parisadasulteng.orgparisadasulteng.org/.../20130817_hasillokasabhafinal.docx · Web viewKedua:Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang

1

KEPUTUSANLOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 03/KEP/LOKASABHA.VII/2012

TentangPIMPINAN SIDANG LOKASABHA VII

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

Menimbang : a. Bahwa lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi sulawesi tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan lokasabha VII, dipandang perlu untuk memilih Pimpinan Sidang dari dan oleh Peserta lokasabha VII;

c. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan lokasabha VII tentang Pimpinan Sidang Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop. Sulawesi Tengah.

Mengingat : ketetapan MAHASABHA X Parisadha Hindu Dharma Indonesia Nomor : I/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Lokasabha VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PIMPINAN SIDANG LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pertama : Pimpinan Sidang Lokasabha VII terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota.

Kedua : susunan dan personalia pimpinan sidang Lokasabha VII adalah sebagai berikut:Ketua : I Gede Dibia, S.Pd.,M.SiWakil ketua : I Made Simi, S.SosSekretaris : I Made Lungayasa, S.Pd.,M.PKimAnggota : 1. I Nyoman Kormek, S.E.,MM

2. Ir. I Wayan Suyasa3. I Nyoman Sumerta4. I Dewa Made Puja Astawa

LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULTENG

2

Ketiga : pinpinan sidang Lokasabha VII merupakan satu kesatuan bersifat kolektif kolegial, dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat.

Keempat : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : PaluPada tanggal : 29 September 2012

LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIAPROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMIMPIN SIDANG SEMENTARAKETUA

Ir. I Wayan Suyasa

Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi sulawesi Tengah

WAKIL KETUA

I Ketut Winaya, S.Sos.,M.Si

Ketua Pengurus Harian Parisada Provinsi SultengSEKRETARIS

I Gede Dibia, S.Pd.,M.Si

Ketua Steering Commitee Lokasabha VII

AGGOTA

Agus Budi Wirawan, ST.,M.Si.

Sekretaris Pengurus Harian Parisada Provinsi Sulteng

ANGGOTA

I Wayan Sudiana, S.Ag.,M.SiAnggota steering Commitee Lokasabha VII


3

KEPUTUSAN


NOMOR: 02/KEP/LOKASABHA.VII/2012

TentangPERATURAN TATA TERTIB LOKASABHA VII

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANGWIDHI WASA

Menimbang : a. Bahwa Parisada Hindu Dhrama Indonesia PROVINSI Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lokasabha Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Lokasabha VII, dipadang perlu untuk membuat peraturan Tata Tertib Lokasabha VII;

c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Lokasabha VII tentang Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I /TAPM.SABHA X/2011 tentang Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dhama Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat pandangan dan usulan yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Lokasabha VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKASABHAVII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERATURAN TATA TERTIB LOKASABHA VII PARISADA HINDU INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pertama : Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh Peserta dan Peninjau Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua : Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII sebagaiman dimaksud Pada Diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


4


LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

KETUA SEKRETARIS,

Ir. Wayan Suyasa I Gede Dibia, S.Pd.,M.Si

WAKIL KETUA,


ANGGOTA, ANGGOTA,

Agus Budi Wirawan, ST.,M.Si. I Wayan Sudiana, S.Ag.,M.Si


5

LAMPIRAN KEPUTUSAN LOKASABHA VIIPARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAHNomor: 02/KEP/LOKASABHA.VII/2012Tentang Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Lokasabha merupakan Sabha tertinggi Parisada.(2) Kedaulatan organisasi dilakukan sepenuhnya oleh Lokasabha.(3) Lokasabha dihadiri oleh peserta dan Peninjau.

BAB IITUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tugas dan wewenang Lokasabha :a. Menetapkan Program Kerja.b. Meminta dan menerima / menolak pertanggungjawaban Pengurus Parisada Provinsi

Sulawesi Tengah masa bhakti 2007-2012.c. Memilih dan menetapkan pengurus Parisada Provinsi Sulawesi Tengah d. Menetapkan Keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB IIIPESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

(1) Lokasabha dihadiri oleh peserta dan peninjau.(2) Peserta Lokasabha terdiri atas :

a. Seluruh Anggota Paruman Walaka.b. Utusan Pengurus Parisada Pusatc. Seluruh Pengurus Harian Parisada Provinsi Sulawesi Tengahd. Utusan dari Parisadha Kabupaten/Kota atau Daerah yang setingkat dengan

Kabupaten/Kota.e. Utusan organisasi, lembaga-lembaga yang setingkat Provinsi (Peradah, WHDI dan

KMHDI, yang berdasarkan ajaran Hindu, dan direkomendasikan oleh Parisada Provinsi.

(3) Peninjau Lokasabha terdiri atas :a. Utusan dari instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan pelayanan dan

pembinaan umat Hindu.b. Pemuka-pemuka umat yang ditetapkan oleh Pengurus Harian bersama Panitia

Lokasabha setelah mempertimbangkan usul-usul dalam rapat Panitia.


6

(4) Jumlah utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pengurus Harian dan Panitia.

(5) Setiap Peserta wajib membawa Surat mandat dari Pengurus Pasrisada Daerah atau orgasnisasinya.

(6) Setiap peninjau wajib membawa Surat Undangan dari Panitia Lokasabha.(7) Setiap peserta dan peninjau menyerahkan 2 (dua) lembar Pas Foto ukuran 4 x 6 kepada

Panitia Lokasabha.(8) Tanda pengenal Peserta dan Peninjau sah apabila telah distempel dan ditandatangani

Panitia (OC) Lokasabha.

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 4

(1) Peserta mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih.(2) Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih.(3) Penggunaan hak suara diatur lebih lanjut dalam Pasal 22, 23 dan 24 Peraturan Tata Tertib

ini.(4) Peserta dan Peninjau berhak mendapat materi Lokasabha.

Pasal 5

(1) Peserta dan peninjau dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

(2) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, disampaikan melalui Pimpinan Sidang.

(3) Apabila dipandang perlu pimpinan sidang dapat memperjelas maksud pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

(4) Pimpinan Sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang diajukan.

Pasal 6

Peserta dan Peninjau berkewajiban :(1) Menghadiri sidang/rapat-rapat Lokasabha.(2) Mematuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Lokasabha.(3) Menggunakan tanda-tanda yang ditentukan oleh Panitia.

BAB VALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

Alat-alat kelengkapan Lokasabha adalah sebagai berikut:


7

(1) Pimpinan Sidang Lokasabha.(2) Komisi-komisi Lokasabha.(3) Panitia Ad Hoc bila dipandang perlu.

BAB VIPEMPINAN SIDANG

Pasal 8

(1) Sebelum pimpinan Sidang Lokasabha VII terpilih, Sidang Paripurna Lokasabha dipimpin oleh Pengurus Parisada Provinsi (Paruman Walaka sebagai Ketua, Ketua Parisada Provinsi SulTeng sebagai Wakil Ketua, Ketua Seterring Commite sebagai Sekretaris, Sekretaris Pengurus Harian Parisada Provinsi Sulteng sebagai Anggota) dan Anggota Seteriring Commite Lokasabha VII sebagai Anggota; sebagai Pimpinan Sidang Sementara.

(2) Komposisi Pimpinan Sidang Lokasabha VII terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan dua orang anggota yang bersifat kolektif kolegial.

(3) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Sidang Lokasabha VII diatur lebih lanjut oleh Ketua.

(4) Pimpinan Sidang Lokasabha VII dipilih secara langsung dari dan oleh peserta Sidang Paripurna Lokasabha VII dan disahkan dalam Sidang Paripurna Lokasabha VII.

(5) Pimpinan sidang Lokasabha VII meliputi unsur-unsur:a) Satu (1) orang mewakili Pengurus Paruman Walaka Parisada Provinsi Sulteng.b) Satu (1) orang mewakili Parisada Pengurus Harian Daerah Provinsi Sulteng.c) satu (1) orang Mewakili Seterring Commitee.d) Empat (4) orang Mewakili Parisada Kab/Kota

(6) Pimpinan Sidang Lokasabha VII bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban Lokasabha VII agar :a) Lokasabha dapat berlangsung dalam suasana kebersamaan dengan mengutamakan

musyawarah untuk mufakat.b) Lokasabha berhasil mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya dan

membawa manfaat bagi kemajuan umat.(7) Pimpinan Sidang Lokasabha mempunyai wewenang :

a) Memimpin sidang-sidang selama Lokasabha berlangsung.b) Mengatur waktu dan lalu lintas pembicaraan dalam persidangan.c) Menjaga kelancaran dan ketertiban selama persidangan berlangsung.d) Menegur dan menghentikan pembicara yang melampaui waktu yang telah ditentukan

maupun yang menyimpang dari pokok pembicaraan atau melanggar norma kesopanan.

e) Mempertemukan pendapat diantara Pembicara.f) Mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang mengganggu kelancaran dan

ketertiban Lokasabha.(8) Pimpinan Sidang mengijinkan interupsi dan pembicara dalam hal:

a) Memintakan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya tentang masalah yang dibicarakan,


8

b) Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan.c) Memberikan penjelasan tentang masalah yang dibicarakand) Mengajukan keberatan terhadap materi yang dibicarakan keluar dari masalah –

masalah yang sedang dibahas.

BAB VIIKOMISI-KOMISI / PANITIA “AD HOC”

Pasal 9

(1) Lokasabha membentuk komisi-komisi menurut keperluan, yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

(2) Komisi Lokasabha dapat membentuk sub-sub Komisi bila dipandang perlu, dengan ketentuan hasil sub-sub komisi dipresentaskan dalam Sidang Komisi.

Pasal 10

(1) Pimpinan komisi terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekertaris.(2) pimpinan komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam sidang komisi yang

dipimpin oleh salah seorang pimpinan sidang Lokasabha.(3) Pembagian tugas diatara pimpinan komisi diatur oleh pimpinan komisi.

Pasal 11

(1) komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya.

(2) laporan komisi disusun oleh Pimpinan komisi berdasarkan saran-saran dan pendapat para anggota komisi.

(3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk team Perumus untuk menyusun hasil laporan komisi.

(4) komisi melaporkan hasil-hasil sidang komisi kepada sidang paripurna Lokasabha.(5) komisi dibantu oleh panitia pengarah (SC) sebagai narasumber.

Pasal 12

(1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu komisi kecuali pimpinan sidang Lokasabha.

(2) Setiap peninjau berhak menjadi anggota salah satu komisi.(3) Susunan dan jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional dengan

memperhatikan keinginan dari masing-masing peserta. Pimpinan Sidang Lokasabha dapat menetapkan perimbangan jumlah keanggotaan masing-masing komisi untuk disahkan dalam sidang paripurna.


9

(4) Pimpinan sidang Lokasabha dan panitia pengarah (SC) dapat menghadiri dan turut serta dalam semua sidang komisi dan sub komisi dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Lokasabha.

Pasal 13

(1) Apabila dipandang perlu Lokasabha dapat membentuk panitia Ad Hoc untuk melakukan tugas-tugas tertentu.

(2) pimpinan panitia Ad Hoc dan anggota-anggotanya ditetapkan oleh pimpinan sidang Lokasabha.

BAB VIIIMUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Peraturan tata tertib dan jadual acara Lokasabha VII disampaikan oleh pimpinan sidang kepada sidang paripurna untuk disahkan.

Pasal 15Pimpinan sidang sementara membuka sidang paripurna Lokasabha dengan pidato pembukaan dan pimpinan sidang Lokasabha menutup persidangan Lokasabha pada sidang paripurna terakhir dengan pidato penutupan.

Pasal 16Sidang dan rapat-rapat dalam Lokasabha terdiri atas :(1) Sidang paripurna (2) Rapat Pimpianan Sidang(3) Sidang komisi(4) Rapat Panitia Ad Hoc(5) Rapat Formatur

Pasal 17Dalam hal satu pimpinan sidang/ Rapat hendak berbicara selaku peserta sidang/ rapat maka untuk sementara sidang/ rapat diserahkan kepada pimpinan Sidang/ Rapat yang lain.

Pasal 18

(1) Sidang/ Rapat dalam Lokasabha pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali Rapat pimpinan / Rapat formatur.

(2) Dalam hal sidang/ rapat dinyatakan bersifat tertutup, maka pembicaraan dalam sidang/ rapat tersebut hanya boleh diumumkan oleh pimpinan Sidang Lokasabha.


10

Pasal 19

Untuk setiap sidang/ rapat dibuat resume yang ditandatangani oleh pmpinan sidang/Rapat.

BAB IXQUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

(1) Setiap sidang/ rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) peserta yang terdaftar.

(2) Dalam hal ketentuan ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan sidang/rapat dapat menunda sidang/rapat selama 30 menit.

(3) Bila mana telah ditunda selama 30 menit, peserta yang hadir belum terpenuhi, maka sidang/rapat dapat dilajutkan tanpa menghitung jumlah peserta yang hadir dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Pasal 21

(1) Setiap pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal dengan cara tersebut ayat (1) keputusan tidak dapat dicapai, maka keputusan

dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.(3) Apabila dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil yang

sama, maka pemungutan suara diulang.

Pasal 22

Setiap keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh 50% tambah 1 (lima puluh persen + satu) dari peserta yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 23

Seluruh hasil sidang Lokasabha dituangkan dalam bentuk keputusan dan/atau ketetapan, serta ditandatangani oleh pemimpin sidang.

BAB XLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMANDANGAN UMUM

Pasal 24

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 disampaikan secara langsung dalam sidang Paripurna dan tertulis.

(2) Penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 disampaikan melalui Pemandangan Umum dalam Sidang Paripurna.


11

(3) Pemandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 disampaikan oleh ketua/Utusan parisada Kab/Kota dan Organisasi Peserta Lokasabha.

(4) Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 dilakukan dengan meminta persetujuan peserta Sidang Paripurna.

(5) Setelah Laporan PertanggungJawaban Pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 diterima secara otomatis pengurus Parisada Provinsi Sulteng masa bhakti 2007-2012 dinyatakan demisioner.

BAB XITATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAERAH

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 25Syarat-syarat calon ketua:

1. Warga negara indonesia2. Suami istri beragama hindu3. Sehat jasmani dan rohani4. Memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci veda5. Memiliki intelektualitas, integritas, dan moralitas6. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian7. Dari unsur peserta dan peninjau yang hadir dalam Lokosabha8. Membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dari organisasi sebelumnya bila

terpilih.9. Berdomisili di Palu

Pasal 26

Pimpinan Paruman Walaka yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan Sekretaris dipilih oleh Formatur Lokasabha.

Pasal 27

(1) Pemilihan Ketua Pengurus harian Parisada Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara langsung bebas dan rahasia oleh peserta Lokasabha dalam Sidang Paripurna.

(2) Tahapan pemilihan Ketua adalah :a. Tahap I: Pengajuan calon ketua, dilakukan oleh utusan Parisada Kab/Kota;b. Tahap II: Penghitungan Jumah dukungan/Usulan yang diperoleh masing-masing calon

oleh Pimpinan Sidang Lokasabha;c. Tahap III: Verifikasi Persyaratan bakal calon oleh Pemimpin Sidang Lokasabha;d. Tahap IV: bakal calon yang memenuhi syarat dan didukung/diusulkan oleh 2 (dua)

atau lebih Parisada Kab/Kota, ditetapkan sebagai Calon Ketua dan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebagai calon dengan alasan apapun;

e. Tahap V: Calon Ketua Menyampaikan pendapat dan pandangan terkait Visi Misi parisada dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) menit;


12

f. Tahap VI: Pemilihan Ketua dilakukan dengan pemungutan suara oleh para Peserta Lokasabha dengan cara menulis nomor urut calon;

g. Tahap VII: Penghitungan suara dilakukan oleh Pimpinan Sidang Lokasabha;h. Dengan menerapkan sistem mayoritas sederhana (simple majority), maka calon ketua

yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih;i. Dalam hal ketua yang memenuhi syarat dan dukungan/usulan hanya 1 (satu), maka

calon Ketua tersebut langsung ditetapkan Sebagai ketua terpilih.

(3) Penyusunan pengurus Harian Dilakukan Oleh Formatur Lokasabha dalam Rapat Formatur.

(4) Formatur Lokasabha terdiri atas 9 (sembilan) orang yaitu :a. Ketua : Ketua Pengurus Harian Terpilihb. Sekretaris : Perwakilan salah satu dari Parisada Kab/Kotac. Anggota : 1(satu) dari Unsur Paruman Walaka demisioner

2 (dua) dari Unsur Pengurus Harian masa bhakti 2007-2012 5 (tiga) orang utusan Parisada Kab/Kota

(5) Formatur melaporkan susunan Pengurus Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah masa bhakti 2012-2017 dalam Sidang Paripurna Lokasabha untuk ditetapkan.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 28Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, lebih lanjut diputuskan oleh Lokasabha.

Pasal 29Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



13



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



14

KEPUTUSAN LOKASABHA VIIPARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 01/KEP/LOKASABHA.VII/2012

Tentang JADUAL ACARA LOKASABHA VII

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASALOKASABHAVII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekeuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk kelancaran dan pemanfaatkan waktu secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membuat jadual Acara lokasabha VII;

: c. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan keputusan Lokasabha tentang jadual Acara Lokasbha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulteng.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1 /Tap/M. SABHA X / 2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

: 2. Keputusan Lokasabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulteng Nomor: 02

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna I Lokasabha VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG JUDWAL ACARA LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pertama : Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dari tanggal 28 sampai dengan 29 September 2012.

Kedua : Judwal acara Lokasabha VII sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini, terdapat dalam lampiran yang merupakna bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini ditetapkan sejak ditetapkan.


15

Ditetapkan di : PaluPada Tanggal : 28 September 2012



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



16

LAMPIRANKEPUTUSAN LOKASABHA VIIPARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAHNomor : 01/KEP/LOKASABHA.VII/2012Tentang : Jadwal Acara Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

NO

HARI TANGGAL/JAM ACARA KET

1. Jumat, 28 Sept. 201210.00 Wita Persiapan Panitia10.00 – 15.00 Penerimaan Pendaftaran Peserta dan

Peninjau Lokasabha VII di Wina Beach Hotel jam 13.00 : Check in

OC – Akomodasi

17.00 – 18.30 Makan malam OC19.00 – 21.00 UPACARA PEMBUKAAN

LOKASABHA VII- Gubernur Tiba di Tempat Upacara

OC – Akomodasi- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Tari Penyambutan- Laporan Ketua Panitia - Sambutan Ketua PHDI Provinsi

Sulawesi Tengah- Sambutan Ketua Umum PHDI

Pusat- Sambutan Gubernur Sekaligus

membuka Lokasabha VII - Pembacaan Doa- Hiburan- Penutup

SIDANG PARIPURNA I21.20 – 21.30 Pimpinan Sidang sementara

membuka Sidang Paripurna ISC-OC Persidangan

21.30 – 22.00 Pengesahan jadual Acara Lokasabha VII

Pimpinan Sidang sementara

22.00 – 22.10 Rehat kopi OC konsumsi22.10 – 22.30 Pengesahan Tata tertib Lokasabha

VIIPimpinan Sidang

sementara

22.30 – 23.00Pemilihan Pimpinan Sidang Lokosabha VII Pimpinan Sidang

SementaraPenetapan Pimpinan Sidang Lokasabha VII dilanjutkan penyerahan Palu dari Pimpinan Sidang sementara kepada Pimpinan Sidang terpilih

2 Sabtu,29 Sept 201206.00 – 08.00 Makan Pagi OC Konsumsi


17

SIDANG PARIPURNA II08.00 – 08.10 Pratah Sevanam OC08.10 – 09.00 Laporan Pertanggungjawaban

Pengurus Parisada Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007 – 2012

Pimpinan Sidang

09.00 – 10.15 Pandangan Umum Parisada Kab/Kota atas LPJ PHDI Provinsi Sulawesi Tengah

Pimpinan Sidang

10.15 – 10.30 Rehat Kopi OC10.30 – 11.00 Tanggapan Terhadap Pandangan

Umum atas LPJPimpinan Sidang

11.00 – 11.15 Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Parisada Prop. Masa Bhakti 2007 – 2012, sekaligus Pernyataan demisioner oleh Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang

11.15 - 11.30 Penjelasan Materi Lokasabha VII Pimpinan Sidang11.30 - 12.00 Pembentukan Komisi – Komisi Pimpinan Sidang12.00 – 12.10 Madyandina Sevanam OC12.10 – 13.00 Istirahat Makan Siang OC13.00 – 14.00 Sidang – Sidang Komisi14.00 - 15.00 Laporan dan tanggapan hasil – hasil

Sidang KomisiPimpinan Sidang

15.15 – 15.30 Rehat Kopi OC Konsumsi15.30 – 15.45 Pengajuan dan perhitungan jumlah

dukungan Bakal Calon Ketua Pimpinan Sidang

15.45 – 16.00 Verifikasi persyaratan dan penetapan Bakal calon oleh pimpinan sidang

Pimpinan Sidang

16.00 – 16.30 Pemilihan Ketua Parisada Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2012 – 2017

Pimpinan Sidang

16.30 – 17.00 Penghitungan suara hasil pemilihan Ketua dilakukan oleh pimpinan sidang Penetapan Ketua terpilih

17.00 – 17.15 Pembentukan Formatur17.15 – 18.15 Rapat Formatur18.15 – 18.30 Pengumuman Hasil Rapar Formatur18.30 – 19.00 Persiapan Upacara Penutupan19.00 – 21.00 UPACARA PENUTUPAN

- Tari Penutupan OC- Menyanyikan lagu Indonesia

RayaOC

- Laporan Ketua Panitia 08.30 – 09.30 - Pengukuhan Pengurus PHDI

Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2012-2017

PHDI Pusat

09.30 – 09.40 - Ucapan Selamat jabatan tangan peserta dan undangan kepada pengurus PHDI Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti


18

2012-201710.30 – 12.00 Sambutan Ketua PHDI Provinsi

Sulawesi Tengah Terpilih Sambutan Ketua Umum PHDI

Pusat sekaligus menutup Lokasabha VII

Pembacaan Doa Hiburan Penutup

12.00 Cek Out

Di tetapkan : di PaluTanggal : 28 September 2012



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



19

KETETAPANLOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAHNOMOR : I/TAP/LOKASABHA. VII/2012

TentangPENGESAHAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGURUS PERISADA HINDU DHARMA INDONESIAPROVINSI SULAWESI TENGAH

PERIODE TAHUN 2007 – 2012

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

Menimbang : a. Bahwa Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengatarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. Bahwa Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007-2012 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna Lokasabha VII dan telah mendapat tanggapan dari Peserta Lokasabha VII;

d. Bahwa Lokasabha VII berwenang untuk menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;

e. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M.SABHA.X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/LOKASABHA.VII/2012 tentang Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/KEP/LOKASABHA.VII/2012 tentang Jadwal Acara Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah..


20

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang paripurna Lokasabha VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE TAHUN 2007-2012.

Pertama : Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggunajawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007-2012.

Kedua : Kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007-2012 disampaikan terimakasih atas segala dharma bhaktinya.

Ketiga : Setelah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007-2012 diterima/disahkan, selanjutnya Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2007-2012 dinyatakan demisioner.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan :PaluPada tanggal: 29 September 2012


PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,

I Gede Dibia, S.Pd.,M.Si I Made Lungayasa, S.Pd.,M.PKim

WAKIL KETUA,


21

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,

I Nyoman Kormek, S.E.,MM. Ir. I Wayan Suyasa

ANGGOTA, ANGGOTA,

I Nyoman Sumerta I Dewa Made Puja Astawa


22

KETETAPAN


NOMOR : II/TAP/LOKASABHA.VII/2012

TentangPEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASALOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA


Menimbang : a. Bahwa lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. Bahwa untuk membahas dan memusyawarahkan berbagai Keputusan/Ketetapan yang akan diambil oleh Lokasabha VII, dipandang perlu untuk membentuk komisi-komisi;

d. Bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Keputusan Lokasabha VII tentang Pembentukan Komisi-komisi Lokasabha VII Paisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/Lokasabha.VII/2012 tentang Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/KEP/Lokasabha. VII /2012 tentang Jadwal Acara Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna II Lokasabha VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP.SULTENG TENTANG PEMBENTUKAN


23

KOMISI-KOMISI LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP. SULTENG.

Pertama : membentuk 3 (tiga) Komisi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:1. Komisi A: membahas dan memusyawarahkan Rancangan

Penyempurnaan Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah,

2. Komisi B: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Grand Design Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Komisi C: membahas dan memusyawarahkan Rancangan Rekomendasi Bidang Keagamaan dan Rancangan Rekomendasi Bidang Khusus, mekanisme bisama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Kedua : Anggota Komisi adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Komisi – komisi melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna Lokasabha VII sesuai Jadwal Acara Lokosabha

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos


24

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,

I Nyoman Sumerta I Dewa Made Puja AstawaLampiran 1 :

Ketetapan Lokasbha VIINomor: II/TAP/LOKASABHA.VII/20112Tentang Pembentukan Komisi

KOMISI A

Ketua : I Nyoman Arianto, S.Pd.,M.SiWakil Ketua : I Komang PasekSekretris : I Ketut Widiasa

NO NAMA UTUSAN1. I Wayan Jaya PHDI Kabupaten BUOL2. I Ketut Mariata PHDI Kabupaten Tolitoli3 I Wayan Baliasa PHDI Kabupaten Banggai 4 I Wayan Wildana PHDI Kabupaten Poso5 Made Budiarta PHDI Kabupaten Morowali6 Gusti Putu Sarya PHDI Kabupaten Touna7 I Nyoman Arianto PHDI Kota Palu8 I Gede Suarta PHDI Kabupaten Donggala9 I Ketut Widiasa PHDI Kabupten Parigi Moutong10 I Komang Pasek PHDI Provinsi Sulawesi Tengah (Domisioner)11 I Ketut Winaya PHDI Provinsi Sulawesi Tengah (Domisioner)12 I Nyoman Edi Paruman Walaka Sulawesi Tengah 13 I Wayan Sudiana LPH Propinsi Sulawesi Tengah14151617181920


25

Ditetapkan di : PaluPada tanggal : 29 Sept. 2012


PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



26

Lampiran 2 :Keputusan Lokasbha VIINomor: 04/KEP/LOKASABHA.VII/20112Tentang Pembentukan Komisi

KOMISI B

Ketua : I Nyoman DanaWakil Ketua : Drs. I Nengah Wandra, M.SiSekretris : I Made Suwila

NO NAMA UTUSAN1. I Ketut Bagiana PHDI Kabupaten BUOL2. I Nyoman Anteri PHDI Kabupaten Banggai3 I Made Subrata PHDI Kabupaten Poso4 Dewa Agung Wijaya PHDI Kabupaten Morowali5 I Ketut Sunada PHDI Kabupaten Touna6 I Nengah Wandra PHDI Kota Palu7 I Wayan Kantin PHDI Kabupaten Donggala8 I Nyoman Dana PHDI Kabupaten Donggala9 I Made Yastina PHDI Kabupaten Parigi Moutong10 I Nyoman Budiarta PHDI Provinsi Sulawesi Tengah (Domisioner)11 I Made Antara PHDI Provinsi Sulawesi Tengah (Domisioner)12 I Made Suwila PHDI Kabupaten Parigi Moutong13 Ida Bagus Wija Kusuma Paruman Walaka14 I Wayan Darmadi Peninjau (STAH)15161718192021


LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIAPIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,



27

WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



28

Lampiran 3 :Keputusan Lokasbha VIINomor: 04/KEP/LOKASABHA.VII/20112Tentang Pembentukan Komisi

KOMISI C

Ketua : I Nyoman BudiasaWakil Ketua : I Nyoman DwindaSekretris : I Nyoman Selamat

NO NAMA UTUSAN1. I Nyoman Muliada PHDI Kabupaten Tolitoli2. I Made Purwa PHDI Kabupaten Banggai3 I Nyoman Sudiana PHDI Kabupaten Poso4 I Ketut Nila Adiputra PHDI Kabupaten Morowali5 I Komang Suadnyana PHDI Kabupaten Touna6 I Nyoman Dwinda PHDI Kota Palu7 I Ketut Brata PHDI Kabupaten Donggala8 I Nyoman Budiasa PHDI Kabupaten Parigi Moutong9 I Nyoman Slamet Peradah Propinsi Sulawesi Tengah10 I Putu Surya PHDI Provinsi Sulawesi Tengah (Domisioner)11 I Wayan Mahayasa KMHDI Sulawesi Tengah12 Maseni Penyelenggara Bimas Touna13 I Wayan Tantra Penyelenggara Bimas Donggala141516171819202122

Ditetapkan : PaluPada tanggal : 29 Sept. 2012


KETUA SEKRETARIS,



29

WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



30

RANCANGAN KETETAPANLOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAHNOMOR: II/TAP/LOKASABHA.VII/2012

TentangGRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASALOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP. SULTENG

Menimbang : a. Bahwa Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakn 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil Keputusan/ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantar umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia belum memiliki Grand Design sebagai penentu arah Kebijakan Parisada kedepan;

d. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/Lokasabha.VII/2012 tentang Peraturan Tata Tertib Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 03/KEP/Lokasabha.VII /2012 tentang Jadwal Acara Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun kedepan; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 29 September 2012.


31

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP. SULTENG TENTANG GRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA 50 (LIMAPULUH) TAHUN KE KEDEPAN.

Pertama : Mengesahkan Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun ke depan sebagai penentu arah kebijakan Pembangunan dan Pengembagan Hindu Dharma Indonesia.

Kedua: : Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia bertanggung jawab menyebarluaskan ketetapan ini kepada seluruh komponen umat Hindu Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga : Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Lembaga-lembaga keagamaan Hindu bertanggungjawab mewujudnyatakan Ketetapan ini.

Keempat : Grand Design Hindu Dharma Indonesia 50 (limapuluh) tahun ke Depan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.


LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONSEIAPROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos


32

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



33

Lampiran KETETAPAN LOKASABHA VIIParisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: III/TAP/Lokasabha VII /2012 Tentang Grand Design Hindu Dharma Indonesia

GRAND DESIGN HINDU DHARMA INDONESIA2012 - 2062

I. Latar Belakang

1. Sejak bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaan, tepatnya agama Hindu secara sah diakui keberadaanya di bumi Indonesia pada tahun 1959, hingga saat ini umat Hindu di Indonesia belum pernah secara khusus mendesain keberadaannya kedepan.

2. Tiadanya desain secara khusus tentang rencana masa depannya membuat umat Hindu di Indonesia pun tidak jelas kontribusinya bagi kehidupan bermasyrakat, berbagsa dan bernegara.

3. Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah dan bentuk-bentuk kontribusi agama Hindu dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan.

4. Oleh karenanya, dalam Lokasabha VII Parisada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 ini, Panitia menindak lanjuti hasil Keputusan Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2011 tentang “Grand Design Hindu Dharma Indonesia” sebagai desain umum dan utama arah dan strategi pengembangan Hindu di Indonesia ke depan.

5. Rancangan “Grand Design Hindu Dharma Indonesia” ini diharapkan dibahas secara kritis disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dan disepakati untuk kemudian ditetapkan sebagai keputusan Lokasabha VII dan Dijadikan sebagai salah satu materi dalam Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2012.

II. Tujuan

“Grand Design Hindu Dharma Indonesia” ini disusun dengan tujuan :1. Menentukan arah, strategi, kebijakan-kebijakan dan program-program pokok

pengembangan agama Hindu dan masyarakat Hindu ke depan di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dan di Indonesia umumnya.

2. Menentukan arah, strategi dan bentuk-bentuk kontribusi agama Hindu dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan.

3. Sebagai rencana induk (master plan) bagi seluruh komponen agama Hindu di Provinsi Sulawesi Tengah, baik Parisada sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indoesia maupun isntiusi, lembaga dan organisasi yang bernafaskan Hindu dalam menyusun program kerjanya.


34

III. Visi Parisada

Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera lahir batin berdasarkan dharma (moksartham jagadhitaya ca iti dharma) bersumber dari pustaka suci Veda, dan berdasarkan Pancasila.

IV. Misi Parisadaa. Meningkatkan prilaku pelaksanaan kenyakinan dan filsafat (tattwa), etika (susila), dan

ritual (acara) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia yang

maju, mandiri dan berbudaya berdasarkan Dharma;c. Menumbuhkembangkan wawasan, solidaritas dan keharmonisan internal dan extern,

umat beragama, dan pemerintah.d. Melestarikan nilai-nilai budaya hindu berdasarkan Pustaka Suci Veda,e. Memasyarakatkan pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan situasi

dan kondisi umat hindu

V. Pilar Utama Gerakan1. Aktualisasi Nilai-nilai2. Revitalisasi Sumber Daya Manusia3. Profesionalisasi Organisasi4. Kolaborasi Kelembangaan

VI. Tema Utama dan Sarana Utama

1959-2012 2012-2062

TEMA EKSISTESI & PELEMBAGAAN AKTUALISASI & KONTRIBUSI

SASARAN 1. Keberadaan Agama Hindu di Indonesia yang mendapat fasilitas pelayanan dari Negara

2. Pembentukan dan penguatan institusi dan organisasi bernafaskan Hindu.

3. Diakui oleh masyarakat umum dan lembaga keagamaan lainnya.

a. Agama: Diseminasi (penyebarluasan) internalisasi, implementasi nilai-nilai, dan memiliki ketahanan.

b. Ekonomi: Sejahtera, Mandiri, dan memiliki ketahanan ekonomi.

c. Pendidikan: Sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul baik karakter maupun kompetensi.

d. Kesehatan: Budaya Hidup bersih dan sehat.

e. Budaya: Penghargaan dan penguatan kearifan lokal.

f. Kemanusiaan: Kesamaan hak, peduli dan melayani.

g. Lingkungan: Penghargaan dan pelestarian.

h. Organisasi: Kerja sama dan sinergi.i. Ideologi: Mewarnai kebijakan

Dharma Negara melalui kontribusi,


35

kolaborasi dan Negosiasi.j. Sains & Teknologi: Sesuai dengan

niali-nilai Dharma,untuk membangun peradaban.

VII.GRAND STRATEGY & PROGRAM UMUM

PILAR INITIATIVE STRATEGY PROGRAM UMUM

AK

TU

AL

ISASI

NIL

AI-N

ILA

I

1. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai universal : tat twam asih, tri kaya parisuda, tri hita karana, karma, yadnya, sevanam.

a. Menyiapkan pendharma wacana yang handal.

b. Menyiapkan materi Dharma wacana.c. Melaksanakan Dharma Wacana dan

Dharma Tula terprogram secara rutin.d. Menerbitkan dan medistribusikan materi

publikasi nilai-nilai universal Hindu.

INITIATIVE STRATEGY PROGRAM UMUM

RE

VIT

AL

ISASI SU

MB

ER

DA

YA

1. Mendayagunakan talenta, karakter dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum diterima oleh masyarakat.

a. Menginventarisasikan sumber daya menusia yang memiliki talenta, karakter, dan kapabilitas.

b. Mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya manusia yang memiliki talenta, karakter, dan kapabilitas.

2. Memobilisasi dan mendayagunakan potensi sumber daya financial.

a. Menginvetarisasikan sumber-sumber daya finansial.

b. Merevitalisasi dan mengembangkan system mobilisasi sumber daya finansial, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi.

c. Melaksanakan mobilisasi sumber daya finansial.

d. Mengelola sumber daya finansial secara professional dan akuntabel.

3. Mengambil manfaat dari budaya nusantara dan world heritages.

a. Menginventarisasikan kekayaan budaya nusantara dan world heritages.

b. Mengukuhkan indentitas kehinduan pada kekayaan budaya nusantara dan world heritages.

c. Melestarikan budaya nusantara dan world heritages.

d. Menadayagunakan budaya nusantara dan world heritages.


36

RE

VIT

AL

ISASI SU

MB

ER

DA

YA

4. Meningkatkan pendidikan dan pengembangan SDM.

a. Mengkampanyekan semangat belajar setinggi-tingginya bagi umat Hindu.

b. Memfasilitasi umat Hindu agar bias belajar setinggi-tingginya.

c. Membuat desain system pendidikian dengan nilai-nilai Hindu.

d. Mempersiapkan lembaga, sarana, prasarana, dan SDM.

e. Mengoperasionalisasikan pendidikan dan pengem-bangan SDM

5. Melakukan mapping keutamaan.

a. Mengumpulkan data jumlah umat dan potensi keumatan, rumah ibadat, rohaniwan, penyuluh, guru agama, dsb.

b. Mekmbuat database dan mengolah menjadi pusat informasi keumatan.


PRO

FESIO

NA

LISA

SIO

RG

AN

ISASI

1. meningkatkan eksistensi parisada Daerah.

a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan pemerintah maupun desa Pakraman/Lembaga keagamaan.

b. Parisada Daerah meningkatkan program-program pelasyanan umat.

2. Meningkatkan profesionalitas parisada.

a. Mendata calon-calon pengurus parisada yang memiliki potensi, kompetensi, dan sikap professional.

b. Meningkatkan konsolidasi organisasi parisada.

c. Menintgkatkan profesionalitas dalam manajemen organisasi.


KO

LA

BO

RA

SI K

EL

EM

BA

GA

AN

1. Memmanfaatkan pengakuan terhadap parisada oleh masyarakat umum, lembaga keagamaan lainnya, dan pemerintah.

a. Meningkatkan sosialisasi Bhisama-bhisama yang sudah ditetapkan parisada.

b. Meningkatkan kerja sama program dengan lembaga keagamaan lain dan pemerintah.

c. Proaktif menyampaikan usulan dan atau rekomendasi kepada pemerintah yang terkait dengan interes umat Hindu.

2. Memanfaatkan hubungan

baik dengan majelis-majelis agama dan organisasi keagamaan lainnya.

a. Meningkatkan secara aktif peran parisada dalam kegiatan lintas agama.

b. Aktif menyuarakan kepentingan umat dalam forum-forum lintas agama.

3. Membangun sinergi antar: pengurus, organ-

a. Meningkatkan kerjasama antar pengurus dan organisasi parisada.


37

organ (sabha pandita, sabha walaka, pengurus harian); pengurus pusat dan daerah; parisada dengan Bimas Hindu; parisada dengan Bimas Hindu; parisada dengan lembaga keagamaan bernafaskan Hindu.

b. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama parisada dengan organisasi-organisasi bernafaskan Hindu baik di dalam negeri maupun diluar negeri.


LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONSEIAPROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



38

KETETAPANLOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI

SULAWESI TENGAH NOMOR: III/TAP/LOKASABHA VII/2012

TentangPROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PROVINSI SULAWESI TENGAHMASA BHAKTI 2012-2017

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

Menimbang : a. Bahwa lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil keputusan/ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengatar umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. Bahwa Lokasabha VII berwenang menetapkan Pogram kerja Parisada sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban segenap Pengurus Parisada dalam kurun waktu 5 tahun;

d. Bahwa program kerja tersebut disusun secara sistematis terarah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai visi, misi, sasaran serta prioritas kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Sradha bhakti umat Hindu dan peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

e. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan Lokasabha VII Parisaha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/Lokasabha VII/2012 tentang Tata Tertib Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Keputusan Lokasabha VII Parisaha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 03/KEP/Lokasabha VII/2012 tentang Jadwal Acara Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.


39

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi B yang membahas program kerja; dan pedapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKANMenetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADHA HINDU

DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PROGRAM KERJA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA BHAKTI 2012-2017.

Pertama : Mengesahkan Program kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia Prop.Sulteng Masa Bhakti 2012-2017.

Kedua : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan Kepada Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2012-2017 untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan .


LOKAS PABHA VII RISADA HINDU DHARMA INDONSEIAPIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos


40

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



41

Lampiran:KETETAPAN LOKASABHA VII Nomor: IV/TAP/LOKASABHA. VII/2012Tentang program kerja parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2012-2017

I. Visi Parisada (sesuai dengan komisi B)

Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera lahir batin (moksartham jagadhitaya) bersumber pustaka suci Veda dan berdasarkan Pancasila.

II. Misi Parisadaa. Meningkatkan prilaku pelaksanaan kenyakinandan filsafat (tattwa), etika

(susila), dan ritual (acara) Hindu dalam kehidupan beragama yang modern;b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia

yang maju, mandiri, berbudaya berdasarkan Dharma;c. Menumbuhkembangka wawasan, solidaritas dan keharmonisan internal, antara

umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah.d. Melestarikan nilai-nilai budaya hindu berdasarkan veda,e. Memasyakatkan pelaksanaan upacara dan upakara yang disesuaikan dengan

kemampuan umat hindu

III. TUJUANParisada bertujuan untuk:1. Mewujudkan masyarakat Hindu dengan keyakinan, komitmen dan kesetiaan yang

tinggi terhadap ajaran agama Hindu;2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan

pengembangan nilai-nilai kemanusian;3. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Dharma Agama dan Dharma Negara;4. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan sosial.

IV. SASARANSasaran yang ingin dicapai adalah:1. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan

mengakomodasikan kearifan budaya lokal;2. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang berkualitas dan memiliki

sradha dan bhakti yang diaktuaisasikan secara modern;3. Terwujudnya masyarakat Hindhu Dharma Indonesia yang proaktif dalam

menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

4. Terwujudnya masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang cerdas dan berkarakter;5. Terwujudnya masyarakat yang harmonis dan sejahtera lahir batin


42

V. KEBIJAKAN DASAR1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma

Indonesia2. Bishama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat3. Keputusan Loka Sabha VII Parisadah Hindu Dharma Indonesia Provinsi

Sulawesi Tengah4. Grand Design Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

VI. SASARAN UTAMA

NO BIDANG SASARAN1 AGAMA Desiminasi (menyebarluas-kan), internalisasi,

implementasi nilai-nilai, dan memiliki ketahanan mental spiritual

2 EKONOMI Sejahtera, mandiri, dan memiliki ketahanan ekonomi. 3 PENDIDIKAN sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul baik

karakter maupun kompetensi.4 KESEHATAN Budaya hidup bersih dan sehat 5 BUDAYA penghargaan dan penguatan kearifan lokal 6 KEMANUSIAN Kesamaan hak, peduli dan melayani7 LINGKUNGAN Penghargaan dan pelestarian8 ORGANISASI Kerjasam dan sinergi9 IDEOLOGI Mewarnai kebijakan Dharma Negara melalui

Kontribusi, Kolaborasi, dan Negoisasi.10 SAINS DAN

TEKNOLOGISesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban.

PROGRAM UMUM PENGURUS HARIAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

VII. PROGRAM KERJA

NO

BIDANG PROGRAM UMUM PROGRAM KERJA/ KEGIATAN

INDIKATOR

1 Organisasi dan kelembagaan

1. Konsolidasi dan revitalisasi parisada.

2. Profesionalisasi tata kelola organisasi parisada.

3. Memfasilitasi dan revitalisasi organisasi pelayanan.

4. Komunikasi, konsolidasi dan kaloborasi dengan lembaga

a. Melaksanakan dan mendorong pelaksanaan sabha semua tingkatan tepat waktu.

b. Melakukan penyegaran pengurus lembaga/badan/ yayasan yang didirikan oleh parisada sesuai masa Bhaktinya.

c. Mendirikan lembaga/badan/ yayasan yang


43

keagamaan Hindu.5. Komunikasi dan

kerjasama antar lembaga dengan lembaga-lembaga agama dan/atau lembnaga keagamaan di indonesia.

dipandang perlu.d. Mendirikan/

mendorong/revitalisasi lembaga/ organisasi pelayanan hindu.

e. Membuat tata kerja dan urain tugas organ parisada.

f. Melaksanakan rapat Koordinasi antar organ parisada 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

f. Melaksanakan rapat koordinasi antyar parisada dengan lembaga Keagamaan Hindu 1 (satu) kali dalam (6) bulan.

g. Mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga agama dan/atau lembaga keagamaan 1 (satu) kali dalam 1( satu) tahun.

h. Setiap awal tahun melakukan validasi dan update data keumatan.

2 Keagamaan dan lintas iman

1. Gerakan dan upaya-upaya internalisasi dan aktulisasi nilai-nilai Hindu Dharma, melalui penerbitan buku, dharma duta,dsb.

2. Gerakan dan upaya-upaya mengenai pentingnya ketahanan sraddha untuk meningkatkan ketahanan umat hindu.

3. Fungsionalisasi sarana dan prasarana peribadatan dalam

a. Mendorong dan menggalakkan pelaksanaan Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Santi, Dharma Yatra, dan Yatra saddha.

b. Mendorong dan menggalakkan penerbitan dan penyebaran buku-buku Hindu terkait berbagai Aspek kehidupan.

c. Mengintensifkan pengiriman Dharma duta ke berbagai daerah khususnya daerah terpencil.

d. Menerbitkan


44

sosiometrik..4. Pedoman dan

pelayanan bagi individu yang atas pilihan dan keputusannya masuk menjadi penganut Hindu Dharma.

5. Penyebarluasan spirit dan pedoman tentang sarana dan prasarana peribadatan/persembahyangan yang memberikan penghargaan, penghormatan dan pengembangan kearifan budaya lokal.

6. Komunikasi dan kerjasama Lintas Iman.

pedoman baku dalam pelaksanaan sudhi wadani.

e. Mengintensifkan pembinaan agama bagi umat yang baru memeluk hindu.

f. Mendirikan/ merevitalisasi lembaga konseling agama.

g. Menerbitkan pedoman peningkatan fungsi sosial tempat suci (rumah ibadah).

h. Melakukan inventarisasi hari-hari suci dan bentuk tempat suci dari masing-masing etnis dalam rangka penghormatan dan pengembangan kearifan lokal.

i. Mengadakan pertemuan /dialog lintas iman dalam rangka meningkatkan kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3 Ekonomi dan kesejahteraan

1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu dharma tentang ekonomi dan kesejahteraan.

2. Mendorong dan memfasilitasi gerakan dan upaya-upaya kemandirian Ekonomi umat.

3. Mendorongdan memfasilitasi gerakan dan kesadaran pengtingnya ketahanan ekonomi bagi umat Hindu.

a. Menerbitkan pedoman pengelolaan ekonomi keluarga berdasarkan ajaran Hindu.

b. Membentuk Badan .c. Mengoptimalkan

peran Badan Dharma Dana Nasional.

d. Mendorong berdirinya lembaga-lembaga ekonomi (koperasi dan perseroan terbatas).

e. Memfasilitasi terbangun-nya jaringan antar pengusaha Hindu di berbagai daerah.


45

4 Pendidikan dan kebudayaan

1. Penyebarluasan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Hindu Dharma, seperti pasraman dan Widyalaya.

1. Penyebarluasan sistem pendidikan bagi calon Rohaniwan hindu Dharma Indonesia.

2. Penyebarluasan dan mendorong pendirian pusat kajian dan pengembangan Hindu (The Hindu center).

3. Mendorong umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam gerakan pelayanan di bidang pendidikan.

4. Mendorong agar umat Hindu Dharma indonesia mengutamakan pendidikan bagi putra- putrinya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dalam karakter maupun kompetensi.

5. Mendorong agar umat dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia proaktif terlibat dalam penghargaan, penghormatan dan penguatan kearifan budaya lokal.

a. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan/ atau kabupaten /kota terkait pengangkatan guru agama Hindu sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional.

b. Koordinasi dengan mentri Agama RI terkait penerbitan peraturan Mentri Agama sebagai tindak lanjut atas peraturan pemerintah Nomor: 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan.

c. Memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan keagamaan Hindu (pasraman) dan lembaga pendidikan umum bernuansa Hindu (widyalaya).

d. Mendorong berdirinya program Studi Rohaniwan Hindu (Manggala Upacara) di poerguruan tinggi Hindu.

e. Koordinasi dengan perguruan Tinggi Hindu terkait pemberian beasiswa kepada umat kurang mampu.

f. Menerbitkan pedoman pendirian dan pelaksanaan pusat kajian dan pengembangan Hindu (The Hindu centre).

g. Mendorong berdirinya pusat kajian dan


46

pengembangan Hindu (The hindu centre) yan g representatif dan memenuhi standar.

h. Memasyarakatkan budaya Hindu untuk membangun jati diri Hindu dengan bahasa daerah dan seni keagamaan bernafaskan Hindu.

i. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pesantian.

5 Lingkungangan Hidup

1. Penyebarluasan nilai-nilai Hindu Dharma tentang keserasiaan dan keharmonisan hidup dengan lingkungan (Tri Hita Karana).

2. Mendorong agar umat dan masyarakat Hindu Dharma indonesia proaktif terlibat dalam gerakan penghargaan, penghormatan, dan pelestarian lingkungan.

3. Penyebarluasan konsepsi tentang pembangunan dan pengembangan model masyarakat Berbasis Nilai-nilai Hindu Dharma;

a. Menyebarluaskan pedoman pengelolaan lingkungan hidup menurut ajaran Hindu.

b. Aktif dalam kampanye penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

c. Mendorlong pelaksanaan program-program berupa aksi penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

a. Membangun kesadaran akan pentingnya keselarasan antara manusia dan lingkungan.

b. Mengembangkan pola pemukiman yang mengutamakan keselarasan berdasarkan ajaran Hindu.

6 Kesehatan dan sosial kemanusian

1. Konsepsi nilai-nilai Hindu Dharma tentang perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat dalam semua tatanan.

a. Menyebarluaskan pedoman perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menurut ajaran Hindu.

b. Aktif dalam kampanye


47

2. Mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan umat secara mandiri.

3. Pengtingnya umat Hindu Dharma Indonesia peduli dan melayani sesama.

pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

c. Mendorong berdirinya lembaga-lembaga sosial kemanusiaan: klinik, rumah sakit, panti asuhan, panti wredha, dan lain-lain.

d. Mendorong lembaga keagamaan Hindu Agar aktif dalam mitigasi bencana Alam baik saat bencana maupun pasca bencana.

7 Wanita,pemuda dan Anak

1. Penyebarluasan konsepsi posisi dan optimalisasi peran Wanita dalam membangun peradaban;

2. Penyebarluasan konsepsi posisi dan optimalisasi peran pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun peradaban;

3. Penyebarluasan konsepsi posisi, hak dan perlindungan Anak sebagai bagian dari ketahanan keluarga dalam membangun peradaban.

a. Optimalisasi kedudukan dan peran wanita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Optimalisasi kedudukan dan peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Meningkatkan ketahanan sradha dan ketahanan ekonomi kaum muda dalam menghadapi arus globalisasi agar tidak mudah dikonvensi.

d. Mendorong upaya-upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

e. Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penerapan Undang-undang No.20 Tahun 2003.

f. Aktif dalam kampanye pemberian ASI eksklusif.

8 Sains dan Teknologi

1. Penyebarluasan tentang

a. Membangun kesadaran umat


48

penghargaan, penghormatan dalam pemanfaatan kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Dharma, untuk membangun peradaban;

2. Penyebarluasan tentang konsepsi dan pemikiran-pemikiran lain bagi kemajuan umat Hindu.

dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan berbagai penemuan terkait perkembangan sains dan teknologi.

b. Membangun kesadaran umat agar memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi semata-mata untuk membangun kehidupan yang lebih baik berdasarkan ajaran Hindu.

c. Menyusun pedoman aplikasi teknologiyang terkait dengan moral, etika, dan keselamatan umat manusia.

Ditetapkan di :PaluPada tanggal :29 September 2012


PINPINAN SIDANG KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,


49

I Nyoman Sumerta I Dewa Made Puja AstawaKETETAPAN

LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIANOMOR: IV/ TAP/LOKASABHA.VII/2012

Tentang MEKANISME BHISAMA

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP. SULTENG

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHAH YANG WIDHI WASA

Menimbang : a. bahwa lokasabha parisada Hindu Dharma Indonesia propinsi sulawesi tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil keputusan/ketetapan untuk meningkatkan peran parisada dalam rangka mengantarkan umat hindu guna melaksanakan Dharma;

c. bahwa Lokasabha berwenang menetapkan Mekanisme Bhisama parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai pedoman dalam menetapkan Bhisama;

d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan Lokasabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 1/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. keputusan Lokasabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/Lokasabha.VII/2012 tentang peraturan tata tertib

3. keputusan Lokasabha VII parisada Hindu Dharma In donesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:03/KEP/Lokasabha.VII/2012 tentang jadual Acara.

Memperhatikan : hasil musyawarah sidang komisi B yang membahas mekanisme Bhisam; dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam sidanng paripurna tanggal 29 Sept 2012.

MEMUTUSKANMenetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA

INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG MEKANISME BHISAMA

pertama : mengesahkan mekanisme Bhisama parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.


50

Kedua : mekanisme bhisama parisada Hindu Dharma Inbdonesia Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, terdapat dalam lampiran yangh merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Ketiga : ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



51

Lampiran:KETETAPAN LOKASABHAParisada Hindu Dharma IndonesiaNomor: IV/TAP/ LOKASABHA VII/2012Tentang mekanisme Bhisama

MEKANISME BHISAMA

I. LATAR BELAKANGa. Bahwa peradaban umat manusia berkembangn dan berubah dari waktu ke waktu;b. Bahwa perkembangan dan perubahan perubahan itu mengalami percepatan luar biasa

yang dapat berakibat pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan;c. Bahwa ajaran Hindu (sanata Dharma) sebagaimana terdapat dalam veda merupakan

ajaran universal yang berfungsi sebagai penuntun perilaku umat manusia dalam mencapai puncak jati dirinya (jagadhita dan moksa);

d. Bahwa nilai-nilai Hindu sebagai tuntunan perilaku seluruh umat manusia perlu diterjemahkan agar kontekstual dan aktual sehingga lebih mudah di pahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;

e. Bahwa parisada Hindu dharma Indonesia sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu Di Indonesia berwenang menetapkan dan mengeluarkan Bhisama;

f. Bahwa Bhisama parisada perlu diturunkan agar menjadi aksi dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat manusia;

g. Bahwa pembuatan Bhisama memerlukan sebuah pedoman. II. TUJUAN

Tujuan umum Tujuan umum dari mekanisme Bhisama adalah menterjemahkan nilai-nilai Hindu Dharma menjadi aksi dan perilaku individu dan masyarakat Hindu Dharma Indonesia.

Tujuan khusus Tujuan khusus dari mekanisme Bhisama ini adalah:

1. Sebagai mekanisme kerja penyusunan Bhisama.2. Menjadi pedoman, panduan dan rujukan dalam setiap penyusunan, penetapan dan

penyebarluasan/diseminasi Bhisama. 3. Memberi kejelasan tugas dan wewenang tiap-tiap organ parisada dalam penyusunan,

penetapan dan penyebarluasan/diseminasi Bhisama.

III. PROSES DAN MEKANISME PENERJEMAHAN Proses


52

proses penerjemahan nilai-nilai Hindu menjadi aksi dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

NO INPUT/SUMBER PROSES PENANGGUNGJAWAB1. Pandita/Walaka/

pengurus Harian;2. Organisasi,masyaraka

t,perseorangan3. Media

cetak,elektronik4. Kasus,isu

a. Inisiatif dan stimulasi dibutuhkannya bhisama

Penngurus Harian (Provinsi dan Daerah)

5. Hasil pembahasan pengurus Harian

a. identifikasi dan memformulasikan nilai-nilai Hindu

Paruman Walaka

6. Hasil pembahasan Paruman Walaka

7. Hasil kajian Paruman Walaka

8. Hasil penelitian Paruman Walaka

a. Menerjemahkan nilai-nilai Hindu menjadi pendapat, keputusan, dan Bhisama

Paruman pandita

9. Pendapat Paruman pandita

10. Keputusan Paruman pandita

11. Bhisama Paruman pandita

a. Menurunkan pendapat

b. Keputusan, dan Bihasama menjadi kebijakan,program, kerja, kegiatan dan target perilaku

Pengurus Harian

12. Endaran pengurus Harian tentang pendapat,keputusan, dan bhisama

a. Menyebarluaska/ mendiseminasikan dan menginplementasikan dalam program kerja, kegiatan, dan target perilaku

Parisada dan seluruh pemangku kepentingan (organisasi, masyarakat, dan umat)

IV. PENJELASAN:

1. Pengurus harian dan pengurus Harian Tingkat Daerah merespon masukan/berita dari pandita/Walaka/pengurus Harian, organisasi, masyarakat,perseorangan, media cetak, elektronik, kasus, isu dan mengambil inisiatif dan mendorong perlu atau tidaknya dikeluarkannya Bhisama.

2. Paruman Walaka merespon hasil pembahasan pengurus Harian dengan mengidentifikasi dan memformulasikan nilai-nilai Hindu dalam bentuk pengkajian dan/ atau penelitian terhadap hal terkait.

3. Paruman pandita membahas hasil kajian dan/ atau penelitian Paruman Walaka untuk ditetapkanmenjadi pendapat, keputusan, atau bhisama.


53

4. Pengurus harian menerima hasil ketetapan yang dikelurkan Paruman pandita untuk selanjjutnya menurunkan pendapat, keputusan dan Bhisama menjadi Kebijakan, program kerja, kegiatan dan target Perilaku.

5. Parisada dan seluruh pemangku kepentingan ( stake holders seperti: organisasi, masyarakat, dan umat) menerima edaran pengurus harian tentang pendapat, keputusan, dan Bhisama untuk selanjutnya menyebarluaskan/ mendiseminasikan dan mengimplementasikan dalam program kerja, kegisatan, dan target perilaku.



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



54


PROVINSI SULAWESI TENGAHNOMOR: V/TAP/LKOKASABHA VII/2012

TentangREKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA

Menimbang : a. bahwa lokasabha parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa lokasabha VII berwenang mengambil keputusan/ ketetapan untuk meningkatkan peran parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. bahwa Lokasabha VII berwenang menetapkan rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan Ketetapan Lokasabha VII.

Mengingat :1. Ketetapan mahasabha X parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:1/TAP/M.SABHA X/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. keputusan lokasabha VII parisada Hindu Dharma indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:02/KEP/lokasabha.VII/2011 tentang peraturan tata tertib.

Memperhatikan : Hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi;

dan pendapat, pandangan serta usul yang disampaikan dalam sidang paripurna tanggal 29 Sept. 20112

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN

Pertama : mengesahkan rekomendasi Bidang keagamaan


55

Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Ketiga : menugaskan kepada pengurus parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah masa Bhakti 2012-2017 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.


LOKASABHA VII PARISADA HINDU DAHRMA INDONESIA PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



56

Lampiran:KETETAPAN LOKASABHA VIIParisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi TengahNomor: V/TAP/lokasabha. VII/2012tentang Rekomendasi bidang keagamaan

REKOMENDASI BIDANG KEAGAMAAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi, terutama teknologi informasi pada abad XXI dewasa ini, telah membuat dunia menjadi satu kesatuan global dan membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Jika diperhatikan secara seksama adanya kemajuan-kemajuan dimaksud, maka kecenderungan dari perubahan tersebut, adalah lebih banyak kepada perkembangan/ kemajuan dalam kehidupan pisik-material dan belum memberi dampak terhadap pencapaian kemajuan di bidang mental-spritual, kondisi tersebut akan dapat menyebabkan timbulnya gejala dehumanisasi dalam kehidupan umat manusia, karena terlalu memusatkan perhatian pada aspek teknik/mekanik-material.

Dalam pandangan veda, kondisi seperti ini, akan menyebabkan jiwa/ suksma/batin/ akan mengalami keadaan avidya (kegelapan). Jiwa yang tengah diliputi avidya (kegelapan)., tentu tidak bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu hal yang buruk. Kondisi inilah yang cenderung menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan mausia yang cenderung mempersulit hidupnya sendiri, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia dewasa ini.

Melihat kenyataan ini, masyarakat beragama tentu tidak boleh menyerah dengan kondisi tersebut. Sebagai insan mulia yang memiliki harkat dan martabat tinggi, manusia harus mengambil langkah-langkah bijak, untuk mengatasi segala permasalahan hidupnya dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan, terhadap kemungkinan munculnya masalah-masalah dalam hidup kita. Kesadaran inilah sekaligus telah menjadi cermin adanya peningkatan sradha dan bhakti kehadapan Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang Maha Esa.

Dalam rangka mengembang tanggung jawab kemanusiaan tersebut, maka LOKASABHA VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 28-29 September 2012, memandang perlu menetapkan keputusan terkait dengan upaya mengatasi dan mencegah timbulnya berbagai persoalan hidup masyarakat, termasuk umat Hindu.

Setelah mendengar dengan sungguh-sungguh aspirasi umat Hindu, dan dengan tetap berpegang pada prinsip Utpati ( menciptakan tradisi baru yang bersumber dari pustaka suci veda), Stihiti (memelihara tradisi yang baik dan mapan), pralina ( menghilangkan tradisi yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa), diharapkan agar segala keputusan yang ditetapkan,


57

akan dilaksanakan berlandaskan prinsip Dharma Siddihiyartha, yakni: Iksa ( hakikat tujuan), Sakti ( kemampuan jnana maupun fisik material), Desa (tempat), kala (waktu) dan tattva (hakikat ajaran/nilai filosofis). Dengann demikian sosialisasi dharma akan terefleksi menurut azas Tat Tvam Asi dan Mitreka Satata (persahabatan yang langgeng) serta satyam-sivam-sundharam (kebenaran, kesucian, dan keindahan),

Sehubungan dengan itu Lokosabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu menetapkan keputusan dibidang tata Keagamaan sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai realisasi konsep saraswati semestinya memang tidak berhenti pada tatanan ritual, namun perlu diterjemahkan dalam tataran kehidupan nyata dimasyarakat, disesuaikan dengan tuntunan perkembangan kehidupan. Perkembangan hidup keilmuan akhir-akhir ini demikian cepat mempengaruhi perkembangan hidup manusia secara menyeluruh, namun ternyata paradigma perkembangan tersebut lebih cenderung berbasis perkembangan fisik-material, yang berskala jangka pendek dan instan. Lebih menghawatirkan lagi, perkembangan tersebut justru mendominasi dan mengarahkan kehidupan sehingga dikhawatirkan hal tersebut bisa akan menjadi model pembenaran dari budaya hidup secara menyeluruh. Hal ini perlu diimbangi dengan membangun sentral sentral pendidikan yang bernafaskan Hindu (seperti; pasraman, gurukula, dll yang sejenis), yang diharapkan bisa memberikan pendidikan dengan vedic’ paradigm, yang cenderung menawarkan pola kehidupan natural dan berjangka panjang, sejak tingkat: pratama ( taman kanak-kanak), adi (sekolah dasar), madya (sekolah menengah pertama),utama (sekolah menengah umum) dan maha (perguruan Tinggi).

2. Keluarga merupakan basis pendidikan pertama dan utama guna membangun insan suputra yang akan menjadi generasi penerus Hindu. Atas dasar hal tersebut lembaga grashatha mesti dibangun secara sadar, terus menerus dari generasi ke generasi dan secara berkelanjutan. Dengan demikian kesadaran ini perlu digelorakan dan di programkan oleh parisada secara sistematis dan sistemik, sehingga umat secara umum tetap berada pada kesadaran di maksud, sehingga dampak negatif yang akan timbul dari kelengahan itu (seperti konversi Agama), sejak awal dapat dicegah.

3. Dana punia yang sudah merupakan Bhisama parisada, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, terbukti capaiannya sangat rendah. Hal ini tentu harus diteliti dan dikaji secara bijak, yakni tentang segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Bhisama tersebut, baik menyangkut sistem penyelenggaraanya, realisasi/ prakteknya sendiri, subyek penyelenggara, obyek sasaran kegiatan dan sebagainnya secara konfrehensif, dan selanjutnnya diadakan pembenahan sesuai dengan rekomendasi perbaikan terhadap hal tersebut.

4. Pelaksanaan Tri Kerangka Dasar Agama (Tattwa-susila-Upacara) hendaknya dilakukan secara terkait diantara ketiga unsur dan memberi porsi lebih sesuai tuntutan lapangan kehidupan yang ada. Disanalah dibutuhkan seni mengatur dan meramu ketiga unsur kerangka tersebut sesuai kebutuhan setempat dengan berlandaskan pada


58

pendekatan konsep Dharma siddiyhartha (Iksha, Sakti, Desa, Kala, dan Tattwa). Dalam kenyataannya, terdapat fakta yang belum sesuai dengan hal terssebut diatas. Contoh: diberbagai tempat diluar Bali, dengan tuntutan yang sangat berbeda, namun cenderung masih memberi dominasi pada aspek upacara melebihi dari porsi utama yang disyrakatkan hingga mengurangi porsi-porsi lain kehidupan yang juga menjadi tuntutan penting, seperti pendidikan, kesehatan, informasi, dan lain-lain. Hal ini sangat menghambat upaya untuk mendorong kemajuan kehidupan umat secara makro (Hindu secara kolektif). Serta secara gradual harus mendapat kajian dan solusi seperlunya, hingga Visi dan Misi umat secara kolektif dapat direalisasikan.

5. Pembinaan umat yang menjadi tugas pokok parisada sebagai majelis tertinggi agama Hindu harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Walaupun hal tersebut masih belum optimal, sehingga masih memerlukan peningkatan-peningkatan. Dilain sisi upaya pembinaan itu sendiri, tentu memiliki arah tertentu, yang secara ideal disebut dengan istilah “mokshartham (kebebasan abadi) dan jagadhita ( kesejahteraan/ ketentraman). Inilah yang menjadi tujuan ideal ( the final’s goal).

6. Secara teoritis kita tidak ada alasan untuk melarang umat meyakini dan atau bahkan

mengadakan penyembahan berbagai istadewata yang sekaligus mengaplikasikan berbagai ajaran yang bermanfaat untuk kehidupan secara nyata oleh majelis yang menjadi penanggungjawab pembina umat terutama untuk mengupayakan sejauh mungkin tidak terjadinya perpecahan internal umat Hindu.

7. Perkembangan keidupan umat akhir-akhir ini terutama diluar Bali, umumnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan seluruh kegiatan keagamaan ditempat kediamannya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, seprti contoh: potong gigi, wiwaha samskara, pendidikan, dll. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya areal/ halaman rumah yang dimiliki. Atas dasar kenyataan itu, umat terkadang mengambil solusi dengan mengadakan kegiatan tersebut, disekitar areal pura, terutama dijaba sisi (kanista mandala). Hal ini dalam berbagai hal telah juga menimbulkan pro dan kontra, yang terkadang berdampak pada perpecahan atau bahkan dapat berdampak pada keyakinan. Hal ini tampaknya perlu diperjelas dengan membuat penjelasan (bisa dalam bentuk bhisama atau yang lain) tentang fungsi masing-masing mandala dari tempat ibadah Hindu, sehingga jelas bagi umat mana areal yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk satu bentuk kegiatan tertentu.Terkait dengan fungsi pura (Tri Mandala) maka harus diperjelas batas-batas Tri Mendala dengan batas penyengker antara utama, madya Mendala dan Nista Mendala laba pura. Sesuai master plan yang ada. Status Pura adalah Pura Provinsi selanjutnya pengelola Pura (Pengempon) diserahkan sepenuhnya kepada Parisada Kota sebagai Pengempon.

8. Parisadha mendorong pengusulan penempatan pembimas di daerah yang memiliki umat Hindu yang sangat membutuhkan Pembimas.


59

9. Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah segera memperjelas legalitas serta kepemilikan yayasan milik umat yang dibuktikan dengan Akte Notaris serta mendorong percepatan masalah akreditasi STAH.

10. Parisada Harus membuat Paruman madya 2 kali selama masa jabatannya.

Ditetapkan di : PaluPada taggal : 29 September 2012


PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



60


PROVINSI SULAWESI TENGAHNOMOR: VII/TAP/LOKOSABHA.VII/2012

TentangREKOMENDASI BIDANG KHUSUS

ATAS ASUNG KERTHAWARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASALOKASABHA VII PHDI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa lokasabha parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam parisada, diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa lokasabha VII berwenang mengambil keputusan/ketetapan untuk meningkatkan peran parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. bahwa lokasabha VII berwenang menetapkan Rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran umat hindu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dikeluarkan ketetapan lokasabha VII PHDI Provinsi S.ulawesi Tengah

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasbha X parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I/TAP/M.SABHA X/2011 tentanng Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.

2. Keputusan lokasabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:02/KEP/LOKASABHA.VII/2012 tentang peraturan tata tertib.

3. keputusan LOKASABHA VII parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor:03/KEP/LOKASABHA VII/2012 tentang jadual Acara.

Memperhatikan : hasil musyawarah Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi Bidang khusus: dan pendapat, pandangan,serta usul yang disampaikan dalam Sidang paripurna tanggal 29 Sept 2012.

MEMUTUSKANMenetapkan : KETETAPAN LOKASABHA VII PARISADA PROVINSI

SULAWESI TENGAH TENTANG REKOMENDASI BIDANG KHUSUS

Pertama : mengesahkan Rekomendasi Bidang Khusus lokasabha VII parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.


61

Kedua : Rekomendasi Bidang khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Pengurus Pariada Hindu Dharma Indonesia propinsi sulawesi tengah Masa Bhakti 2012-2017 untuk menindak lanjuti dan melaksanakan ketetapan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.



PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



62


63

Lampiran:KETETAPAN LOKASABHA VIIParisada PROP. SULTENGNomor: VII/TAP/LOKASABHA VII/2012Tentang Rekomendasi Bidang Khusus

REKOMENDASI BIDANG KHUSUS LOKASABHA VII

Lokasabha sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia berwenang menyusun program kerja. Dalam kondisi mendesak rekomendasi yang dipandang penting segera ditindaklanjuti sebagai kelanjutan dan peningkatan program sebelumnya, kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam forum Pesamuhan Madya. Pelaksanaan oprasional tahunan dilakukan oleh Pengurus Harian Parisada Provinsi dan Lembaga Keagamaan lainnya secara terarah dan terpadu dengan dukungan serta partisipasi umat Hindu.

Setelah menyerap isnpirasi dan aspirasi yang berkembang dilingkungan Parisada Hindu Dharma Indonesia dari tingkat Provinsi dan daerah, melalui Lokasabha VII ini, ditetapkan Rekomendasi sebagai berikut :

A. Peneguhan implementasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD ’45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika).

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi, baik dari segi geografis dengan beribu-ribu pulau, demografis dengan kondisi masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa , serta kondisi sosial yang dinamis yang senantiasa berubah sejalan perjalanan waktu.

Tujuan negara yang tercantum didalam pembukaan UUD 45 (sebagai salah satu instrumental input) adalah : “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan negara tersebut akan lebih cepat dicapai melalui peneguhan implementasi pilar Kebangsaan yang telah disepakati bangsa kita. Keempat Pilar Kebangsaan tersebut wajib dijadikan objek kegiatan peneguhan komitmen ini.

Demikian pula halnya dengan : pejabat pemerintah, tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, politisi, aktifis LSM, wanita/pemuda/mahasiswa, cendekiawan dan warganegara lainnya merupan subjek dalam kegiatan peneguhan kegiatan ini.

Dalam peneguhan ini digunakan sebagai metode sesuai dengan objek yang bersangkutan serta disesuaikan dengan posisi dan sifat subjek, serta dikaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode pemasyarakatan Pancasila perlu dilakukan revilalisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman, demikian pula dengan ketiga objek lainnya.

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar falsafah negara pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), telah berlaku. Undang-Undang Dasar


64

Negara RI Tahun 1945 juga telah disahkan pada tanggal yang sama oleh PPKI sebagai Kosntitusi negara yang baru dibentuk. Negara Republik Indonesia, berbentuk negara kesatuan bukan Federal, yang juga disahkan pada sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sasanti yang tercantum didalam lambang Negara Garuda Pancasila, merupakan warisan luhur sejarah perjuangan bangsa. Menurut ajaran Agama Hindu kemajemukan bangsa kita sesungguhnya merupakan kehendak tuhan seperti yang termuat dalam Yayur Veda 40.7, bahwa setiap orang memiliki atman yang sama dan memandang sesama sebagai saudara. Begitu pula dengan Attarva Veda XII.1.45 yang menyatakan bahwa bumi ini dihuni oleh berbagai suku bangsa, dengan bahasa dan kultur yang berbeda serta telah menyediakan sarana kehidupan (sungai kemakmuran); oleh karena itu setiap orang harus menghormati dengan cara memelihara harmonisasi kehidupan.

Kegiatan peneguhan Pilar Kebangsaan ini, selain dipengaruhi oleh instrumental input juga dipengeruhi oleh environmental input yang terdiri dari : globalisasi, perkembangan informasi-komunikasi-teknologi (ICT), krisis energi, pangan, dan lingkungan, perusahaan multinasional (MNC), lembaga sosial masyarakat (NGO), serta nilai-nilai universal.

Proses penguatan keempat objek tersebut oleh kelima subjek dengan menggunakan berbagai jenis metode, diharapkan menciptakan kondisi terhadap keempat objek pada status yang lebih mantap sehingga pada waktunya maupun menciptakan kondisi ketahanan nasional dibidang-bidang; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan agama yang mampu dihadapkan pada berbagai jenis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, sehingga tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 dapat dicapai.

B. Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang diatur berdasarkan peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 pada 5 Oktober 2007, sampai saat ini belum ditinjaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi terhambatnya kemajuan dibidang pendidikan keagamaan Hindu, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan kemajuan pendidikan antara komunitas agama.

Untuk itu, umat Hindu mendesak Pemerintah melalui Kementrian Agama RI segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Menteri Agama dimaksud.

C. Pembentukan dan Pembianaan Karakter Bangsa. Karakter bangsa merupakan faktor penentu utama keberlanjutan eksistensi suatu bangsa. Pembentukan karakter bangsa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja (taken for granted), melainkan harus selalu dibina dan dipupukkembangkan sesuai dengan perjalanan perkembangan sejarah bangsa tersebut. Soekarno telah memulai kegiatan pembentukan karakter bangsa ini (nation and character building) sejak awal kemerdekaan, namun kegiatan ini sedikit meredup pada era Suharto yang lebih menonjolkan pembangunan ekonomi dan fisik. Pada era reformasi, kebutuhan


65

pembangunan karakter bangsa serta pembangunan ekonomi dan fisik sudah sangat mendesak untuk lebih ditingkatkan dan diseimbangkan. Pendidikan hindu menekankan pada pendidikan nilai-nilai kemanusiaan untuk membentuk karakter yang baik. Dengan demikian, melalui pendidikan karakter ini diharapkan bangsa Indonesia dapat menemukan kembali jatidirinya ditengah derasnya arus globalisasi.

D. Menyikapi situasi saat ini (current issues).

1. Korupsi

Korupsi di Indonesia ini bagaikan penyakit kronis dan mewabah pada segala aspek kehidupan, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendidikan material (aparavidya) dan pendidikan spiritual (paravidya), serta lemahnya penhayatan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang mengakibatkan terjadinya degrasi mental dan dekadensi moral. Untuk itu diharapkan seluruh pemuka masyarakat, agama untuk mengedepankan keseimbangan pendidikan, keteladanan, disiplin dan menghayati dan mengimplementasikan sradha dan bhakti. Dipihak lain, pemerintah dan penegak hukum harus tegas dibidang penegakan hukum.

2. Terorisme

Ajaran agama hindu menekankan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa (Arcananu Swarajyam) dan hak asasi manusia serta ajaran Ahimsa (Ahimsayah Parodharmah). Dengan demikian, setiap sikap dan tindakan yang melawan hukum tidak memperoleh tempat dibumi Indonesia. Saat ini kegiatan terorosme di Indonesia sangat meresahkan dan mengancam eksistensi kemanusiaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Umat Hindu sangat menentang segala bentuk tindakan kekerasan dan teror dengan alasan dan dalam bentuk apapun. Lokosabha Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan tegas. Kepada seluruh komponen masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berkembangnya paham radikal.

3. Narkoba dan HIV/AIDS

Dewasa ini HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur. Hal ini mengakibkan lemahnya ketahanan keluarga dan masyarakat yang dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tdengah merekomendasikan agar seluruh komponen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan berperananaktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya Narkoba dan HIV/AIDS serta memberi perlakuan secara manusiawi kepada korban.

4. Keberpihakan pada rakyat


66

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dewasa ini belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Menonjolnya sikap egosentrisme, egosektoral, dan kurangnya keperdulia sosial mengakibatkan ketimpangan sosial yang memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin sehingga ketidakadilan semakin berkembang. Untuk membenahi kondisi tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih mengedepankan sikap sosial dan regulasi yang lebih berpihak kepada rakyat.

5. Pendidikan

Penyelenggarakan pendidikan dewasa ini ditengarai lebih menekankan pada pendidikan material dan kemampuan intelektual namun mengabaikan pendidikan spiritual sehingga mengakibatkan terjadinya kemerosotan moral umat manusia. Untuk itu Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulteng memandang perlu adanya penyeimbangan bobot kompetensi kurikulum yang memberikan penekanan pada pendidikan budi pekerti.

Ditetapkan : Palu

Pada tanggal : 29 Sept 2012

LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

PIMPINAN SIDANG

KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,



67


68

RANCANGAN KEPUTUSAN


NOMOR: 05/KEP/LOKASABHA VII/ 2012

TentangPEMBENTUKAN FORMATUR

ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WHIDI WASA

Menimbang : a. Bahwa Lokasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Parisada, diselenggarakan 1 (satu) dalam 5 (lima) tahun;

b. Bahwa Lokasabha VII berwenang mengambil Keputusan/Ketetapan untuk meningkatkan peran Parisada dalam rangka mengantarkan umat Hindu guna melaksanakan Dharma;

c. Bahwa Lokasabha VII berwenang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Paruman Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2012-2017;

d. Bahwa pemilihan Pengurus Harian dipilih secara langsung oleh Peserta Lokasabha, dan pemilihan Paruman Walaka serta Pengurus Harian selain Ketua dilakukan oleh Formatur lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;

e. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dikelurakan Keputusan Lokasabha VII tentang Pembentukan Formatur.

Mengingat : 1. Ketetapan MAHASABHA X Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: I /TAP/MAHASABHA X/2011 tentang Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dhama Indonesia.

2. Ketetapan lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: III/TAP/LOKASABHA VII/2012 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia.

3. Keputusan Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 02/KEP/LOKASABHA VII/2012 tentang Peraturan Tata Tertib.

4. Keputusan LOKASABHA VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 03/KEP/LOKASABHA VII/2012 tentang Jadual Acara

Memperhatikan : Pendapat, pandangan dan usul yang disampaikan dalam Sidang Paripurna II LOKASABHA VII tanggal 29 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA ROP. SULTENG PEMBENTUKAN FORMATUR


69

Pertama : membentuk Formatur LOKASABHA VII yang terdiri atas 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:a. Ketua : ketua Pengurus Harian terpilihb. Sekretaris :c. Anggota :

1. Unsur Paruman Walaka demisioner 1 orang;2. Unsur Pengurus Harian masa bhakti 2007-2012, 2 orang3. Utusan Parisada Kab/Kota 5 orang

Kedua : Formatur bertugas menyusun Personalia Paruman Walaka dan Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2012-2017.

Ketiga : Formatur melaporkan hasil kerjanya kepada Sidang Paripurna sesuai Jadual Acara.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Hasil Kerja Formatur disahkan/ditetapkan dalam Sidang Paripurna



KETUA SEKRETARIS,


WAKIL KETUA,

I Made Simi, S.Sos

ANGGOTA, ANGGOTA,


ANGGOTA, ANGGOTA,


70

I Nyoman Sumerta I Dewa Made Puja AstawaSUSUNAN DAN PERSONALIA PARUMAN WALAKA DAN

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PROP. SULTENGMASA BHAKTI 2012-2017

PARUMAN WALAKA

KETUA : Ir. Putu SuryaWAKIL KETUA : I Gede Martawan, S.Sos.,M.SiSEKRETARIS : I Nyoman Edi, BBAANGGOTA 1. Drs. Ida Bagus Widja Kusuma, M.Si

2. I Wayan Wirya, S.PdH3. I Nengah Karmayasa4. I Nyoman Dana5. Drs I Nyoman Budiasa, M.Si6. I Made Subrata7. Mangku Putu Darma

PENGURUS PHDI PROVINSI SULAWESI TENGAHKETUA : Drs. I Nengah Wandra, M.SiWAKIL KETUA BIDANG ORGANISASIDAN KELEMBAGAAN : dr. I Ketut Suarayasa, M.Kes

WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAANDAN LINTAS IMAN : I Wayan Tantra, S.Ag.,M.Si

WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI DANKESEJAHTERAAN : I Nyoman Kormek, S.E.,MM.

WAKIL KETUA BIDANG PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN : Prof. DR. I Made Antara, MP

KIL WKETUA BIDANG LINGKUNGANHIDUP, KESEHATAN DAN SOSIAL KEMANUSIAAN : drg. Dewa Nyoman Doni A., M.Si

WAKIL KETUA BIDANG WANITA,PEMUDA, SAINS DAN TEKNOLOGI : I Nyoman Slamet, S.Pd.,M.Si

SEKRETARIS : I Ketut Winaya, S.Sos.,M.SiWAKIL SEKRETARIS 1 : Agus Budi Wirawan, ST., M.SiWAKIL SEKRETARIS 2 : I Nyoman Arianto, S.Pd.,M.SiWAKIL SEKRETARIS 3 : I Wayan Surata, S.Kom.,SE.

BENDAHARA : Ir. Wayan SuyasaWAKIL BENDAHARA 1 : I Made Sudita, SE.,M.Si


71

WAKIL BENDAHARA 2 : I Wayan DurianaPANITIA LOKASABHA VII PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI)


Nomor : 01/Panpel/LK.PHDI/IX/2012 Lamp. : Susunan Pengurus PHDI SultengPerihal : Permohonan SK

Om Swastiastu

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Lokasabha VII PHDI Propinsi Sulawesi Tengah yang menghasilkan susunan pengurus sebagai berikut (terlampir).

Dengan ini kami mohon kepada bapak Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia menerbitkan SK, sesuai surat terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dihaturkan Maha suksme.

Om Santih Santih santih Om.

Panitia Pelaksana Loka Sabha VII PHDI Propinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris Ketua

Agus Budi Wirawan, ST.,M.Si. I Ketut Winaya, S.Sos.,M.Si


Documents

parisadasulteng.orgparisadasulteng.org/.../20130817_hasillokasabhafinal.docx · Web viewKedua:Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, terdapat dalam lampiran yang