Upload
muhammad-rosyid-ardiansyah
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
1/19
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN
Urgensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
“Antara Menggandeng Tangan Swasta Atau Uluran Tangan Utang Luar Negeri”
Diajukan Oleh :
Muhammad Rosyid Ardiansyah
NPM : 154060006601
Kelas 7B, No. Absen 27
Untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Seminar Keuangan Publik Program Studi Diploma IV Akuntansi Alih Program
Dosen : Bapak Amanudin Djajadiwirja
Semester VII T.A. 2015/2016
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
2/19
2
Urgensi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
“Antara Menggandeng Tangan Swasta Atau Uluran Tangan Utang Luar Negeri”
Ringkasan Berita
KORAN-SINDO.COM, Jakarta – Pemerintah mengakui, tingkat keberhasilan proyek dengan
skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), khususnya untuk proyek infrastruktur,
tergolong sangat rendah. Skema KPS perlu disempurnakan, mengingat keikutsertaan investor
swasta sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Dalam jangka waktu lima
tahun ke depan pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi setidaknya Rp5.000
triliun yang tak mungkin didanai seluruhnya oleh pemerintah. (11/2/2016).
DETIK.COM, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) akan meningkatkan dukungan
pembiayaan untuk Indonesia dari US$ 740 juta/tahun pada periode 2010-2014, menjadi
hingga US$ 2 miliar/tahun, atau US$ 10 miliar atau sekitar Rp134 triliun (kurs Rp
13.400/dolar AS) dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan
mendukung prioritas pembangunan Pemerintah, terutama infrastruktur fisik dan sosial.
(12/2/2016).
Abstrak
Infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang pertumbuhan
perekonomian.Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat
seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat, tentunya diperlukan pembiayaan yang tidak
sedikit. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja
infrastruktur tentunya terbatas. Pemerintah dapat mengambil alternatif pembiayaan melalui
kerjasama menggandeng swasta. Di sisi lain pinjaman luar negeri juga siap mengulurkan
tangannya untuk pembangunan infrastruktur.
Kata kunci: infrastruktur, utang luar negeri, kerjasama pemerintah dan swasta
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
3/19
3
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 membuat kondisi perekonomian saat
itu memburuk. Salah satu imbasnya adalah terbengkelainya sektor infrastruktur. Setelah masa
krisis berlalu, sektor infrastruktur juga masih kurang mendapat prioritas. Hal tersebut terlihat
dari menurunnya belanja infrastruktur, dimana sebelum krisis mencapai 9,2% dari Gross
Domestic Product (data tahun 1995), menjadi 3,2% dari Gross Domestic Product (GDP)
pada tahun 2005 dan sedikit meningkat menjadi 3,9% dari GDP tahun 2009. Dan sampai saat
ini masih berkisar di bawah 5%. Sementara menurut World Bank , rasio pemenuhan
kebutuhan infrastruktur idealnya minimal 5% dari GDP. Jauh tertinggal dibanding China
yang sejak 2005 telah mencatatkan belanja infrastruktur berkisar 9 - 11% dari GDP. Ataupun
India sejak 2009 telah mencapai di atas 7% dari GDP. (Sumber: www.bappenas.go.id ).
Pemerintah Indonesia saat ini pun semakin sadar akan pentingnya infrastruktur untuk
memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur
yang berdaya saing.Pembangunan infrastruktur pun kini menjadi prioritas utama dalam
pembangunan nasional. Namun demikian, keterbatasan alokasi dana dari APBN untuk
pembangunan infrastruktur menjadi hambatan utama sehingga laju pembangunan
infrastruktur cenderung berjalan lambat. Untuk itu, diperlukan sumber pendanaan lain di luar
APBN untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian?
2. Apa saja tantangan dalam pembangunan infrastrukur di Indonesia?
3. Bagaimana alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur?
4.
Bagaimana saran terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur?
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
4/19
4
C. Landasan Teori
1. Infrastruktur Sebagai Barang Publik
Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksekutif. artinya
konsumsi terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia
untuk dikonsumsi individu lain. non-eksekutif artinya semua individu berhak untuk
menikmati manfaat atas barang tersebut. Infrastruktur memenuhi kedua kriteria tersebut
sehingga bisa digolongkan sebagai barang publik, yang penyediaannya pada dasarnya
merupakan kewajiban pemerintah. Namun karena keterbatasan pemerintah, diperlukan
peran dari pihak lain untuk ikut menyediakan infrastruktur.
2.
Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dan Swasta)
Public Private Partnership adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dengan
swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dimana pihak swasta
mengambil alih sebagian tanggung jawab dan risiko yang diemban pemerintah. Skema
kerja sama ini dapat menjadi alternatif pendanaan infrastruktur di tengah keterbatasan
dana yang dimiliki pemerintah.
3.
Pinjaman Luar Negeri Terkait Kesinambungan Fiskal
Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh
belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas (Langenus, 2006; Yeyati dan
Sturzenegger, 2007). Dalam pengertian lain, kesinambungan fiskal adalah kemampuan
dari pemerintahan untuk menopang belanja dan kebijakan lainnya dalam jangka panjang
tanpa mengancam solvency (kemampuan membayar utang jangka panjang) pemerintah
atau mengalami gagal bayar atas beberapa kewajibannya atau belanja dengan perjanjian.
Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam rangka menutup
defisit anggaran, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan infrastruktur. Penentuan
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
5/19
5
kebijakan utang luar negeri untuk pembiayaan infrastruktur, harus dilakukan dengan
penuh pertimbangan dan kehati-hatian dengan memperhatikan kesinambungan fiskal.
D. Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah analisis
deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber, baik dari peraturan perundangan yang
berlaku, jurnal, buku, media massa dan lain sebagainya. Dimana setiap sumber-sumber
tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka.
PEMBAHASAN
A.
Pentingnya Infrastruktur Dalam Perekonomian
Dalam sudut pandang ekonomi, infrastruktur dapat diartikan kebutuhan dasar fisik,
sistem, struktur yang diperlukan sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas
yang diperlukan agar perekonomian berjalan dengan baik. Secara bahasa, infrastruktur adalah
prasarana yang merupakan penunjang dari suatu proses.
Dalam konsep ilmu ekonomi dan keuangan publik, infrastruktur dapat tergolong dalam
barang publik. Dimana memiliki sifat non-rival dan non-eksekutif. Non-rival artinya
konsumsi terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk
dikonsumsi individu lain. Non-eksekutif artinya semua individu berhak untuk menikmati
manfaat atas barang tersebut.
Menurut Mankiw, infrastruktur merupakan public capital (modal publik), dimana aspek
modal dalam perekonomian diperlukan dalam kegiatan produksi. Sehingga dengan kata lain,
infrastruktur memiliki peran dalam perekonomian sebagai salah satu faktor produksi. Salah
satu faktor tercapainya pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya faktor produksi (baik modal
maupun tenaga kerja) terus meningkat. Dengan peningkatan faktor produksi maka secara
agregat akan meningkatkan output dan pada akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
6/19
6
Selain itu studi dari Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter BI (2012), juga
menyebutkan bahwa sektor infrastruktur (terutama transportasi) merupakan sektor kedua
yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah sektor
industri.
Dengan demikian sudah jelas bahwa infrastruktur memiliki peran penting dalam
perekonomian suatu negara. Dengan infrastruktur yang memadai, maka akan mendukung
daya saing sektor riil, kegiatan perekonomian lebih lancar, menarik banyak investor dan
meningkatkan efisiensi produksi. Sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi akan
meningkat.
B. Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, faktor geografis menjadi tantangan tersendiri
bagi Indonesia dalam membangun infrastruktur. Dengan wilayah yang begitu luas, maka
infratruktur yang disediakan juga memiliki kompleksitas tinggi. Penyediaan infrastruktur
memadai di berbagai daerah mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi kesenjangan infrastruktur
antar daerah dan terciptanya pemerataan ekonomi.
Kualitas infrastruktur Indonesia yang masih rendah juga menjadi tantangan tersendiri.
Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI ) dari World Bank, sampai dengan tahun
2014 indeks infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 53 dunia. Dalam regional ASEAN
Indonesia berada di bawah Singapura (5), Malaysia (25) dan Thailand (35), dan Vietnam
(48). (Sumber: http://lpi.worldbank.org).
Selain tentangan yang telah disebutkan, terdapat beberapa tantangan lain yang ikut
mewarnai geliat pembangunan infrastruktur di negeri ini. Misalnya, kurangnya sumber daya
manusia yang ahli dan teknologi dalam penyediaan infrastruktur juga ikut menambah
tantangan yang ada, permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut, ditambah lagi
rumitnya perizinan, serta korupsi di bidang penyediaan infrastruktur.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
7/19
7
Namun demikian, tantangan yang paling utama dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia sejatinya adalah pendanaan. Terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk mendanai
pembangunan infrastruktur menjadi penyebab lambatnya pembangunan infrastruktur. Bahkan
dapat dikatakan segala tantangan yang disebutkan di atas mungkin penyebab utamanya
adalah keterbatasan dana. Selain itu, postur APBN yang masih memiliki komitmen besar
untuk penyediaan anggaran subsidi bahan bakar semakin mempersempit ruang fiskal untuk
penyediaan anggaran pembangunan infrastruktur.
Secara spesifik tantangan dan target pembangunan infrastruktur Indonesia tertuang dalam
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dimana rencana pembangunan
jangka menengah tersebut dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
C. Pendanaan Infrastruktur
Keterbatasan APBN dan sempitnya ruang fiskal untuk mendanai pembangunan
infrastruktur menyebabkan pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk membantu
penyediaan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah tetap berusaha meningkatkan porsi
anggaran infrastruktur dalam APBN dari tahun 2010-2015.
(sumber: www.kemenkeu.go.id )
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
8/19
8
Kenaikan anggaran infrastruktur tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur saat ini
telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional melalui Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan MP3EI,
pemerintah berusaha melakukan terobosan dan percepatan pembangunan, salah satunya
pembangunan infrastruktur guna mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.
Namun demikian, perkiraan kebutuhan pendanaan dalam untuk RPJMN 2015-2019 tidak
dapat hanya mengandalkan APBN, mengingat jumlah perkiraan kebutuhan infrastruktur yang
begitu besar. Berikut data perkiraan kebutuhan pendanaan dalam RPJMN 2015-2019:
Tabel Perkiraan Kebutuhan Pendanaan dalam RPJMN 2015-2019
(sumber: www.bappenas.go.id )
Perkiraan total kebutuhan pendanaan infrastruktur dari tahun 2015 s.d. 2019 adalah
sekitar Rp5.519,4 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk perkiraan dukungan pendanaan
dari APBD, BUMN dan swasta yang diharapkan. Terlihat pemerintah berharap 50%
pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari BUMN dan sektor swasta. Dikarenakan
terdapat gap total perkiraan kebutuhan infrastruktur dengan perkiraan dana yang disediakan
APBN dan APBD, diperlukan kebijakan pembiayaan infrastruktur dengan pihak swasta
maupun BUMN untuk menutup kekurangan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
9/19
9
1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Kemampuan pemerintah dalam pendanaan infrastruktur yang terbatas menyebabkan
munculnya gap antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan anggaran
infrastruktur yang dialokasikan pemerintah. Gap yang ada tersebut harus ditutup agar
pembangunan infrastruktur tetap berjalan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Kondisi gap antara kebutuhan prioritas pendanaan infrastruktur dengan pagu indikatif
APBN tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Grafik Perkiraan Gap Pendanaan Infrastruktur 2016
(sumber: www.bappenas.go.id )
Adapaun rincian kebutuhan prioritas pendanaan infrastruktur dalam pagu indikatif
APBN 2016 adalah sebagai berikut:
(sumber: www.bappenas.go.id )
Salah satu alternatif pembiayaan guna mengisi gap tersebut adalah dengan
pembiayaan kerjasama dengan pihak swasta yang disebut dengan Kerjasama Pemerintah
dan Swasta (KPS) atau dikenal dengan istilah Public Private Partnership (PPP). Dasar
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
10/19
10
peraturan skema pembiayaan ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) secara sederhana dapat didefinisikan suatu
kontrak penyediaan infrastruktur atau layanan publik antara Pemerintah dan Swasta
dimana pihak swasta mengambil alih sebagian tanggung jawab dan risiko yang diemban
pemerintah. Dari definisi tersebut dapat diambil beberapa poin pemahaman, yaitu:
a. KPS merupakan kontrak kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan
infrastruktur meliputi: desain dan konstruksi, peningkatan kapasitas/rehabilitasi,
operasional dan pemeliharaan dalam rangka memberikan pelayanan;
b.
Pemerintah memiliki peran dalam pengadaan Badan Usaha untuk memilih mitra
swasta yang akan melaksanakan proyek infrastruktur, serta memberikan dukungan
untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek bila diperlukan;
c. Swasta bertanggung jawab dalam pembangunan proyek (termasuk penyediaan
finansial, keahlian dan teknologi yang diperlukan) dan/atau melaksanakan
operasionalisasi serta pemeliharaan sesuai kontrak yang disepakati;
d.
Kontrak KPS harus bersifat “win-win-win” antara Pemerintah, Swasta dan Publik.
Prinsip dasar dalam KPS sebenarnya adalah adanya pembagian risiko antara
pemerintah dan swasta dengan memberikan pengeolaan risiko kepada pihak yang dapat
mengelola. Pembagian risiko tersebut ditetapkan dalam sebuah kontrak yang mengikat
pihak swasta untuk menyediakan pelayanan dan/atau pengelolaan. Sementara itu,
pengembalian investasi dibayarkan melalui pendapatan proyek yang diperoleh dari
pengguna. Pada dasarnya penyediaan layanan infrastruktur adalah kewajiban pemerintah,
sehingga apabila swasta tidak dapat memenuhi kontrak, maka pemerintah dapat
mengambil alih.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
11/19
11
Dalam pelaksanaan KPS, pemerintah diwakili oleh Penangung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) yang merupakan pihak penanggung jawab atas penyediaan layanan
publik serta pihak yang melakukan kontrak dengan perusahaan KPS. Pemerintah melalui
Kementerian Keuangan juga membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna
mendukung pembiayaan melalui skema KPS ini, di antaranya yaitu PT. Sarana Multi
Infrastruktur (Persero), PT. Indonesia Infrastructure Finance dan PT. Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero). Hubungan kelembagaan penyelenggaraan pengadaan
infrastruktur melalui KPS dapat digambarkan sebagai berikut:
(sumber: www.ptsmi.co.id )
Dalam rangka memperlancar proyek-proyek KPS, pemerintah juga telah menyediakan
berbagai fasilitas fiskal, seperti (i) Dana Pembebasan Tanah (the Land Funds), (ii)
Pembiayaan Infrastruktur (the Infrastructure Fund ), (iii) Dana Penjaminan (the
Guarantee Fund ). Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik minat swasta untuk
ikut andil dalam pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS.
Tahapan dalam pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur yaitu sebagi berikut:
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
12/19
12
1.
Tahap Pertama. Perencanaan proyek kerjasama meliputi identifikasi dan usulan
proyek, penetapan prioritas serta Value for Market Analysis (nilai manfaat).
Dilakukan oleh PJPK dengan berkonsultasi dengan Bappenas, PT. SMI dan PT. PII.
2. Tahap Kedua. Penyiapan proyek kerja sama, meliputi kajian kelayakan, meliputi
kajian legal, teknis, ekonomi dan keuangan, skema KPS, kebutuhan dukungan dan
jaminan pemerintah.
3. Tahap Ketiga. Transaksi proyek kerjasama, meliputi rencana tender badan usaha,
pelaksanaan pengadaan badan usaha, penyiapan perjanjian kerjasama.
4.
Tahap Keempat. Manajemen pelaksanaan perjanjian kerja sama, meliputi perencanaan
pelaksanaan perjanjian kerja sama dan manajemen pelaksanaan perjanjian kerja sama.
Pelaksanaan skema pembiayaan infrastruktur melalui KPS ternyata dalam prakteknya
menemui berbagai kendala dan tantangan, sehingga penutupan gap pembiayaan
infrastruktur terancam tidak terisi sepenuhnya dari skema KPS. Berikut beberapa kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan KPS:
1.
Minimnya angka penyelesaian proyek KPS. Berdasarkan data dari Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), dari 91 proyek senilai USD22,5 miliar
yang ditawarkan pemerintah dalam Infrastructure Summit 2005, tercatat baru dua
proyek yang selesai, yaitu proyek air minum Tangerang dan jalan tol Cikampek-
Palimanan.
2.
Skema KPS dirasa terlalu rumit oleh sektor swasta, mengingat melibatkan banyak
pemangku kepentingan. Selain itu perundingan yang berkepanjangan membuat terlalu
lambatnya pengambilan suatu keputusan.
3. Kompleksitas peraturan yang harus dikaji dalam setiap pelaksanaan proyek. Dan
terkadang terjadi pertentangan antar satu peraturan dengan peraturan lain. Sehingga
menyebabkan lambatnya proses pelaksanaan proyek infrastruktur.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
13/19
13
4.
Kurang matangnya persiapan dan perencanaan skema proyek KPS sehingga
penawaran t idak dapat direspons dengan baik oleh pasar. Atau ketika ada respon dari
swasta, hasil yang diharapkan tidak sesuai rencana yang semestinya dibutuhkan.
5. Faktor pembebasan tanah yang berlarut-larut menjadi masalah tersendiri dalam
pelaksanaan proyek infrastruktur.
6.
Keterbatasan kelayakan keuangan investasi proyek infrastruktur sehingga tidak
menarik bagi swasta untuk berinvestasi.
7. Risiko proyek dianggap terlalu tinggi untuk dipikul oleh swasta, baik berupa risiko
terkait konstruksi maupun risiko pengembalian modal atas oprasional infrastruktur.
Dengan timbulnya berbagai kendala dalam pelaksanaan skema KPS, pemerintah harus
melakukan langkah-langkah alternatif lain guna menghindari risiko tidak terpenuhinya
kebutuhan infrastruktur yang kemungkinan besar akan sangat berpengaruh terhadap
kondisi perekonomian.
2. Pinjaman Luar Negeri Sebagai Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan
Infrastruktur
Di tengah pentingnya kebutuhan akan pendanaan infrastruktur di Indonesia, muncul
berbagai tawaran pinjaman dari luar negeri. Salah satunya tawaran Asian Development Bank
(ADB) untuk meningkatan kucuran pinjaman dalam rangka mendanai infrastruktur. Tentunya
diperlukan pertimbangan matang oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam
menanggapi tawaran utang luar negeri. Pengambilan keputusan terkait utang harus dilakukan
dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesinambungan fiskal. Kesinambungan
fiskal disini dapat diartikan kemampuan negara untuk membiayai seluruh belanjanya dalam
jangka waktu yang tak terbatas terbatas (Langenus, 2006; Yeyati dan Sturzenegger, 2007).
Lebih lanjut kesinambungan fiskal merupakan kemampuan negara untuk menopang belanja
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
14/19
14
tanpa mengancam solvency (kemampuan membayar utang jangka panjang) atau gagal bayar
atas kewajiban atau perjanjian. (Wikipedia).
Sebagai informasi bahwa posisi pinjaman Indonesia per 31 Desember 2015 adalah
sebagai berikut:
(sumber: www.djppr.kemenkeu.go.id )
Dari data di atas, diketahui total outstanding pinjaman Indonesia sampai akhir tahun 2015
adalah sebesar Rp3.098,64 triliun. Dimana jumlah pinjaman luar negeri mencapai Rp748,06
triliun atau 24,1% dari total utang. Sementara jika dibandingkan dengan Pendapatan
Domestik Bruto (PDB), dapat dilihat dalam grafik berikut:
(sumber: www.katadata.co.id dan Kementerian Keuangan)
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
15/19
15
Rasio utang terhadap PDB sampai dengan akhir 2015 adalah sekitar 27%, mengalami
peningkatan dari tahun 2014 yang sebelumnya berada pada angka 24,7%. Rasio utang
terhadap PDB tahun 2015 merupakan yang tertinggi selama enam tahun terakhir. Meskipun
angka tersebut jauh lebih kecil dibanding negara-negara tetangga seperti Filipina dan
Australia yang masing-masing berkisar 36%, Malaysia sebesar 56%, Thailand sebesar 44%,
bahkan dibanding Jepang dan Amerika Serikat yang berada diatas 100%. (Sumber:
www.kemenkeu.go.id ). Namun hal ini tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah, untuk
menjaga stabilisasi dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan
bahwa batas maksimal rasio utang terhadap PDB adalah 60%.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman luar negeri dibedakan menjadi 2
jenis. Pertama, pinjaman tunai yaitu adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa
dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio
utang. Kedua, pinjaman kegiatan pinjaman luar negeri yang digunakan membiayai kegiatan
tertentu (lebih dikenal dengan pinjaman proyek). Dalam melakukan pinjaman luar negeri,
pemerintah harus selektif untuk menentukan kegunaan pinjaman tersebut. Sebagaimana
tertuang dalam Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) 2014-2015, pengadaan
pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur lebih diutamakan.
(sumber: www.kemenkeu.go.id )
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
16/19
16
Infrastruktur menjadi bidang yang diutamakan dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri
dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangun nasonal dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut data yang diperoleh dari hasil inventarisasi
proyek-proyek pinjaman luar negeri pada APBN 2014 dan 2015:
Pembiayaan melalui utang luar negeri selama ini terus dilakukan pemerintah, hal ini
dikarenakan untuk “menambal” defisit anggaran. Defisit anggaran, adalah keadaan dimana
belanja yang dalam APBN lebih besar dari pada pendapatan negara. Salah satu penyebab
terjadinya defisit anggaran adalah kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur yang
terus meningkat. Defisit anggaran tahun 2015 mencapai Rp318,5 triliun atau 2,8% dari PDB.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa batas
defisit anggaran yang diperbolehkan adalah 3% dari PDB. Tentunya keadaan ini harus
mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Namun demikian, kebijakan pemerintah untuk melakukan penambahan utang sepertinya
masih menjadi pilihan untuk menutup gap pembiayaan kebutuhan infrastruktur. Hal ini
mengingat sulitnya mencari investor swasta untuk membangun infrastruktur strategis yang
membutuhkan dana yang besar.
Memang terasa dilematis di saat kebutuhan infrastruktur terus meningkat, sementara
pendanaan infrastruktur terbatas, kemudian pemerintah mengambil kebijakan
menambah/menerima utang luar negeri yang sebenarnya juga semakin membebani keuangan
negara. Namun kembali lagi ke tujuan semula, bahwa dengan pembangunan infrastruktur
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
17/19
17
yang memadai dan berdaya saing diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan
keadaan perekonomian yang tumbuh diharapkan pemerintah akan dapat terus mengurangi
beban utang dan bukan tidak mungkin menjadi negara mandiri yang mengandalkan
pembiayaan dari dalam negeri.
D. Saran
Kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pendanaan yang
disebabkan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur.
Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis berusaha memberi saran terkait
kendala dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai berikut:
1.
Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebenarnya merupakan suatu alternatif
pembiayaan yang bagus. Akan tetapi perlu disempurnakan lagi terkait peraturan dan
teknis pelaksanaannya. Jalur perundingan yang lama serta banyaknya pemangku
kepentingan yang terlibat menjadikan skema ini terkesan rumit. Perlu dilakukan
perubahan agar proses bisnis di dalamnya berjalan efisien dan efektif.
2.
Pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman luar negeri harus
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, prinsip kehati-hatian, pengelolaan
risiko yang mungkin terjadi dan memperhatikan kesinambungan fiskal. Pinjaman luar
negeri hendaknya menjadi alternatif terakhir ketika tidak tersedia lagi sumber pendanaan
dalam negeri.
3.
Pengalihan anggaran subsidi bahan bakar ke pembiayaan infrastruktur. Jumlah subsidi
yang begitu besar, dirasa tidak dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak
mendapatkan subsidi. Maka sudah saatnya dilakukan pengalihan subsidi secara bertahap
untuk digunakan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
4. Maksimalisasi pendapatan negara dari berbagai sektor, baik perpajakan, migas, PNBP
dan sebagainya. Dengan pendapatan negara yang tinggi, diharapkan akan memberi
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
18/19
18
kontribusi yang lebih besar terhadap pembiayaan infrastruktur. Selain itu juga dapat
mengurangi defisit anggaran yang secara tidak langsung mengurangi ketergantungan
pemerintah dari pinjaman-pinjaman yang dalam jangka lama akan membebani keuangan
negara.
5.
Pengawalan pengadaan infrastruktur agar lebih diperketat, dengan tujuan tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan seperti kasus korupsi dana infrastruktur yang
menyebabkan kualitas infrastruktur yang dibangun buruk.
6. Perencanaan proyek infrastruktur yang matang dan berkesinambungan. Perencanaan
infrastruktur harus melalui berbagai kajian sebelum diusulkan untuk didanai (baik dari
dana swasta maupun utang luar negari) serta memperhatikan proyeksi keadaan di masa
yang akan datang. Dengan demikian infrastruktur yang dibangun diharapkan memiliki
masa manfaat yang lama dan tidak tertinggal perkembangan jaman.
E. Kesimpulan
Infrastruktur adalah salah satu modal utama meningkatkan pertumbuhan perekonomian
suatu negara. Sebagai negara berkembang , Indonesia terus berbenah dalam pembangunan
infrastruktur. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
adalah pendanaan. Dimana terdapat gap pembiayaan anatara dana infrastruktur dari
pemerintah dengan kebutuhan infrastruktur. Keadaan gap harus ditutup melalui berbagai
alternatif pembiayaan. Salah satunya adalah menggandeng kerjasama antara pemerintah dan
swasta melalui skema public private partnership. Diharapkan dengan adanya sumber
pembiayaan dari swasta dalam pembangunan infrastruktur, dapat mengisi gap pembiayaan.
Selain itu, kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur
haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati dengan berorientasi pada kesinambungan fiskal.
Dengan demikian, diharapkan pembangunan infrastruktur Indonesia dapat mengalami
percepatan dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang pesat.
8/17/2019 Urgensi Pembiayaan Infrastruktur
19/19
19
Daftar Pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Yeyati, E. L. dan F. Sturzenegger, 2007, “A Balance-Sheet Approach to FiscalSustainability”, working paper, Universidad Torcuato Di Tella.
Priatna, Dedy Supriadi, 2011, Pembiayaan Infrastruktur Melalui Dana Pemerintah DanSwasta
Hapsari, Tunjung, 2011 , Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Putro, Salimdan Yudhanto E., 2015, Efektivitas Penggunaan Pinjaman Luar Negeri untukPembangunan Infrastruktur dalam Penyusunan APBN 2014 dan APBN 2015
Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam PenyediaanInfrastruktur, 2014, PT. Sarana Multi Infrastruktur.
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Anggaran_Infrastruktur20150129103211.pdf,diakses tanggal 13 Februari 2016
http://www.kemenkeu.go.id/Berita/rasio-utang-terhadap-pdb-indonesia-lebih-rendah-dari-negara-tetangga, diakses tanggal 14 Februari 2016
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/21 , diakses tanggal 13 Februari 2016
http://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/3148/alternatif-pembiayaan-infrastruktur__20121217143142__3712__2.pdf diakses tanggal 13 Februari 2016
http://data.worldbank.org/indicator/IQ.WEF.PORT.XQ/countries/all?display=default , diaksestanggal 12 Februari 2016
http://lpi.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=Infrastructure , diakses tanggal13 Februari 2016
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=0&date=2016-02-11 , diakses tanggal 13Februari 2016
http://finance.detik.com/read/2016/02/12/115303/3140332/4/adb-tawarkan-utang-rp-134-triliun-ke-ri, diakses tanggal 13 Februari 2016
http://katadata.co.id/berita/2016/01/08/capai-rp-3089-triliun-rasio-utang-pemerintah-naik- jadi-27-persen#sthash.K3Id00r2.dpbs, diakses tanggal 14 Februari 2016