Embed Size (px)
Citation preview
i
LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Tahun Anggaran 2009
Oleh :
Suparman, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kejuruan) Zamtinah, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kejuruan) Marwanti, M.Pd. (Pusdi. Teknologi dan Pendidikan Kejuruan)
DR. Endang Mulyatiningsih (Pusdi. Kebijakan Pendidikan)
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009
RELEVANSI SPEKTRUM PASAR KERJA DENGAN PROGRAM
STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
ii
Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Pengembangan Wilayah
1. Judul Penelitian : RELEVANSI SPEKTRUM
PASAR KERJA DENGAN PROGRAM STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
2. Ketua Penelitian a. Nama Lengkap dan Gelar : Suparman, M.Pd b. Jenis Kelamin : Laki – laki c. Golongan Pangkat dan NIP : IV a Pembina dan 19491231
197803 1 004 d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala e. Jabatan Struktural : - f. Fakultas / Jurusan : Fakultas Teknik / Pendidikan
Teknik Elektronika g. Pusat Penelitian : Universitas Negeri Yogyakarta
3. Alamat Ketua Peneliti Alamat Kantor : Fakultas Teknik Universitas
Negeri Yogyakarta Telp (0274) 586734 Fax 0274 4586734
Alamat Rumah : Jln Ketapang No 3. Gejayan Condong Catur Yogyakarta.
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 Orang a. Nama Anggota Peneliti I : Zamtinah, MPd b. Nama Anggota Peneliti II : Marwanti, MPd c. Nama Anggota Peneliti III : DR. Endang Mulyatiningsih
5. Lokasi Penelitian : SMK Kabupaten Bantul DIY 6. Kerjasama Institusi Lain : - 7. Lama Penelitian : 10 Bulan 8. Biaya yang diperlukan
Sumber dari Depdiknas : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
Mengetahui Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Yogyakarta
(Prof. Sukardi, Ph.D) NIP 19530519 197811 1 001
12 Desember 2009 Ketua Peneliti
(Suparman, MPd) NIP 19491231 197803 1 004
iii
ABSTRAK
RELEVANSI SPEKTRUM PASAR KERJA DENGAN PROGRAM STUDI YANG ADA DI SMK SE KABUPATEN BANTUL
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bidang keahlian SMK yang dibutuhkan industri di masa datang 2) penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri 3) trend penyerapan tenaga kerja untuk industri.
Penelitian ini termasuk penelitian survey dengan subyek penelitian program keahlian SMK di Kabupaten Bantul. Data tentang program keahlian dan penyerapan lulusan SMK diambil dengan dokumentasi dari Diknas Kabupaten Bantul. SMK yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 36 sekolah baik negeri maupun swasta. Adapun jumlah program keahliannya sebanyak 38 program keahlian. Sedangkan data tentang dunia usaha dan industri diambil dari Departemen perindustrian. Penelitian dilakukan selama 10 bulan di SMK se Kabupaten Bantul.
Dari data yang terkumpul setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa bidang keahlian yang dibutuhkan industri di Kabupaten Bantul pada masa yang akan datang adalah Bidang Keaihlian Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil, Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya Tanaman Hias, Tata Boga dan Tata Busana. Dari 38 Program Keahlian Sekolah Menengah di Kabupaten Bantul, didapat 27 Program Keahlian yang penyerapan lulusan pada tahun 2007/2008 termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk tahun 2008/2009 terdapat 11 Program Keahlian yang penyerapan lulusannya masuk kategori Tinggi. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat 9 Program Keahlian yang menjadi trend penyerapan tenaga kerja untuk industri di kabupaten Bantul, kesembilan Program Keahlian tersebut adalah Program Keahlian Tata Kecantikan, Broadcast, Budidaya Tanaman, THP Perikanan, Seni Musik, Nautika Perikanan Laut, Tata Busana, Teknik Informatika, dan Akomodasi Perhotelan. Dari hasil penelitian ini disarankan pembukaan program keahlian baru di SMK sesuai dengan potensi industri yang ada di Bantul. Di samping itu perlu penelusuran lulusan SMK untuk mengetahui kompetensi lulusan pada waktu bekerja di DU/DI.
Kata kunci : Spektrum Pasar Kerja
iv
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah Swt. yang telah
melimpahkan rahmad dan hidayahnya sehingga penelitian dengan judul ” Relevansi Spektrum Pasar Kerja Dengan Program Studi Yang Ada Di
SMK Se Kabupaten Bantul ” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.
Dengan selesainya penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih
kepada
1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang
telah memberi kesempatan kepada kami tim peneliti untuk
melaksanakan penelitian ini.
2. Kepala Diknas Kebupatan Bantul yang telah berkenan untuk
memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
3. Staf di Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang
telah membantu administrasi pelaksanaan penelitian ini .
Peneliti menyadari bahwa laporan penelirian ini masih banyak
kekurangannya. Oleh karena itu saran dari para pembaca demi perbaikan
laporan penelitian ini kami terima dengan senang hati.
Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini beguna
dalam pengembangan keilmuan yang berkaitan ketenagakerjaan.
Yogyakarta, 31 Oktober 2009
Tim Peneliti
v
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ……………… ........................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………... ...... ii
ABSTRAK …………………………………............................ ... iii
KATA PENGANTAR ………….................................................. iv
DAFTAR ISI …………………………………… ........................ v
DAFTAR TABEL …………………………… ........................... vi
DAFTAR GAMBAR …………………………………… ............. viii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………… ................ ix
BAB I PENDAHULUAN ………………………… .................... 1
A. Latar Belakang Masalah ……………………….. ...... 1
B. Rumusan Masalah ………………………… ............ 8
C. Tujuan Penelitian ..................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ................................................... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………… ..................... 10
A. Analisis Pasar Kerja ................................................. 10
B. Pertumbuhan Ekonomi ………………………… ....... 12
C. Penduduk Usia Kerja ……………………………… .. 16
D. Angkatan Kerja …………………………………… .... 16
E. Penduduk yang Bekerja …………………………….. 17
F. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi
Ketenagakerjaan ...................................................... 20
G. Peningkatan Kualitas Kerja ...................................... 21
H. Penempatan Tenaga Kerja ...................................... 21
I. Komponen Sistem Pendidikan ................................. 22
J. Sarana – Prasarana Sekolah ................................... 26
K. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ........................ 27
vi
BAB III METODE PENELITIAN ……………… ..................... 30
A. Subyek Penelitian………… ...................................... 30
B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data …………… 31
C. Teknik Analisis Data ………………… .................... 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……… ...... 32
A. Hasil Penelitian ………………………………............ 32
1. Serapan Lulusan SMK .................................. 32
2. Dunia Usaha dan Industri di Bantul .............. 38
B. Pembahasan ............................................................ 41
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.......................... 42
a. Kesimpulan………………………… ................ 42
b. Rekomendasi .......................................... ....... 42
DAFTAR PUSTAKA................................. ..... 44
LAMPIRAN.......................................... .......... 45
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Persektor Usaha
Tahun 1997-2002(Juta Rp/Kapita)............ .......................... 17
Tabel 2. Angkatan Kerja, Bekerja dan Setengah Pengangguran
dan Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2002 (dalam Juta Orang) ........................................ ` 18
Tabel 3. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2002... ...................................................................... 18
Tabel 4. Kriteria / Klasifikasi Pasar Kerja Lulusan SMK....................... 30
Tabel 5. Rangking Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2007/2008
Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. .......................... 32
Tabel 6. Rangking Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2008/2009
Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. .......................... 34
Tabel 7. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul
Tahun 2007/2008 Berdasarkan Data Depnaker Trans ........ 36
Tabel 8. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul
Tahun 2008/2009 Berdasarkan Data Depnaker Trans ........ 37
Tabel 9. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
(Sumber Internet). ............................................................... 38
Tabel 10. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
(Sumber BPS DIY Tahun 1995). ......................................... 40
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1. Determinan Penawaran Output Riil......................... ........... 15
Gambar 2. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2006 ....................................................................... 19
Gambar 3. Komponen Pelaksanaan Pendidikan...... ........................... 24
Gambar 4. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga
Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul
Tahun 2007/2008 ............................................................... 33
Gambar 5. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga
Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul
Tahun 2008/2009 ............................................................... 35
Gambar 6. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga
Kerja Berdasarkan Data Depnaker Trans
Tahun 2007/2008 ............................................................... 37
Gambar 7. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
Berdasarkan Sumber dari Internet ..................................... 39
Gambar 8. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
Berdasarkan Sumber BPS DIY Tahun 1995 ...................... 40
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman Lampiran 1. Daftar Sekolah dan Program Keahlian yang Dimiliki SMK
Negeri dan Swasta seKabupaten Bantul ………………... 45
Lampiran 2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal dan
Instrumen Penelitian………………………………… ............ 48
Lampiran 3. Lembar Saran Pelaksanaan Seminar Proposal dan
Instrumen Penelitian ...... ................................................. 49
Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Desain Proposal Penelitian............ 50
Lampiran 5. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian ........ 52
Lampiran 6. Lembar Saran Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian ..... 53
Lampiran 7. Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian ............................. 54
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara umum permasalahan ketenagakerjaan saat ini antara lain
adalah pengangguran yang cukup tinggi, kualitas SDM dan produktifitas
tenaga kerja yang relatif masih rendah, dan perlindungan tenaga kerja
belum memadai. Era globalisasi yang dikenal dengan liberalisasi ekonomi
atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa tenaga kerja, tenaga
kerja Indonesia dituntut harus mampu bersaing antar tenaga kerja
maupun dengan tenaga kerja asing. Persaingan tenaga kerja tidak
sekedar pada persaingan peluang kerja akan tetapi juga pada kualitas,
maka kesempatan kerja akan diisi oleh tenaga kerja yang lebih baik dan
lebih berkompeten. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja dan posisi
sangat tergantung pada modal sumber daya manusianya, bukan lagi pada
sumber daya alam. Persaingan bebas menuntut keunggulan kompetitif,
bukan lagi komparatif. SDM menjadi sangat penting terutama SDM
sebagai pelaku pembangunan / tenaga kerja. Peningkatan daya saing
tenaga kerja untuk mendukung suksesnya pembangunan nasional perlu
rumusan kebijakan, strategi dan upaya. Untuk menciptakan kesempatan
kerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama baik
pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat. Sedangkan
sektor lapangan usaha mempunyai peranan yang dominan dalam
2
menciptakan kesempatan kerja. Kesempatan kerja sektoral sesuai
dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) Tahun 2004 – 2009
yang berkaitan masalah : (a) penduduk usia kerja, (b) angkatan kerja, (c)
kesempatan kerja nasional maupun sektoral, dan (d) perkiraan
pertumbuhan ekonomi sektoral. Sehubungan dengan hal tersebut maka
besarnya pasar kerja, kesempatan kerja, peluang kerja dan penyerapan
tenaga kerja merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi nasional
maupun sektoral. Untuk kepentingan tersebut, khususnya kesempatan
kerja dan pasar kerja perlu kiranya melihat hasil dari semua sektor unit
usaha daerah tertentu yang didasarkan pada nilai Produk Domestik Bruto
(PDB)
Pendidikan menengah kejuruan mempunyai peran penting guna
menyiapkan peserta didik untuk siap bekerja, baik secara mandiri maupun
sebagai tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan dunia industri. Oleh
karena itu arah pengembangan pendidikan menengah kejuruan (SMK)
berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) sebagai salah satu intitusi yang menyiapkan tenaga kerja terampil
tingkat menengah dituntut menghasilkan lulusannya sesuai dengan
harapan dunia industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri
adalah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kerjanya,
memiliki daya saing yang tinggi. Untuk kepentingan itu maka bidang
keahlian, isi kurikulum pendidikan menengah kejuruan harus sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan pasar kerja.
3
Hardijan Rusli, 2003 menyatakan bahwa : tugas pemerintah dalam
ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 adalah (1)
perencanaan tenaga kerja, (2) perluasan kesempatan kerja, (3)
pembinaan dan (4) pengawasan.
Perencanaan tenaga kerja meliputi : (1) Perencanaan tenaga kerja
makro yaitu : proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan
produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial secara nasional,
daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja
seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. (2)
Perencanaan tenaga kerja mikro yaitu : proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi baik instansi
pemerintah maupun swasta dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja
secara optimal dan produktif guna mendukung pencapaian kinerja yang
tinggi pada instasi atau perusahaan yang bersangkutan.
Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi
ketenagakerjaan antara lain meliputi : (a) penduduk dan tenaga kerja, (b)
kesempatan kerja, (c) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, (d)
produktifitas kerja, (e) hubungan industrial, (f) kondisi lingkungan kerja, (g)
pengupahan dan kesejahteraan kerja dan (h) jaminan sosial tenaga kerja.
Berbagai permasalahan bidang ketenagakerjaan saat ini antara lain
adalah pengangguran, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang
4
relatif masih rendah, perlindungan tenaga kerja belum memadai. Era
globalisasi merupakan peluang bagi bangsa Indonesia, namun merupakan
beban berat jika tidak mempersiapkan diri. Era globalisi juga dinamakan
era liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas khususnya bidang jasa
tenaga kerja yang dituntut mampu bersaing dengan tenaga kerja Negara
lain. Persaingan tenaga kerja tidak hanya memperebutkan peluang pasar
akan tetapi juga kualitas dan produktivitas perlu ditingkatkan agar dapat
merebut peluang pasar kerja.
Otonomi daerah menciptakan peluang bagi tumbuhnya sentra-
sentra ekonomi baru di beberapa propinsi yang memiliki potensi sumber
daya alam yang berlimpah. Tumbuhnya sentra ekonomi baru dapat
mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja dan bertopang pada
kemampuan ekonomi daerah. Kendalanya adalah tenaga kerja belum
dibekali pengetahuan dan ketrampilan serta perlindungan yang cukup.
Informasi ketenagakerjaan tidak memadai sehingga recruitment masih
membutuhkan proses yang panjang dan rawan manipulasi dan selain itu
juga lemahnya pendataan secara menyeluruh.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Satandar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya
kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan Dasar dan
Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan
serta berpedoman pada panduan Badan Standar Nasional Pendidikan
5
( BSNP ). BSNP, 2006 berisi : Direktorat Pembinaan SMK sesuai dengan
tugas dan fungsinya berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis
kepada setiap SMK melalui berbagai strategi dan pendekatan agar lulusan
SMK memiliki kemampuan menyiapkan kurikulum sesuai yang
diharapkan. Adanya perubahan kurikulum berbasis kompetensi menjadi
kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan terjadi perubahan
terutama untuk sekolah yang belum siap akan tuntutan KTSP. Untuk
pelaksanaan KTSP dibutuhkan manejemen yang baik dan kesiapan guru
sebagai pelaksana. Sehubungan kondisi SMK yang ada sekarang ini
bervariasi, maka kemampuan profesional masing-masing sekolah
berbeda-beda.
Didasarkan pada orientasi otonomi daerah, maka SMK merupakan
Sekolah Menengah kejuruan yang harus memiliki program keahlian yang
sesuai dengan Program Pembangunan Daerah. Untuk kepentingan
tersebut maka visi pembangunan daerah harus ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi
daerah, potensi, aspirasi, permasalahan spesifik daerah, dalam rangka
pembangunan nasional.
Sehubungan dengan profesionalitas lulusan SMK, kesempatan
kerja, lapangan pekerjaan dan penyerapan lulusan SMK, maka perlu
adanya kajian yang lebih mendalam. Industri lebih terbuka tingkat
kualifikasi kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah dan jaminan
6
sosial yang disediakan. SMK harus dapat menyesuaikan kebutuhan
tenaga kerja untuk industri baik kualifikasi kemampuan lulusan, bidang
keahlian yang dibutuhkan industri dan mengacu kualifikasi pada Standar
Kompetensi yang ada dan syah untuk digunakan.
Peningkatan mutu pendidikan terkait erat dengan keberadaan
komponen pendidikan yang didalamnya mencakup enam macam yaitu: 1)
guru, 2) siswa, 3) sarana-prasarana pengajaran, 4) instruksional dan
kurikulum 5) Media pengajaran, 6) menajemen pengajaran dan 7)
masyarakat pengguna. Tiga komponen pendidikan terkait dengan
sumberdaya manusia yaitu: guru, siswa dan masyarakat. Peningkatan
mutu pendidikan terkait disamping ditentukan oleh faktor guru, siswa dan
masyarakat dalam mendukung dan mendorong dinamika pendidikan,
juga terkait dengan intensitas sarana-prasarana pendidikan yang tersedia
dimanfaatkan. Gedung sekolah adalah berfungsi sebagai tempat dimana
terjadinya proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru berinteraksi
merupakan modal dasar yang harus tersedia untuk penyelenggaraan
sekolah.
Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yang
memeliki potensi masing-masing. Diantara Kabupaten yang yang lain di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten
yang memiliki komitmen tinggi dalam bidang pendidikan sebagai investasi
sumberdaya manusia. Semakin kecilnya kesempatan lulusan SMA untuk
7
melanjutkan ke perguruan tinggi, karena mahalnya biaya pendidikan
membuat peminat SMA di Bantul terus menurun. Sejumlah SMA pun
beralih status menjadi SMK karena bekal ketrampilannya lebih banyak
sehingga lebih mudah mencari pekerjaan. Tren alih status tersebut sudah
berlangsung sejak lima tahun terakhir.
Jumlah SMA di Bantul saat ini 35 sekolah sementara SMK 34
sekolah. Lima tahun lalu, komposisi SMA masih cukup dominan yakni
sekitar 75 persen. Harapan pemerintah komposisinya bisa mencapai 60
persen untuk SMK dan 40 persen untuk SMA. Agar pengembangan SMK
dari SMA berjalan dengan baik diperlukan data kesiapan-keseiapan
tertentu sebagai syarat untuk alih status terdiri dari kesiapan guru,
gedung, sarana prasarana dan sebagainya.
Kedepan perencanaan pendidikan sangat menentukan tingkat
keberhasilan usaha pemerintah dalam menyediakan bidang keahlian dan
program keahlian yang layak. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk
membangun insfrastruktur ekonomi berdampak pada kecilnya anggaran
pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan
produktif. Dalam siklus pasar kerja, angkatan kerja baru keluaran (output)
dari sistem pendidikan, mereka dapat terserap sangat ditentukan oleh
proses produksi barang dan jasa. Kondisi ini akan berjalan mulus jika
penyusunan sistem mengacu pada pembinaan tenaga kerja, pada sistem
pembangunan ekonomi dan pasar kerja
8
Kebutuhan tenaga kerja sangat ditentukan oleh daya serap sektor -
sektor ekonomi terhadap tenaga kerja sehubungan dengan penggunaan
teknologi dalam produksi. Hal ini akan sangat mempengaruhi perubahan
yang cepat terhadap struktur tenaga kerja di suatu sektor ekonomi, dan
perlu disikapi secara positif dan selanjutnya akan berpengaruh pada
kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan ekonomi di berbagai sektor akan
menentukan bidang keahlian dan program keahlian untuk SMK dalam
rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah. Untuk
kepentingan bidang keahlian yang akan dikembangkan di SMK harus
berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai sektor
peningkatan ekonomi daerah.
Sehubungan dengan permasalahan diatas, perlu dilakukan
Identifikasi Spektrum Pasar Kerja Sebagai Rujukan Dalam Penetapan
Program Keahlian SMK di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hal ini
penting karena untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja yang dapat
diserap oleh industri atau sektor ekonomi.
B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam kajian tentang
identifikasi spektrum pasar kerja sebagai rujukan dalam penetapan
program keahlian di SMK dirumuskan seperti berikut.
1. Bidang keahlian SMK apa yang dibutuhkan industri di masa
datang?
9
2. Berapa besar penyerapan tenaga kerja lulusan SMK untuk industri?
3. Bagaimana trend penyerapan tenaga kerja untuk industri?
C. Tujuan Penelitian Tujuan rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bantul DIY.
2. Alternatif pembukaan SMK di Kabupaten Bantul.
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :
1. Memperoleh informasi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bantul
DIY.
2. Memberikan informasi SMK di Kabupaten Bantul DIY.
3. Masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan
Kabupaten Bantul dalam mengembangkan SMK berkaitan dengan
potensi daerah.
10
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Analisis Pasar Kerja
Guna menganalisis situasi pasar kerja di suatu daerah terdapat
beberapa hal yang harus diamati sesuai dengan Rencana Tenaga Kerja
Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2006, yaitu
berdasarkan pada : (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Penduduk usia kerja,
(3) Angkatan kerja, (4) Penduduk yang bekerja, (5) Penganggur, (6)
Setengah pengganggur. Selain itu perlu pula dipertimbangkan kondisi
perekonomian secara nasional di berbagai sektor untuk tahun – tahun
mendatang. Adapun sektor yang dipertimbangkan adalah : (1) Pertanian,
Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan
Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5)
Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7 ) Angkutan dan
Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan (9)
Jasa-jasa.
Perkembangan perekonomian secara umum tercermin dalam
berbagai kebijakan makro antara lain : fiskal, moneter, perdagangan,
neraca pembayaran, pariwisata, dan kesempatan kerja sektoral.
Pertumbuhan ekonomi secara nyata dapat diamati dengan pendekatan
Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Sumbangan dari masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan
Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
11
selain itu juga berpengaruh pula pada kesempatan kerja di setiap sektor
baik secara langsung maupun tidak langsung. Perekonomian Indonesia
secara bertahap sejak tahun 2005 tumbuh 5,6 persen, pertumbuhan ini
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu sebesar
5,05 persen (Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2006) .
Perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan UU No. 13 Tahun
2003, dan pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah dan
sektoral, yaitu secara makro dan mikro : (1) Perencanaan tenaga kerja
makro adalah proses penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis
yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif,
guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial , baik secara nasional,
daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja
seluas-luasnya, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja/ buruh. (2) Perencanaan tenaga kerja mikro
adalah proses penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis dalam
suatu instantansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka
meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif,
guna mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau
perusahaan yang bersangkutan. Sumber daya manusia (SDM) sebagai
pelaku ekonomi baik sebagai pekerja, peserta dalam perusahaan yang
sekaligus peran sertanya sebagai insan yang turut membangun
perekonomian suatu daerah.
12
B. Pertumbuhan Ekonomi
Kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan kesempatan
kerja untuk penduduknya yang terus bertambah tergantung pada
pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat
menggunakan data mengenai Produk Domestik Bruto (PDB untuk skala
nasional dan Produk Domestik Regional Bruto untuk skala regional yang
mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. Secara
lebih spesifik pertumbuhan ekonomi diukur dengan peningkatan
persentase tahunan tingkat PDB riilnya. Pertumbuhan ekonomi
merupakan kunci untuk meningkatkan standar hidup suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi aktual tergantung pada potensi ekonomi
untuk memproduksi barang dan jasa. PDB riiil aktual mungkin berfluktuasi
disekitar PDB riil potensial, akan tetapi dalam jangka panjang biasanya
akan mendekati pada PDB riil potensial. Apabila PDB riil potensial tumbuh
demikian pula dengan kesempatan kerja dan pendapatan riil agregat
potensial. Untuk memahami proses pertumbuhan ekonomi kita harus
memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi PDB riil potensial.
Secara garis besar faktor utama yang mempengaruhi potensi suatu
negara untuk memproduksi barang dan jasa adalah (Hyman: 1992):
1). Sumber daya produktif yang tersedia dalam perekonomian
tersebut: tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan input yang
lainnya.
13
2). Kualitas sumberdya produktif yang tersedia dalam perekonomian.
Kualitas sumber daya produktif diukur dengan produktivitasnya
yaitu ukuran output per unit input. Berhubung tenaga kerja
merupakan input produktif yang dominan, maka pertumbuhan
produktifitas tenaga kerja merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
3). Peningkatan teknologi.
4). Peningkatan dalam efisiensi input yang digunakan.
Apabila dilihat dari pendekatan faktor penawaran dan permintaan
maka terdapat enam komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi (Mc
Connel and Brue: 2005). Keenam komponen utama tersebut
dikelompokkan ke dalam faktor penawaran, permintaan, dan efisiensi.
Faktor penawaran terdiri atas empat komponen utama yang berkaitan
dengan kemampuan fisik suatu perekonomian untuk berekspansi, yaitu :
1). Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya alam.
2). Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
3). Peningkatan penawaran (stok) barang modal .
4). Peningkatan teknologi.
Faktor penawaran, permintaan, dan efisiensi dalam pertumbuhan
ekonomi saling berkaitan. Pengangguran yang disebabkan oleh
pembelanjaan total yang kurang memadai (faktor permintaan) dapat
memperlambat laju akumulasi kapital baru (faktor penawaran) dan
mennghambat pengeluaran untuk riset (faktor penawaran). Sebaliknya
pengeluaran investasi yang rendah (faktor penawaran) dapat
14
menyebabkan total pembelanjaan yang tidak mencukupi (faktor
permintaan) dan pengangguran. Ketidakefisienan yang meluas dalam
penggunaan sumber daya (faktor efisiensi) mendrorong produksi barang
dan jasa dengan biaya tinggi dan menurunkan keuntungan, yang pada
akhirnya akan memperlambat inovasi dan mengurangi akumulasi kapital
(faktor penawaran) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang
dinamis dimana faktor penawaran, permintaan dan efisiensi beriteraksi.
Secara sederhana determinan penawaran terhadap output riil dapat
digambarkan dalam bagan berikut :
Gambar 1 mengilustrasikan bahwa produktivitas tenaga kerja ditentukan
oleh peningkatan teknologi, kuantitas barang modal yang tersedia untuk
tenaga kerja, kualitas tenaga kerja itu sendiri, dan efisiensi pengalokasian,
pengkombinasian dan pengelolaan input. Produktivitas meningkat apabila
kesehatan, pelatihan, pendidikan, dan motivasi tenaga kerja meningkat,
ketika tenaga kerja memiliki peralatan yang lebih baik dan sumber daya
alam yang lebih baik, ketika produksi dikelola dan diatur secara lebih baik,
dan ketika tenaga kerja direalokasikan dari industri yang kurang efisien ke
indutri yang lebih efisien.
15
Gambar 1. Determinan Penawaran Output Riil
Pertumbuhan perekonomian secara nasional berkembang dari
tahun - ke tahun. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional ini
perlu kiranya pengelompokan sektor usaha yang memberikan sumbangan
pada PDB/ PDRB. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 2006
telah mengelompokan unit- unit lapangan usaha ( sektor ) menjadi 9
lapangan usaha ( sektor ) yaitu :
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,
2. Pertambangan dan penggalian,
3. Industri pengolahan,
4. Listrik, gas dan air bersih,
5. Bangunan/ konstruksi,
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel,
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
□ Banyaknya angkatan kerja yang dipekerjakan
□ Rata-rata jam kerja
Input tenaga kerja (jam kerja)
X
□ Kemajuan teknologi
□ Kuantitas capital
□ Pendidikan dan pelatihan
□ Efisiensi alokatif
□ lainnya
Produktivita tenaga kerja (output rata-rata per jam)
= PDB Riil
16
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan
jasa perusahaan,
9. Jasa kemasyarakatan termasuk jasa pelayanan pemerintah.
C. Penduduk Usia Kerja
Apabila ditinjau dari tempat tinggalnya (desa dan kota), maka
proporsi Penduduk Usia Kerja (PUK) di kota dan di desa mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan PUK di kota cenderung lebih
kecil dibandingkan dengan PUK di desa. Hal ini diperkirakan karena
terdapat daya tarik pencari kerja dibandingkan di desa yang aktivitas
perekonomiannya tidak mengalami peningkatan. Untuk itu perlu adanya
penciptaan peluang kerja sehingga terdapat keseimbangan propors i PUK
di kota dan di desa.
D. Angkatan Kerja.
Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia yang menjadi pokok bahasan
adalah kelompok penduduk usia produktif, yaitu menggunakan konsep
usia 15 - 64 tahun yang disebut golongan remaja dewasa. Perkembangan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu dengan membandingkan
antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Penduduk Usia Kerja (PUK).
TPAK mencerminkan jumlah penduduk yang siap melakukan kerja untuk
kegiatan ekonomi.
17
E. Penduduk yang Bekerja
Penduduk yang bekerja selama kurun waktu dari 2004 – 2006
dalam RTKN (200) adalah seperti berikut : tahun 2004 penduduk yang
bekerja sebanyak 93,72 juta, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 95,18
juta. Untuk melihat peningkatan pegeseran hal ini dapat dapat dilihat dari
berbagai sudut pandang yaitu : menurut daerah dan jenis kelamin,
lapangan pekerjaan utama, status pkerjaan utama, jabatan, golongan
umur, pendidikan yang ditamatkan setiap propinsi.
Tabel 1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persektor Usaha
Tahun 1997 – 2002 ( Juta Rp/ Kapita ) No. Uraian 1997 1998 1999 2000 2001* 2002 **
1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan
1.85 1.61 1.69 1.62 1.67 1.674
2/4 Pertambangan, Listrik, Gas dan Air
39.60 52.43 47.02 86.84 41.88 58.368
3 Industri Pengolahan 9.78 9.60 8.60 9.03 9.07 9.387 5 Bangunan 8.45 6.38 6.45 6.65 6.30 5.909 6 Perdagangan Besar, Eceran,
Rumah Makan, dan Hotel 4.34 3.58 3.43 3.43 3.82 3.895
7 Angkutan, Pergudangan, Komunikasi
7.70 6.49 6.37 6.43 7.08 7.201
8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
58.69 45.78 41.41 31.03 25.00 30.213
9 Jasa- jasa/ servise 3.02 2.94 3.04 3.97 3.52 3.822
Sumber : Profil SDM Indonesia 2002 dan hasil olahan dari statistik Indonesia
2002, BPS
*) data sementara; **) data sangat sementara
Sektor Perekonomian Lapangan Usaha yang ada di masyarakat
sangat menentukan perencanaan pembukaan program studi yang
mencakup : (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan,
18
(2) pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listri k,
Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran,
(7) Angkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan, dan (9) Jasa-jasa.
Berdasarkan pada waktu jam kerja per minggu, menunjukan bahwa
pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu dianggap mempunyai
produktivitas rendah dan setengah menganggur. Dilihat dari lapangan
pekerjaan utama, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu paling
banyak pada sektor pertanian 50,8%. Sedangkan pada sektor industri
pada umumnya bekerja 8 jam/hari.
Tabel 2. Angkatan Kerja, Bekerja dan Setengah Pengangguran, dan Pengangguran berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2002 ( dalam
juta orang)
No. Uraian Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Penduduk umur > 15
tahun 73,99 74,74 148,73
2 Angkatan kerja 37,47 63,31 100,78 3 Bukan Angkatan Kerja 10,68 37,27 47,95 4 Bekerja 58,58 33,06 91,64 5 Setengah Penganggur
a. Kota b. Pedesaan
17,48 - -
16,20 - -
33,68 7,85
25,83 6 Penganggur Terbuka 4,73 4,40 9,13
Sumber : Olahan dari Survey Angkatan Kerja Nasonal tahun 2002
Tabel 3. Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2002
No. Uraian Jumlah Persen 1 Penganggur Terbuka 9.132.104 100 2 < SD 3.221.638 35,28 3 SLTP
a. SLTPU b. SLTPKJ
2.146.495 1.977.069 169.426
23,51 21,65 1,86
4 SLTA a. SLTAU b. SLTAKJ
3.244.130 2.138.263 1.105.867
35,52 23,41 12,11
5 Diploma/ Perguruan Tinggi 519.841 5,69 Sumber : Olahan dari data Sakernas 2002, BPS
19
Yudo Swasono, 1995 menyatakan angkatan kerja di masa depan
haruslah yang mempunyai : (a) inisiatif, (b) kreatif, (c) percaya diri, (d)
bertanggung jawab, (e) mudah menyesuaikan diri, (f) siap menerima
pengetahuan baru, (g) sadar kualitas, (h) mampu bekerjasama, (i)
menyiapkan diri dalam pengambilan keputusan, (j) mengerti sistem yang
kompleks, (k) kemampuan berkomunikasi, (l) spirit kerja berkelompok.
Diploma2% Universitas
3%
SMTA Kejuruan 6%
SMTA Umum13%
SMTP20% Maksimum SD
56%
Sumber: BPS (data diolah)
Gambar 2. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2006
20
Dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja, maka dapat
disimpulkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja yang terlibat dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia tahun 2006 masih tergolong tenaga kerja
kurang terampil dan berpendidikan relatif rendah yaitu maksimum SD
sebesar 56%. Sedangkan tenaga kerja yang pernah mengenyam
pendidikan tinggi yaitu hanya sebesar 5% yang terdiri dari 2%
berpendidikan diploma dan 3% berpendidikan universitas.
F. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan
Perencanaan tenaga kerja telah dimulai pada saat dimulainya
Pembangunan Pelita sampai tahun 1997. Sejak tahun 1998 sampai tahun
2002 perencanaan tenaga kerja sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini
karena sejak saat itu pendekatan terhadap sektor tidak dilakukan. Selain
itu juga keterbatasan data dan informasi yang tersedia di BPS, baik data
yang ada relatif lama dan juga dari daerah kabupate/ kota kurang
memadai.PP No. 4 Tahun 1980 mengatur kewajiban perusahaan untuk
mendaftarkan lowongan tenaga kerja yang ada di perusahaannya dan
pendaftaran pekerja untuk mendapatkan kartu kuning dari Dinas Tenaga
Kerja Daerah Kabupaten/ kota.
Sejak otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja tidak lagi mengirimkan
data bursa kerja ke tingkat pusat, sehingga secara nasional data riil
kebutuhan tenaga kerja tidak tersedia. Data ini sangat penting untuk
informasi tentang bidang keahlian, kompetensi tenaga kerja yang
21
dibutuhkan perusahaan dalam memenuhi kesempatan kerja serta
peningkatan produktivitas kerja.
G. Peningkatan Kualitas Kerja
Pelatihan kerja, pemagangan kerja dapat dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas kerja. Permasalahan lapangan yang timbul untuk
pendatang baru di pandang sesuai dengan pasar kerja adalah : (a) jadwal
magang sering tidak sesuai dengan jadual produksi perusahaan , dan (b)
pihak perusahaan tidak mau resiko untuk mempekerjakan pemagang (
sekedar melihat ).
H. Penempatan Tenaga Kerja
Penempatan tenaga kerja yang banyak tidak mampu ditampung
dalam kesempatan kerja yang sangat terbatas. Untuk itu perlu
penyaluran ke luar negeri ( TKI ) melalui PJTKI. Dalam rangka
memperoleh dan memperluas kesepatan kerja perlu informasi
penempatan tenaga kerja, lembaga yang memadai, sistem perlindungan
yang telah tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 sebagai pengganti UU
No. 25 Tahun 1997.
Harri Heriawan Saleh, 2005 menyatakan bahwa untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah : (a) pengembangan
kurikulum, (b) akreditasi pelatihan, (c) pemberdayaan lembaga pelatihan,
(d) perlu adanya lembaga uji kompetensi, lembaga penyedia tenaga kerja
terlatih yang memenuhi standar kompetensi, dan (e) perlu analisis pola
22
gerak pasar kerja secara runtut waktu ( dynamic analysis ) untuk
daerah kabupaten/ kota.
Selain itu perlu adanya pelaksanaan economic need test secara
konsisten, tujuannya adalah : (a) mengetahui kesiapan tenaga kerja
setiap asosiasi dalam persaingan bebas, (b) tingkat persediaan dan
permintaan tenaga kerja, dan (c) merumuskan kriteria tenaga kerja asing
yang masuk ke Indonesia.
I. Komponen Sistem Pendidikan
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.” Dari pengertian pendidikan tersebut,
jelas bahwa kegiatan pendidikan adalah kegiatan pengembangan potensi
peserta didik secara optimal dan terpadu, baik dimensi spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta ketrampilan peserta didik. Untuk mengembangkan semua potensi
peserta didik itu diperlukan suasana belajar dan proses pembelajaran
yang kondusif. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif
dapat terwujud jika sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses
23
pendidikan dan pembelajaran sangat mendukung untuk kegiatan
tersebut.
Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, fasilitas atau sarana dan
prasarana merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya suasana belajar
dan proses belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta
didik secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam UU tersebut yakni pada pasal 45,
ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan
nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan
peserta didik.”; “ Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” (Anonim, 2003:
27-28)
24
Gambar 3. Komponen Pelaksanaan Pendidikan
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII Standar Sarana
dan Prasarana, Pasal 42 ayat 1 dinyatakan bahwa ”Setiap satuan
pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.” Pada ayat 2
dinyatakan pula bahwa ”Setiap satuan pendidikan wajib memiliki
prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
Masukan Proses Pendidikan (Educational
Process)
Hasil
1. Tujuan dan prioritas :
untuk membimbing aktivitas system 2. Peserta didik :
yang menjalani proses belajar menjadi bidikan utama system
3. Pengelolaan : untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi system
4. Struktur dan jadwal : untuk mengatur dan mengelompokan peserta didik menurut tujuan tertentu
5. Isi : esensi dari apa yang hendaknya dipelajarai oleh peserta didik
6. Pendidik : yang membantu menetapkan esensi dan persiapan proses belajar peserta didik
7. Alat bantu belajar : buku, papan tulis , peta, radio, televesi, film, laboratorium, dsb.
8. Fasilitas : tempat proses terselenggarakannya pendidikan
9. Teknologi : 10. Pengawasan Mutu :
peraturan penerimaan peserta didik, sasaran, pengujian, dan standar
11. Penelitian: untuk meningkatkan penetahuan dan pelaksanaan sistem
12. Beaya : indikator tentang efisiensi sistem
25
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,
instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat
bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”
Sekolah dalam arti gedung sekolah, lingkungan dan peralatan yang
tersedia pada hakekatnya merupakan apa yang dinamakan lahan hidup
siswa dan guru. Keberhasilan proses pembelajaran sedik it banyak
ditentukan oleh kondisi fasilitas fisik tersebut, karena rasa kerasan atau
sikap belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka.
Dengan demikian, fasilitas yang memadai, apalagi ideal, dapat menunjang
bukan saja prestasi mengajar guru, tetapi juga prestasi belajar siswa.
Sekolah sebagai lingkungan belajar memiliki dua makna: lingkungan
psikolgis dan lingkungan teknologis. Sebagai lingkungan psikologis,
sekolah bisa menumbuhkan atau melemahkan semangat belajar siswa.
Sebagai lingkungan teknologis, sekolah juga ikut membentuk mental
siswa. Di tempat itulah pola pikir, semangat berinovasi, sikap kritis, dan
penguasaan informasi serta ketrampilan kerja diperoleh dan
dikembangkan. Karena itulah, kita sering mendapati sekolah tertentu yang
meghasilkan siswa bersikap kritis, rasional dan inovatif, sementara
sekolah yang lain menghasilkan siswa yang bersikap ortodoks walaupun
berusia muda. (www.bali-travelnews.com)
26
J. Sarana – Prasarana Sekolah
Untuk membuka bidang keahlian dalam rangka pengembangan bidang
keahlian perlu membuat/membangun gedung baru. Jika tidak maka perlu
mengurangi bidang keahlian yang sudah tidak layak jual, yang artinya
bidang keahlian yang tidak diperlukan industri harus ditutup.
Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan gedung baik
merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya,
maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. (Dirjen Cipta Karya Dept PU, 1997). Faktor -
faktor yang mempengaruhi pembangunan gedung sekolah secara makro
yaitu: faktor demografi, faktor geografi/iklim, faktor sosial -politik-budaya,
kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kurikulum sekolah, organisasi
sekolah dan lokasi sekolah. (Virochsiri, 1977). Faktor-faktor tersebut akan
menentukan jumlah dan jenis sekolah, bentuk gedung sekolah, dan
kemampuan pendanaan untuk perawatan, renovasi dan pengembangan
gedung sekolah.
27
A. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
SMK merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta
didik yang berminat untuk dididik menjadi tenaga kerja bidang tertentu
yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, terdapat dua
variabel yang saling berkaitan yaitu variabel peserta didik dan bidang
pekerjaan/dunia kerja. Terdapat dua kemungkinan mengenai hubungan
antara peserta didik dengan bidang pekerjaan yaitu: pertama, kompetensi
peserta didik yang dihasilkan dari sekolah kejuruan sesuai dengan
persyaratan bidang pekerjaan (match), dan ke dua, kompetensi peserta
didik tidak sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (mismatch).
Pendidikan kejuruan yang efektif adalah pendidikan yang dapat
menghasilkan kompetensi lulusan (peserta didik) yang sesuai dengan
persyaratan bidang pekerjaan tertentu/dunia kerja.
Perbedaan mendasar antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terletak pada misi masing-masing
dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja. SMA lebih menekankan
pada misi yang mempersiapkan anak didiknya untuk melanjutkan ke
pendidikan tinggi, sedangkan SMK lebih menekankan pada misi yang
mempersiapkan anak didiknya untuk memasuki dunia kerja. SMA
menekankan pada aspek kognitif dan SMK lebih menekankan pada
aspek psikomotor. Menurut Calhoun dan Finch (1976), pada dasarnya
pendidikan kejuruan itu mempersiapkan subyek didik untuk memasuki
dunia kerja.
Saat ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah
berhasil menetapkan standar kompetensi lulusan dan kurikulum SMK
yang dikenal dengan kurikulum SMK edisi 2004 untuk 21 bidang
keahlian. Pedoman pelaksanaan kurikulum SMK juga telah dibuat
menjadi satu dokumen kurikulum, yang dikemas pada Bagian III
Kurikulum SMK 2004. Menyertai bagian pedoman pelaksanaan kurikulum
tersebut, kini sedang dikembangkan sebuah panduan implementasi
kurikulum yang lebih operasional. Sedangkan untuk standar materi
28
pokok, di dalam Bagian II dokumen Kurikulum edisi 2004 telah
mencantumkan rambu-rambu materi pokok pembelajaran kompetensi
baik untuk aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
Namun demikian demi mendorong kelancaran penyelenggaraan
pendidikan di SMK dalam implementasi kurikulum yang memberi pesan
agar penyelenggaraan pendidikan pelatihan di sekolah dilaksanakan
dengan berbasis kompetensi, maka Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan juga sedang dan terus mendorong pengembangan materi ajar
yang dikemas dalam bentuk paket modul.
Berdasarkan ketentuan dan aturan dalam PP Nomor 25 tahun
2000 ini maka sistem desentralisasi pendidikan akan dijalankan. Seiring
akan diberlakukannya desentralisasi pendidikan maka daerah dan
sekolah harus bersiap-siap agar tugas yang dipikulnya dapat terlaksana.
Untuk itu, saat ini sekolah-sekolah sudah dipersiapkan dengan
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based management).
Selain ada pergeseran tanggung jawab dari pusat ke daerah,
pendidikan kejuruan juga mengalami beberapa pembaharuan. Dalam
buku Keterampilan Menjelang 2020), berbagai dimensi perubahan
yang diturunkan dari kebijakan Link and Match, adalah:
a. Perubahan dan Pendekatan Supply Driven ke Demand Driven.
b. Perubahan dan Pendidikan Berbasis Sekolah ke Sistem
Berbasis Ganda.
c. Perubahan dari Model Pengajaran Berbasis Mata Pelajaran ke
Model Pengajaran Berbasis Kompetensi.
d. Perubahan dari Program Dasar yang sempit (Narrow Based)
ke Program Dasar yang Kuat dan Mendasar (Broad Based) .
e. Perubahan dari Sistem Pendidikan Formal yang kaku, ke
Sistem yang Luwes dan Menganut Prinsip Multi Entry/Multy
Exit.
29
f. Pengakuan terhadap Kemampuan Awal yang Dimiliki
Peserta Didik (Prior Learning Recognition).
g. Pengintegrasian Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan secara
Terpadu.
h. Sistem Pendidikan Berkelanjutan.
30
BAB III
METODE PENELITIAN A. Subyek Penelitian Pendekatan kajian Identifikasi Spektrum Pasar Kerja Sebagai
Rujukan Dalam Penetapan Program Keahlian SMK ini dengan metode
survei ekploratif yang akan menungkap perlu atau tidaknya pembukaan
program keahlian di SMK sesuai pasar kerja. Jika didapati ada program
keahlian di SMK yang tidak terserap pasar kerja ( tidak maketable)
direkomendasikan kepada instansi yang berwewenang untuk ditutup atau
dibuka. Sebagai sumber data dapat dijelaskan dengan menggunakan
tabel 4.
Tabel 4. Kriteria / Klasifikasi Pasar Kerja Lulusan SMK
INSTANSI KRITERIA/Klasifikasi/sektor
SMK Sekolah Negeri/Swasta
Industri Bedasar
Sektor
Agrobisnis
Electrical Technology, Industrial Instrumentation,
Information & Communication Technology
Electronics Tehnology : Radio Tehnology &
Television & Film
Shipping Technology
Building & Transportation
Textile Technology
Trading, Hotel, Restaurant
Bank, Financial
Services
31
B. Metode dan Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data tentang SMK, Program Keahlian dan
penyerapan lulusan terhadap DU/DI dengan menggunakan dokumentasi.
C. Teknik Analisis Data
Untuk mengetahui serapan lulusan diolah dengan analisis
deskristif.
32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Serapan Lulusan SMK
Data tentang penyerapan lulusan SMK di Bantul dapat
dideskripsikan sebagai berikut. Rerata penyerapan lulusan SMK pada
tahun 2007/2008 dapat dilihat pada tabel 5 dan rerata penyerapan lulusan
SMK tahun 2008/2009 dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 5.Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2007/2008
Kriteria No Program Keahlian Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan
lulusan dalam %
Tinggi ( 66.668%-100%)
1 TATA KECANTIKAN 1 100
2 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 100
3 BROADCAST 1 100
4 BUDIDAYA TANAMAN 1 100
5 THP PERIKANAN 1 100
6 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN 1 90.91
7 T. Gb. BANGUNAN 2 90.9
8 PENJUALAN 4 90.37
9 T. LAS 2 88.7
10 T. KOMP JARINGAN 2 88.01
11 BUDIDAYA TANAMAN HIAS 1 87.5
12 T. AUDIO VIDEO 3 87.08
13 T. INSTALASI LISTRIK 2 85.29
14 KRIYA KAYU 2 83.83
15 SENI MUSIK 1 83.79
16 NAUTIKA PERIKANAN LAUT 1 83.33
17 T. LISTRIK PEMAKAIAN 2 81.05
18 TATA BUSANA 4 80.5
19 T. PERMESINAN 1 80
20 SENI RUPA 1 78
21 T. PEMANFAATAN TNG LISTRIK 1 78
22 PHP PANGAN 1 75
33
Lanjutan table 1
Kriteria No Program Keahlian Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan
lulusan dalam %
Tinggi ( 66.668%-100%)
23 T. MEKANIK OTOMOTIF 5 72.87
24 AKUTANSI 6 70.13
25 PEKERJAAN SOSIAL 2 70
26 T. INFORMATIKA 1 70
27 AKOMODASI PERHOTELAN 1 67
Sedang (33.334%-66.667%)
28 MULTIMEDIA 1 61.42
29 BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA 1 60
30 TATA BOGA 1 55
31 ADM PERKANTORAN 2 53.9
32 BUDIDAYA TERNAK UNGGAS 1 53.85
33 SENI PEDALANGAN 1 45
Rendah ( 0%-33.333%)
34 SENI TEATER 1 22.4
35 SENI TARI 1 22
36 SENI KERAWITAN 1 8.6
Data pada tabel 5 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada
gambar 4 berikut :
Gambar 4. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2007/2008
34
Tabel 6. Penyerapan Lulusan SMK Tahun 2008/2009
Kriteria No Program Keahlian Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan
lulusan dalam %
Tinggi ( 66.668%-100%)
1 THP PERIKANAN 1 100
2 TATA BUSANA 5 92.82
3 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN 1 85.71
4 T.INFORMATIKA 1 83
5 SENI MUSIK 1 82.66
6 NAUTIKA PERIKANAN LAUT 1 81.03
7 TATA KECANTIKAN 1 78
8 BROADCAST 1 76
9 AKOMODASI PERHOTELAN 1 75
10 KRIYA TEKSTIL 1 69
11 TATA BOGA 1 68
edang (33.334%-66.667%)
12 T.PERMESINAN 1 65
13 PEKERJAAN SOSIAL 2 63.36
14 KRIYA KAYU 1 60.37
15 PHP PANGAN 1 58.33
16 BUDIDAYA TERNAK UNGGAS 1 55.55
17 T.KOMP JARINGAN 2 52.5
18 PENJUALAN 5 50.26
19 KRIYA KERAMIK 1 50
20 BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN 1 50
21 T.MEKANIK OTOMOTIF 6 49.41
22 T.AUDIO VIDEO 3 48.08
23 AKUNTANSI 8 46.95
24 SENI PEDALANGAN 1 46
25 BUDIDAYA TANAMAN HIAS 1 45.45
26 SENI RUPA 1 44
27 SENI TEATER 1 42
28 T.PEMANFAATAN TNG LISTRIK 2 42
29 BUDIDAYA TERNAK RUMINANSIA 1 41.67
30 ADM PERKANTORAN 3 39.8
31 MULTIMEDIA 2 39.15
32 T.LAS 2 37.55
33 T.INSTALASI LISTRIK 1 35.21
34 SENI KERAWITAN 1 35
35
Lanjutan Tabel 6
Kriteria No Program Keahlian Jumlah Sekolah
Rerata Penyerapan
lulusan dalam %
Rendah (0%-33.333%)
35 T.LISTRIK PEMAKAIAN 2 32.12
36 T.Gb BANGUNAN 1 31.44
37 SENI TARI 1 21
38 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1 21
Data pada tabel 6 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada
gambar 5 berikut :
Gambar 5. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan
Data Dinas Pendidikan Kab.Bantul Tahun 2008/2009
Selain data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat juga data
penyerapan tenaga kerja dari Depnaker Trans pada tahun 2007/2008 seperti pada
tabel 7, sedangkan data penyerapan tenaga kerja pada tahun 2008/2009 dapat
dilihat pada tabel 8.
36
Tabel 7. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2007/2008
Berdasarkan Data Depnaker Trans
Kriteria No Tingkat Pendidikan Terdaftar Penempatan Penyerapan
(%)
Tinggi (dari 66,668% -
100%)
1 STM Grafika 1 1 100 2 SPG 121 103 85,124 3 SLTA Lainnya 75 61 81,3333 4 Perdagangan 245 183 74,6939
5 Perkantoran 167 122 73,0539
6 STM Kimia 44 31 70,4545
7 Keuangan 407 277 68,059
Sedang
(dari 33,334%- 66,667%)
8 STM Geologi Tambang 6 4 66,6667
9 Kesenian & Seni Rupa 81 49 60,4938
10 STM Listrik 392 230 58,6735
11 SM Kerajinan dan Industri
87
47
54,023
12 STM Tekstil 30 15 50
13 STM Lainnya 85 40 47,0588
14 Kesejahteraan Keluarga
183
76
41,5301
15 STM Mesin 1309 503 38,4263
16 STM Sipil 73 28 38,3562
17
SPMA Pertanian
130 45 34,6154
Rendah (dari 0% - 33,333%)
18 STM Pelayaran 6 2 33,3333
19 STM T. Informasi 17 5 29,4118
20 Sekolah Analisis Kimia 2 0 0
21 SM Farmasi 5 0 0 22 Kesehatan 8 0 0
37
Data pada tabel 7 dapat dilukiskan dalam diagram lingkaran seperti pada
gambar 6 berikut :
Gambar 6. Diagram Lingkaran Prosentase Keterserapan Tenaga Kerja Berdasarkan Data Depnaker Trans Tahun 2007/2008
Tabel 8. Rangking Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2008/2009 Berdasarkan Data Depnaker Trans
Kriteria No Tingkat Pendidikan Terdaftar Penempatan Penyerapan
(%)
Tinggi ( dari 66,668% -
100% )
1 STM Tekstil 2 2 100
2 STM T. Informasi 1 1 100
3 Keuangan 2414 2398 99.337 4 STM Mesin 1224 1212 99.02
5 STM Listrik 232 227 97.845 6 STM Lainnya 340 331 97.353 7 STM Sipil 72 69 95.833 8 Perkantoran 735 698 94.966 9 SPG 36 32 88.889
10 SM Kerajinan dan Industri 23 20 86.957
11 Perdagangan 417 360 86.331 12 SLTA Lainnya 75 61 81.333
13 SPMA Pertanian 32 26 81.25
38
2. Dunia Usaha dan Industri di Bantul Tabel 9. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
(Sumber Internet)
NO BIDANG PERUSAHAAN JUMLAH KETERANGAN 1 Kerajinan 115 2 Agrobisnis 33 3 Lain-lain 30 4 Industri 19 5 Kesehatan 17 5 Keuangan 7
6 Jasa Mulimedia dan Jaringan
6
7 Properti 5
8 Jasa Tata Rias dan buasana
4
9 Jasa Entertainment 4 10 Wisata 2 11 Jasa Otomotif 2 12 Jasa Elektronika 2 13 Jasa Komputer 2 14 Jasa Biro Jasa 2 15 Jasa Sipil dan Bangunan 2
Lanjutan Tabel 8
Kriteria No Tingkat Pendidikan Terdaftar Penempatan Penyerapan
(%)
Sedang ( dari 33,334% - 66,667% )
14 Kesenian & Seni Rupa 81 49 60.494
15 Kesejahteraan Keluarga 183 76 41.53
Rendah ( dari 0% s/d 33,333% )
16 Kesehatan 8 0 0
17 STM Grafika 0 0 -
Rendah ( dari 0% s/d 33,333% )
18 STM Kimia 0 0 -
19 STM Geologi Tambang 0 0 -
20 STM Pelayaran 0 0 -
21 Sekolah Analisis Kimia 0 0 -
22 SM Farmasi 0 0 -
39
Lanjutan Tabel 9
NO BIDANG PERUSAHAAN JUMLAH KETERANGAN 17 Jasa Pertanian 1 18 Jasa Permesinan 1 19 Jasa Perkayuan 1 20 Jasa Kelistrikan 1 21 Jasa Boga 1 22 Jasa Perlengkapan Pesta 1
Dari data pada tabel 9 di atas dihasilkan persentase bidang industri yang
terdapat di wilayah Kabupaten Bantul dalam bentuk diagram lingkaran seperti yang
terdapat pada gambar 7.
Gambar 7. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan
Sumber dari Internet.
40
Tabel 10. Daftar Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul
(Sumber BPS DIY tahun 1995)
No Jenis Industri Jumlah 1 Industri Pengolahan Tekstil, Pakaian Jadi, Dan Kulit 20 2 Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Dan Tembakau 15 3 Industri Pengolahan Kayu, Bambu, Rotan, Dan Rumput –
Rumputan 7
4 Industri Pengolahan Barang Galian Bukan Logam 4 5 Industri Pengolahan Barang Lainnya 4 6 Industri Pengolahan Barang Dari Logam 3 7 Industri Pengolahan Kertas, Percetakan, Dan Penerbitan 1 8 Industri Pengolahan Kimia, Minyak Bumi, Batu Bara, Karet,
Dan Plastik 1
Gambar 8. Diagram Dunia Usaha dan Industri di Kabupaten Bantul Berdasarkan
Sumber BPS DIY Tahun 1995.
41
B. Pembahasan Menurut data dari Dinas Pendidikan dilihat dari penyerapan lulusan SMK
pada tahun 2007, 27 dari 38 program keahlian rerata penyerapan lulusannya
pada katagori tinggi, sedangkan pada tahun 2008 penyerapan lulusan dari 38
SMK hanya 11 program keahlian yang berada pada katagori tinggi. Ada 9
program keahlian yang penyerapan lulusannya masuk pada katagori tinggi baik
pada tahun 2007 maupun tahun 2008.
Data penyerapan tenaga kerja dari BPS tidak sepenuhnya sesuai dengan
program keahlian yang ada di SMK di Bantul. Hal ini kemungkinan pencari kerja
yang mendaftar di Depnaker tidak hanya
dari lulusan SMK di Bantul. Demikian juga tidak semua lulusan SMK mendaftar
sebagai pencari kerja di Depnaker Bantul.
DU/DI di Bantul paling banyak adalah bidang kerajinan, kemudian bidang
makanan, bidang agrobisnis, Oleh karena itu program keahlian di SMK yang
sesuai dengan DU/DI di Bantul adalah Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil,
Budidaya Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya
Tanaman Hias, Tata Boga dan Tata Busana.
Jumlah program keahlian SMK di Bantul sebanyak 38, DU/DI di Bantul
sudah mencakup seluruh program keahlian di SMK. Namun demikian DU/DI
yang paling banyak adalah dalam bidang kerajinan, makanan, dan agrobisnis.
Sedangkan jumlah SMK yang menyelenggarakan program keahlian yang sesuai
dengan bidang ini adalah : 19 sekolah dari 36 SMK di Bantul, paling banyak
program keahlian tata busana yang delenggarakan oleh 5 SMK.
42
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Bidang keahlian SMK yang dibutuhkan industri di Kabupaten Bantul masa
datang adalah Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Tekstil, Budidaya
Tanaman Perkebunan, Budidaya Tanaman Sayuran, Budidaya Tanaman
Hias, Tata Boga dan Tata Busana.
2. Dari 38 Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten
Bantul, didapat 27 Program Keahlian penyerapan lulusan pada tahun
2007/2008 termasuk dalam katagori tinggi, sedangkan untuk tahun
2008/2009 didapat 11 Program Keahlian yang penyerapannya dalam
katagori tinggi.
3. Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul didapat 9 Program
Keahlian yang menjadi trend penyerapan tenaga kerja untuk industri di
Kabupaten Bantul, meliputi Program Keahlian Tata Kecantikan, Broadcast,
Budidaya Tanaman, THP Perikanan, Seni Musik, Nautika Perikanan Laut,
Tata Busana, Teknik Informatika, dan Akomodasi Perhotelan.
B. Rekomendasi
1. Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah
satu pertimbangan dalam membuat kebijakan pengembangan SMK
terutama berkaitan dengan pembukaan program - program baru ataupun
pendirian SMK kecil dalam hal penentuan program keahlian, agar sesuai
dengan lapangan pekerjaan yang ada.
43
2. Perlu adanya data tentang penyerapan lulusan serta tempat bekerja.
3. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kompetensi lulusan pada
waktu bekerja di DU/DI.
44
DAFTAR PUSTAKA
Calhoun, C.C and Finch, AV (1976). Vocational Educational: Conccept and
Operation. Belmont California: Woodsward Publiching Company.
Dikmenjur. (2001). Standar Kompetensi Model RMCS. Depdiknas Jakarta.
Keterampilan Menjelang 2020 (1997),? Untuk Era Global.
--------------- 2008. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Daftar Nama dan
Program Keahlian yang dimiliki SMK Negeri dan Swasta
seKabupaten Bantul
--------------- 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Daftar Nama dan
Program Keahlian yang dimiliki SMK Negeri dan Swasta
seKabupaten Bantul
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2008). Berita Pasar Verja Propinsi DIY
Tahun 2008. Yogyakarta : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi DIY
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2008). Lembar Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Propinsi DIY. Yogyakarta :
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2007). Berita Pasar Verja Propinsi DIY
Tahun 2007. Yogyakarta : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi DIY
45
Lampiran 1 DAFTAR NAMA SEKOLAH DAN PROGRAM KEAHLIAN YANG DIMILIKI SMK-
NEGERI DAN SWASTA se KABUPATEN BANTUL NO PROGRAM KEAHLIAN NAMA SEKOLAH JUMLAH KET 1 Akuntansi SMK Negeri 1 Bantul 8 SMK Putratama Bantul SMK Tamansiswa Imogiri SMK Binawiyata Srandakan SMK Muh. Kretek SMK Budhi Dharma Piyungan SMK Santo Paulus Sedayu SMK 17 Bantul 2 Sek/Adm.Perkantoran SMK Negeri 1 Bantul 3 SMK Muh. 2 Bantul SMK 17 Bantul 3 Penjualan SMK Negeri 1 Bantul 5 SMK Muh.2 Bantul SMK Putratama Bantul SMK Binawiyata Srandakan SMK Budhi Dharma Piyungan 4 Multimedia SMK Negeri 1 Bantul 4 SMK Negeri 2 Sewon SMK Muh. Bambanglipuro SMK Pembangunan Dlingo 5 Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Bantul 4 SMK Negeri 1 Sedayu SMK Negeri 1 Pundong SMK Cokroaminoto Pandak 6 Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 1 Sewon 1 7 Tata Boga/Restoran SMK N 1 Sewon 2 SMK IT Al Furqon 8 Teknik Kecantikan Kulit SMK Negeri 1 Sewon 1 9 Teknik Kecantikan Rambut SMK Negeri 1 Sewon 1
10 Tata Busana SMK Negeri 1 Sewon 7 SMK Negri 1 Pandak SMK Muh. 1 Imogiri SMK Ma’arif 2 Piyungan
46
SMK Ma’arif 1 Kretek SMK Tri Praja Bakti SMK Pelita Buana
11 Kriya Tekstil SMK N 2 Sewon 1
12 Seni Tari SMK Negeri 1 Kasihan 1
13 Seni Karawitan SMK Negeri 1 Kasihan 1
14 Seni Teater SMK Negeri 1 Kasihan 1
15 Seni Pedalangan SMK Negeri 1 Kasihan 1
16 Seni Musik SMK Negeri 2 Kasihan 1
17 Seni Rupa SMK Negeri 3 Kasihan 1
18 Kriya Keramik SMK Negeri 3 Kasihan 1
19 Kriya Kayu SMK Negeri 3 Kasihan 1 SMK Negeri 1 Dlingo
20 Teknik Instalasi Listrik SMK Negeri 1 Sedayu 3 SMK Negeri 1 Pleret SMK Ma’arif 1 Piyungan
21 Teknik Listrik Pemakaian SMK Negeri 1 Sedayu 4 SMK Negeri 1 Pundong SMK Negeri 1 Pleret SMK Cokroaminoto Pandak
22 Teknik Las SMK Negeri 1 Sedayu 2 SMK Negeri 1 Pundong
23 Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 1 Sedayu 6 SMK Muh. 1 Bantul SMK Muh. Bambanglipuro SMK Muh. 1 Imogiri SMK Muh. Piyungan SMK Ma’arif 1 Kretek
24 T. Perencn Gb. Bangunan SMK N 1 Sedayu 2 SMK Negeri 1 Pajangan
25 RPL SMK Negeri 1 Pajangan 3 SMK Muh. 1 Bantul
47
SMK Muh. Bambanglipuro
26 Budidaya Tanaman SMK Negeri 1 Pandak 2 SMK YIPK Banguntapan
27 Budidaya Ternak SMK Negeri 1 Pandak 1
28 THP SMK Negeri 1 Pandak 1
29 NPL SMK Negeri 1 Sanden 1
30 TPH Perikanan SMK Negeri 1 Sanden 1
31 Teknik Audio Video SMK Negeri 1 Dlingo 3 SMK Muh. 1 Bantul SMK Ma’arif 1 Piyungan
32 Teknik Mesin Perkakas SMK Muh. 1 Bantul 1
33 T. Penyiaran Radio/TV SMK Putratama Bantul 1
34 Pekerjaan Sosial SMK Nasional Bantul 2 SMK Darma Bhakti Sedayu
35 Usaha Jasa Pariwisata SMK Tri Praja Bhakti 1
