Wajib Militer 1

8/17/2019 Wajib Militer 1

1/4

Wajib Militer... Pentingkah?

Menguras Pundi-pundi demi Komponen CadanganSaiful Haq

BEBERAPA waktu berselang, media massa di Indonesia ramai membincangkan soal wajib

militer. Perbincangan itu mengemuka setelah pemerintah menyatakan akan mengajukan RUU

omponen !adangan pada awal "##$, dimana salah satu isinya adalah mengharuskan warga

negara Indonesia yang berusia %$ sampai &' tahun untuk mengikuti program (ajib )iliter.

*ak lama kemudian beragam tanggapan bermunculan. +alah satunya datang dari letnan

jenderal purnawirawan *I )ashudi, yang mengatakan, -+etidaknya melalui wajib militer

akan ditanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme, hingga terbentuk karakter rakyat yang

disiplin.-ika asionalisme didorong sebagai landasan diajukannya program wajib militer ini, maka

persoalannya pertama, atas dasar apa kita menuduh generasi muda atau rakyat Indonesia

dewasa ini tidak nasionalis/ Apa ukurannya/ Kedua, ta0sir tunggal atas de0enisi nasionalisme

sangat berbahaya di era demokrasi seperti sekarang ini. 1leh karena ukuran2ukuran yang

absurd tentang nasionalisme tersebut, maka asumsi menjadikan nasionalisme sebagai dasar

dicantumkannya wajib militer dalam RUU omponen !adangan merupakan asumsi yang

sangat lemah.

Profesionalisme TNI Meragukan

3alam panggung negara ini militer, dalam hal ini *I, sudah menorehkan sejarah gelap yangmenyisakan trauma bagi kebebasan masyarakat sipil. Re0ormasi +ektor eamanan 4++R5,

yang sudah berjalan kurang lebih delapan tahun, terbukti belum mampu menjadikan militer

sebagai alat negara yang bisa dikontrol oleh otoritas politik sipil. 3alam hal kontrol,

disyaratkan sebuah kontrol demokratik terhadap alat kekerasan negara ini. Bentuk kontrol

demokratik di negara2negara demokratis, menempatkan tentaranya dalam sebuah mekanisme

kontrol politik atas anggaran, kebijakan penggunaan kekuatan, postur pertahanan yang e0isien

dan e0ekti0 serta, supermasi sipil atas institusi militer. 3i negara totaliter yang menganut

sistem satu partai, militer mutlak di bawah kontrol partai, sehingga militer benar2benar hanya

sebagai alat bagi kebijakan otoritas pemerintahan sipil. Untuk kasus Indonesia, *I sudah

terlalu lama menjadi sebuah kekuatan yang memiliki posisi politik yang kuat sehingga, tidak

bisa begitu saja disubordinasi di bawah otoritas pemerintahan sipil.

Berkaitan dengan program wajib militer yang mengemuka belakangan ini, sangat meragukan

jika pelaksanaannya kemudian melibatkan pihak militer. Apalagi, dalam dra0t UU komponen

cadangan yang baru, tidak diatur mengenai institusi mana yang punya otoritas untuk

mengeksekusi program ini. 6ang pasti, jika program ini dijalankan keterlibatan militer tidak

lagi diragukan. 6ang mengkhawatirkan pertama, ketika *I dengan kapasitas seperti yang

sekarang ini 4tidak pro0esional dan tidak berada di bawah kontrol demokratik5, kemudian

diberi tanggungjawab untuk terlibat dalam proses pembangunan komponen cadangan

maka, yang akan terjadi bukannya menciptakan komponen cadangan tapi, malah akan

menciptakan komponen paramiliter yang wataknya adalah kombatan 4bukan kompnencadangan5. +atuan2satuan paramiliter seperti ini, justru akan menjadi batu sandungan bagi


2/4

proses integrasi sosial dan konsolidasi demokrasi. Kedua, tugas baru tersebut hanya akan

menjauhkan *I dari core competency2nya sebagai kekuatan pertahanan utama.

alau kita periksa, jumlah pasukan *I yang siap untuk berperang 4kombatan5 tidak lebih

dari 7# persen dari jumlah anggota *I. Apologinya8 justru karena itu kita butuh komponen

cadangan. Bisa ya bisa tidak. +aya lebih condong menjawab *idak. Pertimbangannya, selamaini anggota *I justru terlalu banyak mengurusi sesuatu di luar core competency2nya,

sehingga lupa akan tugas utamanya. *I terlalu banyak mengurusi politik dan bisnis2

bisnisnya, mengurus yayasan, mengurus sekolah, mengurus rumah sakit, mengurus

perumahan, tanah dll. Inilah yang mestinya mendesak dibenahi8 kembalikan *I ke tugas

pokoknya sebagai tentara.

n!aman "ari Mana?

3alam merumuskan sebuah kekuatan pertahanan negara, yang paling pertama harus dijawab

adalah persoalan persepsi ancaman 4de0inisi ancaman dan tingkat ancaman5. 9al ini sejatinya

selalu dituangkan dalam sebuah paper akademik berkala, yang di beberapa negara, dikenaldengan istilah +trategic 3e0ense Re:iew 4+3R5. 3epartemen Pertahanan RI pernah

mengeluarkan buku putih pertahanan di tahun "##", dan tahun ini merilis +3R baru yang

jauh dari nilai2nilai akademis. +eluruh de0inisi ancaman dalam dua dokumen tersebut secara

umum bersi0at ancaman dari dalam, kecuali beberapa yang berkaitan dengan terorisme dan

penyelundupan.

Pasca perang dingin, negara kita nyaris tidak mungkin menghadapi perang kon:ensional atau

agresi dari negara lain. alaupun ada, bisa diminimalisir dengan diplomasi dan politik luar

negeri yang berorientasi damai. +ehingga, sangatlah menggelikan memaksakan komponen

cadangan, ketika de0inisi ancaman kita hanya berasal dari dalam negeri sendiri. omponen

cadangan hanya dibutuhkan untuk mengantisipasi perang kon:ensional yang membutuhkanmobilisasi angkatan perang yang besar. )emang, beberapa negara maju masih menerapkan

program wajib militer di masa damai tapi, dalam kasus Indonesia, di tengah pilihan program

pembangunan ekonomi dan demokrasi, tentu pilihan ini bukanlah prioritas.

Wajib Militer dan #eban nggaran

ika wajib militer di Indonesia dilakukan, seperti usulan dalam RUU komponen !adangan,

bahwa yang akan di ikutsertakan dalam wajib militer adalah mereka yang berusia %$ sampai

&' tahun, maka sesuai data BP+ tentang jumlah penduduk Indonesia dalam rentang usia

tersebut sebanyak %#&.;


3/4

menyebutkan perkiraan 7# juta rupiah per orang selama 7# hari maka, jumlah biaya yang

harus dikeluarkan adalah sekitar Rp. "$7 trilyun.

)ari kita bandingkan dengan biaya untuk melatih satu peleton pasukan elit Angkatan 3arat

dengan kemampuan lengkap. )enurut mantan +A3 Ryami>ard Ryacud, dibutuhkan sekitar

Rp " milyar per peleton 4satu peleton sekitar 7# orang5. 3engan Rp. "$7 trilyun, kita bisamelatih pasukan elit kita dalam jumlah besar dengan tingkat keahlian tempur yang dahsyat.

Atau bandingkan dengan harga satu jenis pesawat +ukhoi 4+u27#5 dengan persenjataan

lengkap seharga ;## milyar rupiah, serta kapal selam ilo !lass buatan Rusia yang harganya

sebesar 7 trilyun rupiah untuk satu kapal selam. Bisa dibayangkan kemampuan alutsista apa

yang bisa kita miliki dengan biaya sebesar "$7 trilyun rupiah.

+eluruh biaya tersebut juga jauh melebihi anggaran pertahanan negara dalam APB "##


4/4

dengan jumlah Pegawai egeri +ipil 4P+5 sekitar ' juta orang, yang juga sudah dibekali

kemampuan pendidikan bela negara.

Kedua, untuk mereduksi ancaman nasional baik dari luar maupun dari dalam, maka re0ormasi

institusi perlu dilakukan. +elain *I dan Polri tentunya, ada dua lembaga yang selama ini

perlu diarahkan untuk meningkatkan per0ormance nasional yakni, korps diplomatik danlembaga Intelijen yang hingga saat ini undang2undangnya belum juga di bahas di 3PR.

Pertimbangan2pertimbangan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa program wajib militer

di Indonesi belum merupakan prioritas. APB yang minim, sumber daya manusia *I, Polri

dan P+ yang cukup besar, merupakan angkatan perang yang kuat. Pilihan2pilihan untuk

meningkatkan kesejahteraan prajurit serta alutsista, mengembalikan *I kepada core

competency2nya, merupakan program yang lebih penting dan mendesak untuk negeri ini.@@@

Saiful Haq , Mahasiswa Politik Justus Liebi !ni"ersitat of #iessen, Jerman$

Documents

Wajib Militer 1