85
ABSTRAKSI Judul : UPAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG DALAM MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Pembangunan Malang Town Square) Oleh : Yopi Tresnawan (9901030117-31) Reformasi yang dilakukan di Indonesia mencakup dua isu sentral yaitu desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Kedua agenda reformasi tersebut ingin mendekatkan jalannya pemerintahan kepada rakyat sehingga akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Desentralisasi ditandai dengan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Sedangkan upaya pengembangan otonomi daerah ditandai dengan dicanangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dilakukan pemisahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demkorasi Pancasila di tingkat lokal sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat lewat lembaga perwakilan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk aspirasi masyarakat dan mekanisme penyampaian aspirasi serta upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut, selain itu penelitian ini juga untuk mngetahui lebih dalam bagaimana upaya darp DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square yang banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang serta bagaimana mekanisme penyampaian aspirasi tersebut, serta bagaimana pula DPRD Kota Malang menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square. Adpun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu hasil dari wawancara antara peneliti dengan berbagai nara antara lain Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Ketua Komisi A sampai dengan Komisi D dan anggota sekreatriat DPRD Kota Malang. Sedangkan data sekunder yakni dokumentasi berupa tata tertib DPRD, arsip-arsip tentang aspirasi masyarakat dan laporan-laporan, serta media masa lokal seperti koran dan majalah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor DPRD Kota Malang maka peneliti memperoleh data-data. Hasil analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti menunjukan bahwa masyarakat Kota Malang sudah cukup banyak berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, baik itu dengan penyampaianaspirasi secara langsung atu tidak langsung. Sedangkan dalam menindak

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

  • Upload
    dennydc

  • View
    255

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hukum

Citation preview

Page 1: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

ABSTRAKSI

Judul : UPAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG DALAM MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Pembangunan Malang Town Square)

Oleh : Yopi Tresnawan (9901030117-31)

Reformasi yang dilakukan di Indonesia mencakup dua isu sentral yaitu desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Kedua agenda reformasi tersebut ingin mendekatkan jalannya pemerintahan kepada rakyat sehingga akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Desentralisasi ditandai dengan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Sedangkan upaya pengembangan otonomi daerah ditandai dengan dicanangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dilakukan pemisahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demkorasi Pancasila di tingkat lokal sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat lewat lembaga perwakilan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk aspirasi masyarakat dan mekanisme penyampaian aspirasi serta upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut, selain itu penelitian ini juga untuk mngetahui lebih dalam bagaimana upaya darp DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square yang banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Malang.

Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang serta bagaimana mekanisme penyampaian aspirasi tersebut, serta bagaimana pula DPRD Kota Malang menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square. Adpun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu hasil dari wawancara antara peneliti dengan berbagai nara antara lain Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Ketua Komisi A sampai dengan Komisi D dan anggota sekreatriat DPRD Kota Malang. Sedangkan data sekunder yakni dokumentasi berupa tata tertib DPRD, arsip-arsip tentang aspirasi masyarakat dan laporan-laporan, serta media masa lokal seperti koran dan majalah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor DPRD Kota Malang maka peneliti memperoleh data-data. Hasil analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti menunjukan bahwa masyarakat Kota Malang sudah cukup banyak berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, baik itu dengan penyampaianaspirasi secara langsung atu tidak langsung. Sedangkan dalam menindak

Page 2: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan Malang Town Square, DPRD Kota Malang masih harus berupaya lebih profesional dan tanpa tekanan dari pihak manapun, serta juga harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota Malang

KATA PENGANTAR

Segala puji dam syukur senantiasa ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia yang

telah diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis atau skripsi ini

dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Besar

Muhammad SAW.

Atas selesainya karya tulis ini yang berjudul: ”Upaya Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pembangunan

Page 3: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Malang Town Square)” yang juga merupakan skripsi ini, maka penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Suhadak, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya Malang.

2. Prof. DR. Sjamsiar Sjamsudin Indradi selaku dosen pembimbing pertama dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Suryadi, M. Si selaku dosen pembimbing kedua dalam mengarahkan

dan memberikan masukkan untuk perbaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Malang periode 2004-2009 yang telah memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor DPRD Kota

Malang guna mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

5. Seluruh staf sekreatriat DPRD Kota Malang yang telah bersedia untuk

memberikan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

6. Kedua orang tua penulis (Bapak Johan dan Ibu Artinah) yang telah memberikan

dukungan sepenuhnya kepada penulis untuk menyelesaikan studi atau pendidikan

di Fakultas Ilmu Administrasi ini.

7. Kedua orang kakakku (Ajuk dan Risa) yang selalu memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis.

8. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta dalam menyelesaikan studi atau

pendidikan ini.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua jasa serta amal kebaikannya. Dan

akhirnya penulis sangat berharap semoga karya tulis ini bisa berguna bagi yang telah

Page 4: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

membacanya.

Malang, 6 Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.................................................................................................................i

KATAPENGANTAR.................................................................................................iii

DAFTAR ISI................................................................................................................v

DAFTAR TABEL.....................................................................................................viii

DAFTAR GAMBAR..................................................................................................ix

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang...................................................................................................1

B. Rumusan Masalah..............................................................................................8

C. Tujuan Penelitian.............................................................................................11

D. Kontribusi Penelitian.......................................................................................11

E. Sistematika Pembahasan..................................................................................13

II. KAJIAN PUSTAKA.

A. Badan Legislatif Daerah..................................................................................14

1. Pengertian..................................................................................................14

2. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD........................................15

3. Ruang Lingkup dan Fungsi Kompetensi DPRD........................................17

Page 5: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

4. Alat Kelengkapan DPRD...........................................................................19

5. Kedudukan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah..........................24

B. Aspirasi Masyarakat........................................................................................27

6. Pengertian Aspirasi Masyarakat................................................................27

7. Penyaluran Aspirasi Masyarakat...............................................................28

8. Konsep Pendukung Penyaluran Aspirasi Masyarakat...............................30

C. Pemerintah Daerah...........................................................................................36

9. Pengertian Pemerintah Daerah..................................................................36

10. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah............................................37

11. Susunan Pemerintah Daerah Menurut

Undang-undang No. 22 Tahun 1999.........................................................39

III. METODE PENELITIAN.

A. Jenis Penelitian................................................................................................40

B. Fokus Penelitian...............................................................................................41

C. Lokasi dan Situs Penelitian..............................................................................43

D. Jenis dan Sumber Data.....................................................................................44

E. Teknik Pengumpulan Data..............................................................................45

F. Instrumen Penelitian........................................................................................47

G. Analisa Data.....................................................................................................47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Hasil Penelitian................................................................................................50

1. Gambaran Umum DPRD Kota Malang.....................................................50

2. Bentuk Aspirasi Masyarakat dan Mekanisme

Penyampaiannya........................................................................................69

3. Upaya DPRD Kota Malang Dalam Menindak

Page 6: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Lanjuti Aspirasi Masyarakat yang Berhubungan

dengan Malang Town Square....................................................................77

4. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh

DPRD Kota Malang DalamMenindak Lanjuti Aspirasi

Masyarakat yang Berhubungan Malang Town Square..............................84

B. Analisa dan Interpretasi Data...........................................................................86

5. Gambaran Umum DPRD Kota Malang.....................................................87

6. Bentuk Aspirasi Masyarakat dan Mekanisme

Penyampaiannya........................................................................................90

7. Upaya DPRD Kota Malang Dalam Menindak

Lanjuti Aspirasi Masyarakat yang Berhubungan

dengan Malang Town Square....................................................................92

8. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh

DPRD Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti

Aspirasi Masyarakat yang Berhubungan dengan

Malang Town Square.................................................................................95

V. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan......................................................................................................97

B. Saran................................................................................................................99

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................................101

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................103

DAFTAR TABEL

I. Tabel IBentuk-bentuk Partisipasi Politik.......................................................................32

Page 7: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

II. Tabel IIKomposisi Pimpinan DPRD Kota Malang Periode 2004-2009..............................................................................................53

III. Tabel IIIKomposisi Komisi DPRDKota Malang Periode 2004-2009..............................................................................................56

IV. Tabel IVKomposisi Panitia Anggaran DPRD Kota Malang Periode 2004-2009..............................................................................................59

V. Tabel VKomposisi Panitia Musyawarah DPRD Kota Malang Periode 2004-2009..............................................................................................62

VI. Tabel VIKomposisi Fraksi DPRD Kota Malang Periode 2004-2009..............................................................................................66

VII. Tabel VIIContoh Data yang Masuk ke DPRD Kota MalangPeriode Juni 2004 s/d Maret 2005......................................................................72

DAFTAR GAMBAR

I. Gambar Bagan I.

Gambar Bagan Posisi Pemerintah Daerah dengan DPRD.....................................25

Page 8: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

SKRIPSI

UPAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

DALAM MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT

(Studi Pada Kasus Pembangunan Malang Town Square)

disusun oleh:

YOPI TRESNAWAN

9901030117-31

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2006

Page 9: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, kekuasaan yang tertinggi adalah

berpusat pada kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Hal inilah yang sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Dasar

1945 yaitu yang berbunyi: ”Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Majelis Permusyawaratan

Rakyat atau disingkat dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai

anggota yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR dan

Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat dengan DPD. Dikarenakan keanggotaan

DPR juga merupakan anggota MPR, maka antara MPR dengan DPR memiliki

kedudukan yang sama kuat yang mengharuskan pemerintah agar benar-benar

memperhatikan DPR walaupun suara dari DPR sendiri tidak dapat menjatuhkan

pemerintah tanpa tambahan suara yang diperlukan dari anggota DPR yang lainnya,

yang secara minimum harus merupakan suara yang terbanyak dari jumlah anggota

majelis tersebut (Quota).

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam sistem pemerintahan Negara

Indonesia DPR terbagi atas DPR Pusat, DPRD Tingkat I atau Propinsi, dan DPRD

Tingkat II atau Tingkat Kabupaten atau Kota. Secara struktural gambaran antara DPR

yang ada di Pusat dengan DPRD tidaklah jauh berbeda. Seperti halnya dengan yang

Page 10: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

ada di DPR yang berkedudukan di pusat, di dalam tubuh DPRD juga terdapat anggota

komisi, fraksi, panitia berikut sekretaris dewan yang membantu tugas sehari-hari

DPRD. Tetapi apabila mengkaji ruang lingkup diantara keduanya maka kita akan

mengetahui perbedaan antara DPR dengan DPRD. Sesuai dengan tambahan huruf D

pada DPRD, maka kita tahu bahwa ruang lingkup DPRD hanya sebatas pada daerah

dimana DPRD tersebut berkedudukan. Lain halnya dengan DPR yang berkedudukan

di pusat, dimana DPR yang berkedudukan di pusat ini memiliki ruang lingkup yang

lebih luas yaitu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tentunya juga mencakup seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi disini DPR

yang berkedudukan di pusat lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika

dibandingkan dengan DPRD.

Sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah-daerah yang

keanggotaannya di dasarkan pada pemilihan, DPRD adalah suatu wahana untuk

melaksanakan demokrasi yang di dasari oleh Pancasila yang ruang lingkupnya hanya

sebatas di daerah saja. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Darumurti dan

Rauta tentang penjabaran asas desentralisasi, yaitu tentang asas desentralisasi yang

dikenal melalui tiga sistem yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional dan

desentralisasi kebudayaan. Macam desentralisasi yang paling penting untuk ada di

bandingkan dengan yang lainnya adalah desentralisasi politik, yaitu pemberian

wewenang dan hak pada badan-badan politik yang ada di daerah-daerah, yaitu badan-

badan yang mewakili rakyat dalam suatu daerah yang di dapat karena pemilihan

(2000: 11). Dalam era reformasi yang sekarang ini, DPRD dalam kaitannya sebagai

wakil rakyat yang ada di daerah mengemban tugas dan fungsi yang sangat berat dan

mendasar. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali aspirasi-aspirasi dari

Page 11: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

masyarakat yang muncul, baik yang disampaikan secara langsung kepada DPRD

maupun yang disampaikan oleh masyarakat melalui aksi-aksi demonstrasi. Bagi

DPRD hal tersebut merupakan permasalahan yang harus segera disikapinya, sebab

menyangkut hubungannya dengan kewajiban DPRD sebagai penyalur aspirasi

masyarakat. Oleh karena itulah DPRD dituntut untuk lebih aspiratif dan profesional

dalam menjalankan fungsi, tugas maupun peranannya.

DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat

ini mempunyai tugas ganda. Di satu sisi mereka harus tetap memperjuangkan

berbagai tuntutan dan dukungan rakyat serta pada saat yang lain mereka harus

menyesuaikan dengan mekanisme kerja yang normatif dengan ekskutif, hal ini sesuai

dengan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang MPR,

DPR dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan agar dapat berjalan dengan

sesuai dan terpadu. Tugas ganda yang demikian inilah yang menghadapkan DPRD

dalam posisi yang dilematis.

Adapun faktor lain yang mengharuskan DPRD serta aparaturnya di era sekarang

ini untuk lebih aspiratif dan seprofesinal mungkin adalah dengan semakin

meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, di mana hal ini menyebabkan

meningkat pula kepekaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan

oleh aparatur-aparatur yang ada di DPRD dalam menjalankan tugas maupun

fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah. DPRD terus-

menerus dituntut oleh masyarakat yang diwakilinya untuk mempunyai kemampuan

untuk bisa menggerakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

daerah sesuai dengan kaidah demokrasi.

DPRD Kota Malang sebagai lembaga aspirator dan artikulator warga Kota

Page 12: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Malang pada khususnya, juga memiliki persoalan yang harus di selesaikan.

Kemampuan DPRD Kota Malang untuk bisa melaksanakan fungsinya guna

mengembangkan perilaku demokratis sangat ditentukan oleh kualitas anggota dewan

sepenuhnya. Tuntutan atas kualitas anggota dewan yang ada di Kota Malang semakin

besar mengingat karakteristik dan mobilitas yang tinggi yang dimiliki oleh warga

Kota Malang. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek

demografis dimana terdapat dinamika penduduk yang cukup tinggi di Kota Malang,

pada tempat-tempat tertentu terdapat pembangunan real estate sangat pesat dan di

tempat lain sangat tinggi kepadatan penduduknya. Kedua, aspek lingkungan

pendidikan dan akademis yang ada di Kota Malang dimana Kota Malang disebut

dengan Kota Pendidikan, menunjukan kesadaran yang tinggi dari warganya terhadap

ilmu pengetahuan. Ketiga yaitu petumbuhan sosial dan ekonomi serta kebudayaan

yang cukup pesat di Kota Malang.

Aspirasi yang ada di masyarakat Kota Malang tidak akan berkembang menjadi

agenda publik apabila DPRD Kota Malang sebagai lembaga legislatif tidak memiliki

kemampuan dan kinerja yang baik untuk menyikapi aspirasi yang ada tersebut. Hal

ini sesuai dengan pendapat Kaloh yang menyatakan bahwa: ”Makin luas akses

masyarakat kepada DPRD, semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat dalam

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang akan dibentuk kemudian

dilaksanakan. Hal ini pada pemerintah daerah adalah untuk berkolaborasi secara

harmonis mempertanggung jawabkan kinerjanya serta menjawab berbagai keinginan

dan aspirasi masyarakat (2002: 147).

Misalkan saja, contoh kasus yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu yang

lalu, yaitu kasus yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square atau

Page 13: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

disingkat dengan Matos yang dibangun di kawasan jalan Veteran. Dimana kasus

tersebut menimbulkan pro dan kontra diantara elit politik yang ada di Kota Malang

dengan masyarakat Kota Malang khususnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah

tersebut, yang termasuk sebagai kawasan pendidikan. Ada yang beranggapan bahwa

pembangunan Matos di kawasan tersebut akan membawa dampak yang negatif bagi

perkembangan kawasan tersebut. Tetapi ada juga yang memberikan tanggapan

sebaliknya bahwa dengan pembangunan Matos akan bisa membawa dampak yang

positif bagi perkembangan perekonomian Kota Malang. Mayoritas yang menolak

dengan dibangunnya Matos di kawasan Jalan Veteran adalah dari kalangan

akademisi. Mereka antara lain adalah Paguyuban Rektor se-Malang, dan sejumlah

organisasi intra kampus yang ada di Kota Malang. Gerakan mereka juga didukung

oleh beberapa LSM, antara lain adalah Walhi, Pro Fauna, dan Forum Masyarakat

Tanjung (Jawa Pos edisi 7 Agustus 2004). Dan ada pula dukungan dari sejumlah

anggota DPRD Kota Malang yang juga menentang pembangunan Matos, karena

dianggap menyalahi Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), pasalnya dalam RTRW tersebut dinyatakan secara jelas bahwa kawasan

jalan Veteran adalah merupakan kawasan khusus untuk pemukiman dan pendidikan

saja. Ditambahkan juga bahwa pembangunan Matos nantinya juga akan membawa

dampak terhadap lalu lintas di kawasan tersebut, hal yang sangat mungkin terjadi

adalah kemacetan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal senada diungkapkan

oleh Ketua Walhi DPD Jawa Timur yaitu Purnawan D.M, bahwa pembangunan

Matos sudah tidak sesuai dengan RTRW dan bisa mengganggu proses belajar

mengajar di kawasan tersebut dan juga bisa mengganggu ekosistem lingkungan

(Jawa Pos edisi 7 Agustus 2004: 29). Bahkan untuk menunjukan penolakannya

Page 14: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

tersebut sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa yang secara tegas meminta agar

pembangunan Matos segera dihentikan.

Akan tetapi dilain pihak, diungkapkan oleh General Manager Relation and

Investor Relation yaitu Danang Kemayan Jati yang dikutip dari Jawa Pos 7 Agustus

2004, mengatakan bahwa pembangunan Matos sesungguhnya akan membawa

dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Kota Malang. Matos juga

akan menyerap sekitar 5000 tenaga kerja yang sebagian besar akan diambil dari

masyarakat Kota Malang, sehingga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota

Malang. Selain itu barang-barang yang akan dijual di Matos adalah barang-barang

yang menunjang pendidikan atau yang bersifat mendidik. Dukungan pembangunan

Matos jug adiungkapkna oleh Ketua Komisi D yaitu D. Soedariono (anggota DPRD

periode 1999-2004), yang menurutnya pembangunan Matos tidak melanggar RTRW,

karena di dalam RTRW sesuai dengan sub bab 4.5 tentang rencana pengeluaran

zoning kawasan, dalam aturan tersebutkawasan Jalan Veteran merupakan jalan

kolektor yang lebarnya kurang lebih 30 meter.

Dari adanya pendapat yang muncul dari berbagai pihak tersebut maka dapat

diambil kesimpulan bahwa dibangunnya Matos di Jalan Veteran tersebut akan

menimbulkan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif, atau juga dapat

dikatakan bahwa pembangunan Matos memiliki sisi kerugian dan sisi keuntungan.

Dari sisi keuntungan dan sisi kerugian inilah nantinya DPRD Kota Malang bisa

mengambil suatu tindakan atau tindak lanjut terhadap kasus atau masalah yang terjadi

di Kota Malang tersebut yaitu yang berhubungan dengan pembangunan Matos.

Apakah nantinya pembangunan Matos akan dihentikan ataukah akan diteruskan

dengan komitmen yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di kawasan

Page 15: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

tersebut, dan tentunya juga komitmen tersebut juga bertujuan untuk kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Sesuai dengan uraian yang ada di atas maka peneliti ingin mengetahui

pelaksanaan demokrasi yang ada di tingkat lokal atau di daerah, dalam hal ini

khususnya melalui saluran lokal (dalam hal ini adalah DPRD) masyarakat Kota

Malang bisa menyalurkan aspirasinya. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian

sebagai berikut: ”Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang Dalam Menindak

Lanjuti Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Pada Pembangunan Malang Town

Square)”.

B. Rumusan Masalah

Menyimak dari uraian di atas bahwa penting bagi suatu lembaga penyalur

aspirasi masyarakat untuk sesegera mungkin menindak lanjuti aspirasi yang sudah

masuk agar nantinya tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. DPRD

mempunyai hak dan kewajiban sebagai lembaga perwakilan rakyat yaitu mengemban

amanat rakyat dan sebagai penyambung pikiran serta keinginan masyarakat yang

diwakilinya. Namun seperti yang selama ini diketahui, bahwa selama masa

pemerintahan orde baru, peranan DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota

hanya sebatas untuk memberikan rekomendasi semata atau hanya untuk memberikan

nasihat saja. ”Fungsi-fungsi dari lembaga perwakilan rakyat yang ad di daerah

(DPRD) seperti halnya DPR dan MPR yang ada di tingkat pusat dengan demikian

sebenarnya didesain untuk dijadikan tempat untuk mengadakan musyawarah dan

mencapai mufakat” (Buletin Desentralisasi edisi 13: 1998).

Page 16: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah melaksanakan

fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat atau masyarakat

yang ada di daerah atau berkedudukan sejajar sebagai mitra pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis DPRD serta Pemerintah

Daerah sangat perlu untuk berusaha memperhatikan aspirasi-aspirasi maupun isu-isu

yang berkembang dalam masyarakatnya, serta kemudian menindak lanjuti aspirasi-

aspirasi tersebut dengan membentuk suatu kebijakan yang dirumuskan bersama

dengan Pemerintah Daerah.

Seperti halnya dengan terjadinya kasus pembangunan Malang Town Square di

Jalan Veteran, sangat mengharapkan kemampuan yang maksimal dari DPRD Kota

Malang untuk bisa merumuskan suatu kebijakan yang hasilnya merupakan suatu jalan

tengah sebagai penyelesaian kasus tersebut. Sehingga dari kebijakan tersebut mampu

untuk menciptakan suatu citra yang baik bagi DPRD Kota Malang sendiri dan

tentunya juga demi kebaikan dan kemajuan Kota Malang pada umumnya, serta

masyarakat juga tidak merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat atau memperhatikan uraian diatas, maka rumusan masalah yang

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD

Kota Malang ?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang dalam menindak lanjuti

aspirasi yang masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town

Square ?

3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam

menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan

Page 17: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Malang Town Square ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari peneliti

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa bentuk-bentuk aspirasi

yang disampaikan oleh masyarakat Kota Malang kepada DPRD Kota Malang.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa upaya dari DPRD

Kota Malang dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakatyang berhubungan

dengan pembangunan Malang Town Square.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisa hambatan-hambatan

yang dihadapai oleh DPRD Kota Malang dalam upayanya menindak lanjuti

aspirasi masyarakat yangberhubungan dengan pembangunan Malang Town

Square.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, baik teoritis maupun

praktis terhadap pelaksanaan demokrasi yang ada di tingkat lokal melalui saluran

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah. Adapaun kontribusi

penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Teoritis

a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi tentang pelaksanaan demokrasi

yang ada di tingkat lokal melalui penyampaian aspirasi masyarakat kepada

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah.

Page 18: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu referensi dan informasi

bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih

mendalam tentang lembaga legislatif yang ada di daerah.

2. Praktis

c. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian adalah untuk dapat memahami

dan mengetahui bagaimana DPRD menindak lanjuti aspirasi masyarakat,

khususnya yang berhubungan dengan kasus pembangunan Malang Town

Square.

d. Bagi pemerintah dan bagi nDPRD sendiri adalah untuk dijadikan suatu tolok

ukur bagi kebijakan dan peraturan pemerintah pada saat ini. Serta sebagai

bahan masukan bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsinya

sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat.

e. Bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap

suatu masalah yang terjadi di wilayahnya pada khususnya dan kemampuan

masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD, serta untuk

menungkatkan kepercayaan masyarakat bahwa DPRD mampu menyalurkan

aspirasinya dan membuat suatu kebijakan yang aspirastif.

E. Sistematika Pembahasan

Maksud daripada sistematika pembahasan adalah sebagai susunan secara

keseluruhan dari suatu karya ilmiah yang disusun secara garis besar dengan tujuan

agar dapat memudahkan untuk mengetahui isi dari karya ilmiah tersebut. Demikian

halnya dengan penyelesaian skripsi ini yang juga terbagi dalam lima bab dengan

Page 19: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pada bab satu ini berisikan pendahuluan yaitu yang terdiri dari Latar

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian,

dan Sistematikan pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka

BAB III : Pada bab ini berisikan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam

melakukan penelitian.

BAB IV : Pada bab ini berisikan pembahasan dari masalah yang telah ditentukan

oleh peneliti dalam penelitian atau penyusunan skripsi ini.

BAB V : Pada bab ini berisikan penutup atau kesimpulan dan saran yang

dikemukakan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Legislatif Daerah.

1. Pengertian.

Badan Legislatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering

disingkat dengan DPRD. Hal itu berdasarkan ketentuan umum Undang-undang No.

22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Badan Legislatif Daerah”. Begitu pula

dengan bunyi pasal 14 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 huruf a yang

menyebutkan: ”Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan

Page 20: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Pemerintah Daerah sebagai Badan Ekskutif Daerah”. Sedangkan dalam kamus besar

Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan DPRD adalah Badan Legislatif Daerah

tempat wakil rakyat membuat Undang-undang di tingkat Propinsi, Kota dan

Kabupaten.

Namun ada juga Undang-undang baru yang mengatur tentang DPRD yaitu

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang Pemerinthan

Daerah, dimana Undang-undang ini merupakan pembaruan dari undang-udang yang

lama yaitu Undang-undang No. 22 Tahun1999 yang juga mengatur tentang

Pemerintahan Daerah.

2. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban dari DPRD.

Badan Legislatif Daerah atau dalam keseharian disebut dengan DPRD, memiliki

tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang DPRD diantaranya

adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD

yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 22 tahun 2003 khususnya

pada pasal 102, serta Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang juga diperbaharui

dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Tugas dan wewenang DPRD

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 18 Undang-undang No. 22 Tahun

1999 huruf a, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota

dan Wakil Walikota.

2. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Dewan Perwakilan

Page 21: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Daerah.

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

4. Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan

Daerah.

5. Bersama dengan Gubernur, Bupati danWalikota menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Melaksanakan pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang

lain.

b. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Kebijakan Pemerintah Daerah.

e. Pelaksanaan kerjasama internasional dengan daerah.

7. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana

perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

8. Menampung serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang ada di daerah.

b. Hak dan kewajiban DPRD.

Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh DPRD menurut Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pada pasal 19 (a) DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

1. Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.

3. Mengadakan penyelidikan.

Page 22: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

4. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah.

5. Mengajukan pernyataan pendapat.

6. Mengajukan rancangan peraturan daerah.

7. Menentukan anggaran belanja DPRD.

8. Menentukan peraturan dan tata tertib DPRD.

Sedangkan berdasarkan pasal 21, DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memlihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, serta mentaati

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan pada

demokrasi ekonomi.

5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan

masyarakat, serta menfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

3. Ruang Lingkup dan Fungsi Kompetensi DPRD.

Pada garis besarnya, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai lima

fungsi yaitu:

a. Fungsi memilih dan menyeleksi

Fungsi ini mempunyai peranan yang menentukan tentang masa depan suatu

daerah. Apabila fungsi tersebut salah dilaksanakan atau kurang tepat

pelaksanaannya, maka hal tersebut akan mendatangkan masalah bagi daerah yang

bersangkutan, yaitu kemungkinan salah dalam pengurusan, pemimpin yang

Page 23: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

kurang baik dan lain-lain.

b. Fungsi pengendalian dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya

pemerintahan di daerah. DPRD dapat melakukan tugas pengendalian dan

pengawasan yang sangat luas, baik berupa tindakan preventif (lewat persetujuan)

ataupun lewat tindakan represif (lewat penolakan). Selain itu masih

dimungkinkan melakukan peninjauan di lapangan atas sesuatu yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah.

c. Fungsi pembuatan Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Fungsi ini merupakan fungsi yang asli dan utama dari sebuah Badan Legislatif

Daerah yaitu DPRD. Melalui fungsi pembuatan Undang-undang inilah DPRD

akan dapat menunjukkan karakter, warna serta kualitasnya, baik secara material

maupun secara fungsional. Kadar atau mutu dari Undang-undang atau Peraturan

Daerah yang dihasilkan oleh DPRD menjadi suatu ukuran dari DPRD tersebut

dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya sebagai wakil rakyat.

d. Fungsi debat.

Dalam kesempatan melakukan debat ini akan lahir suatu pikiran-pikiran yang

matang, mendalam, dan asli atau bahkan pikiran-pikiran yang inovatif. Lewat

debat suatu konsep dapat langsung diuji apakah sudah mantap ataukah masih

belum. Lewat debat ini dapat ditelusuri latar belakang suatu pemikiran atau

konsep dan saling keterkaitan faktanya sehingga melahirkan pemahaman dan

perumusan yang lebih matang.

e. Fungsi representasi.

Setiap anggota DPRD adalah merepresentasikan dari masyarakat yang

Page 24: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

diwakilinya, duta, pembawa suara, penyambung lidah, dan pelindung dari

masyarakat yang mempercayakan suara kepadanya lewat pemilihan umum.

Anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai wakil untuk setiap

tindakannya dalam seluruh kegiatan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah

satu anggota DPRD.

4. Alat Kelengkapan DPRD.

Berbeda dengan anggota DPR yang ada di pusat yang menyangkut seluruh

kepentingan rakyat dan Negara Indonesia, maka DPRD hanya terbatas pada daerah

Tingkat I dan daerah Tingkat II yang diwakilinya. Jumlah anggota DPRD jauh lebih

sedikit bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada di DPR yang ada di pusat.

Angka kecil ini membawa konsekuensi yang positif bagi DPRD sendiri, terutama

dalam hal cara kerjanya, sehingga DPRD lebih dekat dengan masyarakat yang

diwakilinya. Anggota DPRD masih mungkin memelihara kontak atau komunikasi

yang lebih dekat dan lebih cepat dengan masyarakat yang diwakilinya, terutama

dalam mengomentari dan memperdebatkan kebutuhan atau masalah yang sedang

dihadapi oleh masyarakat pada wilayah atau pada waktu tertentu.

Sejak terpilih melalui pemilihan umum dan sejak pengucapan janji atau sumpah

selesai, maka anggota DPRD telah resmi memasuki karirnya sebagai wakil rakyat

yang ada di daerah. Secara teoritis anggota DPRD adalah anggota masyarakat yang

terhormat dan hanya sekian puluh orang saja untuk Daerah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II. Anggota DPRD dianggap mengetahui seluruh peraturan dan ketentuan

yang berlaku di daerah tersebut, anggota DPRD juga dianggap mengetahui

permasalahan yang menyangkut daerahnya, masyarakat dan masa depan daerah,

Page 25: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

pembangunan dan lain-lain.

Anggota DPRD dikelompokan berdasarkan kekuatan partai politik yang

mencerminkan partai politik peserta pemilihan umum. Pengelompokan tersebut

disebut dengan fraksi. Pada dasarnya fraksi dibentuk dengan tujuan peningkatan

efisiensi kerja para anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil

rakyat yang ada di daerah. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu

fraksi. Adanya fraksi dalam tubuh DPRD akan mempermudah koordinasi diantara

kelompok itu sendiri dan akan melancarkan koordinasi kerja dalam tubuh DPRD itu

sendiri. Adanya fraksi lengkap dengan susunan kepemimpinannya memudahkan

komunikasi antara fraksi dengan DPRD itu sendiri, terutama dalam membahas hal-hal

politis yang pelik ataupun dalam pembicaraan hal-hal teknis intern dewan. Fraksi

dengan susuna kepemimpinannya secara garis besar adalah merupakan gambaran

perwakilan poliitk tersebut dalam DPRD. Tugas fraksi yang paling pokok yaitu

merumuskan sikap politik fraksi untuk sesuatu peraturan atau statemen.

Adapun alat kelengkapan DPRD adalah:

1. Pimpinan DPRD.

Hak dan kewajiban pimpinan DPRD seacara hukum tidak jauh berbeda dengan

anggota DPRD yang lainnya. Namun demi mantapnya kelembagaan dalam DPRD

perlu adanya pimpinan yang mengatur rumah tangga DPRD, sehingga dapat

berjalan lancar dalam memenuhi tugasnya. Pimpinan dewan merupakan satu

kesatuan yang bersifat kolektif serta tidak menggambarkan perwakilan suatu

golongan yang ada dalam tubuh DPRD

2. Komisi-komisi DPRD.

Dalam melaksanakan mekanisme kerja DPRD sehari-hari , dan juga mengingat

Page 26: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

banyaknya kerja dan juga kompleksitas tugas dari DPRD, maka DPRD dibagi

kedalam komisi-komisi. Pembagian DPRD dalam komisi-komisi merupakan

tuntutan yang wajar dari suatu lembaga yang besar demi mempermudah

pelaksanaan manajemen DPRD. DPRD dengan ruang lingkup tugas dan fungsi

yang agak terbatas dibanding dengan DPR yang ada di pusat, biasanya dibagi

dalam lima komisi, akan tetapi dalam periode yang sekarang ini (2004-2009)

DPRD dibagi kedalam empat komisi. Pembagian dan penamaan komisi dimulai

dengan huruf atau abjad A sampai dengan D. Keanggotaan komisi biasanya

diusahakan berimbang pada setiap komisi, dan setiap anggota DPRD wajib masuk

kedalam salah satu komisi sesuai dengan keputusan penugasan dari fraksinya

masing-masing.

3. Panitia-panitia tetap dalam DPRD.

Panitia-panitia tetap adalah merupakan alat kelengkapan dewan yang mempunyai

tugas, kewajiban dan wewenang tertentu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang

ada di DPRD. Pembentukan panitia ini merupakan konsekuensi yang logis dari

tugas-tugas DPRD yang terus ada tetapi tidak periodik. Segala sesuatu mengenai

tindak tanduk, tugas dan kewajiban, dan prosedur kerja dari setiap panitia diatur

dan dirumuskan dengan jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang

bersangkutan. Adapun panitia tetap yang ada dalam lembaga seperti DPRD

biasanya terdiri dari:

a. Panitia musyawarah, pada dasarnya adalah suatu bidang yang mempunyai

kedudukan tingkat kedua setelah sidang paripurna dewan. Panitia musyawarah

dibentuk oleh DPRD pada masa permulaan keanggotaan DPRD.

b. Panitia anggaran, termasuk salah satu alat kelengkapan dewan dan

Page 27: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

keanggotaannya sedapat mungkin mencerminkan semua unsur fraksi yang ada

di dalam tubuh DPRD yang bersangkutan.

4. Panitia Khusus.

Panitia khusus dibentuk untuk menangani tugas khsusus atau meyelesaikan

permasalahan tertentu, maka satu panitia khusus hanya untuk satu periode saja

atau batas waktu tertentu saja.

5. Badan Kehormatan.

Badan kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD. Tata cara

pembentukan, penetapan jumlah anggota, tugas, wewenang,kewajiban serta hak

bagi badan kehormatan diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya Badan Legislatif Daerah atau

DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang

sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah atas persetujuan dari Pimpinan

DPRD. Sekretaris DPRD merupakan administrator dari lembaga DPRD, oleh karena

itulah institusi sekretariat dewan disebut sebagai perangkat daerah karena hanya

menangani tugas-tugas dari seluruh proses ketata uasahaan di lembaga DPRD.

5. Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah.

Salah satu perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di

daerah setelah berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah dipisahkannya

secara tegas antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam pasal 14 Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 (2001: 21) secara tegas dinyatakan bahwa:

Page 28: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

a. Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah

Daerah sebagai Badan Ekskutif Daerah.

b. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang

lainnya

Adanya pemisahan yang tegas antara Badan Legislatif Daerah dengan Badan

Ekskutif Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah memberikan kedudukan

yang sangat kuat dan ruang lingkup yang sangat luas kepada DPRD dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, selain DPRD mempunyai kekuasaan untuk

mengawasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak-hak

yang dimiliki oleh DPRD.

Pemisahan DPRD dengan Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk

menempatkan DPRD sebagai komponen yang penting dan sentral dalam menjalankan

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran yang demikian merupakan

perwujudan prinsip kedaulatan di tangan rakyat di tingkat daerah, yang tercermin

dengan adanya keikut sertaan masyarakat lewat lembaga perwakilan rakyat yang ada

di daerah dalam menetukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah

yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (2001:21)

ditegaskan pula bahwa: ”DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan

sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah”. Arti ketentuan dari pasal 16

tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif

Daerah, DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah akan tetapi

merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini merupakan ide baru yang

Page 29: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

konkrit sebagai indikasi adanya misi demokrasi dalam Undang-undang No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan tersebut menurut Kaloh dapat digambarkan dalam bentuk bagan

sebagai berikut:

Gambar I

Bagan Posisi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pemerintah

Otonomi LuasDesentralisasi

Desentralisasi politik Konvergensi Desentralisasi administrasi

Kontuinitas

Badan Legislatif Daerah Konsisten Badan Ekskutif Daerah

Dialog

Kedudukan tupoksi Kedudukan tupoksi

Visi Sumber: Kaloh, 2002 halaman 38

Konsep otonomi luas atau desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pada prinsipnya terdiri dari dua hal, yaitu

desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi (Kaloh, 2002;143). Menurut

Page 30: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Bryant sebagaimana yang dikutip oleh Kaloh, desentralisasi administrasi adalah suatu

delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat yang ada di

daerah atau di tingkat lokal, sedangkan desentralisasi politik adalah wewenang

pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang

diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal (2002: 143). Hubungan

antara ekskutif dengan legislatif dalam mengedepankan dan meluruskan visinya bagi

pembangunan dan kemajuan daerah perlu mendapatkan prioritas yang utama. Dalam

penyatuan visi tersebut diperlukan suatu komunikasi yang diawali melalui suatu

proses yang disebut dengan dialog konstruktif antara ekskutif dengan legislatif,

sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama dalam bentuk suatu keputusan (Kaloh,

2002: 153).

DPRD secara ’de yure’ menempati posisi yang sangat kuat dan setara dengan

Pemerintah Daerah. Sedangkan secara ’de facto’ masih harus dibuktikan melalui

praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, apakah lembaga ini benar-benar

mampu menciptakan chek and balance dengan pihak ekskutif sehingga segala

sesuatunya terpulang kembali kepada DPRD itu sendiri untuk mampu atau tidaknya

memainkan tugas, wewenang, dan peranannya yang diharapkan oleh masyarakat yang

diwakilinya.

B. Aspirasi Masyarakat.

1. Pengertian Aspirasi Masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspirasi mempunyai arti yaitu harapan

dan tujuan untuk keberhasilan yang akan datang, sedangkan masyarakat adalah

Page 31: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh sesuatu

kebudayaan yang mereka anggap sama. Pengertian menurut Harold J. Laski

sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiarjo adalah sekelompok manusia yang

hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka

bersama (1992: 34).

2. Penyaluran Aspirasi Masyarakat.

Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan melalui

lembaga formal yaitu DPRD sebagai lembaga legislatif yang ada di tingkat lokal.

DPRD melalui fungsi legislasinya menetapkan berbagai kebijakan yang terwujud

dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat umum dengan

tujuan tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sebagai lembaga

perwakilan masyarakat, DPRD hendaknya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

dengan baik. Terutama dalam mengembangkan amanat rakyat dan menyalurkan

aspirasi masyarakat karena pada dasarnya rakyatlah yang lebih tahu apa yang

dibutuhkan.

Masyarakat yang menyalurkan aspirasinya berati turut serta berpartisipasi dalam

pelaksanaan demokrasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menyalurkan

aspirasinya dapat dibedakan menjadi empat macam:

a. Partisipasi dalam pemilihan,merupakan partisipasi yang mudah dilihat karena

biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini

ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan mengangkat pemimpin yang

menerapkan ideologi pembangunan tertentu.

b. Partisipasi kelompok, merupakan gabungan dari pihak-pihak yang ingin

Page 32: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini sekaligus bisa berfungsi sebagai saluran

untuk mengkomunikasikan kepentingan warga negara dengan pejabat-pejabat

yang berkompeten.

c. Kontak antara warga negara dengan pemerintah, dapat dilakukan dengan cara

menulis surat, menelepon atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa

berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai dari rapat desa sampai dengan

rapat akbar yang melibatkan banyak warga atau bahkan seluruh warga dari sebuah

daerah, atau loka karya atau konverensi yang membahas masalah-masalah khusus.

d. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah. Keterlibatan

secara langsung ini apabila seorang tokoh masyarakat didudukan sebagai wakil

rakyat di lembaga pembuat kebijakan (Kumorotomo, 2001:114).

Partisipasi masyarakat lewat aspirasinya yang tertuang dalam berbagai bentuk

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil merupakan prasyarat

mutlak demi terwujudnya suasana demokratis dan terciptanya dinamika untuk menuju

kearah kemajuan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan

memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian

yang adil dari manfaat pembangunan.

3. Konsep Pendukung Penyaluran Aspirasi Masyarakat.

a. Partisipasi Politik.

Dalam sebuah negara yang demokratis yang mendasari konsep partisipasi

politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilakukan melalui

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan dari masyarakat dan

Page 33: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Dengan

demikian maka partisipasi politik dari warga negara merupakan parameter atau

indikator keberhasilan dari penerapan sebuah sistem politik yang dibangun oleh

suatu negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, setiap individu terkait

dengan persoalan politik dalam arti yang luas. Secara umum politik bermacam-

macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan

tujuan serta pelaksanaan tujuan dari sistem tersebut (Sastroadmojo, 1995: 8).

Masyarakat sebagi kumpulan individu memiliki harapan sekaligus tujuan

yang hendak dicapai. Partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan pemerintah adalah partisipasi politik. Partisipasi politik dapat

diarahkan untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat yang sedang berkuasa,

mempertahankan atau menggantikan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan

organisasi sistem politk yang ada (Hutington, 1994: 8).

Kegiatan-kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik mencakup hal-

hal sebagai berikut:

1. Partisipasi politik terwujud sebagai kegiatan atau perilaku luar dari individu

warga negara biasa yang dapat diamati dan bukan berupa sikap atau orientasi.

2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan

pelaksana keputusan politik.

3. Kegiatan yang berhasil ataupun yang gagal dalam mempengaruhi keputusan

politik pemerintah termasuk kedalam partisipasi politik.

4. Kegiatan mempengaruhi politik pemerintah dapat dilakukan secara langsung

tanpa perantara, dan juga secara tidak langsung.

Page 34: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

5. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur

yang wajar tanpa kekerasan, dan juga biasa dengan cara yang tidak wajar.

6. Kegiatan individu untuk mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas

dasar kesadaran sendiri dan juga atas desakan atau paksaan dari pihak lain

(Sastradmojo, 1995: 8).

Partisipasi politik antara orang yang satu dengan orang yang lain, dan dari

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berbeda-beda tergantung dari:

tingkat pendidikan, orientasi dan strateginya masing-masing. Adapun bentuk-

bentuk partisipasi politik yang umum dilakukan adalah:

Tabel I

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk Konvensional Bentuk Non Konevensional

1. pemberian suara

2. aktivitas diskusi politik

3. kegiatan kampanye

4. membentuk dan bergabung dengan

kelompok kepentingan

5. komunikasi individual dengan

pejabat politik administratif

1. pengajuan petisi

2. berdemonstrasi

3. konfrontasi

4. mogok atau sabotase

5. tindakan kekerasan politik terhadap

harta benda (pengrusakan,

pengeboman, pembakaran)

6. tindak kekerasan politik terhadap

manusia (penculikan, pembunuhan)

7. perang gerilya atau revolusi

Sumber: Gabriel A. Almond dalam Sastradmojo ”Perilaku Politik”, 1995: 78-80.

b. Perilaku Politik.

Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum

karena disamping perilaku politik masih ada perilaku yang lain, seperti perilaku

ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya. Perilaku politik merupakan

perilaku yang menyangkut persoalan politik.

Pengertian perilaku politik menurut Surbakti sebagaimana dikutip oleh

Sastradmojo dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses

Page 35: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke

arah tujuan tersebut (Satroadmojo, 1995: 3).

Tindakan dan perilaku politik individu ditentukan pula oleh orientasi umum

yang nampak jelas sebagai pencerminan budaya politik. Hal itu sejalan dengan

pendapat Sumarmo yang sebagaimana dikutip oleh Sastradmojo yang menyatakan

bahwa tingkah laku politik merupakan percerminan dari budaya politik dari suatu

masyarakat yang penuh dengan aneka bentuk dan karakter serta aneka bentuk

kelompok dengan berbagai macam tingkah lakunya (1995: 59).

c. Budaya Politik.

Budaya masyarakat akan mempengaruhi budaya politik karena budaya politik

masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh

kompleksitas nilai di dalam masyarakat tersebut (Sastroadmojo, 1995: 40).

Dengan memahami kebudayaan politik akan dapat diketahui sikap-sikap warga

negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan,

respon-responnya, dukungannya dan orientasinya terhadap sistem politik. Selain

itu dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan sistem politik

maka maksud dari individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat

diketahui.

Budaya politk sendiri oleh Almond dan Verba sebagaimana dikutip oleh

Sastradmojo diartikan sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan

politik diantara masyarakat bangsa itu. Hal ini tidak lain adalah pola tingkah laku

individu yang berkaitan dengan kehidupan politk yang dihayati oleh para anggota

Page 36: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

suatu sistem politik (1995: 36).

Budaya politik ini selanjutnya dibagi kedalam beberapa kelompok. Almond

dan Verba sebagaimana dikutip oleh Sastradmojo membagi budaya politik

kedalam tiga tipe yaitu:

1. Budaya politik parokial, yaitu orang yang sama sekali tidak menyadari atau

mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Dengan kata lain bahwa

masyarakat dengan budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari

sistem politk termasuk bagian-bagian dari perubahan sekalipun.

2. Budaya politik subjek, yaitu secara pasif patuh terhadap pejabat pemerintahan

dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri terhadap budaya politik

parokial. Hal itu berarti masyarakat dengan budaya politik subjek menyadari

adanya otoritas dari pemerintah.

3. Budaya politik partisipasi, yaitu turut serta melibatkan diri kedalam kegiatan

politik, paling tidak kedalam kegiatan pengambilan suara atau votting dan

memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik (1995:

48-50).

d. Demokrasi.

Konsep dasar dari istilah demokrasi adalah kedaulatan yang ada di tangan

rakyat. Segala sesuatu yang hendak diputuskan oleh pemerintah hendaknya

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada rakyat dan semaksimal mungkin ditujukan

demi kepentingan rakyat. Abraham Lincoln memaknai konsep demokrasi ini

secara sederhana dengan ”government of the people, by the people and for the

people”. Jadi sebenarnya disini rakyat sangat berdaulat untuk menentukan

Page 37: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

nasibnya sendiri. Konsep ini menurut Ridwan dan Gunawan sebagaimana yang

telah dikutip oleh Sulistyo mempunyai dua pemahaman yaitu:

1. Dalam masyarakat modern, rakyat tidak hanya berdaulat menentukan

nasibnya melalui lembaga formal saja, namun dapat juga menyuarakan

kepentingan melalui lembaga sosio kultural yang lainya.

2. ”Rakyat berdaulat menetukan nasibnya sendiri’ bukanlah suatu konsep

yang kaku dan ketat dalam bidang politik, melainkan dapat pula sebagai

konsep yang lentur dalam berbagai bidang kehidupan (2002: 56).

Hal pokok dalam demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Adanya

persamaan memberikan peluang kepada masing-masing warga negara untuk

secara maksimum mengembangkan potensial fisik, intelektual, moral, spiritual

dan untuk mencapai tingkat optimum partisipasi sosial dengan tingkat

kemampuan masing-masing. Sedangkan kebebasan yang dimaksudkan dalam

suasana demokrasi adalah sebuah kebebasan individual maupun sosial, dimana

dengan adanya kebebasan ini orang akan mempunyai ruang gerak yang luas untuk

berkreasi dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan

negaranya.

C. Pemerintah Daerah.

1. Pengertian Pemerintah Daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999

adalah penyelengaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dengan

DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan secara konseptual Pemerintah Daerah

Page 38: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

adalah organ politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi

rumah tangga sendiri. Kewenangan mengatur adalah kewenangan legislasi yang

dimiliki oleh setiap daerah otonom dan kewenangan mengurus adalah kewenangan

ekskusi yang dimiliki oleh cabang ekskutif daerah.

Pemerintah di daerah pada dasarnya merupakan suatu administrasi yang

komplek. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari tujuan, tugas pokok, fungsi,

struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, peralatan atau teknologi yang digunakan,

juga siapa klien yang dilayani sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya

(Sunindhia, 1987: 39).

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Di dalam penyelenggaraan pemerintaha di Negara Indonesia dalam kerangka

Negara Kesatuan, antara pemerintah yang ada di pusat dengan pemerintah yang ada

di daerah dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pasal 1 huruf e, f, g Undang-undang

No. 22 Tahun 1999 terdapat tiga asas pemerintahan daerah yaitu:

a. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentarsi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur

sebagai wakil dari pemerintah atau perangkat pusat yang ada di daerah.

c. Medebewind atau tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada

daerah kemudian dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang

disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiabn melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan

Page 39: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

kepada yang menugaskan.

Menurut penjelasan umum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (huruf h) adalah sebagai berikut:

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggraan otonomi daerah pada masa

lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

dengan penekanan pada ototnomi yang lebih merupakan kewajiban daripada

hak, maka dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi pada

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi

dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Kansil, 2002: 8).

Mengenai asas desentralisasi, dikenal ada beberapa macam sistemnya antara lain

yaitu:

a. Desentralisasi politik, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang

menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendirir bagi

badan-badan politik yang ada di daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-

daerah tertentu.

b. Desentralisasi fungsional, adalah pemberian hak dan wewenang pada golongan-

golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam

masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, misalkan saja

irigasi bagi golongan tani dalam suatu daerah tertentu (waterschaap, subak di

Bali).

c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu memberikan hak pada golongan-golongan kecil

di dalam masyarakat (minoritas) untukmenyelenggarakan kebudayaanya sendiri

(mengatur pendidikan, agama, dan lain-lain) (Muslimin, 1986: 5-6).

3. Susunan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa susunan

Page 40: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh

Kepala Daerah. DPRD disini bertindak sebagai Badan Legislatif Daerah seangkan

Pemerintah Daerah bertindak sebagai Badan Ekskutif Daerah.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala daerah beserta dengan perangkat yang

lainnya. Kepala Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten

disebut dengan Bupati, sedangkan untuk Kepala Daerah Kota disebut dengan

Walikota.

Antara DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dengan Pemerintah Daerah

sebagai Badan Ekskutif Daerah, terjalin hubungan sebagai ”mitra kerja” antara

keduanya. Dimana setiap kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah baik

itu berupa Peraturan Daerah ataupun masalah kebijakan yang berhubungan dengan

pembangunan daerah, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dan pada

pelaksanaannya nanti tetap mendapatkan pengawasan dari DPRD, hal ini sesuai

dengan fungsi pengawasan dari DPRD.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Metode dalam arti yang sesungguhnya dapat berarti suatu cara atau jalan. Oleh

sebab itu dalam hal ini metode adalah cara kerja yang digunakan untuk memahami

atau menyelesaikan masalah dari proyek yang menjadi suatu sasaran dari ilmu yang

bersangkutan. Pengertian metode menurut Nawawi (1967: 61) pada dasarnya adalah

suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan

Page 41: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

penelitian menurut Marzuki adalah suatu usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau

prinsip-prinsip (menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran) atau kegiatan

yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat, dan kemudian menganalisa data

(informasi atau keterangan) yang dilakukan dengan sabar dan hati-hati serta

sistematis dan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah.

Dengan mengacu pada dua pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan,

mencatat, serta menganalisa secara kritis, terencana dan sistematis yang mempunyai

tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan tujuan-tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti dengan ini menggunakan metode

penelitian deskrptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian tersebut

dapat diharapkan untuk bisa mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan

demokrasi yang ada di tingkat lokal melalui suatu lembaga formal yaitu Dewan

Perwakilan rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah yang ada di Kota Malang.

Tujuan penelitian tersebut sesuai denganm pendapat Nasir tentang tujuan

penelitian deskriptif yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah

untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti

(1988: 63). Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif karena

pada hakikatnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia

(peneliti) sebagai alat penelitian (instrumen), berinteraksi dengan nara sumber yang

diamati (aparatur DPRD) dalam suatu lingkungan yaitu kantor DPRD untuk

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang yang

diamati, yang diperoleh dari melakukan wawancara serta kegiatan yang lain yang

Page 42: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

dapat menunjang dalam pencarian data oleh peneliti, serta observasi data atau

dokumen-dokumen.

B. Fokus Penelitian.

Fokus penelitian yang diterapkan oleh seorang peneliti akan membimbing dan

mengarahkan peneliti sehingga peneliti tersebut mengetahui secar persis data mana

yang perlu untuk dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu untuk dikumpulkan

karena tidak sesuai atau tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dimasukkan

kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang

jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data

mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang akan dibuang atau tidak perlu lagi

digunakan(Moleong, 2002: 63).

Fokus penelitian ini juga diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan rencana

dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ditegaskan oleh Moleong bahwa: ”

Penemuan fokus penelitian dapat membatasi studi, yang berarti penentuan tempat

penelitian menjadi lebih layak dan secara efektif dapat menetapkan kriteria inklusi

eksklusi untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian”

(2002: 37).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini yang menjadi

fokusnya adalah:

1. Macam-macam atau bentuk-bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat Kota

Malang kepada DPRD Kota Malang, serta mekanisme atau proses penyampaian

aspirasi oleh masyarakat kepada DPRD.

Page 43: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang dalam memnindak lanjuti

aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town

Square.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam menindak

lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan Malang Town Square.

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan

pada alasan sebagai berikut:

1. Alasan metodologis.

Berkaitan dengan maraknya pembangunan yang dilakukan oleh Kota Malang

untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kota Malang, misalkan saja

dengan dibangunnya Malang Town Square di Jalan Veteran, dimana dalam

pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran DPRD Kota Malang

sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di Kota Malang, yang turut ambil

bagian dalam menentukan kebijakan pembangunan tersebut (khususnya DPRD

periode 1999-2004), yang tentunya disini juga melibatkan Pemerintah Kota

Malang sebagai lembaga ekskutif yang ada di daerah Kota Malang.

2. Alasan non metodologis.

Kota Malang merupakan kota tempat tinggal dari peneliti sendiri sehingga

peneliti lebih mudah untuk melakukan penelitian tersebut. Sedangkan situs dari

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah

pada Kantor DPRD Kota Malang dengan pertimbangan bahwa pada Kantor

Page 44: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

DPRD tersebut akan dapat diperoleh data dan gambaran mengenai pelaksanaan

demokrasi yangada di tingkat lokal atau daerah.

D. Jenis dan Sumber Data.

Sesuai dengan jenisnya data yang diperoleh oleh peneliti dapat digunakan

menjadi :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari sumbernya

atau data yang didapatkan langsung oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian

ini data primer yang dibutuhkan oleh peneliti adalah:

a. Hasil wawancara langsung dengan aparatur DPRD Kota Malang.

1. Pimpinan DPRD.

2. Pendamping Komisi yaitu Komisi A sampai dengan Komisi D.

3. Sekretariat DPRD.

b. Pengamatan langsung dari peneliti terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh DPRD.

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak

langsung, yang dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber

dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui:

c. Data yang berupa surat atau dokumen yang resmi dari kesekretariatan atau

berupa tata tertib DPRD, arsip-arsip yang masuk ke DPRD tentang aspirasi

Page 45: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

masyarakat, ataupun laporan-laporan kegiatan yang dilakukan oleh DPRD.

d. Media massa (koran, majalah, dan tabloid), makalah atau paper, laporan dn

hasil dari penelitian orang lain.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan beberapa metode yang

penggunaanya akan disesuaikan dengan jenis dan sifat data yang diperlukan oleh

peneliti. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh peneliti benar-benar objektif

dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data

dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara atau teknik pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Peneliti

memilih melakukan wawancara secara terbuka, karena sebaiknya penelitian

kualitatif menggunakan wawancara terbuka yang pada subjeknya tahu bahwa

mereka atau nara sumber sedang diwawancarai dan tentunya juga mengetahui

maksud dari wawancara yang dilakukan tersebut, yaitu aparatur DPRD, sehingga

nantinya akan diperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan aparatur

DPRD Kota Malang. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan

pedoman wawancara agar pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus

penelitian.

2. Observasi

Page 46: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Observasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data atau

informasi melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian, dengan

demikian dapat melihat fenomena atau gejala yang sebenarnya terjadi di

lapangan. Observasi ini dilakukan di Kantor DPRD Kota Malang, yaitu ruang

tempat DPRD melakukan upayanya dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat

Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang mempelajari dan

meyakinkan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian yang dapat

menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian ini. Dokumentasi

ini berupa upaya pencatatan dokumen-dokumen yang ada berupa arsip-arsip,

makalah dan laporan resmi yang ada di DPRD.

F. Instrumen Penelitian.

Instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti atau

dengan bantuan orang lain adalah merupakan alat atau instrumen yang paling utama

dalam pengumpulan data (Moleong, 2002: 4). Peneliti dimasukkan sebagai instrumen

yang paling penting atau utama karena alat yang bukan manusia tidak mungkin untuk

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Jadi

di sini peneliti berperan sebagai instrumen pokok, sedangkan instrumen

penunjangnya adalah pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat tulis menulis

untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting yang ada di lapangan.

Page 47: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

G. Analisa Data.

Analisa data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data.

Analisa data ini sangat penting untuk dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh oleh

Nasir: ”Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika

tidak dianalisa. Analisa data ini merupakan bagian yang amat penting dalam metode

ilmiah, karena melalui analisalah data tersebut dapat diberi atau makna yang berguna

dalam pemecahan masalah penelitian” (1999: 405). Menurut Matthew dan Huberman

analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: ”Reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum melakukan tiga alur tersebut,

dilakukan analisis pendahuluan yaitu pengumpulan data” (1992: 16). Proses

menganalisa datanya dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang

diperoleh sesuai dengan latar belakang ilmiah yang disampaikan dengan cara

menyusun, sedangkan cara penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi

data (kasar) yang ada pada pencatatan lapangan yang dilakukan secara terus

menerus sepanjang pelaksanaan penelitian terutama setelah peneliti meninggalkan

lapangan penelitian.

2. Penyajian data, adalah suatu rangkaian informasi yang disusun sedemikian rupa

sehingga mudah untuk dipahami dan memungkinkan kesimpulan penelitian dapat

dilakukan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu membuat kesimpulan sederhana yang

dijadikan bekal dalam melakukan penelitian. Langkah selanjutnya adalah

memberikan penafsiran atau interpretasi dari data yang telah diperoleh terutama

Page 48: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

data langsung berhubungan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.

Interpretasi data langsung ini akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai

dengan pemahaman terhadap teori hasil kepustakaan yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Gambaran Umum DPRD Kota Malang.

a. Susunan Keanggotaan DPRd Kota Malang.

Pembentukan badan legislatif baik yang ada di pusat maupun yang ada di

Page 49: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

daerah pada dasarnya adalah perwujudan dari proses demokrasi yang melibatkan

masyarakat beserta dengan partai-partai politik yang ada sebagai peserta

pemilihan umum. Hal ini tentunya juga berlaku bagi DPRD Kota Malang yang

terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih

berdasarkan hasil dari pemilihan umum pada tahun 2004 oleh masyarakat Kota

Malang.

Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih tersebut

kemudian diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden sebagai anggota DPRD

berdasarkan usul dari Kepala Daerah sesuai dengan laporan dari Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kota Malang. Dan tentunya juga harus sesuai dengan

Keputusan DPRD Kota Malang No. 43 Tahun 2004 tentang Tata Tertib DPRD

Kota Malang pasal 5 yaitu anggota DPRD harus berdomisili di Kota Malang.

Susunan keanggotaan yang ada di DPRD Kota Malang pada periode 2004-

2009 adalah berjumlah 45 orang yang terdiri dari:

1. 12 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan.

2. 8 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Kebangkitan Bangsa.

3. 7 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Demokrat.

4. 5 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Golongan Karya.

5. 5 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Amanat Nasional.

6. 5 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Keadilan Sejahtera.

7. 2 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Damai Sejahtera.

8. 1 orang anggota yang berasal dari unsur Partai Persatuan Pembangunan.(Sumber Tata Tertib DPRD Kota Malang pasal 3).

Page 50: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Dari susunan yang ada tersebut sangat berbeda dengan susunan keanggotaan

yang ada sebelum periode sekarang ini, dimana pada periode sebelumnya masih

terdapat unsur atau fraksi yang berasal dari TNI dan POLRI.

b. Alat Kelengkapan DPRD Kota Malang.

DPRD Kota Malang memiliki alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang terdiri dari:

1. Pimpinan.

Pimpinan DPRD Kota Malang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang

berjumlah 2 orang yang dipilih oleh anggota dan dari anggota DPRD sendiri

dalam rapat paripurna DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD yang

diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden, dimana syarat yang ada adalah

dalam unsur pimpinan tidak boleh berasal dari fraksi yang sama.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk

mengambil keputusan.

b. Menyuasun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua

dan Wakil Ketua.

c. Menjadi juru bicaraDPRD.

d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.

e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah

yang lainnya dengan keputusan DPRD.

f. Mewakili DPRD dan alat kelengkapan DPRD di Pengadilan.

g. Melaksanakan keputusan DPRD berkaitan dengan penetapan sanksi atau

Page 51: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan keputusan Peraturan Perundang-

undangan.

h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna

DPRD.

Adapun komposisi Pimpinan DPRD Kota Malang pada periode 2004-

2009 dapatdilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II

Komposisi Pimpinan DPRD Kota Malang

Periode 2004-2009

No Jabatan Nama

1

2

3.

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo, MM

Arief Wahyudi, SH

Subur Triono, SE

Sumber; Sekretariat DPRD Kota Malang.

2. Komisi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan

dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD. Setiap

anggota DPRD kecuali anggota Pimpinan DPRD diharuskan menjadi anggota

salah satu Komisi. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi

didasarkan atas usul dari fraksinya. Masa penempatan anggota dalam komisi

paling lama adalah dua setengah tahun dan perpindahan ke komisi yang lain,

diputuskan dalam rapat paripurna atas usul dari fraksi pada awal tahun

anggaran.

Pembidangan tugas DPRD Kota Malang dibagi menjadi empat komisi

yaitu:

a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi: Ketertiba, Keamanan,

Page 52: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Kpendudukan, Kehumasan, Hukum Dan Perundang-undangan,

Kepegawaian dan Aparatur, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat,

Perijinan.

b. Komisi B, bidang Anggaran meliputi: Perekonomian dan Keuangan,

Perdagangan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan,

Logistik Koperasi, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Restribusi,

Perbankan, Pegadaian, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia

Usaha dan Penanaman Modal Daerah.

c. Komisi C, bidang Pembangunan meliputi: Pemukiman, Prasarana

Wilayah, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan,

Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.

d. Komisi D, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: Tenaga Kerja,

Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Pramuka,

Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial Kemasyarakatan, Kesehatan dan

Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Sedangkan tugas dari Komisi adalah:

a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Keputusan Daerah.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan,

pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-

masing.

d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah

Page 53: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

yang disampaikan masyarakat kepada DPRD.

e. Menerima, menampung, membahas serta menindak lanjuti aspirasi

masyarakat.

f. Memeperhatikan upaya peningkatan kesejateraan masyarakat yang ada di

daerah.

g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan

dari pimpinan DPRD.

h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.

i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang

lingkup bidang tugas masing-masing komisi.

j. Memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil

pelaksanaan tugas sehari-hari.

Adapun komposisi komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Malang dapat

dilihat pada tabel berikutu ini:

Tabel III

Komposisi Komisi DPRD Kota Malang

Periode 2004-2009

No Jabatan Nama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Ketua Komisi A

Wakil Ketua Komisi A

Sekretaris Komisi A

Anggota Komisi A

Anggota Komisi A

Anggota Komisi A

Anggota Komisi A

Drs. Ec. RB. Priyatmoko Oetomo. MM

Arief Wahyudi, SH

Subur Triono, SE

Ahmadi, S. Si

Sigit Setiawan

Syaiful Rusdi, S. Pd

Drs. Eka Satriya Gautama, MH

Nanang Hardiyanto, SH,. MH

Achmad Djayusman

H. Moh. Syafraji Hariyanto

Page 54: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

pimpinan DPRD yaitu Ketua danWakil Ketua yang juga Ketua dan Wakil

Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota, dan juga satu wakil dari setiap

komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota yang

ditetapkan dalam rapat paripurna dengan masa kerja selama 5 tahun dan

susunan keanggotaan dapat diubah-ubah tiap tahunnya.

Panitia anggaran mempunyai tugas:

a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam

memersiapkan APBD selambat-lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkan

APBD.

b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam

mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan

APBD yangtelah disamp[aikan kepada Kepala Daerah.

d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan

anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap

penyusunan anggaran sekretariat DPRD.

Adapun komposisi panitia anggaran pada DPRD Kota Malang adalah

sebagai berikut:

Tabel IV

Komoposisi Panitia Anggaran DPRD Kota Malang

Periode 2004-2009

No Jabatan Nama

Page 55: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ketua merangkap anggota

Wakil Ketua I merangkap anggota

Wakil Ketua II merangkap anggota

Sekreatris bukan anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Drs. Ec. RB. Priyatmoko

Oetomo, MM

Arief Wahyudi, SH

Subur Triono, SE

Sekretaris DPRD Kota Malang

H. Anang Sulistiyono, SH. MH

Dra. Sri Untari

Dra. Sri Rahayu

Budiyanto Wijaya

Ahmad Djayusman

Asmuri

Drs. Fathol Arifin

H. Fatcullah

Dra. Hj. Ngatmiati

Titik Yanuarti

Samsul Hadi

H. Bambang Satriya, SH. MH

Hj. Zuhriah

Drs. Ahmad Taufik Bambang

Pujianto, SE

H. Moh. Tohir, SH

Ahmadi, S. Si

Ahmad Azhar Moeslim, SE

(Sumber: Sekreatriat DPRD Kota Malang)

4. Panitia Musyawarah.

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat

tetap yang dibentuk oleh DPRD pada masa awal keanggotaan DPRD, yang

Page 56: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

fraksi.

Adapun komposisi keanggotaan panitia musyawarah yang ada di DPRD

Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel V

Komposisi Panitia Musyawarah DPRD Kota Malang

Periode 2004-2009

No Jabatan Nama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ketua merangkap anggota

Wakil Ketua I merangkap anggota

Wakil Ketua II merangkap anggota

Sekretaris bukan anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Drs. Ec. RB. Priyatmoko

Oetomo, MM

Arief Wahyudi, SH

Subur Triono, SE

Sekretaris DPRD Kota Malang

Drs. Eka Satriya G, Sh

Sigit Setiawan

Nanang Hardianto, SH. MH

Suprapto, SH

dr. Teguh Mulyono

M. Arief Wicaksono

Ahmad Fauzan, SE

H. M. Syafraji Hariyanto

Nurwakhit

Suharni

Soeprasnowo Moenadjam

Ir. Arief Darmawan

Drs. R. Aries Pudjangkoro, MM

Ir. Sofyan Edi Jarwoko

Drs. H. Agus Sukanto

Mohan Katelu

Page 57: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program kerja atau kegiatan serta

kemampuan anggaran.

Pimpinan dan sekretaris dari panitia khusus ini dipilih dari dan oleh

anggota Panitia Susunan Keanggaran. Pimpinan dari panitia khusus ini

ditetapkan dalam rapat paripurna. Masa kerja dari panitia khusus ini

ditentukan oleh pimpinan DPRD dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu yang dianggap penting dan

mendesak, meliputi bidang tugas beberapa komisi yang memerlukan

penelitian dan penyelesaian secara khusus. Sedangkan hasilnya akan

disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan akan dipertanggung jawabkan

kepada pimpinan DPRD.

c. Fraksi dan Kesekretariatan DPRD.

1. Fraksi.

Setiap anggota DPRD wajib terhimpun dalam keanggotaan fraksi,

sedangkan yang dimaksud dengan fraksi adalah merupakan pengelompokan

anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi dengan

jumlah yang telah ditetapkan, dalam hal ini frkasi bukan merupakan alat

kelengkapan DPRD. Jumlah anggota dari setiap fraksi sekurang-kurangnya 5

orang untuk setiap fraksi, jika tidak maka wajib bergabung dengan fraksi yang

ada atau dapat membentuk fraksi gabungan dengan jumlah yang sekurang-

kurangnya adalah 5 orang. Pimpinan fraksi yang terdiri dari ketua, wakil

ketua, sekretaris ini dipilih dari anggota dan oleh anggota fraksi itu sendiri.

Page 58: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Pembentukan fraksi, pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksi disampaikan

kepada pimpinan sementara DPRD dan selanjutnya diumumkan pembentukan

fraksi-fraksi kepada seluruh anggota DPRDdalam rapat paripurna khusus

DPRD.

Fraksi mempunyai tugas:

a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi.

b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para

anggota fraksinya.

c. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal

yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, diminta

ataupun tidak diminta.

Adapun komposisi fraksi yang ada di DPRD Kota Malang dapat dilihat

dalam tabel berikut ini:

Tabel VI

Komposisi Fraksi DPRD Kota Malang

Periode 2004-2009

No Jabatan Nama

1 Fraksi PDI Perjuangan

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Drs. Eka Satriya Gautama, MH

Dra. Sri Untari

Sigit Setiawan

Dra. Sri Rahayu

Nanang Hardiyanto, SH. MH

Achmad Djayusman

M. Arief Wicaksono

Suprapto, SH

H. Anang Sulistyono, SH. MH

Asmuri

Page 59: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan dari Pimpinan DPRD dengan

memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinasikan serta menyediakan tenaga

ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris

daerah.

2. Bentuk Aspirasi Masyarakat dan Mekanisme Penyampaiannya.

Bergulirnya aspirasi masyarakat sebelum dan sesudah reformasi di Indonesia

sangat berbeda sekali. Pada masa sebelum reformasi aspirasi masyarakat cenderung

ragu-ragu dan bahkan terkesan takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi

keluhan-keluhan mereka kepada wakil-wakilnya yang ada di DPRD. Sedangkan

pihak DPRD sendiri menunggu datangnya aspirasi dari masyarakat, sehingga tampak

tidak adanya aspirasi atau bahkan mengabaikan aspirasi yang ada. Hal inilah yang

membuat kesan bahwa pada masa sebelum reformasi, DPRD begitu terkesan pasif

terhadap aspirasi masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang ini masyarakat dalam

memyampaikan aspirasinya cenderung aktif dan terkesan lebih berani. Oleh karena

itulah pada masa sekarang ini DPRD lebih banyak mendapat masukan dari

masyarakat terhadap suatu permasalahan dan aspirasi yang berkembang di

masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa dan penyampaian aspirasi

Page 60: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

yang lebih atraktif dari masyarakat, atau yang sekarang ini tidak terlihat ragu-ragu,

individual, salah prosedur atau terkesan takut, sehingga aspirasi itu tidak hanya

bergulir dari mulut ke mulut tanpa berani menyampaikan ke DPRD.

Penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD sesuai dengan prosedur yang

ada dapat melalui surat-surat pengaduan, unjuk rasa, hasil kunjungan kerja, hasil

dengar pendapat antara DPRD dengan masyarakat atau melalui informasi atau media

massa.

DPRD sebenarnya telah memberikan prosedur-prosedur yang baik mengenai

penyampaian aspirasi oleh masyarakat. Sehingga memudahkan DPRD untuk

menindak lanjuti, namun disebabkan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang

politik dan prosedur pemerintah pada akhirnya aspirasi tersebut sulit untuk dikaji,

ditambah lagi apabila tidak didukung dengan data-data yang akurat dan objektif.

DPRD merupkan mitra kerja dari Pemerintah Daerah dalam menentukan

kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada perencanaan pembangunan, penyusunan

dan penetapan Peraturan Daerah serta dalam pelaksanaan peraturan tersebut. DPRD

dalam memberikan rancangan keputusan terhadap Peraturan Daerah pada akhirnya

peraturan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ekskutif daerah atau Pemerintah

Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota atau Kabupaten.

Menurut pengamatan dari peneliti selama ini aspirasi yang disuarakan

olehmasyarakat pada masa sekarang ini lebih banyak dan lebih berani. Hal ini terlihat

dari meningkatnya data tentang aspirasi yang masuk ke DPRD baik yang melalui

unjuk rasa ataupun yang melalui dialog-dialog yang mengatas namakan individu,

golongan atau kelompok tertentu maupun untuk kepentingan umum. Bahkan

masyarakat pada era yang sekarang ini merasa sangat perlu untuk berpendidikan

Page 61: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

politik guna menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang ada di daerah bila

terjadi suatu permasalahan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Malang yakni Subur Triono, SE mengatakan

bahwa: ”Sekarang ini masyarakat dalam usahanya untuk menyampaikan aspirasi

mereka kepada DPRD sudah dalam taraf yang baik, bahkan DPRD sendiri

menanggapi secara positif bagaimanapun atau apapun prosedur yang dipakai oleh

masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, dan tentunya DPRD akan

berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menanggapi atau bahkan mengambil suatu

tindak lanjut dari aspirasi tersebut” (Wawancara 11 April 2005).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan beberapa contah aspirasi yang sudah masuk

ke DPRD Kota Malang baik yang melalui unjuk rasa ataupun dialog atau bahkan

melalui surat resmi dalam tabel berikut ini:

Tabel VII

Contoh Data yang Masuk ke DPRD Kota Malang

Periode Juni 2004 s/d Maret 2005

No Waktu Subjek Materi

1

2

3

4

5

6

7

8

15 Juni 2004

5 Agustus 2004

9 Agustus 2004

25 Agustus 2004

29 Septemb 2004

5 Oktober 2004

14 Oktober 2004

25 Oktober 2004

KAMMI

Aliansi Mahasiswa

Peduli Lingkungan

Pengemudi CKL

Elemen Masyarakat Kota

Malang dan BEM UB

LMND

Aliansi Bersama

Gema Pembebasan

Hizbut Tahrir

Aksi Pemilu damai dan cerdas

politik

Penolakan pembangunan Matos

karena merusak lingkungan.

Penyelesaian konflik antara

jalur CKL dengan MA.

Menuntut DPRD yang baru

lebih bersih dan produktif.

Penolakan terhadap RUU TNI.

Menuntut perubahan

pemerintahan bersih dan bebas

KKN.

Penegakan syariah Islam dan

menolak kapitalisme.

Menunutu pendidikan murah,

i h b b KKN

Page 62: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

bermacam-macam bentuknya antara lain adalah:

a. Secara konvensional

Dalam mekanisme atau proses yang semacam ini, masyarakat baik secara

perseorangan atau secara berkelompok datang langsung ke DPRD untuk

menyampaikan aspirasinya melalui pengaduan atau melalui surat resmi.

b. Secara inkonvensional

Dalam mekanisme ini masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui cara unjuk

rasa atau demonstrasi.

Selain itu proses atau menaknisme penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada

DPRD juga dapat melalui dua jalur yaitu melalui fraksi dan melalui komisi. Melalui

fraksi, dalam hal ini yang menyampaikan aspirasi kepada DPRD adalah yang

menyangkut golongan atau partai politik tertentu saja, hal ini karena fraksi adalah

perwujudan dari golongan atau partai politik tertentu, sehingga nantinya fraksilah

yang akan membahas aspirasi tersebut dan kemudian meneruskannya kepada komisi

untuk memutuskan suatu tindaklanjut. Yang kedua adalahmelalui komisi, yaitu

dengan jalan komisi memyerap aspirasi dari masyarakat baik melalui pengaduan yang

diajukan oleh masyarakat, surat resmi atau kunjungan kerja dan juga dengar

pendapat, yang kemudian semua aspirasi yang masuk akan dibahas oleh komisi yang

bersangkutan dengan aspirasi yang ada. Setelah dibahas dan dicari pemecahannya

maka akan dilaporkan ke pimpinan DPRD dan dibuatkan rekomendasi kepada

ekskutif daerah untuk menindak lanjuti.

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Wakil Ketua DPRD

Kota Malang yaitu Subur Triono, SE yang menyatakan bahwa: ”Proses masuknya

aspirasi dari masyarakat ke DPRD ada berbagai jalan, tergantung dari masyarakat

Page 63: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

bagaimana cara menyampaikannya ke DPRD dan tentunya juga tergantung dari

kepentingan atau masalah yang ingin disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD.

Sehingga dengan adanya klasifikasi tersebut akan lebih memudahkan bagi DPRD

untuk menanggapi serta juga menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut”

(Wawancara 11 April 2005).

Dalammemnyikapi atau membahas aspirasi yang masuk ke DPRD diperlukan

suatu perencanaan yang matang dan mantap. Hal ini dapat ditunjukan melalui cara

atau upaya:

1. Pengindentifikasian masalah.

Semua aspirasi yang masuk dalam sekretariat dewan, ada kalanya mempunyai

maksud atau tujuan yang sama, walaupun carayang digunakan dalam

penyampaianya berbeda. Untuk itu ditentukan perlu atau tidaknya suatu aspirasi

dibahas dan ditindak lanjuti. Dalam hal ini aspirasi yang belum ditanggapi oleh

DPRD bukan berarti tidak diperhatikan, akan tetapi aspirasi yang sifatnya

mendesak akan terlebih dahulu menjadi prioritas bagi DPRD apalagi yang

menyangkut kepentingan umum.

2. Pengelompokan masalah.

Setelah aspirasi tersebut masuk ke DPRD dan dipandang perlu untuk segera

ditanggapi serta kemudian ditindak lanjuti terutama yang menyangkut

kepentingan umum, maka dilaukan pengklasifikasian terhadap aspirasi yang

masuk tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam komisi yang terkait dengan

permasalahan aspirasi tersebut.

3. Rapat kerja komisi.

Langkah selanjutnya untuk menindak lnjuti aspirasi yang sudah dimasukkan ke

Page 64: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

komisi berdasarkan pengklasifikasian, maka perlu adanya tindak lanjut dari

komisi yang antara lain melalui rapat kerja komisi yang dirumuskan melalui

agenda kerja komisi dalam upaya penyikapan aspirasi tersebut.

4. Dikirim ke DPRD Pusat.

Hal ini terutama untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan

lingkup nasional (misalkan penolakan kenaikan harga BBM).

3. Upaya DPRD Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat yang

Berhubungan dengan Matos.

Dalam melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi yang sudah masuk ke DPRD,

bagi DPRD sendiri hal tersebut bukanlah hal muah untuk dilakukan.dalam hal ini

perlu adanya suatu pertimbangan atau pemikiran yang matang, guna menghasilkan

suatu keputusan atau kebijakan atau bahkan produk peraturan yang baik dan bisa

diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan tentunya juga untu kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pertimbangan serta pemikiran yang dilakukan oleh DPRD dala membahas atau

menindak lanjuti suatu masalah yang diaspirasikan oleh masyarakat, tentunya DPRD

harus mengkaji secara cermat tentang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat

tersebut. Proses mengkaji permasalahan atau kasus yang diaspirasikan tersebut dapat

dilakukan misalkan saja dengan melakukan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat

dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut atau juga bisa dengan

melakukan dialog-dialog.

Hal ini dapat digambarkan dengan permasalahan yang sekarang ini sedang terjadi

di Kota Malang yaitu permasalahan yang menyangkut pembangunan Malang Town

Page 65: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Square atau disingkat dengan Matos, dimana Matos menimbulkan pro dan kontra di

kalangan masyarakat, ada masyarakat yang mendukung dan ada pula masyarakat

yang menolak pembangunan Matos tersebut.

Sebagian masyarakat yang menentang pembangunan Matos karena dianggap

menyalahi peraturan yang ada yaitu Perda No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) yang menyatakan bahwa kawasan Jalan Veteran adalah

kawasan khusus untuk pemukiman dan pendidikan saja, sehingga dengan adanya

Matos di Jalan Veteran yang merupakan kawasan pendidikan akan tercemar dengan

fasilitas bisnis dan hiburan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua

WALHI yaitu Purnawan D.M bahwa, ”Pembangunan Matos sudah tidaj sesuai

dengan RTRW dan bisa mengganggu proses belajar mengajar di kawasan pendidikan,

dan tentunya juga bisa merusak ekosistem lingkungan yang ada di kawasan tersebut”

(Jawa Pos edisi 7 Agustus 2004). Selain itu kelancaran lalu lintas yang ada di

kawasan tersebut juga bisa terganggu.

Bahkan bukan hanya masyarakat yang awam tentang politik saja yang menentang

dengan dibangunnya Matos di kawasan Jalan Veteran, dari kalangan elit politik pun

ada yang menentang pembangunan Matos ini yaitu dari kalangan DPRD Kota Malang

periode 1999-2004, yang antara lain adalah Bido Suasono(F-PDIP), Bambang

Dwijolelono (F-Gab), Choirul Anwar (FKB). Hal ini membuktikan bahwa dalam

kalangan DPRD periode 1999-2994 terdapat pertentangan mengenai permasalahan

Matos ini. (Jawa Pos edisi 7 Agustus 2004).

Akan tetapi hal-hal negatif tersebut dibantah oleh pihak yang pro dengan

pembangunan Matos, dimana mereka mengungkapkan bahwa dengan dibangunnya

Matos di Kota Malang akan membawa dampak yang positif terhadap perkembangan

Page 66: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

perekonomian Kota Malang. Misalkan saja yang diungkapkan oleh General Manager

Public Relation and Investor Relation Lippo Karawaci yaitu Danang Kemayan Jati

pada Jawa Pos bahwa Matos sesungguhnya sangat menguntungkan bagi warga Kota

Malang, sebab Matos akan menyerap kurang lebih 5000 tenaga kerja yang sebagian

besar akan diambil dari masyarakat Kota Malang (edisi 7 Agustus 2004). Dalam hal

ini Matos mampu berperan sebagai salah satu jalan keluar bagi permasalahan yang

selama ini muncul di Kota Malang yaitu masalah pengangguran, yang menurut data

yang dikutip oleh peneliti dari Jawa Pos yaitu sekitar 20.000 orang pengangguran di

Kota Malang yang sedang mencari pekerjaan (7 Juni 2005).

Hal inilah yang membuat DPRD Kota Malang periode 2004-2009 sekarang ini

merasa disudutkan oleh permasalahan Matos ini. Sedangkan permasalahan Matos

adalah permasalahan yang muncul pada masa DPRD yang sekarang ini belum aktif

dalam karirnya sebagai Badan Legislatif Daerah, akan tetapi pada periode yang

sebelumnya yaitu periode 1999-2004 atau dapat dikatakan permasalahan Matos

adalah produk dari DPRD yang sebelumnya. Jadi DPRD periode yang sekarang ini

harus meneruskan apa yang telah menjadi kebijakan yang dibuat oleh DPRD periode

yang sebelumnya..

Kebingungan yang dialmi oleh anggota DPRD yang sekarang ini merupakan

suatu hal yang wajar, sebab sampai sekarang ini masih banyak kalangan masyarakat

yang menentang pembangunan Matos. Sedangkan dari sisi yanglain DPRD yang

sekarang ini masih harus menjunjung tinggi apa yang menjadi keputusan bersama

antaraDPRD periode 1999-2004 bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Malang,

yang melakukan tindakan preventif (persetujuan) terhadap pembangunan Matos.

Menurut apa yang sudah peneliti amati selama melakukan penelitian di Kantor

Page 67: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

DPRD Kota Malang, banyak sudah jalan atau upaya yang telah diptempuh oleh

DPRD Kota Malang dalam menindak lanjuti permasalahan Matos ini. Memang

DPRD yang sekarangini tidak membentuk tim khusus atau panitia khusus dalam

menangani permasalahan Matos ini. DPRD hanya lebih menekankan pada

penanganan dan kinerja dari tiap-tiap komisi, karena dengan begitu akan lebih

terklasifikasi dengan baik apa-apa saja yang menjadi inti dari permasalahan yang

menyangkut salah satu pusat perbelanjaan dan hiburan terbesar di Kota Malang.

Selain itu pula penanganan dari tiap-tiap komisii akan lebih terfokus dari apa yang

menjadi tuntutan masyarakat Kota Malang terhadap Pembangunan Matos.

Misalkan saja dari apa yang dituntut oleh Komisi A, yaitu pihak Matos harus

segera melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dianggap kurang lengkap, salah

satunya yaitu dokumen AMDAL yang menurut Ketua Komisi A harus terlebih dahulu

dilengkapi, dimana dokumen ini dikeluarkanoleh Bapedalda Kota Malang. Seperti

yang dikatakan oleh Ketua Komisi A yaitu Ahamadi, S.Si bahwa: ”Memang

pembangunan Matos masih bermasalah karena pihak Matos belu melengkapi

AMDAL, yang seharusnya AMDAL sendiri harus ada terlebih dahulu sebelum izin

mendirikan bangunan dikeluarkan” (Wawancara 9 Mei 2005).

Kemudian dari Komisi B yang mengharapkan Matos untuk mampu

meningkatkan perekonomian Kota Malang, misalkan saja dari segi pendapatan pajak

bangunan, restribusi parkirmaupun dari segi investasi yang masuk ke Kota Malang

yang tetntunya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dikatakan

oleh salah seorang anggota Komisi B yaitu Samsul Hadi bahwa: ”Dengan adanya

Matos diharapkan nantinya Kota Malang bisa meningkatkan perekonomian, dan juga

Matos banyak membawa keuntungan bagi masyarakat Kota malang misalkan saja

Page 68: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kota Malang sebab Matos ampu untuk

menampung kurang lebih 4000 tenaga kerja yang berasal dari Kota Malang sendiri.

Selain itu dari segi pajak, Pemerintah Kota Malang bisa meningkatkan pendapatan

dari pajak yang diambil dari pajak penghasilan ataupunpajak bangunan yang ada di

Matos sendiri, serta juga pajak restoran atau hiburan dan lain-lain” (Wawancara 11

Mei2005).

Sedangkan Komisi C hanya menuntut pihak Matos agar segera melengkapi

kekurangan dokumen yang harus ada dalam pembangunan tersebut. Menurut Ketua

Komisi C yaitu Mohammad Tohir, SH yang menyatakan bahwa: ”Semua legalitas

formal yang menyangkut perizinan pembangunan Matos tersebut sudah lengkap

untuk sekarang ini. Jadi Matos memiliki perizinan pembangunan yang sah dan tidak

dapat diganggu gugat lagi. Matos merupakan produk dari DPRD yang lama sehingga

DPR yang baru saat ini hanya melakukan pengawasan saja”. Selain itu juga

dinyatakan pula bahwa: ”Komisi C hanya akan membahas tentang ruas jalan yang

ada di depan Matos dan mencari jalan keluar tentang permasalahan tersebut agar

nantinya tidak terganggu lalu lintas di kawasan tersebut” (Wawancara 10 Mei 2005).

Serat juga dari Komisi D , dimana Ketua Komisi D menyatakan sangat

menyetujui keberadaan Matos di Kota Malang, yang menurutnya juga Matos tersebut

mampu untuk menunjang perekonomian di Kota Malang. Selain itu kesejahteraan

masyarakat juga akan ikut meningkat, karena Matos mampu menyerap tenaga kerja

dari Kota Malang kurang lebih 4000 tenaga kerja. Sedangkan untuk masalah

lingkungan yang selama ini dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat, DPRD dan

Pemerintah Kota Malang akan mengambil jalan keluar agar lingkungan di sekitar

kawasan Jalan Veteran tersebut tetap terjaga dengan baik, misalkan saja dengan

Page 69: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

pembuatan gorong-gorong untuk saluran air yang cukup besar untuk menghindari

luapan air yang besar di musim penghujan (Wawancara 12 Mei 2005).

Dari sebagian contoh nyata yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang diatas

dalam menangani permasalahan Matos memang hanya sebatas teguran atau tuntutan

semata terhadap pihak Matos agar sesegera mungkin untuk memenuhi segala tuntutan

yang ada. Teguran atau tuntutan tersebut dilakukan oleh DPRD melalui mekanisme

antara lain dengan melakukan dialog dengan pihak Matos maupun dengan pihak

ekskutif yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut, ataumungkin juga dengan

melakukan kunjungan kerja serta melakukan tinjauan ke lapangan secara langsung.

Sedangkan apabila teguran atau tuntutan tersebut yang diajukan oleh pihak

DPRD tidak segera dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak yang tergugat dalam hal

ini adalah Matos, maka DPRD pun tidak aka mengambil tindakan represif

(penolakan) sendiri, akan tetapi akan mendesak pihak ekskutif agar mengambil

tindakan yang tegas terhadap pihak Matos, baik itu pemberian sanksi atau denda atau

bahkan dengan pemberhentian pengoperasian Matos bila memang hal itu perlu

ditindak secara tegas.

4. Hambatan-hambatan yang Dihadapai oleh DPRD Kota Malang Dalam Menindak

Lanjuti Aspirasi Masyarakat yang Berhubungan dengan Matos.

Dalam memwujudkan fungsi sebagai badan legislatif yang ada di daerah yang

mewakili aspirasi dan suara rakyat yang ada di daerah, tentunya DPRD banyak

menemukan atau menghadapi hambatan-hambatan atau kendala-kendala. Hambatan

atau kendala tersebut antara lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap

tata cara yang baik dalam memnyampaikan aspirasi ke pada DPRD atau dewan

Page 70: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

yangberkedudukan di daerahnya, sehingga penyampaian aspirasi oleh masyarakat

sering berakhir dengan keributan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Selain itu pula

juga diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada DPRD senagai

wakilnya yang ada di daerah. DPRD sebagai wakil rakyat yang ada di daerah

anggapan atau isu bahwa DPRD kurang memperhatikan aspirasi yang disampaikan

oleh masyarakat, karena DPRD akan membahas terlebih dahulu aspirasi yang

dianggap penting atau mendesak terlebih lagi yang menyangkut kepentingan umum.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD tersebut diharapkan akan

menjadikan kelembagan DPRD menjadi lebih dewasa dalam menampung atau

menanggapi aspirasi masyarakat dan juga dalam membahas aspirasi yang telah

masuk serta lebih matang dalam mengambil keputusan yang menjadi tindak lanjut

dari suatu permasalahan yang terjadi.

Begitu pula dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan

dengan Matos, DPRD Kota Malang juga banyak mengahadapi kendala atau

hambatan. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam

menyelesaikan permasalahan Matos antara lain adalah bahwa permasalahan Matos

sesungguhnya bukanlah produk dari DPRD yang menjabat periode yang sekarang ini

akan tetapi DPRD periode yang sebelumnya, sehingga DPRD yang sekrang ini hanya

tinggal mneruskan apa yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah bersama

dengan DPRD yang menyetujui pembangunan Matos di Kota Malang. Dengan kata

lain DPRD yang sekarang ini hanya merupakan pengawas dari keputusan tersebut.

Selain itu DPRD Kota Malang yang sekarang ini dihadapkan pada pilihan-pilihan

yang sulit seperti halnya dengan mengkaji dari segi keuntungan dan segi kerugian

dengan dibangunnya Matos di Kota Malang khususnya di kawasan Jalan Veteran

Page 71: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

yang notabenya adalah kawasan pendidikan, bahkan DPRD juga harus menilai dan

mengkaji dari segi jumlah masyarakat yang menolak dan masyarakat yang

mendukung atau bahkan membutuhkan keberadaan Matos.

Seperti halnya dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota dari Komisi B

DPRD Kota Malang yaitu Samsul Hadi bahwa: ”Kita harus melihat, membandingkan

dan mengkaji dari segi keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan oleh

keberadaan Matos, selain itu juga kita sebagi anggota DPRD harus memperhitungkan

lebih dalam lagi siapa-siapa saja yang menolak atau menerima adanya Matos

tersebut, atau bahkan kita harus memperhitungkan orang atau warga Kota Malang

yang membutuhkan pekerjaan di Matos nantinya. Selain itu pula dari pihak yang

menolak tersebut apakah mereka merupakan warga Kota Malang asli atau bukan juga

harus diperhitungkan” (Wawancara 11 Mei 2005).

B. Analisa dan Interpretasi Data.

Pada bagian atau sub bab ini data yang diperoleh peneliti di lapangan atau di

lokasi penelitian akan dianalisa sesuai dengan topik-topik yang berikut ini: Gambaran

umum DPRD Kota Malang, bentuk aspirasi masyarakat dan mekanisme

penyampaianya kepada DPRD, upaya DPRD Kota Malang dalammemindak lanjuti

aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan Matos, serta hambatan yang dihadapi

DPRD Kota Malang dalam menindak lanjuti apsirasi masyarakat yang berhubungan

dengan Matos.

1. Gambaran Umum DPRD Kota Malang.

a. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Malang.

Page 72: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Mengenai keanggotaan DPRD, dalam tubuh DPRD Kota Malang sudah

dikatakan lengkap dimana telah memenuhi jumlah maksimal dalam ketentuan

yaitu ada 45 orang. Akan tetapi pada masa sekarang ini keanggotan DPRD

berbeda dengan keanggotaan DPRD pada periode 1999-2004, dimana pada

periode sebelumnya tersebut terdapat satu fraksi yang sekarang ini sudah tidak

ada dalam tubuh DPRD Kota Malang yaitu fraksi TNI dan POLRI. Hal ini

berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang susunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 25 angka 3. dengan jumlah ini

diharapkan dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat Kota Malang.

Bila kita mengakaji adri sistem pemilihan yang dipakai dala Pemilu tahun

2004 yang menghasilkan DPRD yang sekarang ini, bisa dikatakan berbeda

dengan sistem pemilihan yang digunakan pada masa sebelumnya. Pada

pemilihan umum tahun 2004 ini lebih menekankan pada perekrutan dewan

dari tiap-tiap kecamatan, artinya setiap anggota partai politik yang ikut dalam

pemilihan umum harus mempunyai calon dari kecamatan. Dengan begitu

maka suara rakyat atau aspirasi dari masyarakatakan lebih terwakili dengan

baik atau dapat dikatakan lebih aspiratif.

b. Alat Kelengkapan DPRD Kota Malang.

Alat kelengkapan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi,

Panitia Musyawarah, Panitia naggaran, Panitia Khusus dan Badan

Kehormatan. Pada DPRD Kotra Malang terdapat satu orang ketua DPRD

yang diwakili oleh dua orang Wakil Ketua, dimana mereka dalam

Page 73: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

keanggotaan DPRD menjabat sebagai Pimpinan DPRD. Walaupun pada

awalnya pemegang jabatan pimpinan dalam DPRD adalah merupakan

pencalonan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD, akan tetapi setelah

mereka menjabat sebagai pimpinan di dalam DPRD mereka adalah satu

kesatuan yang kolektif dan bukan lagi merupakan perwakilan dari suatu

golongan tertentu saja.

Jika dilihat dari komposisi anggoat DPRD Kota Malang periode Tahun

2004-2009, maka fraksi PDIP-lah yang mendapat jatah kursi yang terbanyak,

sehingga secara langsung jabatan ketua dipegang oleh salah satu anggota dari

fraksi tersebut. Begitu pula dengan jabatan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II,

yang akan dipegang oleh fraksi yang mendapatkan jatah kursi yang terbanyak

kedua dan ketiga, dalam hal ini yaitu fraksi Kebangkitan Bangsa dan fraksi

Demokrat. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 2 dalam Tata Tertib DPRD

Kota Malangyang menyebutkan bahwa fraksi-fraksi yangberhak mengajukan

calon pimpinan DPRD adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan

Bangsa, dan Fraksi Demokrat. Selain itu pada ayat 4 juga disebutkan bahwa

fraksi gabungan tidak dapat mengajukan calon pimpinan DPRD. Dan juga

masing-masing fraksi yang berhak mengajukan calon tersebut hanya

diperbolehkan mengajkan satu calon saja.

c. Sekretariat DPRD.

Keberadaan unsur staf dalam tubuh DPRD juga menarik untuk dicermati.

Meskipun sekretaris diangkat oleh Kepala Daerah, akan tetapi dia

bertanggung jawab langsung kepada Ketua DPRD. Dengan demikian

Page 74: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

sekretariat DPRD mampu menjadi penghubung langsung antara ekskutif

dengan legislatif. Disamping juga sebagai jembatan komunikasi dengan

masyarakat. Dengan kata lain aspirasi yang masuk harus terlebih dahulu

melalui sekreatriat DPRD, serta juga sekretariat DPRD harus mampu

memainkan fungsinya sebagai humas DPRD.

Sekreatriat DPRD dapat menyediakna tenaga ahli dengan tugas

membantu anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Tenaga ahli yang diperlukan untuk membantu meningkatkan kinerja anggota

DPRD, dengan kinerja yang baik akan dapat meningkatkan citra yang baik

pula secara kelembagaan dalam DPRD sendiri.

2. Aspirasi Masyarakat dan Mekanisme Penyampaianya.

Kita telahmengetahui bahwa setelah rezim orde baru tumbang, masyarakat

lebih aktif dan lebih berani dalam menyampaikan aspirasi ke[aad wakil rakyat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi

yang dilakukan baik oleh mahasiswa, LSM, maupun yng dilakukan oleh

masyarakat sendiri, dimana aspirasi yang mereka sampaikan kepada Pemerintah

khususnya kepada DPRD juga bermacam-macam atau bervariasi, ada yang

menyampaikan aspirasi demi kepentingan umum atau demi kepentingan

masyarakat banyak dan ada juga yang menyampaikan aspirasi demi kepentingan

kelompok taua golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di

Kantor DPRD Kota Malang, dapat diketahui bahwa bentuk aspirasi yang

disampaikan oleh masyarakat Kota Malang kepada DPRD mayoritas adalah

Page 75: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

dengan cara konvensional dan cara inkonvensional. Dimana aspirasi tersebut

disampaikan dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, komunikasi atau

dialog dengan anggota dewan. Apabila dinilai darai meningkatnya kecerdasan

masyarakat dalam berpolitik maka makin banyak pula aspirasi masyarakat yang

masuk ke DPRD.

Sedangkan dalam mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, bisa

dikatakan bahwa pada masa sekarang ini sudah baik bahkan lebih berani dan lebih

atraktif. Hal ini sudah tampak sekali terlihat apabila ada suatu permasalahan yang

dirasakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat tidak

segan-segan untuk datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi yang

berhubungan dengan permasalahan tersebut. Tetapi walaupun begitu masyarakat

yang menyalurkan aspirasinya tersebut tetap menjunjung tinggi peraturan yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah tentang bagaimana melakukan atau

menyampaikan aspirasi dengan baik dan benar. Selain itu masuknya aspirasi

masyarakat ke DPRD dirasakan sangat penting oleh DPRD, sebab dengan begitu

maka aspirasi yang masuk tersebut akan digunakan oleh DPRD untuk membuat

atau menyusun kebijakan atau peraturan yang baru.

DPRD harus menjadi representasi dari kedaulatan rakyat dan digunakan

untuk memberdayakan rakyat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan

kemandirian yang lebih besar untuk menentukan nasib dan masa depannya. Di era

sekarang ini atau selama refoemasi digulirkan masyarakat lebih aktif dan lebih

berani dalam memyampaikan aspirasi.

Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemerintahan yang baik

Page 76: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

serta dalam pembangunan Kota Malang, daya tangkap DPRD terhadap aspirasi

masyarakat menjadi suatu kunci penting. Disinilah perlu adanya kepekaan DPRD

terhadap aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mendorong masyarakat

agar lebih aktif lagi dalam menyampaikan aspirasinya diperlukan seperangkat

Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakatsebagai penciptaan ruang

partisipasiyang dijamin dengan aturan-aturan legal dan formal sehingga

masyarakat bisa untuk berpartisipasi dalam manajemen pemerintahan dan

pembangunan daerahnya.

3. Upaya DPRD Kota Malang dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat

yang Berhubungan dengan Pembangunan Matos.

Konsekuensi dari sebuah paradigma baru tentang otonomi daerah dengan

diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui

dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah,

yang pertama dan utama adalah tuntutan terhadap kesanggupan dan kemampuan

Pemerintah Daerah dan juga DPRD dalam menyelenggarakan dan mengolah

pemerintahan. Otonomi daerah menciptakan ruang atau medan serta peluang baru

bagi politik lokal untuk mewujudkan demokrasi dalam pengolahan pemerintahan

di daerah. Institusi pemerintahan yang membentuk politik lokal adalah

Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD diharapkan dapat menarik seluas atau

sebanyak mungkin aspirasi masyarakat guna memberikan masukan bagi DPRD

untuk menciptakan atau membentuk suatu kebijakan atauperaturan yangbaru

bersamadengan Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah

sebagai pelaksana dari keputusan atau kebijakan yang telah disepakati bersama.

Page 77: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

DPRD Kota Malang berupaya mewujudkan hal tersebut dengan menampung

seluruh aspirasi masyarakat yang masuk ke sekretariat DPRD. Untuk menyikapi

aspirasi masyarakat yang masuk dapat dilakukan melalui komisi atau melalui

fraksi yang ada di dalam DPRD. Komisi-komisi yang ada di DPRD menyikapi

aspirasi yang masuk dengan jalan antara lain yaitu dengan dengan melakukan

rapat-rapat komisi, kunjungan kerja komisi, serta bisa juga dengan melakukan

dengar pendapat atau hearing. Sedangkan fraksi menyikapi aspirasi yang masuk

dengan jalan mengadakan rapat sesama anggota fraksi dan membahas aspirasi

yang masuk dan kemudian melimpahkan aspirasi yang sudah dibahas dalam fraksi

tersebut kepada komisi yangbersangkutan dengan permasalahan atau bidang

aspirasi tersebut.

Aspirasi yang sudah dibahas dan kemudian akan dilanjutkan untuk ditindak

lanjuti oleh pihak ekskutif yang bersangkutan dengan bidang aspirasi tersebut.

Karena sesuai dengan fungsi DPRD sebagai mediator yaitu menyalurkan aspirasi

tersebut kepada pihak-pihak yang terkait yang mempunyai ruang lingkup

wewenang yang lebih luas. Dalam hal ini DPRD tidak boleh membuat dan

melaksanakan keputusan sendiri, untuk pelaksanaan keputusan tetap diserahkan

kepada pihak ekskutif.

Dalam permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan Matos, DPRD

Kota Malang menurut pengamatan dari peneliti masih banyak menemui kesulitan

dalam menangani permasalahan Matos tersebut. Dalam satu sisi mereka para

anggota dewan harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak

pembangunan Mato di Jalan Veteran yang notabennya adalah kawasan

pendidikan, dimana mereka beranggapan bahwa pembagunan Matos

Page 78: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

sudahmenyalahi aturan yang berlaku dan dapat membawa dampak kerusakan

lingkungan. Sedangkan dalam sisi lain juga harus memperhitungkan tentang

keuntungan adanya Matos di Kota Malang terutama dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah Kota Malang.

DPRD Kota Malang harus dapat memperhitungkan dengan baik antara

keuntungan dan kerugian dengan adanya Matos di Kota Malang, selain itu DPRD

Kota Malang juga harus memperhitungkan seberapa banyak masyarakat yang

mendukung dan menolak dengan dibangunnya Matos, atau bahkan dengan

memperhitungkan dari sisi adanya sebagian masyarakat yang membutuhkan

keberadaan Matos. Dari perhitungan dan pemikiran yang matang inilah nantinya

DPRD Kota Malang dapat membuat suatu keputusan yang baik bagi masyarakat

yang menjadi prioritas utama maupun bagi pihak Matos sendiri.

Setelah DPRD menghasilkan keputusan yang dianggap sebagai jalan keluar

atau jalan tengah dari permasalahan Matos, maka DPRD akan merekomendasikan

hasil keputusa tersebut kepada pihak ekskutif untuk disetujui dan kemudian

dilaksanakan. Dalam pelaksanaan nanti DPRD sebagai pengawas atau controller

terhadap kinerja pihak ekskutif atau Pemerintah Daerah.

4. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Oleh DPRD Kota Malang dalam

Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Yang Berhubungan dengan Matos.

Timbulnya hambatan atau kendala dalam menindak lanjuti suatu

permasalahan oleh DPRD memamng tidak bisa dihindari. Akan tetapi hambatan

atau kendala yang muncul tersebut tidak boleh menjadikan para anggota dewan

menjadi kurang bersemangat atau kurang berani dalam menindak lanjuti suatu

Page 79: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

permasalahan yang terjad di daerahnya. Akan tetapiharus menjadikan para

anggota dewan menjai lebih berpikir atau memakai banyak perhitungan yang

matang. Serta semakin jeli dan teliti dalam mengambil keputusan atau tindak

lanjut dari permasalahan.

Begitu pula dengan permasalahan yang terjadi di Kota Malang yang

berkaitan dengan Matos, dimana para anggota dewan menemui banyak kendala

atau hambatan dalam menyelesaikan permasalahan Matos. Seperti yang sudah

dijelaskan sebelumnya hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Malang antara

lain adalah bahwa permasalahan Matos ini adalah permasalahan yang menjadi

produk dari DPRD periode yang sebelumnya yaitu periode 1999-2004, sehingga

DPRD yang sekarang ini hanyalah sebagai pengawas dari pelaksanaan kebijakan

atau keputusan yang telah dibuat oleh DPRD periode yang sebelumnya dengan

Pemerintah daerah, dalam hal ini keputusan yang mengesahkan pembangunan

Matis di Jalan Veteran, yang pada akhirnya harus menuai kontroversi dikalangan

masyarakat Kota Malang.

Hambatan yang sedang dihadapi oleh DPRD Kota Malang dalam menangani

permasalahan Matos guna mencari jalan keluar atau jalan tengah antara pihak

yang pro dan pihak yang kontra, harus menjadikan DPRD Kota Malang lebih

dewasa dalam menangani permasalahan serta lebih jeli dan teliti serta pula

memiliki banyak perhitungan yang matang agar nantinya jalan keluar atau hasil

keputusan yang diambil sesuai dengan harapan semua pihak, selain itu juga

memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Malang.

Page 80: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari semua data yang telah diperoleh dan kemudian dijabarkan dalam

pembahasan pada Bab IV, maka disimpulkan bahwa:

1. Dalam tubuh DPRD Kota Malang terdapat bagian-bagian yang merupakan

penunjang atau pendukung dari tugas-tugas atau kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh anggota DPRD. Bagian-bagian tersebut adalah alat

kelengkapan DPRD yang terdiri dari dewan pimpinan DPRD, komisi-komisi

DPRD, panitia anggaran, panitia musyawarah, panitia khusus, dan badan

kehormatan. Selain itu jug ada bagian-bagian yang bukan merupakan alat

kelengkapan DPRD yaitu fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan sekretariat DPRD.

Semua bagian-bagian tersebut merupakan penunjang atau pendukung demi

kelancaran tugas-tugas atau kewajiban yang diemban oleh DPRD khususnya

DPRD Kota Malang, yang memang telah diatur dalam Undang-undang.

2. DPRD Kota Malang dalam menampung atau menerima aspirasi dari masyarakat

dibedakan menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Secara aktif antara lain

dengan melakukan kunjungan kerja, dengan pendapat dengan pihak yang terkait

atau hearing, atau juga bisa melalui masa reses yaitu masa dimana para anggota

dewan turun langsung ke masyarakat untuk menjaring atau mencari aspirasi

secara langsung dari masyarakat yang telah memilihnya di daerah yang

diwakilinya tersebut. Secara pasif yaitu melalui datangnya surat pengaduan dari

Page 81: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

masyarakat kepada DPRD, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat atau

cara-cara yang lain dimana masyarakat datang langsung ke DPRD.

3. DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang sudah masuk yang

dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan seleksi terhadap aspirasi yang

sudah masuk tersebut, mana yang lebih penting atau lebih mendesak untuk

dibahas atau disikapi terlebih dahulu. Setelah menyikapi atau membahas aspirasi

tersebut kemudian keputusan yang sudah diambil akan direkomendasikan kepada

pihak ekskutif yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk ditindak lanjuti.

DPRD dalam hal ini hanya sebagai pengawas dari kinerja yang dilakukan oleh

pihak ekskutif tersebut ataupun juga pelaksanaan Peraturan Daerah oleh

Pemerintah Daerah.

4. Dalam menindak lanjuti permasalahan Matos, DPRD Kota Malang harus

menggali atau menjaring aspirasi sebanyak mungkin dari masyarakat, baik dari

masyarakat yang menolak ataupun dari masyarakat yang mendukung terhadap

pembangunan Matos di Kota Malang khususnya di Jalan Veteran. Selain itu pula

DPRD Kota Malang harus bisa sejeli mungkin untuk bisa memperhitungkan

keuntungan dan kerugian dari dibangunnya Matos di Kota Malang, karena hal

tersebut dapat dijadikan suatu bahanatau tolok ukur dalam merumuskan kebijakan

atau jalan keluar dari permasalahan Matos tersebut.

B. Saran.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti paparkan dalam penyusunan karya

ilmiah atau skripsi ini adalah;

1. DPRD sebagai wakil rakyat yang ada di daerah dan dalam kaitannya dengan

Page 82: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, harus benar-benar mengetahui dan

memahami semua bidang kehidupan masyarakatyang diwakilinya baik,dari segi

ekonomi, sosial, budaya, ataupun juga potensi-potensi yang ada di daerah tersebut

(baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia).

2. Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum anggota DPRD

semestinya tidak terpengaruh dengan tekanan dari golongan tertentu saja atau

tidak berpihak pada pihak tertentu saja akan tetapi harus mampu untuk bertindak

secara adil, jujur, aspiratif dan profesional dalam menampung, menindak lanjuti

serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah. Khususnya dalam

hal ini DPRD Kota Malang dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang

berhubungan dengan proyek pembangunan Matos, dimana dalam hal ini DPRD

Kota Malang dituntut untuk memiliki pertimbangan yang sangat matang dan

tentunya bebas dari segala tekanan dalam merumuskan kebijakan yang

merupakan jalan tengah dari permasalahan Matos yang mengundang banyak pro

dan kontra di dalam masyarakat Kota Malang.

Page 83: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambong, Ibrahim. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta:PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-dasar Ilmu Politik: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Darumurti, Krishna D. & Umbu Rauta. 2000. Otonomi Daerah (Perkembangan,

Pemikiran dan Pelaksanaan). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Huttington. 1994. Partispasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah(Suatu Solusi Dalam Menjawab

Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kansil, C. S. T. 2001. Kitab Undang-undang Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Pradnya

Paramita.

Kumorotomo, Wahyudi. 2001. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Pradnya

Paramita.

Muslimin, Amrah. 1986. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumno.

Moleong, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja

Rosdakarya.

Nasir, Mohammad. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia.

Sendjaja. 1983. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan

Page 84: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

Desa. Bandung: Alumni.

Sunindhia. 1987. Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bina

Aksara.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. Jakarta; Balai Pustaka.

Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Winarna, Adisubrata. 1999. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Yogyakarta: UPP AMP

YPKN.

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Artikel

Jawa Pos edisi 7 Agustus 2004.

Kompas edisi 14 Agustus 2004.

PEDOMAN WAWANCARA

Page 85: Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dalam Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Malang Town Square

1. Bagaimana proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD ?

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menampung aspirasi dari

masyarakat ?

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menanggapi aspirasi yang

sudah masuk dari masyarakat ?

4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi

masyarakat ?

5. Bagaimana upaya dari DPRD dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang

berhubungan dengan pembangunan Matos ?

6. Apakah pembangunan Matos bertentangan ataukah tidak dengan peraturan yang

ada di Kota Malang ?

7. Apabila Matos merealisasikan pembangunannya di Kota Malang, maka komitmen

apakah yang akan dituntut oleh DPRD Kota Malang sebagai wakil rakyat yang

ada di daerah ?