20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangAkhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena memang sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian dari kasusnya. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses dari perbuatan korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan- imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul fenomena maraknya golongan pegawai yang secara spontan memiliki harta yang banyak secara cepat. Hal ini tentunya adalah salahsatu dampak negatif karena yang mereka lakukan adalah hanya memperkaya diri sendiri.1

Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas Bagaimana korupsi menggerogoti Lembaga legislatif?. Penulis akan memulai dengan apa yang disebut legislatif serta siapakah legislatif itu. Lalu penulis juga akan membahas tugas, kewenangan dan fungsi badan lembaga tersebut dan tentu saja, penulis akan menjelaskan tentang arti dan penyebab korupsi, yang akan menarik hati bagi anggota-anggota legislatif. Dengan tetap mempertahankan isi bobot yang terkandung dalam Jurnal ini, penulis berharap dengan terciptanya karya ilmiah ini dapat membantu anda dalam menjelaskan arti, tujuan dan maksud dari masalah yang telah penulis ambil pada uraian Latar Belakang ini.

B. Rumusan MasalahDalam penulisan ini, penulis memberikan Rumusan Masalah dalam beberapa pertanyaan yaitu :1. Apakah pengertian dan Fungsi dari lembaga legislatif ?2. Apakah pengertian, penyebab dan akibat dari tindakan korupsi ?3. Apakah upaya yang dibutuhkan dalam penanggulangan korupsi pada lembaga legislatif ?

C. Tujuan PenelitianTujuan yang akan dicapai dalam penulisan dari jurnal ilmiah ini adalah : 1. Tujuan Individuala) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.b) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang korupsi yang terjadi di Indonesia serta upaya yang dilakukan dalam menaggulanginya.c) Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengamatan dan pengenalan korupsi terhadap kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung di Sistem ketatanegaraan Indonesia.2. Tujuan FungsionalTujuan Fungsional dari penelitian ini yaitu agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan fenomena korupsi di jajaran lembaga legislatif.3. Tujuan OperasionalTujuan Operasionaldari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan korupsi yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara di indonesia khususnya pada lembaga legislatif

D. Metode PenelitianUntuk mewujudkan suatu hasil akhir yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka metode pengumpulan data yang dapat membantu didalam menyelesaikan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (library) yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai topik yang sedang diteliti dengan mengambil sumber dari buku-buku atau internet serta mengumpulkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan pokok jurnal ilmiah yang penulis buat.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Pengertian LegislatifLegislatif, adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen (parliament) yang menekankan unsur bicara (parler) dan merundingkan, kongres, dan asembli nasional (assembly) yang mengutamakan unsur berkumpul. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif.Dalam sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. Badan legislasi di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga dapat mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lembaga ini disebut juga Peoples representative Body yang mengutamakan representasi dan keterwakilan anggota-anggotanya.B. Masalah Perwakilan (Representasi)Dibagi menjadi 2 kategori yaitu:1. Perwakilan Politik (political representation)Pada saat ini anggota badan legislatif mewakili rakyat melalui partai politik.2. Perwakilan Fungsional (functional representation)Peran anggota parlemen sebagai trustee dan juga pengemban mandat perwakilan. Yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.4

C. Sistem Satu Majelis dan Sistem Dua Majelis1. Sistem Satu Majelis (House of Representative atau Lower House)Sistem ini mencerminkan mayoritas dari kehendak rakyat karena biasanya dipilih secara langsung oleh masyarakat dan prosedur pengambilan keputusan dapat berjalan relatif cepat. . Prinsip ini paling sesuai dengan konsep demokrasi. Tetapi sistem ini dibatasi kekuasaannya karena memberi peluang untuk menyalahgunakan wewenang itu. Anggota-anggotanya juga mudah dipengaruhi oleh fluktuasi situasi poitik karena dipilih langsung oleh rakyat.2. Sistem Dua Majelis (Upper House atau Senate)Sistem ini memberikan kesempatan kepada provinsi atau negara bagian untuk memajukan kepentingannya masing-masing, biasanya wewenangnya kurang daripada badan yang mewakili rakyat.D. Majelis Tinggi dan Majelis Rendah1. Majelis TinggiKeanggotaan majelis ini ditentukan berdasarkan:a) Turun temurun (Inggris)b) Ditunjuk (Inggris, Kanada), biasa karena atas jasanyac) Dipilih (India, Amerika, Filipina)Majelis tinggi mempunyai masa jabatan lebih lama dibanding anggota majelis rendah. Bobot wewenang majelis tinggi juga kebih kecil dibandingkan majelis rendah,2. Majelis RendahKeanggotaan majelis ini dipilih dalam pemilihan umum. Majelis ini juga dianggap sebagai yang paling pening. Masa jabatannya biasa sudah ditentukan, tetapi di beberapa negara majelis ini dapat dibubarkan oleh perdana menteri untuk diadakan pemilihan baru.Bobot wewenang majelis ini lebih besar dibanding majelis tinggi. Wewenang ini tercermin di bidang legislatif maupun pengawasan (kontrol). Di negara yang mempunyai sistem pemerintahan parlementer, majelis ini dapat menjatuhkan kabinet. Tetapi dalam pemerintahan yang mempunyai sistem presidensial, majelis tidak mempunyai wewenang itu.E. Fungsi Badan Legislatif1. Fungsi LegislasiTugas dan wewenang:a) Dapat mebuat kebijakan (policy) dan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPRb) Ikut membahas RUUBadan legislasi diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. Mayoritas undang-undang dirumuskan dan dipersiapkan oleh badan eksekutif, dan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya.Bidang Terkait: Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah.2. Fungsi PertimbanganTugas dan wewenang:a) Memberikan pertimbangan kepada DPRBidang Terkait: RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.3. Fungsi Pengawasan (kontrol)Tugas dan wewenang:a) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.b) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPKc) Mengawasi aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakkan yang ditetapkan (scrutiny, oversight) melalui sidang panitia-panitia legislatif melalui hak-hak kontrol yang khusus sepert hak bertanya, interpelasi (meminta keterangan), hak angket (penyelidikan), dan mosi(pernyataan tidak percaya).Bidang Terkait : Otonomi daerah; Hubungan pusat dan daerah; Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; Perimbangan keuangan pusat dan daerah; Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); Pajak, pendidikan, dan agama.4. Fungsi LainnyaBagi anggota badan legislatif juga terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka pandangan secara dinamis dalam masyarakat. Dan juga fungsi lainnya sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu merupakan training ground bagi generasi muda yang ingin mendapat pengalaman di bidang poltik sampai ke tingkat nasional.F. Pengertian korupsi.Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.G. Penyebab Terjadinya KorupsiDi sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :a) Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.b) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.c) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.d) Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dankorupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.e) Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.Menurut Singh (1974), dalam penelitiannya ia menemukan bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %).Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :a) Peninggalan pemerintahan kolonial.b) Kemiskinan dan ketidaksamaan.c) Gaji yang rendah.d) Persepsi yang populer.e) Pengaturan yang bertele-tele.f) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnyaDari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :a) Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,administrasi yang lamban dan sebagainya.b) Warisan pemerintahan kolonial.c) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.H. Akibat-akibat korupsi.Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :a) Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.b) Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,c) Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitasadministrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut :a) Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.b) Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.c) Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.d) Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.I. Upaya penanggulangan korupsi.Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :a) Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.b) Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.c) Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang salingbersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.d) Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.e) Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil.Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :a) Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.b) Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.c) Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.d) Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.e) Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melaluipenyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.f) Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem ascription.g) Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaranadministrasi pemerintah.h) Menciptakan aparatur pemerintah yang jujuri) Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.j) Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :1. Preventif.a) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.b) mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.c) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.d) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.e) menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.f) hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan sense of belongingness dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.2. Represif.Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.3. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejaba

BAB III

PENUTUP

A. KesimpulanDari beberapa pemaparan materi pada BAB sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa :1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangga.3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif.Pencegahan preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa sense of belongingness diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

B. SaranDi masa reformasi ini, negara dan aparat keamanan perlu menegaskan hukum dan peraturan yang sudah di tetapkan. Momentum tahun politik 2014 harusnya menjadi semangat baru bagi rakyat indonesia untuk menata kehidupan yang lebih baik dengan meninggalkan kebudayaan korupsi pada segala bidang khususnya pada bidang pemerintahan kita. Jadikanlah kondisi negara dan kasus-kasus korupsi yang menggerogoti budaya politik di indonesia sebagai acuan untuk kita menata kembali kejayaan NKRI. Maka dari itu, marilah kita bersama- sama berantas korupsi.14

DAFTAR PUSTAKA

Bellone, Carl. (1980) .Organization Theory and The New Public Administration. United States Of America. Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/ Toronto.

Frederickson, George, H. (1984) . Administrasi Negara Baru. Terjemahan. Jakarta. LP3ES. Cetakan Pertama.

Kartono, Kartini. (1983) .Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.

Lamintang, PAF,Samosir, Djisman. (1985) . Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru.

Lubis, Mochtar. (1977) . Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.

Saleh, Wantjik. (1978) . Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

Simon, Herbert. 1982. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta. PT. Bina Aksara.

Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.

Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989

UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSIDI LEMBAGA LEGISLATIF(Jurnal Ilmiah untuk syarat matakuliah PKn)

OlehImam Ubaidillah1113015000021

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMUPENGETAHUAN SOSIALFAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUANUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA2014KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga Karya Ilmiah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan.Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Ciputat, Mei 2014Penulis

i

ABSTRAK

Imam UbaidillahUpaya Penanggulangan Korupsi di Lembaga Legislatif

Korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Namun akses dari perbuatan korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak.Untuk mewujudkan suatu hasil akhir yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka metode pengumpulan data yang dapat membantu didalam menyelesaikan jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (library)Lembaga Legislatif, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Lembaga Legislatif mempunya fungsi Legalisasi, Fungsi Petimbangan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Lainnya. korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai. ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iABSTRAKSI iiDAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Rumusan Masalah 2C. Tujuan Penelitian 2D. Metode Penelitian 3BAB II: PEMBAHASANA. Pengertian Legislatif 4B. Masalah Perwakilan 41. Political Representation 42. Functional Representation 4C. Sistem satu Majelis dan dua majelis 51. House of Representative/Lower House 52. Upper House/Senate 5D. Majelis Tinggi dan Rendah 51. Majelis Tinggi 52. Majelis Rendah 5E. Fungsi Badan Legislatif 61. Fungsi Legislasi 62. Fungsi Pertimbangan 63. Fungsi Pengawasan 64. Fungsi Lainnya 7F. Pengertian Korupsi 7iii

G. Penyebab Terjadinya Korupsi 8iv

H. Akibat-Akibat Korupsi 9I. Upaya Penanggulangan Korupsi 10BAB III: PENUTUPA. Kesimpulan 14B. Saran 14DAFTAR PUSTAKA