ANALISIS PENCATATAN

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21)

PADA UMKM DI WILAYAH SUBANG

Diajukan untuk memenuhi salah satu

tugas UAS matakuliah Perpajakan

Pada Program Studi Akuntansi STIE Sutaatmadja

Disusun Oleh:

Nama NIM

MUSLIH SYAHIBBUL M : 03.111.10.0028

AGUS HERMANTO : 03.111.10.0019

DANI RIANA M : 03.111.10.0012

OKI OKTAVIANI : 03.112.08.0043

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SUTAATMADJA

SUBANG

2013

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................... i

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2. Tujuan Penelitian ......................................................................... 2

BAB II : LANDASAN TEORY ..................................................................... 4

2.1. Definisi UMKM ........................................................................... 4

2.2. Definisi Pajak ............................................................................... 4

2.2.1. Fungsi Pajak ....................................................................... 6

2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak ................................................... 7

2.2.3. Asas Pemungutan ............................................................... 8

2.2.4. Pengelompokan Pajak ........................................................ 11

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak .................................................. 12

2.2.6. Pajak Penghasilan .............................................................. 12

BAB III: PEMBAHASAN .............................................................................. 21

3.1. Metode Pembahasan..................................................................... 21

3.1.1. Statistik Deskriptif.............................................................. 21

3.1.2. Statistik Inferensial ............................................................. 22

3.1.3. Kondisi Pembayaran Pajak UMKM diwilayah Subang ..... 22

3.1.4. Pencatatan Pembayaran pajak Penghasilan ( PPh 21) ........ 28

3.1.5. Pencatatan Jurnal Penyesuaian ........................................... 33

ii

3.2. Studi Kasus .................................................................................. 34

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 37

4.1. Kesimpulan .................................................................................. 37

4.2. Saran ............................................................................................. 37

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 39

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... 19

Gambar 2.1 ( Informasi Pajak Yang Diperoleh UMKM ) .................. 22

Gambar 2.2 ( Pembayaran Pajak ) ....................................................... 23

Gambar 2.3 ( Tarif Pajak )................................................................... 23

Gambar 2.4 ( Cara Perhitungan Pajak ) ............................................... 24

Gambar 2.5 ( Pelaksanaan Pembayaran Pajak ) .................................. 24

Gambar 2.6 ( Penisian SPT ) ............................................................... 25

Gambar 2.7 ( Kesulitan Perhitungan Pajak ) ....................................... 26

Gambar 2.8 ( Rata-rata Pembayaran Pajak ) ....................................... 26

Gambar 2.9 ( Omset ) .......................................................................... 27

Gambar 3.0 ( Pengaruh Pembukuan Terhadap pembayan pajak ) ...... 28

Gambar 3.1 ( Pencatatan ) ................................................................... 28

Gambar 3.2 ( Bentuk Pembukuan ) ..................................................... 29

Gambar 3.3 ( Posting ke Buku Besar ) ................................................ 30

Gambar 3.4 ( Periode Pembukuan ) .................................................... 30

Gambar 3.5 ( SAK UKM ) .................................................................. 26

Gambar 3.6 ( Menggunakan Komputer ) ............................................ 31

Gambar 3.7 ( Aplikasi kompuetr Yang Digunakan UMKM ) ............ 31

Gambar 3.8 ( Perencanaan Pajak ) ...................................................... 32

Gambar 3.9 ( Lebih Bayar Atau Kurang Bayar ) ................................ 33

Gambar 4.0 ( Penyesuaian Pembukuan ) ............................................ 24

Gambar 4.1 ( Pencatatan Pembukuan ) ............................................... 34

iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... 35

Tabel 1.1 ( Jumlah Pembayaran Pajak Koprasi PUK GILAS ) .......... 35

Tabel 1.2 ( Neraca USP Per 31 Desember 2012 ) ............................... 36

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Usaha Kecil dan Menengah salah satu kekuatan pendorong terdepan dan

pembangunan ekonomi Daerah. Keberadaan sektor UMKM sangatlah amat vital

untuk menciptakan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi denga

pasang surut permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan usaha lebih

cepat di bandingkan sektor usaha lainnya.

Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah

UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta [1]. UKM di Indonesia sangat penting

bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga

kerja. Tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta

pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan [2]. Pemerintah

Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing

Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pentingnya perkembangan dunia usaha guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat saat ini menjadi fokus perhatian Kementerian Koperasi dan UKM.

Oleh karenanya, pada tahun 2013 mendatang, Kemenkop dan UKM akan membuka

satu juta lapangan kerja di Indonesia. kami memprogramkan akan membuka satu

juta lapangan kerja baru," kata Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan saat

pemapaaran catatan akhir tahun di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta

Selatan, Rabu (2/1).

Dalam menciptakan lapangan kerja itu, kata Syarief, masih akan dilakukan

pula pemberdayaan terhadap enterpreuneur. Salah satunya, memberikan bantuan

kredit guna meningkatkan pengembangan usaha yang sedang dilakukan."

(Enterpreneur) itu kan berkaitan dengan generasi muda. Ini juga komitmen kami,"

kata Syarief, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Tak hanya itu, ditahun 2013 ini Kementerian Koperasi juga akan

meningkatkan nilai dan penerima Kredit Usah Rakyat (KUR), namun penentuannya

2

terlebih dahuluakan dimatangkan dalam Forum Bersama KUR. Alasannya,

menurut Syarief, ada sejumlah debtur yang tidak menginginkan pinjaman selama

setahun lamanya. Ada debitur yang ingin dibawah enam bulan. Unutk itu, harus

dimatangkan terlebih dahulu," demikian Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab)

itu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan

persetujuan terakhir untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan usaha dengan omzet

kurang dari Rp300 juta sebesar 0,5%. "Yang sudah disetujui itu 0,5% (usaha dengan

omzet di bawah Rp300 juta)," ujarnya di Gedung Kemenko, Selasa (5/2/2013).

Namun, Menkop masih akan memperjuangkan agar kategori usaha tersebut

mendapatkan pembebasan pajak. Menurutnya, pengenaan PPh Badan sebesar 0,5%

pada kategori usaha ini dinilai tidak adil. "Tetapi saya masih memperjuangkan yang

0% untuk usaha mikro [beromzet di bawah Rp300 juta," katanya.

Pasalnya, jelas Menkop, pemerintah bersedia memberikan insentif pajak

seperti tax holiday bagi investor, tetapi sulit memberikan insentif pajak berupa

pembebasan PPh Badan bagi usaha mikro. Tax holiday yang diatur dalam PMK no.

130/PMK.011/2011 adalah pembebasan PPh Badan bagi industri yang berinvestasi

paling sedikit Rp1 triliun dengan kategori tertentu selama 5-10 tahun.

Industri yang bersangkutan juga mendapatkan pengurangan pajak selama 2

tahun pajak setelah masa pembebasan pajak berakhir. "Investor yang masuk ke

Indonesia dikasih tax holiday. Mereka kan konglomerat. UMKM dikasih juga tax

holiday dong. Kita bandingkan itu saja. Itu kan untuk rakyat kecil.

Namun, Menkop menyetujui terhadap pengenaan PPh Badan sebesar 1% bagi

usaha dengan omzet Rp300 juta sampai Rp4,8 miliar. Sebelumnya pada 14 Januari,

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan pihaknya akan mengenakan PPh Badan

sebesar 1% untuk usaha dengan omzet Rp0-Rp4,8 miliar.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi pembayaran pajak UMKM di Kab Subang

3

2. Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan (PPh 21)

yang dilakukan oleh UMKM di Kab Subang

3. Untuk mengetahui apakah UMKM melakukan pencatatan jika terjadi lebih

bayar atau kurang bayar pada saat pembayaran pajak penghasilan (PPh 21)

4

BAB II

LANDASAN TEORY

2.1. DEFINISI UMKM

Kriteria Usaha mikro, kecil dan menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008

adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK UKM)

menurut Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas kecil

dan menengah. yang menenuhi kriteria:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; atau

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai

entitas kecil dan menengah; dan

3. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose

financial statement) kepada pengguna eksternal.

2.2. DEFINISI PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

5

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment' Prof. Dr. H.

Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya

untuk menjalankan pemerintahan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &

Brock Horace R

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Abubakar Arif bagi Negara pajak adalah salah satu sumber

penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara

baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba

bersih.

Menurut Abubakar Arif dan Wibowo Pengertian Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak

yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

lebih besar disbanding pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

6

2.2.1. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,

yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya

ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan

lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini

terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

7

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.2. Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka

pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi

persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-

undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada

biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak

harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib

pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi

penghitungan maupun dari segi waktu.

c. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan

dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam

pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang

akan semakin enggan membayar pajak.

8

2.2.3. Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran

yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah

sebagai berikut.

a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas

keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus

sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara

tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai

sanksi hukum.

c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat

waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang

tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib

pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak

menerima hadiah.

d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan

pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi

penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

9

d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang

satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang

sama (diperlakukan sama).

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan

sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan

nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:

a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya

memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua

kegiatan negara.

b. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak

pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

c. Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan

(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan

(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

e. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-

Undang.

4. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada

orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai

keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-

ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-

undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,

diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh

negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas

dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya

10

untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering

digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan

(domicile/residence principle): berdasarkan asas ini negara akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan

perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk

(resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang

bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini,

tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan

pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut

asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya

akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan

konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh

di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri

(world-wide income concept).

b. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau

diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan

yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh

orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-

sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi

persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan

yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi

landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau

berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di

Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan

dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas

kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam

asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status

11

kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh

penghasilan.

2.2.4. Pengelompokan Pajak

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongan :

1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak

lain, tetapi harus menjadi beban lansung Wajib Pajak yang

bersangkutan, Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain

Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam

arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. diantaranya Pajak

Penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan

keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

c. Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan

Pajak Hiburan.

12

2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus

Wajib pajak bersifat pasif

Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak

oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak

sendiri.

Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo, 2003: 7-8)

2.2.6. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan

perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan

seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut

13

berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984

pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-

undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang

terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor

17 tahun 2000. Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan

dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan

sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini

berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

1. Subjek Pajak Penghasilan

a. Orang pribadi

i. Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat

tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial

ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

ii. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan

yang berhak Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai

satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan

mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal

dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga

dengan tindakan penagihan selanjutnya.

b. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk

nonusaha yang meliputi:

Perseroan terbatas ;

Perseroan komanditer ;

Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun ;

Persekutuan ;

Firma;

14

Kongsi;

Perkumpulan koperasi;

Yayasan ;

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi

kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib Pajak Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

a. Pejabat Negara, adalah: Presiden dan wakil presiden

b. Karyawan, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun

tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri

atau BUMN atau BUMD.

Karyawan Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja,

yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang

secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan

secara langsung.

Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang

tidak bertempat tinggal di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium

dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Karyawan lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi

bekerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang

bersangkutan bekerja.

Badan bersifat

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan

dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum dapat

berbentuk perusahaan dagang, jasa maupun industri.

15

Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk

menjalankan peruusahaan dengan nama bersama.

Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi moda yang dibagi atas

saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas

pada jumlah saham yang dimilikinya. (Sriyadi, 1995: 13-23)

3. OBJEK PAJAK

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun ( Mardiasmo:2002 : 109).

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan,

pengacara dan sebagainya.

Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, dividen,

royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunaka,dan sebagainya,

Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan

ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:

keuntungan karena pembebasan utang

keuntungan karena selisih kurs

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap

hadiah undian

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi

wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang

berasal dari Indonesia saja.

16

4. SUBJEK PAJAK

Pajak Penghsailan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima

atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi

Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan

nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun,

Persekutuan, Perkumpulan, dll.

Badan Uasah Tetap (BUT) Subjek Pajak dibedakan menjadi

5. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah subjek

pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan

di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12

bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal

tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Didamping itu juga tidak harus secara

berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu

sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak.

6. Subjek Pajak Luar Negeri

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha

tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari

17

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia.

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha

tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

7. Objek Pajak PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teraur berupa gaji, uang

pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota

dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang

lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri,

tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan

khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,

tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang

dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan

apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun

baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis laiannya yang

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

b. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari

tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

c. Honorarium,uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan

dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai

18

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri

dari: pengecara, akuntann arsitek, dokter, konsultan, notaris,

penilai, dan aktuaris.

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang

film, sutradara, crew film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,

pelukis, dan seniman lainnya.

- Olahragawan.

- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan

moderator.

- Pengarang, peneliti dan penerjemah.

- Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem

aplikasinya, telekomunikasi, elektonika, foto grafi dan

pemasaran.

- Agen iklan.

- Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada

suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas

lainnya dalam segala bidang kegiatan.

- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

- Peserta perlombaan.

- Petugas penjaja barang dagangan.

- Petugas dinas luar asuransi

- Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

- Distributor perusahaan multi level marketing atau direct

selling dan kegiatan sejenis lainnya.

- Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait

dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.

19

- Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait

dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiuan termasuk

janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya

dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

8. Pengertian- pengertian yang berhubungan dengan administrasi PPh

Badan pasal 21 Wajib Pajak Badan.

a. Wajib Pajak (WP) adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada

wajib pajak sebagai sarana dalam admiistrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

c. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)

bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwin.

d. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada

masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut

ketentuan perundang-undangan perpajakan.

e. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak

atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa

pajak.

g. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan

sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke kas negara melalui Kantor pos dan atau Bank Umum Milik

20

Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh pemerintah.

h. Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau

sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.(Waluyo: 2003:22-50)

9. Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

- Undang-undang No.7 tahun 1983 diubah Undang-undang No.7 tahun 1991

diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan

Undang-undang No. 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan.s

Petunjuk Pelaksanaan

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh

Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang

pribadi.

Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang

Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma

Perhitungan.

21

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis

dan statisik Inferensial. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh data-data adalah :

1. Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu penelitian yang melakukan peninjauan di lingkungan UMKM.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literaturliteratur yang

berkaitan dengan Masalah yang diteliti dan dengan cara membuka website-

website yang berkaitan dengan UMKM dan pajak (www.depkop.go.id,

www.ortax.org, www.pajak.go.id, www.bi.go.id, www.bps.go.id dan

www.google.com )

3. Kuesioner (Angket) Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden dan disebarkan kepada 50

UMKM di wilayah Subang yang bergerak dibidang Koperasi Pemerintahan.

Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Sampling yaitu

teknikpengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama dan teknik yang

digunakan adalah Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota dari

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam

populasi itu (Sugiyono,2007).

3.1.1. Statistik Deskriptif

Yaitu bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan,

penyusunan, dan penyajian data dari suatu penelitian.

22

3.1.2. Statisik Inferensial

Yaitu bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara penarikan

suatukesimpulan dari suatu populasi tertentu berdasarkan sebagian data (sampel).

3.1.3. Kondisi Pembayaran Pajak UMKM di wilayah Subang

Penulis memberikan 10 pertanyaan untuk mengetahui kondisi pembayaran

pajak UMKM di wilayah Subang.

a. Informasi Pajak yang diperoleh UMKM

Berdasarkan hasil penelitan, diketahui bahwa informasi pajak yang diperoleh

lebih banyak didapat dari petugas pajak yaitu sebesar 50 persen. Menurut

pengakuan pemilik informasi tentang pajak diperoleh di kantor pelayanan

pajak pada saat akan melakukan pembayaran pajak penghasilan.

Gambar 2.1.

Responden Berdasarkan Informasi Pajak pajak yang diperoleh UMKM

b. Pembayaran Pajak Tepat Waktu

Berdasarkan hasil penelitan, 48 persen UMKM membayar pajak tepat waktu,

ini menunjukkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak sudah tinggi.

petugas pajak50%

dari media masa35%

dari kerabat10%

tidak tahu5%

INFORMASI PAJAK YANG DIPEROLEH UMKM

23

GAMBAR 2.2.

Responden Berdasarkan Pembayaran Pajak

c. Tarif Pajak

Berdasarkan hasil penelitan, 52 persen UMKM sudah mengetahui tarif pajak

yang berlaku yaitu sebesar. Hal ini menunjukan bahwa UMKM telah dapat

menghitung

pajak yang akan dibayarkan sehingga mencegah terjadinya lebih bayar atau

kurang bayar.

GAMBAR 2.3.

Responden Berdasarkan Tarif Pajak

ya48%

kadang32%

tidak20%

PEMBAYARAN PAJAK

ya52%

tidak48%

TARIF PAJAK

24

d. Cara Perhitungan Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitan, dari 25 persen UMKM sedikit tahu cara

perhitungan dalam pembayaran dan pegawai bagian keuangan.

GAMBAR 2.4.

e. Pelaksanaan Pemabayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitan, sebagian besar UMKM melakukan pembayaran

pajak setelah tahun pajak berakhir, ini menunjukkan bahwa UMKM membayar

pajak pada tanggal yang telah ditentukan oleh dirjen pajak.

GAMBAR 2.5.

Responden Berdasarkan PelaksanaanPembayaran Pajak

tahu64%

sedikit tahu25%

tidak11%

CARA PERHITUNGGAN PAJAK

setelah72%

selama28%

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK

25

f. Pengisian Suarat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Berdasarkan hasil penelitan, pada saat pengisian Surat Pemberitahuan

Tahunan, sebagian besar diisikan oleh bagian keuangan. Hal ini menunjukkan

bahwa pegawai bagian keuangan mempunyai peranan penting dalam membuat

pencatatan untuk laporan keuangan .

GAMBAR 2.6.

Responden Berdasarkan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

g. Kesulitan Dalam Perhitungan Pajak Pada Saat Pengisian Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Berdasarkan hasil penelitan, 12 persen UMKM mengaku mengalami sedikit

kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini

menyebabkan sering terjadinya

kekeliruan perhitungan pada saat pembayaran pajak penghasilan.

petugas69%

sendiri-sendiri19%

saya12%

PENGISIAN SPT

26

GAMBAR 2.7.

Responden Berdasarkan Kesulitan Dalam Perhitungan PajakPada Saat

Pengisian Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT)

h. Rata Rata Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitan, dari rata-rata pembayaran pajak UMKM di

wilayah Subang kurang dari Rp 5.000.000 per tahun dan pemilik UMKM

mengaku tidak merasa terbebani.

GAMBAR 2.8.

Responden Berdasarkan Rata-rata Pembayaran Pajak

YA19%

TIDAK69%

SEDIKIT SULIT12%

KESULITAN PERHITUNGAN PAJAK

> 5 JUTA72%

5 - 10 JUTA28%

RATA-RATA PEMBAYARAN PAJAK

27

i. Omset

Berdasarkan hasil penelitan, omset UMKM di wilayah Subang per bulan

sebagian besar antara Rp 10.000.000 samapai dengan Rp 50.000.00 pertahun

ini menunjukkan bahwa UMKM di wilayah Subang termasuk usaha kecil.

GAMBAR 2.9.

Responden Berdasarkan Omset

j. Pengaruh Pembukuan Terhadap Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitan, UMKM di wilayah Subang tahu akan pengaruh

pembukuan terhadap kelancaran pembayaran pajak, hal ini ditunjukan dari

pengakuan 50% UMKM yang menjawab pembukuan sangat mempengaruhi

terhadap kelancaran pembayaran pajak dan telah melakukan pembukuan untuk

kepentingan pajak.

< 10 JUTA23%

10 JT - 50 JT58%

50 JT - 200 JT10%

200 JT - 1 M9%

OMSET

28

GAMBAR 3.0.

3.1.4. Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh 21) yang Dilakukan

oleh UMKM di wilayah Subang

Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan (PPh 21),

penulis memberikan pertanyaan butir 11 sampai dengan 20, berikut ini adalah

hasil dari penelitian penulis :

a. Melakukan Pencatatan Setiap Bertransaksi.

Berdasarkan hasil penelitan, 70 persen UMKM di wilayah Subang selalu

melakukan pembukuan setiap bertransaksi, hal ini menunjukkan bahwa

pencatatan akuntansi sudah diterapkan di UMKM.

GAMBAR 3.1.

Sangat mempengaruhi

56%

mempengaruhi29%

kurang mempengaruhi

15%

PENGARUH PEMBUKUAN TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK

ya70%

tidak30%

PENCATATAN

29

b. Bentuk Catatan Pembukuan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar UMKM yang membuat

pembukuan, bentuk catatannya rinci mulai modal, omset yang didapat

dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM

telah mengetahui perkembangan usahanya dari catatan yang dibuat.

GAMBAR 3.2.

c. Posting ke Buku Besar

Berdasarkan hasil penelitian, dari pencatatan transaksi yang dilakukan

oleh UMKM telah diposting kebuku besar walaupun pemilik UMKM

mengakui bahwa posting yang mereka lakukan tidak selalu sesuai dengan

Standar Akuntnsi Keuangan (SAK).

sangat rinci20%

rici63%

seadanya17%

BENTUK PEMBUKUAN

30

GAMBAR 3.3.

d. Priode Pembukuan.

Berdasarkan hasil penelitian, dari pencatatan transaksi yang dilakukan

oleh UMKM, sebagian besar langsung dilakukan pembukuan perbulan,

hal ini dilakukan oleh UMKM agar mempermudah dalam pembuatan

laporan keuangan untuk kepentingan pajak.

GAMBAR 3.4.

ya48%

kadang-kadang36%

tidak16%

POSTING KE BUKU BESAR

sebulan sekali64%

4 bulan sekali11%

6 bulan sekali25%

PRIODE PEMBUKUAN

31

e. Pembukuan Dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan

Menengah (SAK UKM)

Pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan usaha kecil dan

menengah (SAK UKM) memang belum disosialisasikan lebih lanjut

kepada para pelaku UMKM, sehingga 57 persen UMKM di wilayah

Subang hanya sedikit tahu.

GAMBAR 3.5.

f. Pembukuan Menggunakan Aplikasi Komputer

Berdasarkan hasil penelitian, 72 persen UMKM memanfaatkan aplikasi

komputer untuk melakukan pembukuan.

GAMBAR 3.6.

tahu30%

sedikit tahu57%

tidak13%

SAK UKM

ya72%

tidak28%

MENGGUNAKAN KOMPUTER

32

g. Aplikasi Komputer yang digunakan oleh UKM

Ms. Exel yang paling banyak dipakai oleh UMKM di wilayah

Subang yaitu sebesar 72 persen.

GAMBAR 3.7.

h. Perencanaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar UMKM di wilayah

Subang telah merencanakan jumlah pembayaran pajak yang akan

mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM telah

mempersiapkan dana untuk membayaran pajak.

GAMBAR 3.8.

MS. EXEL72%

MS. WORD28%

APLIKASI KOMPUTER YANG DIGUNAKAN UMKM

ya64%

kadang-kadang25%

tidak11%

PERENCANAAN PAJAK

33

3.1.5. Pencatatan Jurnal Penyesuaian jika Terjadi Lebih Bayar atau Kurang

Bayar pada Saat Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh 21) di wilayah

Subang.

Untuk mengetahui jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh UMKM di

wilayah Subang jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar, penulis

memberikan pertanyaan butir 19 sampai dengan 21 kepada UMKM dan

hasilnya adalah sebagai berikut.

a. Terjadi Lebih Bayar atau Kurang bayar

Berdasarkan hasil penelitian, pada gambar 3.9. menunjukkan bahwa pada

saat melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh 21) pemilik UMKM

sebesar 13% pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar namun

87% tidak pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terlalu banyak yang pernah mengalami lebih

bayar atau kurang bayar pada saat melakukan pembayaran pajak.

GAMABAR 3.9.

b. Penyesuaian Pembukuan Jika Terjadi Lebih Bayar atau Kurang

Bayar

Berdasarkan hasil penelitian, pada gambar 4.0. menunjukkan bahwa

sebagian besar UMKM melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar

atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dibuat tidak sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK

UKM).

ya13%

tidak87%

LEBIH BAYAR ATAU KURANG BAYAR

34

GAMBAR 4.0.

c. Pencatatan Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, pada gambar 4.1. menunjukkan bahwa

sebagian besar UMKM di wilayah Subang mencatat jumlah pembayaran

pajak, hal ini dilakukan untuk pembanding pada saat pembayaran pajak

tahun berikutnya serta mengantisipasi terjadi lebih bayar.

GAMBAR 4.1.

3.2. STUDI KASUS

Pada penelitian ini digunakan studi kasus, yang diharapkan dapat menjadi

contoh bagi UMKM dengan tidak bermaksud menyamakan kesimpulan yang di

ya72%

tidak28%

PENYESUAIAN PEMBUKUAN

ya51%

kadang-kadang34%

tidak15%

PENCATATAN PEMBUKUAN

35

dapat dengan hasil penelitian yang diperoleh dari responden. Studi kasus ini

memilih responden KOPERASI PEGAWAI KANTOR DINAS PUK GILAS

KAB SUBANG.

Untuk mengetahui kondisi pembayaran pajak pada KOPERASI PEGAWAI

KANTOR DINAS PUK GILAS KAB SUBANG.diperlukan beberapa unsur

yaitu :

a. Tarif Pajak

Peredaran bruto KOPERASI PEGAWAI KANTOR DINAS PUK GILAS

KAB SUBANG. Minang berjumlah Kurang dari dari Rp 200.000.000 setahun

sehingga dalam perhitungan pajak menggunakan norma perhitungan.

b. Pembayaran pajak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Wahyu Firmansyah, berikut

ini adalah jumlah pembayaran pajak KOPERASI PEGAWAI KANTOR

DINAS PUK GILAS KAB SUBANG.

TABEL 1.1.

JUMLAM PEMBAYARAN PAJAK KOPERASI PEGAWAI DINAS

PUK

GILAS KAB SUBANG.

TAHUN JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK

2010 Rp. 921.011,00

2011 Rp. 1.211.030,00

2012 Rp. 1.956.030,00

PERHITUNGAN PAJAK :

berikut ini penulis sajikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh

KOPERASI PEGAWAI DINAS PUK GILAS Tahun 2012.

Penerimaan bruto Rp 195.603.000

Tarif pajak 20% Rp 39.120.600

(Rp 195.603.000 X 20%)

Tarif pajak 5% Rp 1.956.030

(Rp 39.120.600 X 5%)

36

jumlah yang pajak yang dibayarkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp

1.956.030.

Pada tahun 2012 menurut informasi dari Kepala KOPERASI PEGAWAI

DINAS PUK GILAS , tidak terjadi lebih bayar.

TABEL 1.2.

NERACA USP

PER 31 DESEMBER 2012

no uraian TH 2012 no uraian TH 2012

I. AKTIVA LANCAR : I. PASIVA LANCAR

1 KAS 9,654,583.00 1 TAB. KOPERASI SUKARELA

25,572,526.00

2 GIRO BANK 265,161,164.00 2 MODAL TIDAK TETAP 644,787,729.00

3 PIUTANG USAHA 796,842,000.00 3 KEWAJIBAN LAIN-LAIN 2,630,267.00

4 DANA USAHA LAIN 25,313,621.00

5 DANA KESRA 3,509,524.00

JUMLAH : 1,071,657,747.00 JUMLAH : 701,813,667.00

II. AKTIVA TETAP II. KEKAYAAN KEBERSIHAN

1 BANGUNAN GEDUNG 7,436,000.00 1 MODAL DISETOR 8,000,000.00

2 INVENTARISSASI 3,381,500.00 2 MODAL TETAP TAMBAHAN

2,000,000.00

3

(AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP) - 8,899,400.00 3 DANA BANGUNAN

9,474,000.00

4 CADANGAN UMUM 234,410,785.00

5 DANA RESIKO 53,008,265.00

6 SHU 658,691,300.00

JUMLAH : 1,918,100.00 JUMLAH : 371,762,180.00

JUMLAH AKTIVA : 1,073,575,847.00 JUMLAH PASIVA : 1,073,575,847.00

37

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai

berikut:

Sebagian besar UMKM di wilayah Subang mengetahui informasi pajak

dari petugas pajak serta telah membayar pajak tepat waktu, tarif pajak

dan cara perhitungannya pun telah diketahui. Pembayaran pajak

dilakukan setelah tahun pajak berakhir dan pegawai bagian keuangan

yang mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) walaupun merasa

sedikit kesulitan.

Rata-rata pembayaran pajak dibawah Rp 5.000.000 dengan omset antara

Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000

2. Sebesar 84 persen UMKM telah melakukan pencatatan setiap

bertransaksi, bentuk catatannya rinci mulai dari modal, omset yang

didapat dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebagian besar telah diposting

ke buku besar dengan periode pembukuan setahun sekali namun hanya

sedikit yang mengetahui Standar Akuntansi Keuangan usaha kecil dan

menengah (SAK UKM). Aplikasi computer dimanfaarkan sebagian

UMKM yaitu Ms. Exel dan sebagian besar UMKM telah merencanakan

pembayaran pajak.

3. Lebih bayar atau kurang bayar hanya sedikit yang mengalaminya, hal ini

menunjukkan bahwa jarang terjadi kekeliruan pada saat melakukan

pembayaran namun UMKM akan melakukan pencatatan jika terjadi

lebih bayar atau kurang bayar.

4.2. Saran Penulis ingin memberikan beberapa sumbangan pikiran antara lain :

1. Petugas pajak sebaiknya lebih gencar mensosialisasikan pencatatan

untuk kepentingan pajak

38

2. Pegawai bagian keuangan sebaiknya bertanya kepada petugas pajak agar

tidak kesulitan pada saat pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

3. Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK UKM)

sebaiknya lebih disosialisasikan kepada UMKM di wilayah Subang agar

pihak UMKM tahu standar yang berlaku.

39

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Arif & Wibowo, 2004, Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan

Menengah, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

Erly Suandy, 2002, Hukum Pajak edisi ke dua, Jakarta: Penerbit Salemba

empat.

Muhammad Rusjdi, 2004, KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

edisi revisi,

Jakarta: Penerbit PT Indeks.

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,

Bandung: PT. Alfabeta.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, Hukum Pajak, Jakarta: Penerbit

Salemba

empat.

Waluyo, 2006, Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan terbaru,

Jakarta: Salemba

empat.

COVER.pdfpajak muslih.pdfDAFTAR ISI.pdfBAB I.pdfBAB II.pdfBAB III.pdfBAB IV.pdfDAFTAR PUSTAKA.pdf