Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
( Studi Analisis Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf)
Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Oleh
SITI KARTINA
NIM. 104170341
PEMBIMBING:
Drs. A. Faruk, MA
Fauzi Muhammad, S.Ag.,M.Ag
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN
JAMBI 2021
PERNYATAAN ORSINALITAS TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : SITI KARTINA
Nim : 104170341
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten
Batanghari
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang
berjudul: “Wakafs Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung
plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain,
kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang
dibenarkan secara ilmiah.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung
jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.
Jambi, Agustus 2021
Yang menyatakan
SITI KARTINA
104170341
i
Pembimbing I : Drs. A. Faruk, MA
Pembimbing II : Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Jambi, Agustus 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di Jambi
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamualaikum wr wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
saudari Siti Kartina, NIM: 104170341 yang berjudul: “Wakaf HaksAtas
Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis
Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” Telah
disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamualaikum wr wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. A. Faruk, MA Fauzi Muhammad, S.Ag., M.A.g
NIP: 19631115199203 1002 NIP: 19741023 200312 1003
ii
PENGESAHAN PANITIA
iii
Pembimbing I : Drs. A. Faruk, MA
Pembimbing II : Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI
Jl. Jambi - Ma.Bulian KM.15 Desa Simpang Sei. Duren
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp.(0741)584118-583183
Kepada Jambi, Agustus 2021
Yth
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi
Di- Jambi
NOTA DINAS
Assalamualaikum wr.wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi
saudari Siti Kartina NIM: 104170341 yang berjudul : “Wakaf Hak Atas
Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis
Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” telah
disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-
syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan
Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalaamualaikum wr, wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. A. Faruk, MA Fauzi Muhammad, S.Ag., M.A.g
NIP: 19631115199203 1002 NIP: 19741023 200312 1003
iv
MOTTO
الله عليو وسلم قال: إذا ما ت الإنسا ن ان قطع عملو إلا من ثلا ثة: إلا من عن أبي ىريرة رضي الله عنو: أن النبي صلى
)رواه الجماعة، إلا البخارى وابن ما جو( صدقة جارية, أوعلم ي نت فع بو, أوولد صا لح يدعو لو
Artinya :“ Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali
dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan
do‟a anaknya yang saleh”. (HR. Al-Jama‟ah selain dari AlBukhari dan Ibnu
Majah).
v
PERSEMBAHAN
Dengan keridhoan Allah SWT dan sholawat serta salam kepada
Rasulullah SAW skripsi ini saya persembahkan kepada:
Ayahanda tercinta (Saparudin) dan Ibunda Tercinta (Sriyama)
Sebagai tanda baktiku, hormatku, dan rasa terima kasihku yang tiada
terhingga, kupersembahkan karya kecilku ini, kepada ayah dan ibu tercinta, yang
telah memberikanku kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang
bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah untuk
membuat ayah dan ibu bahagia karena ananda sadar, selama ini anakmu belum
bisa berbuat yang lebih untuk bisa membanggakan ayah dan ibu.
Kakanda dan Adinda (keluarag besar)
Terimakasih, selama ini tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan
berdoa untuk meminta kepada Allah SWT untuk selalu memberikan kemudahan
dan kekuatan dalam setiap langkah kakiku menghadapi kehidupan ini, membantu
materi maupun non materi, saya bangga memmpunyai saudara seperti kalian.
Dosen pembimbing I Dan II
Terimakasih atas segala bimbingan dan masukannya, yang telah rela
membimbing skripsi ini hingga akhir. Semoga segala kebaikanmu dibalas oleh
Allah SWT.
Teman-teman Seperjuangan
Terimakasih atas segala dukungan, semangat, motivasi yang kalian
berikan. yang telah mengenalkanku arti sebuah keluarga ketika jauh dari keluarga,
arti persahabatan bahkan persaudaraan. semoga kita semua menjadi orang yang
bermanfaat, sukses dan yang penting selalu dalam lindungan Allah SWT.
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis Pasal 16
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”
Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada nabi
besar Muhammad SAW. Yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan
menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang
disinari dengan iman dan Islam. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran
terhadap perkembangan ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar serana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan
ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan
ribuan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama.
vii
6. Bapak Rasito, SH., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy sebagai
Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Drs. A. Faruk, MA dosen pembimbing I.
8. Bapak Fauzi Muhammad, S.Ag., M.A.g dosen pembimbing II.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati
di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga allah SWT
melimpahkan ridha dan keberkahan-Nya kepada kita. Aamiin.
Jambi, Agustus 2021
Penulis,
Siti Kartina
NIM:104170341
viii
iv
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan membahas mengenai
Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Analisis Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).
Permasalahan dalam penelitian ini yang Pertama: pengertian wakaf Hak
Atas Kekayaan Intelektual, Kedua: bagaimana latar belakang lahirnya UU No 42
tahun 2004 Tentang wakaf, Ketiga bagaimana ketentuan wakaf HAKI dalam UU
No 42 tahun 2004 tentang wakaf.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian dengan mengutamakan bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya.
Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dengan mengelompokkan
literatur-literatur dengan kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Dan
pendekatan yuridis normatif atau perundang-undangan, yakni melakukan telaah
terhadap undang-undang dan hukum ekonomi islam mengenai Harta benda
terhadap wakaf hak atas kekayaan intelektual.
Hasil yang dapat diperoleh, benda menurut ilmu hukum adalah segala
sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi
milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Benda bergerak karena
undang-undang adalah hak-hak atas benda bergerak termasuk didalamnya HAKI.
HAKI dipandang sebagai salah satu huquq malliyah/hak kekayaan yang mendapat
perlindungan hukum sebagaimana mall (kekayaan). Pemanfaatan benda haki yang
dihasilkan seperti hasil dari memproduksi maupun dari penjualan benda-bendanya
dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa pembayaran royalty dan
technical fee (sebagai aset produktif). dengan keberadaan benda itu sebagai wakaf
yang dapat di ambil manfaatnya.
Kata kunci: Wakafs, Hak Atas Kekayaans Intelektual, Undangs- Undang
Nomor 41 Tahun- 2004 Tentang’ Wakaf, Hukum Ekonomi
Syariah.
ix
v
DAFTAR SINGKAT
UUD : Undang-undang
PP : Peraturan Pemerintah
HAKI : Hak Atas Kekayaan Intelektual
BWI : Badan Wakaf Indonesia
PPAIW : Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
KHI : Kompilasi Hukum Islam
x
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .............................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................................. ii
PENGESAHAN PANITIA ........................................................................................ iii
NOTA DINAS ........................................................................................................... iv
MOTTO...................................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ...................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii
ABSTRAK ................................................................................................................. ix
DAFTAR SINGKATAN ........................................................................................... x
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................. 5
C. Batasan Masalah .................................................................................. . 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 6
E. Kerangka Teori ..................................................................................... 7
F. Tinjauan pustaka .................................................................................... 12
G. Metode Penelitian .................................................................................. 15
H. Sistematika penulisan ............................................................................ 18
I. Jadwal Penelitian ................................................................................... 18
BAB II TERMINOLOGI WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
A. Pengertian Wakaf ................................................................................... 21
B. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual ........................................... 23
C. Pengertian Wakafh Hak Atas Kekayaant Intelektuali ........................... 24
xi
vii
D. Dasar Hukum Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual .......................... 26
E. Rukun dan Syarat Wakafd Hak Atas Kekayaany Intelektual ................ 31
F. Macam-Macamu Wakaf Hak Atas Kekayaana Intelektualo.................. 35
G. Tujuan dan Manfaat Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual ................ 39
H. Mekanisme Wakaf hak Atas Kekayaan Intelektual ............................... 40
I. Prinsip-Prinsip Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual ......................... 41
BAB III LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41
PASAL 16 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
1. Ketentuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Pasal 16 Tahun 2004
Tentang Wakaf
A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 . 42
B. Sejarah Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan intelektual di
Indonesia .............................................................................................. 44
C. Tujuan Lahirnya Undang-Undangd Nomorx 41 Tahun 2004 ........... 45
D. Eksistensi Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 .......................... 46
BAB IV ANALISIS WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM UNDANG-UNDANG NO.41 PASAL 16 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
A. Ruang Lingkup Wakaf HAKI dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah................................... 49
B. Pengaturanx Wakafo dalam Undang-Undangk Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakafz Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ........................... 52
C. Konsep Harta Benda Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Wakaf
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ....................................................... 60
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 75
B. Saran ...................................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
xii
1
BAB I7
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang
berkaitan dengan harta benda yaitu wakaf. Wakaf telah disyari‟atkanhdan telah di
praktekkan oleh umat islam seluruhfdunia sejak zamanbNabi Muhammad SAW
sampai sekarangvtermasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Menurut syariat,
wakaf adalah menahan harta pokok dan mengalirkan buahnya. Maksudnya, menahan
harta dan mentasharufkan (menggunakan, membelanjakan ) manfaatnya di jalan
allah.1
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan
bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‟ah.2
Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah
apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Harta wakaf itu memiliki nilai( ada harga),
2. Harta wakaf itu harus jelas bentuknya,
1Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Fiqih Sunnah Sayyid Sabit, (Jakarta Timur: 2009),
hlm. 932. 2Suhrawardi K. Lubus, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (jakarta: Sinar Grafika,2010),
hlm.158
1
2
3. Hartabwakaf merupakanthak milikgdari Wakif,
4. Harta wakaf itu berupacbenda yang tidakubergerak, atau benda yang
disesuaikanedengan kebiasaanywakaf yang ada.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di sebutkan
bahwa jenis harta benda wakaf yaitu, Wakaf bendamtidak bergerakhdan Wakaf benda
bergerak.hSerta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaanvUndang-Undang nomor 41 Tahun 2004, menetapkandbahwa
ojekhwakaf berupa benda bergerak dibedakan menjadi dua yaitu, wakaf benda
bergerak selain uang dan benda bergerakzberupa uang. Benda bergeraktselain
uangpun dibedakan menjadi dua yaitu, benda bergerak karena sifatnya (dapat
dipindahkan) dan benda bergerak karena dinyatakan dalamcperaturan peundang-
undanganjsebagai bendaubergerak.3
Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan di atas adalah Hak atas
kekayaan Intelektual sebagai terjemahan dari kata Intellektual Property Right (Bahasa
Ingris). Beberapa terjemahan lainnya diantaranya ada yang menerjemahkan hak atas
kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI). Sejalan
dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang HKI, dimana istilah rersebut yang
dipergunakan adalah hak kekayaan intelektual. Menuirut Harsono Adisumarti kata
intellectual berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya
3 Ibid., hlm.165
3
pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta dalam bentuk penemuan.4
Diantara bentuk karyafintelektual dan caras pengaturannyaxtelah di buat
olehypemerintah Indonesia dalamdbentuk peraturan perundang-undangan untuk
melindunginya,fmisalnya dalam bentuk Undang-Undang peraturan pemerintahzdan
KeputusandPresiden serta KeputusanwMentri.sementara yang telah di lindungi oleh
hukum dan undang-undang ada 7 (tujuh) bidang yaitu:
1. Bidang perlindungan Variates Tanaman,
2. Bidang Rahasia Dagang,
3. Bidang Desain industry,
4. Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
5. Bidang Hak Paten,
6. Bidang Merek,
7. Bidang Hak Cipta.
Di dalam undang-undang no 41 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah no 42
tahun 2006 tentang pelaksanaannya, memutuskan/menetapkan pada bagian ke lima
harta benda wakaf pasal 16.5
1. Harta benda wakaf terdiri dari
a. Benda tidak bergerak;
b. Benda bergerak
4 Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII
Press,2016), hlm. 30. 5 Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya, (Jakarta: Departemen
Agama, 2007), hlm. 10.
4
2. Benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana di
maksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlak;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah harta benda yang
tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:6
a. Uang;
b. Logam mulia;
c. Surat berharga;
d. Kendaraan;
e. Hak atas kekayaan intelektual;
f. Hak sewa; dan
g. Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundangan yang berlaku.
Dengan adanya Undang-Undang tentang wakaf yang sekarang tentunya berbeda
6 ibid., hlm. 11.
5
dari peraturan perundang-undangan wakaf yang ada sebelumnya ruang limgkup
wakaf selama ini hanya terbatas pada wakaf tanah milik yang merupakan benda tidak
bergerak akan tetapi dengan adanya undang-undang ini membagi benda wakaf
menjangkau terhadap benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Salah satu benda bergerakfyang dapat diwakafkan seperti di atas adalah hak
atas kekayaangintelektual.fistilah hak atas kekayaan intelektual merupakan
terjemahan dari istilah intellectual property rights (Bahasa Ingris) . istilahrproperty
rights diterjemahkan dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
berartigsuatu hak atas milikgyang berada dalamyruang lingkup kehidupanxteknologi,
ilmu pengetahuan,mmaupunfseni dan sastra, pemilikannyaobukangterhadap
barangnya melainkan terhadapthasil kemampuanrintelektualomanusianya, di
antaranya berupa idea.
Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan perlu mengadakan
penelitian dengan judulk”WAKAF HAKtATAS KEKAYAANxINTELEKTUAL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis Pasal 16
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan wakaf Hak Atas kekayaan Intelektual?
6
2. Bagaimana latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Pasal 16 Tahun
2004 Tentang Wakaf?
3. Bagaimana ketentuan wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Undang-
Undang Nomor 41 Pasal 16 Tahun 2004 menurut Hukum Ekonomi Syariah?
C. Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak serta tidak menyalahi
sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka
dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang wakaf hak atas kekayaan
intelektual dalam hukum ekonomi syariah (Studi Analisis Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Sesuai dengan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Tujuan Objektif
1) Untuk mengetahui hak atas kekayaan intelektual sebagai wakaf.
2) Untuk mengetahui tetang latar belakang lahirnya UU Nomor.41 Pasal 16 Tahun
2004.
3) Untuk mengetahui ketentuan Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam UU
Nomor 41 Pasal 16 Tahun 2004 menurut Hukum ekonomi syariah.
b. Tujuan Subjektif
1) Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan pemahaman penulis
tentang hak atas kekayaan intelektual sebagai wakaf.
7
2) Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum
ekonomi syariah.
3) Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk meraih gelar sarjana (S1)
khususnya di bidang hukum ekonomi syariah pada fakultas syariah universitas
islam Negeri sulthan Thaha Saipuddin Jambi, melalui penulisan penelitian ini.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini di harapkan bisa memberikan nilai, daya guna, dan manfaat bagi
pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Dan dari penelusuran yang telah
disebutkangdiatas, penelitianoini tentunyayberbeda dengan beberapagpenelitian
yangysebelumnya. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan menganalisa harta benda
bergerak yaitu harta benda wakaf dalam pandangan yuridis dan hukum ekonomi
syariah dilihat dari sisi normatifnya.
E. Kerangka Teori
1. Eksistensi Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Wakaf
Wakaf termasuk kategori amal jariyah yang pahalanya akan mengalir terus
kepada si wakif atau orang yang mewakafkan. Secara umum wakaf adalah sejenis
pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal
(tahbisul ashli) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
Selama ini objek wakaf di identikkan dengan benda yang tidak bergerak, berupa
tanah, bangunan, pohon-pohonan dan sumber air. Wakaf Hak Atas Kekayaan
Intelektual merupakan suatu instrument wakaf baru di Indonesia, walaupun bukan
8
sesuatu yang baru di dunia muslim. Di Indonesia wakaf HAKI di ataur dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tenyang wakaf dan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang wakaf.7
Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual juga mendapat perhatian dari Majelis
Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa tentang wkaf HAKI, Fatwa MUI No.
1/MUNAS/VII/MUI/15/2015 Tentang perlindungan HAKI atas permintaan dari MIAP
(Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan). Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa dalam
hukum Islam HAKI dipandang sebagai hak kekayaan sehingga harus mendapatkan
perlindungan sebagaimana kekayaan yang lainnya.
Yang menjadi objek wakaf adalah harta benda, oleh undang-undang wakaf,
disebut harta benda wakaf dengan depenisi benda yang memiliki daya tahan lama dan
manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah dan
diwakafkan oleh wakif. Jika melihat dari khazanah piqih islam benda yaitu berupa
harta (al-maal).
a. Menurut para ulama dengan ciri-ciri: harta harus memiliki nilai, harus merupakan
barang yang boleh dimanfaatkan, harus dimiliki, dan bisa disimpan.
b. Menurut Al-Majalah, harta atau mal adalah sesuatu yang di inginkan oleh watak
manusia, dan yang dapat disimpan sebagai persediaan.
7 Suhrawardi K. Lubus, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat, hlm. 157.
9
c. Fuqaha kontenporel, mendepenisikan harta/benda secara umum dan luas yaitu,
segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil
manfaatnya. Dengan kata ”segala sesuatu” berarti semua benda baik berupa yang
nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupaka pengertian benda.
d. Dalam draft Kompilasi Hukum Ekonomi islam (KHEI) Tentang harta (amwal) di
artikan sebagai sesuatu benda yang dpat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan di
alihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang
terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak
bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.8
2. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai wakaf
a. Sejarah Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia
Haki diakaui secara hukum sebagai salah satu objek wakaf di Indonesia,
sebagaimana yang dinyatakan dalam pasale16 ayatg(3) huruf hurup e undang-undang
wakafx yangrmenggolongkan HAKIYsebagai hartaFbenda wakafCberupa benda
bergerak dan pasal 21 huruf b peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang
pelaksanaan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (PP 42/2006) yang
menyebutkan jenis-jenis Haki yang merupakan benda bergerak selain uang yang
dapat diwakafkan.9
b. Sejarah Pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Islam
Pengakuan Islam terhadap HAKI terwujudkan dalam bentuk penghargaan dan
8 Fathurrrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, hlm, 174.
9 http://m.hukumonline.com, Ketentuan wakaf kekayaan intelektual, Di akses pada tanggal 28
Juli 2021, 09.22 WIB.
10
perlindungan terhadap bentuk dan hasil dari kreatifitas ide serta mendudukkannya
pada posisi yang tinggi. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tertransformasikan dari
generasi ke generasi melalui proses periwayatan yang bersifat naratif dan kreatif.
Sebelum Islam disebarluaskan, kekayaan intelektual adalah sebuah konsep
kuno. Perlindungan bagi penulis asli dalam masyarakat pra islam di akui untuk
penyair, yang berupa kompensasi untuk publikasi dan distribusi pekerjaan mereka.
Bahkan status sosial seseorang pada saat itu dapat malejit naik pada level yang tinggi
dan dihormati dimanakala seseorang dapat menjciptakan puisi yang baik. 10
Sebaliknya, orang yang terindikasi melakukan penjiplakan karya puitis
seseorang, konsekuensinya adalah mendapat sanksi social dengan cara
mendegradasikan reputasi sosialnya dan mengucilkannya dari kelompok masyarakat
atau bahkan mengasingkannya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman pra-Islam
perlindungan hak cipta merupakan sebuah praktek yang di akui.
Kemudian berlanjut pada fase keemasan Islam, dimana penemuan karya
inovatif membanjir perkembangan ilmu dan mencetak tokoh-tokoh Islam ternama,
seperti ibnu sina yang tersohor dengan temuannya dibidang kedokteran; dan jabir ibn
hayyan dengan karya keahliannya dibidang matematika. Kemudian karya inovatif dan
temuan spektakuler tersebut mmbuat peradaban islam melejit pada masanya. Disaat
itu bentuk perlindungan HAKi di terapkan oleh Negara dengan cara pembayaran
gaji.11
10 Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 73.
11 Ibid., hlm.75
11
Meskipun tidak secara eksplisit ditegaskan bentuk-bentuk perlindungan HAKI,
secara historis Islam mengakui dan melindungi kreatifitas dan karya inovatif
seseoran, bahkan memposisikan itu pada kasta tertinggi secara sosial.
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Wakaf Menurut Hukum Ekonomi
Syariah
Negara Indonesia saat ini memberikan perhatian yang lebih serius terhadap
wakaf dengan mengeluarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 upaya
mengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang
sebelumnya masih terpisah-pisah. Wakaf akan selalu berkembang bersamaan dengan
laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan sesuai dengan
syari‟at Islamseperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain.
Ulama hanafiyyah mengaatakan wakaf HAKI dilihat dari segi manfaat, karena
pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan
penambahan harta dibandingkan wujud bendanya itu sendiri. Haki termasuk dari jenis
benda bergerak yang bersifat abstrak (tidak berwujud) . mazhab hanafiyaah
membolehkan wakaf HAKI dengan pengecualian, boleh mewakafkan benda bergerak
jika hal tersebut telah berlaku dalam tradisi kehidupan masyarakat („urf).
Di dalam hukum Islam HAKI dipandang sebagai hak kekayaan sehingga harus
mendapatkan perlindungan sebagaimana kekayaan lainnya, HAKI dapat dijadikan
sebagai obyek akad baik yang bernilai komersial maupun nonkomersial, diwakafkan
ataupun diwariskan dan segala bentuk perlanggaran terhadap HAKI ini dipandang
sebagai bentuk kezaliman yang hukumnya adalah haram.
12
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian terdahulu yang pernah
dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan
sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, sehingga
terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait
dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
Pertama, Skripsi Nurhidayah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha saifuddin Jambi, 2020, dalam skripsinya berjudul” Penarikan Kembali harta
wakaf Menurut hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin Rt, 13
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi) . Hasil penelitian itu
menyimpulkan bahwa:
a. Permintaan penarikan harta wakaf di yayasan sabilal muhtadin terjadi karena
wakif merasa tidak dilibatkandalam kepengurusan yayasan , faktor ekonomi juga
menjadi faktor penarik kembali tanah wakaf karena tanah menjadi alat untuk
mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agamamasyarakat tidak semua mengerti
tentang wakaf.
b. Penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari hukum islam tidak boleh ditarik kembali
karena hakekatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada allah.
Karena harta wakaf dilepas dari hak wakif sejak wakaf di ikrarkan.
c. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan,
dihibahkan, di jual, di wariskan ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan
13
hak lainnya.12
Kedua, Skripsi Muhammad Safrudin Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015 dalam skripsinya berjudul “harta benda sewa
sebagai wakaf (studi pasal 16 ayat (3) huruf (f) undang-undang no.41 tahun 2004
tentang wakaf)” Hasil penelitian ini:
a. Pembuatan undang-undang tersebut dilatar belakangi dengan melihat kondisi
sosial ekonomi masyarakat di Indonesia.
b. Dalam hukum Islam, harta berupa hak sewa diperbolehkan dikarenakan tidak
adanya sumber hukum yang tegas mengenai wakaf dan perkembangannya
banyak dilahirkan dari ijtihat, jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan
waktu dan tempat.
c. Tidak ada ketentuan bahwa harta hak sewa tidak boleh di transaksikan lagi, untuk
disewakan kembalipun diperbolehkan apalagi untuk tujuan ibadah (wakaf).13
Ketiga, Skripsi Cairun Nadia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang ,2017 dalam Skripsinya Berjudul “wakaf benda berhak paten
menurut undang-undang dan fiqih wakaf‟. Menyimpulan bahwa benda berhak paten
merupakan benda bergerak selain uang yang merupakan bagian dari hak kekayaan
intelekyual. Bisa beralih melalui wakaf dengan proses yang panjang,di mulai dari
pendaftaran hak milik atas benda berhak paten ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan
12
Nurhidayah, Penarikan Kembali harta wakaf Menurut hukum Islam, (Jambi: Skripsi
Fakultas syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2020). 13
Muhammad Safrudin, harta benda sewa sebagai wakaf (studi pasal 16 ayat (3) huruf (f)
undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, (Yogyakarta: UIN sunan Kaljaga, 2015) .
14
Intelektual. Setelah mendaftarkan maka pemilik benda tersebut harus akta Ikrar wakaf
yang nanti sangat diperlukan untuk mendaftarkan benda yang akan diwakafkan.14
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukansebelumnya terdapat
perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dan pnelitian sebelumnya adalah
sebagai berikut:
Penelitian pertama dilakukan oleh nurhidayah. Persamaan dalam penelitian ini
sama-sama membahas tentang wakaf dan harta benda wakaf. Adapun perbedaannya
penelitian ini tertuju kepada wakaf hak atas kekayaan intelektual perspektif hukum
ekonomi syariah analisis pasal 16 undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf,
sedangkan penelitian sebelumnya pokus pada hukum penarikan harta benda wakaf
dan penyebab ingin ditariknya hara benda wakaf menurut hukum islam.
Penelitian kedua dilakukan oleh muhammad safrudin, persamaan dalam
penelitian sama-sama membahas harta benda wakaf dalam pasal dan undang-undang
yang sama . Adapun perbedaannnya penelitian ini tertuju kepada wakaf hak atas
kekayaan intelektual perspektif hukum ekonomi syariah analisis pasal 16 undang-
undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan peneltian sebelumnya berfokus
pada harta benda sewa sebagai wakaf studi pasal 16 ayat (3) huruf (f) undang-undang
nomor 41 tahun 2004 tentang Penelitian ketiga dilakukan oleh Cairun Nadia,
persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas wakaf dan harta benda wakaf,
14
Cairun Nadia, wakaf benda berhak paten menurut undang-undang dan fiqih wakaf (Malang:
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
15
adapun perbedaannya penelitian ini tertuju kepada wakaf hak atas kekayaan
intelektual perspektif hukum ekonomi syariah analisis pasal 16 undang-undang no 41
tahun 2004 tentang wakaf, sedangkan penelitian sebelumnya bepokus pada harta
benda berhak paten menurut undang-undang dan piqih wakaf
G. Metode PenelitianE
1. Pendekatan PenelitianT
Dalam hal ini pendekatan yangYdigunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kulitatif, atau bisa juga disebut dengan pendekatan penelitian
kualitataif yaitu penelitian yang memahami tentang penomena sosial dari perspektif
partisipan.15
Dengen tujuan penelitian ini nantinya bisa memudahkan peneliti untuk
memahami penomena sosial yang di angkut peneliti.
Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, Yang berupa
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga melakukan pendekatan
konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari melakukan kajian terhadap
norma-norma hukum islam dan pandangan-pandangan para ahli hukum yang
berhubungan dengan harta benda wakaf.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum
yuridis normatif. Karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hokum yang
terdapat pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta norma-
15
Burhan Bungin, Metode penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.
34
16
norma hukum yang ada pada masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif atau
metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada
atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian
Di lihat dari metode penelitiannya maka Jenis data dalam penelian ini adalah
sebagai berikut:
a. Data sekunder
Adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakan, seperti buku,
majalah, misalnya data laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori.
Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri, data-data
sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan
sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.16
1. Bahan hukum
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disebut bahan hokum yaitu,
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis, antara lain: Al-Quran, Al-Hadis Undang-Undang, Peraturan
16 Ibid., hlm. 54.
17
Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum lainnya yang terkait
dengan objek penelitian.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, antara lain berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku
referensi, dan media informasi lainnya.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder antara lain berupa
kamus umum, kamus hukum, dan jurnal.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka penulis
menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk ditelitih,
dipelajari, di analisis, dan di telaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis
mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain
yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.
3. Teknik Pengolahan Data
Analisis terhadap bahan hukum di atas dilakukan dengan carasebagai berikut:
a. mendiskripsi semua peraturan yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
b. Menginterpretasikan semua peraturan yang sesuai dengan masalah yang dibahas.
c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal
18
ini penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara deskriftif-analisis. Artinya,
penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang akan dikaji, kemudian penulis
berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang
dilakukan dan kemudian masalah tersebut di analisis menurut Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam.
H. Sistematika Penulisan
Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab
diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama
lain. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I : Merupakan bab pendahulu yang dibagi dalam delapan sub bab, yakni
yang berisi tantang latar belakang maslah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik analisis data,
serta sistematika penulisan.
BAB II : Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pengertian wakaf , dasar
hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf,
pengertianXHakUAtasYKekayaanYIntelektual,Rkarakteristik
kekayaanFintelektual,Gdasar hukum wakaf hakMatasWkekayaanV
intelektual, dan macam-macamLhak atas kekayaanOintelektual.KL
BAB III : DalamUbab ini penulis memaparkan tentang latar belakang lahirnya
Undang-Undang, sejarah perundang-undangan HAKI di Indonesia,
tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, eksistensi
Undang-Undang Nomor 412 tahun 2004.
19
BAB IV : Pada bab ini penulisYmenguraikan ruang lingkupYwakaf HAKI
dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pengaturan
wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, konsep harta
benda Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap wakaf, analisis hukum
islam terhadap wakaf hak atas kekayaan intelektual.
BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir yang mana penulis akan
mengambil kesimpilan dan memberikan saran-saran yang mungkin
bermanfaat bagi pihak dalam menghadapi ketidak pastian atau resi
I. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini di susun untuk menjadi pedoman ketika penelitian di
laksanakan. Dengan adanya jadwal penelitian akan mudah mempersiapkan langkah
langkah penel;itian yang akan di laksanakan nantinya. Lebih jelasnya dapat di lihat
dari table berikut.
20
Tabel 1.1
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
Tahun 2020/2021
Oktober-
November
Desember-
Januari
Februari-
Maret
April-
Mei- Juni
Juli-
Agustus-
September
ɾ 2 3 4 ɾ 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pengajuan
Judul
2. Pembuatan
Proposal
3. Perbaikan
Proposal Dan
Seminar
4. Surat Izin
Riset
5. Pengumpulan
Data
6. Pengolahan
Data
7 Pembuatan
Laporan
8. Bimbingan
Dan Perbaikan
9. Agenda Dan
Ujian Skripsi
10. Perbaikan Dan
Perjilidan
21
BAB II
TERMINOLOGI WAKAF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
A. PengertianFWakafG
Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata al-Waqf, bentuk masdar dari waqafa-
yaqifu-waqfan yang berarti berhenti atau berdiri. Kata waqaf mempunyai arti yang
sama dengan kata al-habs yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan yang
berarti menahan.17
Menurut terminologi, wakafGyaitu perbuatan hukumgwakif untuk
memisahkanfdan atau menyerahkangsebagian hartagbenda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannyagguna keperluan ibadahfdan atau kesejahteraan umum menurut
syariah18
Dalamfkitab-kitab7fiqh,hpengertian wakafuadalah menyerahkan sesuatu hak
milik yang tahan lama zatnya kepada seseoranguatau nazdir (pemelihara atau
pengurusywakaf) atau kepadaysuatu badan pengelola, dengan ketentuanybahwa hasil
atau manfaatnya dipergunakanisesuai dengangajaranoIslam. Bendakyang
diwakafkanbtidak menjadimhak milikuyang mewakafkan,mdan pula bukan
milikatempatumenyerahkan, (nazdir)ltetapi menjadibmilik Allah (hak umat).pk
Sedangkan menurut pendapat para ahli yurisprudensi Islam definisi wakaf
17
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI,2007), hlm.
1. 18
Bahrul Ma‟ani, Fiqih Wakaf Kontemporel, (Yogyakarta: litera Suranatan 2019), hlm. 26.
21
22
diartikan sebagai berikut :
a) Menurut Imam Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan benda waqif (orang yang berwakaf) yang menurut
hukum, tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk
kebajikan.
b) Menurut Imam Malik
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang
diwakafkan dari kepemilikan waqif, namun wakaf tersebut mencegah waqif
melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut
kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak
boleh menarik kembali wakafnya.
c) Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal
Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan
harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur
perwakafan. Tetapi mazhab Syafi‟i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu
tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah
SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).
d) Menurut Mazhab lain
Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi
kepemilikkan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik yang diberi wakaf
(mauquf „alaih), meskipun mauquf „alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan
23
atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.19
B. PengertianhHakuAtas KekayaanyIntelektualk
IstilahtHAKI atau Hakvatas kekayaan intelektualemerupakankterjemahanldarik
IntellectualhPropertykRight (IPR) dalamwsystem angloysexon. Pengertian
Intelektual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai ha katas kekayaan
intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai
hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia ( human
right) .
Haki atau Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak ekslusif yang di berikan
suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya
ciptanya. Pada intinya haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari
suatu kreativitas intelektual. Objek yang di atur dalam haki adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.20
Menurut Sri Redjeki Hartono, ia mengatakan, bahwa hak milik intelektual pada
hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena
hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang,
memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan
syarat-syarat yang harus dipenuhi.21
19
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf , hlm. 4. 20
https://www.duniadosen.com/ Hak atas kekayaan intelektual/ Di akses pada tanggal 24
Januari 2021, 14:33 WIB 21
Sentosa Sembiring, Prosedur dan tata cara memperoleh HKI di bidang Hak Cipta Paten dan
Merek, (Bandung: CV Yrama Widya, 2002), hlm.14.
24
C. Pengertian Wakaf Hak Atas Kekayaan intelektual
Menurut Undang-undang wakaf pengertian wakaf adalah suatu perbuatan
hokum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah.
Dalam hal tersebut tersebut terdapat perbedaan pendapat dari fuqaha mengenai
pemisahan harta yang sudah diwakafkan yang mana sebagai berikut:22
1. Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang
diwakafkan dari pemilik wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang
diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif
melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut
kepada yang lain dan wakif berkewajiaban menyedekahkan manfaatnya serta
btidak boleh menarik kembali wakafnya.
3. Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut
hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk
kebajikan.
beberapa ulama lainnya mendepenisikan, wakaf adalah menahan harta yang
bisa di manfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan
sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan
22 Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hlm., 152.
25
lainya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan atau pengelolaan revenue
(penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi
mendekatkan diri kepada allah.
Melihat definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa wakaf adalah melepaskan
harta yang diwakafkan dari pemilik dalam hal ini adalah pencipta dengan cara
menahan pokok hartanya dan memberikan manfaat dari harta tersebut demi
kepentingan sosial yang sipatnya untuk kemaslahatan bersama. Hal ini berarti dengan
perwakafan hak cipta, maka pemilikannya secara keseluruhan telah beralih kepada
pihak pengelola wakaf dengan memanfaatkan hasil dari hak cipta itu sendiri dengan
catatan menahan pokok barangnya atau menjaga keutuhan pokok barangnya
tersebut.23
Hak cipta yang di alihkan melalui wakaf hanyalah terkait dengan hak ekonomi
atau pemanfaatan ekonominya saja, sementara itu hak moral yang merupakan hak
yang melekat secara pribadi pada diri pencipta tidak dapat dialihkan, untuk itu tetap
mencantumkan nama penciptanya sehubungan dengan pemanfaatan untuk tujuan
wakaf.
Dengan pengalihan hak cipta melalui wakaf maka secara otomatis manfaat
ekonomi yang di dapatkan dari pencipta akan dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf
tersebut baik untuk sarana ibadah maupun untuk kesejahteraan umum. Pengalihan
hak melalui wakaf dengan catatan bahwa pengalihan tersebut dilakukan dengan
prosedur mengikuti UU wakaf dan di nyatakan dalam akta ikrar wakaf.
23
Ibid., hlm. 153
26
D. Dasar Hukum Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
Secarayteks,mwakaf tidak terdapatkdalamhAl-Qur‟an dan As-Sunnah,
namunomaknazdan kandungangwakafbterdapat pada duaysumbershukumvIslamm
tersebut. Dalam Al-Qur‟anvsering menyatakanukonsepywakafbdengan ungkapanx
yang menyatakanytentang dermazharta (infaq) demi kepentinganuumum. Sedangkan
dalamyhaditsysering kita temuigungkapan wakafzdengantungkapan habsx(tahan).kl
Hukum perwakafan juga merupakan hukum yang hidup (fiqh al-hayy; living
law) di seluruh dunia islam.24
Dalilyyang menjadi dasareutama disyariatkannyawajaran wakafosebagaip
berikuty:y
a. Allahhberfirmanr:
ثه عهيمنه تىبنىا ب تحجىن ومب تىفقىا مه شيء فإن الل انجز حتى تىفقىا مم
Artinya :“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun
yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya.”25
جتت سجع سىبثم في كم س كمثم حجة او
نمه مثم انذيه يىفقىن امىانهم في سجيم الل يبة حجة والل جهة م
ى
واسع عهيم يشبء والل
Artinya :”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah
Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.26
b. Hadits Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :
24
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 94. 25
Ali-Imran (3): 92. 26
Al-baqarah (1): 216.
27
ه وسهم فقبل أصجت أرضبنم عه اثه عمز رضي الل عىهمب قم أصبة عمز ثخيجز أرضب فأتى انىجي صهى الل عهي
قت ثهب فتص تأمزوي ثه قبل إوشئت حجست أصههب وتصد دق عمز أوه لا يجبع أصههب أصت مبلا قط أوفس مىه فكي
جيم لا جىبح عهى مه ونيهب ولا يىهت ولا يىرث في انفقزاء و واثه انس ي قبة وفي سجيم الل وان انقز ثى وانز
ل فيه م صديقب غيز متمى ز وف أو يط أن يأكم مىهب ثبنم
Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar Ibn Khattab
memperoleh tanah (kebun) di khaibar, lalu ia dating kepada nabi
SAW, seraya berkata,”Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah
yang belum saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi
tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku),
mengenainya ?” Nabi SAW menjawab. “Jika mau, kamu tahan
pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu Umar‟ berkata,
maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan (mensyaratkan)
bahwa tanah itu tidak di jual, tidak dihibahkan, dan tidak
diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba
sahaya), sabilillah, tamu dn ibn sabil. Tidak berdosa bagi orang
yang bmengelolah untuk memakan dari (hasil) tanah itu secsra
ma‟ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa
menjadikannya sebagai harta hak milik. (HR. Muslim)”
Segalah ungkapanyyang ada dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah sama dengan arti
wakafuyang berarti penahanankharta yang dapat diambilmmanfaatnyaitanpa
musnahoseketika dan untuk penggunaanryang mubah serta dimaksudkancuntuk
mendapatkanxkeridaanyAllah SWT.27
c. Ijma‟
Dari segi kebahasaan, kata ijma mengandung dua arti. Pertama, bermakna
“ketetapan hati terhadap sesuatu”. Kedua, bermakna ”kesepakatan terhadap sesuatu”.
Secara terminologi ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa
tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan hukum syara.28
Para ulama sepakat (ijma‟) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang di
syariatkan dalam islam.
27
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf , hlm. 14 28
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah,2014), hlm, 146
28
قال: إذا ما ث الإوسا ن اوقطع عمل إلا مه ثلا عه أبي ريرة رضي الله عى: أن الىبي صلي الله علي وسلم
, أوولد صا لح يدعو ل رواي الجماعت، إلا البخارى وابه ما ج() ثت: إلا مه صدقت جاريت, أوعلم يىتفع ب
Artinya :“ Apabilaoseseorang meninggal dunia, berakhirlahuamalnya, terkecuali dalam tigayperkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan
do‟a anaknyadyang salehr”. (HR. Al-Jama‟ah selain dari AlBukhari dan Ibnu Majah).
Tidak ada oranng yang menafikan dan menolak amalan wakaf dalam islam
karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan di amalkan oleh
para sahabat nabi dan kaum muslimin sejak awal Islam hingga sekarang.
d. Qiyas
Kata qiyas secara etimologi berarti qadr (ukuran, bandingan). Adapun secara
terminologi menurut ibnu as-ubki, Qiyas ialah menyamakan hukum seuatu dengan
hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan „illah hukum menurut mujtahit
yang menyamakan hukumnya.29
Wakaf jika diQiaskan maka masuk kepada infaq fi
sabilillah dengan dasar hukum (QS. Al-baqarah ayat (2):267 dan Q.S. Ali
Imran(3):92).
e. „Urf
„Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah
menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.30
Secara etimologi berarti seusatu
yang dipandang baik dan diterimah oleh akal sehat. Secara istilah al-adah (adat
istiadat) disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga
menjadi kebiasaan masyarakat. Dari mashab hanafiyah dengan beberapa
pengecualian di antaranya:
29
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, hlm, 161. 30
Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam sejarah,teori dan konsep, hlm. 111.
29
1. boleh mewakafkan benda bergerak jika mengikuti benda tidak bergerak lainnya.
2. Boleh mewakafkan benda bergerak jika benda tersebutdalam nash.
3. Boleh mewakafkan benda bergerak jika hal tersebut telah berlaku dalam tradisi
kehidupan masyarakat („urf) .
Pemberlakuan benda wakaf di Indonesia dapatlah dikategorikan sebagai „urf.
Pendapat tersebut berlandaskan bahwa masyarakat Indonesia telah menganggap
bahwa HAKI termasuk benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalty
yang didapat oleh pencipta dari HAKI tersebut.31
f. Al- Maslahah Mursalah
Adalah sesuatu yang di anggap maslahat, menurut imam Al-Ghazali, kata al-
maslahah menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindari kemudaratan.
Secara substansi maslahah mursalah ia sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk
umum syari‟at.
g. Sumber hukum formal ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual dioIndonesia.y
1. berasalydariukonvensi perjanjianginternasionalyyangusudah di ratifikasi di
antaranya:
a). Berne ConventionyFor The ProtectiongOf Literary And Artistic Works, sebagai
basis minimal dalam perlindungan hak cipta, dibentuk pada 9 September 1886.
b). Paris Convetion For The Protection Of Industrial Property, perlindungan hak
kekayaan intelektual dalam industri. Dibentuk pada 20 Maret 1883.
c). Trademark Law Tready, terkait merek yaitu untuk menyederhanakan prosedur
31
https:// media neliti.com. Diakses pada tanggal 3 juli 2021, 12.46 WIB hlm, 285.
30
pendaftaran merek dagang nasional dan regional, dibuat pada 27 Oktober 1994.
d). AgreementyOn TradeyRelated AspectuIntelektual Property Rights (TRIPs)
e). WIPO Copyright Treatyu1996.
Peraturan perundang-undangan di atas menjadi dasarfbagi perlindunganh
hukumruntuk karya-karyaxintelektualu di Indonesia, sepertihbidang hakycipta, haky
merek,tdan hak patenfsebagai salahysatu bentukvkaryauintelektual.ch
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2015 Tentang
perlindungan haki atas permintaan dari MIAP (Masyarakat Indonesia Anti
Pemalsuan). Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam HAKI
dipandang sebagai hak kekayaan sehingga harus mendapatkan perlindungan
sebagaimana kekayaan yang lainnya. HAKI dapat di jadikan sebagai abjek akad baik
yang bernilai komersial maupun nonkomersial,diwakafkan atau diwariskan dan
segala bentuk pelanggaran terhadap HAKI dipandang sebagai bentuk kezaliman yang
hukumnya adalaha haram.32
Fatwa tersebut hanya mengikat antara MUI dan
muqallid-nya yaitu MIAP sebagai lembaga yang meminta fatwa sehingga terikat
secara langsuang dengan apa yang difatwakan MUI tersebut.
32
Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan intelektual, hlm.76.
31
E. Rukun Dan Syarat Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
1. Rukun Dan Syarat Wakaf
Ada lima macam rukun wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :33
a. Waqif (Orang yang memberikan wakaf)
Waqif adalah milik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar
hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila waqif
mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru‟ yaitu kecakapan melepaskan hak
miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan
tabarru‟, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang
dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang waqif haruslah orang
yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan rasyid atau dewasa serta betul-betul
memiliki harta benda.
b. Mauquf Bih (Harta atau benda yang diwakafkan)
Mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai
objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut34
:
1. Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya), Harta yang bernilai secara
erimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu
kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah Swt.
33
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, hlm. 21. 34
Ibid., hlm. 26.
32
Artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh
seseorang, dapat dimanfaatkann dalam kondisi bagaimanapun.
2. Harta itu bisa atau dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa
digunakanysebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan ummul walad (budak
wanita yang melahirkanyanak tuannya), lotre, dan minumanykeras. Untuk itu,
yang menjadi objek wakafkadalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu
berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-
tempatkan).
3. HartakWakauitu harus jelastbentuknya (diketahui), Para fuqaha mengharuskan
syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak
mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun waqif mengatakan: aku
wakafkan sebagian dari hartaku, namunutidak ditunjukkan hartanya, maka batal
(tidak sah) wakafnya. Demikianhjuga, wakaf itu tidak sah ketika waqif itu
berkata: aku wakafkank salah satu dari dua rumahkuuini, namun tidak ditentukan
rumahfyang mana.35
4. HartagWakafgmerupakan hak milik dari Waqif, Tidak ada perbedaanupendapat
di kalangandfuqaha bahwa wakafhtidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari
harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang
menyebabkan terbebasnya satu kepemilikandmenjadi harta wakaf. Untuk itu,
seorangdpewakaf haruslahdpemilik dari hartaxyang diwakafkannya, atau dia
adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu
35
Ibid., hlm. 27.
33
dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk
melakukan itu.
5. HartadWakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda
yang disesuaikangdengan kebiasaan wakaf yang ada.
Para fuqahagsepakat bahwa hartauwakaf itu berupa bendastidak bergerak.
Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi‟i, Imam Malik, dan Imam Ahmad
menambahkansadanya kebolehan mewakafkan hartauwakaf itu benda bergerak.
Adapun bendauyang disesuaikan dengan kebiasaandwakafgyang ada ini
dijelaskan menurut Imam Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf
adalah apa yang secara umumyada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan
tradisi baru, dan tidak ditentukanspada masa sahabat. Sedangkan menurut madzhab
Hanafi mendefinisikanstradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan.
Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusiadpada masa dan tempat tertentu,
tidaklahsbisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau
masyarakatutidak menggunakannya lagi.
c. Mauquf „alaih (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)
Yang dimaksud dengan mauquf „alaih adalah tujuan wakaf (peruntukkan
wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan
syari‟at Islam, misalnya :
1. Untuk kepentingan umum, seperti tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan
masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
34
2. Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun
panti asuhan.
3. Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga
itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan
wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
4. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.36
d. Sighat (Pernyataan wakaf)
Tentang sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur
Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna
dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf (sighat) adalah kata-kata atau
pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia
mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk
kepentingan mesjid.
Apabilassudah dilafazkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya
Dapat dipergunakan untuk kepentinganupembangunan mesjid, atau dengan kata lain
peruntukannyastidak dapat dialihkan lagi.
e. Nadzir (Pengelola wakaf)
Pada umumnyasdi dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nadzir wakaf
sebagai salah satu rukundwakaf. Namunodemikian, dengan memperhatikanstujuan
wakafxyang ingin melestarikandmanfaat dari bendadwakaf, maka kehadiran Nadzir
36
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988),
hlm. 86.
35
sangat diperlukan.37
Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga
dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (hifdz al-mal). Begitu juga halnya
harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta
mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan
wakaf.
Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis
disebut nadzir, atau qayim atau mutawalli. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah
sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya.
Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu waktu dapat menghentikan penglola dan
menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan.
F. Macam-Macam Wakaf Wakaf HakoAtas KekayaanoIntelektualds
1. Macam-macamdsecara umum.s
Jika ditinjauldari segi peruntukanu(tujuan)pdari wakafk, maka wakafzdapatk
dibedakanpmenjadi duak(2) macam, yaitu :
a. WakafhAhlil
adalah wakafkyang ditujukan kepadakorang-orang tertentu, seseorangpatau
lebih, keluargahsi waqif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakafpdzurri.kl
Apabiladada seseoranggmewakafkanf sebidang tanah kepada anaknya, lalu
kepada cucunya, wakafnyalsah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah
37
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, hlm. 69.
36
merekauyang ditunjukhdalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf
„alal aulad, yaitu wakafdyang diperuntukkankbagi kepentinganmdan jaminanpsosial
dalam lingkungandkeluarga, dan lingkunganvkerabat sendiri.ghj
b. WakafdKhairik
adalah wakafgyang secara tegas untuk kepentinganfagama (keagamaan) atau
kemasyarakatanr(kebajikan umum). Wakaf ini ditujukankkepada umum dengan tidak
terbatas penggunaannya yang mencakupgsemua aspek untuk kepentingan dan
kesejahteraan umat manusia. Kepentinganhumum tersebut bisa untuk jaminan sosial,
pendidikan,kkesehatan, pertahanan,kkeamanan, danllain-lain.38
Dari segi penggunaannya, wakafljenis ini jauh lebih banyak manfaatnyao
dibandingkangdengan jenis wakafgahli, karena tidak terbatasnyaopihak-pihak yang
mengambilymanfaatnya. Dan jenis wakafpinilah yang sesungguhnyappaling sesuai
dengan tujuangperwakafan itu sendiriusecara umumintelektual yang ada.
2. Macam-MacamkWakaf HakpAtascKekayaanmIntelektualpp
Berbagai bentuk karya berdasarkan kemampuan intelektual seseorang salah
satunya adalah dengan menciptakan,kmenemukan, atauomengelolah sesuatu dengan
keahlian,kketerampilanodan alat bantu tertentu sehingga terjadi produkobaru.
Ciptaan,kpenemuanlatau sebuah pemikiran hanyapdapat diketahui dan dimanfaatkanl
apabilaldi tuangkanodalam bentuk barang tertentu,kmisalnya buku, patung,kgedung,
computer, tanda pada barangoatau jasa.jk
Adapun macam-macam HAKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai
38
Juhaya Syam Praja, Perwakafan Di Indonesia, (Bandung: Yayasan Piara,1995), hlm.30
37
baerikut:
1). Hak Cipta
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.39
2). paten
Adalahkhak eksklusifhyang diberikan Negarakkepadakinvestor atas hasil
investasinya di bidangkteknologi, yanguuntuk selama waktu tertentuomelaksanakan
sendiri investasinya tersebuty atau memberikankpersetujuannyakkepadalpihak lain
untukkmelaksanakannya.
3). Merek
adalahotanda berupalgambar, nama, huruf-huruf,kangka-angka, kata dan
susunan warnalatau kombinasi dari semuanya yangpmemiliki daya pembedaldan
digunakan dalamlkegiatan perdaganganpbarang atau jasa.
4). Desain industry
desain industri lingkupnya mencangkup pada aspek kreasi berupa bentuk,
konfigurasi dan komposisi yang mengundung unsur estetika yang biasanya digunakan
dalam kegiatan industri dan kerajianan.
5). DesainpTata LetakoSirkuit Terpaduk
Desainktata letak sirkuit terpadu lingkupnya pada karya-karya desainutata letak
39
Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 38.
38
dan sirkuitkterpadu. Untuk memperoleh hakmdesain tata letakpsirkuit terpadu
menurut ketentuan yang berlaku dipeoleh dengan system pendaftaran.
6). Rahasia Dagang
mencangkup pada irformasi yang betrsikaf pribadi, memiliki nilai ekonomi dan
dijaga kerahasiaannya.
7). Perlindungan Varietas Tanaman
mencangkup pada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,
stabil, dan di beri nama.40
Karya-karya yang dihasilkan berdasrkan kemampuan intelektual seseorang itu
secara garis besar di golongkan menjadi tiga macam:
a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam
lapangan ilimu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak
cipta.
b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang
dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan pengembangan
proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten.
c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Yang yang
melekat pada merek disebut hak atas merek.
Dilihat macam-macam wakaf secara umum maka wakaf HAKI masuk kepada
40
Ibid., hlm. 42.
39
Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan)
atau kemasyarakatan (kebajikan umum).
G. Tujuan dan Manfaat Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
1. Tujuan Umum wakaf
Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah
memberikan manusia kemampuan dan karankter yang beraneka ragam, dari sinilah
timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada
yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu allah
memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas
membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian
merupaka wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya
mendekatkan diri kepada allah sehhingga interaksi antar manusia terjalin.41
Dari perbedaan kondisi sosial tersebut sudah sewajarnya memberi pengaruh
terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang
bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat suka rela (sunnah). Disitulah peran
wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat di wujudkan.
2. Tujuan Khusus
Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu
pengkaderkan, regenerasidan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia
menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik semuanya tidak keluar dari koridor
maksud-maksud syari‟at islam.
41 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Depok: IIMan Press, 2004), hlm. 83.
40
Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004pasal 4 menyatakan bahwa: wakaf
bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI pasal 216 adalah: fungsi wakaf adalah
mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 UU
No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
mewujudkan kesejahteraan umum.
Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41tahun 2004
Tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana
bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal
ibadah ataupun dalam hal mu‟amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya
dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf.
Kemudian umat islam lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas
umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.
H. Mekanisme Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
Mekanisme atau prosedur pelaksanaan wakaf hak atas kekayaan intelektual
dapat di persamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya, sebagaimana yang di
akomodir dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan
Tanah milik (PP Perwakafan Tanah Milik, hal.19).
Ketentuan tata cara perwakafan dalam Pasal 9 PP Perwakafan Tanah Milik juga
bersesuaian dengan Pasal 223 KHI tentang tata cara Perwakafan Yang pada intinya
41
menyatakan: 42
1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan
penjabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuat akta ikrar wakaf di anggap sah jika
dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
3. Dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan
kepada penjabat terkait surat-surat yang berkenaan dengan benda wakaf.
I. Prinsip-prinsip Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
Prinsip wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual sama halnya dengan prinsip
penfelolaan wakaf pada umumnya yaitu:43
1. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan
status wakaf sesuai dengan syariah.
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.
3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang di
perkenalkan oleh syariah.
4. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan
dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
5. Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah
ia tentukan.
42
https://hukum online com, hukum kekayaan intelektual, di akses pada tanggal 5 agustus 2021,
11.30 WIB. 43
https://brainly.co.id, prinsip pengelolaan wakaf, di akses pada tanggal 7 Agustus 2021, 10.20
WIB
42
BAB III
LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41
PASAL 16 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
1. Ketentuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Pasal 16 Tahun 2004 Tentang
Wakaf
A. Latar Belakang Lahirnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun Tahuno2004
Hukum adalahmrangkaian peraturan-peraturankmengenai tingkah laku orang-orang
sebagaikanggota suatu masyarakatkdan bertujuan mengadakanktata tertib di antara
anggota-anggotammasyarakat tersebut. Hukumhtidak hanyaksekedar meneguhkan
pola-polakyang telah ada dalamkmasyarakat, melainkan juga berusahakuntuk
menciptakamhal-hal atau hubungan-hubungankbaru.44
Menurut Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara
kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan
keadilan dalam hidup bersama.45
Pada awalnya pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang agrarian,
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 tentang
perwakapan tanah milik. Wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan instruksi Presiden No.1 Tahun 1991,
44
Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum,
(Bandung: Alumni,1977), hlm. 143 45
H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12
42
43
di anggap belummmemadai dan masihbmenjadi persoalankyang terselesaikan dengan
baikkmaka dari itu perlu pemaksimalan peran lembaga dalam perwakapan di
indonesia.
Padamtanggal 27 Oktober 2004, pemerintahkmengeluarkan peraturankbaru
tentang wakafmyaitu undang-undangkNo.41 Tahun 2004 tentangmWakaf. Dengan
berlakunyagundang-undang ini, semua peraturanmmengenai perwakafanmmasih
berlakuksepanjang tidak bertentangankdengan dan ataukbelum diganti dengan
peraturankyang baru berdasarkanmundang-undang ini.p
Jika di bandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang
wakaf yang sudah ada, undang-undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru
dan penting. Beberapa diantaranya adalah mngenai masalah nadzir serta perlunya
dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam undang-undang ini yang di kelolah
tidak hanya benda bergerak yang selama ini sudah lazim di laksanakan di Indonesia,
tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak
atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.46
Ketentuanmdi dalam undang-undangkwakaf juga menyebutkanmbahwa wakaf
dilaksanakankdengan memenuhi unsurmwakaf sebagai berikutkyaitu: wakif, nazir,
hartakbenda wakaf, ikrarkwakaf, peruntukankharta bendakwakaf, dan jangkapwaktu
wakaf.
46
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 119.
44
B. Sejarah Perundang-undangan Hak Atas Kekayaan intelektual di Indonesia
1. Perundang-undangan HakhAtas KekayaankIntelektual masa penjajahan belanda.
Hakdkekayaan intelektualksebenarnya bukanlah suatu yang baru di Indonesia,
sejak zaman pemerintah hindia belanda. indonesia telah mempunyai undang-undang
tentang HAKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-
undangan pemerintahan hindia belanda yang berlaku di negeri belanda, diberlakukan
di Indonesia sebagai Negara jajahan belanda berdasarkan prinsip korkon dasi.47
Pada masa itu, bidang HAKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HAKI,
yaitu bidang hak cipta, merek dagang, dan industry, serta paten.
2. Lingkup berlaku perundang-undangan HKI zaman belanda berdasarkan 131
indische staatsregeling.
Peraturan perundang-undangan eropa di bidang Haki yang diatur dalam
reglement industriele eigendom kolonien 1912 (peraturan hak milik industry
kolonial12992, Auterswet1912 (Undang-undang hak pengarang 1912, undang-
undang hak cipta, S.1912-600) dan Octrooiwet 1910( undang-undang paten 1910,
merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku untuk golongan
bukan eropa.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan
eropa di bidang HAKI merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
semua golongan penduduk indonesia.
3. Perundang-undangan HKI pasca proklamasi kemerdekaan indonesia.
47
Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.
45
SetelahkIndonesia merdeka perundang-undangankHAKI menurut peraturan
belanda ini mas berlakukhingga pemerintah Indonesia mencabut dan menggantinya
peraturan perundang-undangankyang baru. Adapun perinciankmengenai peraturan
perundang-undangankmengenai HAKI beserta perubahannya:
a. Merek dan Indikasih Geografis: UU No. 21 Tahun 1961, UU No.19 Tahun1992,
UU No. 14 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2016;
b. Hak cipta: UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1982, UU No. 12 Tahun 1997,
UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 28 Tahun 2014;
c. Paten: UU No. 6 Tahun 1989, UU No. 13 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2001,
UU No. 13 Tahun 2016;
d. Perlindungan variates Tanaman: UU No. 29 Tahun 2000;
e. Rahasia Dagang: UU No. 30 Tahun 2000;
f. Desain Industri: UU No. 31 Tahun 2000;
g. Desain Tata Letak Sirkuit terpadu: UU No. 32 Tahun 2000.
C. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Lahirnya Undang-Undang tentang wakaf ini diarahkan untuk memberdayakan wakaf
yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi
umat islam, diantaranya:
1) Untuk menciptakan tertib hukumdan administrasi wakaf guna melindungi harta
benda wakaf.
46
2) Untuk memperluas objek wakaf.
3) Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf.
4) Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campurtangan pihak ketiga yang
merugikan kepentingan wakaf.
5) Untuk membentuk badan wakaf Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah
sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independent.48
D. Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat
penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia di atur dalam PP No. 28 Tahun 1997
tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU no. 5 Tahun 1960
Tentang peraturan dasar pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan tersebut
hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak
untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan dan
lain-lain.49
Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundangan perwakafan di-
regulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan di kembangkan secara lebih
produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41
Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang
pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain
48
http://repository.uin-suska.ac.id//Bab2.pdf. Diakses pada tanggal 14 februari 2020. 49
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz
Publishing, 2005), hlm. 89
47
untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf
secara poduktif untuk sosial (kesejahteraan umat) .
Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut sesungguhnya telah
lama didambahkan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam.
Karena masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada
UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri kita kurang
berkembang secara optimal.
Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi
tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Hadirnya regulasi tersebut merupakan
penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan
menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan
profesional.50
Setidaknya, peraturan perundangan perwakafan (Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah tentang Wakaf) memiliki substansi antara lain:
1. Benda yang diwakafkan (Mauquf bih). Dalam peraturan perundangan wakaf
sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih
banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, sedangkan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf ini mengatur juga
benda wakaf yang bergerak, seperti uang (Cash waqf), saham, surat-surat
berharga lainnya dan hak intellektual.
2. Pentingnya pengelolaan harta wakaf (Nazhir).
50
Ibid. hlm., 90
48
3. pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan
Badan Wakaf Indonesia (BWI).
4. Menekankan pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf yang menjadi ciri
utama Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah wakaf ini.
5. Catatan penting dalam Undang-Undang Dan Peraturan Permerintah ini adalah
ketentuan pidana dan sanksi administrasi.
49
BABVIV
ANALISISkWAKAF HAKpATAS KEKAYAAN INTELEKTUALkDALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 PASAL 16 TAHUNk2004 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
A. RuangkLingkup wakafmHak Atas KekayaankIntelektual Dalam Pasalk16
Undang-Undang Nomor 41 Tahunk2004 Perspektif Hukum Ekonomi syariah
Salahksatu subtansi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf adalah ruangklingkup yang diaturnya. Undang-Undangmini mengatur wakaf
dalam lingkupmyang lebih luas, tidak terbatasmhanya pada wakafktanah milik. Akan
tetapi menjangkauppula pada wakaf HAKIkseperti yang tertuanghdalam pasal 16 UU
Nomor 41 Tahun 2004 tentangmwakaf yang berbunyi:51
kk
pasalm16
(2) Harta bendakwakaf terdiri dari
a. Benda tidak bergerak;
b. Bendakbergerak
(3) Bendamtidak bergerak yangmdimaksud padapayat 1 huruf a meliputi:
a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
baik yang sudahmmaupun yang belumkterdaftar;
51
Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya, hlm. 10.
49
50
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana di
maksud padamhuruf a;
c. Tanaman dankbenda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hakmmilik atas satuankrumah susun sesuaimdengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlak;
e. Bendamtidak bergerak lain sesuaibdengan ketentuanksyariah dan peraturan
perundang-undanganmyang berlaku.
(4) Bendambergerak sebagaimanamdimaksud ayat 1 huruf b adalah harta benda yang
tidak bisa habis karenamdikonsumsi, meliputi:
a. Uang;h
b. Logam mulia;k
c. Kendaraan;p
d. Hak atas kekayaankintelektual;
e. Hakmsewa; dan
f. Bendambergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundangan yang berlaku.
Untuk lebih jelas lagi Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 Tentang
pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menentukan bahwa
jenis harta benda wakaf meliputi: a) Benda tidak bergerak, b)Benda bergerak selain
uang, dan c) Benda bergerak selain uang. Benda tidak bergerak meliputi: a) hak katas
tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah
maupun yang belum terdaftar, b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas
51
tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; c) tanaman dan benda lain yang
berkaitan dengan dengan tanah, d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan e) benda tidak bergerak lain sesuai
dengan ketentuan prinsip syari‟ah dan peraturan perundang-undangan.52
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari : a) hak milik atau tanah baik
yang sudah atau belum terdaftar, b) ha katas tanah bersama dari satuan rumah susun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) hak guna bangunan, hak
guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah Negara, d) hak guna bangunan
atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang
harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat
berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak
terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak
dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya
berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat
diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari‟ah.
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a) kapal, b)
kendaraan bermotor, c) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada
bangunan, d) logam atau batu mulia, dan/atau e) benda lainnya yang tergolong
sebagaikbenda bergerakkkarena sifatnyakdan memilikikmanfaat jangkakpanjang.
52
Ibid., hlm.74
52
Bendambergerak selainmuang karena peraturankperundang-undang yangkdapat
diwakafkanmsepanjang tidak bertentanganodengan prinsipksya‟riah sebagaikberikut:
a) suratmberharga berupak: 1. Saham; 2.kSurat UtangkNegara; 3.mObligasi pada
umumnya;hdan/atau 4. HakkDesain Industri; 5. HakkRahasia Dagang; 6. Hak Sirkuit
Terpadu; 7. Hak perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau 8. Hak lainnya, dan c) hak
atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. Hak sewa; 2.mPerikatan, tuntutanpatas
jumlahguang yanghdapat ditagihmatas bendambergerak.
Dimdalam ketentuanmundang-undang pakethbidang HAKIkjuga ditentukan
bahwahsetiap jenis HAKIkitu dapat beralihhdan dialihkan sepertimkarena hibah,
waris, perjanjianktertulis, atauksebab lain yang dibenarkankoleh peraturan
perundang-undangan.kBerikut ini adalahkketentuan yang dimaksud:opasal 3 ayat (2)
Undang-undangmNo. 19 Tahun 2002 TentangvHak Cipta.p
Hakmcipta dapat beralihhatau dialihkan, baik seluruhnyanmaupun sebagian
karenakpewarisan, hibah, wasiat,kperjanjian tertulis,kdan sebab lain yanghdibenarkan
oleh peraturanmperundang-undangan.
Sebab-sebabmlain yang dibenarkan olehkperaturan perundang-undangan,
misalnyakpengalihan yang disebakan olehkputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatankhukum tetap.
B. PengaturanmWakaf dalam Undang-undangkNomor 41 tahun 2004 Tentang
wakafpPerspektif Hukumhekonomi Syariah
Hukum adalah rangkaianmperaturan-peraturan mengenaimtingkah lakuoorang-
orangksebagai anggotaksuatu masyarakat dan bertujuanpmengadakan tata tertip di
53
antark anggota-anggota masyarakat.53
Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-
pola yang telah ada dalam masyarakat melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-
hal atau hubungan-hubungan yang baru.
Salahksatu ketentuanmmendasar tentang wakafmyang berhubungan dengan
Undang-UndangkNomor 41 tahunk2004 adalahkkelanggengan wakaf.kDalam
peraturan pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan
bahwa wakaf bersifat selamanya kententuan yang sama juga terdapat dalam
kompilasi hukum islam. Sementarakdalam Undang-Undang No 42 Tahun 2004 di
tetapkan bahwakbenda wakaf dimanfaatkankuntuk selamanya atau untuk jangka
waktuhtertentu. Hal ini disebutkandi dalam pasal 1 bahwa, wakaf adalah perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkankselamanya atau untukgjangka waktu tertentu sesuai
menurutksyariah.kl;
Ketentuanmdi dalam undang-undangmwakaf menyebutkan bahwakwakaf
dilaksanakankdengan memenuhi unsurkwakaf sebagai berikut:myaitu waqif, nazhir,
harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hartakbenda wakaf, dankjangka waktu
wakaf.
Unsurmyang pertama adalahhwakif, yaitu orang atauhpihak yangmmewakafkan
harta bendakmiliknya. Disebutkanldalam pasal 7 dan 8 mengenaikketentuan wakif
yangkberbunyi:
53
Asbar dkk, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm.
203.
54
Pasal 7, wakif meliputi:
a. Perseorangan,
b. Organisasi,
c. Badan hukum.
Pasal 8
1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat
melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
a, dewasa.
b, berakal sehat,
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
d. pemili sah harta benda wakaf.
2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat
melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta
benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang
bersangkutan.
3) Wakif badan hukum dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan
wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda
wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang
bersangkutan.
Unsur wakaf yang kedua yaitu nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.
55
Dalam PP No 28 tahun 1997 maupun KHI hanya mengenal dua macam nazhir, yaitu
nazhir perorangan dan nazhir badan hukum, sementara dalam undang-undang di
tambah lagi nazhir organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9,10, dan 11
mengenai ketentuan nazhir, yang berbunyi:54
Pasal 9 nazhir meliputi:
a. Perseorangan,
b. Organisasi,
c. Badan hukum
1) Perseoranganksebagaimana dimaksududalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi
nazhir apabila memenuhihpersyaratan: a. warga NegarahIndonesia, b. beagama
islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara rohani dan jasmani, dan f. tidak
terhalang melakukanhperbuaran hukum.
2) Organisasiksebagaimana dimaksud dalamkpasal huruf b hanya dapat menjadi
nazhir apabilakmemenuhi persyaratan:
a. Penguruskorganisasi yang bersangkutanhmemenuhi persyaratan nazhir
perseorangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
b. Organisasi yanghbergerak di bidang sosial, pendidikan,kkemasyarakatan,
dan/atauhkeagamaan islam.
3) Badanhhukum sebagaimana dimaksudhdalam pasal 9 huruf c hanyakdapat menjadi
nazhir apabilammemenuhi persyaratan:
54
https://jdih.kemenkeu.go.id. Di akses pada tanggal 19 Juni 2021, 09.00 WIB
56
a. Pengurushbadan hukum yang bersangkutanmmemenuhi persyaratan nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan,
b. Badankhukum Indonesiakyang di bentuk sesuai denganhperaturan perundang-
undanganhyang berlaku,
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, atau keagamaan islam.
Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:
a. Melakukanmpengatministrasian hartahbenda wakaf;
b. Mdngelolakdan mengembangkan hartakbenda wakaf sesuaikdengan tujuan, fungsi,
danmperuntukannya,
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.
Hal ini semakin dilengkapi oleh undang-undang No 41 tahun 2004 mengenai
imbalan nazhir, imbalan nazhir yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam
undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir
memperoleh pembinaan dari mentri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka
pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
Di dalam ketentuan undang-undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf yang
keriga mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan
57
lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomimenurut
syariah yang diwakafkan oleh wakif.
Dalamhperaturan perundangan wakafmsebelumnya hanyapmenyangkut
perwakafan bendaktidak bergerak hanya padakwakaf tanah milik, peruntukkannya
dipergunakanmuntuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, masdrasa,
yayasan, kuburan dan sebagainya. Sementara undang-undang wakaf sekarang ini juga
mengatur harta benda wakaf yang bergerak seperti uang (cash waqf), saham, surat-
surat berharga dan hak kekayaanmintelektual (seperti yang tertuang dalam pasal 16).
Unsur wakaf yang ke empat adalah yaitu ikrarmwakaf (sighat)kadalah
penyataan kehendak wakafkyang di ucapkan secaraklisan dan/atau tulisankkepada
nazhir untukmmewakafkan hartambenda miliknya.mDisebutkan dalammpasal 17
mengenaimikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan penjabat
pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
Unsur wakaf yang kelima dalam undang-undang wakaf adalah mengenai
peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang
menyebutkan:
Pasal 22
Dalam rangka mencapai tujuan dan pungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukan bagi:
a. Sarana dan kegitan ibadah;
b. Sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan;
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
58
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau;
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah
dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-
benda wakaf oleh Penjabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) kepada instansi yang
berwenang.
Undang-undangmini juga menekankan pemberdayaankbenda-benda wakaf
yang menjadi ciri-ciri utamamundang-undang wakaf. Aspek pemberdayaan dan
pegembangan bendamwakaf selama ini memangmterlihat belum optimal,
dimsebabkan banyak hal antaranlain paham konserpatisme umat islam mengenai
wakaf. Khususnya terkait dengan harta bendakwakaf tidak bergerak. Undang-undang
wakaf ini pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang
mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
Hal-hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat
dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan
Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk
memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI kedudukan di ibu kota
Negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan/atau kabupaten atau kota
sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling
banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Tugas dan wewenang BWI
59
adalahksebagaikberikut:55
1. Melakukanmpembinaan terhadap nazhir dalam mengelolamdan mengembangkan
hartambenda wakaf.
2. Melakukanhpengelolaan dan pengembanganmharta benda wakafkberskala
nasionalkdan internasional.
3. Memberikankpersetujuan dan/ataukperizinan atau perubahanmdan peruntukan
serta statuskharta bendakwakaf.
4. Memberhentikan/mengganti nazhir.
5. Memberikanjpersetujuan atashpenukaran hartafbenda wakaf.
6. Memberikanhsaran dan pertimbanganmkepada pemerinta dalammmenyusun
kebijakanhdibidang perwakafan.j
Dilihatmdari tugas dan wewenangmBWI dalam undang-undanghini nampak
bahwa BWI selainmmempuyai tanggung jawab untukmmengembangkan perwakafan
di Indonesia jugammempunyai tugas untukmmembina nazhir. Sehinggamnantinya
wakaf dapat berpungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Adapun pengawasan
terhadap wakaf pada umumnya dan nazhir pada khususnya dilakukan oleh
pemerintah dibantu badan wakafmatau lembaga wakaf darimNegara yang
bersangkutan.
Halmberbeda lainnya yangkterdapat dalam undang-undangmini yaitu mengenai
cara penyelesaianhsengketa. Dalam undang-undangmini, penyelesaian sengketadapat
55
https://www.pubinfo.id/instansi-377-bwi-badan-wakaf-indonesia. Di akses pada tanggal 22
juni 2021, 10.15 WIB.
60
diselesaikanmmelaluimmusyawarahhmupakat maupunmbantuan pihak ketiga melalui
mediasi,harbitrase, danmjalan terakhir adalahkpengadilan.56
Halmini berbedapdengan
peraturankperundang-undangan sebelumnyakmenjadikan pengadilankmenjadi jalan
utamamdalam menyelesaikanfsengketa wakaf.b
C. KonsephHarta Benda Hak AtaskKekayaan IntelektualkTerhadap Wakaf
Perspektif Hukumoekonomi syariah
1. Harta dalam Pandangan hukum.
Salah satu repormasi hukummwakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang
dikeluarkanhpemerintah dalam bentukmUndang-Undang Nomor 41mTahun 2004
tentang wakaf, dimanaksalah satu substansinya adalah daya jangkau yuridis harta
bendamwakaf lebih luas. Dalam Undang-Undangmini harta bendamwakaf selain
berupa benda tidak bergerak, juga menjangkau pada benda bergerak, salah satunya
hak atas kekayaan intelektualm(HAKI)
Untukmdapat mengetahui HAKI sebagaihharta benda wakaf, terlebih dahulu
harus dipahami klasifikasimbenda di dalam hukum. Menurut pasal 499 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu benda terjamahan dari zaak
adalah tiap-tiaphbarang dan hak yang dapatkdikuasai hak milik benda menurut ilmu
hukum adalah segalah sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang- barang
yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.57
Pengertian benda dapat dilihat dari batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499
56
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006
Tentang pelaksanaannya, hlm. 16. 57
Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 177
61
KUH perdata yang berbunyi: “menurut paham Undang-Undang yang dinamakan
kendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.58
Barang yang dimaksudkan pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda
materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil. Menurut ilmu pengetahuan hukum
benda itu dapat di artiakan dalam arti luas dan sempit. Benda dalam arti luas adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang. Pengertian ini meliputi benda-benda
yang dapat dilihat, seperti meja, kursi, jam tangan,motor, mobil, computer dan
sebagainya. dan benda-benda yang tidak dapat dilihat, yaitu berbagai hak seperti hak
tagihan, hak cipta, dan lain-lain.
Menurut pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda dapat dibedakan menjadi dua,
pertama benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirabah dengan
panca indra, contoh buku, rumah, tanah,meja dan lain-lain. Kedua benda tidak
berwujud, yaitu semua hak, contoh: hak cipta, hak atas merek dan sebagainya.
Selanjutnya di dalam pasal 504 KUHPerdata, benda dibagi lagi menjadi dua,
pertama benda bergerak (benda tidak tetap) yaitu benda yang dapat dipindahkan.
Kedua benda tetap (tidak bergerak) yaitu benda yang tidak dapat di pindahkan. Benda
bergerak dibedakan menjadi dua, pertama menurut sipatnya adalah benda yang dapat
dipindahkan, kedua menurut ketentuan undang-undang ialah benda dapat bergerak
atau dipindahkan, yaitu hak-hak yang melekat atas benda bergerak. Adapun benda
tidak bergerak (tetap) dibedakan, Pertama menurut sifatnya, bendah tersebut tidak
58
HAJ.JSG.Sitohang, Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: PT.Kudamas
Intra Asia,1989), hlm. 181.
62
dapat dipindahkan, seperti tanah, dan segalah yang melekat di atasnya. Kedua
menurut tujuannya, benda itu tidak dapat dipindahkan, misal mesin yang dipasang
dalam pabrik. Ketiga menurut ketentuan undang-undang,benda tersebut juga tidak
dapat bergerak, ilah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak.59
Perluasanmyuridiksi mengenai objek wakaf bendahbergerak tidak berwujud
yang berupahHAKI dengan sendirinya termasukkwakaf jangka waktu tertentuksebab
perlindunganhHAKI dibatasi jangka waktunyaholeh undang-undang. Di bawah ini
dijelaskanksebagai berikut :
a) Jangkamwaktu hak cipta yang berupa: (1) buku,mpamflet, dan semua hasil karya
tulis lain; (2) dramamatau drama musikal, tari, koreografi; (3) seni rupakdalam segala
bentuk sepertihseni lukis,mgambar, seni ukir, senikkaligrafi, seni pahat, seni patung,
kolase, dan seni terapan; (4) seni batik; (5) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
(6) arsitektur; (7) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu; (8) alat
peraga; (9) peta; (10) terjemahan, tafsir, saduran,mdan bunga rampai; adalah berlaku
selama Penciptahmasih hidup, dan terus berlangsunghhingga 50 (lima puluh) tahun
setelahmPenciptanya meninggalmdunia. Sedangkan jangka waktukhak cipta berupa:
(1) program komputer, (2) sinematografi, (3) fotografi, (4) database, dan (5) karya
hasil pengalihwujudan; kberlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertamahkali
diterbitkan/diumumkan.60
59 Ibit., hlm.89 60
Kansil, Kitab UU Hak Atas Kekayaan intelektual, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006), hlm,
29.
63
b) Jangka waktu hak merek: Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu
perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan hukum atas
hak merek ditetapkan untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun.
c) Jangka waktu hak paten yaitu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan perlindungan hak paten yang
bersifat sederhana, yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan
tidak dapat diperpanjang. 61
d) Jangka waktu hak desain industri yaitu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan. Dalam undang-undang tidak ditentukan perpanjangan waktu
perlindungan hak desain industri.
e) Jangka waktu perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah 10 tahun.
f) Jangka waktu hak perlindungan varietas tanaman yaitu Perlindungan varietas
tanaman semusim adalah 20 (dua puluh) tahun, sedangkan perlindungan varietas
tanaman tahunan adalah 25 tahun. Dalam undang-undang tidak ditentukan
perpanjangan waktu perlindungan varietas tanaman.
Wakaf HAKI seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti
autentik, yaitu sertifikat HAKI yang dibuat oleh pihak yang berwenang (Direktorat
Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual).
Masing-masing wakaf HAKI (wakaf hak cipta, wakaf merek, wakaf, paten, dll.)
61
Ibit., hlm,85.
64
wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk
dimuat dalam Daftar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Serta permohonan
pengalihan hak (HAKI) kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf.
2. Harta dalam hukum islam
Yang menjadi objek wakaf adalah harta benda oleh undang-undang wakaf,
disebut harta benda wakaf dengan defenisi sebagai harta benda yang memiliki daya
tahan lama atau mampunyai manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi
menurut syariah yang di wakafkan oleh waqif.
Yang menjadi objek wakaf dalam hukum ekonomi islam yaitu harta. Menurut
istilah mal atau harta digunakan oleh para fuqaha salaf dalam pengertian yang sempit,
Istilah mal hanya diterapkan pada objek-objek yang tampak. Berikut beberapa
pengertian harta dalam islam:
4. Menurut para ulama dengan ciri-ciri: harta harus memiliki nilai, harus merupakan
barang yang boleh dimanfaatkan, harus dimiliki, dan bisa disimpan.
5. Menurut Al-Majalah, harta atau mal adalah sesuatu yang di inginkan oleh watak
manusia, dan yang dapat disimpan sebagai persediaan.
6. Fuqaha kontenporel, mendepenisikan harta/benda secara umum dan luas yaitu,
segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil
manfaatnya. Dengan kata ”segala sesuatu” berarti semua benda baik berupa yang
nyata maupun yang abstrak termasuk hak-hak merupaka pengertian benda.
65
7. Dalam draft Kompilasi Hukum Ekonomi islam (KHEI) Tentang harta (amwal) di
artikan sebagai sesuatu benda yang dpat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan di
alihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang
terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak,
dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.62
Secara etimologi, al-maal berasa dari kata maala-yamiilu yang berarti condang
atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-maal di artikan sebagai segala
sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi
maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut jumhur
ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus
menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya.63
Namun menurut ulama
dari kalangan hanafiyyah, depenisi al-maal adalah sesuatu yang cenderung diminati
manusia kepadanya yang mungkin untuk disimpan untuk waktu yang diperlukan.
Golongan hanafiyyah mengaitkan definisi al-maal dengan kemungkinan untuk
disimpan (iddikhar) karena mereka tidak memasukkan manfaat sebagai esensi dari
harta namun masuk kepada kepemilikkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa harta
hanyalah sesuatau yang berwujud menurut ulamahanafiyyah.64
Ulama hanafiyyah mutaakhiri berpendapat bahwa depenisi al-maal yang
dikemukakan oleh para pendahulu mereka sudah tidak komprehensip dan kurang
akomodatif. Di antara para ulama hanapiyyah mutaakhirin tersebut adalah Mustofa
62
Fathurrrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, hlm, 174. 63
Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 203 64
https:// media neliti.com. hlm, 131
66
Ahmad al-Zarqa‟ dan wahba az-Zuhaili. Mereka lebih cenderung menggunakan
definisi al-maal terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu
masyarakat.
Dari beberapa penjelasan mengenai definisi harta benda, penulis lebih
cenderung mengambil pendapat jamhur ulama bahwasanya segala sesuatu yang
manusia condong kepadanya, membuatnya merasa senang memilikinya dan mereka
pelihara serta mempunyai nilai manfaat adalah termasuk dalam kategori harta. Unsur
manfaat merupakan bagian dari harta di usung oleh syafi‟iyyah dan hanabilah karena
menurut mereka, manfaatlah yang sebenarnya dimaksudkan dari harta benda.
Dalam hukum islam, HAKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak
kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal
(kekayaan).65
Pandangan ini memberi kesimpulan bahwa HAKI adalah pekerjaan dan
merupakan hak kekayaan yang bisa dimiliki baik individu maupun kelompok. Prinsip
kepemilikan pribadi adalah menghormati hak individu, menghargai harapan dan
keinginan untuk leluasa berkehendak, berkreativitas dan berinovasi. Islam ingin
mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan
menghasilkan jerih payahnya.
Dengan kemajuan ilmu teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi moderen,
muncul pula berbagai jenis kekayaan yang baru yang lebih potensial dan produktif,
meskipun jenis dan nama harta benda yang baru ini tidak disebut secara ekspilit
65
http://mui.or.id, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Di
akses pada tanggal 20 Juni 2021, 08.30 WIB.
67
dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Dewasa ini wakaf hak-hak yang bernilai materi
berkembang sangat pesat, sebagaimana juga wakaf manfaat yang bernilai materi,
terutama dengan semakin berkembangnya pasar modal. Dalam perspektif piqh, yang
bernilai materi seperti hal ilmiah dan manfaat yang bersifat materi, merupakan bagian
dari harta yang boleh diwakafkan.
Untuk mengkonsepsi wakaf hak yang bernilai materi sebagai konsepsi wakaf,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu:
menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancer-pen) yang dapat
dimanpaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan
tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau
mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram).
Perbedaan pandangan tentang harta benda wakaf di kalangan fuqaha erat
kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (maal) walaupun
definisi wakaf dan harta benda wakaf di kalangan fuqaha berbeda satu sama lain,
akan tetapi definisi yang mereka kemukakan itu berpegang kepada perinsip bahwa
benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat atau nilai
benda itu. Apabilah melihat hadits yang di jadikan dasar argumentasi wakaf itu
berbeda dengan zakat atau shadaqah, tetapi masih bisa dikategorikan kedalam konsep
infaq. Jadi infak mencangkup wakaf, istilah wakaf itu sendiri tidak terdapat dalam Al-
Qur‟an, tetapi lahir dari pandangan Nabi Muhammad SAW yang menjawab
pertanyaan umar bin khattab, ketika ia ingin mengimpakkan sebidang tanahnya yang
subur di khaibar. Nabi pada waktu itu menawarkan, bagaimana jika kebun itu
68
dijadikan modal (infestasi) saja dan dipelihara kekekalannya, sedang yang
dimanfaatkan adalah hasilnya.
Dapat di tarik kesimpulan, secara implisit, bahwa tanpa mengelola tanah
tersebut tidak mungkin dapat memanfaatkan hasilnya. Dengan demikian, jika di atas
tanah tersebut langsung di bangun masjid, maka masjid tidak bisa menghasilkan suatu
produk yang dimanfaatkan.66
Tetapi jika tanah tersebut digarap dengan dimanfaatkan
sebagai kebun kurma misalanya, maka hasilnya (penjualan kurma) dapat
dimanfaatkan, termasuk untuk membangun masjid.
Dan dari praktek pengamalan sebuah wakaf, ini tercipta suatu persepsi atau
gambaran tertentu mengenai wakaf.
1. Wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak, terutama tanah;
2. Dalam prakteknya, di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau
madrasah.
3. Penggunaan wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (waqif) .
Dengan adanya begitu maka hasil yang di dapatkan dari penggunaan benda
(tanah) wakaf hanya bersifat konsumtif. Apabilah dari beberapa harta wakaf bisa
dikelolah bersama, maka bisa dihimpun berbagai sektor produksi untuk suatu
investasi, jika perlu dengan menjual aset wakaf sebagai modal finansial, namun dana
hasil penjualan itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan
harta tetap. Karena dengan penjualan itu maka harta wakaf secara bersamaan itu
66
Sumaran Harahap, Paradikma baru wakaf di Indonesia , (Jakarta: Departemen Agama,
2007), hlm. 65.
69
dapatmmenjadi asset produktifhkeuntungan dan uang yanghdapat
dimanfaatkanmuntuk umat.67
j
Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa
bentuk pembayaran royalty dan technical fee untuk di jadikan asset produktif yang
dapat dimanmfaatkan oleh umat menjadi landasan yang paling relevan dengan
keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf.68
Terlebih lagi ibadah wakaf
oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah jariyah yang memiliki
pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Dalam
pandangan sederhanapun kontinyuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan
aspek kemanfaatan yang bisa di ambil secara berkesinabungan oleh pihak kebajiakan
yaitu kepentingan masyarakat banyak.
Terdapat empat hal dimana harta atau benda wakaf termasuk (shadaqah
jariyah) yang akan mendapat nilai pahala yang terus mengalir karena
kemanfaatannya yaitu:69
1. Benda tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh orang banyak. Dengan
kehadiran wakaf yang mempunyai nilai guna yang sangat tinggi, maka
paradigma baru wakaf seharusnya didasari oleh aspek tersebut, sehingga jika ada
bneda wakaf yang hanya memberikan kemanfaatan kecil, atau tidak sama sekali,
selayaknya benda tersebut diberdayakan secara propesional produktif dalam
67
Direktorat Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2006) hlm. 34 68 Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 205. 69
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru wakaf di Indonesia, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2007), hlm. 73.
70
rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan menunjukkan
kesejahteraan umum sebagai maksud daripada wakifnya.
2. Benda wakaf tersebut tidak menjadiakan atau mengarah kepada bahaya
(mudharat) bagi orang lain dan juga wakif sendiri.
3. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada parah waqif itu sendiri.
Secara material, para waqif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf
tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf. Secara immaterial,
para waqif sudah pasti mendapatkan pahala yang berkesinabungan, karena benda
yang diserahkan kepada kebajiakan umumnya bisa di ambil manfaatnya oleh
masyarakat banyak dan terus-menerus.
4. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, atau bisa
dibahasakan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai instrinsiknya.
Karena wakaf itu sendiri sejatihnya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain
atau orang banyak dari pada benda itu sendiri.
KeberadaankHAKI sebagaimharta bendamwakaf, selain memberikankmanfaat
secaramekonomi danhmenciptakan keadilanmsocial, waqifnHAKI juga akan
mendapatkanmpahala. Wakafmyang di syariatkanmdalam Islammmempunyai dua
dimensimsekaligus, ialah dimensi religihdan dimensi sosialfekonomi. dimensi religi
karena wakafhmerupakan anjuran agamamyang perlu di praktekkankdalam
kehidupanhmasyarakat muslim, sehingga waqif mendapatkan pahala karena mentaati
perintahnya. Sedangkanmdimensi sosial ekonomi karenaksyariat wakaf mengandung
unsur ekonomi dan sosial, dimanamkegiatan wakaf sudah membantu sesamanya
71
saling tengganghrasa.70
Yang menjadi contohmwakaf HAKI adalahhmewakafkan haknya sebagai
penulishbuku. Naskahmyang di tulisnya berarti telahmdiwakafkan oleh penulishuntuk
siapapun yang ingingmemanfaatkan bukuhitu sekalipun untuk penerbitan dan
mendistribusikannya. Shadaqahhyang diberikan atas namanya, merupakanmshadaqah
dari hasil hakfpenulis. Nilai hak penerbitan yang diwakafkan oleh penulis bisa
dihitung berdasarkan perhitunganmberapa kali percetakan. Dengan ini,mpenerbitan
dapatmmengambil keuntungan dari penerbitan buku yang telah diwakafkan hak
penerbitnya olehhpenulis dengan harusmmengeluarkan bagianopenulis dalamhbentuk
shadaqahmdi jalan kebaikan, kalau adakkeuntungan sepertimyang ditentukanmoleh
penulis.
Selainmitu ada juga contoh lain darimproduk HAKI yaitu berupa hasilmkarya
film atau karya seni musik ataupun di bidang iptek. Semua itu bentuk hasil dari
HAKI tersebut bila di jadikan harta wakaf dapat menghasilakan manfaat yang sangat
besar. Nilai hak cipta atau hak paten biasanya dihitunghdengan berdasarkamberapa
kali penjualanmyang keluarmdari produkkHAKI tersebut. Keuntunganmdapat
didistribusikan untukmhal kebaikan seperti membangun masjid,mmadrasah, atau
sekolah atauhbahkan saranamlainnya.
Jika dilihatmdari jenis wakaf,kbahwa wakaf HAKI inimtermasuk kedalam
wakafmmu‟aqqad (sementara),mkarena perlindunganmHAKI dibatasidjangka
70
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Pengembangan wakaf, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2006), hlm. 35.
72
waktunya oleh Undang-Undang. DalammhukumkIslam,pbahwa salah satummazhab
piqih yanghmembicarakankdanmmemperbolehkanmwakaf yangotidak mu‟abbad
(selamanya) adalah malikiah (mazhab piqih yangmdinisbahkan kepadakimam malik).
Hukum wakaf berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional yang
dilandasi dengan teori tajdid, yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis,
terhadapnya selalu di adakan tajdid atau pembaharuan. Pembaharuan dalam hukum
Islam dilakukan dengan metode ijtihat, yaitu bersungguh-sungguh untuk menemukan
hukum.71
Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan merupakan
sebuah keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan (Al-Maslahah Al-
Mursalah). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat
banyak), maka peraturannya harus ada dan dilegitiminasi oleh Negara sebagai
peraturan yang memiliki dasar konstitusi yang kuat dan berakar dari kebutuhan
menciptakan masyarakat yang berkeadilan.
Salah satu bentuk dari pembaharuan wakaf yaitu perubahan ruang lingkup
substansi yang diatur dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004tentang wakaf,
Undang-Undang ini mengatur harta benda wakaf dalam lingkupnya yang lebih luas
daripada peraturan wakaf sebelumnya, dimana harta benda wakaf tidak terbatas hanya
pada wakaf tanah milik. Akan tetapi menjangkau pula pada wakaf HAKI
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 Undang-undang Nov41 Tahun 2004
71
Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,
2002), hlm. 75
73
tentang Wakaf. Piqih sebagai produk pemikiran manusia bukan suatu yang rentan
terhadap perubahan, karena piqih harus mampu memberikan jawaban yuridis
terhadap persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan
senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan.
Kelahiran Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan piqih
Indonesia sebagai hasil ijtihat para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan
dan setting sosial pada saat ini. tetapi ijtihat ulama Indonesia ini tidak bisa
membatalkan ijtihat ulama-ulama piqih terdahulu.
Ijtihat fuqahamterdahulu terhadapkbenda wakaf bertujuankuntuk kemaslahatan
umatmsesuai denganosetting sosialhpada saat itu. Begitujpula ijtihatkulama-ulama
Indonesiamterhadap pengembanganhharta benda wakaf adalahmdemi kemaslahatan
umatmmanusia yang disesuaikanmdengan kebutuhanhdan setting sosialmpada saat
ini. Sebab padahdasarnya hukumhadalah artikulasimdari pemikirankdan kegiatan
manusia padamzamannya. Ketikahsuatu hukum (ajaran)mIslam yang masukmdalam
wilayah ijtihat, makadhal tersebut menjadipsangat fleksibel,kterbuka terhadap
penafsiran-penafsiaranbbaru, dinamis,hfuturistik. Ditinjaumdari kekuatanmhukum,
wakaf merupakanmajaran yang bersifatganjuran (sunnah), namundkekuatan yang
dimilikiksesungguhnya begitunbesar sehinggaktonggak menjalankankroda
kesejahteraanmmasyarakat banyak.n72
Hukumdhendaklah dipahamimsebagai refleksihtata nilai yangmdiyakini
72
Ahmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi
Press, 2006), hlm. 69
74
masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti muatan
hukum wakaf selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan
berkembang, bukan hanya yang bersifat tetap, melainkan juga sebagai acuan dalam
mengantisipasi perkembangan baru dibidang sosial, ekonomi dan politik di masa
depan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma yang statis
yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, tetapi juga norma-norma yang harus
mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam
mencapai cita-cita.
75
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa:
1. Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang
bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio
manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil. Benda tidak
berwujud. HAKI dapat dijadikan objek benda wakaf karena secara hukum
dianggap benda bergerak (yang tidak berwujud) dan melihat manfaatnya dari
aspek ekonomi yang dihasilkan sangat besar. Dan benda wakaf HAKI memiliki
daya tahan yang lama karena yang dijadikan objek wakaf adalah hak dari benda
hasil ciptaannya. Wakaf yang berkaitan dengan HAKI tersebut pada dasarya
mencakup wakaf: hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak
rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan
varietas tanaman.
2. Hak atas kekayaan intelektual dalam peraturan perundangan perwakafan berupa
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki
urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan
perlunya pemberdayaan wakaf secara poduktif untuk sosial (kesejahteraan umat)
.
75
76
3. Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal
(kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah
HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikalangan fuqaha, definisi
wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang
di wakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas
kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk
pembayaran royalty dan technical fee, menjadi landasan yang paling relevan
dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih
ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah
jariyah yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan
telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhanapun,
bahwa kuantitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan
yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan
masyarakat banyak).
B. Saran
Saran-saran yang akan penulis berikan dalam permasalahan ini adalah:
1. Bagi masyarakat dalam rangka ingin melakukan wakaf HAKI hendaklah
memberikan Laporan kepada BWI agar wakaf tersebut bisa tercatat dan bisa
dikembangkan sebaik mungkin.
2. Pemerintah seharusnya merevisi undang-undangmtentang wakafmtersebut yaitu
denganmmenambahkan aturanmyang jelashtentang bagaimanamProsedur wakaf
HAKI.hk
77
3. Pemerintah (melalui menteri agama) membentuk pengurus BWI yang sangat
berpotensi karena untuk membentuk wakaf yang produktif perlu sumber daya
nazhir yang mempunyai kemampuan di bidang bisnis dan manajemen karna
nazhir adalah ujung tombak kemajuan pemanfaatan wakaf.
78
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, 2007.
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta:
Mumtaz Publishing, 2005.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung:
PT . Al-Ma‟arif, 1987.
Asbar dkk, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
Ahmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra
Abadi Press, 2006.
Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Bahrul Ma‟ani, Fiqih Wakaf Kontemporel, Yogyakarta: litera Suranatan, 2019.
Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Pusat HKI FH
UII Press,2016.
Burhan Bungin, Metode penelitian Kualitatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2006.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI,2007.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru wakaf di Indonesia, Jakarta:
Departemen Agama RI, 2007.
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,
Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
Direktorat Pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta:
Departemen Agama RI, 2006.
Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam sejarah,teori dan konsep, Jakarta: Sinar
Grafika, 2015.
78
79
HAJ.JSG.Sitohang, Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia, Jakarta:
PT.Kudamas Intra Asia,1989.
Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa, 2002.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Juhaya Syam Praja, Perwakafan Di Indonesia, Bandung: yayasan piara,1995.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004.
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press,
1988.
Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi Hukum,
Bandung: Alumni,1977.
Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015.
Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D, Cet. Ke-25 Bandung:
Alfabeta 2017.
Suhrawardi K. Lubus, dkk.Wakaf dan Pemberdayaan Umat, jakarta: Sinar
Grafika,2010.
Sumaran Harahap, Paradikma baru wakaf di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama,
2007.
Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum Press,
1993.
Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Fiqih Sunnah Sayyid Sabit, Jakarta Timur:
2009.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar grafika, 2009.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 Tentang pelaksanaannya, Jakarta: Departemen Agama,2007.
Kansil, Kitab UU Hak Atas Kekayaan intelektual, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2006.
80
C. Internet
https://jdih.kemenkeu.go.id. Di akses pada tanggal 19 Juni 2021, 09.00 WIB
https:// media neliti.com. hlm, 131
http://repository.uin-suska.ac.id//Bab2.pdf.
https://www.duniadosen.com/ 2017/5/4/Hak atas kekayaan intelektual
D. Lain-Lain
Skripsi Cairun Nadia ,wakaf benda berhak paten menurut undang-undang dan fiqih
wakaf‟, 2017.
Skripsi Muhammad Safrudin, Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat
3 huruf f Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), 2015.
Skripsi Nurhidayah, Penarikan Kembali harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam
(studi kasus di yayasan sabilal muhtadin rt 13 kelurahan kenali besar kec
alam barajo kota jambi), 2020.
81
DAFTAR RIWAYAT
(CURRICULUM VITAE)
A. Identitas
Nama : Siti Kartina
Tempat tanggal Lahir : Peninjauan, 02-Februari-1998
Email : [email protected]
Nomor Kontak/HP : 082281442010
Alamat : Desa Peninjauan, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari
B. Riwayat Pendidikan
1. SDN 23/1 Peninjauan Tahun 2004-2011
2. SMPN 29 Batang Hari, Desa Peninjauan Tahun 2011-2014
3. MAS NURUL IHSAN Desa Peninjauan Tahun 2014-2017
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2017-2021
Jambi Agustus 2021
Siti Kartina
104170341
81