Vol. No.2, November 2011 ISSN 1907-0276 'URNAL 7 · Vol. "'URNAL 7 No.2, November 2011 ISSN 1907-0276 SUMBER DAVA AIR

Vol 7 No2 November 2011 ISSN 1907-0276

URNAL SUMBER DAVA AIR

Pelindung Ir Mohamad Hasan Dip HE

Pembina Dr Ir Arie Setiadi Moerwanto M Sc

Penanggung Jawab Ir Nur Fizi li Kifli MT

Redaktur Ora Conny Ama lia

Ketua Dewan Penyunting Prof (R) Ir Nana Terangna Ginting Dip EST

Dewan Penyunting Prof (R) Drs Erman Mawardi Dipl AlT (Peneliti Bidang Teknik Hidlaulik)

Dr Simon S Brahmana CES DEA (Peneliti Bidang Teknik Lingkungan SDA) Dr Ir Wanny K Adidarma MSc (Peneliti Bidang Teknik Hidrologi) Dr (Eng) Fitri Riandini SSi MT (Peneliti Bidang Teknik RawaPantai) Ir Carlina Soetjiono Dipl HE (Peneliti Bidang Teknik Sipil) Ir Iskandar A Yusuf MSc (Peneliti Bidang Teknik Lingkungan SDA) Drs Waluyo Hatmoko MSc (Peneliti Bidang Teknik Konservasi amp Tata Air) Drs Tontowi M5c (Peneliti Bidang Teknik Lingkungan SDA)

Mitra Bestarl Prof Ir R Wahyudi Triweko M EnB PhD (Bidang Sumber Daya Air - UNPAR) Prof Dr Hidayat Pawitan MSc (Bidang Tekn ik Hidrologi -IPB)

Dr Ir Sri Legowo MSc (Bidang Teknik Sipil-ITB) Prof (R) Dr Ir Bambang Soenarto DipJ HE M Eng (Bidang Hidrologi dan Geohidrologi - Univ Tama Jagakarsa)

Sekretariat Redaksi Ora Aid illisyah Luthan Rlna Dian i S505 AnjelitJ 550s Ha ryadi SST Yohanna Prita Amelia SSos

Ala mat RedaksiPenerbit PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR BADAN PENElITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM JI Ir H Juanda No 193 Bandung 40135 Tip (022) 2501083 2504053 Fax (022) 2500163 PO BOX 841 Email jurn alpusair-pugoid httpwwwpusa ir-pugoid


URNAL SUMBERDAYAA R

DAFTAR 151

Kaj ian Kebijakan Pengelolaan Sumbe r Daya Air pada Daerah Aliran Sungai

Citarum Mohamad Hasan Asep Sapei Januar Purwanto Sukardi

lOS - 118

Climate Change Impact on Agro-Ci matic Type and l ength of Growing Period of Three Locat ion s on Java Eleonora Runtunuwu

119 - 130

Prediksi Tinggi M uka Air Ekstrim di Pantai Semarang Akibat Pasang Tinggi da n Badai Tropis Fitri Riandin Huda Bachtior

131 -142

Pemetaan Da erah 8ahaya Alfran Debris di Daera h Gunung Se meru C Bambang Sukatja

143 -156

Upaya Pengendatian Degradasi Dasar Sungai denga n Bangu nan Groundsi Unik Sri Mulatsih Gclih Habsoro Sundoro

157-170

Karakteristik Hidrologi Aliran Permukaan di Das Ka li Madiun Sri Mulat Yuningsih Bayu Raharja Rosidatu Diniyah Desi Windatin ingsih

171- 184

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pedoma n dan Manual (S PM) Bidang Sumber Daya Air (Studi Kasus Beberapa Instansi di Puau Ja wa) Fanani Aziz Awi

185 -196

Jurnal Sumber Daya Air Vol 7 No2 November 2011 105-118

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DAERAH ALlRAN SUNGAI CITARUM

Mohamad Hasan Asep Sapej2 Januar Purwanto3 Sukardi4

1) Sadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU II Pattimura No 20 Jakarta Selatan

Email mohasan53yahoocoid 23 4J Pengajar Program Pascasarj ana IPB

Sekolah Pascasarjana IPS Gedung Rektora t Lantai 5 Ka mpus IPB Darmaga Bogor

Dilerima 7 September 2011 Disetujui 28 Oktober 2011

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sLimber daya air pada DAS Citarum mengenai ro status keberlanjutan (ii) urutan prioritas da am penetapan River Basin Organization (RBO) dan (iii) merumuskan model untuk pengelolaan sumber day a air secara berkelanjutan Metode penelitian menggunakan pendekatan soft dan hard system m ethodology ( SHM dan HHM) Analisis SHM menggunakan kuesioner para akhli Un tuk tujuan pertama dilakukan analisis deskriptiJ m enggunakan data sekunder pada kondisi air tanah kuali tas air dan daerah tang kapan kemudian dikom binasikan dengan m odel Multi Dimensional Scaling (MDS) Untuk tujuan kedua dan ketiga digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan model Sistem Dinamik Hasil analisis menunjukka n kondisi DAS Citarum tidak berkelanjutan hampir pada semua dimensi Dimensi lingkungan memperoleh skor yang paling buruk Hasil AHP menunjukkall bahwa m odel Perum Jasa Tirta (PJT) mendapat nilai tertingg i un tuk alternatif RBO Berdasarkan ana lisis sistem dinam ik pada beberapa skenario ruang lingkup tal1ggung jawab PJT Il harus dibatasi hanya pada pengelolaan waduk dan prasarana pembawa atau pengatur alokasi air Hal ini dimakslldkan agar PJT I sehat secara jinansial Akhirnya rekomendasi kajian m engusulkan tig a model yaitu m odel keembagaan manajemen dan pendanaan serta mensyaratkan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Su m bel Daya Air pada tingkat wiayah sung ai untuk terlaksananya pengelolaan secara berkela njutan Kata kune Sum ber daya air keterpaduan kebijakan model sistem berkelanjutan

ABSTRACT This study intends to analyze (i) the s tatus of sustainability (ii) prioritization or river basin organization and (iii) appropriate models for sustainable development by soft and hard system methodology approach (SSM and HSM) The SSM analysis is based on questionnaires of expert choice For goal (i) [he analysis used the descriptive analy sis afsecondary data on water quality catchment area degrada tion and land subsidence as well as Multi Dimensional Scaling (MDS) Model For g oal (ii) and (i ii) the analysis had applied the Analytical Hierarchy Process (AHP) and System Dy namic Model respectively Results indicated the unsustainable environmental condition of basin Whereas AHP results show that Perum jasa Tirta (PJT) is scored highest to take the role of river basin organization The scenarios of responsibility of PJT JI were analyzed by an indicator on cost recovery Most appropriate seems to be the scenario wherein PJT 1J is responsible for only the reservoir and conveyance inji(structure management The stldy recommends the application of three models ie inst itution management and finance to ensure sustainabiIity of river basin development in future Strongly recom mended is the establishment of a coordinating board on water resources management concerned with coordination and integration management Keywords Water resources integration policy model system sustainable

PENDAHULUAN dan kegiatan ekonomi lainnya (Nittu 2005) Pasokan air untuk mendukung berjalannya

Ai- merupakan slmber daya a1 m yang pembangunan dan berbagai ke butuhan manus ia str tegis dan vital bagi kehid upan ma nusia serta perl u dijamin kesinambungannya terutama yangkeberadaannya t idak dapat digantikan oleh materi berkaitan dengan kuarititas dan kualitasnya sesuai la innya (Dinar et al 2005) Air d ibutuhkan untuk dengan yang dibutuhkan (Katiandagho 2007) menunjang berbagai sis tem keh idupan baik dalam Perkembangan jumla h penduduk dan lingkup atmosfi r Iitosfi r dan biosfir Hampir semua meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatshykebutu han hi dup manus ia membutuhkan air baik kan perubahan fungsi lingkungan yang berdampakuntuk kc butuhan rumah tangga pertanian industri

105

Kajian Kebijakan Pengelolaan (Mohamad Hasan Asep Sapei januar Purwanto Sukardi)

ILgatifterhadap kelestarian sumber daya air (SDA) dm meningkatnya daya rusak air (Mitchell 2005) Hal tersebut menuntut pengelolaan SDA yang terpClc1u dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan SDA tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya (H ooper 2005) Kecenderungan fragmentasi pengelolaan SDA semakin menguat da lam kerangka otonomi daerah Pemda ingin mendapatkan kendali yang lebih kuat da lam pengelolaan SDA yang berada dalam jurisdiksi wilaya h adrninistrasinya dengan rno tivasi utama untuk mendapatkan kendali pemanfaata n SDA yang lebih besar disamping sebagai sumber Fendapa tan Asli Daerah (Cany 2005)

Pada daer ah aliran sungai (DAS) Citarum banyak inst itu si yang terlibat secara langsung atau tidak la ng ung Masing-mas ing insti tusi merasa berhak melakukan pengelolaan menggunakan atau meakukan eksploitasi ses ua i dengan tujuannya rna ing-masing Aki batnya terjad i tum pang tindih dalam tugas pokok fungsi dan kewenangan pengelolaannya Fenomena semacam in i akan dihadapi da lam praktek pengelolaan SDA di setiap wilayah sunga i sehingga diperl ukan perumusan model pengelolaan SDA yang d pat mengakomodas ikan ke pentingan semua pihak secara adil dan optima

Tujuan penelitian 1111 adalah (1 ) menganali is status keberlanjutan wilayah Sungai Citarum da ri di m ns i kebi jakan kelembagaan teknik ekonomi ~osial budaya dan lingkungan (2) menganalisis priori tas tujuan faktor aktor yang terl iba t da n kelembagaan pada DAS Citarum (3) merumuskan model kebijakan pengelo laan DAS Citarllm yang berkelanjuta n

Penelitian in i diharapkan akan mem bE ri manfaat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan DAS Citarum bahkan sebagai model yang bisa ditera pkan seca ra nasionaI dalam pengelolaan SDA Disamping itu penelitian lnl juga akan melengka pi kajian pengelolaan sungai dengan pendekatan hid rologis ekologis dan berkelanjutan

METODE PENELTTlAN

Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitia1 ini berada di DAS Citaum yang meliputi Kabupaten Bandung Ko ta Bandung Kota Cimahi Kabupa ten Sumedang Kabupa en Cianjur Kabupaten Subang Kab upaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Penelitian dilaksa nakan selama enam bula n mula i bulan Agustus 2010 sam pai bula n januari 2011

Teknik Pengambilan Sampel dan Data Teknik penga mbilan sampel menggunakan metode

expert survey dengan purposive sampling baik melalui wawan cara maupun menggunaka n kuesioner Pemilihan responden di tentukan berdasarkan keterwakilan stakeholders pada DAS Citaru m dan pakar bidang pengelolaan SDA Adapun pcngumpulan data seKunder dilakukan pada kantor instansi pemerintah yang berwenang

Metode Analisis Analisis keberlanjutan dilakukan menggunakan multi dimensional scaling (MDS) model dengan teknik ordinasi RAP-Citrarum Hasilnya dibandingkan dengan anali sis deskriptif kondis i situasional DAS Citarum Analisis pri oritas menggunakan analytical hierarchy process (AHP) yang membandingkan secara berpasa ngan (pairwise comparisons) tingkat kepentingan atau tingkat pengaruh satu elemen de ngan elemen lainnya pacta sa tu tingkatan yang diolah menggunakan perangkat lunak criteria decision plus (CDP) y3 04 Perumusan model dilakukan dengan menggunakan mod el ana li sis sistem dinamik untuk menguji kinerja kelembagaan pengeJola dengan berbagai skenario kebijaka n Disamping itu dilakukan juga focus group discussion (FCD) untuk pembulatannya

KAJIAN PUSTAKA

1 Penge)olaan Sumber Oaya Air

Ali ran air selain dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lokal juga dimanfaatlcan oleh pendllduk yang berada di wilayah hilirnya yang secara administratif dan atau stakeholders berbeda I1teraksi antara kawasan hulll sebagai zona resapan sumber a ir dan kawasan hili rnya dalam pemanfaata n a ir sangat erat sehingga upaya untuk mewujud kan pengelolaan air berkelanju tan menj ad i tanggung-jawab semua pihak yang berada di wilayah DAS tersebut (Karyana 2007)

Upaya perlindungan ekosistem kawasan sumber air yang umumnya berada di bagial1 hulu DAS merupakan salah satu pila r penting dalam pengelolaan air berkelanjutan (Edwarsyah 2008) Pengelolaan SDA terpadu mengisya ratkan pengelolaan SDA yang utuh da ri hulu sampai hilir dengan basis DAS dalam SCltU pola pel1gelo laan SDA tanpa dipengaruh i oleh batas-ba tas wilayah adminis trasi yang dilaluinya (Sjarief 201 0) Oleh karena itu agar pengelolaan berbagai sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal maka diperlukan su atu acuan pengelolaan terpadu antar lembaga dan antar wilayah serta berkelanjutan

Upaya mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan menyatukan beberapa DAS dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai (WS) Hal ini dilakukan aga r wilayah tersebut mampu mencukupi kebutuhan

106

Jurnai Sumber Daya Air Vol 7 No 2 November 2011 105-118

SDA bagi wi layahnya Penyatuan beberapa DAS ke dalam wilayah sungai tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya Namun demikian dalam perkembangannya pengelolaan wilayah sungai semakin ru mit dengan semakin ba nyaknya institusi yang terlibat dalam segmenshysegmen yang terpisah mengikuti kewenangan k men terian a tau lembaga yang membentuknya

2 Kelembagaan dalam Pengelolaan SDA

Pengelolaan SDA ya ng komplek dan menyangkut kepentingan b nyak sektor memerlu kan dukungan sistem keJembagaan yang kua t dan terstruktur Ditinjau dari fungsinya sistem kelemb2gaan dalam pengelolaan SDA secara garis besar dapat dipilah secara sederhana atas lima unsur yai tu regulator operator developer user dan wadah koordinasi Aspek kelembagaan merupakan satu komponen penting dalam proses pengelolaan WS yang terpadu dan meuronyeluruh Kelembagaan wilayah sungai kemudian secara internasional dikenal seb agaj River Basin Organization (RBO) telah mcnjadi unsur yang paling menentukan dalam mengimplementasikan konsep pengelolaan SDA

a) Perkembangan RBO di Dunia

Beraneka ragam pengelolaan SDA yang telah dilakukan pada berbagai negara namun masih dan akan senantiasa pengelolaan SDA dihadapkan pada permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang berdam pak pada meningkatnya kebutuhan air yang bersamaan dengan meningkatnya aktifi tas sosia l ekonomi Peningka tan kebutuhan air ini seringkali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya pclsokan ai r dan infrastruktu r y ng ada dan sering juga dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari aspek kelembagaan aspek kebijakan aspek pendanaan dan aspek pengelolaan SDA seperti dalam perencanaan pelaksanaan dan operasl pemeliha raanJlya Pendekatan dalam pengelolaa n SDA dapat dilakukan dengan ca ra tradisional maupun pendekatan pengelolaan secara terintegrasi atau terpadu

Pada tahun-tahun belakangan ini ada perubahan dramatis di dalam pengelolaan SDA sebaga i hasil dad suatu pa radigma baru Pengelolaan SDA terpadu merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan mern perhatikan laha n sumber dan Iingkungannya a tau dengan kata lain mengintegras ikan berbagai sektor kepenti ngan dengan pendekatan koordin si pengelolaan dari suatu DAS dala m skala waktu dan ruang

b) RBO di Indonesia

Kel mbagaan atau insti tusi pengelola SDA untuk WS di Indonesia kegiatan pengelolaan pada awalnya I bi berkonotasi sem pit yakni kegiatan

operasi dan pemeliharaan prasarana SDA Berkenaan dengan terb itnya Undang-undang (Ull) No 7 Talmn 2004 tentang SDA pengertian pengelolaan SDA sudah mencakup pengertian yang lebih luas meliputi perencanaan pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi SDA pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air (Gunalatika 2004)

Hingga akhir tahun 2008 di Indonesia telah terbentuk 59 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Balai PSDA yang terseba r di 15 Provinsi da n 30 unit pelaksana teknis (UPT) BBWSjBWS dan 2 badan usaha milik negara (BU MN) pengelola SDA di tingka t WS yakni r erum JasaTirta I (WS Brantas dan VIS Bengawan Solo) dan Perum Jasa Tirta II (WS Citarum dan WS Ciliwung-Cisadane) Oleh karena itu secara keselur uhan telah ada 91 (sembilan puluh sa tu) pengelola SDA-WS atau River Basin Organization (RBO) Menurut Sarwan (2009) secara gar is besar terdapat tiga model institus i pengeola SDA-WS atau biasa diseb ut RBO yakn i (a) RBO dengan OM cost recovery di dalamnya terdapat pengusahaan SDA ditingkat WS (PJT I dan PJT II) (b) RBO yang hanya melaksanakan OP prasarana SDA dengan biaya APBD (59 UPTD di bawah Dinas PU Provinsi) dan (c) RBO dengan kegiatan lengkap mulai dari perencanaan pengembangaJl dan OP dengan biaya APB N dan belu m melaksanakan OM cost recovery (30 UPT J BWSjBBWS di bawah Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum)

1) Balai BesarjBalai Wilayah Sungai

Berdaslrkan Peraturan Menteri (Permen) PU No llAj PRTjMj2006 wilayah suneai lintas negara li ntas provi nsi dan strategis nasional yang jumlahnya 69 buah m erupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dala m hal I n

Kementer ian Pekerjaan Umum Di tjen SDA Ketika melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah dengan persetu juan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara membentuk 30 UPT BWSj BBWS yang terdiri 11 UPT BBWS dan 19 UPT BWS dengan wilayah kerja meliputi 69 WS kewenangan pusat

Pembentukan 30 UPT BBWS j BWS tersebut merupakan konsekuensi logis da ri adanya kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan SDA sebagaimana diatur dalam UU No7 Tahun 2004 tentang SDA pasal 14 15 16 dan adanya sistem unified budget yang tidak dikenal lagi organisas proyek Pemerintah pusat mempunyai kewenangan melaksanakan pengelolaan SD A di tingkat WS yang bersifat lintas negara lintas provi nsi dan strategis nasional Balai Besar Wilayah Sungai yang mempunyai fungsi Menyusun pola dan rencana pengelolaan Menyusun rencana dan pelaksanaan penyuluhan kawasan lindung

107

Kajian Kebijakan Pengelolaan (Mohamad Hasan Asep Sapei Januar Purwanto Sukardi)

sumber air pada wilayah sungai Melakukan pengelobJn SOA yang meliputi konservasi pembangu 1]11 pendayagunaan dan pengendalian daya rusak Menyiapkan re komendasi teknis dalam pemberia n izin atas penyediaan peruntukan p nggunaan dan pengusahaan SOA dan Mela ksanakan OP pengelolaan sistem hidrologi dan pemberdayaan masyarakat

2) Balai PSDA Pada awalnya Balai PS OA berbentuk satgas

PS DA ya ng dibentuk di 5 WS percontohan Satgas ini ui bentuk dengan Surat Keputusan Dirjen Pengai ra n bukan merupakan unit orga nik di bawah Oitjen Pengaira n maupun Oinas PU Provinsi namtln bersifat ad hoc (semel1tara) dan bcrtanggung javvab kepada Kepa la Dinas PU P Iga iran Pravinsi Sa tgas PSDA ini cukup unik s bab ya ng membentuknya adalah Dirjen Penga iran (pusa t) namun bertangggung jawab kepada KepaJa Dinas Provinsi (daera h) dan SOM nya pun seba gian besar meru pa kan SOM campuran dari daerah dan PIPWS Ha l in i dapat dipahami karena pada saat itu belum a da kejelasa n wewenang pengelo laan SOA sehingga muncul a nggapan ba hwa Dinas PU di daera h juga institusi dinas Ke menteria n Peke rj aan Umum

Kem udia n pada tanggal 23 Oktober 1996 Mente r i da la m Negeri m enerbitkan Keputusan Menteri (Ke pMe n) Nomor 1791996 tentang Pedo ma n Pembentukan dan Ta ta Kerja Balai PSOA Dengan Kep Mendagri terseb ut disiapkan

emf en tuka n Ba la i PSDA sebanya k 30 buah di Pu la u Jawa ya kn i Jawa Timur tah u n 1996 (9 Balai) di seb ut Bala i PSAWS tah un 1997 dl Jawa Barat 6 Balai PSDA tah1 n 1999 di Jawa Tengah 7 Bala i PS DA da n 2 Balai PSDA di DI Y Pembentuka n Balai PSDA termasuk lima organisasi Sa tgas PSDA percontoha l1 un tuk menjadi Balai PSDA Tugas Balai PSDA leb ih diti tikberatkan pada pengelolaan WS da lam a rti sempit (yakni OP-SDA) sebagaimana dituangkan dala m KepMcndagri di atas

Pa da saat pena taa n organisasi Sa tua n Kerja Pe ra gkat Daerah (SKPD ) sebagai tindak lanjut d ri Pe ra turan Pemeri ntah (PP) No 41 Tahun 2007 dalam kenya taan nya wilayah kerj a UPTDBalai PSDA hampir tidak menga lami perubahan bahkan a da kecenderungan jum lah UPTO bertambah banyak Overlapping wilayah kerja antara UPTD dengan UPT tersebut da lam pelaksanaan kegiatan di lilpa ngan ser ing men imblllkan keragllan khus usnya bagi rekan-rekan da ri UPTO

3) Model Perum Jasa Tirta (PIT I nan PJT 11)

Permasalahan poko k yang dihadapi Pemcrintah Indonesia sejak 30 tahun lalu dalam nw la ksa naka n ke~ia tan OP adala h keterbatasan dana Keterbatasa n ini mcngakiha tbn penurunan

fungsi prasarana pengairan karena rnengura ngi umur teknis dan kinerja banguna n tersebu t Akibatnya ke lllampuan mensuplai air gu na memenuhi tuntutan berbagai sektor pema nfaat (pertanian domes tik industri dan lingkungan) mengalami penurunan juga

Gu na menjawab persoaJa n di atas digagas pendiria n suatu badan usaha yang memiliki tugas pokok mengelola wilayah sungai beserta prasa rana pengairan yang telah dibangun sehingga pemenuhan kebutuhan air untllk b (C rbagai sektor dapat tersedia secara akuntabel Pada tanggal 4 November 1986 dalam ra pa t yang dipimpin Menteri PU disepakati pembentukan suatll lembaga yang menanga n i WS Kali Brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Bran tas Selanjutnya dalarn PP No 5 Tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta dikukuh l an sebagai sebuah badan usaha milik negara (BU MN) yang be r kedud ukan di Kota Malang

Kemudia n pemerintah menerbitka n PP No 93 Tahun 1999 yang mengatur kembali keberadaan PjT Sesuai pasal 2 aya t (2) dari PP tersebut ditetapkan PJT sebaga ima na dimaksud da lam PP No 5 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Perusaha a n Umu m (Peru m) Jasa Tirta I Pa da 14 September 2000 terbit Kepu tusan Presiden No 129 Tahun 2000 dengan mena m bah w ilayah kerjanya dengan WS Bengaw a n Solo beserta 25 anak sungainya

PJT I diberi wewenang memungut iuran eksploitasi dan pemelihdraan (E P) kepa da pa ra pengguna komersial dan hasil dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan operas i delll pemeliharaan prasarana SOA Melalui pendi tiannya PjT tersebut mulai diteiJ pkan prinsip pemanfaat membayar (user pay principle) meskipun hanya terbatas pada pemanfa3t yang bersifat komersial saja seperti penggunaan air baku untuk air minull1 air baku untuk industri da n air baku untuk tenagalistrik

Sebelum PJT I Brantas be rdiri terleb ih dulu Perum Otorita Jatilllhur (POJ) ya ng m engdola WS Citarum telah dibentuk dengan PP No 20 Tahun 1970 POj merupakan peleburan dari berbagoi institusi ya ng bera da di wilayah jatiluhur lnstitusishyinstitusi tersebut adalah Proyek rigasi jatiluhur (Oep PU) Proyek Pengairan Tersier jatiluhur (Depdagri) PN jabluhur (O ep Perindustrian) dan Jawatan Jawa Ba ra t Balai Daerah PurNakarta (Propinsi jawa Barat) Oapat dipahami bahwa pada awal pendiriannya POJ memiliki wilayah kerja terbatas pada bagian hilir (wilayah Ja tilu hur) dengan tugas pokok OP jaringan irigasi Jatiluhur dan pengelolaan tenaga listrik Oengan demikian POj melaksanakan pelayanan umum yang bersifat sosiill dan sekaligus pengusahaan air yang bersih i kornersiaL POj menlObililtJ o i dana iut~ lI u(li para

108


penerim manfaa t guna pembiayaan OP prasarana SDA dan pelaks naan usahanya

Pera tu ran pemerintah tentang POJ in i meng lami beberapa kali penyesuaian dengan terb itnya PP No 35 Tahun 1980 dan disesuaikan lagi dengan PP No 42 Tahun 1990 Selanjutnya terbi t PP No 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum dan POJ diubah dan diseslla ikan dengan nama Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan PP No 94 Tahll l1 1999 ya ng kemlldian diperbaharui agi dengan PP No7 Tahun 2010

Berdasarkan konteks penge olaan WS kenya taan di a pangan menunjukkan bahwa peran PJT II berbeda dengan PJT I Wilayah kerja PJT II lebih terkonsentras i pada pengelolaan bendungan latil uhur dan w ilayah pelayana nnya di hilir sedangkan di bagian tengah terda pat dua bendllngan yaitu Saguling dan Cirata yang dibangun dan dikelola oleh PLN untuk pembangkit tenaga listrik Demikian pula pada bagian huIu dapat dikatakan kegia tan yang dilakukan oleh PIT II sangat minimal

3 Keterkaitan Pengeiolaan SDA dengan Penataan Ruang

Menurut UU No 26 Tah un 2007 tentang Penataan Ruang definisi penataan ruang sendiri adaah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan tata ruang wiJayah daam kaitannya untuk pengelolaan SDA yaitu untuk pemeiharaan kelangsllngan fungsi resapan ai r dan daerah tangkapan air pengembangan SDA pencegahan bencana akibat daya rusak air

Daerah aliran sungai adalah su tu wilayah daratan yang merupakan sa tu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau ltlrau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan Adapun pengertian umum WS adalah kesatuan wilayah pengeolaan SDA dalam satu atau Jeb ih DAS dan atall pulau-puJau kecil yang Juasnya kurang dari atau sarna dengan 2000 km2bull Wilayah sungai meliputi WS intas negara WS IIntas provins i dan WS strategis nasional

Keterkaita n antara pengatura n WS dan penataan l uang dapa t dilihat pada pasal 59 ayat 4 dan UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA yang menyatakan b hwa rencana pengelolaan SDA merupaJ an salah satu lI nsur dalam penyusunan peninja llan kem bali dan atau penyempurnaan renca na tata ruang wilayah Berdas arkan UlJ Nomor 26 Tahul1 20 07 tentang Penataa n Ruang ruang adCl lah wa dah yang melip uti ruang da rat

ruang laut dClI1 ruang udara termasuk rua ng di daam bumi sebagai satu kesa t llan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya

4 Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan UU No 32 Tahun 20 09 pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hid up sosial dan ekonomi ke da lam s ategi pembangunan untuk menjami n keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan kemampuan kesejahte raan dan mutu hidup generasi masa ki ni dan generasi masa depan Konsep pembanguna n yang mengintegrasikan ma salah ekologi ekonomi dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanju tan (sustainable developmen t) telah disepaka ti secara global sejak diselenggarakannya United Nation s conference on the human environment di Stockholm tahun 1972 Pembangunan berkelanjlltan djdefin isikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan genE rasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuh i kebutuhannya (Soegandy dan Haki m 2007)

Penelitian keberlanjutan dilakukan oleh Rjdwan (2006) yang menggunakan enam dimensi keberla njutan yaitu dimensi ekologis ekonomis sosial budaya hllkum kelembagaan dan teknologi Persamaan dengan peneli tian 1m adalah menggunakan ana lisis Multi Dimensional Scaling (MDSJ dan analisi finansial usaha namun perbedaannya teretak pada analisis lanjutan yang dilokukan daam peneli tian In1 adalah menggunakan analisis ekonometrika dan sistem dinamik pada usaha peternaka n sapi perah di kawasan pariwisata Kabupaten Bogor

Berkaitan dengan ke bijakan pemerintah agar segenap tujuan pembangunan berkelanjutan in i dapat terca pai maka dalam kon teks hubungan antara tujuan sosial dan ekonomi diperlukan kebijakan ekonomi Hal ini meliputi interven i pemerintah secara terarah pemerataan pendapatan penciptaan kesempatan kerja dan pemberian subs idi bagi kegiatan pembangunan yang memerlukannya Sedangkan dalam konteks hubungan antara tujuan sosial dan ekologi s t ra tegi yang perlu ditempuh adalah partisipasi masya rakat dan swasta serta konsultasi

5 Multi Dimensional Scaling

Metode MDS merupakan salah satll metode multy variate yang dapat menangani da ta metrik (skala ordinal atau nomina) Teknik ordinasi dalam MDS didasarkan pada euclidian distance dalam ruang berdimensi-n Mela lui metode ordinasi keragaman (disp ersion) multi dimensi dapat diproyeksikan di dalam bidang yang ebih

109


sederhana MDS juga merupakan teknik statistik ya ng mencoba melakukan transformasi multi d im ensi ke dalam dimensi yang lebih rendah Perseps i atau hubungan antara stimulus secara psikologis ditunjukkan sebagai hubungan geografis ao tara titik-titik di dalam suatu ruang multi dimensi Sumbu dari peta spasial diasumsikan menunjukkan dasar psikologis atau dimensi yang dipergunakan oleh responden untuk membentuk p rsepsi sebagai stimulus

6 Allalytical Hierarchy Process (ARP)

Metode AHP pada dasarnya memecahshymecah situasi yang kompleks tak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya menata bagian atau varia bel ini dalam suatu susunan hi rarl i memberi nilai numerik pada perti mbangan suhyektif tenta ng relatif pentingnya setiap variabel dan mens intes is berbagai pertimbangan in i un tuk m eneta pkan vil r iabel ma na yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mem pengaruhi hasil pada situasi te rsebut AHP memiUki banyal keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena da pat digambarkan secara grafi s sehingga muda h d ifaba mi oleh SCmil a Hhak yang terliba t dalam pengambllan keputusan (Marimin 2005)

Data dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung dan pengisian kues ioner

leh karena pendekata n AHP berbas is pada expertices judgement ma ka pell1ilihan responden ditu jukan pada responden yang benar-benar mell1aha mi permasnlahan Pemilihan responden pakar didasa rkan atas pertimbangan dan kriteria ll) keberadaan keterjangkauan dan kesediaan un tuk diwawancara i (2) reputasi kedudukan dan kr dibilitas sebagai pakar serta (3) pengala man pri bad i (Eriyatno amp Sofyar 2007) Kelua ra n hasil pengolahan data oleh perangkat luna k CDP mensin tesis un tuk menentukan priori tas Berdasarkan uru tan prio ritas tersebut maka alte rn tif yang berada di prioritas teratas adalah ya ng din ilai pal ing efisien dan efektif yang sebaiknya di terapkan

7 Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem adalah pendekatan terpadu yang memandang suatu obj ek a ta u masalah yang kompleks dan bersifat antar disiplin sebaga i bagian dari sistem Pengkajian daldnl pendekatan sistem seyogyanya memenuhi tiga ka rakteristi k yai tu (1) ko mpleks dimana interaksi aotar elemen cu lm p rumit (2) dinamis dalam arti fak tor yang terliba t ada yang berubah menurut waktu dan ada pendugaan ke masa depan nan (3) prob bili stik yaitu diperlukannya fungsi peluang da lam inferensi kes impulan maupun rekoll1endasi (Eriyatno 1998)

110

Verifikasi model dilakukan sebagai proses uji sahih untuk mengetahui berbagai kelemaha n maupun kekura ngan serta rdentifikasi berbagai persoalan yang harus diantisipasi dalam kaita n penerapan kebijakan yang dihasilkan (Eriyatno g Sofyar 2007) Validitas adalah salah satu kriteri3 penilaian keobyektifan yang d itunjukka n dengan sejauh mana model dapat menirukan fakta (Muhammadi et aI 2001) Studi ini memanfaatka n face validity terhadap pa ra pakar guna memeriksa kesesuaian antara perilaku model denga n perilaku sistem yang diwakilinya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Analisis Deskriptif Data Situasional

Kekritisan DAS yang menggunaka n indikator QmakQmirl dengan data debit ra ta-ra ta tahun 1996-2000 da n tahun 2001-2006 telah terj adi penlngkatan nil ai QmakQmin yang signifikan diantara nya pada induk Sungai Ci tarum di Majalaya meningkat dari 492 menjadi 1075 yang bersesuaian pula dengan lokasi Nanj ung meningkat dari 461 menj adi 1279 yang men unjukkan peningkatan lebih da ri dua kalinya Indikator lainnya adalah eros i dan sedimentasi yang telah terj adi peningkatan kadar sedimen yang clIkup ti nggi yaitll a l an menyebabkan laju p ndangkalan yang tinggi di S Citarum pada lima tahun terakh ir

Kekritisan Air Tanah yang mempunyai kece ilderungan penurunan ai r ta nah dari tahun ke tahun sangat di rasakan di DAS Cita rum terutama di zona hulu Cita rum Oleh karena itu dalam bahasan ini difokuskan untuk kekntis n ai rtanao di DAS Ci tarum hulu seluas 1771 knr 2 dengan ketersediaa n da ta kurang lebih 50 Hasi l simulasi menunjukkan untuk tahun 2015 terda pa t 16 dan ta hun 2020 terdapat lebih d3ri 20 zona menjadi rusak

Operasi Kaskade 3 Waduk dalam kajian ini ada dua kejadian ycng dij adilcan sebagai dasar analisis terkait dengan pengoperasian kaskade tiga waduk (Saguling Cirata dan Jatiluhur) yaitu kejadia n banjir di zona hilir Citarum bulan Januari shyApril 2010 yang membawa kerugian sangat besar bagi masyarakat sekita rnya dan kekurangan pasokan air di tiga waduk bulan Januari - April 2011 Hasil kajian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab utama pada kedua kejadian tersebut adalah tidak terintegrasinya pengoperasian tiga waduk tersebut

Kualitas Lingkungan Keairan menunjukkan adanya tren memburuk yang sa ngat cepat ciari tahun 1990 2000 dan 2010 Kualitas air untuk parameter BOD memburuk yaitu meningk)t mencapai lima kltlli kadar baku mutu sedangkan koli tinja naik mencapai 50 sampai 100 kalinya


lnd ikator lai nnya yang perlu diantisipasi yaitu meningkatnya korosifltas air yang akan membahayakan terha dap berbagai infra~Lluktur

y ng berbahan semen dan logam

2 MetodeMDS Kondisi keberlanjutan pada lAS Citarum

dikaji deng n menggunakan analisis MDS berdasa kan penentuan indeks keberlanjutan pada enam dimensi yaitu dimensi kebijakan teknis sosial dan budaya lingkungan kelembagaan dan ekonom i dengan atribut da n nila i scoring hasil pendapat pakar Hasil analisis dengan menggunakan Rapid Appraisal for Citarum (RapshyCitarum) diperoleh nilai indeks keberlanjutan berdasarkan data tahun 2010 untuk masingshymasing dimensi Seluru h dimens i menunjukkan tidak berkelan jutan kecuali dimensi teknis dan sosia l budaya seperti pada Gambar 1 Dimensi lingkungan memiliki nHai paling rendah Has il tersebut jika dibandi ngkan dengan hasi l analisis Monte Caro pada tingka t k percaya n 95 m nun juckan peny impanga n ku rang dari 25

KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N

Gambar 1 Diagram layang-Iayang (kite diagram)

Rap-Citaru m tahu n 2010

3 Analisis Kebijakan dengan Analytical Hierarcl1y Process

Analisis dilakukan dengan mengguna kan AHP terhadap pendapat dari 11 pakar yang terdiri dari Balai PSDA Pemerintah Pusat (Kementerian PU) Pemerin tah Provinsi Jawa Barat Pemerin tah Daerah Kabupaten Bandung PLN BBWS Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II LSM Ana lisis dengan fokus pengelolaan SDA pada DAS Citarum menggunakan empat level yaitu tujuan faktor kinerja dan alternatif model kelembagaan seperti pada GambaI 2 Hasil dari pemodelan dengan AHP menunjukkan kelembagaan yang mempunyai nilai potensi terbesar sebagai pengelola DAS Citarum adalah model PJT

4 AnaJisis Sistem Dinamik DAS Citarum sebagai salah satu SDA yang

vital memiliki interaksi sistem sosial ekonomi dan lingkungan Ketiga sistem dan interaksinya tersebut disimplifikasi menjadi model pengelolaan SDA Cita rum yang mencalltup sub -model s05ial sub-model Iingkungan dan sub-model ekonomi (Gambar 3 dan Gambar 4)

Sub-model sosial kependudukan terd iri dari parameter utama berupa jumlah penduduk dan indeks pemenuhan kebutuhan a ir Parameter turunan pertambahan jumlah penduduk merupakan agregat dari adanya pertumbuhan penduduk berupa kelahiran dan imigra5i serta pengura ngan jumlah penduduk seperti kematian dan emigrasi Penduduk dibedakan berdasarkan lokasi service area dari Waduk Jatiluhur sebagai penghasil ~umber daya air ycng dikelola PJT II Penduduk diklasifikasi menjadi penduduk yang berdomisili di DK) Jakarta dan di lua r DKI Jakarta (non-D KI)

Gambar 2 Plerarki Model Pengelolaan DAS Citarum

111

Kajian Kebijakan Pengelola an (M ohamad Hasan Asep Sapei Januar Purwanto Sukardi)

Sub-model lingkungan berupa simulasi beban peneemar ke dalam badan sungai Peningkatan penduduk akan mendorong peningkatan limbah domestik yang masuk ke badan sungai Limbah tersebut bisa berupa beba n peneemar yang seeara terus menerus t erakumulasi pada badan sungai Oiasumsikan penduduk di OK J karta pada awal simulasi adalah 8 84 juta orang denga n laju pertambahan penduduk sebesar 106 per tahun Sementara penduduk non-OK berj umlah 1239 juta orang pada awal tahun simulasi dengan laju perta mbahan penduduk s besar 175 per tah un Beban leneemar lainnya berasal da ri kegia tan lainnya seperti kegiatan indus tri kegiata n pertani(l11 dan kegiatan peternakan Beban peneemar akib t kegiatan indu hi berasal da ri limbah yang diolah (treated) dan yang tidak diolah (un-treated) Beba n pene mar dari kegiatan pertanian berasal dari laha n perkebunan dan lahan sawah Sementara beban pencemar kegiata n peterna kan berasal da ri berbagai jenis ternak yang dipelihara masyaraka t dan juga peternakan skala besar ya ng Iimbahnya masuk ke daam bada n alr pacta OAS Ci tarum

Sub-model perekonomian daerah dicerminkan oleh parameter utama berupa nilai keuntungan ekonomis datam bentuk revenue dan biaya penge)olaan ya ng ha rus d ikeluarka n Keu nt ungan yang d ihas il ka n berasal dari penjua)an

sumber daya air berupa air baku (PDAM) has il penjualan listrik (PLN) dan beban jasa sum her daya air (BJ-SOA) lai nnya yang terdiri d ri penggunaan badan air untuk wisata iura n keramba jaring apung (KIA) clan sarana penunjang air minum

Indikator keberhasi lan pengelolaan dieerminkan oleh dinamika pasokan a ir min urn (sosial) dinamika beban peneemaran BOO (lingkungan) dinamika cost recovery (ekonom i) yang seeara langsung dan tidak langsung sa ling mempenga ruhi Penentuan kebijakan disusun dalam empat skenario dengan mengintervensi pengelolaan biaya guna meningkatka n kinerja sarana dan prasarana penyediaan a ir di DAS Citaru m Skenario satu (Sl) PJT II bertanggung jawab atas operasi pemeliharaa n dan rehabil itasi (aPR) un tuk seluruh in fr struktu r pada Sungai Ci tarurn Skenario dua (S2) dilakukan dengan mengeluarkan beban pembiayaan aPR irigagt i dari ta nggungjawab PJT 1I Skenario tiga (S3) dengan melanjutkan S2 di tambah denga n mengeluarkan OPR badan sungai da ri tanggung jawab PJT II dan Skenario 4 (S4 skenario proyeksi) rnelanj utkan S3 dengan menjadikan biaya Iingkungan (pollution fee) sebagai pemasukkan PJT II guna menutupi biaya pengelolaan lingkungan Hasil sim ulasi antara kondisi aktual dan skenario (proyeks i) terbaik d isajikan pada Gamba r 5

+__- penduduk ----- +----- ~ kebutuhan air ___

limbah ~+ + -- ~---- prilaku ~

~ -+ ketersediaan ~ + + --- _ kesejahteraan

I ipal ~ air masyarakat

kualitas revenue --+ -------shy A air cost

~ ) kuantitas ( + ~ biaya ~- - - reevery

Ilngk~(n --- + (+~ o~ klneo _PJT II ~++ I -------prasarana

---- Iingkungan

~+_pengendalian ---+ + +

+ ~ konservasl

Gambar 3 Causal loop model pengelolaan sumber daya air DAS Citarum

112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~

Dtta1 ~ THI~ fif1UMf1 ~~~uj

11middot -=~

-

c ~1r _ B I Lgt ___0 0 h ~_ ~ bull _ _ bull A_11 (gt~_ ~ Q) ~PAlcpd v---() lJr~~ pound ~ Ii U ~ - s-1gt otwi( ~ lUtlgth~ ~ ~ ) ~ I - I

J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v

Vgt c I BV-- r-__ h oWnll~_~ Ion~gt I 3 ~ 1 ~ retd ~-__ I ( = I A IT~-6 3~---- ~ l lhoe 010 -t-_~ h ---- y) ~ ro

Ie rlAk -- ) A ----=--- ~~ ~ ___----- onsectoopi J ~ ~ ~ ------- 00 ~ a Q) oo~ 7 i -gt--~A~ _ ~-__ A ~__ p~ I~- ~---- ___-w_ -v

T I1AJt DKI V ~ -=--- OICImiddotnl1 l ~- ~J ~ ~- R ~-un -lt)- -0lt1 - I 0 - --- _____ -_ ~- w-----r-- - - Fr-UlJuk~ AIr -- -___ _ ____ ___ __-shy~ ~ ________~ ~~ ~- m~ -~o(I ~ T ----()~---

----- -- - Opfl~la Lt-mtiP flfYAI DKI ltr- ---___ - R~nue ~---~_

lt l~rl1~ A r I Q--n ~--___ r--~NORI Q

OKI

lProdutraquo~ ~-- Bi6Vapt~nI~gt-----~ --JJ 1 ~ OKI f~~i1t NPV fI~ litrilaquo i _ I AME L8ifltnle1oLun A Z

o1 N l U _______~ VNPVAIiNOAOltJ 0 ~ ---~ 4 l -9 N

I ~2M~~Alr p ~ _~~~~____ Z IndiiSft l PrGlnnt --

- l 1~~r bull IOn I 0 L ~_n I lt ror~ o~ NNR ~ ~ Q ___ O~~ _____II----~_~J 3

o

J __ Air EnfrJ1 CilUlutn NfY AlrlncMlIi ________~____ rDCIuklr Airlistrik NY_JlY 0 ~ ___--u- (~ IT -_____ __ ____ 11) IteIbuUinnp _ HJfV~TOU --_ bull_shy ro

~~ L~NIa N o f- f-

Gambar 4 Stock-flow diagram model pengelolaan sumber daya air DAS Citarum f- o lJ1 f- f- co

I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I

_01(1 t l)u1Jli OIMlO 1I MlS (llmnN OL~ltl9) 1Itf4~

Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15

cg ICr---r----------------- shy~bullbulllt Ol~~~~~

01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)

- Ioadar 800 Alttulll

- Koidu BOo Proydisl

- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i

01 Jail lO IO 01 Jln ~0 20 (H ) ~ 20J~ 01 Jan 2040

(c)

Gambar 5 Hasil simulasi model pengelo(aan SDA Citarum (a) d inamika pasokan air (b) dinamika beba n pencemaran (el di namika cost recovery

Dari empat skenario tersehut dimaksudkan untuk mengkaji skenario mana yang paling optimal untuk dapat melakukan pengelolaan SDA seeara tcrpadu dengan pembagian kewenangan yang jelas Selain dari itu perlu memperhatikan juga aspek Iingkungan guna mencapai kondisi DAS Citarum yang berkelanjutan

Secara umum S4 merupakan skenario proyeksi paling optimal dengan kemampuan mempertahankan debit distribusi menurunkan kadar BOD dan meningkatkan cost recovery Validasi model menggunakan absolute mean error (AME) menunjukkan kinerja model yang memenu hi batas penyimpangan maksimum 10 dengan nilai AME model penduduk sebesar 04 AME revenue sebesar 9 dan AME beba n pencemaran sebesar 7

Prinsip dasar pengelolaan agar dapat melaksanakan pengelolaan SDA seeara terpadu dan berkelanjutan d i DAS Cita rum ini yang paling penting adalah (1) perlu melakukan pemisahan antara fu ngsi air sebagai komoditas pub lik ataupun sebagai ko moditas ekonomi dan (2) melakukan keseimbangan kewenangan antara pusa t daerah

pada WS yang menjad i kewenangan pusat yang dalam hal in i DAS Citarum

5 Model Konseptual Kebijakan

Selanjutnya diusulkan Model Konseptual Kebijakan pengelolaan DAS Citarum yang dibagi da lam t iga sub-model yai tu Sub-model kelembagaan sub-model ma najemen dan sub shymodel pendanaan sebagai berikut

a) Sub-Model Kelembagaan

Prins ip dasar model kelembagaan yang diusulkan ada lah pembagian fungsi y ng jelas dan terp isah antara koordinato r reg ulator dey loper operatar dan use r Pembagian fungsi ini hams teri nci pada setiap s tra ta wilayah kewenangan yang d ibagi dalam tingkat nasional antar wilayah sunga i tingkat propinsi tingka t daerah aliran sungai dan tingkat kabupaten Dengan demikian ruang Iingkup kewenangan masing-rnasing instansi serta bagaimana satu instansi dan insta nsi lainnya saling berhubungan baik seea ra struktural ga ris koordinasi dan jalur pembinaan menjadi jelas seperti terlihat pada Gambar 6

Agar koordi nator da pat mengintegrasi kan reneana dan operasiona lisasi seluruh institusi yang terlibat dalarn pengelolaan DAS Citarum mutlak diperlukan untuk membentuk Tim Koord inasi Pengelo laan Sumber Daya Air (TK-PSDA) pada tingkat DAS

b) Sub-Model Manajemen

Model manajemen yang berkaitan dengan pereneanaan organisasi pelaksanaan dan pengawasan telah di usulkan untuk diadikan pedoman da lam pengelolaan SDA pada DAS Ci tarum seperti terlihat pada Gambar 7 Adapun berbagai aspE)k yang menjadi perhatian dala m usulan model manajemen ini diantaranya meli puti pola dan rencana WS operation center tiga waduk perij inan alokasi a i reneana tanam tahunan konservasi air dan mekanisme pengawasan (controlling)

Hal yang dirasakan sangat krusial pada DAS Cita rum saat ini selain penataan pola dan reneana WS yang belum tersusun ieeara ba ik yai tll penanganan pola sistem operasi DAS Ci tarum secara terpadu yang memuat SO P pola operasi tiga waduk kaskade baik dalam kondisi normal maupun darurat maka untuk ini disarankan arrartgt

membentuk Divisi Operation Center Cita rum (Divisi OCC)

114

0


t Koordinator 1 Regulator (~~~~~~) Operator UserI

-- shyo --- - ----- - r-------------------t--~--~ - --~ -- -~ -~~~-~ -- - - --~~ - -- - -~~~~-= -~~ -~~-~ --~-~-~- - - --~-~~~~ t --~~~~ -- - -- -=-- - --r----------------NASIONAL 0LEVEL o

o ------r---------------shy----------r--- middoto

middot I middot IINTER BASIN

o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy

BASINLEVEL -----Tij PLN I I

----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------

~~~~EN Kot ~ - -i ~~~~~~~~~~~ItJ - ~~~ pe3A IO o bull

Keterangan Goris Struklural Geris Pernblnaan Garis Koordinasl

Gambar6 M odel Kelembagaan untuk Pengelolaan DAS Citarum

PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROUING

I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS

t------shy FEEO BACKIASPiAASI

L _ ________--shy_____ lhIutn Illn AIe1 Atr - -----shy ----------_t_ Rencana rm TilllunWn~___________ __________

Gambar7 Model manajemen sumber daya air di DAS Citarum

115


c) Sub-Model Pendanaan

Un tuk pengelolaan sungai secara berkela njutan perlu didukung oleh kebijakan tarif a ir yang mengakomodasikan prinsip full cost recovelY yang memungkinkan pengenaan tarif air kepada user sesuai dengan besarnya biaya yang d ikeluarkan dalam pengflolaan SDA Struktur tarif air ya ng diusulkan terdiri dari tiga elemen sebagai pemenuha n biaya (i) OP prasarana amp sarana (ii) ma najemen pengelolaan air (iii) pollution fee u ntu k pelestarian sumber air Konsep kebijakan dalam meka nisme pendanaan dirumuskan dalam model penda naan sebagaimana diagram pada Gambar 8

1) Anggaran Pemerintah

Meskipun pengelola utama ditangani oleh prT II namun demi kian masih diperlukan bantuan peme rintah untuk menangani komponen fungsi publi k Angga ra n pemerinta h pusat (APBN) m eblui Kementria n Keua ngan ti dak hanya menyediakan da na ll ntllk pelaksanaan melalu i Kementerian Ke hutana n dan Kementerian PU tetapi juga memberika n pengalokasian dana ke Pemer intah Prop insi da n Kabllpaten sebagai dana perimbangan untuk kebutuhan konservas i da n operasi jaringan irigasi (APBD) ya ng menjad l tanggung jawabnya masing-mas ing Kementeri a n Kehuta nan m elalui dana APB N yang dila ksanakan oleh BPDAS melakukan konservasi hulu dengan program rebo isaoi Sedangkan Kem entria n PU membiayai

program yang telah disuSlln oleh B WS untuk melakllkan perencanaan pembangunan d n OP R atas prasarana yang menjadi tanggung jawabnya BBWS setelah mebkukan pembangunc n infras(cuiztur menyerahkan aset ters ebu t ke PJT II melalui penyertaan Inodal pemerinta h (PMP) Badan usaha industri dan PLN melalui CSR mendukung m asyarakat lokal dll1 adat untuk berpartisipasi dalam m ensukseska n program reboisas i Dengan keterlibatan dari Pemerintah pusat Pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta stakeholders diharapkan diperoleb dana yang berkesinambungan untuk pengelolaa n SDA di DA Citarum

2) Revenue PJT II

Par user yang dil ayani oleh PJT II (PDAM Indonesia Power Badan Pariwisata Badan Usa ha Industri) member ikan BJ-PSDA ke PJT II Disam ping itu badan usah indus tri memberi ka n ta mba han kompensasi berupa pollution fee ke PJT Ii sesuai dengan besarnya beban pencemaran ya ng masuk ke badan sungai Sedangkan dari pembangkitan listrik PJT II mendapat da na dari menjual li strik kepa da PLN Dukungan pendanaa n juga didapa t da ri jasa pelayanan la innya sesu i dengan tarif yang ditetapkan serta ua ng s ew a dari pengusaha keramba Sebaga i korpo rasi yang bergera k dalam pengusahaan PJT II berkewajiban membayar pajak ke pemerintah

Pajak

I I OJ -PSDA

I P()LLVTJON FEE (lmblll Jua Linpuann)

1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI

f---shy MOD ----shy--

PEJliG ElOL-AN INFRASTftUKTIJR -

(o r ~ R ehab )

Gambar 8 Model pendanaan sumber daya air di DAS Citarum

116

Hao il l Uli l U stnk


KESIMPULAN

Hasil anali sis kekritisan dari da ta situasional dan model MDS pada DAS Citarum menunjukkan bahwa kondisi DAS Citarum sangat kritis teru tama pada dimensi li ngkungan

Analisi s kebijakan dengan model AHP pada berbaga i ins ti tusi terkait pengelolaan DAS Citarum menllnjukkan bahwa model PIT dipilih sebagai pengelo la ula ma DAS Citarum

Analis is si stem dinamik DAS Citarum menunjukka n skenario yang optimal untul pemenuhan kebutuhan ai r dengan cost recovery terbesa r dengan ruang Ii ngkup ta nggung jawab PJT II dibatasi pada pengelolaan Waduk Jatiluhur dan prasarana pembawa (Saluran Tarum Sara t Tarum Utara dan Tarum Timur se rta bendung-bendung lItama) yang memi li ki fu ngsi pengaturan alokasi air

Agar sistem dengan skenario yan g dipilih berjalan dengan baik d isara rkan untuk membentuk TK-PSDA Divi i OCC dan membua t peraturan terka it un tul penyesuaian ruang li ngku p kewenangan masing-masing institusi dengan jelas

DAFTAR PUSTAKA

Dinar A Karin Kemper William Blomquist Michele Diez Gesele Sine Will iam Fru 200S Decentralization of River Basin Man agement A Globa l Analysis

Edwarsyah 20 08 Rancang Bangun Sistem Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sunga i dan Pesisir (Studi Kasus DAS dall Pesisir Citarum Jawa Barat) [disertasi) Bogor Program Pascasa rjana lns ti tut Pertanian Bogor

Eriyatno dan F Sofya r 20 07 Riset Kebijakan Metode Penelitian Untuk Pascasarjana Bogor IPS Press

Eriya tno 1999 llm u Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen Bogor IPB Press

Gany AH 200 5 Sumber Daya Air Memasuki Era Globali s si Dari Perspektif Hidrologi De entra lisasi dan Demokratisasi di Seputra KonstaJasi Privatisasi dan Hak Guna Air Jurnal Konstitusi Volum e 2 Nomor 2 Jakarta

Gu nati laka A 2004 River Basin Man agement Stra tegies for Indonesia - Extens ion of the Bran t 5 Model t Central Java

Hooper Bruce P 20 03 Integrated Water Resources Manag ment and River Basin Governance Journal Water Resources Update Issue 126 Pages 12-20 November 2003 Southern IllinGis Univers ity Carbonda le

Ka ryana A 20 07 Analisis Posisi dan Peran Lem baga serta Pengembangan Kelembagaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung

[disertasi] Bogor Program Pascasarjana [nstitut Pertanian Bogor

Katiandagho TM 2007 Model Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Kompetisi Antar Sektor di Wilayah Hilir Daerah Irigas Jatiluhur Pendekatan Optimasi Dinamik [disertas i] Bogor Program Pascasarjana Institu t Pertanian Bogor

Marimin 200S Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk Ja karta Grasindo

Mitchell Bruce 2005 Integrated water resource manage rnent institutional arrangements and land-use planning Journal En viro nm ent and Planning A 2005 volume 37 Department of Geography University of Waterloo Wate rloo Ontario N2L 3Gl Canada

Muhammadi E AminuJlah dan B Soesio 2001 Analisis Sistem Dinam is Lingkungan Hidup Sosial Ekonomi Manajemen Jakarta lIMJ Press

Napitupul u 2005 Keteranga n Tertulis Akhli dalam P1Jtusan Mahkamah Konstitusional pada Pengujian Undang-undang Nomor 72004 ten tang Sumber Daya Air

Nittu A 2005 Albania Water of Food Water for Life

Norman U 1986 Local Institutional Developm ent An Analytical Sourcebook With Cases Connecticut Kumarian Press

North Horton 1984 Local Institutional Development An Analytical Sourcebook With Cases Connecticut Kumarian Press

Nuddin A 2007 Analisis Sistem Kelembagaan dalam Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila [disertasiJ Bogor Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Nurmalina R 2007 Model Neraca Ketersediaan Beras y ang Berkelanjutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional [disertasiJ Bogor Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Pakpahan 1989 Mengubah Pertanian Tradisional dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua Pendekatan Kelembag aan Makalah Institut Pertanian Bogor

Pasandaran E Zuliasri N Sugiharto B 2002 Peluang-Peluang Pemanfaatan Sumberdaya Air Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Prosiding Seminar Hari Pangan Sedunia Ke 22 Jakarta 9 Oktober 2002 Departemen Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

117


P~rJturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tenta ng PerumJasa Tirta II

PILlturan Pemerintah Republik Indonesia Numor 82 Tahun 2001 Tentang Pengeloban Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pcratura n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WiIayah Nasional

l L stOWO 2009 AnaUsis Daya Dukung Lingkungan (Aspellt Sumber Daya Air) Hand out Bahan Kulia h PSL S3 IPB Bogor

i-us2Ili FM Ciampalini F Tiezzi E Zappia C 2006 The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) for a Local Authority A Case Study in Ita ly Department of Chemical and Biosystems Sciences and iechnologies University of Siena Italy Ecological Economics 60 271-281

Rachma n B 1999 Analisis Kelembagaall jaringan Tata Air dalam Mellingkatkan Eftsiensi dan Optimasi Alokasi Penyaluran Air Irigasi di Wilayah Pengembangan IP-Padi 300 jawa Barae [disertasiJ Bogor Program Pascasa rj ana Institu t Pertanian Bogar

Ri dwa n WA 2006 Mo del Agribisnis Peternakan Sap i Perah Berkelanutan pada Ka wasL1n Pariwisata di Kabupatf n Bogar (Kasus Kecamatan CisarLi u dan Kecamatan Megamendung) [disertasi] Bogor Program Pascasa rjana institut Pertanian Bogar

Ruza rdi 2007 Analisis Ketahanan Air NasionaI httpwwwmeraukegoid [24 November 20 08]

Saa ly TL 1993 Pengambilan Keputusan Bag Parer Pemimpin Terjemaha n Pustaka Binaman Pressindo Jaka rta

Sa rwan S 2009 Menengok Sejarah Pembentukan Lem baga Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai a tau Rive r Basin Orgmization (RBO) Media informasi SDA Am edisi AgustusshySeptember 2009 hal 18 - 24

Scott R 2008 Institutions and Organizations Idea and Interest Los Angeles age Publications

Sena nayake R 1991 Sustainable Agriculture Definition and Pa rameters for Measurement journal ofSustainable Agriculture 1 (1-4)

Senge P 1990 The Fifth Discipline The Art and Practice of the learning Organization London Century

Sjarie f R 2010 Multi Level Basin Management Jakarta

Soegandhy A dan R Ha kim 2007 Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkullgan Penerbit Bumi AkSJra Jakar

Sofyar CF 2004 Pengembangan Kebijakan Usaha Kecil yang Berbasis Produksi Bersih [disertasi]

Bogar Program Pascasarjana Insti tut Pertanian Bogor

Srdjevic B Mcueiros YDP Faria AS 2003 An Objective IVlulti-Criteria Evaluation of Wate r Management Scenarios Water Resources Manugement 18 35-54 2004 Kluwer Academic Publishers Prillted in the Netherlands

Stock 1994 A Frame Work for Evaluating The Su s tainability of Agricultural Production Systems American journal of Alternative Agriculture 9 10-20

Tasrif 2006 Analisis Kebijakan MenggLinakan Model System Dynamic 2006

Thamrin 2009 Model Pcngernbangan Kawaswi Agropolitan Secara Berkelanjutan di Wiayah Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia (Studi Kasus Kecamatan Dekat Perbatasan di KabLpatE Bengkayang) [disertasi] Bogor Program Pascasarjana institut Perta nian Bogor

Tisdell C 1986 Economic Indicators to Access The Sustainahflity of Conservation Farming Projects An Evaluation Agriculture Ecosystems and Environments 57 1-7

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenta ng Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pellgelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Walker and Reute r 1996 Chalenges in The Development and Use of Ecological Indicqtors 11-5

World Bank 1993 Water Resourcps Management A World Bank Policy Papper Washington DC

Wright G dan Soendjaja S 2007 Diagnostic Report for Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta

Xu ZX Chen YN Li JY 2004 Impact of Climate Change on Water Resources in the Tarim River Basin Water Resources Management 18 439-458 2004 Kluwer Academic Publishers Printed in the Netherlands

Yusuf J 2010 Fakta Lingkungan Sumber baya Air Sungai Citarum [Laporan Teknis) Pusat Litbang Sumber Daya Air Bandung

Zaag P van der 2007 Asymmetry and Equity in Water Resources Management Critical Institutional Issues for Southern Africa Water Resources Management (2007) 211993-2004 DOl 101007s11269-006-9124-1

118


URNAL SUMBERDAYAA R

DAFTAR 151

Kaj ian Kebijakan Pengelolaan Sumbe r Daya Air pada Daerah Aliran Sungai

Citarum Mohamad Hasan Asep Sapei Januar Purwanto Sukardi

lOS - 118

Climate Change Impact on Agro-Ci matic Type and l ength of Growing Period of Three Locat ion s on Java Eleonora Runtunuwu

119 - 130

Prediksi Tinggi M uka Air Ekstrim di Pantai Semarang Akibat Pasang Tinggi da n Badai Tropis Fitri Riandin Huda Bachtior

131 -142

Pemetaan Da erah 8ahaya Alfran Debris di Daera h Gunung Se meru C Bambang Sukatja

143 -156

Upaya Pengendatian Degradasi Dasar Sungai denga n Bangu nan Groundsi Unik Sri Mulatsih Gclih Habsoro Sundoro

157-170

Karakteristik Hidrologi Aliran Permukaan di Das Ka li Madiun Sri Mulat Yuningsih Bayu Raharja Rosidatu Diniyah Desi Windatin ingsih

171- 184

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pedoma n dan Manual (S PM) Bidang Sumber Daya Air (Studi Kasus Beberapa Instansi di Puau Ja wa) Fanani Aziz Awi

185 -196












105






METODE PENELTTlAN





KAJIAN PUSTAKA





106








b) RBO di Indonesia








107















108
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118












105






METODE PENELTTlAN





KAJIAN PUSTAKA





106








b) RBO di Indonesia








107















108
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118






METODE PENELTTlAN





KAJIAN PUSTAKA





106








b) RBO di Indonesia








107















108
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118








b) RBO di Indonesia








107















108
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118















108
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118
















109







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118







7 Pendekatan Sistem


110













KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118






KEBIJAKAN

TEKNIS

SOSlAl BUDAYA

Ll NGK UNGA N









111













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118













---- Iingkungan


+ ~ konservasl


112

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118

I-- I-- W

ltlIAH 1 C

l1~~iNn ( --JAMLU-iJ ~ ------- ----~l~


11middot -=~

-


J

~ Y - V - PnbIJ l1~ ( ~ v






OKI





o


~~ L~NIa N o f- f-


I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118

I


l~ ~ _ ~ Gl I 1 I 1 I


Time

Ca)

===-J

Kadar BOD

i 25

~ 20

E 15


01 Jan 201 0 01 Ja n 2020 01 )n 2 030 01 an 204 0

(b)



- Kelu Air 1

- Kelas oir 2

Kelas Air ]

-Kelli s AIr

I Cost Recovery

If 10

U

bull = ~ Oi

8 00 ---___i~__r---I---_t_--+____i


(c)















114

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118

0




o ------r---------------shy----------r--- middoto


o

ILEVEL o o

I I 0 _ JL ___ _________ _ _ _ ___ _o

---- ----- -i-- -~

Io

IROVINSI ILEVEL

o

I o o I o o 0

- - - - - - - - - - ~ - --JL----L---- rL--U~ ---~ - -- - - - - - - - - -- -- shy


----------~------- 1~-~-~-~-~-~f=-~- ______l _________ JJ~----------------





I --L--l__________ l inp~

I ~

i I

1

reg ViS




115







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118







2) Revenue PJT II


Pajak

I I OJ -PSDA


1 P ~ MBAN(jUIiAN

1lrRASTRLKTVR

O r1RCiASI



(o r ~ R ehab )


116



KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118


KESIMPULAN





DAFTAR PUSTAKA
























117

































118

































118

Documents

Vol. No.2, November 2011 ISSN 1907-0276 'URNAL 7 · Vol. "'URNAL 7 No.2, November 2011 ISSN 1907-0276 SUMBER DAVA AIR