URGENSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

1 0 – 1 1 J u l i

Giri SuprapdionoDirektur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

(Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono

mengakui menerima gratifikasi.Hadiah itu disebutnya sebagai terima

kasih atas tindakannya mencegah

mafia di instansinya.

"Jadi gini, selama ini kan di Hubla kan banyak

mafia untuk rekayasa evaluasi, kepada Dirjen,

saya usahakan supaya rekayasa ini dihilangkan.

Nah mungkin karena suasana baru itu, mereka

ucapkan terima kasih ke saya. Terus kemudian

kasih sesuatu ke saya. Tapi itu melanggar hukum.

Karena itu merupakan gratifikasi," beber Antonius

Tonny Budiono di KPK, Jalan Kuningan Persada,

Jakarta Selatan,

Jumat (25/8/2017).

Sumber berita:

detik news tgl 25 Agustus 2017

Pegawai Pajak

Golongan III.b

Lahir: 9 Mei 1979

Pendapatan: ± Rp 15 juta

Rp74 miliar,

harus dikumpulkan

dalam waktu 685 tahun

Dihukum penjara 31 tahun

(8 tahun adalah pidana gratifikasi)

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK – PASAL 12 B

< Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah)

> Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penerima

gratifikasi

“Setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah, penyelenggara yang berdasarkan bukti permulaan

mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber

pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperoleh.”

(Sambutan Pemerintah dalam pembahasan revisi UU No.31 tahun 1999)

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk

kepentingan komersil

UU 31/1999 juncto UU 20/2001Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

Suap

Gratifikasi

Penggelapan dalam JabatanPemerasan

Perbuatan Curang

Konflik Kepentingan

dalam Pengadaan

Kerugian Keuangan Negara

+ Menghalangiproses hukum

Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar) yaitu:

a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara

b. Orang yang memangku jabatan umumc. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari

keuangan negara atau daerah; atau5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau

fasilitas dari negara atau masyarakat.

YANG TERMASUK

PNPasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.

31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

KASUS KORUPSI

DI INDONESIA

1 Chief Judicial Court & 1 House of Speaker (active)

246 Member of Parliaments (central and local parliament)

26 Ministers/Head of Ministerial Level

20 Province Governors

101 Mayors or Head of Regent

8 Commissioners of General Election; Judicial; Anti-Monopoly Commissions

4 Ambassadors (incl. former Chief National Police) and 4 General Counsels

1 Governor of Central Bank & 5 Deputy Governor

LEA: 18 Judge, 2 High rank Police, 7 Prosecutor and 14Defense Counsel, 1 incl. KPK’s senior investigator

199 High ranking Gov Official echelon I & II (Director General, Secretary general, Deputy, Director, etc)

238 CEO of corporation. 5 Corporation as legal person

HANDLED BY KPK 2004-2018*

100% conviction rate

CORRUPTION CASES SUCCESSFULLY

* December 2018

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

S3 S2 S1 D3/ D4 s.d. SMA Unknown

Hingga 2015,

86% pelaku Tindak

Pidana Korupsi yang ditangani

oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi.

Sumber: www.acch.kpk.go.id, Agustus 2015

LATAR BELAKANG PENDIDIKANPELAKU KORUPSI DI INDONESIA

Realis..

Generasi Muda

Koruptor

• Fahd El Fouz (29 tahun)

• Wa Ode Nurhayati (30 tahun)

• M. Faisal Azwan (31 tahun)

• Eka Dharma Putra (32 tahun)

• Agung Purno Sarjono (35 tahun)

• Muhammad Nazarudin (33 tahun)

Pasal 13 huruf C UU KPK: “KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.”

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pendidikan AnakUsia Dini

Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Masyarakat Umum

LANGKAH IMPLEMENTASI PAK

PENGEMBANGAN MATERI DAN KURIKULUM

PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI

ADVOKASI DAN REGULASI

MONITORING DAN EVALUASI

SOSIALISASI DAN CAPACITY BUILDING

01

02

0304

05 - FGD- Workshop- ToT- Publikasi

REKORNAS PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 2018

15

16

GOOD NEWS

INDONESIA

Bosnia and Herzegovina

Swaziland

Indonesia

Sri Lanka

Indonesia’s CPI 2018

Score

3889

Rank

www.ti.or.id

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2018

Singapore: 85

Indonesia: 38

Somalia: 10

US: 71

China: 39

Denmark: 88

SISTEM(ORGANISASI)

INTEGRITAS(INDIVIDU)V.S

PERC:

• Corruption Percepetion at:

a. National and Local Leaders

b. Centyral and Local

Government official

• Corruption perception at

Police, Tax office, Customs,

Licencing, Military,

supervisory,)

Economist Intelligence Unit/EIU

(Country Risk Rating):

• Akuntabilitas dana publik

• Penyalahgunaan dana publik

• Pendanaan khusus yang tdk

akuntabel

• Rekrutmen PNS

• Independensi Badan Audit

• Independensi Peradilan

• Kebiasaan suap u/ kontrak

International Country Risk Guide:

• Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol

perdagangan, penghitungan pajak,

perlindungan polisi, pinjaman

• Potensi atau korupsi aktual dalam

bentuk kroni, nepotisme, pendanaan

rahasia, kedekatan politik dan bisnis

Bertlesmann Transformation Index:

• Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat

publik

• Kesuksesan mengontrol korupsi dan

efektivitas penegakan integritas

IMD world Competitiveness:

• Eksistensi Suap dan Korupsi

World Justice Project:

• rule of law

• Abuse of power at

executive, judicative,

police/military and

legislative

World Economic Forum –

Executive Opinion Survey:

• Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan

suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran

pajak tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusan

pengadilan?

• Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta,

individu atau kelompok terkait korupsi?

Varities Democracy Project

(baru masuk di 2017)

• 7 areas of Democracy:

electoral, liberal, participatory,

deliberative, egalitarian,

majoritarian and consensual

37

50

50

3738

Global Insight (Country Risk Rating):

• Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis

(analisis penyebab politis & ekonomi)

• Assessmen pengalaman pebisnis dalam proses

perjinan dan regulasi pendukung

47

33

2028

CPI SCORE

38

Kelengkapan dan kecukupan hukumKelengkapan dan kecukupan hukum

Penindakan Takut Korupsi

Pencegahan Tidak Bisa Korupsi

Pendidikan &

Peran serta

Masyarakat

Tidak ingin korupsi

Komitmen Politik dan Pimpinan

Penindakan Takut Korupsi

Pencegahan

Attention

Pengetahuan

Interest

Tertarik

Desire

Pembiasaan

Action

Berkeyakinan

BUKU-BUKU PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (PAK)

Workbook Orientasi

Mahasiswa Baru

Buku PanduanMateri PAK untuk

Perkuliahan

Buku PanduanDosen Pengampu

PAK

Buku PanduanKampanye Nilai-Nilai Anti Korupsi

Buku PanduanInsersi PAK

https://aclc.kpk.go.id/pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi

BUKU YANG SEDANG DISUSUN

Panduan ImplementasiPAK pada Perguruan

Tinggi dibawah Ormas

Panduan Insersi PAK pada Mata Kuliah Etika

Profesi

Panduan Insersii PAK padaMata Kuliah Pendidikan

Pancasila danKewarganegaraan

• KPK menjadi bagian dari pemilihan Rektor• Membangun birokrasi bersih • Riset antikorupsi• Pendidikan antikorupsi di PT dan PTS

Kegiatan Kerjasama KPK dengan Ristekdikti:

Implementasi PAK

• Kemenristekdikti melalui Biro Hukum dan Organisasi, bekerjasama dengan KPK untuk Pendidikan Antikorupsi bagi Dosen atau Staf Pengajar di Perguruan Tinggi. – Training of Trainer (ToT) Pendidikan Antikorupsi (Tahun 2012 – 2015) kepada

±4.005 orang dosen dari 1.731 PTN/PTS.– Micro Teaching Pendidikan Antikorupsi (Tahun 2016 – 2018) melibatkan 493

dosen dari 244 PTN/PTS. – Telah dibuat Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk

Perguruan Tinggi.

• Kemenristekdikti mengeluarkan Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru yang merupakan sebuah kebijakan yang mengamanatkan agar pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam setiap jenis mata kuliah.

28

Draft Permenristekdikti: Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Pendidikan antikorupsi diselenggarakan melalui:

29

• Pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.

• Perguruan tinggi melaporkan penyelenggaraan PAK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

• Bila perguruan tinggi tidak menyelenggarakan PAK, Direktur Jenderal atas nama Menteri menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mata kuliah

Kegiatan kemahasiswaan

Kegiatan pengkajian

• sisipan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah lain yang relevan;

• mata kuliah mandiri pilihan; atau• mata kuliah mandiri wajib.

• kegiatan ekstrakurikuler; dan• kegiatan unit kemahasiswaan.

• pusat kajian; dan• pusat studi.

Your Company Name 30

THANK YOUTERIMA KASIH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jln. Kuningan Persada Kav - 4 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

www.kpk.go.id