LEMBARAN DAERAHKOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 7 Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Lubuklinggau;

b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang………..

104

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petenjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

Dengan………

105

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

6. Camat adalah Camat Kota Lubuklinggau.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di bawah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

8. Lurah adalah Lurah Kota Lubuklinggau.

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

106

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

BAB II………..

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

(2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

107

d. pengkoordinasian…….

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan

h. penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lurah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan............

108

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan

g. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pembangunan;

f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian………

109

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretariat Kelurahan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

f. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 12

(1) Kecamatan dibina dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

110

(3) Dalam……….

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan Kecamatan dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait.

(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kecamatan melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

(5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

(6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 13

(1) Kelurahan dibina dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkroniasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan Kelurahan dan atau instansi/ lembaga lain yang terkait.

(3) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kelurahan melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaannya.

(5) Setiap pimpinan dan bawahan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BAB.........

111

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Camat dan Sekretaris Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dan pertimbangan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pejabat eselon IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 16

(1) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat.

(2) Lurah diberhentikan oleh Walikota atas usul dan pertimbangan Camat.

Pasal 17

Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

112

Pasal.........

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 26 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 26 Juni 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Cap/dto

RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggaupada tanggal 26 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Cap/dto

JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 7

113