peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran direktur jenderal dan peraturan

terkait lainnya. Selain itu analisis data juga dilakukan berdasarkan peraturan dan

ketentuan lain yang terkait, diantaranya peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan, bea dan cukai dan sebagainya. Peneliti juga melakukan analisa

berdasarkan studi kasus pada proyek pemerintah yang mengalami permasalahan

surplus material dan menggunakan kontrak standar FIDIC dimana dana yang

digunakan adalah dana hibah ataupun pinjaman luar negeri. Penelitian ini

dimaksudkan untuk menganalisa dan memahami konsep-konsep tentang surplus

material dalam FIDIC PDB, desain kontraktor (Contractor design), kepemilikan

plant dan material (ownership of plant and material). Selain itu, penelitian ini

juga dimaksudkan untuk menganalisa dan memahami pelaksanaan proyek

pemerintah yang menggunakan dana hibah ataupun pinjaman luar negeri.

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 96-

118.


17


6.3. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan

dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di

perpustakaan, atau milik pribadi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini, yaitu terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri

dari peraturan perundang-undangan antara lain di bidang jasa konstruksi,

keuangan negara, perbendaharaan negara, BUMN dan importasi barang

masuk dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau

dana pinjaman luar negeri seperti Undang-Undang Kepabeanan UU No. 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Jasa Konstruksi UU No.

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Tentang Bea

Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka

Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana

Pinjaman Luar Negeri, PP No. 42 Tahun 1995, Keputusan Menteri

Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN dan

PPNBM Serta PPH Pasal 22 Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Impor

Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa

Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat.


18


2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer seperti:

a. buku-buku yang berkaitan dengan FIDIC, surplus material,

perbendaharaan negara, keuangan negara, teori hukum dan buku-buku

di bidang penelitian hukum;

b. majalah, artikel, jurnal, makalah dalam seminar yang membahas

mengenai hal-hal terkait dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-

kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan dilakukan dengan

memanfaatkan koleksi perpustakaan yang ada di dalam negeri yakniPerpustakaan

Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, koleksi pribadi dan memanfaatkan teknologi

internet melalui situs-situs yang memiliki informasi terkait dengan bahan

penulisan seperti situs FIDIC, situs Kementerian Keuangan, situs PGN, situs

hukumonline, situs Sekretariat Negara, dan sebagainya.

Selain pengumpulan data dengan studi kepustakaan, untuk menunjang data

diatas dilakukan wawancara terarah ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PGN,

ahli FIDIC, akademisi dan praktisi.


19


6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif karena

menjelaskan gejala – gejala dalam kenyataan atau realitas penggunaan FIDIC

PDB dan adanya surplus material, dengan bersumber pada data yang konkret dan

relevan.25

Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami (to understand)

fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang

lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-

variabel yang saling terkait.26

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha memahami secara mendalam

mengenai kedudukan dan materi, dalam hal ini adalah pelaksanaan studi kasus

mengenai penyelesaian kepemilikan surplus material pada proyek CP-4

dihadapkan pada kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

importasi material untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau

dana pinjaman luar negeri.

Kajian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaitkan

dengan teori hukum yang berkaitan dengan kontrak konstruksi, peraturan

mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan kegiatan proyek

pemerintah yang mendapatkan dana hibah atau pinjaman luar negeri, apakah

25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, ed.1, cet.13, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.69.

26 Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif”, http://mudjiarahardjo.com,

diunduh tgl 31 Oktober 2012


http://mudjiarahardjo.com/artikel/215.html?task=view

20


berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup memadai untuk

menyelesaikan permasalahan terkait dengan surplus material.

Selanjutnya perlu juga ditelaah mengenai substansi dari peraturan

perundang-undangan tersebut agar dapat diketahui secara jelas kepemilikan

berbagai material yang ada dalam cakupan dan ruang lingkup proyek pemerintah

dalam hal dana proyek berasal dari dana hibah atau pinjaman luar negeri.

Dari berbagai pemaparan yang akan disampaikan diharapkan akan dapat

dijabarkan secara jelas, apakah muatan berbagai peraturan perundang-undangan

yang sudah berlaku tersebut telah mengakomodir keinginan dan harapan seluruh

pihak, baik pemerintah, BUMN, kontraktor maupun masyarakat pada umumnya.

7. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman dalam penulisan tesis

ini, penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Dalam Bab I dibahas latar belakang permasalahan yang akan dibahas

dalam tesis ini. Penulis menjelaskan awal mula adanya permasalahan mengenai

surplus material yang muncul dalam kontrak FIDIC PDB pada proyek

pemerintah. Selain itu disebutkan juga 2 (dua) pokok permasalahan dalam tesis

ini, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan dari tesis ini, kerangka teori,

kerangka konsepsional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II akan dibahas mengenai kontrak konstruksi, termasuk sejarah

FIDIC, jenis-jenis kontrak FIDIC, serta peruntukannya untuk berbagai kontrak

konstruksi sesuai sifat dan persyaratannya serta asas yang terkandung dalam


21


kontrak standar FIDIC, hak dan kewajiban baik oleh pemilik pekerjaan,

kontraktor maupun Konsultan juga mengenai potensi-potensi permasalahan yang

umum timbul pada kontrak kosntruksi. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai

permasalahan surplus dalam pelaksanaan kontrak CP-4 di PGN.

Dalam Bab III akan dibahas mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan importasi peralatan dan material sehubungan dengan adanya kebutuhan

kedua hal tersebut dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang mendapatkan

bantuan dana hibah maupun dana pinjaman luar negeri. Hal-hal yang harus

dilakukan oleh pemilik pekerjaan maupun kontraktor dalam memperoleh ijin

importasi peralatan dan material.

Dalam Bab IV akan dibahas mengenai proses dan mekanisme

penyelesaian permasalahan surplus material pada CP-4 dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan importasi peralatan

dan material yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Dalam Bab V Penulis akan menutup tesis ini dengan kesimpulan yang

memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dan selanjutnya akan

disampaikan saran-saran sesuai dengan masalah yang penulis temukan dalam

penelitian.


22


BAB II

PENERAPAN KONTRAK STANDAR FIDIC DALAM KONTRAK

KONSTRUKSI DI INDONESIA

2.1. TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAK KONSTRUKSI

2.1.1. Prinsip - Prinsip Hukum Perjanjian

Kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang melalui proses perencanaan

yang terstruktur dan panjang dimana hal ini biasanya memperhatikan potensi-

potensi permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan konstruksi mempunyai 3

(tiga) karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kegiatan atau industri

manapun, yaitu :27

11.. Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaian kegiatan dalam proyek

konstruksi tidak pernah sama persis atau identik);

22.. Membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek

konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai metode); dan

33.. Membutuhkan organisasi (dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan

suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir

dari kegiatan konstruksi tersebut).

Dalam proses pengerjaan proyek konstruksi, proses yang tercakup di

dalamnya antara lain, perencanaan teknis untuk diakomodir dalam employer’s

requirements dan pemilihan klasifikasi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Pemilihan kontraktor didasarkan pada pertimbangan tingkat

27 Wulfram I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi, Andi Offset, Yogyakarta, 2005

hlm. 11


23


kesulitan pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan serta ketersediaan

pengalaman dari kontraktor yang akan melaksanakannya.

Dalam suatu proyek terdapat beberapa pihak yang ikut terlibat di dalamnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya antara lain, pengguna barang/jasa

(employer), kontraktor dan konsultan atau yang biasa disebut dengan project

management consultancy. Pihak-pihak tersebut terikat dan terhubung dengan

suatu kontrak konstruksi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan. Kontrak

merupakan hal yang penting yang didasarkan pada suatu penawaran oleh pemilik

pekerjaan dan penerimaan oleh kontraktor.

Lebih lanjut, untuk pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan oleh

perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

haruslah melalui suatu proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik pekerjaan sebagai pengguna barang/jasa akan membuat suatu

dokumen pengadaan yang akan memuat persyaratan-persyaratan administrasi,

keuangan dan teknis yang akan menjadi bagian dari kontrak. Jika persyaratan –

persyaratan yang diminta oleh pemilik pekerjaan disetujui dan dapat dipenuhi oleh

perusahaan konstrusi yang menjadi penyedia barang/jasa maka hal tersebut akan

direspon dengan cara melakukan pemasukan dokumen penawaran dimana

terhadap dokumen tersebut yang akan dilakukan proses evaluasi pengadaan. Jika

penawaran yang diajukan dianggap responsif dan memenuhi persyaratan

administrasi, keuangan dan teknis, maka terhadap perusahaan konstruksi tersebut

akan dilakukan penunjukan sebagai kontraktor yang akan melaksanakan

pekerjaan. Secara umum dan tidak langsung, pada saat pemilik pekerjaan


24


mengumumkan adanya suatu pengadaan dan dilakukannya pemasukan dokumen

pengadaan oleh kontraktor sudah terdapat kesepakatan antara pemilik pekerjaan

dan kontraktor.

Perjanjian pada umumnya dianggap sudah terjadi pada saat para pihak

bersepakat atas suatu hal. Bahwa suatu kesepakatan atau perjanjian dapat

dianggap sah maka harus memenuhi asas konsesualisme dan memenuhi syarat

sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu kesepakatan

antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak dalam bertindak, adanya obyek

perjanjian yang tertentu dan causa yang halal.28

Jika tidak ada kesepakatan antara para pihak atau persetujuan hanya dari

satu pihak maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kesepatan atau perjanjian

yang dibuat oleh para pihak dapat dibuat secara bebas baik dari isi maupun dari

materi perjanjiannya. Kebebasan para pihak ini sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.29

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkandung 5 (lima) asas

yang berkaitan dengan hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberikan

kebebasan kepada siapapun untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan

28 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2009,

hlm. 339.

29 Ibid, hlm.342.


25


persyaratannya, melaksanakan perjanjian dan menentukan bentuk perjanjian

secara tertulis atau lisan.

Asas Kebebasan Berkontrak juga merupakan prinsip-prinsip dasar yang

dikenal dan merupakan prinsip universal dalam hukum dagang

internasional. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan para pihak untuk

menentukan jenis kontrak sampai dengan memilih forum penyelesaian

sengketanya.30

Namun kebebasan tersebut terdapat pembatasan di

dalamnya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban

umum, kesusilaan dan kesopanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1337 KUH Perdata:31

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

ketertiban umum.”

Selanjutnya, dalam hal kontrak konstruksi yang dibuat bersifat

internasional, didasarkan pada para pihak yang terlibat, kontrak tersebut

haruslah tetap tunduk dan dibatasi oleh ketentuan hukum nasional yang

berlaku, terutama jika lokasi pekerjaan berada di wilayah suatu negara.

2. Asas konsesualisme

Konsesus atau juga biasa disebut disebut dengan kesepakatan, merupakan

momentum atau saat lahirnya suatu perjanjian jika diantara para pihak telah

terdapat kata sepakat. Suatu kesepakatan yang tercipta merupakan salah satu

syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

30 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

hlm.15 - 16 dan 91 – 93.

31 Subekti, op. cit., hlm.342.


26


3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat

sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan

oleh undang-undang. Dalam pasal ini mengandung asas Pacta Sunt

Servanda, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat maka pihak

tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian dan terhadap

pihak tersebut dapat dikenakan sanksi atau permintaan kompensasi atas

tindakannya itu.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Sebagaimana tersurat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus

melaksanakan isi kontrak berdasarkan dasar saling percaya dan keyakinan

bahwa para pihak akan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan rasa

tanggung jawab.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak

hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada

perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH

Perdata, yaitu:


27


“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;

tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam

hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Kontrak dalam bidang konstruksi memegang peranan yang sangat penting

dalam pelaksanaannya mengingat,kontrak merupakan dasar bagi para pihak dalam

menjalankan seluruh hak dan kewajibanya hingga selesai.

2.1.2. Pemahaman Umum Terhadap Kontrak Konstruksi

Beberapa ahli hukum memberikan definisi terhadap kontrak. Lawrence M.

Friedman menyatakan pendapatnya tentang kontrak sebagai berikut:

“There was a strong ethical belief in honoring one’s promises. In addition,

contracts were central to the market economy and provided a vehicle whereby

individuals could bargain for their own advantage”.32

Menurut Friedman dalam hal seseorang memperjanjikan suatu hal maka

berdasarkan etika yang berlaku umum hal tersebut haruslah dihormati oleh

siapapun. Hal ini dikarenakan kontrak merupakan pusat dari pasar ekonomi

sebagai perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan

merupakan alat dimana seseorang dapat melakukan penawaran untuk

mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Teori ini menganut pemahaman

bahwa praktek yang tidak memberikan batasan terhadap kebebasan berkontrak

bagi para pihak yang melakukan penawaran yang berimbang baik dari segi

kekuatan, ketrampilan dan pengetahuan atas kondisi pasar akan memberikan

kesejahteraan individu yang maksimal dan alokasi sumber daya di pasaran dengan

32 James W. Ely, Jr., The Protection Of Contractual Rights : A Tale Of Two

Constitutional Provisions, New York University Journal of Law & Liberty, 2005, hlm. 371.


28


sangat efisien.33

Sedangkan Michael D Bayles menyatakan bahwa kontrak

merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau

persetujuan.34

Black’s Law memberikan definisi kontrak sebagai berikut:35

“Contract is an agreement between two or more persons which

creates an obligation to do or not to do aparticular things; a promise

or set of promises constituting an agreement between the parties that

gives each a legal duty to the other and also the right to seek a remedy

for the breach of those duties.”

Dalam definisi ini, dinyatakan bahwa suatu kontrak merupakan perjanjian

bagi dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu hal tertentu, juga merupakan suatu janji atau sekumpulan

janji yang mengatur perjanjian antara para pihak yang memberikan kewajiban

hukum kepada masing-masing pihak terhadap pihak lainnya dan memberikan hak

untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan kontrak konstruksi Black’s Law

mendefinisikan hal tersebut sebagai berikut:36

“Type of contract which plans and specifications for construction are

made a part of the contract itself and commonly it is secured by

performance and payment bonds to protect both subcontractors and

paty for whom building is being constructed.”

33 Carolyn Edwards, Freedom Of Contract And Fundamental Fairness For Individual

Parties: The Tug Of War Continues, UMKC Law Review, Volume 77, Number 3, Spring 2009,

hlm. 647.

34 Michael D.Bayles, Principles of law. A normative analysis. Dordrecht:D.Reidel

Publishing Co. 1987, hlm 143.

35 Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary, sixth edition, West Publishing Co,

hlm. 322.

36 Ibid. hlm. 313.


29


Definisi tersebut menjelaskan bahwa kontrak konstruksi merupakan suatu

jenis kontrak dimana seluruh perencanaan dan spesifikasi-spesifikasi konstruksi

menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri dan hal tersebut biasanya dijamin

dengan suatu jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran untuk melindungi

kepentingan subkontraktor dan pihak yang kepadanya suatu bangunan

diperjanjikan.

Axel-Volmar Jaeger dan Götz Sebastian Hök mendefinisikan kontrak dalam

term FIDIC sebagai di bawah:37

“The contract is the law of the parties. It is drawn up to define what is

required to be carried out in return for what payment. Thus the

contract defines the duties and responsibilities to be undertaken by the

parties to it. If the contract wording is either incomplete or ambiguous

its terms must be interpreted.”

Kontrak merupakan hukum bagi para pihak dimana kontrak tersebut dibuat

untuk mendefinisikan hal-hal apa saja yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan

sebagai dasar dilakukan pembayaran. Lebih lanjut Axel-Volmar Jaeger dan Götz

Sebastian Hök juga menjelaskan bahwa kontrak mencakup seluruh hak dan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Jika terdapat kata-kata dalam

kontrak yang dianggap tidak jelas atau bersifat ambigu maka hal tersebut harus

diintepretasikan lebih lanjut.

Selanjutnya, dengan kondisi perkembangan dunia yang sudah global,

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak melakukan pembangunan

fasilitas dan jaringan infrastrukstur di berbagai lini sudah banyak menggunakan

37 Axel-Volkmar Jaeger dan Götz Sebastian Hök. FIDIC- A Guide for Practitioners.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, hlm. 129.


30


kontrak konstruksi internasional, salah satunya adalah Fédération Internationale

des Ingénieurs-Conseils (FIDIC).

Salah satu proyek di Indonesia yang menggunakan kontrak standar FIDIC

adalah Proyek CP-4 yang dilakukan oleh PGN yang menggunakan kontrak

standar FIDIC Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and

for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor First Edition

1999 (“FIDIC PDB”). Namun pada kontrak Proyek CP-4, kontrak standar FIDIC

yang dipergunakan adalah kontrak standar FIDIC yang telah dilakukan

modifikasi.

Sesuai dengan pembahasan yang akan dijabarkan dalam bab selanjutnya,

akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal dan istilah yang berkaitan dengan

kontrak konstruksi yang menggunakan kontrak standar FIDIC.

Dalam kontrak standar FIDIC terdapat pembagian hak dan kewajiban yang

jelas antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pengaturan yang tercantum dalam

kontrak standar FIDIC mencakup hak dan kewajiban dari pemilik pekerjaan

(employer), kontraktor, dan engineer (consultant), prosedur pembayaran,

variation order, safety procedure, asuransi baik terhadap desain pekerjaan

maupun terhadap pihak ketiga, jaminan pelaksanaan, klaim, perselisihan dan

arbitrase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1.1.1. FIDIC PDB disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan kontrak adalah suatu dokumen yang terdiri dari Contract

Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the

Employer's Requirements, the Schedules, the Contractor's Proposal, and the


31


further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the

Letter of Acceptance.38

Maksud dari penyebutan istilah-istilah tersebut diatas tersebut adalah

untuk menentukan jenis - jenis dokumen dan hirarki urutan dokumen yang

menjadi bagian dari kontrak berdasarkan urutan penyebutannya. Penyebutan

tersebut haruslah konsisten antara urutan yang dicantumkan dalam ketentuan

Pasal 1.1.1. dengan yang dicantumkan dalam Pasal 1.5 Syarat-syarat Kontrak.

Jika terdapat inkonsistensi mengenai isi dari dokumen – dokumen yang

dipergunakan dalam proses tender dan dokumen tersebut akan dipergunakan dan

disusun sebagai bagian dari dokumen kontrak maka permasalahan inkonsistensi

tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani.39

Secara umum terdapat beberapa istilah yang harus dipahami secara baik

oleh para pihak dalam kontrak konstrruksi yang menggunakan kontrak standar

FIDIC, sebagai contoh pengertian mengenai contract agreement yang dijelaskan

sebagai berikut: 40

1. Contract agreement sebagaimana dijelaskan dalam Sub-Pasal 1.6. Syarat-

syarat Kontrak merupakan dokumen kontrak yang harus ditandatangani oleh

para pihak, dalam waktu selambat-lambatnya 28 hari kalender sejak

kontraktor menerima letter of acceptance dimana formatnya merupakan

lampiran dari syarat-syarat khusus kontrak dalam dokumen pengadaan.

Contract agreement yang ditandatangani harus disesuaikan dan

38 Peter L. Boen, The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils, 2000, hlm. 43.

39 Ibid., hlm. 44.

40 Ibid., hlm. 43.


32


merefleksikan kesepakatan aktual para pihak sebagaimana tercantum dalam

summary of contract formation dan negosiasi pengadaan. Seluruh biaya

yang berkaitan dengan penandatanganan contract agreement termasuk bea

meterai akan dibebankan kepada pengguna barang/jasa.

2. Letter of acceptance merupakan surat penerimaan resmi yang diterbitkan

oleh pengguna barang/jasa, segera setelah proses penyusunan kontrak

(contract formation) selesai dilaksanakan. Letter of acceptance wajib untuk

mencantumkan Accepted Contract Amount yang disertai dengan perincian

jumlah atau nilai kontrakyang diterima (breakdown of the accepted contract

amount), yang dapat saja berbeda dengan yang telah diserahkan pada saat

proses pengadaan, dikarenakan adanya koreksi aritmatik. Accepted contract

amount akan menjadi nilai kontrak selama jangka waktu perjanjian

berlangsung. Sedangkan breakdown of the accepted contract amount akan

dibayarkan berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan (milestones) sesuai

dengan payment schedule Jika terdapat kesepakatan baru dalam proses

contract formation maka hal tersebut akan disebutkan dalam letter of

acceptance. Dalam letter of acceptance juga mengakomodir commencement

date atau tanggal efektif berlakunya kontrak. 41

Namun demikian jika letter of acceptance tidak diterbitkan atau dibuat maka

commencement date atau tanggal efektif berlakunya kontrak mengacu pada

tanggal penandatanganan contract agreement. Jika terjadi demikian maka

hal-hal yang seharusnya tercantum dalam letter of acceptance harus

dicantumkan secara jelas dalam contract agreement. Apabila letter of

41 Ibid., hlm 43.


33


acceptance telah diterima oleh kontraktor atau contract agreement telah

ditandatangani maka saat itulah perikatan kontrak konstruksi telah terjadi

dan durasi waktu untuk perhitungan key date whole of the work telah mulai.

3. Letter of tender merupakan surat penawaran dari kontraktor kepada pemilik

pekerjaan yang berisikan respon terhadap dokumen pengadaan pengguna

barang/jasa yaitu penawaran mengenai desain dan spesifikasi pekerjaan

termasuk harga pekerjaan yang akan dilaksanakan baik dalam harga satuan

ataupun lump sum, misalkan berkaitan dengan construction proposal,

planning & programming proposal, management system proposal, pricing

schedule, daywork schedule, payment schedule, cash flow projection, dan

syarat-syarat kontrak. 42

4. Appendix to Tender merupakan bagian dari syarat-syarat kontrak isinya

mengandung data spesifik dari syarat-syarat kontrak misalkan persentase

uang muka, maximum delay damage jika terjadi keterlambatan pekerjaan,

nilai delay damage per hari keterlambatan, nilai asuransi yang harus

dipenuhi oleh kontraktor. Seperti halnya dokumen lainnya appendix to

tender juga dicantumkan dalam dokumen pengadaan dan akan menjadi

bagian dari kontrak setelah disesuaikan dengan kesepakatan akhir para

pihak. Jika ada bagian dari appendix to tender yang tidak dipergunakan

maka untuk menghindari adanya ambiguitas maka pada bagian tersebut

biasanya dicantumkan kata-kata “not applicable”. 43

42 Ibid., hlm 43.

43 Ibid., hlm 44.


34


5. Employer’s requirement merupakan dokumen yang mengandung ketentuan-

ketentuan minimum di bidang teknis dari pemilik pekerjaan sebagai yang

secara spesifik harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kontraktor termasuk

kualitas, performa dan pengetesan. Dokumen ini diadakan untuk

mengakomodir ketentuan atau persyaratan teknis yang bersifat minimum

atas pekerjaan dikarenakan dalam dokumen syarat-syarat kontrak hanya

khusus mengakomodir ketentuan komersial dan hal-hal umum tentang

pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam employer’s requirement

biasanya pemilik pekerjaan menjelaskan secara spesifik hal-hal teknis yang

harus dipenuhi oleh kontraktor. Namun dapat juga dicantumkan ketentuan

teknis yang bersifat mandatory dalam employer’s requirement. Dalam

membuat employer’s requirement pemilik pekerjaan harus memperhatikan

kemungkinan adanya usulan perubahan dari kontraktor terhadap ketentuan

teknis yang tidak bersifat mandatorya Hal ini dikarenakan dalam FIDIC

PDB dan EPC/Turnkey desain pekerjaan dibuat oleh kontraktor. Hanya saja

desain pekerjaan yang diusulkan oleh kontraktor tersebut tidak boleh

mengurangi ketentuan teknis yang tercantum dalam employer’s

requirement. 44

Dokumen employer’s requirement umumnya terdapat dalam jenis kontrak

FIDIC PDB dan EPC/Turnkey Project. Pada jenis kontrak FIDIC for

Construction tidak ada definisi dan ketentuan mengenai employer’s

requirement, namun yang ada adalah dokumen specification dan drawings.

44 Ibid., hlm 43.


35


6. Yang dimaksud dengan specification45

yaitu dokumen yang berisikan

spesifikasi mengenai pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan

drawings46

adalah gambar-gambar rencana pekerjaan. Kedua dokumen

tersebut berisikan data-data yang berkaitan dengan rencana pekerjaan dan

bersifat mendetil dan harus dilaksanakan oleh kontraktor. Dalam hal ini

kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi

yang terdapat dalam specifications dan drawings termasuk jika pekerjaan

tersebut mensyaratkan adanya pembangunan fasilitas terlebih dahulu. Hal

ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya disruption pada

saat pelaksanaan pekerjaan.

7. Sedangkan schedules adalah dokumen yang berisikan format jadual yang

dibuat oleh pemilik pekerjaan sebagai bagian dari dokumen pengadaan.

Format tersebut diisi serta diajukan oleh kontraktor sebagai bagian dari

dokumen penawaran kontraktor berdasarkan format schedules yang

dipersyaratkan oleh pemilik pekerjaan. Format schedules tergantung pada

desain pekerjaan, kebutuhan tersebut mengandung daftar kuantitas dan

biaya termasuk jadual pekerjaan.47

Pada kontrak FIDIC Construction schedules yang diserahkan oleh

kontraktor harus mengandung bill of quantity dan daywork schedule.

Sedangkan dalam FIDIC PDB dan FIDIC Construction yang dimaksud

dengan bill of quantity dan daywork schedule adalah sebagai berikut:

45 Ibid., hlm 43.

46 Ibid., hlm 43.

47 Ibid., hlm 43.


36


8. Schedule merupakan suatu dokumen yang terdiri dari bill of quantity dan

daywork schedule, jika schedule tidak dilampirkan dengan kedua dokumen

tersebut maka schedule akan dianggap tidak lengkap dan kontraktor dapat

dikategorikan tidak responsif terhadap dokumen pengadaan.48

Apabila dalam desain pekerjaan terdapat desain yang dibuat oleh kontraktor,

maka dapat dibuatkan schedules yang tersendiri jika diperlukan. Sedangkan

pada kontrak FIDIC PDB, schedules harus merefleksikan seluruh pekerjaan

yang harus dilakukan mengingat desain pekerjaan dibuat seluruhnya oleh

kontraktor. Pada saat pembuatan format schedule pemilik pekerjaan harus

benar-benar memperhatikan desain yang dibuat oleh kontraktor, serta

informasi lebih lanjut yang dibutuhkan oleh kontraktor dalam pembuatan

desain pekerjaan.

9. Contractor's Proposal merupakan dokumen yang dibuat oleh kontraktor

untuk merespon dokumen pengadaan yang dibuat oleh pemilik pekerjaan,

termasuk yang berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, preliminary desain,

dan schedule. 49

Para pihak dalam hal ini yaitu pemilik pekerjaan dan kontraktor harus dapat

memahami kontrak konstruksi secara menyeluruh, karena jika tidak, maka

segala beban resiko yang ada dalam kontrak dan menjadi beban kedua belah

pihak akan ditanggung salah satu pihak saja. Baik dari pemilik pekerjaan

48 Ibid., hlm 44.

49 Ibid., hlm 44.


37


dan kontraktor harus memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap isi,

materi dan konstruksi perjanjian yang dipergunakan.

Lebih lanjut, jika pemahaman terhadap kontrak tidak dimiliki oleh para

pihak, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa antara

para pihak. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan prosedur yang tidak

sesuai dengan ketentuan kontrak misalkan prosedur variation order,

keterlambatan melakukan contractor’s claim, kekurangan pendanaan dikarenakan

adanya kesalahan dalam menghitung cash flow, salah dalam memperhitungkan

jadwal pekerjaan, jumlah manpower ataupun equipment yang mengakibatkan

keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan lain sebagainya. Jika hal ini tidak

ditangani dengan baik maka hal-hal tersebut berpotensi menjadi sengketa

konstruksi yang dapat berakhir di Dispute Adjudicated Board (DAB) maupun

arbitrase.

2.1.3. Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi

Secara umum dalam kontrak konstruksi, para pihak yang terlibat adalah

pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pemilik pekerjaan adalah pengguna barang/jasa

dan sebagai pemilik modal yang membutuhkan jasa kontraktor dan menunjuk

kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan atau proyeknya.

Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa adalah orang perseorangan

atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang


38


memerlukan layanan jasa konstruksi.50

Pengguna barang/jasa biasa juga disebut

sebagai client atau bouwheer.

Sedangkan kontraktor atau penyedia barang/jasa, dalam UU Jasa Konstruksi

disebut dengan Penyedia Jasa, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang

kegiatan usahanya menyediakan jasa layanan konstruksi.51

Namun demikian jika

kontraktor membutuhkan pihak lain untuk membantu penyelesaian pekerjaannya,

maka kontraktor dapat menunjuk pihak ketiga sebagai sebagai subkontraktor

untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang diserahkannya kepada pihak tersebut.

Munir Fuady menyebut subkontraktor sebagai pihak kontraktor ketiga yang

dilibatkan oleh pihak kontraktor utama untuk melaksanakan berbagai kewajiban

tertentu yang terbit dari kontrak kostruksi antara pihak kontraktor utama dengan

pihak bowheer, pekerjaan mana dilakukan oleh subkontraktor untuk dan atas

nama pihak kontraktor utama.52

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, terdapat pihak-pihak lain

yang biasanya juga terlibat dalam pengerjaan suatu proyek yaitu supplier atau

vendor. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian supplier sebagai

berikut:53

“Supplier is any person engaged in the bussiness of making a consumer

product directly or indirectly availabke to consumers, includes all person in

the chain of production and distribution of a consumer product including the

producer or manufacturer, component supplier, distributor and retailer.

50 Indonesia, Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999, LN No. 54 Tahun

1999, TLN No. 3833, Pasal 1 nomor 3.

51 Ibid., Ps. 1 nomor 4.

52 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek Bandung, Citra Adtya Bakti, 1998,

hlm.183.

53 Black, op.cit., hlm. 1439.


39


Sedangkan yang dimaksud dengan vendor adalah:54

“The person who transfers propery of goods by sale. A seller of goods or

services.”

Dalam hal kontraktor akan menunjuk subkontraktor untuk mengerjakan 1

(satu) atau lebih bagian pekerjaannya, kontraktor biasanya meminta persetujuan

dari pemilik pekerjaan terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada penunjukan

supplier ataupun vendor.

2.2. SEJARAH FIDIC

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils atau biasa disingkat

dengan FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk sebagai

wadah ikatan asosiasi konsultan enjiniring. FIDIC didirikan pada tahun 1913 dan

diprakarsai oleh Belgia, Prancis dan Swiss. FIDIC berlokasi di Jenewa, Swiss.

Pendiriannya dimaksudkan sebagai badan konsultansi enjiniring internasional di

dunia industri yang berbasis teknologi tingkat tinggi, dimana FIDIC menekankan

pada nilai-nilai profesionalisme, independensi dan kompetensi.

FIDIC dikenal luas sebagai badan konsultansi enijiniring yang melakukan

penyusunan klausul – klausul kontrak (conditions of contracts) di industri

konstruksi.

Saat ini terdapat 86 negara yang tercatat sebagai anggota FIDIC.

Keanggotaan FIDIC terbagi menjadi Member Associations, Affiliate Members dan

54 Ibid., hlm.1555.


40


Associate Member.55

FIDIC berfokus pada pelaksanaan kontrak konstruksi

internasional dengan menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) dan kapasitas pembangunan (capacity building).

Tujuan utama FIDIC adalah:56

1. Menjadi organisasi internasional yang dikenal dengan isu-isu yang berkaitan

dengan konsultansi enjiniring.

2. Secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi yang

berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di seluruh dunia.

3. Memprioritaskan dan meningkatkan penggunaan FIDIC dalam bidang

konsultansi industri enjiniring di seluruh dunia.

4. Meningkatkan penggunaan konsultan enjiniring.

5. Mempromosikan dan membantu pengembangan industri konsultan

enjiniring di seluruh dunia.

6. Mempromosikan dan meningkatkan penggunaan format kontrak FIDIC di

seluruh dunia.

55 http://www1.fidic.org/about/members/

Member Association merupakan anggota yang berasal dari asosiasi nasional yang menyediakan

jasa konsultansi yang berbasis teknologi tinggi untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan

lingkungan di suatu negara membawahi berbagai perkumpulan asosiasi. Sedangkan Affiliate

Member adalah anggota yang berasal dari berbagai asosiasi, organisasi, grup yang berada di

negara, baik yang memiliki Member Association maupun tidak dan memiliki visi yang sama

dengan FIDIC. Associate Member merupakan anggota yang berasal dari perorangan, organisasi,

asosiasi, firma maupun grup yang berada di negara baik yang memiliki Member Association

maupun tidak dan memiliki partisipasi besar dalam bidang industry konsultan enjiniring di

negaranya. Asosiasi-asosiasi yang tercatat sebagai amggota FIDIC diantaranya adalah Fédération

Marocaine du Conseil et de l'Ingénierie (Maroko), Council of Engineering Consultants of the

Philippines (Filipina), Association of Hungarian Consulting Engineers and Architects

(Hungaria), Saudi Council of Engineers(Arab Saudi), Association of Consulting Engineers

Singapore (Singapura), National Association of Indonesian Engineering Consultants / INKINDO

(Indonesia), dan Association of Japanese Consulting Engineers (Jepang).

56 http://fidic.org/about-fidic


http://www1.fidic.org/about/members/

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Morocco

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Morocco

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Philippines

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Philippines

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Hungary

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Saudi%20Arabia

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Singapore

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Singapore

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Indonesia

http://www1.fidic.org/regions/address.asp?orgcode=Japan

http://fidic.org/about-fidic

41


7. Mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional dalam industri

konsultansi enjiniring.

8. Melakukan pelatihan dan mempublikasikan buku-buku maupun dokumen

yang berkaitan dengan kontrak standar FIDIC.

2.3. JENIS KONTRAK FIDIC DAN PERUNTUKANNYA

2.3.1. Jenis –jenis Kontrak FIDIC

Sejak didirikannya FIDIC telah menerbitkan banyak publikasi mengenai

macam-macam kontrak yang berkaitan dengan pengerjaan proyek konstruksi

misalkan persyaratan-persyaratan kontrak, manajemen risiko, manajemen

konsultan, manajemen lingkungan. Adapun macam jenis – jenis kontrak yang

telah dibuat oleh FIDIC sesuai dengan peruntukannya adalah:57

1. Short Form of Contract 1st Ed (1999 Green Book)

Syarat-syarat Kontrak yang terdapat dalam buku ini direkomendasikan

untuk pekerjaan enjiniring dan konstruksi dimana nilai pekerjaannya relatif

tidak terlalu besar. Pada umumnya kontrak ini dipergunakan pada proyek

dimana desain pekerjaan dibuat oleh pemilik pekerjaan atau dapat juga

dibuat oleh kontraktor misalkan untuk pekerjaan civil engineering, building,

mechanical, electrical dan/atau construction works. Namun demikian

pemilihan jenis kontrak ini juga tergantung pada tipe pekerjaan dan

kondisinya, dapat juga diaplikasikan pada kontrak dengan nilai yang besar.

Namun pada dasarnya persyaratan pada jenis kontrak ini diperuntukan bagi

pekerjaan yang relatif tidak kompleks atau durasi pekerjaannya dalam

57 http:// www. fidic.org/bookshop/collections


42


jangka pendek yang tidak memerlukan subkontraktor dengan spesifikasi

khusus. Dalam konsep kontrak ini, pemilik pekerjaan dapat mempergunakan

metode perhitungannya sendiri (valuation methods), dan walaupun tidak

terdapat referensi mengenai engineer, pemilik pekerjaan dapat menunjuk

engineer, jika dibutuhkan.

Pada prinsipnya syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam kontrak standar

FIDIC harus tetap seperti apa adanya dan tetap ditulis dalam bahasa inggris,

namun jika dibutuhkan maka syarat-syarat kontrak tersebut dapat

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau dalam keadaan khusus, misalkan

untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu

negara. Jika demikian, maka syarat-syarat kontrak akan terdiri dari syarat-

syarat umum kontrak (General Conditions of Contract) dan syarat-syarat

khusus kontrak (Particular Conditions of Contract) yang harus dibaca

secara bersama-sama.

2. Construction Contract 1st Ed (1999 Red Book).

FIDIC jenis ini dikenal juga dengan sebutan Red Book. FIDIC Red Book

telah beberapa kali mengalami revisi. Edisi yang pertama dari kontrak

standar FIDIC Construction diterbitkan dan dipergunakan pada tahun 1957

dengan nama Conditions of Contract (International) for Works of Civil

Engineering Construction.58

Kontrak standar FIDIC Construction

mengalami beberapa kali revisi untuk disesuaikan dengan kondisi pekerjaan

yang dilaksanakan di lapangan. dokumen ini terakhir kali mengalami revisi

58

Jeremy Glover, FIDIC and Overview: The Latest Developments, Comparisons, Claims

and a Look Into The Future, Fenwick Elliot, 2008.hlm.1


43


pada tahun 1999 dan 2006, untuk edisi revisi 2006 dijadikan varian kontrak

tersendiri dengan judul Construction Contract MDB Harmonised. Dalam

konsep kontrak ini, syarat-syarat yang diatur didalamnya direkomendasikan

dipergunakan untuk pembangunan atau perencanaan pekerjaan yang

didesain oleh pemilik pekerjaan ataupun oleh engineer. Pada saat

pelaksanaan pekerjaan, kontraktor melakukan pekerjaannya berdasarkan

desain yang dibuat oleh pemilik pekerjaan ataupun oleh engineer, namun

jika diperbolehkan, pada pekerjaan tersebut terdapat beberapa elemen yang

didesain oleh kontraktor, namun sifatnya tidak major misalkan untuk

pekerjaan civil, mechanical, electrical and/or construction works.

3. Plant and Design Build Contract 1st Ed (1999 Yellow Book).

FIDIC Plant Design Build Contract pertama kali diperkenalkan pada tahun

1963.59

FIDIC Plant Design Build Contract umumnya lebih dikenal dengan

istilah Yellow Book. FIDIC PDB disusun untuk mengatasi kesulitan yang

muncul dari penggunaan FIDIC sebelumnya yaitu Conditions of Contract

(International) for Works of Civil Engineering Construction edisi 1957

dimana edisi tahun 1957 ini lebih mengakomodir pekerjaan sipil dan proyek

infrastruktur seperti jembatan, dam, terowongan dan fasilitas pengairan serta

irigasi. Sedangkan pekerjaan yang berkaitan dengan mekanikal dan

elektrikal sama sekali belum diatur dalam format kontrak standar FIDIC

sebelumnya. FIDIC PDB inipun telah mengalami beberapa kali revisi untuk

menyesuaikan dengan kondisi perkembangan praktek konstruksi dari waktu

ke waktu. Pada konsep PDB syarat-syarat kontrak yang terdapat di

59 Ibid., hlm. 1.


44


dalamnya pada umumnya dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan

instalasi mekanikal dan instalasi elektrikal maupun juga untuk desain dan

pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan dan pekerjaan enjiniring.

Berdasarkan kontrak ini kontraktor akan membuat dan melaksanakan desain

termasuk pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal sesuai dengan ketentuan

dalam persyaratan teknis (employer’s requirements).

Pada prinsipnya syarat-syarat yang tercantum dalam yellow book sudah

mencakup segala hal atau proses yang biasa terdapat dalam pelaksanaan

pekerjaan konstruksi, biasanya disebut sebagai general conditions of

contract.

Namun demikian dalam implementasinya terdapat beberapa syarat-syarat

kontrak yang biasanya harus disesuaikan atau dimodifikasi berdasarkan

situasi dan kondisi dimana pekerjaan konstruksi akan dilakukan. Perubahan

ketentuan dalam syarat-syarat kontrak ini biasanya akan dicantumkan dalam

particular conditions of contract. Kedua hal tersebut diatas selanjutnya

harus dibaca secara bersama-sama dan menjadi satu kesatuan syarat-syarat

kontrak serta mengatur keseluruhan hak dan kewajiban para pihak selama

jangka waktu penyelesaian kontrak.

4. EPC/Turnkey Contract 1st Ed (1999 Silver Book).

Untuk konsep EPC/Turnkey Contract biasanya dipergunakan dalam hal

segala kewajiban dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan proyek

akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Berdasarkan konsep kontrak ini,

kontraktor akan melaksanakan keseluruhan proses pekerjaan mulai dari

perencanaan, pengadaan barang dan material dan pelaksanaan konstruksi


45


serta jika diperlukan dilakukan commissioning. Pada saat seluruh bangunan

dan fasilitas yang dibutuhkan sudah selesai dan bekerja dengan baik (fully-

equiped) serta siap untuk dioperasikan atau yang disebut dengan “turn of the

key”. Oleh karena itu, pada umumnya untuk pekerjaan yang menggunakan

konsep kontrak semacam ini dipergunakan untuk jenis pekerjaan yang

memiliki kerumitan yang sangat tinggi, ketidakakuratan site data misalkan

soil data, topography data.

Mengingat kontraktor yang akan menanggung segala resiko dalam

pelaksanaan pekerjaan, maka kontraktor akan diberikan waktu yang cukup

oleh pemilik pekerjaan untuk membuat dokumen-dokumen yang

dibutuhkan. Lebih lanjut, pembiayaan untuk pekerjaan yang menggunakan

konsep kontrak semacam ini biasanya akan menelan biaya yang sangat

mahal dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan konsep kontrak

lain. Hal ini wajar karena jika terjadi kerusakan ataupun kesalahan

perhitungan pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan maka seluruh

resiko yang muncul akan menjadi beban kontraktor dan kemungkinan akna

hal ini harus diperhitungkan secara hati-hati oleh pemilik pekerjaan maupun

kontraktor. Pemilik pekerjaan dan kontraktor harus sama-sama memhami

konsep hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian model ini. Namun

demikian meskipun sebagian besar tanggung jawab dalam pelaksanaan

pekerjaan ada pada kontraktor, namun pemilik pekerjaan tetap memiliki

pembagian tanggung jawab pada beberapa hal misalkan jika terjadi force

majeur. Sehingga jika pemilik pekerjaan dan kontraktor akan melakukan

modifikasi terhadap syarat-syarat kontrak, harus secara hati-hati


46


mempertimbangkan konsekuensi terhadap pekerjaan yang akan

dilaksanakan berikut seluruh hak dan kewajibannya, karena akan memiliki

implikasi yang cukup signifikan terhadap nilai pekerjaan.

5. DBO Contract 1st Ed (2008 Gold Book).

Konsep kontrak Design, Build and Operate (DBO) dipergunakan dalam hal

kontraktor sebagai pelaksana konstruksi akan bertindak juga sebagai

operator. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasi koordinasi antara

inovasi, kualitas dan pelaksanaannya. Jika memang direncanakan bahwa

kontraktor juga akan bertindak sebagai operator maka konsep kontrak

seperti ini akan lebih baik dan lebih efektif dibandingkan jika menggunakan

2 (dua) kontrak yang berbeda yaitu kontrak konstruksi design-build dan

kontrak untuk pengoperasian. Pada umumnya penggunaan kontrak semacam

ini dipergunakan untuk kontrak yang akan memiliki jangka waktu minimal

20 (dua puluh) tahun. Penggunaan kontrak FIDIC semacam ini digunakan

dalam pengadaan yang bersifat internasional (international competitive

bidding). Seperti halnya kontrak FIDIC yang lainnya jika dibutuhkan untuk

disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan kondisi lapangan

maka terhadap kontrak ini dapat dibuatkan syarat-syarat khusus kontrak.

6. Construction Contract MDB Harmonised Ed (Version 3: June 2010

Harmonised Red Book).

Jenis kontrak FIDIC ini digunakan untuk pekerjaan yang seluruh desain

pekerjaan termasuk desain enjiniring dilakukan oleh pemilik pekerjaan atau

oleh project management consultancy sebagai engineer yang bertindak

mewakili pemilik pekerjaan. Namun dalam beberapa hal juga dimungkinkan


47


terdapat beberapa desain yang dibuat oleh kontraktor misalkan untuk

pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal dan konstruksi.

Pada awalnya dalam banyak proyek, seringkali terdapat keterlibatan

Multilateral Development Banks (MDBs) dalam pembiayaan pekerjaan

konstruksi, dimana pada umumnya MDBs meminta penambahan klausul

tertentu dalam syarat-syarat khusus FIDIC Construction (Red Book) untuk

mengakomodir kepentingannya yang harus dipatuhi oleh pihak yang

melakukan pinjaman atau oleh penerima dana bantuan.

Pada banyak kasus umumnya kontrak MDBs selalu mencantumkan syarat-

syarat khusus dimana syarat-syarat tersebut bersifat standar dengan kalimat

yang standar dan pencantuman persyaratan khusus tersebut selalu terjadi

berulang-ulang dalam setiap dokumen pengadaan untuk proyek baru yang

melibatkan MDBs.

Penambahan klausul dalam syarat-syarat khusus kontrak cukup bervariasi

dan hal ini menimbulkan inefisiensi serta ketidakpastian diantara

penggunanya dan meningkatkan kemungkinan perselisihan antara para

pihak di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut untuk mengatasi hal ini

akhirnya dibuatkanlah suatu standarisasi yang akan lebih menguntungkan

para pihak dalam kontrak dimana syarat-syarat tambahan dari MDBs yang

biasanya dicantumkan dalam syarat-syarat khusus kontrak diakomodir ke

dalam syarat-syarat umum kontrak dengan membuat versi MDB

Harmonised Edition of the 1999 berdasarkan FIDIC Construction Contract,

1st Edition 1999.


48


Maksud dan tujuan dari dibuatkannya versi MDB Harmonised Edition of the

1999 adalah untuk memudahkan penggunanya dalam mengaplikasikan

syarat-syarat kontrak FIDIC tidak hanya untuk MDBs tetapi juga untuk

pengguna lainnya seperti consulting engineers, kontraktor dan contract

specialists yang menangani proyek yang melibatkan pendanaan dari MDB,

terutama untuk syarat-syarat yang berkaitan dengan jaminan (Securities,

Bonds, dan Guarantees) dan Dispute Board agreements.

Namun demikian atas kontrak tersebut masih dimungkinkan untuk

mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam syarat-syarat khusus kontrak.

7. Client/Consultant Model Services Agreement 4th Ed (2006 White Book)

Untuk kontrak FIDIC Client Consultant Model Services Agreement (The

White Book) biasanya dipergunakan dalam hal pemilik pekerjaan

membutuhkan jasa engineer sebagai project management consultancy untuk

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan project management, administrasi

dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan pre-investment dan feasibility

studies serta pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan proyek.

Seperti halnya kontrak FIDIC yang lainnya, format kontrak standar FIDIC

umumnya dimaksudkan untuk mengakomodir persyaratan minimum bagi

para pihak. Jika pemilik pekerjaan dan engineer sebagai para pihak merasa

perlu untuk melakukan modifikasi terhadap persyaratan minimum tersebut

baik untuk diubah, dikurangi ataupun ditambahkan, maka dapat

dimungkinkan untuk membuat syarat-syarat khusus kontrak yang akan

menjadi bagian dari syarat-syarat kontrak.


49


2.3.2. Asas –asas yang terkandung dalam Kontrak Konstruksi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam hukum kontrak terdapat

asas-asas yang menjadi landasan pembuatan kontrak bagi para pihak. Dalam

kontrak konstruksi nasional, asas – asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi. Adapun asas-asas tersebut yaitu:60

1. Asas Kejujuran dan Keadilan

Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan

fungsinya dalam penyelenggaraan konstruksi serta bertanggungjawab

memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa

konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip - prinsip

profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan

efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal

bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi

kepentingan nasional.

3. Asas Keserasian

Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara

pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang

berkualitas dan bermanfaat tinggi.

60 Undang-Undang Jasa Konstruksi, op.cit., Psl. 2


50


4. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin

terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban

kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi

asas ini untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan

di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional

dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya

daya saing jasa konstruksi nasional.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang

dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya

transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang

memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal

dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan

adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan

penyimpangan.

7. Asas Kemitraan

Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang

harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.


51


8. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya

tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, kemanan lingkungan dan

keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan

tetap memperhatikan kepentingan umum.

Sedangkan dalam kontrak konstruksi internasional seperti halnya dalam

kontrak standar FIDIC, asas utama yang terkandung dalam konsep ini adalah

prinsip balanced risk sharing. Hal ini maksudnya adalah adanya pembagian risiko

dalam pelaksanaan pekerjaan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Prinsip ini

telah diterima luas oleh kalangan yang banyak berkecimpung dalam bidang jasa

konstruksi.

Balanced risk sharing mengatur mengenai keseimbangan hak dan

kewajiban baik dari sisi pemilik pekerjaan maupun kontraktor. Bahkan jika

kontrak standar FIDIC tersebut menggunakan engineer seperti halnya dalam

kontrak standar FIDIC PDB, maka engineer juga diwajibkan untuk berlaku adil

dan seimbang terhadap pemilik pekerjaan maupun kontraktor.61

Pengaturan mengenai pembagian atau alokasi beban risiko yang seimbang

mengenai hak dan kewajiban ini dapat dilihat pada keseluruhan pasal kontrak

standar FIDIC dalam ketentuan yang mengatur tentang variation, payment,

contractor’s claim, employer’s claim, design, physical obstructions, amount of

61 Jaeger, op.cit., hlm. 228


52


work to be done as well as for the amounts and duration of contract securities, the

certification procedure and the terms of payment.62

Sehingga pelaksanaan kontrak akan dilakukan dengan kondisi yang

berimbang dimana pemilik pekerjaan dan kontraktor harus melaksanakan

penyelesaian pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan

kontrak.

62

Jur.Tunay KÖKSAL, FIDIC Conditions Of Contract As A Model For An International

Construction Contract, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 8, July

2011, hlm.142.


53


BAB III

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK

TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI BARANG DAN MATERIAL

DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG

DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI

3.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IMPOR MATERIAL

UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG

DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.

Kondisi ekonomi bangsa Indonesia mengalami keterpurukan sejak

pertengahan tahun 1997 dikarenakan adanya krisis moneter yang menerpa

sebagian besar negara di dunia terutama negara-negara berkembang. Krisis

ekonomi tersebut mengakibatkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah yang akibat

lebih jauhnya adalah terjadinya kelumpuhan pada perekonomian Indonesia.63

Sehingga untuk melakukan pembangunan nasional, pemulihan kegiatan

ekonomi serta kelangsungan pembiayaan proyek-proyek pembangunan belum

dapat dibiayai sepenuhnya dari penerimaan dalam negeri, oleh karenanya peranan

dana bantuan luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun hibah masih

diperlukan.

63 Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi

Kehidupan Nasional, Bappenas, Jakarta, http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6411/

diunduh tanggal 12 November 2012


http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6411/

54


Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua

BAPPENAS tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan

Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Pelaksanaan APBN, SKB

No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 (“SKB

No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995”) terdapat beberapa

pengertian berkaitan dengan pinjaman atau hibah luar negeri.

Pengertian Pinjaman Luar Negeri, adalah “setiap penerimaan negara baik

dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk

barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar

negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu”.64

Sedangkan

Hibah Luar Negeri, adalah “setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa

dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam

bentuk jasa temasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah

luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali”.65

Dalam menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri, Pemerintah

menetapkan kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan kebijakan umum dan

dijadikan prinsip dasar dan pertimbangan dalam menerima setiap pinjaman luar

negeri.

64 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS tentang

Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

dalam Pelaksanaan APBN, SKB No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 sebagaimana telah diubah dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan

No.KEP.264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999, Ps.1(a).

65 Ibid., Ps.1(b)


55


Adapun prinsip dasar tersebut adalah: 66

1. Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang

ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar.

1. Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun

dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar.

2. Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk

membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan

terhadap neraca pembayaran. Indikator kemampuan membayar adalah rasio

antara jumlah utang dan bunga pada satu periode dengan hasil ekspor pada

periode yang sama atau disebut Debt-Service Ratio (DSR).

3. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih baik

jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

2. Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai

reputasi yang baik.

3. Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk

pinjaman, sehingga dapat meningkatkan borrowing capacity Indonesia. Hal

ini dilakukan karena Indonesia tidak selamanya dapat memperoleh pinjaman

bersifat lunak sehingga perlu dicari bentuk-bentuk pinjaman lain seperti

fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial serta mencari sumber-sumber

lain seperti dari bank-bank, non bank, corporate atau individual investor

potensial yang diorganisir oleh pemerintah negara kreditor.

66

Sanuri, Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (Loan Agreement hingga Restrukturisasi), Direktorat Luar Negeri Bagian Ekspor Dan Impor, Bank Indonesia, Agustus 2005, hlm.6.


56


4. Penggunaan pinjaman diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek yang

memberi manfaat langsung bagi pengembangan industri dalam negeri serta

mendorong perluasan lapangan kerja.

5. Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara

pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk

kepentingan impor dari negara lain.

Dalam pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah, pengelolaannya

dilakukan secara bersama oleh instansi-instansi terkait di bawah koordinasi

Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain terdiri atas Bappenas,

Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Departemen Teknis terkait sebagai

executing agency yang akan melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah dan

ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Masing-masing instansi mengelola

pinjaman ini sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pinjaman yang meliputi tahap

pengusulan proyek, pencairan pinjaman, penggunaan pinjaman dan pembayaran

kembali pinjaman. Pejabat yang ditunjuk atau in-charge atas nama Pemerintah

Republik Indonesia sebagai peminjam (borrower) adalah Menteri Keuangan,

sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana proyek (executing agency) adalah

Departemen Teknis atau BUMN/BUMD yang membawahi proyek 67

67 Ibid, hlm. 7.


57


3.1.1. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PROYEK PEMERINTAH

YANG DAPAT MENGGUNAKAN DANA PINJAMAN LUAR

NEGERI

Pengelolaan dan penggunaan pinjaman luar negeri harus dilakukan secara

hati-hati dan seksama sehingga dapat mencapai sasaran program pembangunan

yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut proyek-proyek yang diajukan untuk

mendapatkan pembiayaan haruslah direncanakan dengan baik. Hal ini

dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan proyek tersebut pada pelaksanaannya.

Perusahaan yang dapat mengajukan permohonan pendanaan proyek

pemerintah adalah perusahan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”),

Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan pemerintah daerah. Usulan-usulan

yang diajukan oleh BUMD atau BUMN ataupun pemerintah daerah harus memuat

penjelasan secara rinci mengenai proyek yang akan diusulkan dan disertai dengan

kerangka acuan kerja.

Terhadap usulan-usulan yang diajukan tersebut kemudian dilakukan

penilaian oleh Bappenas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:68

1. Proyek yang diusulkan memiliki kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan

program pemerintah;

2. Mempunyai prioritas tinggi dan layk untuk dibiayai dengan Pinjaman/Hibah

Luar Negeri (“PHLN”); dan

68 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS, op.cit. Ps. 3.


58


3. Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan dengan perkembangan

kebijakan pembangunan nasional.

Jika proyek yang diusulkan dinilai layak dan bersifat prioritas maka proyek

tersebut akan dimasukan dalam Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar Negeri

(“DRPHLN”).

Namun demikian proyek yang telah masuk dalam DRPHLN tidak serta

merta mendapatkan dana pinjaman atau hibah luar negeri, akan tetapi dinilai

kembali oleh tim penilai persiapan proyek yang terdiri dari unsur-unsur Bappenas,

Departemen Keuangan dan instansi terkait lainnya. Hasil dari penilaian tersebut

dilaporkan kepada menteri terkait, Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas.69

Berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai persiapan proyek

tersebut, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan menteri terkait akan mengambil

keputusan proyek-proyek yang akan mendapatkan pendanaan dari PHLN.

Jika sudah terdapat kesepakatan mengenai dokumen penilaian persiapan

proyek, maka pembahasan bersama dengan pihak pemberi pinjaman/hibah luar

negeri dilakukan dengan melibatkan tim perunding yang terdiri dari Bappenas,

Departemen Keuangan, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait lainnya.

Kesepakatan antara tim perunding dengan pihak pemberi pinjaman selanjutnya

akan dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri.

69 Ibid, Ps.4


59


3.1.2. NASKAH PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN

PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Dalam naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri yang dibuat oleh

pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi pinjaman tercantum nilai pinjaman

yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Sesuai

ketentuan Pasal 8 SKB No.185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995

dinyatakan bahwa Menteri Keuangan akan bertindak sebagai wakil pemerintah

Indonesia dalam penandatanganan naskah perjanjian pinjaman maupun hibah luar

negeri.70

Berdasarkan naskah perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri tersebut,

dilakukan perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah Indonesia yang

diwakili oleh Menteri Keuangan dengan perusahaan BUMN atau BUMD atau

pemerintah daerah sebagai pelaksana proyek yang akan melaksanakan proyek

pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Menteri

Keuangan dan Ketua Bappenas. Dalam perjanjian penerusan pinjaman terdapat

persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan yang akan

melaksanakan proyek pemerintah.71

Sebagai contoh dalam perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah

Indonesia dengan PGN, dimana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

PGN adalah PGN berkewajiban untuk memberikan laporan perkembangan fisik

70 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Ketua BAPPENAS, op.cit. Ps. 8.

71 Ibid., Ps. 9


60


dan keuangan proyek yang mendapatkan dana dari pinjaman luar negeri per 6

(enam) bulan. Laporan penarikan pinjaman penerusan tersebut harus disertai

dengan bukti-bukti penarikan pinjaman penerusan oleh PGN.72

3.2. PROSES PENGAJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA

MASUK TAMBAHAN UNTUK IMPORTASI MASTERIAL DALAM

PELAKSANAAN PROYEK CP-4

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Loan Agreement

IP-511 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan JBIC didapatkan pinjaman

dana sebesar JPY 49,088,000,000.00 (empat puluh sembilan miliar delapan puluh

delapan juta yen) untuk pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk

pembangunan sarana dan infrastruktur di Indonesia. Pada Loan Agreement IP-

511, Article 3 Section 2 Additional Conditions for Effective of Loan Agreement,

disebutkan bahwa syarat untuk dapat berlakunya pinjaman tersebut adalah dengan

melakukan perjanjian penerusan pinjaman (subsidiary loan).73

Berdasarkan hal

tersebut PGN melalui surat nomor 0026/822/T/2003 tanggal 11 April 2003

mengajukan permohonan penerbitan perjanjian penerusan pinjaman kepada

Menteri Keuangan atas nilai yang sama untuk pembiayaan proyek pipanisasi gas

72 Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003

antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Dalam Rangka

Penggunaan Dana Dari Japan Bank For International Cooperation Loan Agreement Nomor: IP-511

Tanggal 27 Maret 2003 Untuk Pembiayaan Proyek Pembangunan Transmisi Gas Dari Sumatera

Selatan ke Jawa Barat, Ps. III ayat (3).

73 Loan Agreement IP-511 tanggal 27 Maret 2003, Article 3 Section 2 Additional Conditions

for Effective of Loan Agreement, hlm.5


61


Sumatera Selatan - Jawa Barat.74

Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua

BAPPENAS.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan surat nomor

S-452/MK.6/2003 tanggal 8 Mei 2003, dimana surat tersebut menyatakan

menyetujui untuk meneruskan kembali pinjaman yang berasal dari JBIC tersebut

dalam jumlah yang tidak melebihi JP¥ 49,088,000,000 (empat puluh sembilan miliar

delapan puluh delapan juta Yen) sebagai pinjaman kepada PGN, untuk membiayai

proyek pipanisasi gas Sumatera Selatan - Jawa Barat.75

Pada tanggal 28 Mei 2003 Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili

oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik

Indonesia dan PGN yang diwakili oleh Direktur Utama menandatangani

Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 untuk meneruskan

pinjaman sebesar JP¥ 49,088,000,000 untuk pembiayaan proyek PGN (“Perjanjian

Penerusan Pinjaman Nomor SLA 1156/DP3/2003”).76

Dalam proyek pipanisasi gas SSWJ pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 fase

yaitu Fase 1 dan Fase 2, dimana dalam masing-masing fase terbagi dalam

beberapa paket kontrak pekerjaan konstruksi. Salah satunya adalah Proyek CP-4

sebagai bagian dari proyek SSWJ Fase 1.

74 Surat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) No. 0026/822/UT/2003 tanggal 11 April 2003

tentang Pembuatan SLA JBIC, No. B

75 Ibid, No. D

76 Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA – 1156/DP3/2003 tanggal 28 Mei 2003,

op.cit.


62


Mengingat dana untuk pelaksanaan proyek merupakan pinjaman luar negeri

yang berasal dari pemerintah Jepang. Maka sesuai ketentuan Schedule 4, Section

2, Pasal 3 dalam loan agreement IP-511 terdapat persyaratan mengenai

penggunaan material untuk pekerjaan sebagai berikut:77

“Not less than fifty percent (50%) of the total cost of goods sand services to

be financed under Category (A) as stipulated in Section 1 of Schedule 2 attached

hereto shall be procured from Japan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dalam loan agreement IP-511

pemerintah Jepang mensyaratkan country of origin dari material yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek SSWJ dengan jumlah sebesar

50% dari total keseluruhan material yang dipergunakan dalam masing-masing

paket kontrak harus berasal dari negara Jepang. Yang dimaksud dengan kategori

A dalam Section 1 Schedule 2 adalah kegiatan procurement dan construction of

pipeline.78

Ketentuan yang sama akan dicantumkan pula dalam masing-masing

kontrak pekerjaan yang menjadi rangkaian pekerjaan SSWJ.

Persyaratan utama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek SSWJ

berdasarkan ketentuan Schedule 4, Section 2, Pasal a dalam loan agreement IP-

511, sebagai berikut: 79

The Eligigible Nationality of the Supplier shall be the following:

(a) Japan in case of the prime contractor;

(b) Japan or Republic of Indonesia in case of the sub contractors;

and

77 Loan Agreement IP-511, op.cit. Schedule 4, Section 2, Psl. 3

78 Ibid., Section 1 Schedule 2.

79 Ibid. Schedule 4, Section 2, Ps.1.


63


(c) All countries and areas in case of the contractors enggaged in

contracts subsidiary to sub contracts.

Berdasarkan ketentuan tersebut dipersyaratkan bahwa kontraktor utama

yang terlibat dalam proyek SSWJ harus merupakan perusahaan yang berasal dari

Jepang. Selanjutnya untuk subkontraktor yang dapat ditunjuk oleh kontraktor

utama dapat berasal dari Jepang ataupun Indonesia. Sedangkan untuk vendor yang

dapat melakukan perjanjian dengan subkontraktor tidak mendapatkan pembatasan

dan dapat berasal dari negara manapun.

Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan impor material sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dinyatakan bahwa “Barang

yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor

dan terutang Bea Masuk.80

Yang dimaksud dengan bea masuk adalah “pungutan

negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang

diimpor”.81

Lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995

disebutkan bahwa “barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-

tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk”.82

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 memuat ketentuan bahwa dalam setiap

kegiatan impor barang dan material harus melalui prosedur dan kewajiban

kepabeanan salah satunya dengan membayar pungutan bea masuk dengan tarif

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh

pihak manapun yang melakukan kegiatan impor barang.

80 Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, op.cit., Psl. 1 ayat (1).

81 Ibid., Ps. 1 ayat (15).

82 Ibid., Ps. 12.


64


Namun demikian mengingat dana pembiayaan proyek merupakan dana

pinjaman luar negeri serta proyek yang dilaksanakan merupakan proyek

pemerintah maka seluruh bea masuk serta pajak-pajak yang berkaitan dengan

barang dan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, termasuk pajak

pertambahan nilai mendapatkan pembebasan. Hal tersebut diatur secara khusus

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea

Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah

Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995”) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak

Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai

Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2000”) sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan


Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak


Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri (“Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2001”).


65


Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995

disebutkan bahwa “Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak

tanggal 1 April 1995 atas impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah

yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, dibebaskan”.83

Pembebasan kewajiban-kewajiban fiskal juga diberlakukan terhadap kewajiban

pembayaran pajak juga dilakukan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dari

karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier)

utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh serta Pajak Penghasilan yang

terutang oleh kontraktor, konsultan dan pemasok lapisan kedua atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh. Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 1995 selluruh Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan

(BMT) serta pajak-pajak yang terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah

menjadi dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah Indonesia.84

Yang dimaksud dengan karyawan asing adalah warga negara asing yang

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kontraktor, konsultan atau

pemasok utama dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai

dengan hibah. Sedangkan yang dimaksud dengan kontraktor, konsultan dan

pemasok lapisan kedua adalah kontraktor, konsultan dan pemasok yang menerima

83 Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka

Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri,

PP No. 42 Tahun 1995, LN No. 70, Psl. 1.

84 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek

Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, PP No. 25 Tahun

2001, LN No. 48 Tahun 2001, TLN No. 4092, Psl. I.


66


pekerjaan dari kontraktor, konsultan dan pemasok utama dalam rangka

pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau biasa disebut

sebagai subkontraktor. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan proyek

pemerintah yang dibiayai oleh hibah maupun pinjaman luar negeri dan untuk

mempercepat pemulihan ekonomi.

Mengingat Proyek CP-4 merupakan proyek yang didanai oleh pinjaman luar

negeri, maka untuk dapat menggunakan fasilitas pembebasan BM dan BMT atas

impor barang yang dilakukan oleh kontraktor maka harus dibuatkan daftar barang

yang akan diimpor. Daftar barang dan material serta peralatan yang akan diimpor

biasa disebut juga dengan istilah Master list. Kebutuhan daftar barang yang akan

diimpor, dibuat berdasarkan spesifikasi material yang dibutuhkan serta kuantitas

dari masing-masing barang mengacu pada desain pekerjaan yang dibuat oleh

kontraktor dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik pekerjaan, yaitu

perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan usulan proyek dan disetujui oleh

Menteri Keuangan dan Bappenas. Kontrak yang dimaksud adalah perjanjian

pengadaan barang dan jasa (KPBJ) atau dokumen lainnya yang dapat disamakan

yang ditandatangani oleh pemimpin proyek dan kontraktor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 239/KMK.01/1996

tanggal 1 April 1996 mengenai prosedur pengurusan importasi material dalam

rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah ataupun

pinjaman luar negeri, master list proyek harus dibuat oleh pimpinan proyek, atau

biasa disebut dengan manajer proyek. Master list harus merinci tentang jumlah,

jenis dan nilai barang yang akan diimpor serta nama pelabuhan pemasukan.


67


Dokumen tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui

Direktur Pabean dengan melampirkan persyaratan yang diminta seperti formulir

pengajuan kontrak, kontrak dan persetujuan kontrak dari BAPPENAS.85

Keputusan menteri tersebut dibuat untuk menunjang berlakunya pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995.

Adapun persetujuan dari BAPPENAS tentang pelaksanaan proyek SSWJ

didasarkan pada Dokumen Isian Proyek (DIP) atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan DIP. Yang dimaksud dengan DIP adalah dokumen

pendanaan yang di dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana serta

jumlah dana yang diperlukan yang telah mendapatkan pengesahan dari

Departemen Keuangan. Adapun dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIP

adalah dokumen rencana anggaran tahunan proyek yang dicantumkan dalam

Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya

Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat Rincian

Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar

Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi

(SKO) serta dokumen lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.86

Mengacu pada hal-hal yang telah dijelaskan diatas, PGN kemudian

mengajukan permohonan pembuatan master list untuk keperluan pemasukan

barang-barang dan material serta peralatan yang berasal dari luar negeri yang

85 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Direktur

Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan,

op.cit., Pasal 2

86 Ibid., Psl 1.


68


dimaksudkan untuk pelaksanaan proyek CP-4 kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai.87

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PGN, Menteri Keuangan

memberikan persetujuan dan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pembebasan

Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung

oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract

Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh PT Perusahaan Gas

Negara (Persero) (KMK Nomor Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari

2006). Berdasarkan hal tersebut PGN mendapatkan pembebasan Bea Masuk tidak

dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 atas impor barang-barang dan

material dimana bea masuk dan pajak-pajak tersebut menjadi tanggungan

pemerintah.

Dalam KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006 tersebut

terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh PGN: 88

1. Barang-barang yang akan diimpor harus dipergunakan khusus untuk Proyek

CP-4 dalam Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera

Selatan Ke Jawa Barat.

87

Surat Koordinator Pelaksana Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Indonesia No.

013800/24/BANG3/2006 tanggal 14 Februari 2006 perihal permohonan pembebasan BM dan

BMT, tidak dipungut PPN dan PPnBM dan PPh ditanggung oleh pemerintah.

88 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk,

Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor

Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari

Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh

PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Keputusan Menteri Keuangan No. 388/KM.4/2006 tanggal

24 Februari 2006.


69


2. Barang-barang yang tidak dipungut bea masuk dan pajak impor tersebut

tidak boleh dipergunakan untuk dipindahtangankan atau dirubah

penggunaannya tanpa persetujuan dan izin dari Direktur Jenderal Bea Cukai.

3. Jika terdapat pelanggaran atau penyalahggunaan atas barang-barang yang

yang tidak dipungut bea masuk dan pajak impor tersebut maka Direktur

Jenderal Bea Cukai akan mencabut izin yang telah dikeluarkannya atas

pembebasan terhadap impor barang-barang untuk pelaksanaan Proyek CP-4.

4. Terhadap penyalahgunaan barang-barang yang yang tidak dipungut bea

masuk dan pajak impor akan dikenakan denda sebesar 100% (seratus

persen) dari bea masuk yang harus dibayar dan bea impor yang telah

dibebaskan harus dilunasi.

Untuk pelabuhan-pelabuhan yang ditetapkan menjadi tempat pemasukan

impor barang adalah pelabuhan Laut Batu Ampar – Batam, Pelabuhan Palembang,

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Udara Soekarno –

Hatta. Sedangkan untuk penyelesaian kewajiban pabean atas barang dan material

yang mendapatkan fasilitas pembebasan, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

(“KPBC”) yang ditunjuk adalah KPBC Batam, KPBC Palembang, KPBC

Tanjung Priok I/II/III, KPBC Merak dan KPBC Soekarno – Hatta.


70


3.3. REALISASI PENGGUNAAN MASTER LIST UNTUK IMPORTASI

BARANG DAN MATERIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN

PROYEK CP-4

Pada kegiatan importasi barang dan material proyek CP-4 yang

menggunakan fasilitas master list, diwajibkan untuk dilakukan realisasi impor.

Untuk mekanisme importasi barang fasilitas tetap menggunakan tata laksana

importasi umum. Hal ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai Nomor KEP- 07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (“Keputusan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 07/BC/2003”).89

Untuk penegajuan pelaksanaan impor barang setiap importir, dalam hal ini

PGN, diwajibkan untuk melaksanakan pemberitahuan impor barang dengan

mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (“PIB”) kepada pejabat di

kantor pabean dan Pemberitahuan Impor Barang Tambahan (“ PIBT”). PIB

merupakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang

diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara.90 PIB ini disertai dengan

disket yang di dalamnya berisi data PIB atau biasa disebut dengan PIB Disket.

PIB dapat diajukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala dalam

periode tertentu.

89 Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana

Kepabeanan Di Bidang Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-

07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003.

90 Ibid, Psl.15.


71


Terhadap PIB ataupun PIBT yang diajukan oleh importir, pejabat

pabean selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-

dokumen tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengamanan hak

keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan impor yang berlaku.

Dokumen PIB diperiksa untuk mengetahui kebenaran klasifikasi barang dan

Nilai Pabean yang diberitahukan, sedangkan PIBT untuk menetapkan

klasifikasi barang dan Nilai Pabean. Setelah pejabat kepabeanan dapat

melakukan verifikasi terhadap PIB atau PIBT yang telah diberikan persetujuan

pengeluaran barang. Hasil verifikasi pejabat kepabeanan merupakan salah satu

kriteria untuk pelaksanaan audit di bidang kepabeanan. 91

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang

Kepabeanan diatur sebagai berikut: 92

“Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,

pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan

jasa kepabeanan atau pengusaha pengangkutan diwajibkan

menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat

menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor” .

Importir atau siapapun yang melaksanakan kegiatan impor maupun

ekspor memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan

memelihara seluruh dokumen yang berkaitan dengan importasi barang dan

material yang mendapatkan pembebasan terhitung sejak realisasi impor pada

91 Ibid, Psl.19.

92 Undang-Undang Kepabeanan, op.cit., Ps. 49.


72


tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan,dan pembukuan sehubungan

dengan fasilitas BM. Hal ini juga harus dilaksanakan untuk keperluan audit di

bidang kepabeanan.

Audit yang dilakukan oleh pejabat kepabeana akan dilakukan terhadap

pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan

penggunaan barang fasilitas. Barang-barang impor yang telah mendapatkan

fasilitas, hanya dapat digunakan untuk kegiatan/ proyek yang bersangkutan.

Jika dalam pemeriksaan audit ditemukan adanya barang yang telah

mendapatkan fasilitas BM dan pada saat pengimporannya tidak memenuhi

ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi barang yang tercantum dalam

daftar barang, dipungut BM dan pungutan impor lainnya sesuai ketentuan

yang berlaku. Penyalahgunaan barang-barang yang telah mendapatkan fasilitas

pembebasan BM, BMT tersebut akan mengakibatkan batalnya fasilitas BM

dan BMT yang telah diberikan dan BM serta BMT yang terhutang harus

dibayar oleh importir serta dikenakan sanksi adminstrasi sesuai ketentuan

yang berlaku.

Pada Proyek CP-4 realisasi impor dilakukan oleh PGN melalui

kontraktor CP-4 yaitu Nippon Steel Corporation (“NSC”). Realisasi impor

barang dan material mulai dilakukan tahun 2007 sampai dengan tahun

2008 . Pelaksanaan impor barang dan material tersebut dilakukan sesuai

dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dan jadual

pekerjaan yang telah dibuat oleh NSC dan tidak terdapat keberaran dari


73


PGN. Adapun barang dan material yang diimpor untuk kebutuhan

pelaksanaan Proyek CP-4 sesuai dengan KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal

24 Februari 2006 yang memuat master list Proyek CP-4 antara lain adalah line

pipe, sectional ball valve, elbow dan pipe fittings.93 Seluruh dokumentasi yang

berkaitan dengan impor barang dan material dicantumkan dalam dokumen

PIB. Dokumen-dokumen ini seluruhnya harus didokumentasikan dan disimpan

dengan baik oleh NSC termasuk dokumen Bill of Lading (“B/L”) untuk

pemasukan barang dan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek CP-

4 . Keseluruhan dokumen-dokumen yang ada pada saat proyek termasuk

dokumen PIB dan B/ L wajib untuk diserahkan kepada PGN sebagai bagian

dari as-built document, sebagai persyaratan untuk diterbitkannya Taking-Over

Certificate for whole of the Works.

93 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk,

Tidak Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor

Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari

Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline) Oleh

PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit. Lampiran Keputusan Menteri Keuangan.


74


BAB IV

PELAKSANAAN KONTRAK CP-4 DAN PERMASALAHAN SURPLUS

MATERIAL

4.1. PELAKSANAAN KONTRAK CP-4

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, Proyek CP-4 dilaksanakan

berdasarkan perjanjian loan agreement antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia dan

subsidiary loan agreement antara Menteri Keuangan dan PGN. Setelah melalui proses

pelelangan atau pengadaan barang, PGN menunjuk salah satu peserta pengadaan sebagai

pemenang pengadaan yaitu NSC sebagai kontraktor karena dianggap memenuhi persyaratan dan

kualifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. PGN dan NSC menandatangani kontrak untuk

Proyek CP-4 pada tanggal 23 November 2005 dengan nomor kontrak 005700.PK/24/UT/2005

(“Kontrak CP-4”)94

Commencement Date atau Tanggal Mulai Kerja Proyek CP-4 berdasarkan

ketentuan Pasal 8.1. Syarat-syarat Kontrak adalah tanggal penyampaian JBIC Notification of

Concurrence kepada NSC yaitu tanggal 17 Juli 2006.

Dalam Kontrak CP-4 dipersyaratkan adanya termin waktu atau biasa disebut dengan key

date untuk penyelesaian pekerjaan konstruksinya. Mengingat Proyek CP-4 merupakan salah satu

dari rangkaian proyek SSWJ, maka terdapat beberapa key date yang harus dilaksanakan dalam

kontrak yaitu Key Date A (Mechanical Completion) CPCD + 517, Key Date F (Completion of 1st

Stage Commissioning) CPCD + 532 dan Time for Completion (Whole of the Works) CPCD +

94 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23 November

2005.


75


607. Yang dimaksud dengan CPCD yaitu Contract Package Commencement Date atau dapat

disebut juga tanggal dimulainya pekerjaan.

Mengingat pekerjaan dalam Proyek CP-4 menggunakan kontrak standar FIDIC PDB dan

merupakan pekerjaan yang melibatkan spesifikasi dan teknologi tinggi dan bersifat kompleks,

maka setelah penandatanganan kontrak CP-4, NSC harus melakukan prosedur engineering

design untuk membuat seluruh dokumen dan desain yang dibutuhkan dalam penyelesaian

pelaksanaan pekerjaan konstruksi pipa gas. Dokumen teknis yang dibuat harus mengacu pada

standard and codes yang dipersyaratkan oleh PGN antara lain API RP 2030 (Guidelines for

Applications of Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum Industry), ASME

B36.19 (Stainless Steel Pipe), ASME FCI 70.2 (Control Valve Seat Leakage), ASNT TC-1A

(Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing), MSS SP-53 (Quality

Standard for Steel Castings – Dry Particle Magnetic Inspection) dan NFPA 72G (Guide for the

Installation, Maintenance and Use of Notification Appliances for Protective Signalling Systems).

Terdapat kurang lebih 250 standards and codes yang dipersyaratkan dalam kontrak CP-4.

Standards and codes merupakan standar dan prosedur pekerjaan yang berlaku secara

internasional dalam pelaksanaan berbagai macam pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan

hal-hal teknis, prosedur keamanan dan keselamatan kerja, prosedur inspeksi teknis, persyaratan

untuk personil-personil yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya.

Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan, NSC berkewajiban membuat dokumen-

dokumen teknis yaitu seluruh prosedur dan design engineering yang akan diaplikasikan dalam

pekerjaan dimana dokumen-dokumen teknis tersebut harus mendapatkan status “no objection”

terlebih dahulu dari PGN sebagai pemilik pekerjaan, sebelum diaplikasikan pada pekerjaan yang


76


akan dilaksanakan. Secara garis besar dokumen teknis yang wajib dibuat terbagi menjadi

Conceptual Design, Preliminary Design dan Detailed Design.95

Prosedur – prosedur yang dibuat NSC berdasarkan pada beberapa tahapan pekerjaan dan

disiplin ilmu misalkan Healty, Safety and Environment (HSE), Quality Assurance/Quality

Control (QA/QC), Structural and Civil, Commissioning, Electrical, Instrumentation and Control

- SCADA dan Pipeline – Piping. Sedangkan dokumen prosedur yang dibuat dan akan

diaplikasikan antara lain Inland Transportation Procedure, Safety Procedure for Excavation

Work Near Underground and Overhead Electrical Power's Cables, Specification of Painting for

Non Burried Pipeline & Pipeline Structure, Stress Analysis For Pipeline Installation, Trenching,

Lowering, Tie-in and Backfilling Procedure, Onloading of Metering & Regulating System

Procedure. Adapun desain-desain pekerjaan yang mendetail dan spesifik yang dibuat dan akan

direalisasikan oleh NSC misalkan Pipeline Alignment Sheet untuk masing-masing area, Layout

Installation Ground Bed dan Grounding System for Metering System SSWJ Project (CP-4).

Dalam Proyek CP-4 umur desain pekerjaan permanen jaringan pipa (permanent work) atau

biasa disebut dengan design lifetime secara umum untuk proyek CP-4 adalah 50 tahun sedangkan

untuk komponen-komponen perkerjaan yang tidak dapat didetailkan atau dispesifikan adalah

selama 20 tahun. Hal ini mengingat nilai pekerjaan konstruksi jaringan pipa merupakan

pekerjaan yang mahal sehingga diharapkan tidak terdapat kerusakan apapun terhadap jaringan

pipa yang telah dipasang atau dibangun tersebut. Berdasarkan hal tersebut seluruh desain yang

dibuat harus direncanakan dengan baik dan menggunakan bahan dan material yang memiliki

spesifikasi tinggi.

95 Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No. 005700.PK/24/UT/2005 tanggal 23

November 2005, Volume II of VII (Employer’s Requirement), Chapter 1 General Requirement, hlm. 15


77


Dalam pembuatan desain pekerjaan, NSC diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal berikut

ini:

1. Desain yang dibuat harus selalu sesuai dengan metode konstruksi yang dibuat. Right of

Way (ROW) yang akan dipergunakan di jalan tol dan jalan umum terbatas hanya 3 sampai

dengan 10 meter, dan harus memperhatikan akses umum yang akan dipergunakan

berkaitan dengan kemungkinan adanya masalah sosial dan kondisi jalan akses misalkan

pembatasan berat dan lebar jalan.

2. Metode dan inovatif solusi teknologi dapat dipergunakan jika dimungkinkan.

3. Desain, material dan metode konstruksi haruslah yang telah diketahui, teruji dengan baik

dan bukan merupakan prototype.

4. Desain yang dibuat harus aman dan tidak berbahaya dengan tidak mengandung unsur-

unsur yang dapat menimbulkan kondisi unforeseen dan mempertimbangkan berbagai

kondisi geoteknikal.

5. Desain yang dibuat harus mempertimbangkan dan mengakomodir risiko-risiko konstruksi

dan operasional, dimana risiko-risiko tersebut harus dianalisa dan dikuantifikasi

kemungkinan terjadinya dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya.

6. Struktur yang dibuat harus didesain untuk memfasilitasi operasional dan memberikan akses

untuk melakukan penggantian, inspeksi dan perawatan atas semua bagian. Kemudahan

untuk melakukan penggantian sistem atau komponen dengan umur desain di bawah

20 tahun haruslah mempertimbangan desain yang utama (primary design consideration).

7. Desain yang dibuat harus memperhatikan perencanaan dan instalasi untuk keamanan

pengguna, kru pengawas dan pemelihara dan personil operasional.


78


Berdasarkan prosedur dan desain yang telah dibuat tersebut, NSC dapat menghitung

jumlah material, spare part dan spread team yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4.2. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN SURPLUS MATERIAL

Berdasarkan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan material dan barang yang dibutuhkan,

NSC melakukan proses pembelian material (procurement) dimana hampir 100% material dan

barang yang dipergunakan merupakan barang yang berasal dari luar negeri. Pembelian material

dan barang untuk proyek CP-4 seluruhnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas master list.

Mengingat pekerjaan utama yang akan dilaksanakan adalah pembangunan jaringan pipa,

maka material utama yang diimpor adalah line pipe, ball valve dan sectional ball valve, flange

dan blind flange, elbow, dan pipe fittings. Fasilitas master list tersebut mengakomodir barang dan

material yang diimpor antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, Korea, Kanada. Jerman, Kroasia,

dan Eropa dengan nilai CIF sebagaimana tercantum dalam master list sebesar kurang lebih

sebesar JPY 1.203.674.100. Sedangkan untuk pelabuhan pemasukan barang dan material yang

diimpor menggunakan pelabuhan Batam, Palembang, Tanjung Priok, Merak, Cengkareng,

Banten, Cilegon dan Bojonegara.85

Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, NSC berkewajiban untuk

memberikan laporan perkembangan pekerjaan kepada PGN dalam bentuk laporan kertas dan

85 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN

dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk

Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West

Java Distribution Pipeline) Oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit. Lampiran Keputusan Menteri

Keuangan.


79


rapat mingguan. Laporan-laporan tersebut terbagi dalam laporan harian, laporan bulanan dan

laporan per tiga-bulan.86

Laporan bulanan yang dibuat harus disampaikan setiap bulannya kepada PGN dan harus

mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Executive Summary yaitu dekripsi mengenai garis besar dan kemajuan pencapaian

pekerjaan (termasuk perbandingan antara kemajuan pekerjaan aktual dengan kemajuan

pekerjaan rencana awal dan penggunaan tenaga kerja.

2. Areas of Concern yaitu penjelasan mengenai masalah-masalah yang dapat memberikan

efek yang merugikan pada pekerjaan, biaya dan jadual pekerjaan.

3. Progress Summary yaitu deskripsi lengkap mengenai kemajuan masing-masing tahapan

pelaksanaan pekerjaan misalkan pekerjaan desain, pembelian material, pabrikasi,

konstruksi dan commissioning.

4. Permits dan Certification yaitu status perijinan pekerjaan, permasalahan lingkungan,

keamanan, kesehatan, sertifikasi MIGAS, dan lain-lain.

5. Quality Management System (QMS) yaitu persyaratan sebagaimana dijelaskan pada bagian

Sub Pasal 3.3.7.

Sedangkan laporan per tiga-bulan harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Progress photograph yaitu foto-foto yang menyampaikan bukti-bukti kemajuan

pekerjaan yang berkaitan dengan pembelian barang dan material, pabrikasi dan

konstruksi di area-area pekerjaan utama yang disertai dengan schematic drawings yang


November 2005, Volume II of VII (Employer’s Requirement), Chapter 3 Contractor’s Key Management

Responsibilities, hlm. 19.


80


menunjukan kemajuan pekerjaan instalasi jaringan pipa dan pipeline station dan

pekerjaan konstruksi lainnya seperti jembatan pipa perlintasan pipa yang bersifat

major dan minor.

2. Master Time Schedule yang menunjukan status jadual aktual (current schedule status)

dibandingkan dengan rencana awal (baseline).

3. Manpower histogram yaitu status rencana dan aktual penggunaan jumlah dan

penempatan tenaga kerja.

4. Rencana jadual pekerjaan untuk bulan berikutnya.

5. Progress S Curve untuk setiap wilayah pekerjaan dan secara umum yang menunjukan

prosentase utama dan aktual pekerjaan.

Untuk laporan harian harus selalu dibuat oleh kontraktor untuk masing-masing lokasi

pekerjaan yang harus diserahkan setiap hari kepada personil pemilik pekerjaan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam pekerjaan CP-4 terdapat

beberapa key date yang akan dipergunakan sebagai milestone penyelesaian pekerjaan dimana

salah satunya adalah key date untuk mechanical completion. Mengingat wilayah pekerjaan CP-4

merupakan area jawa bagian barat, maka untuk key date mechanical completion dibagi menjadi

beberapa wilayah yaitu untuk prioritized pipeline (berdasarkan instructed variation yang

diterbitkan oleh PMC)87

, area Merak, area Anyer, area Suralaya dan whole of the works.

87 Untuk pelaksanaan pekerjaan prioritized pipeline dikarenakan adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan

dimana PMC menerbitkan beberapa instructed variation yaitu: (i) Instructed Variation No. CP-4-004 tanggal 11

September 2006, (ii) Instructed Variation No. CP-4-005 (Rev.01) tanggal 30 Oktober 2006, (iv) Instructed

Variation No. CP-4-006 (Rev.01) tanggal 16 Oktober 2006, (v) Instructed Variation No. CP-4-007 tanggal 18

Oktober 2006, (vi) Instructed Variation No. CP-4-008 tanggal 21 November 2006, (vii) Instructed Variation No.


81


Berdasarkan hal tersebut PMC dan PGN menerbitkan mechanical completion certificate untuk

pencapaian masing-masing area.88

Berdasarkan hal tersebut NSC menginformasikan kepada PGN bahwa terdapat surplus

material dari material yang telah dibeli dan dibayarkan oleh PGN berdasarkan payment schedule

dalam kontrak dan master list yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang

terdiri dari line pipe 16”, 24” fittings (long elbow, weldolet dan reducer). Lebih lanjut NSC

menginformasikan bahwa NSC berencana untuk melakukan disposal atau scrapping terhadap

surplus material tersebut.

Surplus material tersebut diatas merupakan bagian dari material yang diimpor oleh NSC

dengan menggunakan master list yang menggunakan dokumen Angka Pengenal Importir (API)

milik PGN. Dalam seluruh dokumen PIB untuk Proyek CP-4 disebutkan bahwa pihak importir

adalah PGN dengan mencantumkan nomor API milik PGN. Sehingga berdasarkan hal tersebut

seluruh material yang diimpor dianggap sebagai milik PGN dan bukan merupakan milik NSC

sebagai kontraktor. Dimana PGN memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai

dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam master list CP-4. Sehingga jika terdapat

penyalahgunaan material yang telah diimpor dengan menggunakan master list tersebut PGN

merupakan pihak yang akan dikenakan sanksi atau pertanggungjawaban oleh Departemen

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak. Oleh

karenanya PGN menolak permintaan NSC untuk melakukan disposal ataupun scrapping

CP-4-009 (Rev.01) tanggal 27 November 2006, (viii) Instructed Variation No. CP-4-010 (Rev.01) tanggal 18

Januari 2007, (viii) Instructed Variation No. CP-4-011 tanggal 6 Februari 2007.

88 Mechanical Completion Certificate yang diterbitkan oleh PMC adalah untuk: (i) Prioritized Pipeline

Section, tanggal 8 Maret 2007, (ii) Area Merak, tanggal 15 Agustus 2007, (iii) Area Anyer, tanggal 27 November

2007, (iv) Area Suralaya, tanggal 14 Februari 2008, dan (v) for Whole Work, tanggal 22 Februari 2008.


82


terhadap surplus material. Selanjutnya berdasarkan permintaan NSC tersebut, PGN meminta

kepada NSC untuk menyerahan seluruh dokumentasi yang berkaitan dengan surplus material

CP-4 untuk dilakukan verifikasi serta NSC diminta untuk tetap menyimpan dan tidak melakukan

suatu tindakan apapun yang dapat merubah kondisi surplus material.89

NSC tetap berpendapat bahwa seluruh material yang diimpor dan tidak dipergunakan untuk

melakukan instalasi pekerjaan atau menjadi surplus material akan menjadi milik kontraktor.

Pendapat ini didasarkan pada jenis harga kontrak CP-4. Dalam kontrak CP-4 berdasarkan

ketentuan dalam Sub Pasal 14.1. mengenai Contract Price and Payment, disebutkan sebagai

berikut:90

Unless otherwise stated in the Particular Conditions:

(a) the Contract Price shall be the lump sum Accepted Contract Amount and be

subject to adjustments in accordance with the Contract;

(b) the Contractor shall pay all taxes, duties and fees required to be paid by him

under the Contract, and the Contract Price shall not be adjusted for any of these

costs, except as stated in Sub-Clause 13.7 [Adjustments for Changes in

Legislation] and Sub-Clause 14.16 [Liability for Taxes and Duties];

(c) any quantities which may be set out in a Schedule are estimated quantities and

are not to be taken as the actual and correct quantities of the Works which the

Contractor is required to execute;

(d) any quantities or price data which may be set out in a Schedule shall be used for

the purposes stated in the Schedule and may be inapplicable for other purposes;

89 Surat PMC No. 004-LT-JOE/NSC-239 tanggal 2 April 2008 mengenai Construction Surplus Material.

Dalam kontrak FIDIC sangat dimungkinkan dalam suatu kondisi, Engineer menerbitkan suatu instruksi kepada

kontraktor. Instruksi yang dikeluarkan oleh Engineer harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh diberikan secara

lisan serta tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi tanggung jawab desain yang dibuat oleh kontraktor. Jika

instruksi tersebut mengandung suatu variasi pekerjaan maka harus diterbitkan melalui mekanisme Variations dengan

menerbitkan Instructed Variation.


November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, hlm 42 dan Special Conditions of Contract, hlm.

28


83


(e) the Contractor shall pay all bank chargesand all fees for all Letters of Credit , if

any, that may be required to be opened by him in connection with the Works, and

(f) the Employer shall pay all bank charges and all fees for all Letters of Credit

required for the purpose of payment to the Contract Price or any part thereof.

However, if any part of the Works is to be paid according to quantity supplied or work done,

the provisions for measurement and evaluation shall be as stated in the Particular

Conditions. The Contract Price shall be determined accordingly, subject to adjustments in

accordance with the Contract.

Berdasarkan hal tersebut diatas disebutkan bahwa harga kontrak dalam CP-4 menggunakan

nilai lumpsum. Kontraktor berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya dan estimasi

kuantitas material yang dibuatnya dalam jadual biaya bukanlah kuantitas aktual yang akan

diaplikasikan dalam pekerjaannya. Karena kontraktor hanya akan menyerahkan pekerjaan yang

telah selesai 100% tanpa adanya cacat mutu kepada pemilik pekerjaan. Kelebihan ataupun

kekurangan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan menjadi tanggung

jawab kontraktor.

Secara umum untuk menghindari adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat

berefek pada denda keterlambatan, kontraktor akan memilih untuk membeli barang disertai

dengan kontingensinya. Hal ini disebabkan dalam setiap desain yang dibuat kontraktor dalam

kontrak standar FIDIC PDB, tidak dapat ditentukan kebutuhan material secara pasti, namun

hanya dapat dilakukan estimasi atau jumlah perkiraan. Untuk mengetahui jumlah penggunaan

material dalam pekerjaan hanya akan diketahui dalam as-built drawings ataupun as-built

document setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Namun demikian, permintaan NSC untuk melakukan scrapping ataupun disposal terhadap

surplus material yang tidak memenuhi persyaratan master list dianggap dapat memberikan efek

negatif kepada PGN. Sehingga PGN menolak permintaan NSC tersebut. Hal ini tentu saja


84


menimbulkan permasalahan dalam kontrak CP-4, meskipun permasalahan tersebut tidak

memiliki efek terhadap pelaksanaan pekerjaan, namun dapat menyebabkan penyelesaian kontrak

menjadi semakin lama.

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk prosedur

pemindahan barang yang diimpor dengan menggunakan master list hanya diatur dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemindahan Barang

Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN91

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Keuangan No. 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.

298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non

PMA/PMDN.92

Keputusan menteri tersebut kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tatacara Pemindahan Barang

Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN.93

91 Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman

Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Keputusan

Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997.

92 Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997

Tentang Ketentuan Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Keputusan Menteri Keuangan No.

394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999.

93 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA / PMDN,

op.cit.


85


Namun ketentuan tersebut digunakan untuk pekerjaan yang bertujuan untuk peningkatan

investasi dalam negeri dan lebih diperuntukan pada barang modal usaha dan mesin produksi

untuk industri. Dimana terdapat beberapa opsi yang dapat diberlakukan dalam prosedur

pemindahan tersebut antara lain dilakukan re-ekspor, dipindahtangankan dengan dikenakan

pemenuhan bea masuk dan denda atas fasilitas yang diterimanya.94

Pada barang modal (dalam hal ini mesin), dapat dilakukan pemindahan tanpa kewajiban

membayar bea masuk yang terutang atau denda atas fasilitas yang telah diterimanya, dalam hal:95

a. Force majeure, sehingga mesin atau barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat

dipakai lagi seperti kebakaran,dan sebagainya,

b. Alih aset barang modal dari perusahaan penerima fasilitas Bea Masuk ke Perusahaan

penerima fasilitas bea masuk lainnya, berdasarkan rekomendasi BKPM, atau

c. Mesin atau barang modal dire-ekspor, berdasarkan rekomendasi BKPM.

Sedangkan untuk impor barang dan material yang digunakan pada pekerjaan proyek

pemerintah, belum terdapat aturannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur

perubahan penggunaan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek pemerintah.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada beberapa proyek

pemerintah juga memiliki permasalahan yang setipe atau sama yaitu surplus material dimana

barang atau material tersebut tidak dipergunakan lagi karena pekerjaan telah selesai dan terdapat

kelebihan material dan direncanakan untuk dilakukan scrapping atau disposal. Hal tersebut tidak

dapat dilakukan karena belum adanya pengaturan yang jelas untuk permasalahan tersebut.

94 Ibid. Psl. 2.

95 Ibid. Psl. 3.


86


Surplus material yang ada pada proyek pemerintah lainnya tetap berada pada pemilik pekerjaan

dan tidak dapat dilakukan srapping atau disposal ataupun dialihkan kepada pihak kontraktor.

Jika tetap dilakukan pemindahan dan perubahan penggunaan terhadap surplus material tersebut

maka perusahaan BUMD atau BUMN sebagai pemilik pekerjaan, dimana namanya tercantum

dalam master list yang akan menanggung BM, BMT serta sanksi denda.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Sub Pasal 1.4. Syarat-syarat Kontrak mengenai Law

and Language dinyatakan sebagai berikut:

“The Contract shall be governed by the law of the Country (or other jurisdiction) stated in

the Appendix to Tender.”

Dalam setiap pekerjaan, hukum yang akan berlaku adalah hukum dimana negara tempat

pekerjaan dilaksanakan. Berdasarkan sub-pasal tersebut dalam appendix to tender Kontrak CP-4

disebutkan bahwa hukum yang berlaku untuk keseluruhan kontrak tersebut adalah hukum

Republik Indonesia.

Melihat permasalahan tersebut dan untuk menghindari munculnya klaim kontraktor

(Contractor’s Claim) serta pelanggaran peraturan yang kemungkinan akan dilakukan oleh NSC

dan dapat merugikan PGN sebagai pihak pelaksana impor, PMC kemudian menerbitkan

Instructed Variation No. CP-4-24 tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as

Additional Spare Parts96

yang.kemudian direvisi dengan Instructed Variation No. CP-4-24

96 Instructed Variation No. CP-4-24 tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as Additional

Spare Parts, tanggal 10 Oktober 2008.


87


(Rev.01) tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as Additional Spare Parts,

yang ditandatangani oleh PMC, PGN dan NSC.97

Dalam instructed variation tersebut PMC menginstruksikan kepada NSC untuk:

1. Melakukan transportasi dan pengiriman atas seluruh surplus material yang diimpor dalam

rangka pelaksanaan kontrak CP-4.

2. Surplus material akan diperlakukan sebagai spare parts yang harus dikirimkan kepada

PGN pemilik pekerjaan ke lokasi stockyard yang akan ditentukan oleh PGN di wilayah

Station Bojonegara.

3. NSC wajib untuk memberikan metode “unloading and storage of linepipes & fitting”

termasuk ketentuan mengenai spreader bar(s) dan temporary equipment lainnya yang

dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan variasi.

4. Ruang lingkup pekerjaan NSC berkaitan dengan transportasi dan pengiriman surplus

material termasuk juga pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan persiapan yang

dibutuhkan juga pekerjaan perbaikan (reinstatement) jika terjadi kerusakan pada lahan atau

bangunan dikarenakan pekerjaan tersebut.

5. NSC juga berkewajiban untuk tetap mematuhi persyaratan yang ada dalam kontrak.

Transportasi dan pengiriman surplus material sebagai spare part harus sudah selesai

dilakukan oleh NSC sebelum diterbitkannya Final Taking-Over Certificate. Adapun berkaitan

dengan nilai pekerjaan variasi tersebut, akan ditentukan kemudian, jika ada. Prosedur ini diatur

dalam ketentuan Sub Pasal 13.3 mengenai Variation Procedure, dimana terdapat mekanisme

97 Instructed Variation No. CP-4-24 (Rev.01) tentang Transportation and Delivery of Surplus Material as

Additional Spare Parts, tanggal 20 Oktober 2008.


88


prosedur perubahan pekerjaan mulai dari prosedur penerbitan instructed variation sampai dengan

penerbitan agreed variation.98

Terhadap pelaksanaan instructed variation tersebut dilakukan perhitungan biaya

berdasarkan dokumen Variation Request No. 004-VR-NSC/PMC-024 yang diajukan oleh NSC,

dengan mempertimbangkan metode pekerjaan yang akan dipergunakan serta peralatan dan

sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan transportasi dan

pengiriman surplus material. Kesepakatan akhir untuk pekerjaan transportasi dan pengiriman

material tersebut dilakukan melalui penerbitan Dokumen Agreed Variation No. CP4-AV-003

(Rev.01), dimana terdapat kesepakatan untuk nilai pekerjaan yang harus dibayarkan oleh PGN

kepada NSC.

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Oliver Wendell Holmes Jr, dimana

peraturan yang telah ada tidak cukup mengatur tentang pemindahan barang dan material dalam

proyek pemerintah sehingga menimbulkan perselisihan antara pihak terkait yaitu PGN dan NSC,

maka pihak-pihak tersebut haruslah dapat mencari pemecahan masalah mengingat proyek CP-4

merupakan proyek yang mendapatkan dana pinjaman luar negeri yang melibatkan beberapa

instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan proyek pemerintah banyak hal yang terkait dalam

pelaksanaannya yaitu kondisi struktur hukum, sosial politis, kultur serta ekonomi antara negara

penerima dengan negara pemberi pinjaman. Para pihak berusaha untuk menyilogiskan alasan

pemecahan masalah surplus dimana penyelesaian tersebut tetap tidak keluar dari koridor hukum

yang berlaku di Indonesia.


November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, Psl. 13.3 dan Special Conditions of Contract,

Psl.13.3


89


Menurut konsep dari Oliver dalam menentukan suatu penyelesaian hukum atas

permasalahan yang timbul haruslah melihat latar belakang terbentuknya suatu peraturan

hukum.99

Hukum bukanlah suatu sub-sistem substantif normatif semata akan tetapi juga

berkomponenkan struktur alias organisasi yang berbasis politik dan pula berkomponenkan kultur

alias nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbasis kultur komunitas etnik/indigenous.

Partikularisme dalam kehidupan sosio-politik dan sosio-kultural yang dinamik akan menjadikan

hukum dengan konsepnya yang baru sebagai sistem yang terbuka di tengah makrosistem yang

lebih inklusif itu justru boleh dipercaya akan lebih berpotensi memajukan demokrasi. Konsep ini

menjadikan hukum yang bersumber pada bahan perundang-undangan berikut doktrin-doktrin

konfiguratifnya tidak hanya menjadi bidang urusan para juris semata melainkan juga urusan

publik pada umumnya.100

Mencermati ketentuan dalam Kontrak CP-4, pendapat yang diajukan oleh NSC bahwa

kontraktor yang berhak atas kepemilikan surplus material, pada prinsipnya secara kontraktual

sebenarnya dapat dipahami. Hal ini dapat dilihat dari cara pembayaran yang menggunakan

prinsip nilai lumpsum. Jadual pembayaran yang dilakukan pun tidak mengacu pada jumlah

satuan yang diimpor ataupun nilai satuan pekerjaan yang dilakukan namun menggunakan sistem

milestone sebagai berikut:101

Ref.No. Milestone % Due

1.0 DESIGN

99

Oliver Wendell Holmes Jr., op.cit, hlm.9

100 Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit., hlm. 47


November 2005, Volume I of VII, Annex P-Payment Schedule, hlm.1


90


1.1 Conceptual Design

Following submission by the Contractor of the completed Conceptual

Design and issuance of the Engineer written “No Objection” thereto.

100%

1.2 Preliminary Design

Following submission by the Contractor of the completed

Preliminary Design and issuance of the Engineer’s written “No

Objection” thereto.

100%

1.3 Detailed Design

Following submission by the Contractor of the completed Detailed

Design and issuance of the Engineer’s written “No Objection”

thereto.

100%

1.4 Independent Design Verification

As for 1.1, 1.2 and 1.3 above 100%

1.5 As-Built Drawings and Operation & Maintenance Manuals

Following submission of the completed and approved As-Built

drawings amd Operation & Maintenance Manuals and issuance of

the Engineer’s written “No Objection” thereto.

100%

2.0 PROCUREMENT

2.1 Main Distribution Pipeline & Sectional Valves

Following submission by the Contractor of the satisfactory proof of

shipment of approved internally coated linepipe materials only,

exclusive of external coating and valves, etc.

70%of the

invoice value

applicable to

each shipment

Following delivery to Site of each batch of approved linepipe, fully

coated externally in accordance with the Employer’s Requirements. 100%

Following delivery to site of 100% for all other approved materials

(including valves). 100%

2.2 Branch Line Pipe & Materials

For each individual area/line-size, following delivery to Site of all

approved Materials (including line pipe materials) and Plant for the

whole of the work comprised within the relevant area.

100%

3.0 CONSTRUCTION

3.1 Preliminaries and General Requirements

3.1.1 Lump sum items

Following satisfactory completion of each item 100%

3.1.2 Time-Related Item

Monthly in arrears throughout the period for which the item is

required.

in equal

monthly

amounts

3.2 Main Distribution Pipeline & Sectional Valves 90% of all


91


Monthly progress payments based on the length in kilometers

(rounded down) of completed pipeline where approved reinstatement

has been achieved (and after installation of cathodic protection and

the completion of all other requirements prior to hydrostatic testing,

etc.)

costs for the

pipeline

excluding

hydrostatic

testing, drying,

nitrogen

filling, pigging

and the tie-ins

Following completion of hydrostatic testing, drying, nitrogen filling,

pigging, tie-ins and other work necessary for the Mechanical

Completion of the entire pipeline under the Contract, and after

issuance of the Mechanical Completion Certificate.

100% of all

costs for the

pipeline

including

hydrostatic

testing, drying,

nitrogen

filling, pigging

and the tie-ins

3.3 Branch Lines

Following completion of the Pre-Commissioning Tests for each

area/line-size

100% for each

individual

station,

following

completion of

all the work

involved

therein

4.0 COMMISSIONING

4.1 1st Stage Commissioning without Compressor Station

Following completion of the Mechanical Completion for the main

distribution pipeline system and succesfull completion commissioning

and trial operation without operation of the compressor, and after

issuance of the SAT 4 Certificate.

100%

Following completion of the Mechanical Completion for all the

facilities for each branch line area and after issuance of the SAT 4

Certificate

100%

2nd

Stage Commissioning without Compressor Station

Following succesfull completion commissioning and trial operation 100%


92


with operation of the compressor of the whole of West Java

Distribution Pipeline facilities, and after issuance of the Taking-Over

Certificate.

5.0 SPARE PARTS

Following the issuance of written acceptance by the Employerof

delivery to the Employer’s designated warehoouse of all agreed and

approved spare parts.

100%

Lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 14 Syarat-syarat Kontrak mengenai harga

kontrak dan cara pembayaran, mengingat nilai kontrak yang digunakan adalah nilai lumpsum

maka segala risiko dalam penyelesaian pekerjaan akan menjadi tanggung jawab kontraktor, baik

jika terjadi kekurangan ataupun kelebihan material. Dalam pasal tersebut juga dapat dengan jelas

dilihat adanya larangan terhadap kontraktor untuk meminta perubahan harga kontrak jika

terdapat kekurangan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.102

Pada ketentuan Pasal 11.11 Syarat-syarat Kontrak mengenai Clearance of Site disebutkan

sebagai berikut:103

Upon receiving the Performance Certificate, the Contractor shall remove any

remaining Contractor’s Equipment, surplus material, wreckage, rubbish and

Temporary Works from the Site.

If all these items have not been removed within 28 days after the Employer

receives a copy of the Performance Certificate, the Employer may sell or

otherwise dispose of any remaining items. The Employer shall be entitled to be

paid the costs incurred in connection with, or attributable to, such sale or

disposal and restoring the Site.

102

Peter L. Boen, op.cit., hlm. 233


November 2005, Volume I of VII, General Conditions of Contract, Psl. 11.11.


93


Any balance of the moneys from the sale shall be paid to the Contractor. If these

moneys are less than the Employer’s costs, the Contractor shall pay the

outstanding balance to the Employer.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa jika kontraktor tidak melakukan pembersihan

atas lokasi pekerjaan, maka pemilik pekerjaan berhak untuk melakukan pembersihan dan

menjual semua hal termasuk peralatan kontraktor, surplus material, sampah-sampah material

serta bangunan sementara untuk pekerjaan. Hasil dari penjualan tersebut kemudian harus

diserahkan kepada kontraktor, kecuali jika hasil penjualan tersebut nilainya kurang dari biaya

yang telah dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan untuk melakukan pembersihan lokasi pekerjaan.

Di sisi lain, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dimana

sampai dengan saat ini belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur pemindahan barang-

barang proyek pemerintah, maka PGN juga berhak untuk menolak permintaan disposal dan

scrapping yang diajukan oleh NSC karena PGN merupakan pihak pengimpor dimana nomor

API PGN merupakan salah satu persyaratan yang harus diserahkan sebagai syarat penerbitan

master list. Jika terjadi pemindahan ataupun penyalahgunaan atas material yang diimpor untuk

proyek CP-4 dan hal ini diketahui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka PGN akan

dikenakan sanksi berupa pemenuhan pembayaran BM, BMT dan pajak impor serta akan

dikenakan sanksi sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang harus dibayarkan. Hal ini

mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 5 KMK Nomor 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari

2006, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hak untuk melakukan


94


pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan impor yang berkaitan

dengan Proyek CP-4.104

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen PIB yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,

nama importir yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama PGN, begitu pula dengan

dokumen B/ L untuk seluruh pemasukan material yang mendapatkan fasilitas master list

dimana nama consignee yang tercantum dalam dokumen B/ L juga adalah nama PGN.

Sesuai ketentuan Pasal 506 KUHD, disebutkan sebagai berikut:105

“Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan

oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan

maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan

menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan

persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan.”

Seperti diketahui konosemen memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:

1 . merupakan bukti penerimaan barang (document of receipt), hal ini selalu diperlukan

sebagai bahan pembuktian pengakuan pihak pengangkut bahwa barang telah diterima dan

telah berada dalam perwaliannya;

2 . merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan (evidence of contract carriage),

antara pihak pengangkut dengan pengirim (shipper) dan sifat janji/kesanggupan untuk

mengangkut tercermin pada klausa “Shipped onboard... ...and to be discharged at the

aforesaid port ...”, walaupun tidak ada dokumen yang dibuat bersama, namun secara·

104 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN

dan PPNBM Serta PPh Pasal 22 Ditanggung oleh Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk

Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (Contract Package No. 4 – West

Java Distribution Pipeline) oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero), op.cit., Psl. 5

105 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Citra Umbara, cetakan IV, Mei 2012, Ps. 506


95


praktis konosemen yang ditetapkan sepihak merupakan perjanjian pengangkutan (contract

of transportation) yang mengikat, dan

3 . merupakan bukti hak milik dan dokumen yang dapat diperdagangkan ( document of

title and negotiable instrument) konosemen mempunyai sifat kebendaan dimana setiap

pemegangnya berhak menuntut penyerahan barang tersebut di kapal mana saja barang itu

berada, dalam konosemen pihak pengangkut menyepakati untuk mengangkut barang ke

pelabuhan tertentu dan menyerahkannya bukan saja kepada pengapal/pengirim, tetapi juga

kepada “shipper's order” atau “named consignee” sehingga kedudukan konosemen adalah

mewakili barang-barang (representative of the goods), yaitu dengan mengendors dan

mengalihkan kepada pemegang konosemen berarti juga mengalihkan hak milik atas

barang-barang tersebut. Dalam transaksi perdagangan, dimana baik pihak penjual maupun

pembeli mempunyai kepentingan masing-masing, kedudukan konosemen sangat

menentukan dan dapat mempengaruhi kredibilitas pengangkut (barang dijadikan jaminan

konosemen).

Jika melihat dari ketentuan tersebut, pihak yang memiliki hak kepemilikan atas

barang-barang yang dikirimkan adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penerima

barang/ importir

Sebagaimana telah dijelaskan diatas nama PGN tercantum dalam dokumen PIB dan

dokumen B/ L sebagai importir, sehingga dalam hal ini PGN dapat dikatakan sebagai pemilik

dari seluruh barang dan material yang diimpor untuk pelaksanaan proyek CP-4 . Sehingga

NSC tidak berhak untuk melakukan klaim atas kepemilikan surplus material proyek CP-4


96


Tidak adanya kejelasan peraturan yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan

ataupun perubahan penggunaan barang dan material yang diimpor dengan fasilitas master

list pada proyek pemerintah, menyebabkan munculnya perselisihan antara pemilik

pekerjaan dengan kontraktor. Sehingga jalan keluar yang ditempuh oleh PGN dan NSC

adalah jalur negosiasi dengan menerbitkan instructed variation dan agreed variation. Lebih

lanjut dikarenakan permasalahan ini penyelesaian proyek CP-4 menjadi tertunda karena

harus menunggu kesepakatan penyelesaian permasalahan surplus material antara PGN dan

NSC. Untuk selanjutnya kesepakatan ini akan diakomodir dalam amandemen kontrak CP-

4 .


96


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat

disimpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana yang

telah dirumuskan pada Bab I adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan

Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai

Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan


Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak


Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri belum cukup mengatur mengenai

kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam praktek

pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya surplus material

yang sudah diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist namun tidak terpakai

terutama dikaitkan dengan penggunaan konsep nilai lumpsum dalam kontrak

proyek pemerintah. Sampai dengan saat ini belum terdapat satu pun proyek

pemerintah yang dapat melakukan pemindahan atau perubahan penggunaan atas

surplus material yang tersisa dalam proyek pemerintah tersebut dikarenakan

adanya kelebihan perhitungan kuantitas barang dan material. Opsi – opsi

pemindahan atau perubahan surplus material yang ada hanya diperuntukan khusus


97


bagi barang modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN. Peraturan tersebut hanya berlaku

untuk perusahaan PMA, PMDN ataupun non PMA dan PMDN yang melakukan

kegiatan usaha indutri. Sedangkan untuk surplus material yang muncul pada

perusahaan BUMD dan BUMN yang melakukan kegiatan proyek pemerintah

dimana kegiatan impor material dan barang mendapatkan fasilitas masterlist,

peraturan pemindahan atau perubahan penggunaan pada surplus material tersebut

belum ada pengaturannya secara jelas.

b. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur

pemindahan barang dan material yang diimpor menggunakan master list dan

digunakan pada proyek pemerintah, penyelesaian permasalahan surplus material

pada Proyek CP-4 memakan waktu yang berlarut-larut dan tidak memberikan

kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu NSC, PGN dan

juga PMC. Penyelesaian permasalahan surplus material pada kontrak CP-4

dikarenakan kontrak standar FIDIC PDB dapat memberikan mekanisme

penyelesaian permasalahan kontrak dimana salah satunya adalah dengan

menerbitkan instructed variation yang akan memberikan justifikasi yang adil bagi

NSC dan PGN . Penggunaan kontrak standar FIDIC PDB dalam pelaksanaan

proyek pemerintah terutama proyek di bidang konstruksi pada prinsipnya

dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik

pekerjaan dan kontraktor, mengingat dalam konsep kontrak standar FIDIC

PDB telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur yang

akan dijalankan selama kontrak konstruksi dilaksanakan. Hal tersebut


98


dibuktikan dengan dianutnya asas Balanced Risk Sharing dalam kontrak

standar FIDIC PDB yang telah dikenal secara luas oleh dunia konstruksi

international.

2. SARAN

a. Dalam pelaksanaan importasi material yang diperuntukan bagi proyek

pemerintah, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang

mengatur secara jelas mengenai prosedur pemindahtanganan atau

perubahan penggunaan material dan barang yang diimpor dan

tercantum dalam masterlist serta mendapatkan fasilitas pembebasan

bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBm serta PPh Pasal 22 yang

ditanggung oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan peraturan

tersebut sangat diperlukan mengingat tidak tertutup kemungkinan

permasalahan semacam ini dapat terulang kembali untuk proyek

pemerintah yang sejenis terutama dalam bidang konstruksi, dimana

dalam kontrak tersebut kontraktor yang akan melakukan estimasi

kuantitas material yang dibutuhkan.

b. Peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi serta

peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai diharapkan

dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak yang

terkait, terutama kepastian perlindungan hukum terhadap hak dan

kewajiban kontraktor maupun pemilik pekerjaan atas kontrak

kerjasama yang melibatkan proyek pemerintah. Mengingat sampai


99


dengan saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang

mengatur pemindahan ataupun perubahan penggunaan surplus

material pada proyek pemerintah diharapkan dapat diterbitkan suatu

peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara mendetail

mengenai hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi perselisihan antara

kontraktor dan pemilik pekerjaan terkait surplus material. Peraturan

perundang-undangan yang akan dibuat juga harus secara tegas

mengatur mengenai kepemilikan surplus material yang berasal dari

proyek pemerintah yang mendapatkan dana dari pinjaman luar negeri

serta mendapatkan fasilitas masterlist. Dengan didapatkan konsep

aturan yang rinci serta mendetail atas keseluruhan ketentuan mengenai

pemindahan atau perubahan penggunaan surplus material pada proyek

pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan

tidak ambigu dalam menyelesaikan permasalahan surplus material

pada proyek pemerintah.


100


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2006.

Banakar, Reza dan Max Travers. Theory and Method in Socio-Legal Research.

Hart Publishing, 2005.

Bayles, Michael D. Principles of law. A normative analysis. Dordrecht: D. Reidel

Publishing Co., 1987

Boen, Peter L. The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des

Ingénieurs-Conseils

Conditions of Contract For Plant Design Build Plant And Design-Build (First

Edition 1999), Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999.

Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects (First Edition, 1999),

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999

Conditions of Contract for Construction (First Ed. 1999), Fédération

Internationale des Ingénieurs-Conseils, 1999

Davidson, R.Peter dan John Mullen. Evaluating Contract Claims. Second Edition,

Willey – Blackwell, 2009

Eggleston, Brian. Liquidated Damages and Extensions of Time. Third Edition,

Willey – Blackwell, 2009

Ervianto, Wulfram I. Manajemen Proyek Konstruksi, Andi Offset, Yogyakarta,

2005

Fuady, Munir. Kontrak Pemborongan Mega Proyek Bandung, Citra Adtya Bakti,

1998

Jaeger, Axel-Volkmar dan Götz Sebastian Hök. FIDIC- A Guide for

Practitioners. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

Macaulay, Stewart. Et al. Contracts: Law in Action. The Michie Company, 1995.


101


Mamudji Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Kusumaatmadja Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

Kusumaatmadja Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan

(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Murphy, Jeffrie G. and Jules L. Coleman, The philosophy of Law: An Introduction

to Jurisprudence, Rowman & Allanheld Publisher, 1984.

Salter, Michael dan Julie Mason. Writing Law Dissertations: An Introduction and

Guide to the Conduct of Legal Research. Pearson Educated Limited, 2007.

Tebbit, Mark. Philosophy of Law: An Introduction, Routledge, 2000.

The Short Form of Contract (First Edition, 1999) Fédération Internationale des

Ingénieurs-Conseils, 1999.

The FIDIC Contracts Guide, Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,

First Edition, 2000.

Holmes Jr, Oliver Wendell. The Common Law. Project Gutenberg, 2000

B. PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Wetboek van Koephandel],

diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cetakan 40. Jakarta:

Pradnya Paramita, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cetakan IV. Bandung: Citra Umbara, Mei

2012.

Indonesia. Undang-Undang Kepabeanan, UU No. 10 Tahun 1995, LN. Nomor 75

Tahun 1995, TLN Nomor 3612.

________ Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999, LN. Nomor

54 Tahun 1999, TLN Nomor 3833.


102


________ Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN.

Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

________ Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN.

Nomor 47 Tahun 1995, TLN Nomor 4286.

________ Peraturan Pemerintah Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan

Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang

Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, PP No. 42

Tahun 1995, LN No. 70 Tahun 1995 TLN No. 3770.

.

________ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

PP No. 29 Tahun 2000, LN No. 64 Tahun 2000, TLN No. 3956.

________ Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk

Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek

Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar

Negeri, PP No. 25 Tahun 2001, LN No. 48 Tahun 2001, TLN No. 4092.

________ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea

Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka

Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana

Pinjaman Luar Negeri Keputusan Menteri Keuangan

No 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996.

________ Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Kedua Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/1996 Tanggal 1

April 1996 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 463/KMK.01/1998 Tanggal 21

Oktober 1998 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak

Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang

Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Keputusan

Menteri Keuangan No. 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000.


103


________ Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak

Dipungut PPN dan PPNBM Serta PPH Pasal 22 Ditanggung Oleh

Pemerintah Atas Impor Barang-Barang Proyek Pemerintah Untuk Proyek

Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat,

Kepmenkeu No. 388/KM.4/2006 tanggal 24 Februari 2006.

________ Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan

Gubernur Bank Indonesia tentang Tatacara dan Persyaratan Pengembalian

Bea Masuk Atas Barang, Bahan dan Peralatan Konstruksi Yang

Dipergunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pelaksanaan Proyek

Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Dan Atau Pinjaman Luar

Negeri, Kepmenkeu No. 317/KMK.01/1986, Kepmendag No.

136/Kpb/V/86, Kep Gubernur BI No. 19/5/KEP/GBI tanggal 6 Mei 1986

________ Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tatacara

Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing

(PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non

PMA / PMDN, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-

55/BC/1999 tanggal 26 Agustus 1999.

________ Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai tentang Petunjuk

Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, Keputusan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP- 07/BC/2003 tanggal 31 Januari

2003.

________ Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen

Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan tentang Pedoman

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 239/kmk.01/1996

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam

Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah

Atau Dana Pinjaman Luar Negeri, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal

Anggaran Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Departemen

Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan No. SE-

64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996, No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei

1996


104


C. MAKALAH DAN JURNAL

Boswell, Peter. “FIDIC Conditions of Contract Managing Construction Claims-

Introduction & Principles”. FIDIC International Contracts Workshop,

FIDIC, (January 2010).

Edwards, Carolyn. “Freedom Of Contract And Fundamental Fairness For

Individual Parties: The Tug Of War Continues”, UMKC Law Review,

Volume 77, Number 3, (Spring 2009).

Ely, Jr., James W. “The Protection Of Contractual Rights: A Tale Of Two

Constitutional Provisions”, New York University Journal of Law & Liberty,

(2005).

Glover, Jeremy. “FIDIC an Overview: The Latest Developments, Comparisons,

Claims And A Look Into The Future”, Fenwick Elliot, (September 2008)

Hayashi, Yukinobu. “FIDIC Contract Document and JICA ODA Loan Projects”,

Seminar on Contract Management for International Construction, FIDIC-

JICA, (July 2010).

Hardjomuljadi, Sarwono. “The Main Causal Factors of Construction Claims

Under FIDIC Contract in Indonesia”, Seminar on Contract Management for

International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).

KÖKSAL, Jur.Tunay. “FIDIC Conditions Of Contract As A Model For An

International Construction Contract”, International Journal of Humanities

and Social Science Vol. 1 No. 8, July 2011

Omotomo, Toshihiko. “FIDIC Contract Document and Dispute Resolution-

Prevention of Corruption”, Seminar on Contract Management for


Sanuri, “Pinjaman Luar Negeri Pemerintah (Loan Agreement hingga

Restrukturisasi)”, Direktorat Luar Negeri Bagian Ekspor Dan Impor, Bank

Indonesia, (Agustus 2005).

Smith, Geoffrey. “FIDIC Contract Documents: Introduction and Principles”,

Seminar on Contract Management for International Construction, FIDIC-

JICA, (July 2010).


105


Smith, Geoffrey. “Responsibilities of the Main Parties”. Seminar on Contract

Management for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).

Smith, Geoffrey. “The Management of Projects”. Seminar on Contract


Smith, Geoffrey. “Risk, Force Majeur and Termination”. Seminar on Contract


Perry, James. “Managing Variations”. Seminar on Contract Management for


Perry, James. “The Management of Claims”. Seminar on Contract Management

for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).

Perry, James. “The Resolution of Disputes”. Seminar on Contract Management

for International Construction, FIDIC-JICA, (July 2010).

D. PERJANJIAN

Exchange of Notes between the Government of Japan and The Government of

The Republic of Indonesia concerning a Japanese Loan To Be Extended

With A View To Promoting The Economic Stabilization And Development

Of The Republic Of Indonesia, tanggal 21 Januari 2003.

Japan’s Pledge of Assistance to Indonesia at the 12th Consultative Group Meeting

on Indonesia (CGI) tanggal 22 Januari 2003.

Loan Agreement No. IP-511 between Japan Bank For International Cooperation

and The Republic of Indonesia, tanggal 27 Maret 2003.

Subsidiary Loan Agreement No. SLA – 1156/DP3/2003 antara Pemerintah

Republik Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, tanggal

28 Mei 2003.

Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline No.

005700.PK/24/UT/2005 antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

dan Nippon Steel Corporation tanggal 23 November 2005.


106


E. KAMUS

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). Springfield, MA: Merriam-

Webster, 1993.

Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, Springer, 1 edition (March 2, 1994).


Lampiran 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang

Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan

Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau

Dana Pinjaman Luar Negeri


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995

TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK

PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana

pinjaman luar negeri, dipandang perlu memberikan kemudahan di bidang kepabeanan dan perpajakan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1873 No.35) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 3. Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 No.471) sebagaimana telah diubah dan ditambah; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 79), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DAN PINJAMAN LUAR NEGERI.

Pasal 1 Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, dibebaskan.

Pasal 2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.

Pasal 3 Pajak Penghasilan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 oleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman dari luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.


Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAUN 1995 NOMOR 70
