PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Pendidikana) APK PAUD baru mencapai 71,21% sehingga ada lagi 28,79% anak yang

berumur 0- 6 tahun belum tertampung pada lembaga PAUD .

b) Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun masih menemui beberapa

kendala dengan capaian angka lama sekolah 8,11 tahun dan masih terdapat

anak putus sekolah pada jenjang SD sejumlah 380 siswa atau 0,09% dari

jumlah siswa 422.895 orang sedangkan pada jenjang SMP sebanyak 292

siswa atau 0,15% dari jumlah siswa 190.672 orang, siswa SMA sebanyak

159.648 dengan angka putus sekolah mencapai 739 orang atau sekitar

0,46%. Ditinjau dari sudut angka putus sekolah secara umum jumlah total

siswa untuk tahun pelajaran 2013/2014 berjumlah 773.215 siswa dan terjadi

putus sekolah sebanyak 1.411 siswa dengan angka putus sekolah mencapai

0,18%.

c) Penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah SMA dan SMK

ke provinsi dengan jumlah guru 7.659 yang terdiri dari : tenaga guru PNS

sebanyak 5.095 (sertifikasi) orang, guru tetap yayasan sebanyak 771

(sertifikasi) orang, guru tidak tetap sebanyak 634 (sertifikasi) orang,

sedangkan guru tetap PNS belum bersertifikasi sebanyak 1.142 orang, guru

tetap yayasan yang belum bersertifikasi sebanyak 1.506 orang dan guru tidak

tetap yang belum bersertifikasi sebanyak 5.011 orang.

d) Masih ditemui gedung sekolah rusak serta sarana pendidikan berupa alat

praktek dan buku pelajaran yang tidak memadai.

e) Jumlah guru yang belum memenuhi kwalifikasi pendidikan S1/D4 masih cukup

banyak yakni 21.13 %

f) Prosentase angka buta aksara penduduk usia 15-59 tahun cukup banyak,

dengan angka sebesar 5,33 %

g) Guru kejuruan pada SMK masih kurang terutama guru yang mempunyai

keahlian masing-masing jurusan sehingga akibatnya proses PBM tidak

berjalan sesuai harapan karena dibimbing oleh guru yang belum memenuhi

kwalifikasi dan kompetensi guru.

2. Kesehatan a) Dalam proses integrasi JKBM ke JKN, kab/kota belum siap terutama dalam

hal data cakupan kepesertaan by name by addres (data PPLS 2015

memerlukan verifikasi lanjutan) sehingga tidak ada masyarakat dengan

menggunakan PBI yang tercecer

b) Belum optimalnya sistem rujukan, berdampak Kekurangan tempat tidur kelas

III di layanan tersier

c) Masih rendahnya konsumsi garam beryodium akibat distribusi pasar serta

pemahaman masyarakat masih rendah tentang dampak kekurangan yodium

d) Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi relatif masih menjadi masalah

akibat kompetensi tenaga kesehatan masih kurang dan Pemantauan Wilayah

Setempat belum optimal

e) Pemberian ASI eksklusif pada bayi umur < 6 bln masih rendah serta

pemahaman tentang ASI eksklusif masih kurang

f) Masih ditemukan kasus balita gizi buruk terutama pada daerah diluar

jangkauan Puskesmas

g) Kurangnya pemahaman tentang pola konsumsi makan dan penyakit yang

menyertai sehingga kecendrungan peningkatan penyakit regeneratif

h) Kasus HIV-AIDS terutama penularan melalui hubungan seksual cenderung

meningkat

i) Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan

penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat desa pakraman.

j) Belum bersinerginya komponen masyarakat, LSM dan jajaran terkait dalam

pembinaan masyarakat dalam rangka pencegahan penanggulangan HIV-AIDS

di Provinsi Bali.

k) Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS

(ODHA) di masyarakat se-Bali.

l) Bangunan fisik RS Indera Jalan Angsoka belum memadai untuk pelayanan

kesehatan indera secara paripurna oleh karena jumlah kunjungan yang terus

meningkat dan belum memenuhi Permenkes No.340 Tahun 2010 tentang

klasifikasi RS

m)Belum optimalnya peran pelayanan kesehatan primer dalam upaya

penanganan kesehatan jiwa, sehingga informasi dan data tentang penderita

gangguan jiwa belum optimal, akses dan keterjangkauan pelayanan

kesehatan jiwa menjadi masalah

3. Pekerjaan Umum a) Penyebaran sumber air baku di kabupaten/ kotatidak merata dengan kuantitas

dan kualitas yang semakin menurun.

b) Meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai aktivitas (irigasi, air minum dan

pariwisata) menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan air.

c) Rendahnya cakupan pelayanan air bersih diperkotaan dan perdesaan akibat

terbatasnya air baku.

d) Terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam kawasan permukiman,

tempat suci dan fasilitas publik lainnya.

e) Daya tampung TPA semakin terbatas, pengadaan lahan semakin sulit,

pengelolaan sampah dengan sanitary landfil tidak terlaksana dengan optimal.

f) Rendahnya cakupan pelayanan air limbah akibat sistem jaringan yang

tersedia belum manjangkau seluruh wilayah perkotaan Denpasar dan Badung,

serta kesadaran masyarakat untuk beralih dari dari sistem komunal ke sistem

terpusat belum maksimal.

g) Belum optimalnya pembangunan sistem draenase (utama, skunder dan

tersier) dan berkurangnya daerah resapan menyebabkan terjadinya banjir di

kawasan permukiman.

4. Perumahan a) Berkembangnya bangunan baru yang tidak sesuai dengan konsep arsitektur

Bali yang disebabkan oleh belum semua kabupaten / kota menerapkan

peraturan daerah tentang bangunan gedung.

b) Munculnya kawasan kumuh baru diperkotaan akibat tingginya urbanisasi dan

mahalnya harga lahan.

5. Penataan Ruang a) Belum lengkapnya peraturan pendukung pelaksanaan penataan ruang,

seperti pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi dan Kab./Kota dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata

Ruang dan Rencana Rincinya dalam bentuk Peraturan Menteri.

b) Kurangnya komitmen pemerintah daerah (SKPD) terhadap pentingnya

rencana tata ruang dalam proses perencanaan pembangunan.

c) Belum memadainya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia

dibidang penataan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan a) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara dokumen perencanan

b) Keselarasan perencanaan SKPD dengan perencanaan prioritas

c) Ketersediaan data pendukung untuk penyusunan rencana pembangunan

masih belum optimal

d) Kesulitan dalam pengumpulan data-data dasar untuk perencanaan sebagai

pengaruh dari Otonomi Daerah.

e) Kualitas sumber daya manusia belum optimal.

f) Tenaga fungsional peneliti, fungsional perencana dan tenaga yang berlatar

belakang pendidikan statistik yang ada kurang memadai jumlahnya

g) Dalam Penyusunan Program sulit merencanakan anggaran dengan

terbatasnya pagu, tetapi dalam pelaksanaanya banyak belanja yang tidak

terduga harus didanai sehingga sulit tercapainya efisiensi.

h) Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan

i) Monitoring pada beberapa kegiatan khususnya prasarana wilayah tidak dapat

dilakukan dengan optimal karena kurangnya dukungan sarana mobilitas.

7. Perhubungan a) Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah

kendaraan yang sangat pesat hingga mencapai 12% per tahun, sedangkan

pembangunan jalan baru hanya ± 1% per tahun;

b) Kondisi jalan belum sepenuhnya mantap, terutama untuk ruas jalan provinsi

dan kabupaten masing-masing baru mancapai 80% dan 50%;

c) Terjadinya kemacetan lalu lintas terutama di daerah perkotaan dan pusat-

pusat kegiatan ekonomi dengan kecepatan rata – rata ruas jalan berada di

bawah 40 km/jam;

d) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata

korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;

e) Program penataan angkutan umum Trans Sarbagita belum beroperasi secara

optimal dan belum melayani seluruh jaringan trayek yang direncanakan;

f) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan

umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70

% dari total perjalanan;

g) Kemampuan jalan masih terbatas, untuk dibeberapa ruas jalan masih dilalui

oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan;

h) Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya,

akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan

peruntukan dan pemanfaatannya;

i) Kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi dalam mendukung

aksesbilitas arus barang dan penumpang belum dilaksanakan secara optimal;

j) Kemampuan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang

handal dan terintegrasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

keseimbangan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, dan mendorong

potensi ekonomi di daerah perdesaan masih terbatas;

k) Realisasi pembangunan bandar udara Bali Utara belum optimal sebagai

penyeimbang pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara.

8. Lingkungan Hidup a) Menurunnya kuantitas sumber daya air;

b) Pencemaran air sungai, laut, danau, dan tanah akibat pembuangan limbah

komersial, domestik dan sampah;

c) Penurunan kualitas udara di daerah perkotaan;

d) Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah masih relatif

rendah;

e) Sarana, prasarana, dan SDM laboratorium lingkungan belum memadai;

f) Meningkatnya kerusakan di wilayah pesisir dan laut;

g) Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati;

h) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

9. Pertanahana) Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ijin.

b) Terdapat aset tanah belum bersertifikat.

c) Beberapa pengurus barang/pembantu pengurus barang yang ada di SKPD

belum mengikuti diklat pengelolaan BMD.

d) Penyampaian laporan BMD beberapa SKPD tidak tepat waktu, sehingga

mempengaruhi rekapitulasi akhir laporan BMD tingkat provinsi.

10. Kependudukan dan Catatan Sipila) Belum on-line nya data yang ada pada server provinsi ke Kabupaten/Kota

dan ke Pusat.

b) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola administrasi

kependudukan belum memadai dengan perkembangan teknologi informasi.

c) Kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa

penting dan peristiwa kependudukan kepada Dinas Dukcapil

Kabupaten/Kota masih kurang.

d) Pelaporan orang asing yang tinggal tetap atau tinggal sementara di Provinsi

Bali serta WNI yang akan pindah keluar negeri seringkali hanya berkaitan

dengan dokumen kependudukan di Kantor Imigrasi.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana kurang memadai.

b) Belum tersedia data terpilah tentang gender.

c) Rendahnya pemahaman konsep gender dan PUG di kalangan aparatur dan

di masyarakat.

d) Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran responsip gender

e) Masih kurangnya akses, partisipasi, control dan manfaat kepada kaum

perempuan dalam pembangunan.

f) Masih banyak kasus kekerasan termasuk didalamnya KDRT yang tidak

dilaporkan.

g) Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung Provinsi Layak Anak (PROVILA)

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan a) Kurangnya kesadaran, pengertian serta pemahaman masyarakat kurang

mampu akan pentingnya berpartisipasi dalam program KB dalam

mewujudkan Keluarga Sejahtera;

b) Kurangnya dukungan politis, sosial, budaya serta belum optimalnya

advokasi, KIE dan akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap informasi

maupun pelayanan KB.

13. Sosial a) Terbatasnya SDM pada Dinas Sosial Provinsi Bali baik kuantitas dan

kualitasnya

b) Banyaknya masyarakat miskin yang menghuni Rumah Tak Layak

Huni (RTLH) yang masih memerlukan bantuan Bedah Rumah

c) Belum optimalnya penanganan PMKS

14. Ketenagakerjaan a) Kesempatan kerja tidak sebanding dengan Kualifikasi dan jumlah pencari

kerja.

b) Belum dapat dimanfaatkannya peluang kerja ke luar negeri secara optimal

karena belum semua tenaga kerja memenuhi kualifikasi standar yang

ditentukan.

c) Belum optimalnya perencanaan tenaga kerja, analisa kebutuhan pelatihan

dan analisa kebutuhan pemagangan tenaga kerja.

d) Belum optimalnya upaya sertifikasi tenaga kerja.

e) Belum optimalnya jiwa wirausaha bagi tenaga kerja sebagai perluasan

kesempatan kerja.

f) Belum sepenuhnya dipahami hakekat hubungan industrial oleh pengusaha

dan karyawan.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a) Kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam bidang Manajemen

Kewirausahaan dan Penguasaan Teknologi masih terbatas

b) Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan kelembaga

keuangan masih lemah

c) Kemampuan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM masih

lemah

d) Penyampaian laporan keragaan koperasi dan UMKM dari Dinas Koperasi

dan UMKM Kabupaten/Kota belum tertib.

e) Petugas Pelaksana Penilai Kesehatan KSP/USP koperasi yang memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan sangat kurang.

16. Penanaman Modal a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.

b) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.

c) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar

Kabupaten/Kota.

d) Belum memadainya informasi potensi investasi di masing-masing

Kabupaten/Kota.

e) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya

di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat

17. Kebudayaan a) Kecendrungan terjadinya konflik atau sengketa di Desa Pakraman dipicu

oleh masalah-masalah yang terkait dengan pemanfaatan Laba, Tapal batas

desa, Pemanfaatan Setra, Pemekaran Desa Pakraman, Prilaku krama yang

dianggap bertentangan dengan Desa Kala Patra/kesepakatan Krama

setempat.

b) Lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

sebagai akibat belum dapat sepenuhnya dilakukannya inventarisasi dan

penetapan status hukum hasil karya seni dan budaya.

18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a) Jumlah dan kualitas tenaga fungsional di bidang diklat utamanya

Widyaiswara, pengembang kurikulum, ahli media pembelajaran, dan ahli

evaluasi diklat masih sangat terbatas untuk menjangkau target peserta yang

besar.

b) Penyelenggaraan diklat aparatur yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan

pola pembinaan karier, baik dalam penempatan jabatan maupun penilaian

prestasi kerja.

c) Belum terintegrasinya penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan SKPD

sehingga kebijakan diklat satu pintu oleh lembaga yang memiliki tugas

pokok dan fungsi penyelenggaraan diklat belum berjalan optimal.

d) Pengelolaan keuangan dan aset daerah sering menjadi temuan hasil

pemeriksaan BPK RI serta penanganan tindak lanjut yang belum maksimal

e) Pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah

berjalan masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya

f) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas

Penegakan Perda , menangani ketentraman dan ketertiban umum,

g) Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam melaksanakan

tugas operasional

h) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

operasional Satpol PP.

19. Ketahanan Pangan a) Sebagaian masyarakat masih memiliki daya beli yang rendah.

b) Harga pangan pada saat hari besar keagamaan cenderung meningkat.

c) Belum optimalnya penganekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat.

d) Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada konsumsi beras.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Kurangnya kemampuan aparat pemerintah desa/kelurahan yang

mengakibatkan lemahnya kerjasama antar lembaga kemasyarakatan yang

bermuara pada kurang maksimalnya pemberdayaan dan pelayanan

masyarakat.

b) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa antara pemerintah provinsi dengan

Pemerintah Kab/Kota sehingga sasaran belum dapat dicapai secara optimal.

c) Belum optimalnya upaya pengembangan usaha ekonomi perdesaan

d) Perlu pemantapan kegiatan Gerbang Sadu Mandara (GSM) sebagai program

prioritas pemerintah provinsi Bali.

21. Statistik a) Masih lambatnya proses pengumpulan data dalam rangka Pengolahan,

Updating serta Analisis Data dan Statistik Daerah yang disebabkan kurang

responnya dari SKPD dan Instansi Pemerintah.

b) Data yang dirilis oleh beberapa sumber terkadang lag datanya masih jauh,

Sehingga saat mengadakan evaluasi menjadi kurang optimal.

c) Kelengkapan data dari beberapa sumber masih belum optimal.

22. Kearsipan a) Belum terwujudnya pemerataan pembinaan kearsipan di lingkungan provinsi

Bali.

b) Kekurangan dana yang mendukung berbagai kegiatan.

c) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan.

23. Komunikasi dan Informatika a) Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur pemerintah dalam penguasaan

Teknologi Informasi (TI).

b) Keberadaan jumlah menara telekomunikasi (tower) yang ada di Bali sudah

melebihi kebutuhan sehingga sangat mengganggu keserasian dan

keamanan lingkungan.

c) Masih rendahnya akses informasi kepada masyarakat sehingga kurang

optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d) Pemahaman warga masyarakat terhadap manfaat penyiaran yang sehat

relatif rendah namun keinginan masyarakat untuk mengikuti siaran dari

lembaga penyiaran relatif tinggi.

e) Dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik dan peraturan

perundang-undangan di bidang penyiaran belum memadai, sehingga belum

mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat

f) Keterbatasan jumlah kanal/frekuensi dan penyebarannya tidak merata di

seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

24. Perpustakaan a) Minat baca masyarakat masih rendah.

b) Belum terwujudnya secara menyeluruh penyediaan bahan pustaka baik untuk

perpustakaan umum maupun sekolah.

c) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

d) Membaca belum menjadi kegemaran atau budaya bagi masyarakat.

e) Kompetensi Pustakawan perlu ditingkatkan dan terbatasnya jumlah

Pustakawan.

f) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait perpustakaan belum

optimal.

g) Pemberdayaan Perpustakaan kurang optimal.

h) Apresiasi penyelamatan dan pemberdayaan naskah kuno sebagai warisan

budaya masih rendah.

i) Diversifikasi layanan perpustakaan belum memnuhi kebutuhan pemustaka.

1. Pertanian 1.1.Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

a) Lahan usaha tani sempit karena adanya alih fungsi lahan.

b) Rendahnya penguasaan lahan oleh petani (rata-rata kurang dari 0,50 Ha).

c) Kelembagaan, permodalan dan ketersediaan sarana prasarana bagi petani

terbatas.

d) Kesuburan tanah dan ketersediaan air cenderung menurun.

e) Kualitas SDM petani relative rendah dan jumlah penyuluh pertanian

lapangan (PPL) belum memadai sehingga adopsi teknologi pertanian belum

sesuai harapan.

f) Adanya Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT), dan perubahan iklim

tidak menentu menyebabkan terganggunya proses produksi tanaman yang

mengakibatkan hasil tanaman tidak optimal sehingga dapat menurunkan

kualitas dan hasil produksi.

g) Pendapatan Petani masih rendah, sedangkan upah tenaga kerja relative

mahal.

h) Akses pemasaran dan permodalan petani masih lemah.

1.2.Sub Sektor Perkebunana) Pemanfaatan potensi pengembangan perkebunan masih kurang

b) Produksi dan produktivitas perkebunan masih kurang.

c) Mutu produk dan pemasaran masih rendah.

d) Pertumbuhan dan perkembangan usaha produktif pada subak abian masih

kurang.

1.3. Sub Sektor Peternakan a) Masih adanya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.

b) Belum optimalnya peningkatan populasi dan produktivitas peternakan.

c) Masih rendahnya daya saing usaha peternakan.

d) Masih adanya pengeluaran Sapi bibit yang illegal dan pengeluaran sapi

potong melebihi kapasitas produksi.

2. Kehutanan a. Hutan dan lahan belum berfungsi secara optimal baik secara ekologis

(perlindungan tata air dan tanah), sosial (penyediaan lapangan kerja) maupun

ekonomi (produksi) karena masih luasnya lahan kritis, baik di dalam dan di

luar kawasan hutan;

b. Pelestarian hutan belum optimal baik dari segi biodiversity (keanekaragaman

hayati) maupun plasma nutfah karena masih tingginya kerusakan hutan

berupa kebakaran hutan disamping di beberapa lokasi masih terjadi

perambahan kawasan hutan untuk budidaya tanaman semusim dan

penebangan liar (illegal logging);

c. Penataan batas kawasan hutan belum optimal sehingga belum sepenuhnya

dapat memberikan kepastian, baik secara fisik maupun secara hukum di

lapangan karena masih panjangnya jalur tata batas yang kurang jelas;

d. Penatausahaan hasil hutan belum optimal sehingga belum sepenuhnya

menjamin legalitas kayu hasil hutan karena masih rendahnya tertib tata usaha

kayu industri hasil hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Kegiatan pertambangan tanpa Izin, tidak mengindahkan tata cara

penambangan yang baik dan benar serta mengabaikan keselamatan kerja.

b. Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batuan, termasuk pada

kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan Geopark Batur.

c. Pengambilan/eksploitasi Air Tanah tanpa izin.

d. Pemanfaatan Air Tanah yang berlebih pada daerah tepian pantai dan

kawasan pemukiman/wisata, mengakibatkan turunnya muka air tanah, intrusi

air laut, serta degradasi lingkungan.

e. Meningkatnya kebutuhan listrik dan dilain pihak terbatasnya kapasitas

pasokan.

f. Rasio Elektrifikasi Bali 2015 89,16 % dan masih terdapat beberapa dusun

yang belum mendapat listrik.

g. Terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan setempat (PLTBayu,

PLTSurya, PLTMH, Biogas) yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan dapat

mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

h. Belum tersedianya Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali.

i. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan, Air Tanah dan

Pertambangan bahan galian batuan.

j. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, terkait pembagian

urusan di sektor ESDM dan tindak lanjutnya di Provinsi Bali

4. Pariwisata a) Kurang optimalnya promosi pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata

secara terpadu.

b) Lemahnya kualitas sumber daya pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan a) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan

yang memiliki komoditas unggulan

b) Belum optimalnya pangsa pasar (market share) produk perikanan di pasar laut

luar negeri

c) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang

pendapatan daerah

d) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

e) Penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut

6. Perdagangan a) Pelayanan Kemetrologian di Kab/Kota belum terwujudnya tertib ukur karena

keterbatasan sumber dayamanusia, sarana prasarana dan rendahnya

pemahaman pelaku usaha akan ketepatan hasil pengukuran

b) Pelayanan pengujian mutu barang yang ada di laboratorium UPT-BPSMB

masih sangat terbatas

c) Peningkatan pengetahuan aparatur /eksportir terhadap kebijakan ekspor/impor

masih terbatas

7. Industri a) Hasil karya cipta dari perajin milik perorangan pendaftaran HaKI sudah

menunjukan peningkatan namun hasil karya cipta masyarakat Bali (Foklor)

masih perlu perhatian serius.

b) Pembangunan gedung mesin pengolahan pupuk organik tidak dapat

direalisasikan karena masalah lokasi yang belum disepakati oleh PemKab

Buleleng dan lahan yang rencananya akan digunakan telah diserahkan untuk

pembangunan Rumah Sakit Pratama oleh Pemerintah Provinsi kepada

Pemerintah Kabupaten Buleleng.

ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang

bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2017, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berbasis pada penguatan ekonomi

kerakyatan yang kokoh dan dinamis dengan memperhatikan ketimpangan

pembangunan antar wilayah, sektor ekonomi dan masyarakat;

2. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat

serta penuntasan persiapan pengalihan kewenangan urusan pendidikan;

3. Optimalisasi kapasitas lembaga adat;

4. Ketahanan pangan dan penganekaragaman sumber karbohidrat non beras;

5. Optimalisasi pembangunan infrastruktur (akses pelabuhan, jaringan jalan, air minum,

listrik, dan sanitasi);

6. Peningkatan pengelolaan sampah serta penanganan alih fungsi lahan;

7. Pembangunan sumber daya manusia melalui Revolusi Mental secara menyeluruh

yang dimulai dari akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Provinsi Bali untuk

meningkatkan kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal;

8. Mewujudkan sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali yang dimulai dari perencanaan; serta

9. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung

lingkungan yang meliputi sumber daya air, udara dan tanah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka

menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 serta prioritas pembangunan daerah

yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2017 disusun

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengimplementasikan Sistem Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap

seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan

pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan), sarana dan

prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur

pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat

mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara

lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Arah kebijakan

pembangunan yang dilaksanakan, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas

dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan

penguasaan dan penerapan IPTEK.

b. Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu

pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas

(accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).

c. Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi

dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk

mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi,

kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global

menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan

jaringan kerjasama.

d. Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan

kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.

e. Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga-lembaga pendidikan sebagai

pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang

adiluhung.

f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas

pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea sisiwa) kepada

penduduk yang kurang mampu dan pendidikan berkebutuhan khusus.

g. Mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan sesuai kebutuhan pasar.

h. Meminimalkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah antar

kabupaten/kota.

i. Meningkatkan kualifikasi guru dan kualitas proses pembelajaran.

2. Mengembangkan Upaya-upaya Preventif, Promotif, Kuratif yang Seimbang dan Berkesinambungan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Langkah mendasar strategi ini adalah antara lain peningkatan kapasitas

kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk

mempercepat penjaminan kesehatan masyarakat Bali secara merata. Adapun

arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi),

sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier

(pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit tidak

menular (degeneratif) dan penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS,

TBC, demam dengue, TBC dan rabies.

b. Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka

kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu.

c. Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk

dan gizi kurang.

d. Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases seperti

avian influenza, SARS, dan lain-lainnya.

e. Mengembangkan kesehatan wisata (travel health) dalam hal pencegahan

penyakit pada wisatawan dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang

sakit.

f. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

g. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan

prasarana kesehatan.

h. Memantapkan integrasi JKBM kedalam JKN terutama dalam masa transisi

dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

i. Meningkatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit dan peningkatan

Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap.

3. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Strategi ini merupakan upaya untuk mendukung capaian sasaran yang

akan dilakukan pada tujuan misi pertama dimana peran wanita dalam

pembangunan perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pembangunan di

Bali. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya melakukan advokasi untuk

mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan Bali sehingga

perempuan Bali memiliki kesetaraan gender disegala bidang pembangunan di

Bali.

4. Meningkatkan Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Pemerintah daerah berupaya melindungi kelestarian budaya dan eksistensi

lembaga-lembaga adat yang ada, memperkuat kelembagaan tradisional

kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan

pengembangan kebudayaan Bali sesuai dengan dinamika dan perubahan

lingkungan strategis yang terjadi dan meningkatan Pemberdayaan Desa

Pekramaan dan Subak/Subak Abian. Pelestarian budaya adat Bali secara

langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada pelestarian

pariwisata di Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Bali. Arah

kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan,

yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian budaya.

b. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan

apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan

mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan

dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

d. Meningkatkan peran desa pakraman dalam melestarikan dan

mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

e. Memberdayakan peran subak dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-

nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat subak.

f. Memberdayakan peran sekaa dalam melestarikan dan mengembangkan seni

budaya.

g. Meningkatkan peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Majelis Madya

Desa Pakraman (MMDP), dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) dalam

melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan

kearifan lokal masyarakat.

h. Memberdayakan Sekaa Teruna Teruni dalam melestarikan dan

mengembangkan nilai-nilai budaya, kesenian dan kearifan lokal masyarakat.

5. Mengintensifkan Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Dalam peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi,

tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalitas aparatur dan efektivitas

kelembagaan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Strategi ini juga menekankan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, dan

terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dari KKN. Arah kebijakan

pembangunan yang ditempuh, yaitu

a. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan,

pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan

pelayanan kepada masyarakat.

b. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi

teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber

informasi dalam pembuatan kebijakan.

c. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

d. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

e. Mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.

6. Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Sebaran Penduduk Antar Kabupaten/Kota

Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah

dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi

lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan

dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat

yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada

periode 2000-2010. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu

a. Mengendalikan pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan.

b. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di

Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.

c. Meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus

urbanisasi.

d. Meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal

pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi,

vasektomi dan implant).

e. Peningkatan akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) muda

yang memiliki 2 anak, PUS dari keluarga miskin, PUS di wilayah kumuh, PUS

di wilayah padat penduduk pendatang.

f. Penguatan kapasitas kelembagaan dan program kependudukan dan KB di

kabupaten/kota.

7. Penataan Ruang, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi

pedoman dalam implementasi program pembangunan pemanfaatan ruang dan

program kewilayahan. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi

pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan

lebih awal dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan hidup sebagai

syarat pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan limbah harus dapat berjalan

dengan baik di masyarakat sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan di Bali

dapat ditekan. Bali yang hijau dan bersih dapat diupayakan terwujud dalam

setiap gerak pembangunan yang dilakukan.

Strategi dalam pengelolaan bencana dilaksanakan dengan memberi prioritas

pada Pengurangan Resiko Bencana dengan melaksanakan kegiatan secara

menyeluruh baik pada saat Pra bencana, saat Bencana dan Pasca Bencana.

Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditempuh,

yaitu :

a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) dengan maksud memberikan arahan dalam penyusunan Rencana

Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

b. Pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran, dan kerusakan

lingkungan hidup melalui optimalisasi pengawasan pembuangan limbah ke

media lingkungan dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

c. Pengelolaan keanekaragaman hayati dengan melibatkan kelompok-kelompok

pelestari sumber daya alam dan revitalisasi kearifan lokal.

d. Pengendalian dan pengawasan terhadap penyimpan dan pengumpul limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

e. Pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak penting dan

besar terhadap lingkungan serta kegiatan yang secara teknologi dapat dikelola

melalui Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH).

f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup

kepada lembaga/kelompok/perorangan yang peduli terhadap lingkungan

hidup.

g. Memberikan insentif/reward kepada lembaga/kelompok/perorangan yang

peduli terhadap lingkungan hidup.

h. Penegakan hukum lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang ijin lingkungan

dan ijin PPLH dikeluarkan oleh Provinsi.

i. Meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

j. Menurunkan luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.

k. Mengurangi kerusakan hutan.

l. Meningkatkan kejelasan jalur tata batas kawasan hutan.

m.Meningkatkan tertib tata usaha kayu industri hasil hutan.

n. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.

o. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

p. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penangkaran/lembaga konservasi

serta peredaran flora dan fauna.

q. Meningkatkan profesionalisme SDM kehutanan dan pelayanan.

r. Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan pengawasan di sektor

Pertambangan dan Energi.

s. Memprioritaskan penyusunan regulasi/Peraturan Daerah dan turunannya di

sektor Pertambangan dan Energi.

t. Melestarikan dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah pada kawasan

pegunungan, hutan, danau, sawah dan kawasan terbuka hijau lainnya.

u. Mengintensifkan upaya-upaya konservasi air tanah untuk menjamin

ketersedian potensi air tanah secara berkelanjutan.

v. Mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan batuan serta melakukan

upaya-upaya rehabilitasi atas kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan

secara lebih komprehensif.

w. Meningkatkan potensi energi daerah, meningkatkan rasio rumah tangga

berlistrik, serta meningkatkan pemakaian energi baru terbarukan yang lebih

ramah lingkungan.

x. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM),

BUMN, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sesuai dengan

kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

y. Penanggulangan bencana dengan prioritas pada pengurangan resiko bencana

(PRB), peningkatan kapasitas respon, pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kemampuan pemulihan pasca bencana.

8. Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Sektor keamanan sangat berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah

sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung dengan baik. Dalam

strategi ini memfokuskan bagaimanana menjaga Bali tetap aman sehinggga

pekembangan pariwisata berjalan dengan baik. Arah kebijakan pembangunan

yang ditempuh, yaitu :

a. Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu

memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip Clean Government dan

Good Governance.

b. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam

berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta

bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai

politik.

c. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan

sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.

d. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian

hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan

damai lahir bathin.

e. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, kepolisian,

kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan masyarakat luas, dalam hal

pembuatan, pelaksanaan tertib hukum, yang dapat meningkatkan citra dan

wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar

aspiratif.

f. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan

dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum.

g. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan

juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesadaran hukumnya.

h. Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan

mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras, kepedulian

sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta

persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

i. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup

bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi

sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional

penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai

sekaa.

j. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis

dan agama di Indonesia dan Bali khususnya, sehingga tidak terjebak dan

dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk menyangga kepentingan politik aliran

ataupun sektaran.

k. Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai.

l. Menciptakan keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini.

9. Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu

keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal.

Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda

pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta

memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan

yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif. Arah

kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja

dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” di wilayah pedesaan dan

mengintegrasikan dengan sektor pertanian seperti pembangunan jogging track

dan agrowisata pedesaan sehingga dapat memberikan efek ganda (multiflier

effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.

c. Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih

memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada

masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi

dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya.

d. Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation

atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar

dari stagnasi dan penurunan drastis (decline) kegiatan pariwisata.

e. Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri

pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen

pariwisata.

f. Meningkatakan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana,

pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga

kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat

sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai

penyangga utamanya.

g. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif.

10.Peningkatan Investasi, Pengembangan Industri Kecil, Koperasi dan UMKM Pertumbuhan ekonomi di Bali sangat ditentukan oleh pertumbuhan industri

kecil dan menengah. Industri ini umumnya bersifat industri rumah tangga, dan

masih banyak mengalami kesulitan dalam permodalan. Dalam strategi ini lebih

difokuskan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan

kualitas manajemen dan permodalan untuk mendorong tumbuhnya investasi di

daerah. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui

berbagai usaha perbaikan mutu disain dan akses pasar dengan

memanfaatakan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.

b. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit

modal kerja dan kredit investasi.

c. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu

mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta

terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim

berinvestasi yang sehat.

d. Merevitalisasi pasar tradisional di perdesaan sehingga terkesan lebih modern

e. Penyederhanaan kebijakan dan aturan main berinvestasi, sehingga dapat

menarik investor yang dibutuhkan.

f. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

g. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.

h. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran

hasil industri kecil dan menengah.

i. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.

j. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.

11.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Walaupun capaian angka kemiskinan di Bali sudah sangat jauh menurun,

tetapi di masa yang akan datang jumlah penduduk miskin di Bali masih tetap

ada. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk

miskin dapat terus ditingkatkan dan bagaimana tidak terjadi lagi penduduk miskin

baru akibat kurangnya kesempatan bekerja atau karena hal lainnya. Arah

kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

Bali secara profesional, proporsional dan berkelanjutan.

b. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum

kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka

lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

c. Meningkatkan pengembangan pembangunan berbasis Desa Terpadu

(Gerbangsadu).

d. Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah).

e. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan

penyandang masalah sosial (PMKS).

f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan

kerja bagi masyarakat seperti; mendorong Investasi PMA dan PMDN yang

berbudaya local dan perizinan.

g. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah.

h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan,

termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada

penduduk yang kurang mampu.

i. Mensinergikan program kegiatan untuk menangani kantong-kantong

kemiskinan.

12.Pengembangan Infrastruktur Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan

utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih

terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat

serta timur Bali.

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh

kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan

ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di

pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

a. Mewujudkan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air,

pelayanan air minum dan sanitasi serta fungsi jaringan irigasi untuk

mendukung derajat kesejahteraan masyarakat.

b. Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai, terutama pada

wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan

pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali

bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.

c. Perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam

secara berkelanjutan atau sustainable untuk meningkatkan kualitas dan daya

saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.

d. Mewujudkan pengambangan jasa konstruksi untuk menjamin kualitas

infrastruktur yang akan dibangun.

e. Mewujudkan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi,

guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan

konektivitas wilayah.

f. Melakukan upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas.

13.Mempercepat Peningkatan Produksi Pertanian dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatkan Pendapatan Petani

Strategi ini mengupayakan langkah-langkah meningkatkan produksi pangan

di daerah baik melalui perlindungan lahan pertanian maupun intensifikasi

pertanian dalam arti luas, sehingga dapat menekan alih fungsi lahan.

Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam

memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui

optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan

kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi,

pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya. Arah kebijakan pembangunan yang

ditempuh, yaitu :

a. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam

memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan

kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi,

pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Pengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju

kemandirian, kesejahteraan dan keadilan.

c. Penetapan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha

meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi

pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit,

terutama yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.

d. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian,

disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk

pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah

terhadap hasil industri pertanian.

e. Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).

f. Pengembangan dan pemantapan komoditas andalan/unggulan pertanian.

g. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.

h. Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan, pesisir

dan daratan.

i. Penuntasan kasus penyakit asal hewan dan penyakit ternak.

j. Peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan

masyarakat Bali.