Upload
wahyu-hanggoro-suseno
View
237
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
UU No. 5 Tahun 2014 ASN
Citation preview
SALINAN
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a, balrwu dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsadan mewujudkan tujuan negara sebagaimanatercantum dalam pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,perlu dibangun aparatur sipil negara yang memilikiintegritas, profesional, netral dan bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi, dan nepotisme, serta mampumenyelenggarakan pelayanan publik bagimasyarakat dan mampu menjalankan peransebagai unsur perekat persatuan dan kesatuanbangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipilnegara belum berdasarkan pada p,erbandinganantara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukanoleh jabatan dengan kompetensi dan kualilikasiyang dimiliki calon dalam rekrutmen,pengangkatan, penempatan, dan promosi padajabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahanyang baik;
b.
c. bahwa.
%f4
RE,-"Jrifr'i'?S!*r='o-2-
c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negarasebagai bagian dari reformasi birokrasi, perluditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesiyang memiliki kewajiban mengelola danmengembangkan dirinya dan wajibmempertanggun gj awabkan kinerjanya danmenerapkan prinsip merit dalam pelaksanaanmanajemen aparatur sipil negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor B Tahun L974tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor B Tahun I97 4 tentang Pokok-PokokKepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutannasional dan tantangan global sehingga perludiganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf d perlu membentuk Undang-Undang tentangAparatur Sipil Negara;
Pasal 20 dan Pasal 2L Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat
UNDANG-UNDANGNEGARA.
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAICTAT REPUBLIK INDONBSIA
danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MBMUTUSI(AN:
APARATUR SIPILMenetapkan TENTANG
BAB I.
PR ESI DE NR EPUBLIK INDONESIA
a_\)_
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahanatau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yangselanjutnya disingkat PPPK adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, yangdiangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangkawaktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan.
5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untukmenghasilkan Pegawai ASN yang profesional,memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme.
6. Sistem.
REPUJLTfrtISSH*r=,o-4-
6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasidan data mengenai Pegawai ASN yang disusunsecara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasidengan berbasis teknologi.
7 . Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatantinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yangmenduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatanyang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan pubtik serta administrasi pemerintahandan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yangmenduduki Jabatan Administrasi pada instansipemerintah.
1 1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yangberisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahlian danketerampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yangmenduduki Jabatan Fungsional pada instansipemerintah.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yangmempunyai kewenangan melaksanakan prosespengangkatan, peffiindahan, dan pemberhentianPegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yangmempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN danpembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat daninstansi daerah.
16. Instansi. . .
REPUfLTfrtiSSH*ru,o-D-
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembagapemerintah nonkementerian, kesekretariatanlembaga negara, dan kesekretariatan lembaganonstruktural.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsidan perangkat daerah kabupatenlkota yang meliputisekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilanralryat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknisdaerah.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara.
19. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat I(ASN adalahlembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dariintervensi politik.
20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnyadisingkat LAN adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang diberi kewenangan melakukanpengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASNsebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnyadisingkat BKN adalah lembaga pemerintahnonkementerian yang diberi kewenangan melakukanpembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASNsecara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASNyang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dankinerja secara adil dan wajar dengan tanpamembedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,umur, atau kondisi kecacatan.
BAB II.
PRESIDENREFUBL,:;:"ONESrA
BAB IIASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU
Pasal 2
Penyelenggaraan kebijakan danberdasarkan pada asas:a. kepastian hukum;b. profesionalitas;c. proporsionalitas;d. keterpaduan;e. delegasi;f. netral.itas;g. akuntabilitas;h. efektif dan efisien;i. keterbukaan;j. nondiskriminatif;k. persatuan dan kesatuan;l. keadilan dan kesetaraan; danm. kesejahteraan.
Manajemen ASN
Pasal 3
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagaiberikut:a. nilai dasar;b. kode etik dan kode perilaku;c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab
pada pelayanan publik;d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas;e. kualifikasi akademik;
f. jaminan.
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-7 -
f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakantugas; dan
g. profesionalitas jabatan.
Pasal 4
Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a meliputi:a. memegang teguh ideologi Pancasila;b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun L945 sertapemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan ralryat Indonesia;d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak;e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;f. menciptakan lingkungan kerja yang
nondiskriminatif;g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika
yang luhur;h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya
kepada publik;i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kebijakan dan program pemerintah;j. memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berd aya guna, berhasilguna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong
kinerja pegawai;n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dano. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang
demokratis sebagai perangkat sistem karier.
Pasal 5.
(1)
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 5
Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjagamartabat dan kehormatan ASN.Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agffi PegawaiASN:
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas ti.ggt;
b. melaksanakan fugasnya de ngan cermat dandisiplin;
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpatekanan;
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintahatasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidakbertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan etika pemerintahan;
f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakannegara;
g. menggunakan kekayaan dan barang milik negarasecara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingandalam melaksanakan tugasnya;
i. memberikan informasi secara benar dan tidakmenyesatkan kepada pihak lain yang memerlukaninformasi terkait kepentingan kedinasan;
j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara,tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untukmendapat atau mencari keuntungan atau manfaatbagt diri sendiri atau untuk orang lain;
(21
k. memegang.
REP"JTT[tl'?SH*.r'o-9-
k. memegang teguh nitai dasar ASN dan selalumenjaga reputasi dan integritas ASN; dan
1. melaksanakal ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
(3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB IIIJBNIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN
Bagian KesatuJenis
Pasal 6
Pegawai ASN terdiri atas:a. PNS; danb. PPPK.
Bagian KeduaStatus
Pasal 7
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf amerupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaiandan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bmerupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai dengan perjanjian kerja oleh PejabatPembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhanInstansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undangini.
(1)
(2)
Bagian.
(1)
(2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-10-
Bagian KetigaKedudukan
Pasal 8
Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparaturnegara.
Pasal 9
Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yangditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh danintervensi semua golongan dan partai politik.
BAB IVFUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
Bagian KesatuFungsi
Pasal 10
Pegawai ASN berfungsi sebagai:a. pelaksana kebijakan publik;b. pelayan publik; danc. perekat dan pemersatu bangsa.
Bagian KeduaTugas
Pasal I 1
Pegawai ASN bertugas:a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan.
s!et?{ilREP"Jrlfrtl'3SH*.r,o
- 11-
b. memberikan pelayanan publikberkualitas; dan
c. mempererat persatuan danKesatuan Republik Indonesia.
yang profesional dan
kesatuan Negara
Bagian KetigaPeran
Pasal 12
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana,dan pengawas penyelenggaraan tugas u.mumpemerintahan dan pembangunan nasional melaluipelaksanaall kebijakan dan pelayanan publik yangprofesional, bebas dari intervensi politik, serta bersihdari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
BAB VJABATAN ASN
Bagian KesatuUmum
Pasal 13
Jabatan ASN terdiri atas:a. JabatanAdministrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Bagian.
(1)
PRESIDENREFUBLIK INDONESIA
-t2-Bagian Kedua
Jabatan Administrasi
Pasal L4
Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf a terdiri atas:a. jabatan administrator;b. jabatan pengawas; danc. jabatan pelaksana.
Pasal 15
Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimanadimaksud dalam Pasal L4 huruf a bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatanpelayanan publik serta administrasi pemerintahandan pembangunan.Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimanadimaksud dalam Pasal L4 huruf b bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yangdilakukan oleh pejabat pelaksana.Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publikserta administrasi pemerintahan dan pembanglrnan.
Pasal 16
Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
(21
(3)
Pasal 17.
REPUJLTfr'l'?SH*r'o- 13 -
Pasal 17
Ketentuan tebih lanjut mengenai Jabatan Administrasidan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimanadimaksud dalam PasaI 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diaturdengan Peraturan Pemerintah.
Bagian KetigaJabatan Fungsional
Pasal 18
(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatanfungsional keahlian dan jabatan fungsionalketerampilan.
(21 Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. ahli utama;b. ahli madya;c. ahli muda; dand. ahli pertama.Jabatan fungsional keterampilan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. penyelia;b. mahir;c. terampil; dand. pemula.Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsionalsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur denganPeraturan Pemerintah.
(3)
(4)
Bagian.
(1)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-14'
Bagian KeempatJabatan Pimpinan Tinggi
Pasal 19
Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:a. jabatan pimpinan tinggi utama;b. jabatan pimpinan tinggi madya; danc. jabatan pimpinan tinggi pratama.Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasisetiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintahmelalui:a. kepeloporan dalam bidang:
1. keahlian profesional;2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan3. kepemimpinan manajemen.
b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;dan
c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasarASN dan melaksanakan kode etik dan kodeperilaku ASN.
Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkansyarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan danintegritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syaratkompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikandan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas,serta persyaratan lain yang dibutuhkan JabatanPimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
(3)
(4)
Pasal 20.
(1)(21
PRESIDENR Elf,UBLIK INDONESIA
- 15 -
Pasal 20
Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; danb. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dariprajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud pad a ayat (21 dilaksanakan pada InstansiPusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undangtentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASNtertentu yang berasal dari prajurit Tentara NasionalIndonesia dan anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan tata cara pengisian jabatan ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB VIHAK DAN KEWAJIBAN
Bagian KesatuHak PNS
Pasal 2 1
PNS berhak memperoleh:a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;b. cuti;c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;d. perlindungan; dane. pengembangan kompetensi.
(3)
(4)
Bagian.
R EPUJLT'ltl'3SH*r'o-16-
Bagian KeduaHak PPPK
Pasal 22
PPPK berhak memperoleh:a. gaji dan tunjangan;b. cuti;c. perlindungan; dand. pengembangan kompetensi.
Bagian KetigaKewajiban Pegawai ASN
Pasal 23
Pegawai ASN wajib:a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945,Negara Kesatuan Repubtik Indonesia, danpemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang;d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalamsikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiaporang, baik di datam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapatmengemukakan rahasia jabatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia.
-BAQ
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-17-
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK,dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2L, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB VIIKELEMBAGAAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 25
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahanmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalamkebrjakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikansebagian kekuasaannya kepada:a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaanaparatur negara, berkaitan dengan kewenanganperumusan dan penetapan kebijakan, koordinasidan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasanatas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kebijakan danManajemen ASN untuk menjamin perwujudanSistem Merit serta pengawasan terhadappenerapan asas serta kode etik dan kodeperilaku ASN;
(1)
(21
c. LAN.
set
c.
PRESIDENR EPUBL IK IND ONESIA
-18-
LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian,pengkajian kebijakan Manajemen ASN,pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikandan pelatihan ASN; dan
d. BKN, berkaitan dengan kewenanganpenyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasandan pengendalian pelaksanaan norma, standar,prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Pasal 26
Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidangpendayagunaan Pegawai ASN.Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)meliputi:a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber
daya manusia;b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi
jabatan ASN, standar kompetensi jabatanPegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secaranasional, skala penggajian, tunjangan PegawaiASN, dan sistem pensiun PNS.
d. pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, danantarinstansi;
e. pertimbangan kepada Presiden dalampenindakan terhadap Pejabat yang Berwenangdan Pejabat Pembina Kepegawaian ataspenyimpangan Sistem Merit dalampenyelenggaraan Manajemen ASN; dan
f. penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN,dan BKN di bidang Manajemen ASN.
(1)
(21
Bagian.
REPUJLTft^TI'?SH*.r,o- 19 -
Bagian KeduaKASN
Paragraf 1Sifat
Pasal 27
KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiridan bebas dari intervensi politik untuk menciptakanPegawai ASN yang profesional dan berkinerja,memberikan pelayanan secara adil dan netral, sertamenjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Paragraf 2Tujuan
Pasal 28
I(ASN bertujuan:a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam
kebijakan dan Manajemen ASN;b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi,
sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NegaraKesatuan Republik Indonesia;
c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negarayang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas daripraktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d. mewrrjudkan Pegawai ASN yang netral dan tidakmembedakan masyarakat yang dilayani berdasarkansuku, agama, ras, dan golongan;
e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormatipegawainya dan masyarakat; dan
f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudayapencapaian kinerja.
Paragraf 3.
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-20-
Paragraf 3Kedudukan
Pasal 29
KASN berkedudukan di ibu kota negara.
Paragraf 4Fungsi
Pasal 30
KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar,kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapanSistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN padaInstansi Pemerintah.
Paragraf 5Tlrgas
Pasal 3 1
(1) KASN bertugas:a. menjaga netralitas Pegawai ASN;b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi
ASN; danc. melaporkan pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepadaPresiden,
(21 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) KASN dapat:a. melakukan penelusuran data dan informasi
terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalamkebijakan dan Manajemen ASN pada InstansiPemerintah;
b. melakukan.
c.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2r-melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanfungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;menerima laporan terhadap pelanggaran normadasar serta kode etik dan kode perilaku PegawaiASN;melakukan penelusuran data dan informasi atasprakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggarannorma dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN; dan
e. melakukan upaya pencegahan pelanggarannorma dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN.
Paragraf 6Wewenang
Pasal 32
(1) KASN berwenang:a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi mulai daripembentukan panitia seleksi instansi,pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi,pengusulan nama calon, penetaP&fl, danpelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas,nilai dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN;
c. meminta informasi dari pegawai ASN danmasyarakat mengenai laporan pelanggarannorma dasar serta kode etik dan kode perilakuPegawai ASN;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran normadasar serta kode etik dan kode perilaku PegawaiASN; dan
e. meminta.
b.
d.
(21
PR ESIDE NREFUBLIK INDONESIA
-22-
e. meminta klarifikasi danlatau dokumen yangdiperlukan dari Instansi Pemerintah untukpemeriksaan laporan atas pelanggaran normadasar serta kode etik dan kode perilaku PegawaiASN.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenanguntuk memutuskan adanya pelanggaran kode etikdan kode perilaku Pegawai ASN.Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada PejabatPembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenanguntuk wajib ditindaklanjuti.
Pasal 33
Berdasarkan hasil pengawasan yang tidakditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepadaPresiden untuk menjatuhkan sanksi terhadapPejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yangBerwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit danketentuan peraturan perundang-undangan.Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan;b, teguran;c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan
keputusan, dan/ atau pengembalianpembayaran;
d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(s)
(1)
(21
(3) Sanksi.
RE,=USLIfrtlRSH*.r'o-23-
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan oleh:a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi
pembinaan ASN, terhadap keputusan yangditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;dan
b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkanoleh Pejabat yang Berwen&ng, dan terhadapPejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsidan kabupatenlkota.
Pasal 34
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenangnya, termasuk yang berkaitan dengankebijakan dan kineda ASN paling kurang 1 (satu) kalipada akhir tahun kepada Presiden.
Paragraf 7Susunan
Pasal 35
(1) KASN terdiri atas:a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota,
danc. 5 (lima) orang anggota.
(21 Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketuaKASN menjalankan tugas dan wewenang ketuaKASN.
Pasal 36.
(1)
(2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-24-
Pasal 36
KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyadibantu oleh asisten dan Pejabat Fungsionalkeahlian yang dibutuhkan.Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASNberdasarkan persetujuan rapat anggota I(ASN.Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yangmemiliki kualifikasi akademik paling rendah stratadua (S2) di bidang administrasi negara, manajemenpublik, manajemen sumber daya manusia, psikologi,kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan,danlatau strata dua (S2) di bidang lain yangberkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)tidak sedang menjadi anggota dan latau penguruspartai politik, tidak merangkap jabatan, sertadiseleksi secara terbuka dan kompetitif denganmemperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas,dan integritas moral.Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etikdan kode perilaku serta diawasi oleh anggota I(ASN.Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata carapengangkatan dan pemberhentian, kode etik dankode perilaku, dan pengawasan terhadap tugas dantanggung jawab asisten KASN diatur denganPeraturan I{ASN.
Pasal 37
KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin olehseorang kepala sekretariat.
(3)
(4)
(s)
(6)
(1)
(2) KepaIa.
(1)
(21
REPUJLIfr=135[*r'o-25-
(2) Kepala sekretariat berasal dari PNS.(3) Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh
ketua KASN.(4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan
belanja negara.
Paragraf 8Keanggotaan
Pasal 38
Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintahdan I atau nonpemerintah.Anggota I(ASN harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a. warga negara Indonesia;b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahunpada saat mendaftarkan diri sebagai calonanggota I(ASN;
d. tidak sedang menjadi anggota partai politikdan latau tidak sedang menduduki jabatanpolitik;
e. mampu secara jasmani dan rohani untukmelaksanakan tugas;
f. memiliki kemampuan, pengalaman, danlataupengetahuan di bidang manajemen sumber dayamanusia;
g. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dibidang administrasi negara, manajemen sumberdaya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum,ilmu pemerintahan, danfatau strata dua (S2) dibidang lain yang memiliki pengalaman di bidangmanajemen sumber daya manusia;
h. tidak.
(3)
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-26-
h. tidak merangkap jabatan pemerintahandanlatau badan hukum lainnYa; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkanputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap.
Anggota I(ASN yang berasal dari PNS diberhentikansementara dari jabatan ASN.Anggota I(ASN yang berasal dari PPPK diberhentikanstatusnya dari PPPK.Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASNharus mengundurkan diri sementara dari jabatandan profesinya.
Paragraf 9Seleksi Anggota I(ASN
Pasal 39
Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh timseleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yangdibentuk oleh Menteri.Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan danpengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik,integritas moral, dan netralitas.Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota I{ASNdengan mengumumkan secara terbuka lowongantersebut kepada masyarakat secara luas, melakukanpenilaian pengetahuan, kompetensi, integritasmoral, rekam jejak calon, dan uji publik.Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlahanggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan olehPresiden.
(4)
(s)
(1)
(21
(3)
(41
(s)
(6) Ketentuan.
(1)
(2)
RE,=rJ'T'?'i'?SH".r,o-27 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tatacara pembentukan tim seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (41 diaturdengan Peraturan Menteri.
Paragraf 10Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 40
Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dananggota KASN dari anggota KASN terpilih yangdiusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 ayat (5).Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkandan diangkat oleh Presiden selaku pemegangkekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan,pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untukmasa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanyadapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masajabatan.Anggota KASN berhenti atau diberhentikan olehPresiden pada masa jabatanny&, apabila:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri;c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai anggotaKASN;
d. dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana umum; atau
e. menjadi anggota partai politik dan f atalumenduduki jabatan negara.
(3)
Pasal 4 1.
(1)
(2)
(3)
(4)
FRESIDENR EFUBLIK INDONESIA
-28-
Pasal 4 1
Anggota I(ASN yang berhenti pada masa jabatannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)digantikan oleh calon anggota yang diusulkan olehtim seleksi.Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yangbersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuktim seleksi untuk menyeleksi calon anggotapengganti.Presiden mengesahkan anggota pengganti yangdiusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) dan ayat (2).Masa tugas anggota pengganti sebagaimanadimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa kerjaanggota yang berhenti sebagaimana dimaksud padaayat (1).KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dankode perilaku.Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kodeperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5)Presiden membentuk majelis kehormatan kode etikdan kode perilaku.Majelis kehormatan kode etik dan kode perilakusebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN danmemiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensidi bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritasmoral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55(lima puluh lima) tahun.
(s)
(6)
(71
Pasal 42.
PRESIDENR EFUBLIK INDONESIA
-29-
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunanorganisasi, fungsi, tugas, wewen&flg, dan tanggungjawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemensumber daya manusia, serta tanggung jawab danpengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur denganPeraturan Presiden.
Bagian KetigaLAN
Paragraf 1Fungsi dan Tugas
Pasal 43
LAN memiliki fungsi:a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan
pelatihan Pegawai ASN;b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi
manajerial Pegawai ASN;c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secarasendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikandan pelatihan lainnya;
d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan ManajemenASN; dan
e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan danpelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupunbersama lembaga pemerintah lainnya.
Pasal 44.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-30-
Pasal 44
LAN bertugas:a. meneliti, mengkaji,
Manajemen ASNkebijakan;
b. membina dan menyelenggarakan pendidikan danpelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c. merencanakan dan mengawasi kebutuhanpendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secaranasional;
d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraandan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknisfungsional dan penj enj angan tertentu, sertapemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnyadengan melibatkan kementerian dan lembagaterkait;
e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikandan pelatihan penjenjangan;
f. membina dan menyelenggarakan pendidikan danpelatihan analis kebijakan publik; dan
g. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikandan pelatihan.
Paragraf 2Kewenangan
Pasal 45
LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang:a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan
latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuanperaturan perundang-undangan ;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalambidang kebijakan dan Manajemen ASN; dan
dan melakukan inovastsesuai dengan kebutuhan
c. mencabut.
RTPUJLT'itl35H*ru,o- 3l -
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan danpelatihan Pegawai AsN yang tidak memenuhistandar akreditasi.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dankewenangan LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan PeraturanPresiden.
Bagian KeempatBKN
Paragraf 1Fungsi dan Tugas
Pasal 47
BKN memiliki fungsi:a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang
pertimbangan teknis formasi, pengad aar.,perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikanpangkat, pensiun; dan
c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telahdimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah sertabertanggung jawab atas pengelolaan danpengembangan Sistem Informasi ASN.
Pasal 48
BKN bertugas:a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
b. membina.
REPUJLl[=1fr55*=r,o-32-
b. membina dan menyelenggarakan penilaiankompetensi serta mengevaluasi pelaksanaanpenilaian kinerja Pegawai ASN oleh InstansiPemerintah;
c. membina Jabatan Fungsional di bidangkepegawaian;mengelola dan mengembangkan sistem informasikepegawaian ASN berbasis kompetensi didukungoleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;menyusun norma, standar, dan prosedur teknispelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN;danmengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,standar, dan prosedur manajemen kepegawaianASN.
d.
e.
g.
Paragraf 2Kewenangan
Pasal 49
BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenangmengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dankewenangan BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal+7, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan PeraturanPresiden.
BAB VIII.
FR ESIDE NREPUBLIK INDONESIA
-33-
BAB VIIIMANAJEMEN ASN
Bagian KesatuUmum
Pasal 5 I
Manajemen ASN diselenggarakanMerit.
Pasal 52
berdasarkan Sistem
Manajemen ASNManajemen PPPK.
BagianPejabat Pembina Kepegawaian
meliputi Manajemen PNS dan
Keduadan Pejabat yang Berwenang
Paragraf 1Pejabat Pembina Kepegawaian
Pasal 53
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggipembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggiutama dan madya, dan pejabat fungsional keahlianutama kepada:a. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
nonkementerian;sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara danlembaga nonstruktural ;gubernur di provinsi; danbupati/ walikota di kabupaten I kota.
c.
d.
e.
Paragraf 2.
(2)
PR ESIDE NREPUBLIK INDONESIA
-34-
Paragraf 2Pejabat yang Berwenang
Pasal 54
(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenanganpembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yangBerwenang di kementerian, sekretarisjenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam menjalankan fungsi ManajemenASN di Instansi Pemerintah berdasarkan SistemMerit dan berkonsultasi dengan Pejabat PembinaKepegawaian di instansi masing-masing.Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), memberikan rekomendasi usulankepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansimasing-masing.
(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkanpengangkatan, Peffiindahan, dan pemberhentianPejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Bagian KetigaManajemen PNS
Pasal 55
(1) Manajemen PNS meliputi:a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;b. pengadaan;c. pangkat dan jabatan;
(3)
d. pengembangan.
(2)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-35-
d. pengembangan karier;e. pola karier;f. promosi;g. mutasi;h. penilaian kinerja;i. penggajian dan tunjangan;j. penghargaan;k. disiplin;1. pemberhentian;m.jaminan pensiun dan jaminann. perlindungan.Manajemen PNS pada Instansioleh pemerintah pusat sesuaiperaturan perundang-undangan.
(3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakanoleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan .
Paragraf 1Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
Pasal 56
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusunkebutuhan jumtah dan jenis jabatan PNSberdasarkan analisis jabatan dan analisis bebankerja.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatanPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinciper I (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
hari tua; dan
Pusat dilaksanakandengan ketentuan
(1)
(2)
(3) Berdasarkan.
R EP ,JLT['135 H*'r,o-36-
(3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkankebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secaranasional.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunandan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2Pengadaan
Pasal 58
Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisikebutuhan Jabatan Administrasi dan f atau JabatanFungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukanberdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkanoleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56ayat (3).Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui tahapan perencanaan'pengumuman lowongan, pelamaran' seleksi,pengumuman hasil seleksi, masa percobaan', danpengangkatan menjadi PNS.
Pasal 59
Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaanpengadaan PNS.
(1)
(2)
(3)
Pasal 60.
REPUJLI[tl'35H*r'o-37 -
Pasal 60
Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secaraterbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatanuntuk diisi dari calon PNS.
Pasal 6 1
Setiap warga negara Indonesiayang sama untuk melamarmemenuhi persyaratan.
mempunyai kesempatanmenjadi PNS setelah
Pasal 62
( 1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS olehInstansi Pemerintah melalui penilaian secara objektifberdasarkan kompetensi, kualifikasi, danpersyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNSsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksikompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.
Pasal 63
Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 diangkat menjadi calon PNS.Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PejabatPembina Kepegawaian.Calon PNS wajib menjalani masa percobaan.
(1)
(21
(3)
(4) Masa.
R EP rJrlfr'l'35 U*r'o-38-
(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan melalui proses pendidikan danpelatihan terintegrasi untuk membangun integritasmoral, kejujuran, semangat dan motivasinasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadianyang unggul dan bertanggung jawab, danmemperkuat profesionalisme serta kompetensibidang.
Pasal 64
Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 ayat (3) bagi calon PNS dilaksanakanselama 1 (satu) tahun.Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikandan pelatihan kepada calon PNS sebagaimanadimaksud pad a ayat (1) selama masa percobaan'
(1)
(21
(1)
(21
Pasal 65
Calon PNS yang diangkat menjadimemenuhi persyaratan:a. lulus pendidikan dan pelatihan; danb. sehat jasmani dan rohani.Calon PNS yang telah memenuhisebagaimana dimaksud pada ayatmenjadi PNS oleh Pejabat Pembinasesuai dengan ketentuan peraturan
PNS harus
persyaratan( 1) diangkatKepegawaian
perundang-undangan.
(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikansebagai calon PNS.
Pasal 66.
(1)
(2)
PR E5I DE NREPUBLIK INDONESIA
-39-
Pasal 66
Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNSwaj ib mengucapkan sumpah/janji.Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berbunyi sebagai berikut:"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, sayabersumpah lberjanji:bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negerisipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepadaPancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;bahwa saya, akan mentaati segala peraturanperundang-undangan yang berlaku danmelaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab;bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggikehormatan negara, Peffierintah, dan martabatpegawai negeri sipil, serta akan senantiasamengutamakan kepentingan negara daripadakepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yangmenurut sifatnya atau menurut perintah harus sayarahasiakan;bahwa saya, akan bekerjacermat, dan bersemangatnegara".
dengan jujur, tertib,untuk kepentingan
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dantata cara sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 diatur denganPeraturan Pemerintah.
Paragraf 3.
-=tlt -{ affi
I'gt. 7 \ tWaF./-\-
-
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-40-
Paragraf 3Pangkat dan Jabatan
Pasal 68
PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentupada Instansi Pemerintah.Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukanberdasarkan perbandingan objektif antarakompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yangdibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki olehpegawai.Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatanPNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik,mekanisme, dan pola kerja.PNS dapat berpindah antar dan antara JabatanPimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan JabatanFungsional di Instansi Fusat dan Instansi Daerahberdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaiankinerja.PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu padalingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia.PNS yang diangkat dalam jabatan tertentusebagaimana dimaksud pad a ayat (5), pangkat ataujabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan dilingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia.Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata carapengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensijabatan, klasifikasi jabatan, dan tata caraperpindahan antar Jabatan Administrasi danJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5), dan ayat(6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(71
Paragraf 4.
(1)
PRESIDENR EFUBLIK INDONESIA
-4r-Paragraf 4
Pengembangan Karier
Pasal 69
Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkankualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dankebutuhan Instansi Pemerintah.Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkanintegritas dan moralitas.Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat ( 1)meliputi:a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknisfungsional, dan pengalaman bekerja secarateknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkatpendidikan, pelatihan struktural ataumanajemen, dan pengalaman kepemimpinan;dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur daripengalaman kerja berkaitan dengan masyarakatmajemuk dalam hal agama, suku, dan budayasehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat {2\diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan,kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepadamasyarakat, bangsa dan negara.
(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etikaagama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
(21
(3)
(4)
Pasal 70.
-B{hs
(1)
(21
(3)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-42-
Pasal 70
Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatanuntuk mengembangkan kompetensi.Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain melalui pendidikan danpelatihan, seminar, kursus, dan penataran.Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) harus dievaluasi oleh Pejabat yangBerwenang dan digunakan sebagai salah satu dasardalam pengangkatan jabatan dan pengembangankarier.Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintahwajib men)rusun rencana pengembangan kompetensitahunan yang tertuang dalam rencana kerjaanggaran tahunan instansi masing-masing.Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) PNS diberikan kesempatanuntuk melakukan praktik kerja di instansi lain dipusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu)tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan olehLAN dan BKN.Selain pengembangan kompetensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensidapat dilakukan melalui pertukaran antara PNSdengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1(satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikanoleh LAN dan BKN.
(4)
(s)
(6)
Paragraf 5.
=*-
fri7\iP7-EL,r .aa-.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-43-
Paragraf 5Pola Karier
Pasal 7 1
Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengankebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahandan pembangunan perlu disusun pola karier PNSyang terintegrasi secara nasional.Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karierPNS secara khusus sesuai dengan kebutuhanberdasarkan pola karier nasional.
(1)
(2)
(21
(3)
(1)
Paragraf 6Promosi
Pasal 72
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandinganobjektif antara kompetensi, kualifikasi, danpersyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaianatas prestasi kerja, kepemimpinan, keda sama,kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilaikinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpamembedakan jender, suku, agama, ras' dangolongan.Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hakyang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatanyang lebih tinggi.Promosi Pejabat Administrasi dan PejabatFungsional PNS dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian setelah mendapat pertimbangan timpenilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud padaayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
(4)
Paragraf 7.
(1)
(2)
(3)
(4)
l-.1- I \JrIl'--
-
.Sl.
rtf I *tiE*=-jft 7 \If-*9r4ffi
PRESIDENR EPUBLIK TNDONESIA
-44-
Paragraf 7Mutasi
Pasal 73
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan latau lokasidalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-lnstansi Pusat,I (satu) Instansi Daerah, antar-lnstansi Daerah,antar-lnstansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia diluar negeri.Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau InstansiDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.Mutasi PNS antarkabupaten lkota dalam satuprovinsi ditetapkan oleh gubernur setelahmemperoleh pertimbangan kepala BKN.Mutasi PNS antarkabupaten I kota antarprovinsi, danantar provinsi ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri setelah memperoleh pertimbangan kepalaBKN.Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke InstansiFusat atau sebalikny&, ditetapkan oleh kepala BKN.Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan olehkepala BKN.Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikanprinsip larangan konflik kepentingan.Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasiPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanjanegara untuk Instansi Pusat dan anggaranpendapatan dan belanja daerah untuk InstansiDaerah.
(s)
(6)
(7)
(8)
Pasal 74.
REPUfffrtl35!"r'o-45-
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier,pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, danmutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampaidengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 8Penilaian Kinerja
Pasal 75
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjaminobjektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistemprestasi dan sistem karier.
Pasal 76
( 1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkanperencanaan kinerja pada tingkat individu dantingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikantarget, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,serta perilaku PNS.
(21 Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Pasal 77
Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenanganPejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintahmasing-masing.Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud padaayat (1) didelegasikan secara bedenjang kepadaatasan langsung dari PNS.
(1)
(21
(3) Penilaian.
(3)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-46-
Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud padaayat (21 dapat mempertimbangkan pendapat rekankerja setingkat dan bawahannya.Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada timpenilai kinerja PNS.Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untukmenjamin objektivitas dalam pengembangan PNS,dan dijadikan sebagai persyaratan dalampengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat,pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, danpromosi, serta untuk mengikuti pendidikan danpelatihan.PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai targetkinerja dikenakan sanksi administrasi sampaidengan pemberhentian sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 9Penggajian dan Tunj angan
Pasal 79
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layakkepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibayarkan sesuai dengan beban kerja,tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
(4)
(s)
(6)
(1)
(21
(3)
(a) Gaji.
(1)
(21
(3)
(4)
R EFUJLTfr=i'35U*r'o-47-
(4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahdibebankan pada anggaran pendapatan dannegara.
(5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahandibebankan pada anggaran pendapatan dandaerah.
pusatbelanja
daerahbelanja
Pasal 80
Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.T\.rnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi tunjangan kinerja dan tunjangankemahalan.Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud padaayat (21 dibayarkan sesuai dengan tingkatkemahalan berdasarkan indeks harga yang berlakudi daerah masing-masing.Tunjangan PNS yang bekeda pada pemerintah pusatdibebankan pada anggaran pendapatan dan belanjanegara.Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahandaerah dibebankan pada anggaran pendapatan danbelanja daerah.
Pasal 8 1
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja,tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur denganPeraturan Pemerintah.
(s)
(6)
Paragraf 10.
REPuJLTfr=IREH*r'o-48-
Paragraf 10Penghargaan
Pasal 82
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,kecakap&h, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerjadalam melaksanakan tugasnya dapat diberikanpenghargaan.
Pasal 83
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82dapat berupa pemberian:a. tanda kehormatan;b. kenaikan pangkat istimewa;c. kesempatan prioritas untuk pengembangan
kompetensi; danlataud. kesempatan menghadiri acara resmi dan f atau acara
kenegaraan.
Pasal 84
PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat beratberupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabuthaknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkanUndang-Undang ini.
Pasal 85
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadapPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83,dan Pasal 84 dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 1 1. .
(1)
(21
(3)
(4)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-49-
Paragraf 1 1Disiplin
Pasal 86
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalamkelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhidisiplin PNS.Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakandisiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagaiupaya peningkatan disiplin.PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhihukuman disiplin.Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplinsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, danayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 12Pemberhentian
Pasal 87
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri;c. mencapai batas usia pensiun;d. perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehinggatidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
(2) PNS.
(3)
(4)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-50-
(21 PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidakdiberhentikan karena dihukum Penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman pidana penjarapaling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan tidak berencana.PNS diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya denganjabatan danlatau pidana umum;
c. menjadi anggota dan latau pengurus partaipolitik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.
Pasal 88
(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:a. diangkat menjadi pejabat negara;b. diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atauc. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
(2) Pengaktifan.
iL{il '*-\rIYSrr'
^ *tJ.\.
rrh- I -\--Ytq=f :'frt r \ il'+'
RE,=TJTT'?'I'?SHNEsrA- 51 -
(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikansementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 89
Keten tuan lebih lanjut mengenai tata carapemberhentianr pe rnberhentian semen Lara, danpengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalamPasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 90
Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal87 ayat (1) huruf c yaitu:a. 58 (lima puluh delapan)
Administrasi;tahun bagi Pejabat
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat PimpinanTinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pe.jabat Fungsional.
Paragraf 13Jaminan Pensiun dan Jarninan Hari Tua
Pasal 9 1
(1) PNS yang berirenti bekerja berhal< atets jamitlal'rpensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa
kerj a tertentu;c. mencapai. .
x*tst?EfD{Lfrt., 7-rttiro[
.
F]I?E5IDIN[{ [. F)UE]L IK II'JD ONI:S I,A
-52-
mencapai batas usia pensiun;perampingan organisasi atau kebijakanpemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;atau
e. tidak cakap jasmani dan f atau rohani sehinggatidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNSdiberikan sebagai perlindungan kesinambunganpenghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagaipenghargaan atas pengabdian PNS,
(4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNSsebagaimana dimaksud pada ayaL (1) mencakupjaminan pensiun dan jaminan hari tua yangdiberikan dalam program jaminan sosial nasional.
(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminanhari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberikerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaanprogram jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNSdiatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 14Perlindungan
Pasal 92
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:a. jaminan kesehatan;b. jaminan kecelakaan kerja;c. ja.ninarr kematian; darrd. banturan hukum.
c.
d.
(2) Perlindungan.
rut;E g. \a.*{a\r \3)-\lnx , st-tta I
-..t1\
-g=*,Fj-filrL ?rF-'-cl.;r\
-.4{:.y
REPrJrTf i'?5H*r'o-53-
(2\ Perli:rdungan berupa jaminan kesehatan, iaminankecelakaan lcerja, dan jamirratr kemaLiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, dan huruf c mencakup jaminan sosial yangdiberikan dalam program jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukumdalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkaitpelaksanaan tugasnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungansebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.
Bagian KeempatManajemen PPPK
Paragraf 1Umum
Pasal 93
Manajemen PPPK meliputi:a. penetapan kebutuhan;b. pengadaan;
penilaian kinerja;penggajian dan tunjangan;pengembangan kompeten si ;pemberian penghargaan ;
g. disiplin;h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dani. perlindungan.
c.
d.
e.
f.
Paragraf 2.
FRTSIDE.NREF),UBLIK INDONESIA
-54-
Paragraf 2Penetapan Kebutuhan
Pasal 94
(1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diaturdengan Peraturan Presiden.
(2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusunkebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPKberdasarkan analisis iabatan dan analisis bebankerj a.
(3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangkau,aktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu)tahun berdasarkan prioritas kebuluhan.
(4) Kebutuhan jurnlerh dan .jenis .jabatarr PPPK
sebagaimana dimaksud pada a),at (2) ditcl-apkandengan Keputusan Men teri,
Paragraf 3Pengadaan
Pasal 95
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatanyang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelahmemenuhi persyaratan.
Pasal 96
(1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan uutukmemenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
(2) Pengadaan.
-dhttu{}rylrr,ri
REpuJrT'itl'3'5H*r'o-55-
(2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud padaayat ( 1) dilakukan melalui tahapan perencanaan,pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatanmenjadi PPPK.
Pasal 97
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh InstansiPemerintah melalui penilaian secara objektifberdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhanInstansi Pemerintah, dan persyaratan lain yangdibutuhkan dalam jabatan.
Pasal 98
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengankeputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.Masa perjanjian kerja paling singkat I (satu) tahundan dapat diperpanjarrg sesuai kcbutuhan darnberdasarkan penilaian kineria.
Pasal 99
(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadicalon PNS.
(21 Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK h:rrusmengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakanbagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(1)
(2)
Paragraf 4.
RE,=TJTT'?=135H*r=,o-56-
Paragraf 4Penilaian Kinerja
Pasal I 00
(1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjaminobjektivitas prestasi kerja yang sudah disepakatiberdasarkan per.janjian kerja antara PejabatPembina Kepegawaian dengan pega\ /ai yangbersangkutan.
(21 Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja ditingkat individu dan tingkat unit atau organisasidengan memperhatikan target, sasaran, hasil,manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
(3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif,terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenanganPejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintahmasing-masing.
(5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud padaayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepadaatasan langsung dari PPPK.
(6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekankerja setingkat dan bawahannya.
(7) Hasil penilaian kirrerja PPPK disampaikan kepadatim penilai kirrcr.ja PPPK.
(B) Hasil penilaian kincr.ja PPPI{ dimanfaatkarr untr.tl#Ft^7-Etb