i

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA PERJUDIAN TERHADAP BALAP LIAR

DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO

Skripsi

Oleh:

Irfandy Budiman

21601021255

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

i

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA PERJUDIAN TERHADAP BALAP LIAR

DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Irfandy Budiman

21601021255

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ix

RINGKASAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PERJUDIAN TERHADAP BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA

MOJOKERTO

Irfandy Budiman

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian tentang Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Terhadap Balap Liar Di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto, berangkat dari rumusan masalah,

“Bagaimana upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap

liar di wilayah hukum Polresta Mojokerto? Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta

Mojokerto?”.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam

Penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta

Mojokerto serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta

Mojokerto.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap data dan fakta, berkesimpulan bahwa

Upaya penanggulangan perjudian terhadap balap liar di Wilayah Hukum Polresta Mojokerto

dengan menggunakan Upaya preventif, yang merupakan suatu upaya untuk mencegah

timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas sehingga pada

akhirnya dapat menimbulkan kondisi yang lebih baik, dalam kaitannya dengan perjudian

terhadap balap liar. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada

masyarakat dengan melakukan sosialisasi. Melakukan operasi dan pengawasan secara rutin di

tempat-tempat yang biasanya dijadikan balap liar serta melakukan pengintaian. Sedangkan

upaya represif, Upaya represif ini merupakan upaya dengan menggunakan kekerasan dan

tindakan, upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perjudian terhadap

balap liar dan membuat jera pelaku perjudian balap liar. Salah satu cara penanggulangan

perjudian terhadap balap liar ini adalah dengan langsung melakukan penggrebekan dan

penangkapan langsung dilokasi terjadinya aksi perjudian terhadap balap liar yang sudah di

laporkan dari masyarakat setempat. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polresta Mojokerto

dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar antara lain adalah minimnya

jumlah personil/anggota kepolisian serta backing oknum-oknum tertentu sehingga kinerja

kepolisian tidak maksimal. Selain itu faktor lain adalah sulitnya menemukan barang bukti

perjudian, dimana dalam melakukan perjudian terhadap balap liar uang taruhan ditransfer

melalui SMS banking atau E-banking. Selain itu, tempat terjadinya balap liar pun berpindah-

pindah tidak menentu.

Saran penulis adalah Perlu diadakan secara intensif oleh aparat penegak hukum terkait

penyuluhan hukum agar masyarakat memahami arti pentingnya mematuhi hukum. Diharapkan

lebih rutin lagi mengadakan penggrebekan dan razia di tempat-tempat yang berpotensi untuk

melakukan tindak pidana perjudian terhadap balap liar. Seperti di jalan-jalan yang sepi dan

lurus yang sebagai trek terjadinya balap liar. Penjadwalan yang tidak tentu atau secara

mendadak akan membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak akan tahu kapan saja aparat

penegak hukum beroperasi.

Kata Kunci: Perjudian, Balap Liar, Tindak Pidana

x

SUMMARY

THE EFFORT OF POLICE IN TREATMENT OF CRIMINAL CRIME TOWARDS

ILLEGAL RACING IN THE JURISDICTION OF POLRESTA MOJOKERTO

Irfandy Budiman

Faculty of Law Islamic University of Malang

The research about efforts of police of criminal crime towards illegal racing in the

jurisdiction of Polresta Mojokerto. Based on problem statement “How is the effort of police in

treatment of criminal crime towards illegal racing in the jurisdiction of Polresta Mojokerto?”,

“What are the obstacles that impede in treatment of criminal crime towards illegal racing in

the jurisdiction of Polresta Mojokerto?”

The objectives of this research are “to know the effort of police in treatment of criminal

crime towards illegal racing, and to find out about the factor that impede the police in

treatment of criminal crime towards illegal racing in the jurisdiction of Polresta Mojokerto.

The result that have been observed conclude that the effort of police in treatment of

criminal crime towards illegal racing in the jurisdiction of Polresta Mojokerto can be done

with Preventive and Repressive programs. The preventive program is an effort to prevent the

emergence or development of a crime or disorder Kamtibmas, so that it can eventually lead to

better conditions that related to gambling towards illegal racing. One of the ways is providing

counseling to the community by conducting socialization. Conduct regular operations and

supervision in places that are usually used as illegal racing and reconnaissance. The

repressive program is the program which using violence and action, this program is carried

out aiming to reduce the amount of gambling towards illegal racing and make a deterrent. The

one of the ways in handling of gambling towards illegal racing is by directly conducting raids

and arrests directly at the location of the occurrence of gambling actions toward illegal racing

that have been reported from the local community. The obstacles that the police obtain in

treatment of criminal crime towards illegal racing are “the minimum number of members,

backed-up by other elements which affect police performance, on the other hand the difficulty

of finding evidence of gambling where the perpetrators mostly used SMS Banking or E-banking

to transfer the betting money, moreover the location of illegal racing always move regularly.

The proposition of the writer is need to do counseling intensively by the law

enforcement officers, so that people understand about the importance of obeying the law. It is

hoped to do raids in the certain places to carry out gambling crimes toward illegal racing such

as in the quiet and straight streets that always used to be a track by the racer. The random of

raids schedule can affect the perpetrators.

Keywords : Gambling, Illegal Racing, Criminal offense

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan

hukum kita tidak dapat lepas membicarakanya dari kehidupan manusia.1 Manusia

merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang

cukup lama. manusia selalu ingin bergerak, berpindah serta melakukan aktivitas.

Diera modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan teknologi yang

memudahkan pergerakan setiap individu.

Filsafat hukum serta ilmu hukum merupakan dua hal besar yang

mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. sedangkan yang menjadi dasar

intelektual dari sosiologi hukum adalah hukum alam. “Hal tersebut terjadi karena

teori ini menjadi dasar dari hukum modern dan menjadi bangunan yang artificial

dan teknologis”. “Teori hukum alam selalu menuntut semua wacana dan institusi

hukum kembali kepada basisnya yang asli, yakni dunia manusia dan masyarakat.

Teori hukum alam lebih memilih pencarian keadilan secara asli dari pada terlibat

ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur serta

proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama

otoritas para pembuatnya (seperti pada aliran positivism), melainkan kepada

asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia

yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak akan mati, melainkan

1 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty. hl. 1

2

akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum

tetap akan dimiliki oleh dimensi-dimensi manusia dan masyarakat”.2

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara

anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, pergaulan tersebut

menimbulkan berbagai peristiwa maupun kejadian yang dapat menggerakkan

peristiwa hukum.3 “Dampak dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di

masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan”. Dari banyaknya

motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang menarik adalah tindak

pidana perjudian terhadap balap liar.

Balapan Liar merupakan “Kegiatan adu kecepatan menggunakan

kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan dimalam hari sampai menjelang

pagi di jalan raya maupun jalan umum. Balapan liar sendiri dilakukan diluar

perlombaan resmi seperti drag bike atau yang lainnya. Balapan liar ini menjadi

ajang adu gengsi diantara kelompok remaja, ajang adu cepat ini juga sebagai ajang

perjudian, dimana setiap dilakukan balap liar selalu ada uang taruhannya dari

ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah”.

Kebut-kebutan atau balap liar di jalanan yang mengganggu keamanan

lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain merupakan “salah satu

wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak

memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan

super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instingtif yang primitif. Mental

dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan

emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan.

2 Satjipto Rahardjo, 2004, Sosiologi Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hl. 12. 3Chainur Arasjid, 2000, Dasar - Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hl. 133

3

Tingkah laku remaja tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan harga diri dan

untuk membeli status sosial demi mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan

dari lingkungan”.4

Biasanya kendaraan yang digunakan tidak dilengkapi dengan surat-surat

kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), standar

keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan

motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran

standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak

membawa atau memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Tindakan-tindakan

tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar banyak pelanggaran yang

dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas

kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 55

Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian

(KUHP Pasal 303 ayat 3).

Mengacu pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mengharapkan

menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga

karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan moralitas kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum. Secara umum

4 Kartini Kartono, 1997, Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan), Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada. hl. 209.

4

perjudian merupakan permainan dengan cara para pemain bertaruh dengan

sejumlah uang atau barang yang mempunyai nilai untuk memilih satu pilihan

diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya

satu yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan

memberikan taruhannya kepada pemenang. Aturan main dan jumlah taruhan

ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu

kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai

kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson

dan James Butcher (1992) dalam buku Abnormal Pscyhology and Modern Life,

mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu

permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan

keuntungan yang besar.

Dali Mutiara dalam menafsirkan KUHP menyatakan bahwa Permainan

judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang

kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala

peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang

tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.5

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertaruhan dengan

sengaja: yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap bernilai, dengan

menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa

permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.6

5 Kartini Kartono, 1981, Pantalogi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers. hl. 52. 6 Ibid. hl. 51-52.

5

Dari beberapa pengertian perjudian diatas, dapat diperluas pada dua jenis

pertaruhan, yaitu:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.

2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat

yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala

bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun

adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk

mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian

dalam Pasal 303 KUHP. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan

judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak

yang berwenang.7

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang

Penertiban Perjudian, tidak ditemukan penjelasan yang detail terkait definisi dari

perjudian.

Kemudian yang dimaksud dengan perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan

Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

adalah semua bentuk perjudian merupakan kejahatan dan pernyataan tersebut

diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7

Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar

melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.

Peraturan-peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk

melarang kegiatan perjudian. Untuk itu, Polisi sebagai aparatur negara dan

7 Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada. hl. 166.

6

penegak hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat berperan dalam

menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian merupakan aparat penegak

hukum yang berwenang untuk melakukan dan melaksanakan ketertiban dalam

masyarakat, dari sini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

perjudian balap liar sangat di butuhkan guna mengetahui upaya dan penghambat

kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap liar. Dari

pemaparan di atas merupakan dasar lahirnya penelitian empiris yang akan ditulis

oleh penulis dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TERHADAP

BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di muka, maka pada pembahasan dalam penelitian ini

yang berbentuk skripsi, penulis akan membatasi pada permasalahan-permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian

terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta Mojokerto?

2. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak

pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

7

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak

pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta

Mojokerto.

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap liar di wilayah

hukum Polresta Mojokerto.

2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai

bahan pengajaran menambah materi perkuliahan khususnya dalam mata

kuliah hukum acara pidana. Serta dapat bermanfaat pada

pengembangan teori dalam hukum acara pidana khususnya mengenai

upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian

terhadap balap liar.

b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan jawaban dan masukan

bagi penulis mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini

dengan menerapkan hukum acara pidana. serta dapat memberikan

manfaat bagi pembaca dan bagi mereka yang berminat dibidang hukum.

D. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini berdasarkan atas penelitian terdahulu yang

mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, bahwa dalam

membuat karya ilmiah kita harus menjaga originalitas dari karya kita, terutama

pada karya akademik. Originalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari

hasil karya akademik. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi,

8

harus memperlihatkan bahwa karya itu original. Untuk lebih memudahkan maka

dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki

kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan

perbandingan agar terlihat keoriginalitasan dari penulis.

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Herzegovianto Hutomo

Putra, dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN

BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI

WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)”. pembahasan dalam

penelitian ini tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar yang

dilakukan oleh anak yakni melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan

sosialisasi keselamatan berlalu lintas serta upaya penindakan tersebut berupa

tilang dan penyitaan. sedangkan faktor penghambat kepolisisan dalam

penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak yakni minimnya personel

kepolisian dalam melakukan penangkapan. Sumber daya yang diperlukan kurang

dalam upaya Traffic Law Enforcement terhadap pelanggaran balapan liar. Batasan

hak asasi manusia pada penanganan kasus balapan liar yang membuat lebih

kompleks. Kesadaran dan efek jera yang rendah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuril Hidayah dengan judul “

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BALAP LIAR DI

KABUPATEN MAGELANG”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk

mengetahui penegakan hukum pidana oleh Kepolisian terhadap balap liar di

Kabupaten Magelang dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh

Kejaksaan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang serta untuk mengetahui

9

penegakan hukum pidana oleh Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten

Magelang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Dennis Candra P. Dengan judul “

UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

PERJUDIAN TERHADAP BALAP LIAR (Study Di Kepolisian Resort

Tulungagung )”. Penelitian ini membahas tentang kajian kriminalistik upaya

penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar,dalam

hal ini penulis mengambil permasalahan, apa hambatan yang dialami oleh

keepolisian dalam mengungkap, serta upaya untuk mengatasi hambatan dalam

mengungkap tindak pidana perjudian balap liar.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan

penelitian.8

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum

yuridis empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan yuridis

normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris/lapangan.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah dengan

melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang

menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, pandangan, doktrin

8 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra aditya bakti.

hl.112.

10

hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkaitan.

Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa

naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah tata cara yang digunakan

sebagai pemecahan masalah penelitian yang didahuli dengan meneliti data

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

terhadap data primer di lapangan.9

Penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mengetahui aturan-aturan

hukum serta implementasinya, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik

Inonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Sedangkan sifat yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

“penelitian deskriptif”. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sumadi

Suryabrata merupakan “suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat

pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.10

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, “jenis data yang digunakan dapat dibedakan

antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat.

Jakarta: Rajawali Pers. hl. 52. 10 Sumadi Suryabrata, 2004, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hl. 75.

11

kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

dinamakan data primer (data dasar). Sedangkan yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dinamakan data sekunder”.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis

empiris/lapangan, “maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jenis data primer dan data sekunder”.

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan data

sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan.

“Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang

diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi kepustakaan yang terdiri

dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu dan

sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder,

yaitu tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini” yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau

kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain”.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan “bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini

meliputi: jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

12

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan

Ensiklopedi”.11

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian “merupakan hal yang sangat

penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut”:

a) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data. “Di dalam penelitian skripsi ini untuk memperoleh data-

data, Penulis menggunakan teknik salah satunya dengan wawancara

(interview) yang dilakukan dengan percakapan atau tatap muka dengan

nara sumber yang berkompeten. Penulis berusaha memperoleh data-data

atau sejumlah keterangan yang diperlukan secara langsung. Wawancara

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

respondennya sedikit/kecil”.12

b) Studi kepustakaan, yaitu “suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca

buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan

dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang

11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hl. 13 12 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, hl. 4.

13

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan

kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari

beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-

undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan

bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang

diteliti”.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya

kedalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data

yang terkumpul adalah data kualitatif, maka dalam mengolah data dan

menganalisisnya”. “Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan analisis

data interaktif”. Menurut Soerjono Soekanto, “yang dimaksud dengan analisis

data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,

dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh”.13

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh tentang

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum

dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman alur maka penulis menggunakan

sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

13 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: CV.

Rajawali, hl. 250.

14

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang:

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang:

G. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

H. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

I. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

J. Pengertian Balap Liar

K. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan tentang:

15

A. upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian

terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta Mojokerto

B. Hambatan pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana

perjudian terhadap balap liar di wilayah hukum Polresta Mojokerto

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

80

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan perjudian terhadap balap liar di Wilayah Hukum

Polresta Mojokerto adalah:

a. Dengan menggunakan Upaya preventif, yang merupakan suatu upaya

untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau

gangguan kamtibmas sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan

kondisi yang lebih baik, dalam kaitannya dengan perjudian terhadap

balap liar. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan

penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi.

Melakukan operasi dan pengawasan secara rutin di tempat-tempat

yang biasanya dijadikan balap liar serta melakukan pengintaian.

b. Upaya represif, Upaya represif ini merupakan upaya dengan

menggunakan kekerasan dan tindakan, upaya ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengurangi jumlah perjudian terhadap balap liar dan

membuat jera pelaku perjudian balap liar. Salah satu cara

penanggulangan perjudian terhadap balap liar ini adalah dengan

langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan langsung

dilokasi terjadinya aksi perjudian terhadap balap liar yang sudah di

laporkan dari masyarakat setempat.

81

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polresta Mojokerto dalam

mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar antara lain adalah

minimnya jumlah personil/anggota kepolisian serta backing oknum-oknum

tertentu sehingga kinerja kepolisian tidak maksimal. Selain itu faktor lain

adalah sulitnya menemukan barang bukti perjudian, dimana dalam

melakukan perjudian terhadap balap liar uang taruhan ditransfer melalui

SMS banking atau E-banking. Selain itu, tempat terjadinya balap liar pun

berpindah-pindah tidak menentu.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, Upaya Kepolisian Dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar Di Wilayah

Hukum Polresta Mojokerto, yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu diadakan secara intensif oleh aparat penegak hukum terkait

penyuluhan hukum agar masyarakat memahami arti pentingnya mematuhi

hukum.

2. Diharapkan lebih rutin lagi mengadakan penggrebekan dan razia di

tempat-tempat yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perjudian

terhadap balap liar. Seperti di jalan-jalan yang sepi dan lurus yang sebagai

trek terjadinya balap liar. Penjadwalan yang tidak tentu atau secara

mendadak akan membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak akan tahu

kapan saja aparat penegak hukum beroperasi.

3. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran

masyarakat terkait dengan perjudian terhadap balap liar ini harus lebih

82

ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan

penyadaran terhadap tokoh masyarakat agar bertindak sepenuh hati dalam

membantu kepolisian mengupayakan penanggulangan pada perkara tindak

pidana perjudian balap liar.

83

DAFTAR PUSTAKA

Adami Charzawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

______________. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education

Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.

Anton Tabah. 1991. Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.

A. Qirom Samsudin dan M. Sumaryo E. 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan

Dari Segi Psikologis dan Hukum, Yogyakarta: Liberti.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1983. KUHP, Cet I,

Jakarta. Sinar Harapan.

Bambang Poernomo, 1997, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas

Hukum Pidana, Jakarta. Bina Aksara.

Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:

Citra AdityaBakti.

______________. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Burhan Asofa. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

Chainur Arasjid. 2000. Dasar - Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Pengertian Balap Liar dan Akibatnya

http://aguszubaduzzaman.blogspot.co.id /2015/01/ pengertian-

balap-liar-dan-akibatnya.htmlterakhir diakses 04 april 2020.

84

DepdikbudKamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, cet. ke-2 , Jakarta, Balai

Pustaka.

Djoko Prakoso. 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum

Acara Pidana. Jakarta. Bina Aksara.

Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Bandung:

PT. Rafika Aditama,

Hamza Baharuddin dan Masaluddin. 2010. Konstruktivisme Kepolisian, Makassar

: Pustaka Refleksi.

H. R. Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005. Teori Sosiologi, Yogyakarta: Kreasi

Wacana.

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan

Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

Kartini Kartono. 1981. Pantalogi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers.

_____________. 1997. Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan),

Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Ledeng Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika.

Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung . Citra

aditya bakti.

Muladi. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni.

Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum

Pidana, Jakarta. Bina Aksara.

85

Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka.

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

RomliAtmasasmita. 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: Rajawali.

R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar

– Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh.1983. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta:

Aksara Baru.

Sadjijono. 2009. Memahami Hukum Kepolisian, Surabaya: Laksbang.

Satjipto Rahardjo. 2004. Sosiologi Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University

Press.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam. 1997. Penegak Hukum Di

Lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri.

Soejono D. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung:

Alumni.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.

Jakarta: CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif

SuatuTinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

86

Soenarto Soerodibroto. 2007. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi

Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo. 1996. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta:

Liberty

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:

Alfabeta.

Sumadi Suryabrata. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarto. 2002. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, Jakarta: PTIK

Tongat. 2009 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif

Pembaharuan, Malang: UMM Press.

Tri Andrisman. 2009, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum

Pidana Indonesia. Unila.

Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun

2010 tentang Kepolisian. Jakarta Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,

Bandung : Refika Aditama.

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman,

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta