LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOT A DENP ASAR,

Yfenimbang : a. bahwa kegiatan usaha Rumah Makan yanglingkup kegiatannya menyediakan hidanganmakanan dan minuman mempunyai perananyang besar dalam menunjang pertumbuhan danperkembangan kepariwistaan di Kota Denpasar ;

- I -

_.Iengingat

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf adiatas, perlindungan kensumen terhadapmakanan yang dihidangkan harus aman, tetapterjaga dan terpelihara dan segala pencemaran,maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasanserta pengendalian terhadap kegiatan usahaRumah Makan.

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b

diatas maka kegiatan Usaha Rumah Makan perludiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nemer 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran NegaraNemer 3209);

2. Undang-undang Nemer 9 Tahun 1990 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990Nemer 78, Tambahan Lembaran Negara Nemer4327);

3. Undang-undang Nemer 1 Tahun 1992 tentangPembentukan Keta Denpasar (Lembaran NegaraTahun 1992 Nemer 9, Tambahan LembaranNegara Nemer 3465);

4. Undang-undang Nemer 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Tahun 1997 Nemer 41, TambahanLembaran Negara Nemer 3685) ;

5. Undang-undang Nemer 23 Tahun 1997 tentangKetentuan - ketentuan pekek PengelelaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun1997 Nemer 68, Tambahan Lembaran NegaraNemor 3699) ;

- 2-

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1983', Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990

tentang Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraNomor 119, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4139) ;

- 3 -

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Un dang­Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah danRancangan Keputusan Presiden ;

14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos danTelekomunikasi Nomor 73/PW.I05/MPPT-85

tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;

15. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun1991 tentang Pariwisata Budaya (LembaranDaerah Propinsi Bali Tahun 1991 Nomor 241Seri C Nomor 2) ;

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun1995 Nomor 9 Seri b Nomor 3);

17.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas DaerahKota Denpasar (Lembaran Daerah KotaDenpasar Tahun 2001 Nomor 13).

~emperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Denpasar tanggal 3 Desember Tahun 2001Nomor 22 Tahun 2001 tentang PersetujuanPenetapan 9 (sembilan) Peraturan Daerah KotaDenpasar.

-4-

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAHKOTADENPASAR

MEMUTUSKAN:

: lenetapkan PERA TuRAN DAERAH KOt A DENP ASARTENT ANG USAHA RUMAH MAKAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;

Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota.Denpasar;

Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar ;

Gsaha Rumah Makan atau dengan nama lainnya sepertiRestoran, Kafe, Warung, Bakery adalah setiap usaha komersial_'IDlg ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan danminuman untuk umum ditempat usahanya ;

=- Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditet, Perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara ataU Daerah dengan nama ataubentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,

- 5 -

:=

erasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, LembagaBentuk usaha tetap serta bentuk usaha

~impinan Usaha Rumah Makan adalah orang yang sehari-hari""""emimpin dan bertanggungjawab atas pengusahaan Usaha

ab Makan;

r:ygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang~ rlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran

akanan ;

Bangunan Rumah Makan adalah suatu tempat atau ruanganyang dipergunakan untuk melakukan kegiatan menyediakanmakanan dan minuman untuk umum ;

Ijin Prinsip adalah ijin sementara yang diberikan Walikotakepada Badan Usaha atau Usaha Perseorangan untuk dapatmemproses administrasi pembangunan rumah makan;

Ijin Usaha adalah ijin usaha rumah makan yang dikeluarkanoleh Walikota.

BAB II

BENT UK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal2

·saha Rumah Makan dapat berbentuk Badan atau UsahaPerorangan.

Usaha Rumah Makan dengan modal bersama antara Warga. ~egara Indonesia dengan Asing bentuk usahanya disesuaikandengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

-6-

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal3

-=- ala cara dan persyaratan pengusahaan Rumah Makan diatur-engan Keputusan Walikota Denpasar.

~ Pengusahaan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini apabila menyelenggarakan hiburan ataupertunjukkan oleh artis I penyanyi wajib mentaati peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Pasal4

~) Pimpinan Usaha Rumah Makan berkewajiban memberikenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatanyang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sertamelanggar tata susila.

-) Pimpinan Usaha Rumah Makan berkewajiban memelihara danmemenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan hygienedidalam lingkup Rumah Makan dan memenuhi ketentuanperijinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagikaryawan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yangberlaku.

PasalS

- ~&:,ounaan tenaga kerja Warga Negara Asing dalam pengusahaan::\..:::nah Makan harus mendapat ijin kerja sesuai dengan Peraturan- rr.mdang-Undangan yang berlaku.

-7-

BABIV

PERIJINAN

Pasal6

-:::aIk mengusahakan Rumah Makan harus memiliki ijin-~"""gai berikut :

." Ijin Prinsip

Ijin Usaha

-- ljin Prinsip berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)rabun.

Ijin Usaha Rumah Makan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- Ijin Prinsip atau Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal7

Untuk memperoleh Ijin Prinsip sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Peraturan Daerah ini, permohonan harus diajukansecara tertulis di atas kertas bermaterai sesuai denganketentuan yang berlaku kepada Walikota Cq. Dinas Pariwisatadengan melampirkan :

a KTP/Surat Keterangan Domisili ;

:., Akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ;

Bukti kepemilikan/pengusahaan hak atas tanah dan atauBangunan;

Gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan ;

e. Data Fasilitas rumah makan yang direncanakan akandibangun.

-8-

·~ mendapat Ijin Usaha Rumah Makan permohonanditulis diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan

g berlaku dan ditujukan kepada Walikota eg. Dinasa."':\\isata dengan melampirkan :

alinan Ijin Prinsip ;

alinan Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) sesuai denganperuntukkannya ;

Salinan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dan SuratIjin Tempat Usaha (SITU) ;

Data Fasilitas Usaha Rumah Makan ;

e. Melampirkan Dokuman UPL dan UKL.

Ijin Usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak bolehipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis darialikota.

jin Usaha dapat dicabut apabila : melanggar ketentuan diaturdalam Pasal 3, 4, 5 dan ayat (3) Pasal ini.

BABV

PEMBIA Y AAN

PasalS

Biaya untuk mendapatkan Ijin Prinsip ditetapkan sebesar Rp."'00.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- :Uasifikasi, tata cara dan biaya untuk mendapatkan Ijin Usaha.tetapkan dengan Keputusan Walikota.

- 9 -

BABVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal9

p orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalamsal-pasal dari Bab II sampai dengan Bab V Peraturan Daerah

~; diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau:-enda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

-~ ~. dak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIK

PasallO

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di LingkunganPemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus untuk

elakukan penyidikan tindak pidana dibidang RetribusiJaerah .

., ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

:\iIenerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidanadibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi lengkap dan jelas;

:\iIeneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan hukum tentang

ebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- 10 -

_ ..1eminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribaditau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah ;

. .1emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen ­okumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana'bidang Retribusi Daerah ;

Yielakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ;

~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

~enyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan ataudokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e ayat(2) Pasal ini ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah ;

~emanggil seseorang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

~enghentikan penyidikan ;

..1elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Oaerah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

~',idikan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal Ill]eritahukan dimulainya penyidikan dan penyampaianpenyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

tuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahuntentang Hukum Acara Pidana (HAP).

- 11 -

BAR VIII

KETENTUANPERALIHAN

Pasalll

a Rumah Makan yang telah ada dan belum memenuhiaratan seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar

enyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum~~Iam Peraturan Daerah ini.

-~ -ata cara dan prosedur penyesuaian dan atau pengajuan ijin

-cbagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan~~eputusan Walikota.

Pasal12

yang bel urn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang=enai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

_:::usan Walikota.

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal13

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 -

supaya setiap orang dapat mengetahuinya-an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

~,,~~~nnya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasarpada tangga13 Desember 2001

~k:an di Denpasar~£!al 10 Desember 2001

. DAERAH KOT A DENP ASAR~OMOR25_

- 13 -

PEN.JELASAN

ATAS

ERA TURAN DAERAH KOT A DENP ASAR

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

ya dalam rangka menunjang pertumbuhan dan-embangan usaha dibidang pariwisata khususnya Usahaab Makan, maka dipandang perlu melakukan pembinaan,

;.c:igawasan, serta pengendalian terhadap kegiatan Usaha.\1akan.

ungan dengan hal terse but diatas dan denganlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

g Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaanDaerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Otonomi

'1. maka dipandang periu menetapkan Peraturan DaerahJenpasar tentang Usaha Rumah Makan.

DEMIPASAL

ayat (1)

ayat (2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

- 14 -

__:'at (1)

ayat(2)

ayat (1)

(2)

(3)

(4)

ayat (1)

(2)

(3)

(4)

ayat (1)

(2)

ayat (1)

(2)

ayat (1)

(2)

ayat (1)

(2)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Penggunaan tenaga kerja WargaNegara Asing dalam perusahaanharus mendapatkan ijin kerja sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Untuk memperoleh ijin prinsip

\)ermohonann)'a hams dia3ukan secamtertulis diatas kertas bermaterai

kepada Walikota Cq. Dinas Pariwisata

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

- 15 -