1 Mainita

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN

KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN UNIVERSAL HEALTH

COVERAGE

Mainita1

1Lecturer at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh

Corresponding author: mainita@yahoo.co.id

Abstract

Health is a human right that must be protected and considered by the government,

because health is also an indicator of community welfare in addition to economic

and social. One of the government's efforts to improve public health is to establish

hospitals in each region. Health is a human right that must be protected and

considered by the government because health is also an indicator of community

welfare in addition to economic and social. One of the government's efforts to

improve public health is to establish hospitals in each region.

Key words: Government reponsibility, Health coverage.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan secara umum tercantum dalam amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 28 H Ayat (1)

berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan”. Pasal 34 ayat (3) berbunyi: “negara bertanggung jawab atas

penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik”. 1

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

pelayanan kesehatan tercantum dalam pasal 52 ayat (1) : “pelayanan kesehatan

terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan, b. pelayanan kesehatan

masyarakat” dan pada ayat (2) : “pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud

1 Sulastomo, Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN

dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

Vol.5 No.1

ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

2 Mainita

pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif.”. Pasal 53 ayat (1) : “pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan

untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan

keluarga”, dan pada ayat (2): “pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok

dan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional ( UU SJSN) telah menjawab prinsip dasar Universal Haelth Coverage

(UHC) dengan mewajibkan setiap penduduk memiliki akses pelayanan kesehatan

komprehensif yang dibutuhkan melalui sistem pra-upaya. Dalam Pasal 19 ayat (1)

UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan

“jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi

sosial dan ekuitas”.2. Melalui asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib

kepesertaannya, dapat menghimpun sumber dana dari masyarakat sebagai modal

pembiayaan kesehatan, mengurangi sistem pembayaran langsung (out of pocket)

dan dapat meningkatkan sistem pra upaya (pre paid system) sehingga cakupan

jaminan kesehatan semesta (universal coverage) dapat diwujudkan.

2 Penjelasan : Pasal 19 UU SJSN menyatakan bahwa yang dimaksud Prinsip asuransi sosial

adalah: (1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan

muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;

(3) iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan; dan (4) bersifat nirlaba. Sedangkan yang

dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Kesamaan

memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial ke pelayanan kesehatan.

3 Mainita

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah

rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas

penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung

pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit.3

Dari segi manajemen pengelolaan, di akhir tahun 2011 telah disahkan

Undang- undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(UU BPJS) untuk menjalankan amanah konstitusi UU No 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyelenggaraan jaminan kesehatan

secara nasional dilaksanakan oleh BPJS seperti telah diamanatkan oleh pasal 1 ayat

(1) UU BPJS yang menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.Menurut Pasal 2 UU BPJS, BPJS

bertugas menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan asas

kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.dalam hal

ini jelas bahwa semua bentuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional

diselenggarakan secara nasional oleh BPJS, termasuk jaminan kesehatan

didalamnya.hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU BPJS yang menyatakan bahwa BPJS

kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan

pembiayaan yang memadai pembiayaan kesehatan merupakan faktor yang

mempengaruhi kualitas suatu negara secara bermakna.Indonesia dikategorikan

sebagai negara dengan pembiayaan kesehatan yang rendah dengan ratarata sekitar

3Sulastomo, Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Rakernas SJSN

dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

4 Mainita

2,2% dari gross domestic product GDP) dan 87$ per kapita, suatu nilai yang berada

jauh dari anjuran WHO, minimal 5% dari GDP per tahun.4 Pembiayaan kesehatan

dirumuskan dalam urusan kesehatan yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara/daerah (APBN atau APBD). Pembiayaan kesehatan diperuntukkan

bagi dinas kesehatan dan alokasi dana subsidi masing-masing rumah sakit

pemerintah. pembiayaan rumah sakit terdiri atas pendapatan dan belanja.

Evaluasi kebijakan seharusnya dilakukan lebih terfokus kepada tujuan

kebijakan tersebut yaitu melayani rakyat dan masyarakat.Survei terhadap

pelayanan dan pembiayaan rumah sakit milik pemerintah juga perlu dilakukan baik

oleh rumah sakit sebagai penyedia pelayanan maupun pihak pembuatan kebijakan

lainnya seperti dinas kesehatan.Dengan begitu, permasalahan dapat dijadikan

agenda bagi penentuan kebijakan selanjutnya untuk tujuan utama peningkatan

pelayanan kesehatan kepada rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik

untuk diteliti lebih jauh tentang tanggung jawab Negara dalam pembiayaan

kesehatan. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah tanggung jawab Negara

terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan menuju universal health coverage, dan

integrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional menuju

universal health coverage.

4 WHO, 2005, Achieving universal health coverage : Developing the health financing system.

Technical brief for polisy-makers. Number 1, 2005. World Health Organization, Departement of

health System Financing, Health Financinf Policy.

5 Mainita

II. METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel

a. Perlindungan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam literature Hukum

International merupakan suatu asas yang lahir sebagai suatu prinsip hukum

umum (the general principle of law), yang menunjukkan adanya praktek

pelaksanaan dari kedaulatan negara, sekaligus merupakan prinsip yang sangat

fundamental dalam hukum internasional. Dalam kesempatan ini tanggung

jawab negara disini adalah tanggung jawab negara dalam terhadap pembiayaan

kesehatan dalam menjamin universal health coverage.

b. Indonesia adalah Republik Indonesia, sebuah negara yang terletak di Asia

Tenggara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dan berada di antara benua Asia

dan benua Australia serta samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia adalah

negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah,

atau istilah yang sering disebut dengan nama Nusantara

c. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk

menyelenggarakan dan/atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang

diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

d. Universal Coverage adalah Sistem kesehatan yang memastikan setiap warga

dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative bermutu dengan biaya terjangkau.

e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

6 Mainita

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5

f. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiriUrusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakatsetempat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.6

g. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat

kepada daerah otonom berdasarkanAsas Otonomi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tanggung Jawab Negara terhadap

pelaksanaan Jaminan Kesehatan dalam mewujudkan Universal Health

Coverage” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum perdata.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak rumah Sakit Zainal

Abidin Bnada Aceh, kantor BPJS, Dinas Kesehatan Propinsi Aceh.

4. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara

Purposive Sampling yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel

yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini yang dianggap dapat

mewakili keseluruhan populasi yang ada.

5 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7 Mainita

5. Cara Pengumpulan Data

A. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang bersifat mengikat

seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

tentang kesehatan, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah

sakit, Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berbagai peraturan perundangan

lainnya.

B. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library Research).

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research)

dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara

(interview) dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan.

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan

maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan

kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan

analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

8 Mainita

tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga

menghasilkan sebuah karya tulis.7

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Pola Manajemen Pengeloalaan, Paket Manfaat, dan Sasaran

Penerima Iuran Jaminan Kesehatan Daerah.

Evaluasi kebijakan seharusnya dilakukan lebih terfokus kepada tujuan

kebijakan tersebut yaitu melayani rakyat dan masyarakat.survei terhadap

pelayanan dan pembiayaan rumah sakit milik pemerintah juga perlu dilakukan

baik oleh rumah sakit sebagai penyedia pelayanan maupun pihak pembuatan

kebijakan lainnya seperti dinas kesehatan. Dengan begitu, permasalahan dapat

dijadikan agenda bagi penentuan kebijakan selanjutnya untuk tujuan utama

peningkatan pelayanan kesehatan kepada rakyat.

Hasil penelitian terhadap 6 provinsi,yaitu Aceh, Sumatera Barat,

Gorontalo, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau

memperlihatkan model pembiayaan dengan efektifitas serta keberhasilan yang

berbeda-beda.8 Implementasi sistem pelayanan kesehatan universal bervariasi

di berbagai negara, tergantung sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam

menyediakan pelayanan kesehatan dan asuransi kesehatan. Hal ini sesuai

dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, yaitu pengaruh desentralisasi

7 Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Hal.12 8 Gani, A. Dkk, Laporan kajian Sistem pembiayaan Kesehatan di Beberapa kabupaten dan

Kota, Pusat kajian Ekonomi Kesehatan dan Analisis kebijakan, Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia, Depok, 2008.

9 Mainita

sangat tampak dalam pembiayaan kesehatan, terbukti dari beragamnya model

pengelolaan Jamkesda yang ada di Indonesia. 9

B. Kebijakan pola manajemen pembiayaan kesehatan.

Melihat pola manajemen pembiayaan yang diterapkan di enam

provinsi, yang menggunakan pola pembiayaan cost-sharing yang telah

ditentukan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Hal ini tampak dengan

adanya peraturan daerah/peraturan gubernur yang secara langsung mengatur

pelaksanaan di kabupaten/kota di wilayahnya (top-down approach) dengan

target sasaran rakyat yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan rakyat

miskin. Selain melihat pola manajemen yang terjadi di daerah maka perlu pula

ditinjau pola manajemen yang dilakukan Amerika Serikat melalui Obama Care

(the Affordable Act).

Dalam konteks pola pengelolaan manajemen organisasi pembiayaan

Obama Care, terdapat dua hal yang harus dicatat yaitu: 1) Pemindahan

kewenangan pengelolaan pembiayaan ke pusat berdasarkan keinginan daerah,

hal ini serupa dengan upaya integrasi Jamkesda kedalam JKN di Indonesia,

dan 2) pengelolaan mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola

langsung oleh pusat, hal ini berbeda dengan Indonesia yang mengelola secara

langsung melalui BPJS.

Hal ini menunjukkan substansi kebijakan Obama Care merupakan

sentralisasi pembiayaan, namun tidak menghilangkan pemerataan kesempatan

9

Murti, Bisma, Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan di

Indonesia, disampaikan pada Temu Ilmiah Reuni Akbar FKUNS, di Surakarta, 2010.

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

10 Mainita

bahkan membuka preferensi baru bagi masyarakat. Prinsip tersebut seharusnya

dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia, karena proses integrasi

Jamkesda harus tetap berjalan dan terpusat.Hal ini menunjukkan substansi

kebijakan Obama Care merupakan sentralisasi pembiayaan, namun tidak

menghilangkan pemerataan kesempatan bahkan membuka preferensi baru bagi

masyarakat. Prinsip tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu acuan bagi

Indonesia, karena proses integrasi Jamkesda harus tetap berjalan dan

terpusat.Namun pemerintahharus mampu membuka opsi preferensi bagi

daerah untuk menyesuaikan kondisi daerahnya dengan kondisi standar yang

diharapkan oleh pemerintah pusat.

C. Pola Paket Manfaat

Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) merupakan jaminan kesehatan

yang bersifat komplementer terutama terhadap jaminan kesehatan masyarakat

(Jamkesmas).artinya,jamkesda hanya merupakan pelengkap dari jamkesmas.

Jamkesda umumnya memiliki kesamaan dengan paket manfaat yang

ditawarkan oleh jamkesmas, dengan adanya penyesuaian dengan daerah

masing-masing. Paket manfaat yang ditawarkan oleh Jamkesmas dijadikan

sebagai acuan bagi paket manfaat yang ditawarkan oleh Jamkesda, sehingga

seringkali Jamkesda tidak berkembang menjadi sebuah jaminan kesehatan

yang komprehensif dan lengkap untuk daerah, kemudian pola paket manfaat

yang ditawarkan oleh Jamkesda seringkali mengacu dan bahkan

mengimplementasikan secara langsung pola paket manfaat yang ditawarkan

oleh Jamkesmas. Hal ini kemudian menjadi sebuah ketimpangan karena paket

manfaat yang ditawarkan antara Jamkesmas dan Jamkesda tidak memiliki

11 Mainita

perbedaan. Perbedaan jaminan kesehatan tersebut akhirnya hanya berbeda dari

segi pembiayaan serta iuran yang dikeluarkan.

Perbedaan lainnya yang terjadi antar daerah dalam pemberian paket

manfaat adalah keberadaan pelayanan promotif dan preventif dalam paket

manfaat Jamkesda. Di sebagian daerah pelayanan promotif dan preventif

kurang mendapat perhatian. Penekanan layanan promotif preventif melalui

upaya kesehatan masyarakat ini yang justru diperlukan dalam paket manfaat

untuk menjamin kesehatan masyarakat sehingga tindakan kuratif dapat

dikurangi dan berdampak pada pembiayaan kesehatan yang lebih efisien. Hal

ini sejalan dengan uraian Gani, (2010), bahwa analisis biaya kesehatan (district

health account) yang telah dilakukan di banyak kabupaten/kota menunjukkan

bahwa pembiayaan untuk program kesehatan masyarakat sangat tidak

mencukupi.

D. Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Beberapa Negara

Universal Health Coverage di Indonesia sebenarnya dilakukan jauh

lebih dulu dari Amerika Serikat yakni melalui UU SJSN. Namun, kesiapan

Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage

dalam sistem kesehatannya pada dasarnya lebih siap dan lebih komprehensif.

Kesiapan bukan hanya dari sisi sistem fasyankes maupun sistem

pembiayaannya tetapi juga kesiapan mereka dalam menyediakan sistem

promotif preventif yang melibatkan peran serta masyarakat secara utuh.

Demikian pula pelibatan penyedia kerja kedalam sistem pembiayaan. Begitu

pula untuk kesiapan anggaran,

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

12 Mainita

Sistem Obama Care meskipun melibatkan pembiayaan negara yang

sangat besar, namun ke efektifan penggunaannya pun sangat di

pertimbangkan, terutama dalam hal keakurasian pembiayaan dan penyiapan

industri asuransi yang kompetitif, sehingga pada akhirnya benefit yang

diperoleh masyarakat akan semakin besar. Hal ini memberikan gambaran

bahwa penjaminan kesehatan secara universal (universal health coverage)

dapat terwujud jika disisi lain pola good governance diterapkan secara

menyeluruh.

Dengan menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan

layanan kesehatan,beban anggaran negara yang besar akan memperoleh

kompensasi benefit yang tinggi berupa terciptanya masyarakat yang benar-

benar sehat dan berproduktivitas tinggi, sehingga berdampak positif terhadap

pembangunan suatu negara. Selain tata kelola yang baik, Obama Care sangat

memperhatikan persoalan desentralisasi kesehatan, dalam hal ini Indonesia

juga menghadapi hal serupa dalam konteks Jamkesda yang saat ini sudah

berjalan di berbagai daerah dengan sistem masing-masing. Dalam hal ini

pertimbangan desentralisasi termasuk dalam hal penentuan pola organisasi,

paket manfaat maupun cakupan peserta patut diterapkan di dalam penerapan

universal health coverage di Indonesia kedepan sehingga manfaat yang

diperoleh masyarakat akan maksimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks pola pengelolaan manajemen organisasi, terdapat 2 hal

yang harus dicatat: 1) Amerika Serikat memindahkan kewenangan

pengelolaan pembiayaan ke pusat berdasarkan keinginan daerah, hal ini

serupa dengan upaya integrasi Jamkesda kedalam JKN di Indonesia 2)

13 Mainita

pengelolaan mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola langsung

oleh pusat, hal ini berbeda karena Indonesia mengelola secara langsung

melalui lembaga BPJS. Dalam konteks paket manfaat,pemerintah federal

Amerika Serikat memberikan fleksibilitas bagi setiap negara bagian ataupun

asuransi penyedia jaminan kesehatan dalam menentukan paket manfaat namun

paket manfaat tersebut harus mencakup 10 essential benefits yang harus ada

dalam semua skema pembiayaan tanpa batasan waktu dan jumlah. Dalam

konteks pola penerima bantuan iuran, penentuan penerima bantuan iuran

dalam Obama Care selain didasarkan pada patokan mendekati garis

kemiskinan federal, namun tetap memperhitungkan karakteristik daerah

sehingga jumlahnya dapat melebihi standar nasional tergantung pada kondisi

dan kebutuhan masing-masing. Karakteristik daerah inilah yang perlu

diperhatikan dalam integrasi Jamkesda dalam JKN.

Perbandingan sistem jaminan kesehatan Filipina dengan Indonesia

Formulasi Universal Health Coverage ( UHC ) di Filipina dimulai sejak tahun

1994, kurang lebih sepuluh tahun lebih cepat dibandingkan dengan di

Indonesia, dengan melakukan reformasi awal di tahun 2005-2006 untuk

mempersiapkan reformasi pada tahun 2014.Implementasi yang lebih cepat

mendorong sistem kesehatan. Filipina yang dirasakan lebih maju bila

dibandingkan 9 miliar peso atau setara dengan 2, 4 trilyun rupiah untuk

dengan Indonesia.Dari segi keuangan, Filipina menganggarkan anggaran

asuransi ini.Adanya desentralisasi sistem kesehatan di Filipina cukup memiliki

kemiripan dengan sistem Jamkesda di Indonesia, meskipun pada dasarnya

lebih terintegrasi dan terformulasikan.

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

14 Mainita

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat tiga pola sasaran dalam implementasi Jamkesda Indonesia,

yakni penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai cara untuk

mengakses layanan Jamkesda; sasaran masyarakat miskin dan berketerbatasan

yang tidak dijamin oleh Jamkesmas; dan penargetan menyeluruh (broad

tragetting) atau universal health coverage dengan penargetan dilakukan

terhadap semua masyarakat di suatu daerah tanpa melihat latar belakang

ekonomi dan sosial. Hasil analisis menekankan beberapa hal. Pertama, bahwa

kemiskinan bukanlah merupakan hal yang statis dan tidak rentan perubahan.

Akurasi, validitas, dan pembaharuan data kemudian menjadi hal sangat

krusial. Kedua, adalah faktor portabilitas yang seringkali menjadi hambatan di

dalam Jamkesda. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih data jika

Pemerintah tidak mampu mengintegrasikan data antar wilayah secara baik. 10

Peran pemerintah pusat untuk dapat menghimpun data dalam satu

payung kelembagaan, sehingga prinsip portabilitas dalam JKN dapat berjalan

secara optimal. Ketiga, berkaitan dengan iuran yang ditetapkan untuk beberapa

daerah, ternyata bila dikaji lebih jauh memiliki keterikatan antara iuran dengan

alokasi APBD untuk Jamkesda. Terjadi peningkatan alokasi dana Jamkesda di

APBD dari tahun ke tahun pada daerah-daerah yang sepenuhnya menjamin

layanan jaminan sosial dengan paket manfaat melalui APBD. penggunaan

dana talangan (floatingfund) tanpa kontrol yang ketat terhadap klaim seperti

10 Ali Ghufron Mukti, 2007, Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia dan

Prospek ke Depan, PT. Karya Husada Mukti: Yogyakarta.

15 Mainita

yang terjadi di NTT, mengakibatkan terjadinya kebocoran pengklaiman dana

talangan jamkesda yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya hutang yang

harus ditanggung sehingga mengganggu APBD dan bahkan pembangunan di

sektor lainnya.

Dalam konteks pola pengelolaan manajemen organisasi terdapat 2 hal

yang harus dicatat: 1) Amerika Serikat memindahkan kewenangan

pengelolaan pembiayaan ke pusat berdasarkan keinginan daerah, hal ini

serupa dengan upaya integrasi Jamkesda kedalam JKN di Indonesia 2)

pengelolaan mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola langsung

oleh pusat, hal ini berbeda karena Indonesia mengelola secara langsung

melalui lembaga BPJS Penerima bantuan iuran secara nasional belum tentu

sesuai dengan kebutuhan di tingkat daerah.Hal ini terjadi dalam Obama Care,

yaitu pada kenyataannya pada banyak negara bagian, warga negara yang

memerlukan bantuan ternyata melebihi kriteria yang ditetapkan, ini terjadi

khususnya akibat munculnya kriteria non finansial.11

Persoalan ini kemudian

diatasi Pemerintah AS dengan memberikan jalan keluar berupa keleluasaan

bagi negara bagian untuk mengajukan perluasan cakupan secara resmi

melebihi standar federal dengan mekanisme yang telah ditentukan secara ketat.

Filipina yang dirasakan lebih maju bila dibandingkan 9 miliar peso

atau setara dengan 2, 4 trilyun rupiah untuk dengan Indonesia. Dari segi

keuangan, Filipina menganggarkan anggaran asuransi ini. Adanya

desentralisasi sistem kesehatan di Filipina cukup memiliki kemiripan dengan

11 Act The Affordable Care, diunduh dari www.healthcare.gov/law/full/

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

16 Mainita

sistem Jamkesda di Indonesia, meskipun pada dasarnya lebih terintegrasi dan

terformulasikan.

Implementasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan top-down yaitu

perumusan kebijakan dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, sementara

daerah berkewajiban untuk melaksanakannya. Kebijakan umumnya ditetapkan

pada skala makro yang mengakibatkan perubahan sosial ekonomi. Evaluasi

kebijakan para pembuat kebijakan menyampaikan bahwa evaluasi telah

dilakukan dengan baik secara berkala. Meskipun demikian, hasil evaluasi

pelayanan oleh pasien memperlihatkan masih banyaknya kekurangan yang

harus diperbaiki seperti dokter kurang memberikan penjelasan, waktu

pemberian obat yang ditunda, kebersihan, dan persepsi pasien terhadap

perbedaan komunikasi dokter berdasarkan kelas rawat inap.

Pada umumnya Jaminan Kesehatan Daerah (64,6%)

atau Pihak ke 3, dan 1,7% gabungan antara pemerintah daerah dan PT Askes.

Dengan berubahnya PT Askes menjadi BPJS pada 1 Januri 2014, maka semua

daerah yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT Askes, akan lebih

mudah ( bila kemampuan fiskal daerahnya memungkinkan ) bila langsung

berintegrasi ke JKN, karena bila tidak langsung integrasi ke JKN, maka daerah

tersebut harus segera membuat badan/unit pengelola Jamkesda baru.

Untuk mewujudkan integrasi Jamkesda ke Jaminan Kesehatan

Nasional secara komprehensif yang tersentalisasi tetapi tetap memberikan

ruang bagi daerah, maka dari hasil penelitian ini dirumuskan suatu formulasi

kebijakan integrasi berupa Formulasi Kebijakan Sentralisasi Dinamis yaitu

diselenggarakan oleh pemerintah daerah , 33,8% dikelola oleh PT. Askes

17 Mainita

suatu formulasi kebijakan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang

tersentralisasi tetapi secara dinamis masih memberikan peluang dalam

kerangka desentralisasi kepada pemerintah daerah.

B. Saran

Pemerintah Pusat harus mampu menjembatani perbedaan pemahaman

para pengambil kebijakan di daerah,khususnya kepala daerah dalam upaya

integrasi Jamkesda ke JKN.hal ini berarti pemerintah juga harus mampu

meredam peluang terjadinya dinamika politik di daerah yang muncul akibat

perbedaan kepentingan dan komitmen politis. Untuk merumuskan kebijakan

manajemen pengelolaan yang tepat, dapat diatasi melalui penetapan pola

pengelolaan pembiayaan yang berbasis pada hasil atau result based

financing.pola ini membantu menjembatani perbedaan sistem yang ada dan

sekaligus meningkatkan kinerja sisi penawaran dan permintaan dari sistem

jaminan kesehatan.

Pelaku kebijakan di tingkat pusat harus mampu menyamakan persepsi

dan pemahaman pelaku kebijakan di bawahnya dalam memahami langkah

kebijakan yang akan diambil. Dalam mengintegrasikan kebijakan daerah ke

dalam kebijakan pusat, konsep formulasi kebijakan integrasi harus

memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah dalam sentralisasi

kebijakan integrasi jamkesda. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk

memenuhi kriteria kepentingan daerah sehingga formulasi kebijakan akan

lebih dinamis dan partisipatif.

Vol.5 No.1 ISSN 2087-4758

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

18 Mainita

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2006

Mukti, Ali Gufron, Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia dan

Prospek ke Depan, PT. Karya Husada Mukti: Yogyakarta, 2007

Murti, Bisma, Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan di

Indonesia, disampaikan pada Temu Ilmiah Reuni Akbar FKUNS, di Surakarta,

2010.

.

WHO. 2005. Achieving universal health coverage : Developing the health

financing system. Technical brief for polisy-makers. Number 1, 2005. World

Health Organization, Departement of health System Financing, Health

Financinf Policy.

Website

Act The Affordable Care, diunduh dari www.healthcare.gov/law/full/

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN

Lain-lain

Gani, A. Dkk, laporan kajian Sistem pembiayaan Kesehatan di Beberapa kabupaten

dan Kota, Pusat kajian Ekonomi Kesehatan dan Analisis kebijakan, Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Sulastomo, Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN.

Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006